DRAFT PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI

DRAFT PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI

Daftar Isi PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI A. Perjanjian Pokok B. Dokumen Pendukung A – Perencanaan dan Operasi : 1. Ketentuan Informasi Jaringan

1

2. Ketentuan tentang Sentral Gerbang Yang Diinterkoneksikan

1

3. Ketentuan Prinsip Routing

2

4. Arsitektur Link Interkoneksi

2

5. Ketentuan Penyediaan Kapasitas

2

6. Ketentuan Forecast Trafik

4

7. Pemeasanan Kapasitas Di muka (ACO)

5

8. Ketentuan Penyediaan dan Pengujian Kapasitas

6

9. Ketentuan Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas

7

10. Ketentuan Penomoran

8

11. Pertemuan Teknis

8

12. Uji Integrasi

9

13. Transmisi dan Signalling

10

14. Standard Kinerja

11

15. Ketentuan Pengoperasian

11

16. Layanan Tambahan

13

17. Lampiran :

Daftar Isi

Lampiran A1 – Informasi Jaringan

15

14

Lampiran A2 – Aspek Bisnis

22

21

Lampiran A3 – AMD

26

Lampiran A4 – Tanggung Jawab atas Jenis Trafik

28

27

Lampiran A5 – STP Working

36

Lampiran A

i

C. Dokumen Pendukung B – Penagihan dan Pembayaran 1. Perhitungan Hak dan Kewajiban Keuangan

1

2. Sistim Billing Interkoneksi

1

3. Sumber Data Billing

1

4. Parameter Rating

2

5. Formula Perhitungan

2

6. Durasi

2

7. Parameter Tarif

3

8. Daftar Titik Pembebanan

3

9. Pembulatan

3

10. Proses Settlement

3

11. Rekonsiliasi

5

12. Peningkatan Kualitas Perhitungan

6

13. Prosedur Penagihan Hak Interkonekasi

6

14. Pelaksanaan Pembayaran Biaya Interkoneksi

7

15. Perpajakan

7

16. Denda Keterlambatan Pembayaran

8

17. Penyelesaian Perselisihan

8

18. Perubahan pada File Tagihan

8

19. Lampiran : Lampiran B1 – Paramater dan Format CDR

Daftar Isi

9

9

Lampiran B2 – Berita Acara Settlement Final

12

12

Lampiran B3 - Berita Acara Settlement Sementara

13

13

Lampiran B4 – Berita Acara Rekonsiliasi

14

14

Lampiran B5 – Nota Perhitungan Keuangan

15

15

Lampiran B6 – Volume Compare Summary

17

17

Lampiran B7 – Volume Compare Detail

18

18

ii

D. Dokumen Pendukung C – Daftar Layanan Interkoneksi I

Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan

II Daftar Layanan Interkoneksi PT Hutchison 3 Indonesia (Penyedia Akses) a. Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar

1

b. Layanan Tambahan

7

III Daftar Layanan Interkoneksi Pencari Akses

7

E. Dokumen Pendukung D – Spesifikasi Teknis a. Spesifikasi Generik Interface Fisik dan Kelistrikan

1

b. Spesifikasi Interface Signalling CCS#7

2

c. Spesifikasi Interface Transmisi

2

d. Spesifikasi Interface SDH

5

e. Spesifikasi PDH

5

f. Spesifikasi Interface Transmisi Satelit

6

F. Dokumen Pendukung E – Definisi G. Dokumen Pendukung F – Fasilitas Penting Interkoneksi

Daftar Isi

1

iii

PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI ANTARA PT. HUTCHISON 3 INDONESIA DENGAN PT. PENCARI AKSES Perjanjian Pokok Interkoneksi dibuat dan ditandatangani pada tanggal ____________ bulan ________ tahun dua ribu ____ ( - -201X_) oleh dan antara: 1. PT. HUTCHISON 3 INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Mulia Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta Selatan 12930, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Randeep Singh Sekhon dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “H3I”, dan 2.

PT. PENCARI AKSES, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di ______, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ______, jabatan ______, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “Pencari Akses”.

H3I dan Pencari Akses secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak. Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a.

BAHWA H3I berdasarkan Keputusan Menteri ______ telah mendapatkan ijin Pemerintah Republik Indonesia untuk penyelenggaraan jaringan bergerak telekomunikasi selular;

b.

BAHWA Pencari Akses berdasarkan Keputusan Menteri ________ No. _____ tanggal _______ telah dari Pemerintah Republik Indonesia ijin penyelenggaraan _______;

c.

BAHWA dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil jaringan telekomunikasi dan agar dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi yang handal, berjangkauan luas dan bermutu tinggi, maka jaringan telekomunikasi dari Para Pihak perlu diInterkoneksikan;

d.

Bahwa Para Pihak selanjutnya sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi. Pasal 1 DEFINISI

1.1.

Kecuali diartikan lain dalam hubungan kalimat pasal-pasal Perjanjian, kata-kata dibawah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut: Area Pelayanan atau Area Pembebanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagi satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah Titik Pembebanan.

Perjanjian Pokok Interkoneksi

Halaman 1 dari 26

Call Data Record atau CDR adalah rekaman data Panggilan Interkoneksi yang diperlukan untuk proses perhitungan Billing Interkoneksi. Call Scenario atau Skenario Panggilan adalah berbagai kemungkinan jenis Pamggilan Interkoneksi yang dapat dilayani oleh Sentral Gerbang. Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7) adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan dan pemantauan hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7. DDF atau Digital Distribution Frame adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungankan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain. Dimensi Interkoneksi adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran trafik Interkoneksi. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dokumen Pendukung atau Dokumen-Dokumen Pendukung adalah dokumendokumen pendukung Perjanjian yang dilampirkan pada Perjanjian, dokumen-dokumen mana yang terdiri dari Dokumen Pendukung A, Dokumen Pendukung B, Dokumen Pendukung C, Dokumen Pendukung D dan Dokumen Pendukung E. Dokumen Penawaran Interkoneksi atau DPI adalah dokumen yang memuat aspek teknis, aspek operasional dan aspek ekonomis dari penyediaan layanan interkoneksi yang ditawarkan oleh H3I kepada Pencari Akses. FTP Nasional adalah “FTP” atau “FTP Nasional” (Fundamental Technical Plan Nasional) adalah dokumen yang memuat pengaturan teknis telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional, dan perubahannya dari waktu ke waktu. GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHZ dan/atau 1800MHZ. Hari Kerja adalah hari-hari selain hari saptu, hari minggu atau hari libur sebagaiamana ditetapkan oleh Pemerintah. Interkoneksi adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi H3I dengan jaringan telekomunikasi Pencari Akses. Jaringan H3I adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh H3I. Jaringan Pencari Akses adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh Pencari Akses.


Halaman 2 dari 26

Jaminan Keuangan adalah jaminan keuangan dalam bentuk uang jaminan atau jaminan bank (bank guarantee) yang disediakan oleh Pencari Akses kepada H3I untuk menjamin setiap kewajiban Pencari Akses kepada H3I berdasarkan Perjanjian ini. Kejadian Suspensi adalah kejadian yang dapat menimbulkan Suspensi sebagaimana tersebut pada Pasal 22 pada Perjanjian. Ketersambungan adalah ketersambungan antara Jaringan H3I dengan Jaringan Pencari Akses. Layanan Interkoneksi adalah layanan yang diberikan oleh suatu jaringan kepada jaringan lainnya, sehingga memungkinkan mengalirnya trafik telekomunikasi dari jaringan ke jaringan lain. Link adalah saluran/jaringan penghubung antar Jaringan Pencari Akses dengan Jaringan H3I; Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi; MSC atau Mobile Switching Center adalah sentral induk pelayanan yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui Titik Interkoneksi; Nota Perhitungan Keuangan atau NPK adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban Interkoneksi masing-masing Pihak yang timbul dari penyaluran trafik; n adalah periode 1 (satu) bulanan; Okupansi adalah tingkat kepadatan trafik pada suatu saluran Interkoneksi; Panggilan Interkoneksi adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna H3I dengan Pengguna Pencari Akses atau sebaliknya; Panggilan Originasi adalah pembangkitan panggilan Interkoneksi dari Pengguna satu Pihak kepada Pengguna Pihak lain; Panggilan Terminasi adalah pengakhiran panggilan Interkoneksi dari Pengguna satu Pihak ke kepada Pengguna Pihak lain; Penyelenggara Jaringan adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki jaringan dan kode akses; Penyelenggara Jasa adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki kode akses; Pemberitahuan Suspensi adalah pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Pihak Yang Tidak Melakukan Pelanggaran kepada Pihak Yang Melakukan Pelanggaran yang menyebutkan: (1) penjelasan tentang Kejadian Suspensi dan lokasi dimana Kejadian Suspensi terjadi; (2) permintaan kepada Pihak Yang melakukan Pelanggaran agar


Halaman 3 dari 26

melakukan tindakan untuk memperbaiki pelanggaran; dan (3) penjelasan atas tindakan yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Tidak Melakukan Pelanggaran, jika pelanggaran tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada Perjanjian. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan; Pemakai adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak terikat berdasarkan kontrak berlangganan. Pengguna adalah Pelanggan atau/dan Pemakai; Pengguna H3I adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan H3I. Pengguna PENCARI AKSES adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Pencari Akses. Perangkat Interkoneksi adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi. Percakapan SLJJ adalah percakapan jarak jauh yang terjadi antara Pengguna H3I dan Pengguna Pencari Akses, Perjanjian adalah Perjanjian Pokok Interkoneksi antara H3I dan Pencari Akses sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk dokumen-dokumen pendukungnya dan perubahan-perubahannya aapabila ada. Point Of Charging, POC atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipiih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call). Point Of Interconnection, POI atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing Pihak. Route adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyelurkan pesan atau untuk membangun hubungan Interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan. Routing adalah proses penentuan dan penggunaan Route berdasarkan suatu aturan tertentu, guna menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan Interkoneksi. Sentral Gerbang atau SG adalah Sentral dalam satu jaringan yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui Titik Interkoneksi. SG dapat berupa MSC, sentral telepon local, sentral jarak jauh (Trunk) atau Penyelengara Jaringan Telekomunikasi yang bersangkutan dengan memperhatikan efisiensi dan FTP Nasional yang berlaku.


Halaman 4 dari 26

Sistem Penomoran adalah pengaturan nomor yang menjadi identitas Pelanggan. STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital. Suspensi atau Penghentian Sementara adalah penghentian pemberian layanan Interkoneksi yang bersifat sementara baik sebagian maupun keseluruhan, sebagai akibat adanya pelanggaran yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja. Tarif Interkoneksi atau Biaya Interkoneksi adalah biaya yang dibebankan sebagai akibat adanya keterhubungan antar jaringan telekomunikasi yang berbeda, dan/atau ketersambungan jaringan telekomunikasi dengan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi. WCDMA adalah Wide Code Divison Multiple Access adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 2.000 MHZ. 1.2

Acuan: Untuk menjaga agar tidak terdapat pertentangan, setiap penunjukan dalam Perjanjian: 1.

Kata-kata yang menunjukan pengertian tunggal akan termasuk juga pengertian kata tersebut dalam jamaknya begitu pula sebaliknya, tergantung pada konteksnya;

2.

“Pasal”, “Bagian” atau “ayat” adalah penunjukan kepada Pasal, Bagian atau ayat dari Perjanjian ini;

3.

“Undang-undang Republik Indonesia” akan termasuk semua undang-undang, keputusan-keputusan, pernyataan-pernyataan, ordonansi-ordonasi, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan, kitab-kitab undang-undang dan petunjukpetunjuk yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku di dalam Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada, yang dikeluarkan atau diundangkan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah nasional, daerah atau kabupaten. Pasal 2 STRUKTUR PERJANJIAN

2.1

Perjanjian terdiri dari Perjanjian dan Dokumen-dokumen Pendukung.

2.2

Dokumen-dokumen Pendukung merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak seperti halnya pasal-pasal dalam Perjanjian.

2.3

Apabila terdapat perbedaan ketentuan anatara Dokumen Pendukung dengan bagianbagian dari Perjanjian ini, maka ketentuan yang akan dipergunakan adalah ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian.


Halaman 5 dari 26

Pasal 3 LINGKUP PERJANJIAN 3.1

Para Pihak sepakat mengadakan Interkoneksi langsung antara jaringan Pencari Akses dengan Jaringan H3I sehingga setiap Penggguna masing-masing Pihak dapat mengirim atau menerima jasa layanan telekomunikasi yang telah disepakati Para Pihak ke atau dari setiap Pengguna masing-masing Pihak.

3.2

Jenis-jenis jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas secara rinci dituangkan dalam Dokumen Pendukung C. Pasal 4 MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian berlaku efektif dan mengikat Para Pihak terhitung sejak Perjanjian ditandatangani sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian, dan akan berlaku secara terus menerus, kecuali Perjanjian diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak, atau berakhir sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian; Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 5.1.

5.2.

Pencari Akses berkewajiban untuk: [berlaku untuk Penyelengara Jaringan] (1)

Menyediakan jaringan, infrastruktur dan fasilitas pendukung yang menghubungi jaringan DDF H3I di lokasi POI, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.

(2)

Mengelola seluruh jaringan Pencari Akses dan seluruh infrastruktur Pencari Akses sesuai dengan standard industri yang baik.

(3)

Membayar kepada H3I biaya Interkoneksi, biaya ketersambungan, biaya penagihan, billing dan bad debt, dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yang menjadi tanggung jawab Pencari Akses dan yang merupakan hak H3I sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

(4)

Bertanggung jawab terhadap keluhan Pengguna Pencari Akses, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab Pencari Akses.

(5)

Membuka kode akses milik Penyelenggara Jasa H3I di Jaringan Pencari Akses.

Pencari Akses berkewajiban untuk: [berlaku untuk Penyelengara Jasa] (6)

Menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang menghubungi jaringan DDF H3I di lokasi POI, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.


Halaman 6 dari 26

5.3

5.4.

5.5.

(7)

Mengelola seluruh sistem jaringan Pencari Akses dan seluruh infrastruktur Pencari Akses sesuai dengan standard industri yang baik.

(8)

Membayar kepada H3I biaya Interkoneksi, biaya ketersambungan, biaya penagihan, billing dan bad debt, dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yang menjadi tanggung jawab Pencari Akses dan yang merupakan hak H3I sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

(9)

Bertanggung jawab terhadap keluhan Pengguna Pencari Akses, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian, sepanjang hal tersebut berada pada sisi sistem yang menjadi tanggung jawab Pencari Akses.

H3I berkewajiban untuk: (1)

Menyediakan akses di DDF H3I di lokasi POI, sesuai konfigurasi sebagaimana tersebut pada Dokumen Pendukung A. H3I dapat menyediakan jaringan penghubung ke DDF bilamana diminta oleh Pencari Akses dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah Pihak.

(2)

Mengelola seluruh jaringan H3I dan seluruh infrastruktur Penyelenggaraan Jasa H3I sesuai dengan standar industri yang baik.

(3)

Membayar kepada Pencari Akses biaya Interkoneksi, biaya ketersambungan dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yang merupakan hak Pencari Akses sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

(4)

Bertanggung jawab terhadap keluhan Pengguna H3I, yang terjadi sehubungan degan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan menjadi tanggung jawab H3I.

(5)

Membuka kode akses milik Penyelenggara Jasa Pencari Akses di Jaringan H3I.

PENCARI AKSES berhak: (1)

Menerima pembayaran biaya Interkoneksi dan biaya-biaya lainnya dari H3I yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yang merupakan hak Pencari Akses sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak setelah dikurangi pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Mendapatkan kualitas layanan Interkoneksi sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung A.

H3I berhak: (1)

Menerima pembayaran biaya Interkoneksi dan biaya-biaya lainnya dari Pencari Akses yang timbul sehubungan dengan pelaksanan Perjanjian ini yang


Halaman 7 dari 26

merupakan hak H3I sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak setelah terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. (2)

Mendapatkan kualitas layanan Interkoneksi sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung A. Pasal 6 INTERKONEKSI DAN STANDAR

6.1

Para Pihak sepakat bahwa penyambungan Jaringan H3I dan Jaringan Pencari Akses akan dilakukan di POI yang ditentukan oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung D.

6.2

Dalam menggunakan layanan Interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini, H3I dan Pencari Akses harus mengikuti standar spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung D dan juga konfigurasi teknis Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A. PASAL 7 PERUBAHAN SISTEM DAN/ATAU JARINGAN

7.1

Masing-masing Pihak memiliki hak untuk melakukan perubahan sistem, penggantian atau substitusi teknologi atau spesifikasi teknis untuk meningkatkan fungsi dan/atau kinerja layanan-layanan, Perangkat Interkoneksi atau jaringan terkait yang disediakan (“Perubahan Sistem dan/atau Jaringan”) sedemikian rupa sehingga perubahan tersebut tidak merubah fungsi atau performansi atas layanan yang diberikan kepada Pihak lain.

7.2

Salah satu Pihak dapat melakukan Perubahan Sistem dan/atau Jaringan setiap saat sepanjang sesuai dengan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal ini.

7.3

Pihak yang mengajukan untuk melaksanakan Perubahan Sistem dan/atau Jaringan (“Pihak Yang Mengajukan Perubahan”) harus menyampaikan pemberitahuan Perubahan Sistem dan/atau Jaringan (“Pemberitahuan Perubahan Sistem dan/atau Jaringan”) kepada Pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perubahan Sistem dan/atau Jaringan dilaksanakan. Pemberitahuan Perubahan Sistem dan/atau Jaringan tersebut harus sejauh mungkin menerangkan secara detail cara kerja, dampak, detail teknis dan dampak potensial kepada Sistem dan/atau Jaringan Pihak.

7.4

Pihak yang diberitahu harus memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah menerima Pemberitahuan Perubahan Sistem dan/atau Jaringan. Jika tidak ada tanggapan yang diberikan dalam sepuluh Hari Kerja tersebut, Pihak lain dianggap menerima Perubahan Sistem dan/atau Jaringan tersebut.

7.5

Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Pemberitahuan Perubahan Sistem dan/atau Jaringan oleh Pihak lain, Para Pihak dapat melakukan evaluasi bersama guna membahas-hal-hal terkait, termasuk tapi tidak terbatas pada:


Halaman 8 dari 26

7.6

a.

Perubahan Sistim dan/atau Jaringan, jadwal pelaksanaan dan perencanaan hubungan putus;

b.

Perubahan Sistim dan/atau Jaringan yang dapat mempengaruhi kinerja Pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perubahan dan atau penggantian sentral baik secara hardware maupun software, Routing, dan sistem pensinyalan.

Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya masing-masing Pihak yang timbul akibat Perubahan Sistem dan/atau Jaringan dalam hal: a.

Para Pihak menyepakati secara tertulis untuk Perubahan Sistem dan/atau Jaringan demi keuntungan bersama; atau

b.

Terjadi suatu perubahan regulasi yang relevan yang menyebabkan diperlukan adanya Perubahan Sistem dan/atau Jaringan masing-masing Pihak.

c.

Perubahan Sistim dan/atau Jaringan diperlukan untuk menerapkan suatu standar yang ditetapkan dalam regulasi.

7.7

Para Pihak setuju untuk bekerjasama dan saling berkonsultasi pada saat implementasi Perubahan Sistem dan/atau Jaringan dan saling bertukar informasi mengenai langkahlangkah yang diperlukan, dengan maksud untuk memperkecil, menghapuskan segala gangguan terhadap Layanan Interkoneksi yang disediakan sesuai Perjanjian ini dan untuk mengakomodasi keinginan Para Pihak mengenai komitmen waktu dan implikasi Perubahan Sistem dan/atau Jaringan yang diusulkan.

7.8

Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hak salah satu Pihak untuk keperluannya sendiri sepanjang tidak menimbulkan gangguan dan biaya terhadap Pihak lainnya. Pasal 8 PERSETUJUAN PENYAMBUNGAN PERANGKAT INTERKONEKSI

8.1

Setiap pemasangan, penyambungan/koneksi perangkat dan/atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan/atau sistem Pihak lainnya harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Pihak lain.

8.2

Setiap pembukaan Interkoneksi baru di suatu POI, termasuk pemasangan, penyambungan/koneksi perangkat dan atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan/atau sistem Pihak lain harus dilakukan dengan melalui mekanisme/tahapan uji coba sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A. Pasal 9 ROUTING

9.1

Para Pihak wajib melakukan Routing secara langsung sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.

9.2

Dalam hal ini Routing secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dimungkinkan maka Para Pihak dapat menyalurkan melalui pihak ketiga penyedia layanan transit.


Halaman 9 dari 26

Pasal 10 PENOMORAN 10.1

Para Pihak wajib menggunakan dan mematuhi system penomoran, format penomoran, kerangka petunjuk pemakaian dan alokasi penomoran yang ditetapkan dalam rencana penomoran nasional (yang mengacu pada Fundamental Technical Plan yang diterbitkan Pemerintah).

10.2

Para Pihak harus saling mengirimkan informasi penomoran yang akurat dan benar.

10.3

Ketentuan mengenai Sistem Penomoran Pencari Akses dan H3I untuk seluruh lokasi Area Pelayanan dan POC tercantum dalam Dokumen Pendukung A.

10.4

Dalam hal salah satu Pihak akan melakukan perubahan dan atau penambahan sistem penomoran yang berlaku sebagaiman tercantum dalam Dokumen Pendukung A, maka Pihak tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Pasal 11 KAPASITAS DAN FORECAST

11.1

Para Pihak dengan itikad baik berkewajiban untuk menyediakan Forecast kebutuhan kapasitas untuk setiap layanan sekurang kurangnya untuk 2 (dua) tahun ke depan di tiaptiap lokasi POI yang ditawarkan, dan wajib ditinjau ulang setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.

11.2

Forecast hanya akan digunakan untuk perencanaan, oleh karenanya Para Pihak tidak berkewajiban untuk menyediakan layanan apapun kepada Pihak lainnya kecuali jika Pihak lain tersebut telah memesan dan disetujui untuk ditetapkan pada suatu layanan oleh Pihak yang menyediakan.

11.3

Hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan kapasitas diatur lebih rinci dalam Dokumen Pendukung A. Pasal 12 CLI (CALLING LINE IDENTIFICATION)

12.1

Jika satu Pihak meminta CLI dari Pihak lain, maka Pihak yang diminta akan memberikan CLI kepada Pihak yang meminta.

12.2

Permintaan CLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dipenuhi terbatas untuk tujuan sebagai berikut : a. Manajemen trafik; b. Manajemen penagihan; c. Pelacakan suatu panggilan, identifikasi atas panggilan yang tidak disertai niat baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan; d. Menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketetapan regulasi; e. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan Pengguna; dan f. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan.


Halaman 10 dari 26

12.3

Jika ada suatu perubahan dalam undang-undang atau peraturan yang berkenaan dengan CLI, maka Para Pihak harus mematuhi ketentuan hukum tersebut dengan merubah pengoperasian CLI sesuai dengan undang-undang yang baru. Pasal 13 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT INTERKONEKSI

13.1

Batas fisik tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas Perangkat Interkoneksi dari masing-masing Pihak adalah sampai dengan DDF H3I.

13.2

Para Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upaya untuk menjamin dan meningkatkan mutu layanan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada dengan cara : a.

Saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi.

b.

Menjaga performansi jaringan masing-masing Pihak agar diperoleh kinerja yang optimal.

Pasal 14 PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN SISTEM DAN/ATAU JARINGAN 14.1

14.2

Para Pihak wajib bertanggung jawab atas keamanan pengoperasian Sistem dan/atau Jaringan masing-masing dan wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian Sistem dan/atau Jaringan tersebut tidak akan: a.

Membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, kontraktor, pekerja, agen atau pelanggan dari Pihak lain;

b.

Merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian sistem milik Pihak lain.

Dalam hal pengoperasian Sistem dan/atau Jaringan Pencari Akses membahayakan kesehatan dan keselamatan dari dari para karyawan, kontraktor, pekerja, agen atau pelanggan dari H3I, atau merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian Sistem dan/atau Jaringan milik H3I, Pencari Akses bertanggung jawab atas kerugian dan berkewajiban untuk memperbaikinya, dengan biayanya sendiri. Pasal 15 RUANG LINGKUP LAYANAN INTERKONEKSI

15.1

Interkoneksi Jaringan H3I dengan Jaringan Pencari Akses harus dapat melayani jenisjenis layanan Interkoneksi end to end yang telah disepakati oleh Para Pihak.

15.2

Layanan Interkoneksi harus mampu memberikan data kepada Para Pihak, sehingga baik H3I maupun Pencari Akses dapat menghitung biaya dan pendapatan Interkoneksi yang harus dikeluarkan dan diterima oleh masing-masing Pihak.


Halaman 11 dari 26

15.3

Jenis layanan telekomunikasi yang diinterkoneksikan serta penyelenggaraan pelayanan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Dokumen Pendukung C.

15.4

Dalam hal Para Pihak menyelenggarakan pelayanan bersama, maka penyediaan sarana dan pemprogramanan kode aksesnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

15.5

Layanan Interkoneksi yang telah disepakati oleh para Pihak dapat dirubah dan/atau ditambah sesuai kesepakatan tertulis antara Para Pihak. Pasal 16 KUALITAS LAYANAN

Pemberian kualitas layanan Interkoneksi yang diberikan oleh masing-masing Pihak harus memperhatikan parameter performansi jaringan yang sesuai dengan standar kinerja yang tercantum secara rinci dalam Dokumen Pendukung A. Pasal 17 LAYANAN BARU 17.1

Masing-masing Pihak dapat mengusulkan kepada Pihak lain untuk menambah layanan baru, sepanjang layanan baru tersebut tidak bertentangan dengan lisensi yang dimiliki Para Pihak.

17.2

Para Pihak akan memenuhi permintaan Pihak lain mengenai layanan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk dimasukkan ke dalam Perjanjian termasuk penetapan fasilitas dan persyaratan standar, jika permintaan tersebut telah disepakati secara tertulis dan sesuai dengan persyaratan standar yang diberikan oleh Para Pihak. Pasal 18 TARIF INTERKONEKSI

18.1

Tarif Interkoneksi antara H3I dan Pencari Akses adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.

18.2

Tarif Interkoneksi sebagaimana dimaksud di atas dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan Pemerintah tentang Tarif Interkoneksi antar penyelenggara telekomunikasi dan atau berdasarkan kesepakatan oleh Para Pihak, sepanjang dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Prosedur sebagaimana tersebut pada Dokumen Pendukung C. Pasal 19 PEMBEBANAN BIAYA, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

19.1

Atas penggunaan Layanan Interkoneksi yang dimaksud pada Perjanjian Para Pihak sepakat untuk dikenakan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam dokumen Pendukung C.

19.2

Untuk keperluan penagihan masing-masing Pihak berkewajiban untuk mengikuti prosedur yang terkait Layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B.


Halaman 12 dari 26

19.3

Tatacara penyelesaian penagihan dan pembayaran secara rinci tercantum dalam Dokumen Pendukung B.

19.4

Pencari Akses berkewajiban, atas biayanya sendiri untuk menyediakan Jaminan Keuangan dalam bentuk uang jaminan atau jaminan bank (bank guarantee) dengan isi, format, dan bank penerbit yang disetujui oleh H3I.

19.5

Pencari Akses akan, sebagaimana diminta oleh H3I, menyediakan, menjaga atau menambah Jaminan Keuangan kepada H3I dalam jumlah senilai dengan 2 (dua) kali tingkat prospektif dari tagihan bulanan Pencari Akses. H3I berhak menyimpan jaminan keuangan yang disediakan oleh Pencari Akses selama H3I memberikan Layanan Interkoneksi (walaupun Layanan Interkoneksi sedang atau telah disuspensi), tanpa adanya kewajiban untuk memberikan bunga atas jaminan keuangan tersebut. H3I berhak mengunakan uang jaminan atau mencairkan jaminan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pencari Akses berdasarkan Perjanjian.

19.6

Dari waktu ke waktu, H3I dapat meminta informasi keuangan Pencari Akses, dan pencari akan memberikan informasi tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan dari H3I. Berdasarkan informasi yang diberikan, H3I berhak dengan pertimbangan H3I sendiri, untuk meminta Pencari Akses untuk menambah Jaminan Keuangan. Pencari Akses berkewajiban untuk menyediakan tambahan Jaminan Keuangan kepada H3I dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan untuk penambahan Jaminan Keuangan dari H3I.

19.7

Dalam hal Pencari Akses lalai atau gagal dalam menyediakan Jaminan Keuangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 19.5 dan pasal 19.6, maka: 1.

kelalaian atau kegagalan Pencari Akses ini merupakan pelanggaran Perjanjian;

2.

H3I berhak untuk mengunakan Jaminan Keuangan untuk pembayaran kewajibankewajiban Pencari Akses kepada H3I berdasarkan Perjanjian ini;

3.

H3I berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 23 Perjanjian ini.

19.8

H3I berhak untuk mengunakan Jaminan Keuangan untuk pembayaran kewajibankewajiban Pencari Akses kepada H3I berdasarkan Perjanjian ini;

19.9

Pencari Akses berkewajiban untuk menjaga jumlah Jaminan Keuangan sebagaimana tersebut pada Perjanjian ini, dan Pencari Akses setuju bahwa H3I akan menyimpan Jaminan Keuangan sampai dengan, mana yang lebih akhir: 1.

Pengakhiran Perjanjian ini;

2.

pelunasan semua kewajiban Pencari Akses berdasarkan Perjanjian ini. Pasal 20 BIAYA TRANSFER PANGGILAN (CALL FORWARDING)

Apabila Pengguna dari salah satu Pihak melakukan suatu transfer panggilan (Call Forwarding) kepada Pengguna Pihak lain, maka panggilan tersebut dikenakan beban biaya seperti panggilan pada umumnya kecuali apabila nomor tujuan transfer tidak dikenali. Pasal 21 Perjanjian Pokok Interkoneksi

Halaman 13 dari 26

FRAUD INTERKONEKSI 21.1

Para Pihak sepakat bahwa setiap panggilan Interkoneksi yang berhasil ke Para Pihak harus memiliki penomoran yang jelas sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Pendukung A.

21.2

Pencari Akses dilarang melakukan atau membiarkan terjadinya Fraud dalam bentuk rekayasa teknis, adminstratif, dan/atau Fraud dalam bentuk apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan H3I berpotensi atau secara nyata menderita kerugian, penurunan pendapatan, dan/atau penambahan beban biaya yang sewajarnya tidak ditanggung oleh H3I.

21.3

Rekayasa teknis, adminstratif dan/atau Fraud sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada : a.

Membuat Dummy Number tanpa persetujuan tertulis dari H3I terlebih dahulu;

b.

Menyembunyikan atau tidak memberitahukan adanya Dummy Number kepada H3I, meskipun Dummy Number tersebut secara teknis tidak dapat dihindari;

c.

Mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi informasi/digit pada system pensinyalan antar jaringan telekomunikasi tanpa alasan yang secara wajar dapat dibenarkan (misalnya mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi digit A-number, B-number, Kode Area, Kode Jaringan, Kode Trunk Group dan lain sebagainya sehingga jaringan telekomunikasi H3I mendapatkan informasi yang tidak benar, misalnya yang semestinya Panggilan SLJJ menjadi Panggilan local atau yang semestinya Panggilan SLI menjadi Panggilan SLJJ dan/atau lokal);

d.

Menambah dan/atau mengurangi data/informasi yang terdapat pada CDR;

e.

Melanggar ketentuan yang telah disepakati mengenai Konfigurasi Interkoneksi, Titik Interkoneksi, Sentral Gerbang, Call Scenario, SMS Scenario dan format CDR;

f.

Menyalurkan trafik Interkoneksi yang tidak jelas atau tidak dapat ditelusuri asalusulnya;

g.

Membuka atau menutup Prefiks, Kode Akses, dan/atau meneruskan panggilan Interkoneksi yang menyebabkan panggilan Interkoneksi terjadi diluar Call Scenario yang telah disepakati dalam Dokumen Pendukung A.

h.

Melakukan pengalihan trafik (refiling) dalam rangka memanfaatkan perbedaan biaya Interkoneksi.

21.4

Untuk jasa layanan SMS, Pencari Akses sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS Broadcast dari Pencari Akses ke Pengguna H3I demikian juga berlaku sebaliknya.

21.5

Para Pihak tidak diperbolehkan melakukan Spamming melalui SMS kepada Pengguna pihak lainnya secara langsung maupun melalui pihak ketiga.


Halaman 14 dari 26

21.4

Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat 21.1; 21.2 dan 21.3 Pasal ini digolongkan kepada perbuatan kecurangan (Fraud).

21.5

Untuk mencegah terjadinya Fraud dalam Panggilan Interkoneksi, H3I berhak meminta dan melakukan pembatasan durasi panggilan Interkoneksi.

21.6

Apabila terdapat dugaan terjadinya Fraud yang dilakukan oleh Pencari Akses, maka H3I berhak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai dugaan adanya telah terjadi fraud (“Surat Pemberitahuan Adanya Dugaan Fraud”) kepada Pencari Akses, dan Pencari Akses harus segera melakukan klarifikasi kepada H3I dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Adanya Dugaan Fraud tersebut.

21.7

Apabila dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Adanya Dugaan Fraud, Pencari Akses tidak melakukan klarifikasi kepada H3I, H3I dapat melakukan pemblokiran sumber Fraud secara sepihak .

21.8

Apabila dugaan Fraud sebagaimana Pasal 21.6 terbukti, maka Pencari Akses harus menghentikan perbuatan Fraud selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 jam dan H3I dapat melakukan pemblokiran sumber fraud dan/atau menunda pelaksanaan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian sampai dengan selesainya penyelesaian Fraud.

21.9

Pembuktian atas adanya Fraud sebagiamana dimaksud ayat 21.8 Pasal ini menerapkan azas pembuktian terbalik, dimana Pencari Akses harus membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaraan yang dituduhkan.

21.10

Untuk perbuatan kecurangan (fraud) yang tergolong dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.1, 21.2 dan 21.3 akan dikenakan tarif Interkoneksi yang berbeda dari ketentuan yang diatur pada Dokumen Pendukung C.

21.11

Untuk perbuatan kecurangan (fraud) yang dimaksud dalam Pasal ini, Pencari Akses akan dikenakan tarif tertinggi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan yang diatur pada Dokumen Pendukung C dan ditambah denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) untuk setiap kasus, yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak pengajuan klaim.

21.12

Setiap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat pula diadukan ke pihak yang berwajib atas dasar ketentuan Pidana yang diatur dalam UndangUndang yang berlaku dan dengan tidak mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pencari Akses dengan ini membebaskan H3I dari tuntutan, klaim, gugatan, biaya dan kerugian yang mungkin timbul akibat fraud sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Pasal 22 PELANGGARAAN PERJANJIAN DAN SUSPENSI

22.1

Pelanggaran Perjanjian 22.1.1 Tiap-tiap kejadian berikut ini merupakan pelanggaran Perjanjian:


Halaman 15 dari 26

a.

Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian, dimana pelanggaran tersebut mempengaruhi kemampuan Pihak lain dalam menyediakan Layanan Interkoneksi bagi Pihak lain; atau

b.

Izin penyelenggara Pihak lain berubah yang mengakibatkan Pihak tersebut menjadi tidak memiliki hak untuk mendapatkan Layanan Interkoneksi yang berada dalam lingkup Perjanjian ini; atau

c.

Pihak lain telah menggunakan atau akan menggunakan layanan apapun yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum; atau

d.

Informasi penting yang diberikan Pihak lain kepada Pihak Peminta Pengakhiran adalah tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap Pihak Peminta Pengakhiran.

e.

Berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutang, atau menjadi insolvent, atau telah berhenti atau terancam untuk berhenti melakukan kegiatan usaha; atau

f.

Jaringan salah satu Pihak telah menyebabkan atau secara wajar akan menyebabkan bahaya secara fisik maupun teknis terhadap manusia, jaringan telekomunikasi, sistem atau layanan Pihak tersebut maupun Pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada menyebabkan kerusakan, interfensi atau menyebabkan gangguan dalam pengoperasian jaringan milik Pihak lain; atau

g.

Salah satu Pihak telah menggunakan atau akan menggunakan layanan apapun yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini untuk melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia; atau

h.

Salah satu Pihak tidak dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kelayakan kredit atau tambahan Jaminan Keuangan sebagaimana diminta oleh Pihak lainnya.

22.1.2 Pelanggaran salah satu Pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian tidak mempengaruhi Pihak lain untuk melaksanakan ketentuan tersebut. 22.1.3 Tidak adanya tuntutan oleh salah satu Pihak atas suatu pelanggaraan terhadap suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak lainnya, bukan merupakan pembebasan atas pelanggaran tersebut. 22.1.4 Khusus untuk masalah fraud, ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal ini dapat tidak diberlakukan apabila ditentukan lain dalam Pasal 21 mengenai Fraud. 22.1.5 Apabila terjadi pelanggaran, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran (“Pihak Yang Tidak Melakukan Pelanggaran”) akan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang adanya pelanggaran (“Pemberitahuan


Halaman 16 dari 26

Pelanggaran”) kepada Pihak yang melakukan pelanggaran atas Perjanjian (“Pihak Melakukan Pelanggaran”) dan meminta Pihak Yang Melakukan Pelanggaran untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diterimanya pengajuan pernyataan tentang pelanggaran tersebut (“Jangka Waktu Perbaikan Pelanggaran”): 22.1.6 Apabila Pihak Yang Melakukan Pelanggaran gagal untuk memperbaiki pelanggaran di dalam Jangka Waktu Perbaikan Pelanggaran, maka dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Pihak Yang Tidak Melakukan Pelanggaran kepada Pihak Yang Melakukan Pelanggaran dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah berakhirnya Jangka Waktu Perbaikan Pelanggaran, Pihak Yang Tidak Melakukan Pelanggaran dapat melakukan Suspensi sampai dengan perbaikan atas pelanggaran telah selesai dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Pelanggaran. 22.1.7 Khusus untuk pelanggaran mengenai keterlambatan pembayaran, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan pasal 22.1.5 dan 22.1.6 dari Perjanjian ini, dan akan memberlakukan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B. 22.1.8 Apabila terdapat Suspensi sebagaimana tersebut di atas yang diakibatkan oleh salah satu Pihak (“Pihak Penyebab Kejadian Suspensi”), maka Pihak lain akan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang adanya pelanggaran (“Pemberitahuan Suspensi”) kepada Pihak Penyebab Kejadian Suspensi, dan meminta Pihak Penyebab Kejadian Suspensi untuk memperbaiki Kejadian Suspensi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja atau Jangka Waktu Perbaikan Pelanggaran, terhitung sejak diterimanya Pemberitahuan Suspensi tersebut (“Jangka Waktu Perbaikan Kejadian Suspensi”); 22.1.9 Apabila Pihak Penyebab Kejadian Suspensi gagal untuk memperbaiki Kejadian Suspensi dalam Jangka Waktu Perbaikan Kejadian Suspensi, maka dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Pihak lain kepada Pihak Penyebab Kejadian Suspensi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah berakhirnya Jangka Waktu Perbaikan Kejadian Suspensi, Pihak lain dapat melakukan Suspensi sampai dengan perbaikan atas Kejadian Suspensi telah selesai dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Pelanggaran atau Pihak Penyebab Kejadian Suspensi. 22.1.10 Dalam keadaan darurat, Pihak lain dapat menetapkan Jangka Waktu Perbaikan Kejadian Suspensi yang lebih pendek dengan memberikan pertimbangan yang yang wajar dan masuk akal. 22.1.11 Pelaksanaan Suspensi tidak menghentikan Pihak lain yang memiliki kewajiban untuk tetap melaksanakan pembayaran atas layanan yang diterima sebelum Suspensi dilaksanakan. Pasal 23 PENGAKHIRAN PERJANJIAN


Halaman 17 dari 26

23.1

Perjanjian ini dapat berakhir apabila Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menuangkan kesepakatan pengakhiran tersebut dalam bentuk tertulis;

23.2

Masing-masing Pihak (“Pihak Yang Ingin Mengakhiri Perjanjian”) dapat melakukan pengakhiran atas Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja, apabila: 23.2.1 Salah satu Pihak berhenti sebagai penyelenggara telekomunikasi; atau 23.2.2 Pihak Yang Melakukan Pelanggaran gagal untuk memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah berakhirnya Periode Perbaikan Pelanggaran;

23.3

Pihak Yang Ingin Mengakhiri Perjanjian dapat mengakhiri Perjanjian dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, apabila: 23.3.1. Pihak yang berwenang (Pengadilan atau otoritas pemerintahan lainnya) telah memerintahkan atau membuat keputusan untuk membubarkan Pihak lain; 23.3.2. Likuidator atau petugas lain yang berwenang telah ditunjuk untuk mengambil alih (menyita) sebagian atau seluruh asset Pihak lain bagi kepentingan kreditornya; 23.3.3. Salah satu Pihak tidak mampu membayar kewajiban hutangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo; 23.3.4. Suatu kondisi force majeure yang mengakibatkan salah satu Pihak (atau keduanya) tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pihak lain secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.

23.4 Dalam hal Perjanjian diakhiri, maka : 23.4.1 Perjanjian dan kewajiban satu Pihak kepada Pihak lain berakhir, kecuali kewajiban-kewajiban, hak-hak dan ganti rugi-ganti rugi dari satu Pihak kepada Piak lain sehubungan dengan setiap tuntutan atau pelanggaran dari janji ketentuan Perjanjian yang ada sebelum tanggal Pengakhiran Perjanjian. 23.4.2 Seluruh tagihan kepada salah satu Pihak otomatis akan jatuh tempo pada saat pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang belum diselesaikan. H3I berhak mengenakan denda kepada Pencari Akses senilai denda atas penghapusan kapasitas sesuai ketentuan dalam Dokumen Pendukung A. 23.4.3 Seluruh tagihan yang jatuh tempo atau bunga atas tagihan kepada masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian sampai dengan tanggal pengakhiran wajib dibayar kepada Pihak yang berhak; 23.4.4 Khusus untuk pengakhiran Perjanjian yang diakibatkan karena gagal bayar maka Pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pendukung B.


Halaman 18 dari 26

23.4.5 Masing-masing Pihak dengan biaya sendiri wajib secepatnya mengambil seluruh Perangkat Interkoneksi (bila ada) yang ditempatkan di lokasi Pihak lain yang digunakan berdasarkan Perjanjian dan perjanjian lain yang terkait. 23.4.6 Dalam hal Perangkat Interkoneksi milik Pihak (“Pihak Pemilik Peralatan”) yang ditempatkan di lokasi Pihak lain (“Pihak Pemilik Lokasi”) tidak dipindahkan sendiri oleh Pihak Pemilik Peralatan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran, Pihak Pemilik Lokasi dapat memindahkan, dan tidak bertanggung jawab atas proses pemindahan maupun kondisi peralatan/fasilitas yang dipindahkan tersebut. Pihak Pemilik Lokasi berhak membebankan kepada Pihak lain biaya-biaya wajar yang timbul dalam pemindahan peralatan tersebut. 23.4.7 Pada saat pengakhiran Perjanjian ini, masing-masing Pihak harus, dengan biayanya sendiri, mengembalikan kepada Pihak lain, atau setelah adanya pemberitahuan dari Pihak lain, menghancurkan atau menghapuskan seluruh dokumen atau formulir-formulilr lain dari tempat penyimpanan yang terikat atau berisi informasi rahasia milik Pihak lain atau informasi yang dengannya dapat dibuat suatu informasi rahasia. 23.5 Dalam hal pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pasal 24 PENGKAJIAN ULANG 24.1

Salah satu Pihak dapat mengusahakan perubahan dari Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan Kajian Ulang kepada Pihak lain, dalam hal: a.

izin Pihak lain atau suatu kondisi mengalami perubahan yang bersifat material (baik melalui amandemen atau penggantian); atau

b.

Suatu perubahan yang bersifat material terjadi pada peraturan perundangan atau regulasi nasional; atau

c.

Para Pihak secara tertulis menyetujui perlunya dilakukan suatu pengkajian ulang terhadap Perjanjian ini; atau

d.

Terjadi suatu perubahan bersifat material (termasuk tindakan penegakan hukum oleh Regulator atau Pemerintah sebagaimana disyaratkan) yang berdampak (atau diperkirakan demikian) terhadap aspek komersial atau teknis dari Perjanjian; atau

e.

Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian darinya memerlukan pengkajian ulang berdasarkan suatu alasan tertentu (baik secara teknis ataupun komersial).

24.2

Pemberitahuan Pengkajian Ulang harus menguraikan secara rinci tentang berbagai Pasal dan/atau Dokumen dalam Perjanjian yang memerlukan pengkajian ulang.

24.3

Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan berkaitan dengan pengkajian ulang Perjanjian, masing-masing Pihak wajib menyelesaikannya secara final berdasarkan ketentuan penyelesaian perselisihan Interkoneksi yang disepakati dalam Perjanjian.


Halaman 19 dari 26

24.4

Dalam hal DPI H3I dirubah sebagaimana disetujui oleh Pemerintah atau BRTI, maka perubahan tersebut akan mengikat Pencari Akses, sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh H3I. Pasal 25 PENYEDIAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

25.1

Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak lainnya untuk membangun dan melaksanakan Interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini.

25.2

Dengan tetap memegang teguh untuk menjaga kerahasiaan informasi, masing-masing Pihak berhak meminta kepada Pihak lainnya informasi mengenai protokol yang digunakan oleh Pihak yang bersangkutan untuk keperluan Interkoneksi dan penerusan Panggilan Interkoneksi, dan Pihak yang diminta, apabila memilikinya, wajib memberikan informasi tersebut.

25.3

Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara Para Pihak sebagai sesuatu yang bersifat rahasia (“Informasi Rahasia”). Oleh karena itu, Para Pihak tidak akan memberitahukan informasi tersebut kepada siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas disyaratkan dalam Pasal 25.5 di bawah ini.

25.4

Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk mempergunakan Informasi Rahasia untuk tujuan lainnya selain untuk mengimplementasikan Perjanjian, termasuk diantaranya mempergunakan Informasi Rahasia untuk memperoleh keuntungan tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik Informasi Rahasia.

25.5

Para Pihak sepakat untuk membatasi pengungkapkan Informasi Rahasia hanya kepada para pemegang saham atau Pihak terafiliasi, direksi, komisaris masing-masing Pihak, atau pegawai-pegawai dari masing-masing Pihak yang secara langsung berhubungan dengan penyusunan dan pengimplementasian Perjanjian, para penasihat dan konsultan dari masing-masing Pihak yang karena profesi dan keharusan perlu untuk mengetahui Informasi Rahasia untuk tujuan mengimplementasikan dan pengkajian atas Perjanjian ini, serta kepada pejabat instansi pemerintah terkait dan pengadilan sebagai salah satu bahan pembuktian penyelesaian sengketa. Para Pihak sepakat bahwa dalam rangka pengungkapan Informasi Rahasia sebagaimana tersebut di atas, Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia menjamin bahwa pihak (-pihak) yang menerima Informasi Rahasia tersebut di atas akan terikat dengan Pasal 25 dari Perjanjian ini, dan akan menandatangani perjanjian untuk merahasiakan Informasi Rahasia.

25.6

Para Pihak sepakat untuk mengecualikan Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pihak pemilik Informasi Rahasia kepada Pihak penerima Informasi Rahasia menjadi tidak bersifat rahasia lagi apabila : a.

Telah menjadi milik publik sebelum atau pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini;

b.

Diterima dari pihak ketiga yang mendapatkan informasi secara sah dan tidak diwajibkan untuk dirahasiakan;


Halaman 20 dari 26

c.

Sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan, Pihak penerima Informasi Rahasia telah mengetahui dengan cara yang sah;

25.7

Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum pada Pasal ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal berakhirnya Perjanjian dikarenakan oleh sebab apapun;

25.8

Dengan berakhirnya Perjanjian karena sebab apapun, masing-masing Pihak wajib memusnahkan semua Informasi Rahasia yang pernah ditukarkan dan/atau diinformasikan selama masa berlakunya Perjanjian.

25.9

Ketentuan-ketentuan di atas tidak hanya berlaku terhadap aslinya tetapi juga terhadap salinan-salinan, reproduksi-reproduksi, ringkasan-ringkasan serta bagian-bagian daripadanya, baik dalam bentuk atau format apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada bentuk dokumen keras, elektronik, mikrofilm maupun dokumen lain dalam format yang memerlukan mesin untuk dapat membacanya. Pasal 26 FORCE MAJEURE

26.1

Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian oleh salah satu atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian, sepanjang hal tersebut disebabkan oleh adanya Force Majeure (keadaan memaksa).

26.2

Yang termasuk sebagai Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa-peritiswa sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Bencana alam/wabah penyakit; Pemberontakan/huru-hara/perang; Kebakaran; Sabotase; Pemogokan umum; Terorisme;

26.3

Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi.

26.4

Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang terkena Force Majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat 26.3 pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat 26.2 pasal ini sebagai Force Majeure.

26.5

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lain. Pasal 27 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL


Halaman 21 dari 26

27.1

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak milik Pihak yang menciptakan atau memilikinya atau yang secara hukum mempunyai hak formal atas kekayaan intelektual yang dimaksud.

27.2

Semua merek dagang, penemuan, hak paten, hak cipta, hak desain baik yang sudah atau tidak terdaftar dan semua hak milik intelektual lainnya yang tidak disebutkan dengan jelas dalam Perjanjian ini merupakan milik masing-masing Pihak.

27.3

Pencari Akses menjamin bahwa dalam menyediakan Layanan Interkoneksi, Pencari Akses akan selalu mengunakan software, Perangkat Interkoneksi, ataupun peralatan lainya yang mengunakan hak atas kekayaan intelektual yang sah. Pasal 28 PELIMPAHAN ATAS HAK DAN KEWAJIBAN

28.1

Perjanjian berlaku dan mengikat Para Pihak yang menandatanganinya, penggantinya, serta bagi mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

para

28.2

Tidak ada satu Pihak yang akan mengalihkan Perjanjian baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga kecuali mendapat persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak lainnya.

28.3

Menyimpangi pasal 28.3 di atas, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pencari Akses, untuk tujuan penjaminan atau tujuan lainnya, H3I dapat mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian kepada pada induk perusahaan, anak perusahaan, perusahaan yang terafiliasi, atau pihak-(pihak) kreditur dari H3I. Pencari Akses dengan ini menyetujui pengalihan tersebut sebagaimana diberitahukan kepadanya oleh H3I. Dalam hal diminta oleh H3I, Pencari Akses akan menandatangani suatu surat atau amendemen yang mengetahui, menerima dan menyetujui atas pengalihan tersebut dalam bentuk dan format yang akan disampaikan oleh H3I. Pasal 29 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

29.1

Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian, sedapat mungkin diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.

29.2

Apabila penyelesaian dimaksud Pasal 29.1 tidak dapat dicapai dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan segala permasalahan yang ada kepada Regulator untuk diselesaikan menurut prosedur dan Kerangka Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi yang ditetapkan oleh Regulator.

29.3

Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat menerima keputusan penyelesaian perselisihan berdasarkan Pasal 29.2 dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) di Jakarta. Permohonan untuk menyelesaikan perselisihan melalui BANI harus diajukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penyelesaian perselisihan berdasarkan pasal 29.2 dari Perjanjian.

29.4

Arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, masing-masing Pihak berhak menunjuk 1 (satu) anggota Arbiter dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender, dan 2 (dua) anggota


Halaman 22 dari 26

Arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak tersebut akan menentukan dan menunjuk Arbiter ketiga yang akan bertugas sebagai ketua Arbiter. Jika 2 (dua) anggota Arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak tersebut tidak mencapai kesepakatan mengenai ketua Arbiter dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja sejak pendaftaran pemberitahuan arbitrase, ketua Arbiter harus ditunjuk oleh Ketua BANI. Para Pihak akan meminta agar Arbiter membuat suatu keputusan yang final atas sengketa (setiap keputusan sementara atau final oleh Arbiter selanjutnya disebut sebagai “Putusan”) tidak lebih dari enam puluh (60) Hari Kerja sejak dimulainya proses berperkara sehubungan dengan hal tersebut Arbiter mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu upaya hukum yang diajukan oleh salah satu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada, setiap putusan sementara atas upaya hukum (putusan sementara atas upaya hukum mana merupakan suatu Putusan sampai suatu waktu dimana suatu Putusan final dikeluarkan), suatu putusan penetapan atau perintah, dan Para Pihak setuju untuk tunduk secara sukarela terhadap Putusan sementara tersebut yang memberikan putusan atas upaya hukum tersebut. 29.5

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Putusan bersifat final, mengikat dan tidak dapat diajukan banding serta dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan hakim di setiap pengadilan atau lembaga hukum lainnya yang mempunyai juridiksi kompetensi di Indonesia atau di mana saja.

29.6

Arbiter harus mengeluarkan setiap Putusan dengan menggunakan bahasa Indonesia bersama-sama dengan alasan-alasan Putusan serta rincian atas fakta-fakta yang ditemukan.

29.7

Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian.

29.8

Masing-masing Pihak akan menanggung segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian perselisihan diantara Para Pihak. Pasal 30 KOREPONDENSI, PEMBERITAHUAN

Semua korespondensi (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberitahuan”) yang dikirimkan oleh satu Pihak kepada Pihak lain berdasarkan Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Pemberitahuan dianggap telah diterima (i). pada saat diterima, jika dikirim melalui kurir, (ii) jika dikirim dengan jasa pos tercatat, 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman; atau (iii) jika dikirim melalui faksimili, setelah diterima oleh penerima sebagaimana dibuktikan dengan bukti pengiriman faksimili yang dicetak oleh mesin faksimili, yang menunjukkan bahwa Pemberitahuan telah terkirimkan ke nomor yang dituju secara keseluruhan. Jika dikirim melalui faksimili maka surat asli tersebut akan dikirim dengan pos biasa. Pemberitahuan yang dikirimkan melalui faksimili pada hari selain Hari Kerja, atau setelah jam 17.00 WIB pada Hari Kerja dianggap diterima oleh penerima pada jam 09.00 WIB pada Hari Kerja pertama setelah hari dimana surat pemberitahuan tersebut dikirimkan. Semua korespondensi dikirim ditujukan : a.

jika untuk H3I: PT. HUTCHISON 3 INDONESIA Ditujukan ke : Head of Intercarrier Relations


Halaman 23 dari 26

Menara Mulia Lantai 10 Jl., Jend. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta Selatan 12930 - Indonesia Faksimili : (62-21) 5290 6900 b.

jika untuk PENCARI AKSES: PT. PENCARI AKSES Ditujukan ke : Direktur Jl. ____________; Jakarta __________ Faksimili : (62-21) ……….. Pasal 31 KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PERUBAHAN (AMANDEMEN)

31.1

Dalam hal terdapat : a. Perubahan lisensi H3I atau Pencari Akses, atau b. Perubahan peraturan yang berlaku, Sehingga Perjanjian harus disesuaikan dan atau diubah, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan pengakajian ulang dan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum atas Perjanjian.

31.2

Suatu permintaan tinjauan ulang harus diinformasikan secara rinci kepada Pihak lain. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak permintaan tersebut di atas diajukan, Para Pihak secara bersama-sama akan melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan bersama.

31.3

Setiap perubahan dan atau tambahan-tambahan terhadap Perjanjian dan atau dokumendokumen pendukungnya hanya berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak.

31.4

Perjanjian berisi keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dan menggantikan semua pemahaman, komitmen, penyajian atau perjanjian apapun sebelumnya, baik tertulis ataupun lisan. Pasal 32 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pencari Akses dan H3I dengan ini menyatakan dan menjamin satu Pihak kepada Pihak Lain bahwa Pencari Akses/H3I sebagai berikut: (a).

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;

(b).

saat ini tidak terlibat dalam suatu perkara atau sengketa dalam bentuk apapun di hadapan pengadilan dan/atau instansi-instansi pemerintah lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuan Pencari Akses untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini;


Halaman 24 dari 26

(c).

memiliki segala kekuasaan dan kewenangan berdasarkan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; dan

(d).

Semua persetujuan-persetujuan yang diisyaratkan dalam anggaran dasarnya maupun peraturan yang berlaku, dan disyaratkan untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pencari Akses, telah diperoleh dan akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh selama berlakunya Perjanjian;

(e)

dengan menjadi Pihak dan melaksanakan Perjanjian, tidak melanggar ketentuan dalam satu atau lebih perjanjian dengan pihak manapun dimana Pencari Akses/H3I menjadi pihak.

(f)

Perjanjian ini secara sah mengikat Para Pihak Pasal 33 JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM

33.1

33.2

Pencari Akses bertanggung jawab dan menjamin, serta membebaskan H3I dari segala kerusakan, biaya, tuntutan, klaim dan ganti rugi sehubungan dengan : a.

kecelakaan, cacat badan atau meninggalnya seseorang yang diakibatkan dari kelalaian, pelanggaran baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh Pencari Akses dan/atau pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Pencari Akses;

b.

kerusakan, kehancuran atau kehilangan setiap harta benda termasuk Perangkat Interkoneksi dan setiap peralatan milik H3I atau milik pihak ketiga yang diakibatkan dari kelalaian, pelanggaran baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh Pencari Akses dan/atau pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Pencari Akses;

c.

setiap kelalaian, pelanggaran baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau tidak dilakukannya suatu tindakan yang diperlukan oleh Pencari Akses dan/atau pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Pencari Akses;

d.

setiap kelalaian, pelanggaran baik sengaja ataupun tidak sengaja sehubungan dengan pelanggaran atau tuntutan atas pelanggaran Pencari Akses atas hak kekayaan inteltual milik H3I atau pihak ketiga.

e.

kelalaian atau pelanggaran atas Pencari Akses dalam menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia H3I

Pencari Akses dengan ini membebaskan H3I dari segala tuntutan, klaim, termasuk biaya hukum dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan Pencari Akses sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. Pasal 34 PENCABUTAN TUNTUTAN


Halaman 25 dari 26

34.1.

Pencabutan tuntutan atas suatu pelanggaran tertentu berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat diartikan sebagai pencabutan tuntutan atas pelanggaran ketentuan lainnya.

34.2.

Pencabutan tuntutan atas suatu pelanggaran tertentu berdasarkan Perjanjian tidak sah kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang mencabut tuntutannya. Pasal 35 DOKUMEN PENDUKUNG

35.1

Dokumen-dokumen Pendukung yang merupakan bagian dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

34.2

Dokumen Pendukung A Dokumen Pendukung B Dokumen Pendukung C Dokumen Pendukung D Dokumen Pendukung E Dokumen Pendukung F

: : : : : :

Perencanaan dan Operasi Penagihan dan Pembayaran Daftar Layanan Interkoneksi Spefikasi Teknis Definisi dan Interpretasi Fasilitas Penting Interkoneksi

Dokumen-dokumen Pendukung yang dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 36 KETERPISAHAN

Apabila terdapat sebagaian syarat dan ketentuan suatu pasal dari Perjanjian ini atau sebagian dokumen pendukungnya yang menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dikarenakan peraturan yang berlaku, maka pasal tersebut menjadi batal, dan batalnya pasal tersebut tidak mempengaruhi syarat dan ketentuan lain dari pasal-pasal Perjanjian. Pasal 37 HUKUM YANG BERLAKU Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh wakil-wakil yang sah Para Pihak di atas meterai, dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PT. HUTCHISON 3 INDONESIA

Randeep Singh Sekhon President Direktur


PT. PENCARI AKSES

ABCDE Direktur Utama

Halaman 26 dari 26

DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI

DOKUMEN PENDUKUNG A PERENCANAAN DAN OPERASI 1.

KETENTUAN INFORMASI JARINGAN Masing- masing Pihak wajib memberikan informasi mengenai jaringan kepada Pihak lain, termasuk tapi tidak terbatas pada :

2.

1.

Wajib untuk memberikan informasi kepada Pihak lain sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A1 dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perjanjian ditandatangani.

2.

Wajib memberikan informasi kepada Pihak lain tentang perubahan pada sentral gerbang dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum perubahan dilakukan.

3.

Wajib memberikan informasi atas permintaan Pihak lain tentang kapasitas transmisi pada setiap lokasi Titik Interkoneksi.

KETENTUAN TENTANG SENTRAL GERBANG YANG DIINTERKONEKSIKAN Sehubungan dengan penentuan Sentral Gerbang yang akan diinterkoneksikan, Para Pihak akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Para Pihak wajib menominasikan secara tertulis Sentral Gerbang miliknya yang akan dikoneksikan dengan Sentral Gerbang milik Pihak lain.

2.

Para Pihak akan berusaha mencapai kesepakatan tentang Sentral Gerbang yang akan digunakan untuk Interkoneksi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan yang terjadi akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan sebagaimana tersebut pada Perjanjian.

3.

Letak Titik Interkoneksi dari kedua Sentral Gerbang yang diinterkoneksikan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak akan berada pada lokasi milik H3I.

Dokumen Pendukung A

1

3.

KETENTUAN PRINSIP ROUTING PRINSIP ROUTING 1. Tanggung Jawab pada Pihak a. Masing – masing Pihak bertanggung jawab atas setiap jenis penyaluran trafik diuraikan pada Lampiran A4. Tanggung jawab tersebut termasuk penyediaan forecast trafik, penyediaan profil kapasitas dan melakukan order kapasitas. b. Masing – masing Pihak harus menjamin tersedianya suatu Jenis Route pada setiap Link Interkoneksi untuk penyampaian Jenis Trafik yang menjadi tanggung jawab Pihak tersebut sebagaimana tersebut pada Lampiran A4. 2. Struktur Route Trafik Interkoneksi a. Pencari Akses dapat menyalurkan trafik interkoneksinya di jaringan H3I pada GMSC (Gateway Mobile Switching Centre) atau MSC (Mobile Switching Centre) tertentu yang dijadikan sebagai Titik Interkoneksi (POI). b. Sistem yang dimiliki oleh H3I akan mendistribusikan trafik secara otomatis yang disebabkan oleh adanya kelebihan beban pada rute trafik tertentu atau terjadinya gangguan pada trafik tertentu. Struktur Routing trafik Interkoneksi dan tanggung jawab per jenis trafik akan disajikan di dalam lampiran A4 dari Dokumen Pendukung A ini

4.

ARSITEKTUR LINK INTERKONEKSI Arsitektur link H3I akan mempergunakan link transmisi yang berbasis pada teknologi digital yang beroperasi pada 2Mbit/detik sesuai dengan spesifikasi interface pada teknologi PDH dan SDH, dengan sistem sinkronisasi dari peralatan SDH yang tersedia telah sesuai dengan rekomendasi ITU-T rec. G.803.

5.

KETENTUAN PENYEDIAAN KAPASITAS Ketentuan yang harus diperhatikan pada awal Interkoneksi pada saat sebelum melakukan Order Kapasitas sesuai Perjanjian antara lain adalah sebagai berikut:

5.1. Informasi dari Pencari Akses Pencari Akses harus menyediakan informasi sebagai berikut: 1. Rincian tentang Sentral Gerbang Pencari Akses yang diusulkan, versi software dan hal-hal lain yang relevan dengan Sentral Gerbang Pencari Akses yang dinominasikan untuk diinterkoneksikan;

2. Rincian dari Sentral Gerbang H3I yang dinominasikan oleh Pencari Akses untuk dikoneksikan;

3. Rincian dari berbagai layanan Interkoneksi sesuai Lampiran Perjanjian yang diperlukan oleh H3I pada saat pertama kalinya system dinyatakan siap untuk memberikan layanan;

Dokumen Pendukung A

2

4. Blok Penomoran yang dilayani dan dapat diakses melalui sistem Pencari Akses; 5. Pernyataan bahwa sistem Pencari Akses telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis H3I;

6. Profil Kapasitas awal yang diminta kepada H3I; 7. Forecast Trafik awal yang diminta kepada H3I 8. Rute Trafik yang diusulkan untuk setiap Blok Penomoran dalam format yang sesuai dengan Juklak Penyediaan H3I;

9. Rincian dari titik koneksi dan link interkoneksi yang diusulkan; 10. Volume trafik dari sistem Pencari Akses menuju sistem H3I yang akan melalui setiap Sentral Gerbang H3I yang diusulkan untuk dikoneksikan;

11. Volume trafik dari sistem Pencari Akses menuju sistem H3I yang akan melalui setiap Sentral Gerbang Pencari Akses yang diusulkan untuk dikoneksikan;

12. Persyaratan spesifik yang diperlukan untuk mentransfer Blok Penomoran dari Para Pihak yang berlaku saat ini;

5.2.

Informasi dari H3I H3I akan menyediakan informasi sebagai berikut :

1. Usulan mengenai signalling dan persyaratan pengujian dalam batasan waktu sesuai dengan ketentuan pada butir 8.4 dari Dokumen Pendukung A, mengenai : Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning)

2. Rincian dari Sentral Gerbang Pencari Akses dan Sentral Gerbang H3I yang dinominasikan oleh H3I untuk dikoneksikan, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima permintaan dari Pencari Akses

3. Dalam hal Pencari Akses ingin melakukan penentuan blok Penomoran baru; pemisahan / penyatuan blok Penomoran dan perubahan POC dari suatu blok Penomoran tertentu, maka Pencari Akses harus memberitahukan secara tertulis kepada H3I 20 hari keja sebelum system siap dijalankan.

5.3.

Pembahasan Penyediaan Kapasitas Pertukaran informasi yang tercantum pada butir 5.1 dan 5.2 pada Dokumen A tersebut diatas dilakukan oleh Para Pihak dalam pertemuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pertukaran dan pembahasan kedua informasi tersebut dalam batasan waktu yang disepakati Pencari Akses harus menyampaikan secara tertulis kepada H3I informasi sebagaimana tersebut pada butir 5.1 diatas selambat – lambatnya 20 hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.

Dokumen Pendukung A

3

6.

KETENTUAN FORECAST TRAFIK Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun ketentuan forecast trafik adalah sebagai berikut:

6.1. Umum Forecast trafik digunakan oleh Para Pihak untuk merencanakan Sentral Gerbang dan kapasitas transmisi untuk memenuhi kebutuhan berbagai tingkatan pemesanan kapasitas. Para Pihak harus berusaha sebaik-baiknya untuk dapat memberikan forecast trafik yang akurat. Pemberian forecast trafik yang akurat tidak mengikat secara hukum kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian.

6.2 Isi Forecast Trafik 6.2.1

Pencari Akses harus memberikan forecast trafik dari berbagai Layanan Interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada H3I, dan sebaliknya H3I pun akan memberikan forecast trafik dari berbagai Layanan Interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pencari Akses.

6.2.2

Forecast trafik harus mencakup sekurang-kurangnya :

• Forecast trafik Pencari Akses untuk berbagai jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya menuju ke arah jaringan H3I

• Forecast trafik H3I untuk berbagai jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya menuju ke arah jaringan Pencari Akses

• Perhitungan Forecast trafik (disajikan sesuai dengan kesepakatan Pertemuan Teknis dari waktu ke waktu).

6.3. Periode Forecast Trafik 6.3.1

Periode forecast trafik adalah setiap 2 (dua) tahun sekali;

6.3.2

Peninjauan

kembali

Forecast

trafik

untuk

setiap

Sentral

Gerbang

diinterkoneksikan dilakukan oleh Para Pihak setiap 3 (tiga) bulan, dan dipertukarkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan teknis yang disepakati bersama.

Dokumen Pendukung A

4

6.4. Informasi dalam Forecast Trafik 6.4.1.

Informasi trafik merupakan jam sibuk dengan satuan Erlang, yang dihitung dari rata-rata trafik jam sibuk dari hari tersibuk (BDBH) mingguan selama 1 (satu) bulan.

6.4.2.

Forecast trafik ditentukan pada waktu jam sibuk dimana suatu Rute Trafik akan dikonfigurasikan.

6.4.3.

Forecast trafik disajikan dalam format yang sesuai dan disepakati dari waktu ke waktu dalam Pertemuan Teknis antara wakil-wakil Para Pihak.

6.4.4.

Forecast trafik ditandatangani oleh Pihak yang berwenang dari masing – masing Pihak dan bersifat rahasia serta hanya digunakan untuk kepentingan Interkoneksi.

6.5. Evolusi Forecast Trafik 6.5.1.

Apabila terdapat perencanaan pemecahan rute trafik, tambahan rute dan atau aliran trafik maka Para Pihak dapat menyepakati perubahan prosedur forecast trafik.

6.5.2.

Prosedur pembuatan forecast trafik dapat dikaji ulang pada pertemuan teknis untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penetapan rute dan forecastnya, guna mencapai kesepakatan atas berbagai perubahan dan waktu pelaksanaan yang tepat dalam pengimplementasiannya.

7. PEMESANAN KAPASITAS DI MUKA (ACO - ADVANCE CAPACITY ORDER) Pemesanan kapasitas di muka (Advance capacity order) atau yang selanjutnya disebut ACO dapat dilaksanakan apabila Interkoneksi telah berlangsung. Ketentuan tentang Profil Kapasitas dan ACO meliputi antara lain :

7.1. Pihak yang melakukan pemesanan wajib memberikan profil kapasitas setiap Titik Interkoneksi sebelum melakukan pemesanan suatu kapasitas yang berkaitan dengan penyediaan kapasitas yang diusulkan.

7.2. Pihak lain akan memberikan profil kapasitas untuk jangka waktu 2 tahun untuk jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pihak yang melakukan pemesanan dan disampaikan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja sebelum pertemuan teknis.

7.3. Setiap Profil Kapasitas akan dikaji dalam Pertemuan Teknis yang disepakati bersama. Setelah disepakati Profil Kapasitas tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak disepakatinya profil kapasitas tersebut. Kesepakatan ini mengikat kedua belah.

Dokumen Pendukung A

5

7.4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan berkaitan dengan suatu Profil Kapasitas, maka perselisihan yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan sebagaimana tersebut pada Perjanjian.

8.

KETENTUAN PENYEDIAAN DAN PENGUJIAN KAPASITAS 8.1. Pemesanan Kapasitas 8.1.1

Para Pihak berhak untuk memesan Kapasitas Intekoneksi kepada Pihak lain.

8.1.2

Untuk tahap awal pembukaan di masing-masing titik interkoneksi (POI), Para Pihak sepakat untuk menyediakan kapasitas awal link interkoneksi sebesar 1 E1.

8.1.3

Dalam pemesanan Kapasitas Interkoneksi dapat dicantumkan jumlah batas kapasitas minimum 1(satu) E1 dan akan dievaluasi berdasarkan utilitas eksisting dan forecast trafik pada setiap periode pemesanan untuk periode ACO 2 (dua) tahun.

8.2. Kongesti Pada kasus kongesti atau dari hasil deteksi menunjukan kecenderungan penurunan tingkat pelayanan di bawah parameter-parameter yang ditetapkan pada mengenai kinerja layanan panggilan, maka Pihak yang membutuhkan tambahan kapasitas harus melakukan order tambahan kapasitas guna menghilangkan masalah atau potensi masalah tersebut. 8.3. Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi Ketentuan tentang pengujian Link Interkoneksi, adalah sebagai berikut : 8.3.1

Para Pihak harus bekerjasama untuk dapat menyelesaikan pengujian Link interkoneksi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak sistem tersebut dinyatakan siap untuk diuji. Pencari Akses harus memberitahukan kesiapannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengujian dilaksanakan.

8.3.2

Jika Pencari Akses tidak dapat melaksanakan pengujian pada waktu yang telah disepakati, maka Pencari Akses harus memberitahukan hal tersebut kepada H3I selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengujian dilakukan.

8.3.3

Kegagalan untuk memenuhi ketentuan ini akan berakibat diterapkannya denda sebesar Rp. 20.000.000,- per E1.

Dokumen Pendukung A

6

8.4. Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning) Para Pihak akan bekerja sama dalam melaksanakan test commissioning guna menjamin kapasitas tersebut memiliki kualitas sesuai dengan standar yang disepakati dan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pendukung D.

9.

KETENTUAN JANGKA WAKTU PENYEDIAAN KAPASITAS 9.1. Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas 9.1.1

Penyediaan kapasitas Link interkoneksi menggunakan standar transmisi sebagaimana yang tersebut dalam FTP Nasional.

9.1.2

Penyediaan atau pengaturan kembali kapasitas Link interkoneksi, dikarenakan perubahan standar transmisi akan dipenuhi H3Idalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal order kapasitas tersebut disetujui oleh H3I.

9.1.3

Penyediaan kapasitas Link Interkoneksi untuk menghubungkan Titik Interkoneksi baru, akan dipenuhi oleh H3I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal order kapasitas.

9.1.4

Penambahan kapasitas Link interkoneksi menggunakan standar transmisi yang sama akan dipenuhi oleh H3I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal order kapasitas tersebut disepakati oleh Para Pihak.

9.2. Pengaturan Ulang Kapasitas Pencari Akses harus mengajukan permintaan secara tertulis ke H3I mengenai permintaan penambahan/pengurangan dari kapasitas interkoneksi. H3I akan melakukan evaluasi Performance Link interkoneksi dan mengeluarkan berita acara yang berisi kesepakatan penambahan/pengurangan kapasitas termasuk jangka waktu penyediaan. 9.3. Ketentuan Lain dalam Order Kapasitas Pihak yang menerima Order Kapasitas harus menyediakan kapasitas yang cukup dan siap untuk melakukan pengujian dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian. Pihak yang menerima order harus memberitahukan pihak lainnya bahwa ia telah menerima order tersebut selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja.

10.

KETENTUAN PENOMORAN 10.1.

Susunan Penomoran Mekanisme H3I dalam menerima permintaan Pencari Akses untuk mengimplementasikan suatu Blok Penomoran dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan hal itu dapat dilihat pada Lampiran A3 (Amandemen Manajemen Data).

Dokumen Pendukung A

7

10.2.

Informasi Nomor Pencari Akses harus menginformasikan sistem penomoran yang digunakannya secara periodik dan apabila terjadi perubahan pada sistem penomorannya, maka wajib menginformasikan kepada H3I paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perubahan sistem penomoran tersebut.

11.

PERTEMUAN TEKNIS 11.1. H3I akan melakukan pertemuan teknis secara berkala dengan Pencari Akses setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberian Layanan Interkoneksi dilakukan.

12.

11.2.

Agenda pembahasan pada Pertemuan Teknis adalah hal – hal teknis yang berhubungan dengan Interkoneksi tapi tidak terbatas pada : a. Semua permasalahan aspek teknis yang muncul selama 3 bulan setelah kedua jaringan saling berinterkoneksi atau permasalahan teknis periode sebelumnya yang masih belum terselesaikan; b. Informasi forecast trafik dan Asumsinya; c. Perhitungan Dimensioning Link interkoneksi; d. Profil Kapasitas yang disetujui; e. Aspek teknis lainnya.

11.3.

H3I akan melakukan pertemuan teknis setiap saat, apabila terjadi kondisi khusus yang berdampak pada kegagalan penyaluran trafik interkoneksi yang disebabkan antara lain : • Perhubungan Putus (perpu); • Bencana Alam; • Kondisi yang Urgent, misalnya terjadi penurunan performansi Link Interkoneksi secara signifikan, sehingga Para Pihak tidak bisa mengirim atau menerima trafik Interkoneksi dari pihak lainnya.

UJI INTEGRASI Uji integrasi dilaksanakan untuk menjamin Interkoneksi antar jaringan (network interworking) dapat berfungsi dengan baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 12.1. 12.2.

Kedua belah pihak harus melaksanakan uji integrasi sebelum melaksanakan Interkoneksi. Ruang lingkup uji integrasi berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang antara lain meliputi : a. Uji panggilan untuk setiap call scenario yang disepakati; b. Sinkronisasi waktu (clock synchronization); c. Verifikasi data rekaman panggilan (Call Data Record/CDR); d. Verifikasi hasil proses billing.

Dokumen Pendukung A

8

12.3.

13.

Prosedur Uji Integrasi berdasarkan ketentuan sebagai berikut a. Pencari Akses akan memberitahukan kepada H3I bahwa sistem Pencari Akses telah siap untuk melakukan uji integrasi dengan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian tersebut; b. H3I memberikan jawaban disertai dengan informasi yang diperlukan untuk pengujian tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut; c. Pelaksanaan pengujian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal kesiapan H3I yang dikomunikasikan di dalam jawaban surat seperti yang dimaksud di butir b; d. Uji integrasi dilaksanakan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja; e. Hasil uji integrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak.

TRANSMISI DAN SIGNALLING H3I menggunakan perangkat Transmisi dan Signalling sebagai berikut :

13.1

Transmisi Interkoneksi berbasis pada teknologi digital yang beroperasi pada 2Mbit/detik sesuai dengan Spesifikasi Interface Transmisi (ITU-T rec. G.703) sesuai dengan Spesifikasi Interface pada teknologi PDH dan SDH.

13.2

Sinkronisasi 13.2.1 Peralatan yang dimiliki oleh H3I telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Spesifikasi Interface Fisik, elektronik serta sistem sinkronisasi. 13.2.2 Sistem sinkronisasi dari peralatan SDH H3I yang tersedia telah sesuai dengan rekomendasi ITU-T rec. G.803.

13.3

Echo Control Apabila panggilan internasional (long distance call) disampaikan melalui switch H3I, maka H3I dan Pencari Akses harus dapat memperoleh echo control yang tepat dengan cara menyampaikan informasi signalling yang sesuai dengan ketentuan pada Spesifikasi Interface Transmisi dan Spesifikasi Interface Signalling CCS#7.

13.4

Signalling Sistem signalling H3I telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan signalling yang dapat diterapkan pada Spesifikasi Interface Signalling CCS#7.

Dokumen Pendukung A

9

13.5

Seleksi Sirkit Apabila diterapkan sistem kerja dua arah, maka protokol seleksi sirkit yang diterapkan adalah berdasarkan kesepakatan sebagai berikut : 13.5.1 H3I mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih besar menggunakan “forward sequential protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang pertama dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong; 13.5.2 H3I mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih kecil menggunakan “backward sequential protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang terakhir dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong.

13.6

Penomoran pada Sirkit Trafik H3I akan memberikan penomeran sirkit dengan identifikasi sesuai dengan Spesifikasi Generik Interface Signalling CCS#7 dan sudah mempertimbangkan aspek kemudahan pelaksanaan administrasi dan kemudahan untuk kepentingan operasi dan pemeliharaan.

13.7

Answer Message H3I akan menyepakati jenis answer message yang digunakan untuk jenis panggilan yang dapat dengan yang tidak dapat dibebani biaya.

14.

STANDARD KINERJA 14.1 Tingkat kinerja Jaringan yang diinterkoneksikan : a. ASR (Answer to Seizure Ratio) minimum 55% b. Availability sirkit interkoneksi minimal 99%; c. Call Block maksimum 1%. d. Post Dialing Delay panggilan domestik maksimum 6 (enam) detik. e. Post Dialing Delay panggilan internasional maksimum 10 (sepuluh) detik. f. Bit Rate untuk panggilan ISDN adalah sebesar 64 kbps 14.2 Grade of Service sirkit interkoneksi maksimum 1%;

15.

KETENTUAN PENGOPERASIAN Para Pihak akan mengikuti ketentuan pengoperasian Sistim dan/atau Jaringan, sebagai berikut : 15.1. Umum H3I dan Pencari Akses bertanggung jawab atas keamanan pengoperasian Sistem dan/atau Jaringan masing-masing. Dalam keadaan emergency H3I memberikan contact person yang dapat dihubungi sebagaimana seperti yang tercantum dalam DPI

Dokumen Pendukung A

10

15.2. Identifikasi dan Pelaporan Kesalahan/Gangguan Untuk mempercepat identifikasi gangguan, Pencari akses harus segera melaporkan kesalahan atau gangguan yang terjadi kepada H3I. Pencari Akses harus mengidentifikasi adanya kesalahan/gangguan dan harus memberitahu kepada H3I untuk berkoordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian kesalahan/gangguan. Pencari Akses yang akan melakukan perbaikan dan Pemeliharaan gangguan tersebut dan wajib memberitahukan kepada Pihak H3I, sedini mungkin, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dilakukannya pekerjaan untuk perbaikan dan 3 (tiga) hari kerja untuk pemeliharaan tersebut. 15.3. Kecepatan Response Kecepatan response diukur terhitung sejak kesalahan atau gangguan dilaporkan sampai saat mulai dilakukannya tindakan perbaikan. H3I akan memberikan waktu response paling lama 1 (satu) hari terhitung dari terjadinya gangguan. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada laporan perbaikan gangguan dari Pencari Akses, maka H3I akan memutuskan hubungan Link Interkoneksi. 15.4. Perbaikan Layanan Prosedur perbaikan layanan yang ditetapkan H3I dalam hal Pengoperasian dan Pemeliharaan harus berbasis kepada : • Perbaikan layanan harus memprioritaskan penghilangan gangguan tanpa mempengaruhi layanan secara keseluruhan; • Pihak yang bertanggung jawab harus secara otomatis memberikan suatu kapasitas stand-by dan atau melaksanakan suatu tindakan pada manajemen jaringan guna memperbaiki atau mengembalikan ketersediaan layanan tersebut; • Pihak yang bertanggung jawab atas perbaikan harus segera meneliti alarm pada perangkatnya guna mengidentifikasi bentuk dan lokasi kesalahan atau gangguan tersebut, dan bekerjasama dengan pihak lainnya bilamana diperlukan; • Dalam hal perbaikan yang dilakukan bersifat sementara, maka Pihak lain harus diberitahu tentang hal itu serta perkiraan waktu dan dampak dari dilakukannya perbaikan menyeluruh dan permanen; • Dalam hal kesalahan/gangguan tidak dapat diselesaikan sekaligus, Pihak yang bertanggung jawab harus memberi prioritas kepada kesalahan/gangguan yang memiliki dampak terbesar atau berdasarkan besarnya jumlah trafik yang terpengaruh. 15.5. Waktu dan Prosedur Perbaikan Ketentuan tentang waktu pelaksanaan pemeliharaan dan atau pekerjaan yang telah direncanakan, meliputi:

Dokumen Pendukung A

11

•

•

Setiap Pihak harus memberitahukan Pihak lain 3 (tiga) hari kerja terhitung sebelum dilaksanakannya pekerjaan pemeliharaan yang telah direncanakan yang dapat mempengaruhi sistem Pihak lain. Apabila satu Pihak mengetahui bahwa pengaturan Interkoneksi terancam oleh suatu gangguan dan pekerjaan perbaikan mutlak diperlukan, maka Pihak tersebut harus memberitahukan hal tersebut kepada Pihak lain secepat mungkin akan hal tersebut.

15.6. Pekerjaan atau Pemeliharaan yang telah direncanakan Pelaksanaan pemeliharaan dan atau pekerjaan yang telah direncanakan Para Pihak akan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut: • Setiap Pihak harus berusaha sebaik-baiknya untuk memperkecil terjadinya pemutusan hubungan, jika mungkin memberikan routing alternatif (untuk sementara waktu) tanpa biaya guna menghindari kemungkinan pemutusan hubungan Interkoneksi; • Apabila suatu Pihak mengetahui bahwa pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan tidak menyelesaikan gangguan yang ada, maka Pihak tersebut harus memberitahu Pihak lain harus diberitahu sedini mungkin akan hal tersebut agar diupayakan adanya alternatif penyelesain lain yang tidak menggangu putusnya hubungan Interkoneksi.

16.

LAYANAN TAMBAHAN 16.1. Calling Line Identification (CLI) H3I akan meminta CLI dari Pencari Akses dan sebaliknya, sesuai dengan spesifikasi Signalling CCS #7. Permintaan CLI dapat dipenuhi terbatas untuk tujuan sebagai berikut : a. Manajemen Trafik; b. Manajemen penagihan; c. Pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan; d. Menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketetapan regulasi; e. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan Pengguna; dan f. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan. 16.2. Identifikasi Panggilan yang Tidak Baik (Malicious Call) Para Pihak harus bersedia melakukan kerjasama dan memberikan bantuan kepada pihak lain dalam rangka membantu kelancaran tugas aparat yang berwenang untuk melacak suatu panggilan yang mengandung niat buruk atau tindakan kejahatan.

Dokumen Pendukung A

12

16.3. Routing dan Signalling Panggilan Darurat a. Routing dan signalling dari suatu panggilan darurat harus disepakati oleh Para Pihak; b. Penanganan Routing dan signalling untuk panggilan darurat antara lain harus mengikuti kondisi dibawah ini : i.

Reservasi trunk, pemisahan fisik atau metode lain yang sesuai akan memastikan ketersediaan sirkuit darurat untuk membawa panggilan darurat dalam Link interkoneksi;

ii. MSC H3I akan melakukan routing panggilan darurat ke jaringan yang dituju. Routing alternatif akan diterapkan oleh sistem H3I, apabila route utama gagal.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Dokumen Pendukung A

13

LAMPIRAN A1 – INFORMASI JARINGAN 1.

Umum 1.1

Informasi jaringan harus saling diinformasikan oleh para pihak, agar masing-masing Pihak dapat mengetahui secara dini mengenai informasi jaringan Pihak lain secara akurat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rencana implementasi Interkoneksi.

1.2

Informasi Jaringan H3I dapat dilihat pada Lampiran A1 Butir 2.

1.3

Informasi Jaringan Pencari Akses wajib diinformasikan secara tertulis kepada H3I, dalam kurun waktu kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan dengan dilampiri informasi sebagai berikut :

a. Informasi GMSC Semua lokasi Gateway Switch / MSC yang dimiliki yang berfungsi sebagai Titik Interkoneksi.

b. Informasi Penomoran Sistem penomoran yang ada di Pencari Akses untuk seluruh area pelayanan 1.4

2.

Apabila salah satu Pihak melakukan perubahan / modifikasi pada sistemnya atau subsistemnya (misal Gateway atau MSC), sedemikian rupa sehingga sistem atau subsistem Pihak lain juga mutlak harus dirubah / dimodifikasi, maka Pihak yang menyebabkan keharusan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi bersama dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perubahan dilakukan.

INFORMASI JARINGAN Berikut ini rincian informasi Jaringan yang dimiliki oleh H3I : 2.1 Informasi Jaringan H3I 2.1.1 Umum Nama : PT. Hutchison 3 Indonesia Alamat : Menara Mulia Lantai 10 Jl., Jend. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta Selatan 12930 - Indonesia Faksimili : (62-21) 5290 6900

Dokumen Pendukung A - Lampiran A1

14

2.1.2

Daftar lokasi Sentral Gerbang /GMSC Daftar lokasi MSC/GMSC yang dijadikan titik interkoneksi oleh H3I adalah sebagai berikut

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

GMSC

Binary (3-5-6)

Decimal

SG JAKARTA SG BANDUNG SG CIREBON SG SEMARANG SG SOLO SG SURABAYA SG DENPASAR SG PEKANBARU SG BANDAR LAMPUNG SG PALEMBANG SG BATAM SG PADANG SG MEDAN SG ACEH SG BALIKPAPAN SG BANJARMASIN SG PONTIANAK SG MAKASSAR SG MANADO

001-10000-000001 010-10000-000001 010-10000-000010 010-10000-000011 010-10000-000100 011-10000-000001 011-10000-000011 111-10000-000001 111-10000-000010

3073 5121 5122 5123 5124 7169 7170 15361 15362

111-10000-000011 111-10000-000100 111-10000-000101 110-10000-000001 110-10000-000010 101-10000-000001 101-10000-000010 101-10000-000011 100-10000-000001 100-10000-000010

15363 15364 15365 13313 13314 11265 11266 11267 9217 9218


15

2.1.3 Informasi Penomoran H3I 2.1.3.1 Blok Penomoran NDC H3I yakni 0895, 0896, 0897, 0898, 0899 Blok penomoran H3I akan diberikan dalam lampiran terpisah. 2.1.3.2 Dummy Number

MGW name MGW Aceh (W0101) MGW Medan (W0201) MGW Batam (W0402) MGW Lampung (W0801)

Local Office Name W0101 ACH W0201 MDN W0402 BTM W0801 LPG

Dummy Number 0899-‐2-‐910044 0899-‐2-‐000044 0899-‐2-‐080044 0899-‐2-‐290044

MGW Padang (W0301)

W0301 PDG

0899-‐2-‐550044

MGW Pekanbaru (W0401)

W0401 PKU

0899-‐2-‐190044

MGW Palembang (W0601)

W0601 PLM

0899-‐2-‐390044

MGW Jakarta_PK (W0901)

W0901 JKT

0899-‐9-‐800044

MGW Jakarta_PK2 (W0903)

W0903 JKT

0899-‐9-‐800044

MGW Jakarta_MM (W0902)

W0902 JKT

0899-‐9-‐800044

MGW Bandung_M.Ramdan (W1001)

W1001 BDG

0899-‐7-‐900044

MGW Bandung_Peta (W1002) MGW Cirebon (W1003) MGW Surabaya (W1301) MGW Denpasar (W1801) MGW Solo (W1101)

W1002 BDG W1003 CRB W1301 SBY W1801 DPS W1101 SLO

0899-‐7-‐900044 0899-‐7-‐300044 0899-‐3-‐300044 0899-‐0-‐100044 0899-‐5-‐200044

MGW Semarang (W1102)

W1102 SMG

0899-‐5-‐900044

MGW Banjarmasin (W1701) MGW Balikpapan (W1601) MGW Makassar (W2101) MGW Manado (W2301) MGW Pontianak (W1401)

W1701 BJM W1601 BKP W2101 MKS W2301 MDO W1401 PTK

0899-‐1-‐190044 0899-‐1-‐290044 0899-‐1-‐590044 0899-‐1-‐690044 0899-‐1-‐390044


16

LAMPIRAN A2 - ASPEK BISNIS 1.

Financial Guarantee 1.1 Pencari Akses yang berbentuk penyelenggara jasa dan jaringan tertutup harus memberikan Financial Guarantee atas semua pelayanan yang diminta dari H3I. Financial Guarantee ini akan berakhir tidak lebih dari 30 hari kerja setelah berakhirnya Pencari Akses menyelesaikan semua kewajiban kepada H3I. 1.2 Besarnya Financial Guarantee tersebut dihitung dengan mempertimbangkan besarnya kapasitas yang diorder, tarif dan jangka waktu pembayaran.

2.

Penghapusan, perubahan dan pembatalan Kapasitas 2.1

Permintaan penghapusan/perubahanan/pembatalan kapasitas oleh salah satu pihak (yang telah dibayar dan disediakan) harus mencantumkan tanggal saat kapasitas tersebut tidak diperlukan lagi

2.2

Pihak yang diminta untuk melakukan penghapusan perubahanan/ pembatalan kapasitas akan melaksanakan permintaan penghapusan/perubahanan/pembatalan kapasitas dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima permintaan tersebut atau pada tanggal yang disepakati bersama.

2.3

Pihak yang meminta penghapusan/perubahanan/pembatalan kapasitas menanggung biaya atas kelebihan kapasitas sampai tanggal efektif penghapusan/ perubahanan/ pembatalan kelebihan kapasitas tersebut.

2.4

Dalam hal Pihak yang meminta penghapusan kapasitas/pembatalan kapasitas, maka Pihak yang meminta penghapusan/perubahanan/pembatalan akan dikenakan denda sebesar trafik yang setara dengan dua puluh empat (24) Erlang per E1 yang dihapus.

2.5 Masing-masing Pihak atas inisiatifnya sendiri dapat menghapus kapasitas yang disediakan untuk Pihak lain jika utilisasinya berada di bawah ketentuan dari tabel S-OCC dibawah selama tiga (3) bulan berturut-turut. Kapasitas yang dihapus akan disesuaikan sedemikian rupa sehingga kapasitas yang baru akan mempunyai utilisasi menyesuaikan S-OCC tabel dibawah. Dalam hal ini denda seperti dimaksud dalam point 2.4 di atas tetap berlaku. Jumlah Sirkit 1 – 30 31 – 60 61 – 120 121 – 210 211 – 1200 > 1200


L-OCC 20 30 40 50 60 70

S-OCC 35 45 55 65 70 80

U-OCC 50 60 70 80 85 90

17

Keterangan : a. L-OCC adalah Lower Limit Occupancy, bila occupancy yang terukur lebih kecil dari L-OCC maka jumlah sirkit dapat dikurangi; b. U-OCC adalah Upper Limit Occupancy, bila occupancy yang terukur lebih besar dari U-OCC maka jumlah sirkit harus ditambah; c. S-OCC adalah Standard Occupancy yang digunakan sebagai standard redimensioning penambahan/pengurangan. 2.6 Pencari Akses mengajukan permintaan kepada H3I untuk menggunakan layanan yang disediakan H3I sesuai formulir permintaan layanan (Services Order Form) dalam bentuk dan format sebagai berikut :

RINCIAN PEMESANAN (DI ISI OLEH Pencari Akses) A – Rincian (Pencari Akses) Tanggal Pemesanan : Dokumen (Pencari Akses) : Alamat : Nama Kontak : Posisi Perusahaan : Telephone : Alamat tagihan : (jika berbeda) Faksimile : E-mail : B - Layanan yang diminta (diinginkan) C – Rincian Permintaan D – Tanggal Pengantaran yang diinginkan E – Informasi tambahan : Catatan : Form pemesanan ini akan dilengkapi dan di tandatangani pihak Pencari Akses Nama : ………………………… Tanda tangan ………………………………

3.

Berita Acara Penyaluran Trafik Berita Acara Penyaluran Trafik dibuat sebagai dasar pelaksanaan penyaluran trafik antara H3I dengan Pencari Akses. Berikut merupakan contoh formulir Berita Acara Penyaluran Trafik :


18

BERITA ACARA PENYALURAN TRAFIK DIRECT CONNECTION ANTARA H3I DENGAN PENCARI AKSES Pada hari ini, (Hari) tanggal (dd), bulan (mm), tahun (yyyy), bertempat di Jakarta, telah disepakati prinsip-prinsip penyaluran trafik Direct Connection antara H3I dengan Pencari Akses sebagai berikut : 1. Trafik yang disalurkan adalah dua arah yaitu dari H3I menuju Pencari Akses dan dari Pencari Akses menuju H3I melalui titik interkoneksi di ______ sebanyak ___ E1, dengan sistem penomoran sebagaimana terlampir dalam table routing yaitu panggilan yang diterminasi di ________ 2. Penyaluran Trafik ini dilaksanakan mulai tanggal ________200_ jam__.__WIB. 3. Setelah penyaluran trafik akan dilaksanakan evaluasi oleh kedua belah pihak, baik mengenai okupansi trafik, tingkat keberhasilan panggil dan kualitas hubungan. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan penyaluran trafik Direct Connection antara H3I dengan Pencari Akses. PT. Hutchison 3 Indonesia

(Nama) Jabatan

4.

PT. (Pencari Akses)

(Nama) Jabatan

Pembatalan Order Kapasitas. Apabila Pencari Akses melakukan pembatalan order kapasitas, maka biaya order kapasitas yang telah diserahkan oleh Pencari Akses kepada H3I tidak dapat diambil kembali dan biaya semua perangkat yang telah dipasang akan dibebankan kepada Pencari Akses.


19

LAMPIRAN A3 - AMD 1.

Permintaan untuk AMD Untuk mengajukan permintaan Amandemen Manajemen Data (AMD), PENCARI AKSES harus menyerahkan permintaan tertulis kepada H3I. H3I akan memberikan respon untuk menanggapi permintaan tersebut tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permintaan AMD.

2.

Proses implementasi Para Pihak akan mengimplementasikan perubahan AMD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan AMD disetujui oleh Para Pihak.

3.

Perubahan pada AMD yang tidak dapat dibebani biaya Untuk perubahan–perubahan pada AMD yang tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional dan perubahan tersebut bersifat membantu kegiatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Para Pihak, maka perubahan tersebut tidak akan dibebani biaya.

4.

AMD sistem Penomoran Informasi perubahan atau penambahan sistem penomoran baru harus diberikan 20 (dua puluh) hari kerja sebelumnya, informasi tersebut berisi hal-hal sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

5.

Pembukaan blok penomoran baru; Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran; Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran; Pemisahan blok penomoran eksisting; Ekspansi jumlah digit blok penomoran; Informasi dan penggunaan Dummy Number.

AMD routing pada Sentral Gerbang Perubahan data pada sentral Gerbang yang membawa dampak secara fisik terhadap jaringan H3I harus dilakukan dengan pertimbangan optimalisasi jaringan. Perubahan yang dimaksud antara lain : (i)

Perubahan Link Interkoneksi ;

(ii)

Penambahan Link Interkoneksi ;

(iii)

Penambahan dan / atau perubahan sistem Penomoran.


20

6.

AMD yang dapat dibebani biaya (secara individual) Perubahan konfigurasi jaringan dapat dikenakan biaya, antara lain: • Perubahan AMD sebagai akibat adanya perubahan kode akses, kode area; • Route panggilan darurat ke nomor yang dituju terdekat.

7.

Penawaran bagi AMD yang dapat dibebani biaya Untuk Penawaran bagi AMD yang dapat dibebani biaya akan diinformasikan dan dibahas lebih lanjut berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

8.

Perubahan Titik Pembebanan Biaya Perubahan pembebanan biaya yang terkait dengan besaran Tarif Layanan Interkoneksi sebagai akibat adanya perubahan Titik Interkoneksi, perubahan Area Layanan Interkoneksi atau Point of Charging (POC) akan diinformasikan kepada Pihak yang terkait.



21

LAMPIRAN A.4 – TANGGUNG JAWAB ATAS JENIS TRAFIK

JENIS LAYANAN INTERKONEKSI Jenis layanan interkoneksi yang disediakan oleh H3I terdiri dari Layanan Interkoneksi teleponi dasar dan layanan tambahan. Sedangkan Layanan Interkoneksi teleponi dasar terdiri atas : (1):Layanan Panggilan Terminasi dan (2):Layanan Panggilan Originasi. A. LAYANAN INTERKONEKSI TELEPONI DASAR 1. Layanan Panggilan Terminasi Lokal 1.1. Terminasi lokal dari penyelenggara jaringan Panggilan Terminasi lokal ini adalah panggilan yang berasal dari jaringan penyelenggara jaringan fixed, mobile dan satelit ke H3I. Titik Interkoneksi terletak di Area Layanan lokal H3I. 1.1.1. Terminasi panggilan lokal ke H3I dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) 1.1.1.1. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1.1.1.2. Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jaringan tetap (F). 1.1.2. Terminasi panggilan lokal ke H3I dari penyelenggara jaringan mobile 1.1.2.1. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:


22

1.1.2.2. Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jaringan mobile (M). 1.1.3. Terminasi panggilan lokal ke H3I dari penyelenggara jaringan satelit 1.1.3.1. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1.1.3.2. Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jaringan satelit (S). 1.2. Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ Panggilan Terminasi lokal ini adalah panggilan yang berasal dari penyelenggara jasa SLJJ yang memiliki jaringan dan/atau kode akses ke H3I. Titik Interkoneksi terletak di Area Layanan lokal H3I. 1.2.1 Terminasi Panggilan Lokal ke H3I dari Penyelenggara jaringan jasa (Service Provider/ SP) SLJJ 1.2.1.1.

Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:


23

1.2.1.2. Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jasa SLJJ (Cascade). 2. Layanan Panggilan Terminasi Jarak Jauh 2.1. Terminasi jarak jauh dari penyelenggara jaringan Panggilan terminasi jarak jauh ini adalah panggilan yang berasal dari jaringan penyelenggara jaringan fixed, mobile dan satelit ke H3I. Titik interkoneksi terletak di Area Layanan jarak jauh H3I. 2.1.1 Terminasi panggilan jarak jauh ke H3I dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed ) 2.1.1.1.


2.1.1.2. Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada di penyelenggara jaringan tetap (F).


24

2.1.2 Terminasi panggilan jarak jauh ke H3I dari penyelenggara jaringan mobile 2.1.2.1. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.2.2.

Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jaringan mobile (M).

2.1.3 Terminasi Panggilan Jarak Jauh ke H3I dari Penyelenggara jaringan satelit 2.1.3.1.

2.1.3.2.


Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jaringan satelit (S).

2.2. Terminasi jarak jauh dari penyelenggara jasa SLJJ Panggilan terminasi jarak jauh ini adalah panggilan yang berasal dari penyelenggara jasa SLJJ yang memiliki jaringan dan kode akses ke H3I. Titik interkoneksi terletak di Area Layanan jarak jauh H3I.


25

2.2.1 Terminasi panggilan jarak jauh ke H3I dari penyelenggara jaringan jasa (Service Provider/ SP) SLJJ 2.2.1.1. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

2.2.1.2. Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jasa SLJJ (Cascade). 3. Layanan Panggilan Terminasi dari penyelenggara SLI 3.1. Terminasi sambungan langsung international dari penyelenggara jasa SLI Panggilan Terminasi SLI ini adalah panggilan yang berasal dari penyelenggara jasa SLI ke H3I. 3.1.1 Terminasi Panggilan SLI ke H3I dari penyelenggara jasa SLI 3.1.1.1. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:


26

3.1.1.2. Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jasa SLI. 4. Layanan Panggilan Originasi Lokal 4.1. Originasi Lokal ke penyelenggara jasa SLJJ Panggilan Originasi lokal ini adalah panggilan yang berasal dari H3I ke penyelenggara jasa SLJJ. Panggilan ini terjadi akibat dari pembangkitan panggilan ke penyelenggara jasa SLJJ dari pelanggan H3I. Titik Interkoneksi terletak di Area Layanan lokal dari H3I. 4.2. Tarif panggilan Originasi lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ di bawah ini, terdiri dari biaya jaringan saja dan tidak termasuk biaya relevan lainnya seperti biaya penagihan, billing dan bad debt. Harga tambahan tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan yang akan dituangkan secara tertulis. 4.2.1 Originasi Panggilan Lokal dari H3I ke Penyelenggara jasa SLJJ 4.2.1.1. Originasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

4.2.1.2. Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jasa SLJJ (Cascade). 5. Layanan Panggilan Originasi Jarak Jauh 5.1. Originasi jarak jauh ke penyelenggara jasa SLJJ Panggilan Originasi jarak jauh ini adalah panggilan yang berasal dari H3I ke penyelenggara jasa SLJJ. Panggilan Interkoneksi ini terjadi akibat dari


27

pembangkitan panggilan ke penyelenggara jasa SLJJ dari Pelanggan H3I. Titik Interkoneksi terletak di Area Layanan jarak jauh dari H3I. 5.2. Tarif Panggilan Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa SLJJ di bawah ini, terdiri dari merupakan biaya jaringan saja dan tidak termasuk biaya relevan lainnya seperti biaya penagihan, billing and bad debt. Harga tambahan tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang akan dituangkan secara tertulis. 5.2.1 Originasi Panggilan Jarak Jauh dari H3I ke Penyelenggara jasa SLJJ 5.2.1.1. Originasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

5.2.1.2. Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jasa SLJJ (Cascade). 6. Layanan Panggilan Originasi ke penyelenggara SLI atau ITKP 6.1. Originasi internasional ke penyelenggara Jasa SLI atau ITKP Panggilan Originasi Internasional ini adalah panggilan internasional dengan menggunakan kode akses milik penyelenggara jasa SLI atau ITKP. 6.2. Tarif Panggilan Originasi Internasional ke penyelenggara jasa SLI atau ITKP dibawah ini, merupakan biaya jaringan dan tidak termasuk biaya relevan lainnya seperti biaya penagihan, billing and bad debt. Harga tambahan tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan yang akan dituangkan secara tertulis.


28

6.2.1 Originasi Panggilan SLI atau ITKP dari H3I ke penyelenggara jasa SLI atau ITKP 6.2.1.1. Originasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

6.2.1.2. Tanggung jawab Panggilan Interkoneksi berada di penyelenggara jasa SLI atau ITKP (Cascade). B. LAYANAN TAMBAHAN Layanan tambahan adalah berupa layanan Short Message Services (SMS) dan Multimedia Message Services (MMS) antar pengguna jasa telekomunikasi.



29

LAMPIRAN A5 - STP WORKING Signal Transfer Point (STP) digunakan untuk hal yang spesifik berkaitan dengan Interkoneksi antara Para Pihak, dimana STP akan memungkinkan berbagai pesan CCS #7 yang berkaitan dengan rute trafik antara switch Para Pihak dibawa melalui end-point dari kedua switch yang menterminasi rute trafik tanpa memerlukan “Dedicated Signalling Links” antara kedua “endpoint” dari switch tersebut. Pesan CCS #7 tidak dilewatkan secara langsung antara kedua “endpoint” switch tetapi disampaikan melalui Signal Intermediate yang disebut “Signal Transfer Point”. Lampiran ini menjelaskan ketersediaan STP Working, batasan-batasan dalam perencanaan dan perhitungan dimensioning yang diterapkan dan dokumentasi yang diperlukan jika STP working digunakan. 1. Penyediaan Kerja STP; Arsitektur jaringan STP dari Para Pihak harus mampu mendukung berbagai jenis Call Scenario dari routing trafik yang disediakan. 2. Perencanaan dan Aturan Dimensi Kerja STP; 1. Setiap Link signalling STP tidak boleh melebihi Threshold Signalling Link Loading 40%. 2. Dalam perencanaan STP working, Para Pihak harus menyediakan informasi berikut: • Harapan Peak Loading Signalling Link (%) pada Jam sibuk; • Harapan rata-rata Loading Signalling Link (%) pada Jam sibuk; • Pernyataan dari para pihak terhadap Threshold Signalling Link Loading 40%; • Route signalling secara detail dari para pihak yang akan diterapkan untuk mendukung penggunaan STP working pada suatu route trafik. 3. Para Pihak harus memonitor STP Signalling Link Loading untuk meyakinkan masih bekerja di bawah Threshold. 4. Jika Volume Message Signalling melebihi Threshold, maka masing-masing Pihak harus memanfaatkan seoptimal mungkin Network Management Control untuk menghilangkan permasalahan tersebut.


30

DOKUMEN PENDUKUNG B PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN 1. PERHITUNGAN HAK & KEWAJIBAN KEUANGAN INTERKONEKSI 1.1

Perhitungan hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi wajib dilakukan untuk setiap periode bulan takwim.

1.2

Perhitungan hak atas Biaya Interkoneksi harus memuat pula PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

1.3

Hasil perhitungan hak atas Biaya Interkoneksi digunakan sebagai dasar untuk menagih Pihak lainnya, sedangkan kewajiban atas Biaya Interkoneksi digunakan sebagai dasar untuk pembanding dengan tagihan Biaya Interkoneksi dari Pihak lainnya.

1.4

Untuk piutang ke pelanggan yg tidak tertagih merupakan tanggung jawab dari masingmasih pihak dan tetap diperhitungkan sebagai bagian dari trafik interkoneksi.

2. SISTEM BILLING INTERKONEKSI 2.1

Untuk keperluan penghitungan hak dan kewajiban pembayaran Biaya Interkoneksi masing-masing Pihak wajib memiliki Sistem Billing Interkoneksi dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT, Information Technology).

2.2

Sistem Billing Interkoneksi masing-masing Pihak harus mampu mengolah dan memproses CDR (Call Data Record) menjadi Data Billing Interkoneksi dengan menggunakan format, formula perhitungan, parameter rating dan cara pembulatan yang disepakati bersama oleh Para Pihak sehingga rincian hasil perhitungannya dapat dicocokkan satu sama lain tanpa ada perbedaan yang signifikan.

2.3

Data Billing Interkoneksi harus memuat rincian seluruh Panggilan Interkoneksi di antara jaringan Para Pihak, termasuk besarnya Biaya Interkoneksi yang menjadi hak dan kewajiban Para Pihak.

2.4

Masing-masing Pihak berhak untuk meneliti Sistem Billing Interkoneksi dari Pihak lainnya dengan tatacara yang disepakati bersama.

2.5

Identifikasi nomer pemanggil harus menggunakan format 0ABC + nomer pelanggan (kode akses + nomer pelanggan) atau format ABC + nomer pelanggan (kode akses _ nomer pelanggan)

2.6

Para pihak akan menyimpan data billing yang rinci sekurang-kurangnya 6 bulan setelah periode penagihan yang akan digunakan apabila diperlukan.

3. SUMBER DATA BILLING 3.1

Sumber data Billing Interkoneksi adalah CDR yang ada di Sentral Gerbang Interkoneksi masing-masing Pihak.

Dokumen Pendukung B

1

3.2

Sumber data untuk Billing Interkoneksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan Biaya Interkoneksi adalah berdasarkan data dari Pihak yang mempunyai hak.

3.3

Dalam hal salah satu Pihak belum atau tidak dapat merekam data trafik yang menjadi hak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menggunakan data CDR Pihak lain yang mempunyai kewajiban, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Permintaan penggunaan data trafik kewajiban dari CDR harus diajukan selambatlambatnya tanggal 5 pada bulan n+1 untuk trafik bulan n. b. Pemberian data dikenakan biaya berdasarkan kesepakatan bersama. c. Format data ditentukan oleh Pihak yang membutuhkan.

4. PARAMETER RATING : 4.1

Sistem Billing Interkoneksi Para Pihak harus menggunakan parameter rating yang sama.

4.2

Parameter rating yang digunakan meliputi : Trafik Voice: a. Nomor Pemanggil (A Number); b. A POC c. Nomor yang dipanggil (B Number); d. B POC e. Tanggal panggilan; f. Waktu awal terjadinya panggilan (berdasarkan waktu POI); g. Durasi panggilan (dalam detik); h. Identifikasi POI; i. Identifikasi Trunk incoming atau Trunk Outgoing; j. Untuk Sambungan Internasional diperlukan kode kelompok Negara asal atau Negara tujuan. Trafik SMS: a. A# dan B#; b. Tanggal SMS; c. Waktu di terima nya SMS (hh:mm:ss) dengan waktu pencatatan transaksi menggunakan GMT +7 (WIB); d. GT SMSC Calling & GT MSC Called; e. Biaya interkoneksi SMS dalam Rupiah;

5. FORMULA PERHITUNGAN 5.1

Untuk Tarif Interkoneksi Voice menggunakan pola murni harga satuan per menit, formula perhitungannya adalah : Biaya Interkoneksi = (D : 60) x Ti dimana :

Dokumen Pendukung B

D = Durasi Panggilan Interkoneksi (dalam detik) Ti = Tarif Interkoneksi berbasis biaya dalam Rupiah per menit, 2

5.2

Untuk Tarif Interkoneksi SMS menggunakan formula perhitungan Jumlah SMS dikalikan tariff Interkoneksi dari layanan tersebut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.

5.3

Implementasi atau aplikasi masing-masing perhitungan Biaya Interkoneksi harus disesuaikan dengan jenis Interkoneksi atau Call Scenario serta struktur tarif Interkoneksi yang relevan.

6. DURASI VOICE & JUMLAH TRAFIK SMS TRAFIK VOICE 6.1

Durasi Panggilan Interkoneksi dihitung hanya apabila Panggilan Interkoneksi tersebut berhasil tersambung hingga ke nomor tujuan, dan durasi yang digunakan adalah durasi riil dalam satuan detik tanpa pembulatan.

6.2

Semua Panggilan Interkoneksi yang berlangsung kurang dari 6 (enam) detik dianggap merupakan panggilan gagal, oleh karena itu tidak dimasukkan dalam perhitungan Biaya Interkoneksi.

6.3

Untuk seluruh panggilan yang tidak/belum tersambung (pada kasus nada dering, nada sibuk dan nada nomer panggilan yang tidak dikenali) tidak dapat dibebani biaya interkoneksi.

6.4

Perhitungan durasi riil untuk Panggilan Interkoneksi antar wilayah domestik dengan pembagian waktu yang berbeda (WIB, WITA atau WIT) harus dilakukan penyesuaian mengikuti waktu POI.

TRAFIK SMS 6.5

SMS interkoneksi yang dibebani biaya adalah SMS yang ditujukan kepada pelanggan Operator yang berada di jaringannya (home network) dan SMS yang berhasil sampai ke Network Element Operator B# (yang B# dan GT Callednya domestic). SMS dinyatakan berhasil apabila SMSC Pihak pengirim mendapat ACK+ dari network element.

6.6

Satu transaksi SMS akan dikenakan biaya dengan maksimum 160 karakter. Untuk SMS yang memiliki lebih dari 160 karakter akan dipecah menjadi transaksi selanjutnya dan dikenakan biaya dengan kelipatan transaksi maksimum 160 karakter untuk tiap-tiap transaksinya.

7. PARAMETER TARIF 7.1

Pemilihan Tarif Interkoneksi dari daftar tarif layanan/jasa sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C, untuk diaplikasikan dalam perhitungan harus sesuai dengan jenis layanan/jasa dan panggilannya.

7.2

Penentuan panggilan lokal atau jarak jauh Interkoneksi didasarkan atas parameter PoI Terminasi dan PoC B_number.

Dokumen Pendukung B

3

7.3

Para Pihak sepakat bahwa metode penyelesaian keuangan adalah menggunakan metode direct accounting untuk layanan terminasi dan metode cascade accounting untuk layanan transit.

8. DAFTAR TITIK PEMBEBANAN 8.1

Daftar Titik Pembebanan (PoC) memuat data lokasi geografis Titik Pembebanan.

8.2

Daftar Titik Pembebanan digunakan untuk menentukan panggilan lokal atau jarak jauh Interkoneksi yang membedakan antara panggilan lokal dan jarak jauh.

9. PEMBULATAN 9.1

Hasil perhitungan nilai Rupiah untuk setiap Panggilan Interkoneksi (per record) tidak dibulatkan.

9.2

Pembulatan nilai Rupiah hanya dilakukan untuk jumlah seluruh perhitungan hak atau kewajiban pembayaran Biaya Interkoneksi dalam 1 (satu) bulan takwim dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut : a. Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan menjadi Rp 1,- (satu rupiah). b. Pecahan kurang dari Rp 0,50 (lima puluh sen) diabaikan.

10. PROSES SETTLEMENT 10.1 Proses Settlement Billing Interkoneksi mencakup kegiatan-kegiatan: a. Pertukaran data Billing Interkoneksi yang menjadi hak masing-masing Pihak. b. Verifikasi/pencocokan atas akurasi perhitungan hak atas Biaya Interkoneksi dari Pihak yang satu dengan cara membandingkan hasil perhitungan kewajiban Pihak lainnya berdasarkan hasil pengolahan CDR secara internal oleh Pihak yang bersangkutan. c. Pemberitahuan oleh Pihak yang berkewajiban atas Biaya Interkoneksi kepada Pihak yang berhak mengenai ada/tidaknya deviasi dari hasil verifikasi/pencocokan. d. Pembuatan Berita Acara Settlement, dapat berupa Berita Acara Settlement Final (jika deviasi <1%) atau Berita Acara Settlement Sementara (jika deviasi >1%). e. Proses settlement billing dapat menggunakan Prosedur dan Mekanisme Sistem Otomatisasi Kliring Interkoneksi (SOKI) yang ditetapkan melalui Forum Managemen Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi berikut perubahannya dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan para anggota ASKITEL atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Pendukung B

4

10.2 Masing-masing Pihak wajib mengadakan pertukaran data Billing Interkoneksi yang memuat tagihan Biaya Interkoneksi yang menjadi hak Pihak yang bersangkutan dilengkapi dengan data pendukungnya paling lambat tanggal 13 (n+1) untuk periode bulan takwim sebelumnya (bulan n) dimana data yang telah dipertukarkan dianggap sebagai data yang terakhir dan tidak diakomodasikan adanya kemungkinan penambahan dan/atau pengurangan volume baru dari jumlah data yang telah dipertukarkan. Sedangkan pertukaran data Billing Interkoneksi yang menjadi kewajiban masing-masing Pihak dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 14 bulan (n+1) setiap bulannya. 10.3 Dalam hal Pihak yang berhak tidak dapat memberikan kelengkapan data Panggilan Interkoneksi (Outgoing atau Incoming) yang menjadi haknya, maka Pihak tersebut dapat mengajukan hak atas Biaya Interkoneksi dengan menggunakan data Pihak lain dengan membayar biaya penggunaan data sesuai dengan kesepakatan bersama. 10.4 Para Pihak dapat menyepakati tanggal pertukaran lain, apabila Pihak yang berhak mengalami kelambatan proses Billing Interkoneksi. Untuk keterlambatan ini, Pihak yang berhak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain. 10.5 Masing-masing Pihak berhak untuk melakukan verifikasi (“Pihak yang melakukan verifikasi“) atas akurasi perhitungan hak atas Biaya Interkoneksi dari Pihak lain, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Verifikasi/pencocokan dilakukan dengan membandingkan antara hak Pihak lain yang diajukan dalam data Billing Interkoneksi dengan kewajiban yang diperoleh dari perhitungan secara internal Pihak yang melakukan verifikasi. b. Jika hasil verifikasi tidak menunjukkan adanya deviasi, atau terdapat deviasi tetapi nilainya < 1% (satu persen), maka data dapat dianggap benar dan Pihak yang berkewajiban membayar wajib mengakui hak atas Biaya Interkoneksi yang diajukan oleh Pihak lain. Pengakuan hak tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Settlement Final untuk bulan takwim yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B2 Dokumen Pendukung B (Berita Acara Settlement Final). c. Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya deviasi yang nilainya > 1% (satu persen), maka Pihak yang berkewajiban membayar tidak wajib mengakui hak atas Biaya Interkoneksi yang diajukan oleh Pihak lain, namun wajib membuat Berita Acara Settlement Sementara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran B3 Dokumen Pendukung B (Berita Acara Settlement Sementara) untuk bulan takwim yang bersangkutan dengan memuat pengakuan hak sementara sebesar setengah dari jumlah perhitungan hak versi Pihak yang berhak dengan jumlah kewajiban versi Pihak lain. d. Pihak Yang Melakukan Verifikasi wajib memberitahukan Pihak lain mengenai ada/tidaknya deviasi sebagaimana dimaksud huruf b atau c di atas dengan menyebutkan besarnya deviasi (jika ada), serta menyebutkan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Settlement Final) atau Berita

Dokumen Pendukung B

5

Acara Settlement Sementara. 10.6 Pertukaran data Billing Interkoneksi di antara para Pihak dan pemberitahuan mengenai hasil verifikasi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama. 10.7 Berita Acara Settlement Final atau Berita Acara Settlement Sementara harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang mengakui hak dimaksud dan disampaikan kepada Pihak yang berhak paling lambat pada tanggal 15 bulan (n+1). 10.8 Atas kesepakatan kedua belah Pihak, settlement trafik Interkoneksi secara keseluruhan atau hanya terbatas di lokasi Titik Interkoneksi tertentu dapat diatur berdasarkan pola Interconnection Traffic Swap (tukar guling trafik Interkoneksi) atau pola Interconnection Traffic Volume Commitment (Komitmen Volume Trafik Interkoneksi), atau pola lain, yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak dalam kesepakatan yang tertulis yang akan menggantikan proses dalam butir 10 ini.

11. REKONSILIASI 11.1 Dalam hal terjadi perbedaan hasil perhitungan Biaya Interkoneksi antara salah satu Pihak dengan Pihak lain sehingga menghasilkan Berita Acara Settlement Sementara, maka Para Pihak wajib mengadakan rekonsiliasi data perhitungan Biaya Interkoneksi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan namun selambat-lambatnya dilaksanakan pada setiap tanggal 20 bulan (n+3). 11.2 Rekonsiliasi dimaksudkan untuk meneliti kembali deviasi hasil perhitungan Biaya Interkoneksi dan/atau pembandingan volume Panggilan Interkoneksi (Volume Compare) antara yang menjadi hak salah satu Pihak terhadap yang menjadi kewajiban Pihak lain. 11.3 Mekanisme Volume Compare secara ringkas diatur sebagai berikut : a. Tahap-I dilakukan Volume Compare Summary Data per Kode Area, per PoC, per bulan takwim, sesuai Format Volume Compare Summary seperti yang tercantum dalam Lampiran B6 Dokumen Pendukung B. b. Tahap-II dilakukan Volume Compare Detail Data secara sampling sesuai Format Volume Compare Detail seperti yang tercantum dalam Lampiran B7 Dokumen Pendukung B. Jika dipandang perlu, Para Pihak secara bersama-sama dapat menyusun mekanisme Volume Compare lebih rinci untuk dijadikan pedoman yang mengikat kedua belah Pihak. 11.4 Jika dalam rekonsiliasi disepakati suatu penyelesaian akhir (final), maka hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran B4 Dokumen Pendukung B (Berita Acara Rekonsiliasi).

Dokumen Pendukung B

6

11.5 Apabila rekonsiliasi tidak menghasilkan kesepakatan, Para Pihak wajib mengadakan rekonsiliasi lanjutan setiap saat yang disepakati bersama hingga dicapai suatu kesepakatan yang dapat dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 11.6 Jika sampai batas waktu Bill Period Closure (6 bulan setelah ditandatanganinya Berita Acara Settlement Sementara) belum juga menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi, maka Para Pihak wajib mengakhiri/menutup Rekonsiliasi dengan membuat Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi (melakukan Bill Period Closure) menggunakan angka hasil perhitungan data hak Interkoneksi. 11.7 Angka yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi atau Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi, merupakan angka yang digunakan sebagai dasar pembuatan NPK (Nota Perhitungan Keuangan) bulanan.

12. PENINGKATAN KUALITAS PERHITUNGAN 12.1 Para Pihak wajib secara terus menerus meningkatkan kualitas Sistem dan proses Billing Interkoneksi agar diperoleh hasil perhitungan yang akurat dan tepat waktu. 12.2 Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama guna menciptakan sistem perhitungan Biaya Interkoneksi yang lebih efisien dan efektif yang antara lain dengan mencegah duplikasi proses. 12.3 Para Pihak sepakat untuk saling memberikan informasi mengenai perubahan atau modifikasi proses perhitungan interkoneksi yang dapat menimbulkan pengaruh yang satu terhadap yang lainnya guna menghindarkan terjadinya perbedaan perhitungan Biaya Interkoneksi

13. PROSEDUR PENAGIHAN HAK INTERKONEKSI 13.1 Penagihan hak dan pembayaran kewajiban atas Biaya Interkoneksi dilakukan secara netting dengan mengkompensasikan hak penerimaan dan kewajiban pembayaran Para Pihak berdasarkan hasil Settlement dan/atau hasil Rekonsiliasi, dilengkapi dengan data sebelum di-nett-kan (data gross) dari masing-masing Pihak untuk keperluan administrasi perpajakan. 13.2 Pihak yang berhak atas selisih lebih berdasarkan nilai netting, membuat NPK (Nota Perhitungan Keuangan) Interkoneksi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran B5 dokumen pendukung B. 13.3 NPK (Nota Perhitungan Keuangan) dibuat setiap bulan oleh Pihak yang berhak atas selisih lebih berdasarkan netting, memuat : a. Nilai rupiah hak atas penerimaan Biaya Interkoneksi (sebelum di-nett-kan, dan nilai koreksi atas hak (jika ada); b. Nilai rupiah kewajiban pembayaran Biaya Interkoneksi dan nilai koreksi atas kewajiban (jika ada); c. Nilai nett-off dari hak dan kewajiban; d. Nilai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Pendukung B

7

13.4 Pembuatan NPK didasarkan atas Berita Acara Settlement Final dan/atau Berita Acara Settlement Sementara dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi. Angka yang tercantum dalam NPK dapat merupakan gabungan dari angka-angka yang tercantum dalam berbagai Berita Acara tersebut di atas. 13.5 Pembuatan NPK bulanan dilakukan setiap bulan berdasarkan Berita Acara Settlement Final atau Berita Acara Settlement Sementara dan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan (n+1) dengan melampirkan surat tagihan (invoice) dan faktur pajak. 13.6 Surat tagihan (invoice) harus ditandatangani oleh orang yang berwenang dari masing – masing Pihak dan harus memuat : a. Nilai total tagihan sesuai dengan NPK, nilai faktur pajak, dan materai untuk tagihan di atas 250 ribu rupiah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. b. Nilai dan perhitungan PPN untuk masing-masing hak & kewajiban d. Nomor rekening termasuk nama dan alamat Bank Pihak penagih. 13.7 Dalam invoice suatu periode bulan takwim tertentu dapat dimasukan pembayaran invoice bulan-bulan sebelumnya yang tertunggak, baik karena adanya Berita Acara Settlement Sementara dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi, maupun karena belum dibayar dengan alasan lainnya.

14. PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA INTERKONEKSI 14.1 Pembayaran atas NPK bulanan harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 hari setelah invoice diterima untuk periode panggilan bulan (n) dan dilakukan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat tagihan. 14.2 Pembayaran atas dasar NPK yang dibuat berdasarkan Berita Acara Settlement Sementara akan diperhitungkan dengan total pembayaran yang menjadi kewajiban satu Pihak kepada Pihak lain sesuai hasil rekonsiliasi, yang dilaksanakan pada periode pembayaran berikutnya.

15. PERPAJAKAN 15.1 Faktur Pajak dikirimkan bersamaan dengan surat tagihan (invoice), berisi angka-angka perhitungan hak atas trafik Interkoneksi sebelum dilakukan netting, nilai koreksi (jika ada) dan perhitungan PPN. 15.2 Seluruh pajak-pajak, bea meterai yang timbul, dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.

Dokumen Pendukung B

8

15.3 Para Pihak sepakat untuk saling membantu agar masalah perpajakan dalam pelaksanaan Perjanjian dapat saling bersesuaian berdasarkan ketentuan - ketentuan pajak yang berlaku. 15.4 Dalam hal terjadi perubahan ketentuan perpajakan dan bea meterai oleh Pemerintah, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada ketentuan dan peraturan perpajakan dan/atau bea yang baru.

16. DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN 16.1 Denda keterlambatan pembayaran dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan pembayaran dilunasi. 16.2 Besarnya denda keterlambatan harian sebesar 0.1% (satu per mil) dikalikan dengan jumlah pembayaran yang belum diselesaikan. 16.3 Selisih lebih atau kurang atas pembayaran yang telah dilakukan yang timbul akibat rekonsiliasi, akan diakumulasikan pada NPK bulan berikutnya. 16.4 Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari Pihak tertagih kepada Pihak penagih, maka Pihak yang menerima kelebihan pembayaran tersebut ( Pihak penagih ) tidak diwajibkan untuk membayar denda atas kelebihan pembayaran tersebut. 16.5 Keterlambatan pembayaran invoice yang melampaui tanggal 30 bulan (n+2) menimbulkan hak bagi Pihak penagih untuk mulai menerapkan denda. Jika dalam periode perbaikan selama 20 hari kerja, pembayaran tagihan berikut denda belum juga diterima oleh Pihak penagih, maka pihak Penagih berhak menghentikan penyediaan layanan/jasa yang diperjanjikan sampai dilakukan pembayaran invoice beserta dendanya, dan/atau mengakhiri Perjanjian secara sepihak.

17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 17.1 Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, sedapat mungkin diselesaikan oleh para Pihak secara musyawarah. 17.2 Apabila penyelesaian dimaksud butir 1 tidak dapat dicapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan mekanisme penyelesaian perselisihan berdasarkan Perjanjian.

18. PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN LAYANAN PENYELENGGARA Jika terjadi perubahan mendasar dari format atau file dari billing, H3I akan memberikan pemberitahuan secara tertulis tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Dokumen Pendukung B

9

LAMPIRAN B1 - PARAMETER DAN FORMAT CDR Input dari Billing Interkoneksi adalah data trafik Interoneksi yang terdapat dalam CDR (Call Data Record). CDR dibedakan dalam 2 (dua) tipe yaitu CDR Generik & CDR Reformatting.

CDR Generik CDR Generic adalah CDR yang berasal dari switching yang melakukan perekaman data Interkoneksi. CDR Generic tersebut masih menggunakan format generik dari masing-masing switching tersebut. Standard minimum CDR Generik harus memuat informasi sebagai berikut : Identitas dari sentral yang yang digunakan untuk perekaman trafik Interkoneksi. Merupakan Identitas Sentral yang melakukan fungsi perekaman trafik Interkoneksi tersebut. Format minimum : “XXXX” ( Karakter 4 digit ) Contoh : “JKT2”, “MDN1”, TS01”, dsb Periode Trafik Periode perekaman transaksi Format minimum : “999999” “YYMMDD” ( Numerik 6 digit ) Contoh : “011231” (31 Desember 01)

A_Number Nomor originasi dari suatu call scenario percakapan tersebut. A_Number dari suatu percakapan dengan call scenario internasional tidak diwajibkan, sedangkan untuk percakapan dengan call scenario domestic A_Number diwajibkan terekam dengan format minimum sebagai berikut : Format Minimum : “X1…X15” ( Numerik 15 digit ) dalam hal ini disebut NSN (National Significan Number) Contoh

:

“0 22 45283612” Nomor asal Kode Area Prefik Nasional

B_Number Nomor Terminasi dari suatu call scenario percakapan tersebut. Format Minimum : “X1…X18” ( Numerik 18 digit ) Contoh : Panggilan Internasional (dengan menggunakan kode jaringan) “00x 62 22 4528318” Nomor Kode Wilayah

Dokumen Pendukung B - Lampiran B1

10

Kode Negara Tujuan Kode jaringan (Kode penyelenggara International) Panggilan Internasional (tanpa menggunakan kode jaringan) “00 62 22 4528318” Nomor Kode Wilayah Kode Negara Tujuan Prefik International Untuk percakapan SLJJ B_Number format minimum B_Number adalah sesuai dengan apa yang di dial oleh pengguna “0 22 4528360” Nomor tujuan Kode Wilayah Prefik Nasional

End Time Waktu yang menunjukkan saat dimulainya percakapan. Format Minimum : “999999” à “HHMMSS” ( Numerik 6 digit ) Contoh : “ 24 54 38” Detik Menit Jam Durasi Waktu yang dbutuhkan untuk suatu percakapan, dalam satuan detik. Format minimum : “99999999” ( Numerik 8 digit ). Contoh : “00000346” à durasi = 346 detik. Trunk Group ID Identitas dari sentral sebelumnya yang digunakan sebagai penyalur/disalurkannya trafik. Format minimum : “XXXX” ( Karakter 4 digit ), atau indentitas lain yang unix terhadap tiap trunk group yang digunakan untuk Koneksi. Contoh : “SMG2”, “MDN1”, TS01”, dsb. Call Identifier Identifikasi dari jenis call yang terjadi Format minimum : “XX” ( Karakter 2 digit ) Contoh : “12” à merupakan identifikasi call “Intelligent Network”.


11

CDR Reformating Merupakan CDR hasil konversi dan reformat dari CDR Generik. CDR Generik yang mempunyai format standar dari switching akan dilakukan konversi dari format asli ke format ASCII, dan kemudian dilakukan reformat disesuaikan dengan format standar kebutuhan Interkoneksi. Informasi dan Format standar yang ada dalam CDR Reformatting tersebut adalah sesuai dengan tabel dibawah. Tabel Standar CDR dan Format CDR Reformatting CDR Panjang Type Format karakter Sumber data 4 Character XXXX (Switching ID) Tanggal 8 Character YYYMMDD A_Number 15 Character Prefik Nasional; Kode Wilayah/DCN;Nomor Kode jaringan; Kode Negara; Kode Wilayah/DCN; Nomor B_Number 18 Character Prefik Internasional; Kode Negara; Kode Wilayah/DCN; Nomor Kode Jaringan; Kode Wilayah/DCN; Nomor Start_Time 6 Character HHMMSS Durasi 8 Character 99999999 Charge 8 Character 99999999 Trunk_Group_ID 6 Character XXXXXX / Unix Record Type 2 Character XX Call Identifier 2 Character XX

Keterangan Rata Kiri *** Rata Kiri *** Rata Kiri ** Rata Kiri * (dengan kode jaringan) Rata Kiri * (tanpa kode jaringan) Rata Kiri * (tanpa kode jaringan) Rata Kiri *** Rata Kanan *** Rata Kanan *** Rata Kiri *** Rata Kiri *** Rata Kiri ***

Keterangan : * = Untuk percakapan Internasional ** = Untuk percakapan Domestik *** = Untuk percakapan Internasional dan Domestik


12

LAMPIRAN B2 - BERITA ACARA SETTLEMENT FINAL BERITA ACARA SETTLEMENT TAGIHAN INTERKONEKSI VOICE BULAN : (Bulan Tagihan) Tahun (Tahun Tagihan) Nomor : (Nomor Berita Acara) 1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi (Pihak yang memiliki Hak Pembayaran Interkoneksi) untuk bulan trafik (Bulan terjadinya trafik) tahun (Tahun terjadinya trafik) dan membandingkan volume durasi dan rupiah Interkoneksi dengan hasil sebagai berikut : No. a.

URAIAN Tagihan (pihak mempunyai Hak)

yang

Jumlah Call

Jumlah Durasi

Jumlah Rupiah

(Jumlah Tagihan dalam call)

(Jumlah Tagihan dalam satuan detik)

(Jumlah tagihan dalam rupiah)

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. 2. Mengingat selisih rupiah tersebut ≤ 1%, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan Interkoneksi bulan (Bulan Tagihan) adalah sebesar Rp. (Jumlah Tagihan dalam rupiah). 3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai Perjanjian yang berlaku. (Kota), (Tanggal, Bulan dan Tahun) (Pihak yang memiliki kewajiban) ((Nama pejabat yang berwenang)) (Nama Jabatan)


13

BERITA ACARA SETTLEMENT

TAGIHAN INTERKONEKSI SMS BULAN: [Bulan Tagihan] Tahun [Tahun Tagihan] Nomor: [Nomor Berita Acara] 1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi SMS untuk bulan trafik [Bulan terjadinya Trafik SMS] tahun [Tahun terjadinya trafik SMS] dan membandingkan jumlah SMS MO/MT dan rupiah interkoneksi SMS dengan hasil sebagai berikut : No a.

Uraian Jumlah SMS Jumlah Rupiah Tagihan [Pihak yang [jumlah SMS] [jumlah tagihan mempunyai hak] dalam rupiah] Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Keterangan

2. Mengingat selisih durasi dan rupiah tersebut ≤ 1%, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi SMS bulan [Bulan terjadinya Trafik SMS] adalah sebesar Rp [jumlah tagihan dalam rupiah]. 3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai Perjanjian yang berlaku.

[Kota], [Tanggal,Bulan,Tahun] [Pihak yang memiliki kewajiban]

([Nama Pejabat yang berwenang]) [Nama Jabatan]


14

LAMPIRAN B3 - BERITA ACARA SETTLEMENT SEMENTARA BERITA ACARA SETLEMENT SEMENTARA TAGIHAN INTERKONEKSI VOICE Bulan : (Bulan Tagihan) Tahun (Tahun Tagihan) Nomor : (Nomor Berita Acara) 1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi (Pihak yang memiliki Hak Pembayaran Interkoneksi) untuk bulan trafik (Bulan terjadinya trafik) tahun (Tahun terjadinya trafik) dan membandingkan volume durasi dan rupiah Interkoneksi dengan hasil sebagai berikut : No. a.

URAIAN Jumlah Call Jumlah Durasi Tagihan (pihak (Jumlah Hak dalam (Jumlah Hak dalam yang satuan call) detik) mempunyai Hak) b. Kewajiban (Jumlah Kewajiban (Jumlah kewajiban (pihak yang dalam satuan call) dalam detik) mempunyai kewajiban) c. Selisih (Selisih = a-b) (Selisih = a-b) d. Prosentase ((selisih/hak)*100%) ((selisih/hak)*100%) selisih Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Jumlah Rupiah (Jumlah Hak dalam rupiah) (Jumlah kewajiban dalam rupiah) (Selisih = a-b) ((selisih/hak)*100%

2. Mengingat terdapat selisih rupiah yang lebih besar dari 1%, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam Perjanjian yang berlaku. 3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar terlebih dahulu tagihan Interkoneksi bulan trafik (bulan terjadinya trafik) tahun (tahun terjadinya trafik) sebesar Rp (Jumlah yang akan dibayar) dengan perhitungan sesuai dengan Perjanjian yang berlaku. 4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 di atas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi. 5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai Perjanjian yang berlaku. (Kota), (Tanggal, Bulan dan Tahun) (Pihak yang memiliki kewajiban) ((Nama pejabat yang berwenang)) (Nama Jabatan) Dokumen Pendukung B - Lampiran B4

15

BERITA ACARA SETLEMENT SEMENTARA TAGIHAN INTERKONEKSI SMS Bulan : [Bulan Tagihan] Tahun [Tahun Tagihan] Nomor : [Nomor Berita Acara] 1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi SMS untuk bulan trafik [Bulan terjadinya trafik SMS] tahun [Tahun terjadinya trafik SMS] dan membandingkan jumlah SMS MO/MT dan rupiah Interkoneksi SMS dengan hasil sebagai berikut : No URAIAN Jumlah SMS Jumlah Rupiah Keterangan a.

Tagihan [Pihak yang mempunyai hak]

[Jumlah SMS MT]

[Jumlah Hak dalam rupiah]

b.

Kewajiban [Pihak yang mempunyai kewajiban]

[Jumlah SMS MO]

[Jumlah Kewajiban dalam rupiah]

c.

Selisih

[Selisih = a-b]

[Selisih = a-b]

d.

Prosentase selisih

[(selisih/Hak)* 100%]

[(selisih/Hak)* 100%]

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. 2. Mengingat terdapat selisih > 1%, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam Perjanjian yang berlaku. 3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar terlebih dahulu tagihan Interkoneksi SMS bulan trafik [bulan terjadinya trafik SMS] tahun [tahun terjadinya trafik SMS] sebesar Rp [Jumlah yang akan dibayar] dengan menggunakan perhitungan sementara sebesar rupiah ( MT + MO ) dibagi 2 (dua). 4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 di atas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi SMS. 5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai Perjanjian yang berlaku. (Kota), (Tanggal, Bulan dan Tahun) (Pihak yang memiliki kewajiban) ((Nama pejabat yang berwenang)) (Nama Jabatan)


16

LAMPIRAN B4 - BERITA ACARA REKONSILIASI BERITA ACARA REKONSILIASI TAGIHAN INTERKONEKSI VOICE Bulan : (Bulan Tagihan) Tahun (Tahun Tagihan) Nomor : (Nomor Berita Acara) 1. Setelah melakukan penelitian sehubungan adanya selisih data > 1% sebagaimana Berita Acara Settlement Sementara Nomor (Nomor BA Settlement Sementara) tanggal (Tanggal BA Settlement Sementara), diperoleh data volume durasi dan rupiah hasil penelitian sebagai berikut : No. URAIAN Jumlah Jumlah Durasi Jumlah Rupiah Call a. Tagihan (pihak (Jumlah (Jumlah Hak dalam (Jumlah Hak dalam yang mempunyai Hak dalam detik) rupiah) Hak) satuan call) b. Kewajiban (pihak (Jumlah (Jumlah kewajiban (Jumlah kewajiban yang mempunyai Kewajiban dalam detik) dalam rupiah) kewajiban) dalam satuan call) c. Selisih (Selisih = a-b) (Selisih = a-b) d. Prosentase selisih ((selisih/hak)*100%) ((selisih/hak)*100% Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. 2. Dengan demikian kami menyatakan mengakui tagihan Interkoneksi bulan [bulan tagihan] adalah sebesar Rp. [Jumlah tagihan Pihak yang mempunyai hak dalam rupiah] sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut : No. a. b.

URAIAN Tagihan (pihak yang mempunyai Hak) hasil penelitian Pembayaran yang telah dilakukan

c.

Kelebihan/kekurangan pembayaran

Jumlah Rupiah (Jumlah Hak dalam rupiah) (Jumlah yang telah dibayarkan) (Jumlah yang harus dikembalikan / dibayarkan

3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai Perjanjian yang berlaku. (Kota), (Tanggal, Bulan dan Tahun) (Pihak yang memiliki kewajiban) ((Nama pejabat yang berwenang)) (Nama Jabatan)


(Kota), (Tanggal, Bulan dan Tahun) (Pihak yang memiliki hak) ((Nama pejabat yang berwenang)) (Nama Jabatan)

17

BERITA ACARA REKONSILIASI TAGIHAN INTERKONEKSI SMS Bulan : [Bulan Tagihan] Tahun [Tahun Tagihan] Nomor: [Nomor Berita Acara] 1. Setelah melakukan penelitian data trafik SMS sehubungan adanya selisih data > 1% sebagaimana Berita Acara Sementara Tagihan Interkoneksi SMS Nomor : [nomor BA Settlement Sementara]tanggal [tanggal BA Settlement Sementara], diperoleh data hasil rekonsiliasi SMS dan rupiah sebagai berikut : No a.

Uraian Jumlah SMS Jumlah Rupiah Tagihan [Pihak [jumlah SMS MT] [jumlah tagihan yang dalam rupiah] mempunyai hak] b. Kewajiban [jumlah SMS MO] [jumlah kewajiban [Pihak yang dalam rupiah] mempunyai kewajiban] c. Selisih [Selisih =a-b] [Selisih =a-b] d. Prosentase [(selisih/hak)*100%] [(selisih/hak)*100%] selisih Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Keterangan

2. Dengan demikian kami menyatakan mengakui tagihan Interkoneksi SMS bulan [bulan tagihan] adalah sebesar Rp [jumlah tagihan Pihak yang mempunyai hak dalam rupiah] sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut : No Uraian Jumlah Rupiah Keterangan a. Tagihan [Pihak yang mempunyai [jumlah hak dalam hak] hasil penelitian rupiah] b. Pembayaran yang telah dilakukan [jumlah yang telah dibayarkan] c. Kelebihan/kekurangan [jumlah yang harus pembayaran dikembalikan/ dibayarkan] Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. 3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai Perjanjian yang berlaku. [Kota], [Tanggal,Bulan,Tahun] [Pihak yang memiliki kewajiban]

[Kota], [Tanggal,Bulan,Tahun] [Pihak yang memiliki hak]




18

LAMPIRAN B5 - NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK) INTERKONEKSI Bulan Tagihan : (Bulan) tahun (Tahun NPK) No. : (Nomor NPK) 1. Berdasarkan Berita Acara Settlement Sementara Nomor (Nomor BA) tanggal (Tanggal BA) atau Berdasarkan Berita Acara Settlement Final Nomor (Nomor BA) tanggal (Tanggal BA) atau Berita Acara Rekonsiliasi Nomor (Nomor BA) tanggal (Tanggal BA) dengan ini Kami (Pihak yang mempunyai selisih lebih) telah melakukan Perhitungan Keuangan Interkoneksi untuk tagihan Interkoneksi bulan (bulan terjadinya trafik) kepada (Pihak yang memiliki selisih kurang / kewajiban) dengan perincian sebagai berikut : No. a. b. c. d. e.

URAIAN Tagihan Interkoneksi Kewajiban Interkoneksi Jumlah yang harus dibayar (a-b) Pajak Total Jumlah yang harus dibayar (c+d)

Jumlah Rp. (Total Hak) Rp. (Total Kewajiban) Rp. (Selisih lebih) Rp. (Total Pajak) Rp. (Total yang harus dibayar)

(Terbilang ............................................................................) 2. Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian, kami harap jumlah tersebut pada butir 1 dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal (tanggal jatuh tempo) dengan cara transfer pada Bank (Nama Bank Pihak yang mempunyai selisih lebih) Rekening Nomor (Nomor Rekening Bank Pihak yang mempunyai selisih lebih). 3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan Perjanjian yang berlaku. (Kota), (Tanggal, Bulan dan Tahun) (Pihak yang memiliki selisih lebih)

((Nama pejabat yang berwenang)) (Nama Jabatan)


19

{Halaman ini sengaja dikosongkan }


20

LAMPIRAN B6 - VOLUME COMPARE SUMMARY

VOLUME COMPARE SUMMARY Level 2

Tabel

Tanggal

: Summary Harian Data Percakapan Periode

: DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm

Operator

: ( H3I / Penyedia Akses )

Jenis Layanan

: (Originasi / terminasi)

Jumlah Panggilan (call)

Durasi (detik)

Rupiah

Catatan: • Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik; • Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan; • Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan; • Waktu yang dipakai adalah ‘Start Time’; • Waktu panggilan menggunakan waktu POI


21

LAMPIRAN B7 - VOLUME COMPARE DETAIL VOLUME COMPARE DETAIL Level 3 Tabel : Data Detail Percakapan Terminasi Periode Operator Jenis Layanan A#

A POC

B#

: DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm : ( H3I / Penyedia Akses ) : Terminasi B POC

POI

TGL

Waktu

Durasi

Trunk In/( Out)

Total Cost

Tabel : Data Detail Percakapan Originasi Periode Operator Jenis Trafik A#

A POC

B#

: DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm : ( H3I / Penyedia Akses ) : Originasi B POC

POI

TGL

Waktu

Durasi

Trunk IN/(Out)

Total Cost

Catatan : • Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik; • Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan; • Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan; • Waktu yang dipakai adalah ‘Start Time’; • Waktu panggilan menggunakan waktu POI


22

DOKUMEN PENDUKUNG C DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI

I. DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI GABUNGAN Sampai saat ini, jenis layanan interkoneksi gabungan belum tersedia.

II. DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI H3I (PENYEDIA AKSES) Jenis layanan interkoneksi yang disediakan oleh H3I terdiri dari layanan interkoneksi teleponi dasar dan layanan tambahan. Sedangkan layanan interkoneksi teleponi dasar terdiri atas : (1):Layanan Panggilan Terminasi dan (2):Layanan Panggilan Originasi. A. LAYANAN INTERKONEKSI TELEPONI DASAR

1. Layanan Panggilan Terminasi Lokal 1.1

Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Panggilan Terminasi lokal ini adalah panggilan yang berasal dari jaringan penyelenggara jaringan tetap ( Fixed ), bergerak ( Mobile ) dan Satelit ke H3I . Titik interkoneksi terletak di Area Layanan lokal H3I . 1.1.1

Terminasi panggilan lokal ke H3I dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) a. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

b. Tarif terminasi lokal dari Penyelenggara Jaringan Fixed : b.1 Jaringan Fixed Wireline (FWL) adalah Rp. 250 per menit b.2 Jaringan Fixed Wireless Access (FWA) adalah Rp.250 per menit 1.1.2

Terminasi panggilan lokal ke H3I dari penyelenggara jaringan Mobile a. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dokumen Pendukung C

1

b. Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Mobile adalah Rp. 250 per menit 1.1.3

Terminasi Panggilan Lokal ke H3I dari Penyelenggara jaringan satelit a. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

b. Tarif terminasi lokal dari Penyelenggara Jaringan Satelit adalah Rp. 250 per menit 1.2

Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ Panggilan Terminasi lokal ini adalah panggilan yang berasal dari penyelenggara jasa SLJJ yang memiliki jaringan dan/ atau kode akses ke H3I . Titik interkoneksi terletak di Area Layanan lokal H3I . 1.2..1 Terminasi Panggilan Lokal ke H3I (Service Provider/ SP) SLJJ a.

Dokumen Pendukung C

dari Penyelenggara jaringan jasa


2

b. Tarif terminasi lokal dari penyelenggara jasa SLJJ adalah Rp. 250 per menit.

Dokumen Pendukung C

3

2. Layanan Panggilan Terminasi Jarak Jauh 2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan. Panggilan Terminasi Jarak Jauh ini adalah panggilan yang berasal dari jaringan penyelenggara jaringan Fixed, Mobile dan Satelit ke H3I . Titik interkoneksi terletak di Area Layanan Jarak Jauh H3I . 2.1.1. Terminasi Panggilan Jarak Jauh ke H3I dari Penyelenggara jaringan tetap (Fixed) a. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

b. Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Fixed : b.1 Jaringan Fixed Wireline (FWL) adalah Rp. 344 per menit b.2 Jaringan Fixed Wireless Access (FWA) adalah Rp.344 per menit 2.1.2. Terminasi Panggilan Jarak Jauh ke H3I dari Penyelenggara jaringan Mobile a. .Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

b. Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Mobile adalah Rp. 452 per menit

Dokumen Pendukung C

4

2.1.3. Terminasi Panggilan Jarak Jauh ke H3I dari Penyelenggara jaringan satelit a.


b.

Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Satelit adalah Rp.456 per menit

2.2. Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ Panggilan Terminasi Jarak Jauh ini adalah panggilan yang berasal dari penyelenggara jasa SLJJ yang memiliki jaringan dan/atau kode akses ke H3I . Titik interkoneksi terletak di Area Layanan Jarak Jauh H3I . 2.2.1. Terminasi Panggilan Jarak Jauh ke H3I (Service Provider/ SP) SLJJ

dari Penyelenggara jaringan jasa

a. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

b. Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah Rp. 344 per menit

Dokumen Pendukung C

5

3. Layanan Panggilan Terminasi dari penyelenggara SLI 3.1 Terminasi Panggilan International dari Penyelenggara Jasa SLI ke H3I a. Terminasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

b. Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLI adalah Rp.448 per menit

4. Layanan Panggilan Originasi Lokal 4.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ Panggilan originasi lokal ini adalah panggilan yang berasal dari H3I ke penyelenggara jasa SLJJ. Panggilan ini terjadi akibat dari pembangkitan panggilan ke penyelenggara jasa SLJJ dari pelanggan H3I . Titik Interkoneksi terletak di Area Layanan lokal dari H3I. 4.1.1 Tarif panggilan originasi lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ dibawah ini, baru merupakan biaya jaringan dan tidak termasuk biaya relevan lainnya seperti biaya penagihan, billing and bad debt. Harga tambahan tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang akan dituangkan secara tertulis. 4.1.2 Originasi Panggilan Lokal dari H3I ke Penyelenggara jasa SLJJ a. Originasi ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dokumen Pendukung C

6

b. Tarif originasi lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ adalah Rp. 202 per menit

5

Layanan Panggilan Originasi Jarak Jauh 5.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa SLJJ Panggilan originasi Jarak Jauh ini adalah panggilan yang berasal dari H3I ke penyelenggara jasa SLJJ. Panggilan ini terjadi akibat dari pembangkitan panggilan ke penyelenggara jasa SLJJ dari pelanggan H3I . Titik Interkoneksi terletak di Area Layanan Jarak Jauh dari H3I . 5.2 Tarif panggilan originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa SLJJ dibawah ini, baru merupakan biaya jaringan dan tidak termasuk biaya relevan lainnya seperti biaya penagihan, billing and bad debt. Harga tambahan tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang akan dituangkan secara tertulis. 5.2.1 Originasi Panggilan Jarak Jauh dari H3I ke Penyelenggara jasa SLJJ a. Originasi ini dapat digambarkan sebagai berikut :

b. Tarif originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa SLJJ adalah Rp. 344 per menit

6

Layanan Panggilan Originasi ke penyelenggara SLI atau ITKP 6.1 Originasi Sambungan Langsung International ke Penyelenggara Jasa SLI atau ITKP Panggilan Originasi SLI ini adalah panggilan ke penyelenggara jasa SLI atau ITKP dari H3I .

6.2 Tarif panggilan originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa SLI atau ITKP dibawah ini, baru merupakan biaya jaringan dan tidak termasuk biaya relevan lainnya seperti biaya penagihan, billing and bad debt. Harga tambahan tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. 6.2.1 Originasi Panggilan SLI dari H3I ke Penyelenggara jasa SLI atau ITKP

Dokumen Pendukung C

7

a. Originasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

b. Tarif Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa SLI adalah Rp.448 per menit. c. Tarif Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa ITKP berdasarkan B2B B. LAYANAN TAMBAHAN Layanan tambahan adalah berupa layanan Short Message Services (SMS) dan Multimedia Message Services (MMS) antar pengguna jasa telekomunikasi.

C. PERUBAHAN SKENARIO PANGGILAN, HARGA LAYANAN DAN METODE PEMBEBANAN 1. Permintaan Layanan Interkoneksi dengan Skenario Panggilan, Harga Layanan atau Metode Pembebanan selain sebagaimana tercantum pada DPI ini, akan disepakati secara bersama-sama oleh Para Pihak. 2. Setiap Perubahan atas Skenario Panggilan, Harga Layanan dan Metode Pembebanan akan dicantumkan di dalam Daftar Perubahan DPI. 3. Perubahan Harga Layanan Interkoneksi H3I dan Pencari Akses dapat melakukan perubahan harga layanan interkoneksi antara lain disebabkan oleh: a. Perubahan biaya penyediaan layanan Interkoneksi yang berkaitan dengan pihak ketiga. b. Ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku Perubahan harga layanan Interkoneksi tersebut harus disepakati dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku efektif 4. Tarif panggilan originasi SLJJ, dan SLI, sebagaimana tersebut diatas merupakan biaya jaringan, sedangkan untuk biaya-biaya lainnya yang relevan seperti biaya penagihan, billing dan bad debt akan merupakan harga tambahan yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. 5. Besaran biaya interkoneksi sebagaimana tercantum di dalam DPI ini dapat disesuaikan dengan nilai ekonomis dengan memperhatikan kapasitas permintaan dan jumlah trafik yang dikomitmenkan oleh Pencari Akses.

Dokumen Pendukung C

8

{Sengaja Halaman ini dikosongkan}

Dokumen Pendukung C

9

III. DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI PENCARI AKSES


Dokumen Pendukung C

10

DOKUMEN PENDUKUNG D SPESIFIKASI TEKNIS A.

Spesifikasi Generik Interface Fisik dan Kelistrikan

1. Port Masukan dan Port Keluaran Interkoneksi secara fisik terjadi antara Circuit Termination Unit (CTU) Pencari Akses dengan sentral (switch), Digital Distribution Frame (DDF) atau interface optik H3I melalui kabel koaxial 75 ohm atau serat optik. Penggunaan kabel koaxial harus mengikuti Rekomendasi ITUT G703 dengan redaman tidak boleh melebihi 6 dB pada 1.024 kHz. Spesifikasi untuk port keluaran dan port masukan harus memenuhi Rekomendasi ITU-T G.703. Penggunaan serat optik dengan interface STM-1 atau STM-4 harus memenuhi Rekomendasi Teknik yang diberikan pada Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy. 2

Inteferensi Port masukan harus dapat mentolerir tanpa terjadi kesalahan interferensi dari sinyal uji standar non synchronous sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.151 tentang Error Performance Measuring Equipment for Digital Systems At The Primary Bit Rate and Above, pada tingkat 18 dB lebih rendah dari sinyal yang diinginkan.

3

Jitter Toleransi untuk Jiter pada port masukan harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.823. Jitter maksimum yang masih dapat ditolerir pada port keluaran tidak boleh mencapai 0,05 Unit Interval (UI) yang dihitung pada interval frekuensi dari 20 Hz sampai 100 kHz. Pengukuran jitter harus dilakukan sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.171 dan Pencari Akses dan H3I harus saling bekerjasama dalam menerapkan metoda pengujian seperti yang dijelaskan pada Rekomendasi ITU-T G.823.

4. Wander Toleransi untuk wander pada port masukan harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.823. 5. Sinkronisasi Jaringan digital harus dioperasikan secara sinkron agar pelayanan dapat diselenggarakan dengan mutu yang memenuhi syarat. Untuk mencapai hal tersebut, sinkronisasi jaringan harus memenuhi Rekomendasi ITU-T G.811, G.812 dan G.822. 6.

Karakteristik-Karakteristik Fungsional Interface Karakteristik interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.704 dan ITU-T G.706. Penambahan penambahan fungsional dapat dilakukan sesuai dengan kondisi jaringan H3I.

Dokumen Pendukung D

1

B.

Spesifikasi Generik Interface Signaling CCS#7 1. Layanan yang dapat diberikan pada sistim pensinyalan CCS#7 adalah Message Transfer Part (MTP) dispesifikasikan dalam Rekomendasi ITU-T Q.701-Q709 dan User Part (UP) dan Application Part (AP) dispesifikasikan dalam Rekomendasi ITU-T Q.767 2. Sistem pensinyalan yang digunakan harus saling bersesuaian satu sama lain (matching) dan harus diusahakan menggunakan CCS#7 (Common Channel Signaling Number 7). Untuk koneksi 2 E1 atau lebih, disarankan untuk mempunyai redundancy. 3. SPC ( Signaling Point Code ) yang digunakan H3I sebagai alamat pensinyalan CCS#7 adalah sebagai berikut : Terminasi SG JAKARTA SG BANDUNG SG CIREBON SG SEMARANG SG SOLO SG SURABAYA SG DENPASAR SG BATAM SG BANDAR LAMPUNG SG PALEMBANG SG PEKANBARU SG MEDAN SG PADANG SG ACEH SG PONTIANAK SG BANJARMASIN SG BALIKPAPAN SG MAKASSAR SG MANADO

C.

Decimal (NAT1) 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7176 7177 7178

Keterangan

7179 7180 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188

Spefikasi Interface Transmisi Parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menjelaskan spesifikasi interface adalah sebagai berikut :

1.

Overall Loss a. Loudness rating (LR) Prinsip dasar penentuan LR dan batasan untuk overall loss dalam persyaratan LR dapat dilihat dalam rekomendasi ITU-T P.76.

Dokumen Pendukung D

2

Send loudness rating (SLR) dan receive loudness rating (RLR) adalah indikator mutu transmisi antara pesawat telepon dan titik referensi di jaringan. Pada antarmuka digital untuk interkoneksi dua jaringan, level-relatif titik referensinya sama dengan 0 dBr. Batas-batas LR relatif terhadap titik 0 dBr untuk semua jaringan di Indonesia yang mengadakan interkoneksi dengan jaringan lain atau dengan jaringan internasional, ditunjukkan dalam Tabel berikut : Batas LR

Sentral Telepon Digital SLR RLR OLR (opt)

Maksimum (dB) Minimum (dB) 10 4 12

6 0 8

b. Pendistribusian dari Overall Loudness Rating (OLR) i.

Kebutuhan end-to-end Pencari Akses dan H3I akan berusaha untuk: (1) Menghindari koneksi tidak melebihi Batasan yang direkomendasi dalam FTP Nasional 2000 2) Meminimalkan jarak transmisi yang berbeda didasarkan oleh setiap pelanggan.

ii.

GSM Loudness Control Pencari Akses dan H3I akan menngunakan kontrol digital dalam switch jaringan bergerak untuk mengontrol nilai Send loudness rating (SLR) dan Receive Loudness Rating (RLR).

iii. RLR dan Volume Kontrol GSM untuk Penerimaan Penggunaan setiap kontrol volume dari pengontrolan penerimaan dari Pelanggan tidak boleh mengurangi RLR yang telah ditetapkan untuk tujuan perencanaan. 2. Echo Loss Ketentuan mengenai Echo loss digambarkan dalam rekomendasi ITU-T G122 (Influence of National Systems on Stability and Talker Echo in International Connections), dimana dalam rangka meminimasi pengaruh echo pada koneksi internasional direkomendasikan bahwa distribusi dari echo loss (a-b) untuk populasi dari panggilan internasional aktual yang melalui sistem nasional seharusnya tidak kurang dari 15 + n dB dengan standar deviasi tidak melebihi √9+4n , dimana n adalah jumlah dari analogue dan mixed analogue-digital 4-wire circuit dalam jaringan nasional.

Dokumen Pendukung D

3

Pencari Akses dan H3I akan menggunakan kontrol digital dalam switch jaringan bergerak untuk menghindari echo loss pada saat koneksi switch Pencari Akses dan H3I. CPE (Customer Premises Equipment) yang dihubungkan melalui 2 interface kabel dapat berpengaruh terhadap pada echo loss, terutama CPE yang memiliki impedansi sebesar 600 ohms. CPE dan jaringan pelanggan akan menjadi bagian yang paling besar dalam echo loss dalam kasus koneksi 4 kabel ke jaringan Pencari Akses dan H3I. Pencari Akses dan H3I menetapkan echo yang dibangkitkan dari CPE sebesar 20 dB. a. GSM Echo Loss Echo loss didalam kondisi operasi untuk GSM harus minimal sebesar 46 dB berdasarkan pada koneksi switch dengan semua kontrol volume pelanggan diset sampai pada posisi keluaran yang maksimum. Rekomendasi ITU-T G165 (Echo Cancellers) memberikan panduan untuk performansi dari peralatan echo loss ketika dirubah kedalam sebuah koneksi. b.Echo Control – GSM Pencari Akses dan H3I harus memberikan proteksi echo. 3.

Coding Standard Pada interface digital memerlukan informasi analog yang dikodekan menggunakan 8bit, karakteristik A-law.

4.

Noise Kekuatan untuk setiap tone harus 10 dB lebih kecil dari kekuatan suara psophoemtric dalam sirkit (rekomendasi ITU-T P 11). Rekomendasi ITU-T berikut harus dipenuhi dengan batasan-batasan yang wajar: • Digital exchanges – rekomendasi ITU-T Q.551 dan Q.554 • PCM line system – rekomendasi ITU-T G.712 • GSM System – ETS 300 540 Batasan dalam rekomendasi ITU-T G.123 adalah bagian yang penting dalam mengontrol tingkat kebisingan dalam panggilan internasional.

5.

Attenuation Distortion Dalam hal pengontrolan yang cukup untuk pengurangan distorsi, setiap komponen dari koneksi harus memiliki batasan distorsi. Rekomendasi ITU-T berikut ini digunakan untuk: • Digital exchanges – Rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554 • Digital line system – rekomendasi G 712

Dokumen Pendukung D

4

6.

Group delay Distortion Rekomendasi ITU-T berikut ini memberikan batasan untuk group delay distortion yang dihasilkan oleh sistem line transmisi dan proses pengkodean dalam digital exchanges: • Digital exchanges – Rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554 • Digital line system – rekomendasi G 712

7.

Errors Performance Error performance dalam jaringan digital adalah merupakan kunci yang penting dalam menentukan performansi layanan digital dan layanan analog end-to-end yang didukung oleh jaringan Pencari Akses dan H3I. Prinsip alokasi dari rekomendasi ITU-T G 821 harus digunakan ketika menentukan error untuk sistem transmisi individual.

D.

Spesifikasi Interface SDH (Synchronous Digital Hierarchy) Hirarki digital sistem SDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITU-T G.707 – G.709, G.781 – G.784, dan G.957 – G.958. Struktur SDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada Bab III mengenai Rencana Interkoneksi FTP Nasional 2000 edisi 2003. Selain itu, dimungkinkan juga digunakan E-3 sehingga bisa memakai C3, TUG-3, TUG-4 dan VC-4. 1. Kebutuhan Interkoneksi Interface SDH antara sistem Pencari Akses dan H3I harus sesuai dengan FTP 2000 tahun 2003 bab III Mengenai rencana interkoneksi dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU-T G 707- G 709, G.781-G.784, dan G.957 – G.958. Pencari Akses harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan H3I untuk diperiksa ulang apakah system SDH Pencari Akses sudah sesuai dengan standar yang dimiliki oleh H3I. 2. Karakteristik Fungsional dari Interface 2 Mbit/s Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.

E.

Spesifikasi Interface PDH (Pleosynchronus Digital Hierarchy) Hirarki digital sistem PDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITU-T terkait, diantaranya G.797, G.812, G.832, G.981, M 2110, M.2120 dan O.171.

Dokumen Pendukung D

5

Struktur PDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada Bab III mengenai Rencana Interkoneksi FTP Nasional 2000 edisi 2003. 1. Kebutuhan Interkoneksi Interface PDH antara sistem Pencari Akses dan H3I harus sesuai dengan FTP Nasional 2000 tahun 2003 bab III Mengenai rencana Interkoneksi dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU-T G 707- G 709, G.781-G.784, dan G.957 – G.958. Pencari Akses harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi di atas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan H3I untuk di check ulang apakah system PDH Pencari Akses sudah sesuai dengan standar yang dimiliki oleh H3I . 2. Karakteristik Fungsional dari Interface 2 Mbit/s Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.

F.

Spesifikasi Interface Transmisi Satelit Spesifikasi interface Transmisi satelit yang digunakan untuk link interkoneksi harus memenuhi rekomendasi ITU yang terkait.

Dokumen Pendukung D

6

DOKUMEN PENDUKUNG E DEFINISI 1.1.

Kecuali diartikan lain dalam hubungan kalimat pasal-pasal Perjanjian, kata-kata dibawah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut: 1. Area Pelayanan atau Area Pembebanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagi satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah Titik Pembebanan. 2. Call Data Record atau CDR adalah rekaman data Panggilan Interkoneksi yang diperlukan untuk proses perhitungan Billing Interkoneksi. 3. Call Scenario atau Skenario Panggilan adalah berbagai kemungkinan jenis Pamggilan Interkoneksi yang dapat dilayani oleh Sentral Gerbang, baik jenis panggilan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi. 4. Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7) adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan dan pemantauan hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7. 5. DDF atau Digital Distribution Frame adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungankan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain. 6. Dimensi Interkoneksi adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran trafik Interkoneksi. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 8. Dokumen Pendukung atau Dokumen-Dokumen Pendukung adalah dokumendokumen pendukung Perjanjian yang dilampirkan pada Perjanjian, Dokumendokumen mana yang terdiri dari Dokumen Pendukung A, Dokumen Pendukung B, Dokumen Pendukung C, Dokumen Pendukung D dan Dokumen Pendukung E. 9. Dokumen Penawaran Interkoneksi atau DPI adalah dokumen yang memuat aspek teknis, aspek operasional dan aspek ekonomis dari penyediaan layanan interkoneksi yang ditawarkan oleh H3I kepada Pencari Akses. 10. FTP Nasional adalah “FTP” atau “FTP Nasional” (Fundamental Technical Plan Nasional) adalah dokumen yang memuat pengaturan teknis telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional, dan perubahannya dari waktu ke waktu. 11. Global Tittle NDC (GT NDC) adalah alamat yang digunakan dalam protocol jaringan untuk ruting pensinyalan SMS berdasarkan National Destination Code 12. GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHZ dan/atau 1800MHZ.

Dokumen Pendukung E

1

13. Hari Kerja adalah hari-hari selain hari sabtu, hari minggu atau hari libur sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah. 14. Interkoneksi adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi H3I dengan jaringan telekomunikasi Pencari Akses. 15. Jaringan H3I adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh H3I. 16. Jaringan Pencari Akses adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh Pencari Akses. 17. Jaminan Keuangan adalah jaminan keuangan dalam bentuk uang jaminan atau jaminan bank (bank guarantee) yang disediakan oleh Pencari Akses kepada H3I untuk menjamin setiap kewajiban Pencari Akses kepada H3I berdasarkan Perjanjian ini. 18. Kejadian Suspensi adalah kejadian yang dapat menimbulkan Suspensi sebagaimana tersebut pada Pasal 22 pada Perjanjian. 19. Ketersambungan adalah ketersambungan antara jaringan H3I dengan jaringan Pencari Akses. 20. Layanan Interkoneksi adalah layanan yang diberikan oleh suatu jaringan kepada jaringan lainnya, sehingga memungkinkan mengalirnya trafik telekomunikasi dari jaringan ke jaringan lain. 21. Link adalah saluran/jaringan penghubung antar jaringan Pencari Akses dengan Jaringan H3I. Menteri adalah Menteri yangruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi; 22. MSC atau Mobile Switching Center adalah sentral induk pelayanan yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui Titik Interkoneksi; 23. Nota Perhitungan Keuangan atau NPK adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban Interkoneksi masing-masing Pihak yang timbul dari penyaluran trafik; 24. n adalah periode 1 (satu) bulanan; 25. Okupansi adalah tingkat kepadatan trafik pada suatu saluran Interkoneksi; 26. Panggilan Interkoneksi adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna H3I dengan Pengguna Pencari Akses atau sebaliknya; 27. Panggilan Originasi adalah pembangkitan panggilan Interkoneksi dari Pengguna satu Pihak kepada Pengguna Pihak lain;

Dokumen Pendukung E

2

28. Panggilan Terminasi adalah pengakhiran panggilan Interkoneksi dari Pengguna satu Pihak ke kepada Pengguna Pihak lain; 29. Penyelenggara Jaringan adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki jaringan dan kode akses; 30. Penyelenggara Jasa adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki jaringan dan kode akses; 31. Pemberitahuan Suspensi adalah pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Pihak Yang Tidak Melakukan Pelanggaran kepada Pihak Yang Melakukan Pelanggaran yang menyebutkan: (1) penjelasan tentang Kejadian Suspensi dan lokasi dimana Kejadian Suspensi terjadi; (2) permintaan kepada Pihak Yang melankukan Pelanggaran agar melakukan tindakan untuk memperbaiki pelanggaran; dan (3) penjelasan atas tindakan yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Tidak Melakukan Pelanggaran, jika pelanggaran tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada Perjanjian. 32. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan; 33. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak terikat berdasarkan kontrak berlangganan. 34. Pengguna adalah Pelanggan atau/dan Pemakai; 35. Pengguna H3I adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan H3I. 36. Pengguna PENCARI AKSES adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Pencari Akses. 37. Perangkat Interkoneksi adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi. 38. Percakapan SLJJ adalah percakapan jarak jauh yang terjadi antara Pengguna jaringan H3I dan Pengguna Pencari Akses, 39. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Pokok Interkoneksi antara H3I dan Pencari Akses sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk dokumen-dokumen pendukungnya dan perubahan-perubahannya aapabila ada. 40. Point Of Charging, POC atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipiih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call). 41. Point Of Interconnection, POI atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab

Dokumen Pendukung E

3

penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masingmasing Pihak. 42. Route adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyelurkan pesan atau untuk membangun hubungan Interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan. 43. Routing adalah proses penentuan dan penggunaan Route berdasarkan suatu aturan tertentu, guna menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan Interkoneksi. 44. Sentral Gerbang atau SG adalah Sentral dalam satu jaringan yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui Titik Interkoneksi. SG dapat berupa MSC, sentral telepon local, sentral jarak jauh (Trunk) atau Penyelengara Jaringan Telekomunikasi yang bersangkutan dengan memperhatikan efisiensi dan FTP Nasional yang berlaku. 45. Sistem Penomoran adalah pengaturan nomor yang menjadi identitas pelanggan dalam suatu Jaringan Telekomunikasi di suatu cakupan wilayah penomoran. 46. SMS Center (SMSC) adalah perangkat dalam suatu jaringan yang berfungsi untuk memproses transaksi data SMS 47. SMS Message Originating (SMS MO) adalah SMS yang dikirimkan dari A# ke B#. 48. SMS Message Terminating (SMS MT) adalah SMS yang diterima di B#. 49. STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital. 50. Suspensi atau Penghentian Sementara adalah penghentian pemberian layanan Interkoneksi yang bersifat sementara baik sebagian maupun keseluruhan, sebagai akibat adanya pelanggaran yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja. 51. Tarif Interkoneksi atau Biaya Interkoneksi adalah biaya yang dibebankan sebagai akibat adanya keterhubungan antar jaringan telekomunikasi yang berbeda, dan/atau ketersambungan jaringan telekomunikasi dengan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi. 52. WCDMA adalah Wide Code Divison Multiple Access adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 2.000 MHZ. 1.2

Acuan: Untuk menjaga agar tidak terdapat pertentangan, setiap penunjukan dalam Perjanjian: 1.

Kata-kata yang menunjukan pengertian tunggal akan termasuk juga pengertian kata tersebut dalam jamaknya begitu pula sebaliknya, tergantung pada konteksnya;

Dokumen Pendukung E

4

2.

“Pasal”, “Bagian” atau “ayat” adalah penunjukan kepada Pasal, Bagian atau ayat dari Perjanjian ini;

3.

“Undang-undang Republik Indonesia” akan termasuk semua undang-undang, keputusan-keputusan, pernyataan-pernyataan, ordonansi-ordonasi, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan, kitab-kitab undang-undang dan petunjukpetunjuk yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku di dalam Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada, yang dikeluarkan atau diundangkan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah nasional, daerah atau kabupaten.

Dokumen Pendukung E

5

DOKUMEN PENDUKUNG F FASILITAS PENTING INTERKONEKSI

LAYANAN/JASA DAN TARIF SARPEN INTERKONEKSI H3I A.

KETENTUAN UMUM 1.

Lampiran ini berisi berbagai jenis layanan/jasa H3I beserta tarif masing-masing jenis layanan/jasa, yang terdiri dari : a.

Layanan/Jasa Non Trafik, meliputi : 1)

Layanan/Jasa Sarana Penunjang, baik untuk Kolokasi FPI maupun Kolokasi Non-FPI;.

2)

Layanan/Jasa Non-Trafik lainnya, seperti survey lapangan untuk memastikan kesiapan PoI, Sentral Gerbang, kolokasi, dlsb.

2.

Jenis-jenis Layanan/Jasa dan Tarif yang tecantum dalam Lampiran ini hanya berlaku dalam hubungannya dengan Interkoneksi/Koneksi. Untuk di luar kepentingan Interkoneksi/Koneksi dipergunakan ketentuan Layanan/Jasa dan besaran Tarif yang berbeda (tidak dicantumkan di sini).

3.

Hanya jenis-jenis layanan/jasa yang dimanfaatkan oleh berinterkoneksi yang akan dikenakan kewajiban pembayaran.

B.

LAYANAN/JASA NON TRAFIK

B.1

SARANA PENUNJANG 1.

Pihak

lawan

Sewa Ruangan a.

Tarif Sewa Bulanan (akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak). Jenis Ruangan Ruangan Terkondisi Ruangan Tidak Terkondisi

b.

Monthly Fee Rp. …..,- /m2/bulan Rp. …..,- /m2/bulan

Tata Cara Perhitungan Luas Ruangan Sewa ruangan yang sepenuhnya digunakan oleh Pihak Penyewa dihitung berdasarkan luas ruangan tersebut dikalikan dengan tarifnya.

Dokumen Pendukung F

1

Perhitungan luas ruangan yang dipergunakan bersama-sama dilakukan dengan cara melakukan pengukuran pada perangkat yang dipasang dengan menambahkan Maintenance area di sisi perangkat untuk kepentingan operasional dan pemeliharaan. Lebar tambahan Maintenance area adalah 60 (enam puluh) cm dari sisi-sisi bebas terluar dari perangkat. Dalam hal luas objek ruangan yang disewa kurang dari 1,5 m2 maka tarif yang dikenakan tetap sebesar tarif untuk luas 1,5 m2 ditambah biaya maintenance area. Contoh perhitungan luas ruangan perangkat yang dipergunakan bersama : Contoh penentuan luas ruangan untuk seluruh sisi bebas

350 cm 150 cm

270 cm

470 cm Luas perangkat asli: 3,5 x 1,5 = 5,25 m2 Luas sewa ruangan: (3,5 + 1,2) x (1,5 + 1,2) = 12,69 m2 Contoh peletakan perangkat melekat/ menempel dinding

350 cm 150 cm

210 cm

410 cm Luas perangkat asli : 3,5 x 1,5 = 5,25 m2 Luas sewa ruangan : (3,5 + 0,6) x (1,5 + 0,6) = 8,61 m2 2.

Sewa Lahan a. Tarif sewa lahan akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak.

Dokumen Pendukung F

2

b.

1.

Perhitungan luas lahan dilakukan dengan cara melakukan pengukuran terhadap kebutuhan Pihak pengguna lahan termasuk telah memperhitungkan kemudahan operasional dan pemeliharaan.

Catu Daya Catu daya yang dapat dipergunakan oleh Pihak yang berinterkoneksi atau kolokasi adalah Catu daya 220 V / 380 V, 50 Hz Tarif pemakaian daya listrik AC (Alternating Current/ Arus Bolak-balik) sesuai dengan jumlah Ampere maksimum yang tertera pada MCB / MCCB (Manual Circuit Breaker / Modul Case Circuit Breaker) yang digunakan oleh Pihak pengguna catu daya. Biaya penggunaan catudaya yang dibebankan ke Pihak Pengguna terdiri dari: • •

Biaya Beban Biaya Pemakaian Biaya Catu Daya = Biaya Beban + Biaya Pemakaian

Biaya Beban perbulan : Biaya Beban = ((V x Imcb ) / 1000) x Tarifbeban PLN /KVA Keterangan : V =

Tegangan AC yang digunakan Tegangan 1 phase = 1× 220 Volt

Tegangan 3 phase = 3 × 380 Volt atau 3 x 220 Volt Arus listrik yang digunakan sesuai dengan Ampere MCB. Penentuan Ampere MCB = minimal 1,5 kali arus maksimal perangkat terpasang. Kapasitas MCB yang dipasang disesuaikan dengan standard yang ada. Tarifbeban PLN/KVA = Tarif PLN untuk biaya beban yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah minimal Golongan Tarif B-2/TR. Imcb =

Biaya Pemakaian per bulan : Biaya Pemakaian = fk x H x (V x Imcb x 80%) /1000 x Tarifusage PLN x kPLN Keterangan: V =

Tegangan AC yang digunakan Tegangan 1 phase = 1× 220 Volt Tegangan 3 phase =

Dokumen Pendukung F

3 × 380 Volt atau 3 x 220 Volt 3

Imcb =

Arus listrik yang digunakan sesuai dengan Ampere MCB. Penentuan Ampere MCB = minimal 1,5 kali arus maksimal perangkat terpasang. Kapasitas MCB yang dipasang disesuaikan dengan standard yang ada.

Tarifusage PLN = Tarif PLN untuk biaya pemakaian yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah minimal Golongan Tarif B-2/TR Blok II. H =

Jumlah jam nyala dalam satu bulan = 24 x 30 = 720 jam.

kPLN=

Tingkat Efisiensi Kelistrikan Daerah sesuai ketetapan Pemerintah. Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali Nusra, Maluku & Papua

fk =

Faktor kehandalan sistem fk Jawa–Bali Non Jawa-Bali

4.

: 1,4 : 1,2 : 1,5 : 1,5 : 1,4 : 2,0

PLN + Genset 135% 200%

Genset 200% 200%

PLN 100% 100%

Instalasi Grounding Tarif penggunaan grounding untuk keperluan perangkat Pihak yang berinterkoneksi (spesifikasi sesuai dengan ketentuan H3I setempat) per titik per bulan akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak.

5.

Tower a. Model Antena Mikro Grid (Spesifikasi Diameter Antena, Ketinggian Penempatan Antena dan Biaya dalam Rupiah akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak). b. Model Antena Mikro Solid (Spesifikasi Diameter Antena, Ketinggian Penempatan Antena dan Biaya dalam Rupiah akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak). c. Model Antena Omni, Yagi, dan Sektoral (Spesifikasi Diameter Antena, Ketinggian Penempatan Antena dan Biaya dalam Rupiah akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak).

Dokumen Pendukung F

4

6.

Top Roof Tarif yang dikenakan atas pemakaian atap gedung adalah mengikuti ketentuan tarif sebagai berikut : Tarif Top Roof = Tarif tower * (*) Catatan untuk tarif tower penempatan setiap jenis antena : -

7.

Untuk antena dengan ketinggian < 40 meter (dari permukaan tanah) dikenakan tarif sama dengan tarif tower dengan ketinggian antena 40 meter. Untuk antena dengan ketinggian > 40 meter (dari permukaan tanah) dikenakan tarif antena sesuai dengan ketinggian pada tarif tower. Bila mempergunakan tower H3I di atap gedung, dikenakan tambahan sebesar 20% dari tarif tower sesuai ketinggian antena.

Jalan Akses (Access Road) Tarif penggunaan jalan akses diatur berikut : a.

Biaya Penggunaan jalan akses untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana di lahan H3I :

b.

B.2

1)

Beban biaya selama masa pembangunan akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak.

2)

Biaya perbaikan atas kerusakan sarana dan prasarana jalan sebagai akibat pelaksanaan pembangunan untuk keperluan tersebut menjadi beban Pengguna Jalan Akses dimaksud.

Biaya penggunaan jalan akses untuk keperluan operasional dan pemeliharaan rutin akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak.

KOLOKASI 1.

Kolokasi perangkat FPI maupun non-FPI dalam gedung H3I. a. Kolokasi memiliki fasilitas yang meliputi Air conditioning, Lighting, Grounding System, Kabel Tray, T-Line dari DDF kolokasi ke DDF sentral, Catu daya AC ke Perangkat (10 ampere), Fire Alarm Protection, Common Area, Cleaning service, Parking Service. b.

Tarif Joining Fee : Adalah tarif yang dikenakan kepada Pencari Akses hanya untuk satu kali pembayaran, yaitu pada waktu melakukan kontrak berlangganan layanan kolokasi di satu lokasi kolokasi.

Dokumen Pendukung F

5

Besarnya Tarif Joining Fee tidak tergantung kepada berapa jumlah rak yang disewa pada lokasi tersebut, Tarif Joining Fee = Rp. ……,-/tenant c.

Tarif Ruang Kolokasi :

• • •

Biaya Rak 19” = Rp. …..,-/rak/bln Biaya Small cage (2 x 1,2 mtr) = Rp. ….,-/cage/bln Biaya Large cage (2 x 2,5 mtr) = Rp. ….,-/cage/bln

d.

Tarif tambahan catu daya : Penambahan catu daya ke perangkat dikenakan biaya pasang baru sebesar Rp. …..,- dengan tambahan biaya bulanan Rp. …..,- untuk setiap 10 ampere dan kelipatannya.

Keterangan: Biaya akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak. 2.

Kolokasi kabel di Duct Cable H3I Biaya akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak.

3.

Kolokasi kabel di Tiang Kabel H3I Biaya akan ditentukan kemudian oleh H3I, dan atas kesepakatan Para Pihak.

4.

Kolokasi Tower Sesuai dengan ketentuan B.1 angka 5

5.

Kolokasi Top Roof Sesuai ketentuan B.1 angka 6.

Dokumen Pendukung F

6

DRAFT PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI

Recommend Documents