PROSES PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI Lili Arlani, NPM:10.10.002.74201.169 ABSTRAK Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia yang alamiah, akan tetapi keinginan tersebut ditentukan oleh takdir Illahi, yang mana kehendak mempunyai anak itu tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang didapatinya sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kepuasannya tersebut. Termasuk untuk memiliki anak, adalah dengan mengangkat anak. Masalah pengangkatan anak dapat dilihat dari segi yuridis, dimana secara kenyataannya sering menimbulkan masalah yang rumit sedangkan kebutuhan lembaga pengangkatan anak ini semakin diperlukan oleh masyarakat. Disamping dari segi yuridis, masalah pengangkatan anak ini juga dapat ditinjau dari segi sosial, dimana dampak sosial dari pengangkatan anak ini sendiri yaitu sejauh mana putusnya hubungan kekeluargaan yang lama dengan terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baru. Dari segi psikologi timbul masalah yang berkenaan dengan reaksi kejiwaan yang ditimbulkan karena pengangkatan anak tersebut, sebab dalam kehidupan seseorang terdapat berbagai pengalaman hidup yang selalu mempengaruhi di dalam kejiwaan, baik itu akibat positif maupun negatif bagi para pihak tersebut. A. Pendahuluan Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial, keluarga dan merupakan kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah,ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga keinginanya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi).1 Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut didaerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak (adopsi) akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan sudah mendapat perhatian pula dari pihak. Keanekaragaman hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak di Indonesia ini akan tampak jika kita teliti secara cermat ketentuan-ketentuan tentang lembaga pengangkatan ini dari berbagai sumber hukum yang berlaku, baik hukum Barat dari BW dan hukum Adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang banyak dianut masyarakat Indonesia. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema masyarakat, terutama menyangkut masalah ketentuan hukumnya. Lembaga pengangkatan anak telah lama di kenal dalam masyarakat adat kita yang pelaksanaannya pada umumnya dengan suatu upacara adat dan 1
Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Cet. I Jakarta :PT. Pradnya, Paramita, hlm 33.
1
pemberian benda-benda sebagai tanda peralihan kekuasaan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tersebut. Akan tetapi anak yang berkedudukan sebagai anak angkat, apakah ia berhak mewarisi harta dari orang tuanya, akan ditentukan oleh hukum adatnya masing-masing daerah hukum adat itu di pertahankan oleh penganutnya. Sedangkan hukum Islam semua anak yang berstatus anak angkat dan anak piara (anak asuh) dimana saja ia tetap tidak dapat mewaris dari orang tua angkatnya. 2 Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah di kenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya di praktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan islam, seperti yang di praktikkan oleh bangsa Yunani,Romawi,India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah)istilah penggangkatan anak di kenal dengan At-tabanni dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.3 Sedangkan secara terminologi dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu ”anak’’orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri. Menurut Soerojo Wigyodiporo, bahwa Mengangkat anak (Adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri”.4 B. Metode Penelitian Agar suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis sehinga diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertangung jawabkan, maka diperlukan suatu metode. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas manusia, sifat – sifat, karya manusia, keadaan dan gejala – gejala lainnya.5Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis empirisi artinya peneliti melihat bagaimana penerapan peraturan yang berhubungan dengan pengangkatan anak tersebut dan kenyataan serta fakta yang di temui di lapangan.Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.6 Dalam hal ini pihak – pihak yang terkait dengan pengangkatan anak tersebut.Data Sekunder yaitu bahan– bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa, memahami serta 2
Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Cet. I Jakarta : PT.Pradnya, Paramita, hlm 48. 3
Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 53 4 Poewardarminta W. J. S, Kamus Umum bahasa Indonesia, 1984. hlm 10. 5
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta ; Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10. 6 Ibid, hlm 82. 2
menjelaskan bahan hukum primer yang berasal dari literatur atau hasil penelitian.Bahan Hukum TersierYaitu bahan hukum yang dapat memberi petunjuk, informasi dan penjelasan terhadap bahan– bahan hukum primer dan bahan–bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.Metode Pengumpulan Data Studi Dokumen.Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan – bahan tertulis yang ada di perpustakaan dan surat pengangkatan anak itu sendiri ( akte kelahiran) di Pengadilan Agama Bukittinggi.Wawancara ( interview ) adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, peneliti bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut. 7Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada orang tua angkat dan pejabat yang terkait di Pengadilan Agama Bukittinggi. C. Tinjauan teoritis Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya untuk di jadikan anak kandungnya sendiri, yang telah di tentukan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ada di sampaikan bersama dan resmi menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. M. Budiarto mengatakan pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, yaitu karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau yang belum mempunyai anak. Motif lain dalam melakukan pengangkatan anak adalah sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, anak yatim piatu, orang tuanya yang tidak mampu. namun alasan yang paling banyak, karena adanya kepercayaan yang mengatakan dengan mengangkat anak merupakan “pancingan”dengan harapan nantinya akan mempunyai anak, sehingga dapat mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.8Pengertian pengangkatan anak tersebut dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi. Secara Etimologi Adopsi berasal dari kata “adoptie” (Bahasa Belanda) atau “adopti” atau “adoption” Bahasa Inggris),yang berarti mengangkat anak atau pengangkatan anak. Dalam Bahasa Arab disebut “tabanni” yang menurut Prof Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. 9 Pengertian adopsi menurut kamus hukum dalam Bahasa Belanda berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri. Disini penekanannya ada pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Secara Terminologi Di sini para ahli memberikan rumusan yang berbedabeda mengenai defenisi pengangkatan anak, antara lain:Prof. Soepomo mengatakan bahwa:Adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.Hilman Hadi Kusuma, SH. mengemukakan bahwa:Anak angkat adalah anak orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelansungan keturunan 7
Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Prilaku Manusia, Depok : LPSP3 UI, 2009, hlm 54. 8 M.Budiarto, 1984, Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta, hal 1. 9 Muderis Zaini, op cit, Hal.5 3
atau peralihan atas harta kekayaan rumah tangga.Surojo Wignjodipuro, SH. Mengatakan bahwa:Adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga orang yang memungut anak dan anak yang di pungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri.Muderis Zaini,SH.Mengatakan bahwa:Ia lebih menekankan pada pengertian Pengangkatan anak tidak memberikan status yang sama persis dengan pengertian anak kandung. Menurutnya,perbedaan pengertian adopsi dengan pengertian anak angkat hanya dilihat dari sudut etimologi.Utrecht menjelaskan bahwa:Pengangkatan anak menurut Stb.1917 nomor 129 hanya mengenal pengangkatan anak,khusus untuk anak laki-laki.Jadi bilamana seorang Tionghoa tidak mempunyai putra (walaupun orang tersebut telah mempunyai anak perempuan), maka dia dapat mengangkat anak laki-laki menjadi putranya. Menurut Dr.Mahmud Syaltut,istilah anak angkat yang lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam adalah pada sub pertama, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya dan bukan di perlakukan sebagai nasabnya sendiri.Sedangkan pengertian pada sub kedua menurut Dr.Mahmud Syaltut tersebut persis dengan pengertian adopsi menurut Hukum Barat10, yaitu dimana arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang di ketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan pengertian anak kandungnya sendiri. Dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah adopsi dalam buku ini lebih ditekankan pada pengertian pengangkatan anak dengan tidak dengan tidak memberikan status yang sama persis dengan pengertian anak kandung, artinya pengangkatan anak lebih ditekankan kepada memasukkan anak tersebut kedalam anggota keluarga yang mengangkat anak dengan mendapatkan fungsi yang sama persis dengan anak kandung,perbedaan mendasar hanya terletak pada segi status. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Bugerlijk Weetboek (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan pasal 290 KUHPerdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada asas nya KUHPerdata tidak mengenal adopsi. Tidak diaturnya lembaga adopsi karena KUHPerdata merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dimana dalam hukum (masyarakat) Belanda sendiri tidak mengenal lembaga adopsi. Tata Cara Dan Akibat Hukum dalam Pengangkatan Anak (Adopsi) Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Apa langkah-langkah tepat yang harus diambil agar anak angkat tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pihak 10
Ibid, hal 6. 4
yang dapat mengajukan adopsi Pasangan Suami Istri Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial. Orang tua tungga Peraturan yang mengatur tentang pengankatan anak (adopsi) antara lain: Staatblaad 1917 No. 129; Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya. Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya. Tata cara mengadopsi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat . Isi permohonan. Adapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, Anda juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi anda (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa Anda akan betul- betul memelihara anak tersebut dengan baik. Yang dilarang dalam permohonan. Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:menambah permohonan lain selain
5
pengesahan atau pengangkatan anak.pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.Putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja. Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Anda, maka Anda perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan Anda dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya. Pencatatan di kantor Catatan Sipil Setelah permohonan Anda disetujui Pengadilan, Anda akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang Anda peroleh ini harus Anda bawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama Anda sebagai orang tua angkatnya. Akibat hukum pengangkatan anak Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris.Perwalian: Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. Waris: Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.11Peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Komitmen pemimpin/pemerintah era reformasi untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak hak dan 11
Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal, 150-152.
6
peningkatan kesejahteraan anak, yang di dalamnya juga mengatur pengangkatan anak. 12Pascaproklamasi, Indonesia memasuki era tata hukum nasional, namun sebagian hukum era kolonial masih berlaku, antara lain perihal pengangkatan anak. Bagi orang Indonesia asli ketentuan yang mengatur hubungan diantara orangtua dan anak sebagian terbesar terdapat dalam Hukum Perdata yang tidak tertulis yang dikenal dengan Hukum Adat atau kebiasaan di suatu tempat yang kemudian dipatuhi olhe masyarakatnya sebagai suatu aturan yang harus dipenuhi. Bila kebiasaan ini dilanggar, orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri dan juga akan mendapatkan sanksi dari masyarakat umpamanya mengakibatkan rasa malu atau dikucilkan dari pergaulan oleh masyarakat tersebut. Lambat laun untuk menjamin kedudukan anak yang diangkat maupun untuk melindungi orangtua yang mengangkat anak, berkembanglah kebiasaan untuk mengadakan perjanjian tertulis dengan keputusan pengadilan. Dalam hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 Sataatsblad 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat di batalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akte notaris,adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula di tentukan bahwa pengangkatan anak dapat di batalkan, apa bila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 Saatsblad 1917 nomor 129.13 Pasal 12 (1) UU Kesejahteraan Anak (UU No. 4 tahun 1979) berbunyi “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. Di dalam ayat 3 menyebutkan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan ini belum ada sampai sekarang maka untuk memenuhi kebutuhan dilaksanakan melalui SEMA No. 6 tahun 1987 dan SEMA 4 tahun 1989. D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN a. Proses Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Bukittinggi Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah:Adanya permohonan dari orang tua angkat lalu di daftarkan ke Panitera dan Panitera memperlihatkan kepada Majelis Hakim setelah itu Majelis Hakim menetapkan sidang,di dalam sidang di proses lalu di tanya apa tujuan orang tua angkat mengangkat anak tersebut sebab dalam pengangkatan anak harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,undang-undang ini mengatur tentang upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan,pemenuhan hakhak dan peningkatan kesejahteraan anak,di dalamnya mengatur 12
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Muderis Zaini, Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hal. 45 13
7
pengangkatan anak.Anak yang di angkat sebaiknya anak saudara sendiri bukan anak panti asuhan atau anak terlantar.Setelah itu di lengkapi syaratsyarat pengangkatan anak sesuai SEMA NO 6 Tahun 1983 yaitu proses bukti Pengangkatan anak di proses pada tempat tinggal si anak.surat peryataan dari orang tua kandung untuk bersedia anak di asuh oleh orang tua angkat.Di ketahui oleh Wali Nagari atau Lurah.Adanya akta kelahiran anak yang di angkat.Adanya surat pernyataan dari orang tua angkat yang isinya pengangkatan anak dengan tujuan ’’untuk kepentingan anak dan kemaslahatan anak’’.Harus ada surat keterangan penghasilan orang tua angkat contohnya kalau orang tua angkat PNS harus ada SK (gaji).Adanya 2 orang saksi yang mana saksi tersebut tahu kondisi anak angkat,orang tua kandung dan orang tua angkat.Setelah itu Majelis bermusyawarah selesai bermusyawarah lalu di putuskan dan penetapan tentang pengangkatan anak.14 Dalam kasus yang penulis teliti bahwa pemohon yaitu Gusmelli binti Isar, umur 52 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru),tempat tinggal di Kenagarian Ladang Jorong Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam member kuasa kepada Jasman, SH Advokat atau Pengacara yang berkantor di Jl. Mandiangin, Gang Mawar No. 42 C. Rt.04/ Rw.01, Kota Bukittinggi, tentang duduk perkaranya Gusmelli binti Isar memohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa Gusmeli belum menikah dan masih sendiri dan tinggal bersama saudara serta anak yang diangkat sebagai anak asuh. Gusmeli belerja pada instansi pemerintah yaitu PNS (guru). Disamping karena telah sekian lama merindukan akan kehadiran anak juga demi kesejahteraan sosial ekonomi dan pendidikan anak lebih baik dimasa depan, maka Gusmeli telah menerima penyerahan anak perempuan yang bernama Miftahul Khairi Taufik, lahir di Bukittinngi pada 2007, anak kandung dari pasangan suami istri Taufik dengan Husni Ihsan, Gusmelli belum menikah dan ingin mempunyai anak, dan Gusmelli ingin memasukkan Miftahul Khairi Taufik ke dalam daftar gaji. b. Status Hubungan Hukum Antara Orang Tua Angkat Dan Anak Angkat Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat di dalam hukum adat tidak jauh berbeda dengan hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya.Karena hukum yang di anut masyarakat Indonesia beraneka ragam,maka tiap-tiap daerah pun pelaksanaan pengangkatan anaknya berbeda-beda.Hukum adat minang kabau tidak mengenal adanya pengangkatan anak tapi yang dikenal adalah perbuatan mengambil atau memelihara anak orang lain seperti memelihara anaknya sendiri,yang mana hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dan msih tetap memiliki hubungan sebagai orang tua dan anak sebagaimana mestinya.Untuk lebih jelasnya R.Soepomo di dalam buku karangan Muderis Zaini yang berjudul Adopsi suatu tinjauan dari tiga 14
Dra.Rasmiati,Hakim PA.BKT.wawancara,tanggal 17 Juli 2013 jam 09.00 WIB di PA.Bukittinggi
8
sistem hukum menyatakan,dengan terjadinya pengangkatan anak maka timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat,seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung dan seterusnya.15Pengangkatan anak menurut hukum islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah,hubungan wali mewali dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkat.Dimana anak angkat tersebut tetap memakai nama dari bapak kandungnya dan tetap menjadi waris dari orang tua kandungnya. E. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dari penjelasan yang penulis buat dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan,maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Adanya permohonan dari orang tua angkat lalu di daftarkan dan di perlihatkan kepada Majlis Hakim setelah itu Majlis Hakim menetapkan sidang, di dalam sidang di proses lalu di tanya apa tujuan orang tua angkat mengangkat anak tersebut sebab dalam pengangkatan anak harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini mengatur tentang upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, di dalamnya mengatur pengangkatan anak.Anak yang di angkat sebaiknya anak saudara sendiri bukan anak panti asuhan atau anak terlantar. Setelah itu di lengkapi syarat-syarat pengangkatan anak sesuai SEMA No. 6 yaitu proses bukti.Setelah itu Majlis musyawarah selesai musyawarah lalu di putuskan dan penetapan tentang pengangkatan anak.Status hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat berdasarkan hukum islam adalah orang tua angkat itu hanyalah sebagai orang tua angkat dari anak yang di angkat dan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua angkat biologisnya tidak putus. Saran dari kesimpulan yang penulis uraikan di atas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:Pengadilan agama di sarankan untuk menasehati orang tua angkat supaya tidak menyia-nyiakan anak angkat dan melanjutkan pendidikannya dan Kepada orang tua angkat di sarankan untuk minimal sekali sebulan memberi kesempatan untuk anak angkat bertemu dan berkumpul dengan keluarga kandungnya minimal 2-3 hari. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku. Abd. Rasyid As’ad, M.H.(2013) Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam Abdurrahman(2007) Kompilasi hukum Islam, Jakarta: Akamedika Pressindo. Ahmad Kamil, (2008).Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo. Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Cet. I Jakarta : PT.Pradnya, Paramita Bushar Muhammad.Pokok-Pokok Hukum Adat.Jakarta: PT.Pradnya Paramita. 15
Ibid,.
9
Hilman Hadikusuma (1977). Hukum Perkawinan Adat,Alumni,Bandung. ING Sugangga. (1995). Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro,Semarang. Kristi Poerwandari (2009). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Prilaku Manusia, Depok : LPSP3 UI. Mahjuddin (2003). Masailul fiqhiyah.Jakarta:Kalam Mulia. M.Budiarto (1984). Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum, Akademika Pressindo,Jakarta M. Budiarto, S.H (1991). Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum. AKAPRESS. Muderis Zaini,(1984) Adopsi suatu tinjauan dari Tiga Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Muderis Zaini (2002). Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Muderis Zaini(2007).Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum,Jakarta: Sinar Grafika. Poewardarminta W. J. S (1984).Kamus Umum bahasa Indonesia. Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum (2001).Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. Rosita, Ana (2004) Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Dosen Pembimbing: Khoirul Asyfiyak, S.Ag R. Soepomo ( 2000). Bab-bab Tentang Hukum Adat.Jakarta:PT.Pradnya Paramita. Saifuddin Azwar (2003). Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Soerjono Soekanto (1984). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta ; Universitas Indonesia Press.
10
