DAFTAR BACAAN A.Qirom Syamsudin Meliala, 1985, Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cet., I, Liberty, Yogyakarta. Abdulkadir Muhamad, 1992, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, Abdul Manan, 2005, Aspek –Aspek Pengubah Hukum, Predana Media, Jakarta. Asser, 1986, Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum ( Terjemahan Rechts Reflection Grondbegrippen Uit de rechtstheori , J.J.H.Briggink ) Citra Aditya Bakti, Bandung. Artadi, Rai Asmara Putra, 2009, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak,. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2009, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pres, Jakarta. Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Perkasa,Jakarta. Abdul Salim, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Prenada Media, Jakarta. Bachtiar Mustafa, 1985, Hukum Agraria Dalam Perspektif, Remaja Karya, Bandung Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakart Bryan A. Garner, 1999, Black’s Law Dictionary with Guide to Pronunciation, Weat Publishing, Bryan A. Garner, 1999, Black’s Law Dictionary with Guide to Pronunciation, Weat Publishing, .
Burhan Asshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Bandung
Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan UUPA isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2004, Metodelogi Penelitian Hukum Empiris, Universitas Udayana, Denpasar. Dudu Duswara Machmudin, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung. Effendi Perangin, 1989, Hukum Agraria di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
Gordon W. Brown dan Paula A. Sukys, 2001, Business Law UCC Applications 10th Edition, Glencoe Mcgraw-Hill, New York, Amerika H. Hari Saherodji, 1980, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Cet. Pertama, Penerbit : Aksara Baru, Jakarta, Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya, Bandung, . --------------------, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan”, Citra Aditya Bakti, Bandung, Habib Adjie, 2000, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, (selanjutnya disebut Habib Adjie I), Refika Aditama, Bandung. -----------------, 2008, Hukum Notaris Indonesia, (selanjutnya disebut Habib Adjie II), Refika Aditama, Bandung. -----------------, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (selanjutnya disebut Habib Adjie III), Refika Aditama, Bandung H.R.Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT. Refika Aditama, Bandung. Herawati Poesoko, 2007, Parate executie Obyek Hak Tanggungan ( Inkonsistensi, Koflik Norma Dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PREESSindo, Yogyakarta.
Hilaire McCoubrey & nigel D. White, 1996, Textbook On Jurisprudence, Second, Edition, Blacstone press Limited, Great Britain Hutagalung, Arie dan Suparjo Sujadi, Januari-Maret 2005, Pembeli Beritikad Baik Dalam Konteks Jual Beli Menurut Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan 1. . Hutagalung, Arie, 2002, Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan), Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.. . Iman Soetikjo, 1994, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Jan Gijssels Mark van Hoecke, 2000, Apakah Teori Hukum Itu, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Paahyangan, Bandung. Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitian hukum Normatif, Basyu Publishing, Malang. Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, 2003, Hukum Bisnis Dalam persepsi Manusia Modern, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung Jehani, Libertus, 2007, Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian, Visimedia, Jakarta.. M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. Kedua, Alumni, Bandung, Moris L.Cohen and Kent C.Olson, 2000, Legal Research, 7th ed, West Group, St.Paul, Minn, Virginia.
Maria SW. Sumardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta ---------------------, 2007, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, Kompas, Jakarta. Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.
----------------------, 1993, KUH Perdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung ---------------------, 2006, KUH Perdata Buku III, Alumni, Bandung. Maria Farida Indarti Suprapto, 1998, Ilmu Perundang – Undangan, Dasar – Dasar Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta. Pedoman Penulisan Usulan Thesis Hukum Normatif Program tudi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2003 Peter Mahmud Marzuki, 2003, Batas –Batas Kebebasan Berkonrak, Yuridika, Vol.18, No. 3 ---------------------, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke 1, Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta Pria Dharsana,I Made, “Akta Notaris/PPAT sebagai solusi komprehensif Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing di Bali” (makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Universitas Warmadewa, 2006, Denpasar), R. Setiawan, 1977, Pokok – pokok Hukum Perikatan, Cetakan Pertama, Binacipta, bandung Subekti, 2004, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta. R. Subekti, 1985, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung. -------------, 1979, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta -------------, 1989, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXII, Intermasa, Jakarta. --------------, 1991, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprdensi Mahkamah Agung, Alumni, Bandung. Romy Hanitijo Soemitro, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. R. Setiawan, 1999, Pokok – Pokok Hukum Perikatan, Putre A. Bardin, Bandung. R. Soeroso, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Romy Hanitijo Soemitro, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Robert Duxbury, 2006, Contracct Law Seventh Edition, Thomson Sweet & Maxweel, London, England. ST. Remy Sjahdeni, 1999, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Alumni Bandung,
Salim H.S., 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innnominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. ---------------------, 2006, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta --------------------., 1993, Bayi Tabung : Tinjauan aspek Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
---------------------, 2003, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta Sudjito, 1987, Prona Pensertipikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Cet.I, Liberty, Yogyakarta. Sudargo Gautama, 1973, Masalah-Masalah Agraria Berikut PeraturanPeraturan, Alumni, Bandung Soetikno, 2002, Filsafat Hukum ( Bagian I ), Ct. Kesembilan, Pradnya Paramita, Jakarta
Suhandoko, 2004, Hukum Perjanjian, Teori, dan Analisa Kasus, Predana Media, Jakarta Satjipto Rahardjo, 1985, Ilmu Hukum, Cet. Kedua, Alumni, Bandung. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta
----------------------, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sudikno Mertokesumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. ---------------------,
1987, Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Fakultas
---------------------, 1991, Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar ), Cet. Ketiga, Liberty, Yogyakarta . Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata Hukum Perhutangan Bagian B, Cet. I Liberty, Yogyakarta. ---------------------, 1972, Kumpulan Kuliah Hukum Perdata, Penerbit Yayasan Gajah Mada, Yogyakarta Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung. Sinaga, Sahat MT, 2007, Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak, Pustaka Sutra, Bandung. Theo Huijbers, 1990, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.. Tan Tong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta. Urip Santoso, 2008, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Kencana, Jakarta. Wiryono Prodjodikoro, 1985 ,Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, W. Frieddman, 1990, Teori dan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta. Zoelfirman, 2003, Kebebasan Berkontrak versus Hak Asasi Manusia ( Analisis Yuridis, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Cet. Pertama, UISU Press, Medan.
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 ( Amademen ke empat) Indonesia, Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2043 Indonesia, Undang – Undang Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Indonesia, Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Nomor : 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4724. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) 1999, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet, XXX, Pradnya Paramita, Jakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor : 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor : 8 Tahun 1996 TENTANG Perubahan Peraturan Menteri Agraria // Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Toinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuatan Akta Tanah Pertauran Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Intruksi menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah
