REPUBLIK INDONESIA DRAFT PERJANJIAN JUAL BELI AIR MINUM CURAH

NASKAH PERJANJIAN JUAL BELI AIR MINUM CURAH – 08.05.2012 [DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

REPUBLIK INDONESIA Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum (KPS-SPAM) UMBULAN

DRAFT PERJANJIAN JUAL BELI AIR MINUM CURAH Pengembangan SPAM – Umbulan, Provinsi Jawa Timur

Mata Air Umbulan

Surabaya, 11 Mei 2012

PANITIA LELANG PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (KPS SPAM) UMBULAN Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya Telp: (031) 3550950 & 3557131 ; Fax: 3557140 Email : [email protected]

NASKAH PERJANJIAN JUAL BELI AIR MINUM CURAH – 08.05.2012

2

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH (PDAB) PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN ............................................................. NOMOR: NOMOR:

TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN AIR MINUM CURAH DARI MATA AIR UMBULAN, PROVINSI JAWA TIMUR Pada hari ini …..…, tanggal ...…. bulan ….................. Tahun dua ribu duabelas di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ....................................

II. ....................................

:

:

Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Timur, suatu Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 12 Tahun 1996, berkedudukan di [*****] dengan alamat [****], untuk selanjutnya disebut ”PIHAK KESATU”; Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [*****], suatu


3

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor [****] tanggal [*****] dibuat dihadapan [*****], Notaris di [*****], yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor [****] Tanggal [*****] tentang [******], berkedudukan di [*****] dengan alamat [****], yang dalam melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari [******] berdasarkan [*****], yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; berdasarkan : 1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;


4

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] 6.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

7.

Peraturan Infrastruktur

Presiden

Nomor

78

Tahun

2010

tentang

Penjaminan

Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha

yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; 8.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor

4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerja Sama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 9.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha; dan 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987.


5

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Para

Pihak

masing-masing

bertindak

dalam

kedudukannya

sebagaimana

tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan: A.

BAHWA, PEMPROV JATIM berwenang untuk memberikan konsesi bagi pengembangan sistem penyediaan air minum yang berasal dari mata air Umbulan yang terletak di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia untuk diselenggarakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

B.

BAHWA, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, PEMPROV JATIM telah melaksanakan proses pelelangan terbuka untuk memilih badan usaha secara transparan dan kompetitif, dan dari hasil pelelangan terbuka tersebut PIHAK KEDUA telah terpilih untuk menyelenggarakan Proyek sesuai dengan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama.

C.

BAHWA, PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PEMPROV JATIM, yang di dalamnya menyatakan bahwa PEMPROV JATIM memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk menjual air minum curah yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

D.

BAHWA, sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama dan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 1987 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 12 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur (PDAB) dan Peraturan/Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor [*],


6

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] PIHAK KESATU berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini dengan PIHAK KEDUA untuk penjualan dan pembelian air minum curah. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masingmasing disebut PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:


7

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI]

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI, DASAR PENAFSIRAN 1.1

Definisi Dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain, definisi-definisi di bawah ini memiliki arti sebagai berikut: “Afiliasi” berarti, sehubungan dengan suatu Pihak atau suatu Subyek Hukum, setiap Subyek Hukum yang secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih pihak perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau dibawah kendali yang sama dengan Subyek Hukum tersebut. Yang dimaksud dengan “kendali” dalam definisi ini, berarti kepemilikan atas lebih dari 50% (lima puluh persen), secara langsung atau tidak langsung, atas saham atau kepentingan modal lainnya dari Subyek Hukum tersebut dan memiliki hak suara untuk memberikan arahan atau menyebabkan manajemen dan kebijakan usaha Subyek Hukum tersebut diarahkan. “Agen” berarti pihak yang ditunjuk oleh Para Kreditur Proyek untuk menerima setiap

pemberitahuan

yang

ditujukan

kepada

Para

Kreditur

Proyek

sebagaimana diatur dalam Pasal 18.3 (b). “Ahli” berarti ahli yang ditunjuk sesuai dengan aturan Ahli Kamar Dagang Internasional (Rules for Expertise of the International Chamber of Commerce) sebagaimana dimodifikasi dengan ketentuan dalam Pasal 20.2 Perjanijan ini.


8

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Air Baku” berarti air yang diambil secara langsung dari Titik-Titik Pengambilan di Mata Air Umbulan untuk diolah di Fasilitas Baru sebagaimana dijelaskan lebih rinci dalam Lampiran 6 (Air Baku). “Air Minum Curah” berarti air minum yang harus dipasok oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Perjanjian ini, Perjanjian Kerjasama dan sesuai dengan semua Hukum Yang Berlaku. “AMDAL” berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau penilaian komprehensif atas dampak lingkungan dan sosial yang disiapkan oleh konsultan yang kompeten dengan mengacu pada sistem di Indonesia dan izin atau persetujuan lingkungan yang diberikan atas Proyek oleh Instansi sesuai dengan Hukum Yang Berlaku. “Auditor” berarti kantor akuntan publik independen yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU. “Bulan Tagihan” berarti: (a)

periode sejak Tanggal Operasional Komersial hingga Hari terakhir dalam bulan kalender dimana terjadi Tanggal Operasional Komersial (hal ini disebut sebagai Bulan Tagihan 1);

(b)

tiap bulan kalender seterusnya (disebut sebagai Bulan Tagihan 2 dan seterusnya); dan

(c)

periode sejak Hari pertama dalam bulan kalender terjadinya Tanggal Pengakhiran hingga saat Tanggal Pengakhiran itu sendiri.

“Bunga Keterlambatan Pembayaran” berarti LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) ditambahkan dengan 2%, yang akan diaplikasikan terhadap


9

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] setiap kelebihan jumlah dari dan termasuk Hari dimana jumlah tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Perjanjian ini sampai pada Hari pembayaran sesungguhnya, dan akan dihitung berdasarkan jumlah Hari yang sebeneranya yang dilewati dan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari setahun dan bertambah dari Hari ke Hari. “Cidera Janji Jaminan” berarti: (a)

Terjadinya Peristiwa Cidera Janji Penjamin dan yang berkelanjutan berdasarkan

dan

sebagaimana

didefinisikan

dalam

Jaminan

PEMPROV JATIM baik (i) PEMPROV JATIM mengkonfirmasi secara tertulis, atau (ii) putusan arbitrase yang mengikat berdasarkan Jaminan PEMPROV JATIM yang mengkonfirmasi terjadinya Peristiwa Cidera Janji Penjamin telah diperoleh; atau (b)

Terjadinya Peristiwa Cidera Janji Pemerintah yang berkelanjutan berdasarkan dan sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Jaminan dan Hak Regres dan/atau Perjanjian Escrow, dan baik (i) setiap Penjamin mengkonfirmasi secara tertulis, atau (ii) putusan arbitrase yang mengikat berdasarkan Perjanjian Jaminan dan Hak Regres dan/atau Perjanjian Escrow (sebagaimana berlaku), yang menegaskan terjadinya Peristiwa Cidera Janji Pemerintah telah diperoleh.

“Debit Pemeliharaan” berarti volume dan debit minimum yang harus dipertahankan pada sungai sesuai dengan Hukum Yang Berlaku. “Dolar Amerika Serikat” berarti mata uang yang sah dari Amerika Serikat.


10

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Dukungan Kelayakan Proyek” berarti sejumlah dana dalam Rupiah yang harus disediakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai hibah untuk Proyek berdasarkan Surat Dukungan Pemerintah. “Ekuitas” berarti (i) modal saham PIHAK KEDUA yang telah disetor oleh Pemegang Saham dan (ii) Hutang Pemegang Saham Yang Disubordinasikan. “Fasilitas Baru” berarti sistem penyediaan Air Minum Curah yang terdiri dari jaringan-jaringan pengambilan Air Baku, fasilitas pengolahan air, stasiunstasiun pompa, jaringan pipa transmisi, Titik-Titik Pasokan, meteran-meteran air, reservoir distribusi, dan peralatan-peralatan serta fasilitas-fasilitas terkait yang membentuk Proyek, sebagaimana dijelaskan lebih rinci dalam Lampiran 2 (Spesifikasi Desain dan Teknis). “Hak Guna Air” berarti hak, izin atau persetujuan yang diberikan oleh Instansi sesuai dengan Hukum Yang Berlaku untuk memanfaatkan, mengambil dan menggunakan Air Baku bagi Proyek. “Hari” berarti periode selama 24 (dua puluh empat) jam dimulai dan berakhir pukul 24:00 waktu Indonesia Bagian Barat. “Hari Kerja” berarti Hari selain Sabtu, Minggu, atau Hari libur resmi pemerintah atau hari dimana bank-bank umum di Surabaya, Indonesia diwajibkan untuk tidak beroperasi. “Hukum Yang Berlaku” berarti semua hukum, undang-undang, perintah peradilan,

putusan

peradilan,

ketetapan,

putusan

sela,

Persetujuan,

ordonansi, resolusi, perjanjian, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, peraturan dari Instansi manapun.


11

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Hutang Senior” berarti kewajiban hutang yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA berdasarkan

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan namun tidak termasuk

kewajiban hutang Ekuitas. “Informasi Rahasia” berarti informasi termasuk Informasi Hak Kekayaan Intelektual mengenai usaha dari salah satu Pihak pada Perjanjian ini atau salah satu dari Afiliasi-Afiliasinya yang telah diberikan oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya berdasarkan atau untuk tujuan Perjanjian ini, atau hal apapun yang dimaksud oleh Perjanjian ini atau berkaitan dengan Perjanjian ini, dimana pengungkapannya mungkin akan merugikan secara material atau sebaliknya mengganggu kepentingan komersial Pihak tersebut, dengan tetap memperhatikan pengecualian tertentu yang diuraikan dalam Pasal 21.2(b). “Indikator Kinerja Utama” berarti tingkat aliran air, tekanan air yang ditentukan dan parameter operasional penting lainnya serta standar-standar yang dimaksudkan untuk mengukur kinerja PIHAK KEDUA yang disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama dan Lampiran 13 (Standar dan Prosedur Operasional) Perjanjian ini. “Indonesia” berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Informasi Hak Kekayaan Intelektual” berarti segala informasi, data, hasil karya, know-how, rancangan, rahasia dagang, hasil-hasil, dan dokumendokumen yang tidak terbuka untuk umum dan secara hukum dilindungi hakhak kepemilikannya dalam hal penemuan (inventions), teknologi, hasil karya yang dilindungi hak ciptanya, piranti lunak komputer, piranti keras, termasuk (i) hak paten, merek dagang, merek jasa, hak atas desain, nama dagang, hak cipta,

dan

hak

atas

rahasia

dagang,

baik

didaftarkan

atau

tidak;


12

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (ii) permohonan pendaftaran hal-hal tersebut; (iii) hak-hak berdasarkan lisensi dan persetujuan berkenaan dengan hal-hal tersebut; dan (iv) segala bentuk perlindungan yang bersifat serupa atau setara atau berdampak sama dengan hal-hal tersebut yang diakui di negara manapun. “Instansi” berarti pemerintah, kementerian, departemen, komisi, dewan, biro, instansi, badan regulatori, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Daerah atau lembaga lainnya, baik eksekutif, legislatif, yudikatif atau administratif, tingkat nasional atau lokal, yang memiliki wewenang atas persoalan yang bersangkutan, termasuk Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, PDAB dan PDAM. “Isu (-isu) Faktual” berarti isu-isu faktual dan/atau teknis yang menjadi objek Sengketa Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 22.2. “Jaminan Operasional” berarti suatu standby letter of credit yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali dalam bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 15 (Bentuk Jaminan Operasional) yang diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan untuk kepentingan PIHAK KESATU sejumlah Rp 46.000.000.000, (empat puluh enam milyar Rupiah) sebagai jaminan atas pelaksanaan oleh PIHAK KEDUA terhadap kewajibankewajibannya berdasarkan Perjanjian ini selama Periode Kerjasama. “Jadwal Pemeliharaan” berarti jadwal untuk perbaikan, perawatan dan pemeliharaan teratur, terencana dan rutin atas Fasilitas Baru yang harus disusun dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 6.3. “Jadwal Perbaikan” berarti jadwal permulaan untuk penyelesaian Perbaikan.


13

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek” berarti jadwal yang disyaratkan untuk penyelesaian berbagai Tahap Penyelesaian Proyek sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 5 (Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek), sebagaimana dapat diubah

sesuai

dengan

ketentuan

Perjanjian

ini

dan/atau

Perjanjian

Kerjasama. “Jaminan

PEMPROV

JATIM”

berarti

jaminan

yang

diberikan

oleh

PEMPROV JATIM atas kewajiban-kewajiban pembayaran PIHAK KESATU berdasarkan

Perjanjian

ini

sebagaimana

diatur

di

dalam

Perjanjian

Kerjasama. “Kapasitas Yang Dapat Diandalkan” berarti jumlah bersih kapasitas yang dapat diandalkan atas Fasilitas Baru sebagaimana ditentukan berdasarkan hasil uji jumlah bersih kapasitas yang dapat diandalkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. “Kekurangan Pasokan” berarti volume Air Minum Curah, dinyatakan dalam meter kubik per Hari, yang tidak dapat dipasok oleh PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini yang diukur berdasarkan selisih antara Volume Pasokan dengan sembilan puluh delapan persen (98%) dari Volume Pesanan. “Kelebihan Volume Pasokan” berarti jumlah Volume Pasokan dalam suatu Bulan Tagihan yang melebihi jumlah Volume Pesanan untuk Bulan Tagihan yang sama sebagaima diatur dalam Pasal 8.3. “Keuntungan Pembiayaan Ulang” berarti nilai bersih dari penghematan yang timbul dari Pembiayaan Ulang (Re-Financing), termasuk bunga dan upah yang harus dibayarkan kepada Para Kreditur Proyek, atas sisa jangka


14

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] waktu dari Perjanjian setelah Pembiayaan Ulang, dengan ketentuan bahwa nilai bersih tersebut melebihi 0 (nol) sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1 (d). “Klaim” berarti, segala sesuatu yang berhubungan dengan Subyek Hukum, setiap dan seluruh gugatan, sanksi, proses hukum, klaim, penilaian, putusan peradilan, ganti rugi, penalti, denda, kewajiban, tuntutan, biaya out of pocket yang wajar dalam bentuk apapun (termasuk biaya dan pengeluaran yang wajar bagi penasehat hukum) dan kerugian yang timbul atau diderita oleh atau diajukan terhadap Subyek Hukum tersebut, akan tetapi Klaim ini tidak termasuk kerugian akibat hilangnya laba atau ganti rugi lain yang bersifat khusus, atau bersifat insidental, tidak langsung, atau sebagai hukuman, atau ganti rugi imaterial yang diderita oleh Subyek Hukum tersebut. “Konsultan Pengawas” berarti tenaga ahli teknis atau perusahaan konsultasi teknis yang bukan merupakan Afiliasi dari PIHAK KEDUA, PEMPROV JATIM atau PIHAK KESATUyang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan sertifikasi yang berlaku, mempunyai pengalaman terkait dalam bidang desain, pengembangan dan pembangunan dari sistem penyediaan air minum curah dalam jumlah besar yang serupa dengan Proyek dan ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. “Kontrak Pengoperasian dan Pemeliharaan” berarti setiap kontrak pengoperasian dan pemeliharaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan Kontraktor Pengoperasian dan Pemeliharaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Baru.


15

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Kontraktor

Pengoperasian

dan

Pemeliharaan”

berarti

kontraktor

(kontraktor) yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak Pengoperasian dan Pemeliharaan. “Kontrak Penyedia Barang dan Jasa” berarti kontrak rekayasa rancang bangun/perencanaan (turnkey), pengadaan dan konstruksi (Engineering Procurement Construction) antara PIHAK KEDUA dan Kontraktor Penyedia Barang dan Jasa dimana Kontraktor Penyedia Barang dan Jasa menyanggupi untuk melaksanakan perancangan, rekayasa teknik, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian dan percobaan fungsional Fasilitas Baru sesuai dengan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama. “Kontraktor Penyedia Barang dan Jasa” berarti kontraktor (kontraktor) yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak Penyedia Barang dan Jasa. “Kualitas Dasar Air Baku” berarti jenis-jenis yang ditentukan dan kualitas terukur serta konsentrasi-konsentrasi kotoran yang terkandung dalam Air Baku yang boleh digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam merancang Fasilitas Baru sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 6 (Air Baku). “Laporan” berarti laporan penilaian yang dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA untuk diberikan kepada PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA gagal untuk memperbaiki operasional Fasilitas Baru sebagaimana diatur dalam Pasal 13.5. “Laporan Ahli” berarti laporan tertulis dari Ahli sehubungan dengan Isu(-isu) Faktual yang dirujuk oleh Para Pihak untuk diputuskan dalam Pemeriksaan Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 20.2.


16

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate)” berarti sehubungan dengan suatu periode dan jumlah yang relevan: (a)

Tarif per tahun dimana deposito enam (6) bulan ditawarkan untuk periode setara atau sebanding dengan periode yang ditunjukan oleh Layar Reuters pada pk:11.00 pagi (Waktu London), untuk kepentingan ini Layar Reuters berarti tampilan yang dimaksukan sebagai Layar Reuters Halaman LIBOR 01 atau halaman lainnya yang dapat menggantikan Halaman LIBOR 01 Layar Reuters dalam sistemnya untuk tujuan menampilan tarif yang ditawarkan untuk deposito dalam Dolar Amerika Serikat; atau

(b)

Apabila pada saat atau sekiranya pada Hari tertentu tidak ada tarif yang ditampilkan dalam Layar Reuters, maka tarif yang akan diberlakukan adalah tarif yang disetujui oleh Para Pihak pada Hari tersebut, atau apabila Para Pihak, pada hari tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan atas tarif tersebut, maka tarif yang akan diberlakukan adalan tarif LIBOR pada Hari terakhir dimana tarif LIBOR ditampilkan pada Layar Reuters.

“Lokasi Proyek” sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 (Lokasi Proyek). “Menteri Keuangan” berarti Menteri Keuangan Republik Indonesia. “Pajak” berarti pajak atas pendapatan, penerimaan kotor, penjualan, penggunaan, pengalihan, keuntungan, ad valorem, waralaba, persentase, laba,

keuntungan

modal,

lisensi,

nilai

tambah,

pemotongan

pajak,

pembayaran upah, pekerjaan, profesional, usaha, cukai, bea meterai, jabatan,


17

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] premi, harta kekayaan, lingkungan, keuntungan pemberian, dokumentasi, pendaftaran, kompensasi pemutusan kerja, bea masuk, biaya pemerintah, pungutan atau ongkos lainnya dalam jenis apapun, yang dikenakan berdasarkan peraturan nasional dan peraturan daerah, berikut dengan segala bunga, denda atau utang atas jumlah-jumlah tersebut. “Para Kreditur Proyek” berarti Subyek-Subyek Hukum dan para penerus haknya, atau para penerima pengalihan haknya, agen atau wali mereka yang telah memberikan pinjaman-pinjaman atau bentuk-bentuk lain pembiayaan atau Pembiayaan Ulang bagi PIHAK KEDUA berdasarkan suatu Perjanjian Pembiayaan, namun tidak termasuk Pemegang Saham atau Afiliasi dari Pemegang Saham sehubungan dengan hutang PIHAK KEDUA dalam bentuk Ekuitas. “Para

Kontraktor”

berarti

Penyedia

Barang

dan

Jasa,

Kontraktor

Pengoperasian dan Pemeliharaan, pemasok dan kontraktor-kontraktor lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan desain, rekayasa, konstruksi,

pengujian,

percobaan

fungsional

Fasilitas

Baru

dan/atau

pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan Proyek dan/atau pasokan bahan-bahan bagi Proyek, dan “Kontraktor” berarti salah satu dari mereka. “Parameter Kualitas Air Baku” berarti faktor-faktor atau ukuran-ukuran yang digunakan dalam menentukan kualitas Air Baku untuk dapat diolah pada Fasilitas Baru sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 6 (Air Baku). “Para Penjamin” berarti: (a) PII; atau


18

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (b) PII dan Pemerintah Indonesia (bertindak melalui Menteri Keuangan); atau (c) PII dan pihak ketiga lainnya dan “Penjamin” berarti salah satu dari mereka. “Para Pihak” berarti PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersamasama. “Para Pihak dari PIHAK KEDUA” berarti PIHAK KEDUA, para pemegang sahamnya, direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, Afiliasi, agen, kontraktor, atau sub-kontraktor sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 15.2 Perjanjian ini. “Para Pihak dari PIHAK KESATU” berarti PIHAK KESATU, para pejabat, karyawan,

perwakilan,

Afiliasi,

agen,

kontraktor

atau

subkontraktor

sebagaimana diatur dalam Pasal 15.1. “PDAB” berarti Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Timur yang dimiliki oleh PEMPROV JATIM yang bergerak di bidang penyediaan air bersih. “PDAM” berarti Perusahaan Daerah Air Minum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum. “Pelanggan” berarti rumah tangga perorangan, institusi, badan usaha, dan industri yang memiliki sambungan ke Sistem PDAM dan membeli air minum dari PDAM.


19

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Pembayaran Pengakhiran” berarti pembayaran yang dilakukan oleh PEMPROV JATIM sehubungan dengan pengalihan Proyek dan Fasilitas Baru kepada PEMPROV JATIM sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama. “Pemegang Saham” berarti Subyek Hukum yang memilikisaham modal yang telah ditempatkan di PIHAK KEDUA, termasuk setiap Pemegang Saham Awal. “Pemberitahuan Cidera Janji” berarti pemberitahuan mengenai terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari Pihak yang tidak melakukan cidera janji kepada Pihak yang melakukan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 18.1(a)(i) Perjanjian ini. “Pemberitahuan Pemilihan” berarti pemberitahuan dari Para Kreditur Proyek kepada PIHAK KESATU bahwa Para Kreditur Proyek telah memilih untuk mengupayakan pemulihan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA atau mengusahakan pemulihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18.3(d)(ii). “Pemberitahuan Pengakhiran” berarti pemberitahuan tertulis dari Pihak yang tidak melakukan cidera janji kepada Pihak yang melakukan cidera janji yang memuat rincian Peristiwa Cidera Janji, tindakan yang perlu dilakukan untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji (apabila memungkinkan) dan usulan tanggal pengakhiran Perjanjian sebagaimana diaturdalam Pasal 18.1(b)(i). “Pemberitahuan Penggantian” mempunyai arti yang diberikan bagi istilah tersebut dalam Pasal 19.1 (b) (iii). “Pembiayaan Ulang (Refinancing)” berarti:


20

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (a) setiap perubahan, variasi, novasi, tambahan atau penggantian dari Perjanjian Pembiayaan apapun; (b) pelaksanaan setiap hak apapun, atau pemberian pengesampingan atau persetujuan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan; (c) disposisi atas hak atau kepentingan apapun dalam, atau terciptanya hak untuk berpartisipasi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan, atau terciptanya suatu kepentingan atau manfaat dalam bentuk apapun atas Perjanjian Pembiayaan maupun kontrak-kontrak, keuntungan, asset-aset PIHAK KEDUA baik dengan cara penjaminan maupun cara lainnya; atau (d) setiap dan semua bentuk pengaturan oleh PIHAK KEDUA atau Subyek Hukum lainnya yang mempunyai pengaruh yang serupa sehubungan dengan salah satu diantara huruf (a)-(c) di atas, atau yang berdampak membatasi kemampuan PIHAK KEDUA atau setiap Afiliasi untuk melaksanakan salah satu diantara huruf (a)-(c) di atas; “Pemerintah Daerah” berarti, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, kesemuanya berada di Provinsi Jawa Timur. “Pemerintah

Indonesia”

berarti

pemerintah

pusat

negara

Republik

Indonesia termasuk kementerian dan lembaga. “PEMPROV JATIM” berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Penerima Pengalihan” berarti Subyek Hukum yang: (a) merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Yang Berlaku;


21

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (b) memenuhi kriteria kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pre-kualifikasi yang diterbitkan oleh PEMPROV JATIM berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/95/KPTS/013/2011 tanggal 28 Februari 2011 beserta perubahan-perubahannya; (c) merupakan, baik operator air minum perpipaan yang berpengalaman dan memenuhi syarat atau pihak yang telah sepakat untuk terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap pihak operator air minum perpipaan yang berpengalaman dan memenuhi syarat; (d) telah membayar seluruh jumlah, apabila ada, yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian ini; dan (e) telah mengambil alih kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA yang sedang berjalan berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama (termasuk kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga dan mengoperasikan Fasilitas Baru sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini). “Penjaminan” berarti hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan, klaim, atau bentuk-bentuk penjaminan lainnya. “Penyelesaian Sengketa Oleh Ahli” berarti penyerahan Sengketa untuk diselesaikan oleh Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 20.2. “Perbaikan” berarti modifikasi atau tambahan bahan atau perbaikan terhadap Fasilitas Baru dengan nilai lebih dari Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah yang diperlukan untuk mengembalikan Fasilitas Baru kepada kemampuan kinerja atau keadaan fisik sebelum terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar Non Politis.


22

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Periode Evaluasi” berarti periode setelah berakhirnya Periode Pemulihan Awal dimana Para Kreditur Proyek dapat mengevaluasi Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA, kondisi dari Fasilitas Baru, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Para Kreditur Proyek mengenai Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 18.3(d)(i). “Periode Kerjasama” berarti periode selama 25 (dua puluh lima) Tahun secara terus menerus sejak Tanggal Operasional Komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1(a). “Periode Pemulihan Awal” berarti periode pemulihan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada Para Kreditur Proyek sebagaimana diatur dalam Pasal 18.3 (a) Perjanjian ini. “Periode Pemulihan Kreditur Proyek” berarti tambahan periode pemulihan selama 180 (seratus delapan puluh) Hari yang diberikan kepada Para Kreditur Proyek yang terhitung sejak penyerahan Pemberitahuan Pemilihan untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 18.3 (e). “Peristiwa Cidera Janji” berarti Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA atau Peristiwa Cidera Janji PIHAK KESATU, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. “Peristiwa Cidera Janji PEMPROV JATIM” berarti salah satu dari peristiwaperistiwa yang disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama oleh PEMPROV JATIM.


23

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA” berarti salah satu dari peristiwaperistiwa yang disebutkan dalam Pasal 17.1 Perjanjian ini yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA. “Peristiwa Cidera Janji PIHAK KESATU” berarti salah satu dari peristiwaperistiwa yang disebutkan dalam Pasal 17.2 Perjanjian ini yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU. “Peristiwa Keadaan Kahar” berarti peristiwa, keadaan, atau situasi (termasuk Peristiwa Keadaan Kahar Non-Politis dan Peristiwa Keadaan Kahar Politis) dan dampaknya yang berada diluar kendali wajar, secara langsung atau tidak langsung, dari Pihak yang menderitanya, namun hanya apabila dan sepanjang: (a)

peristiwa, keadaan, atau situasi tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari pelanggaran yang dilakukan Pihak tersebut atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Kerjasama atau karena kesalahan atau kelalaian Pihak tersebut, Afiliasinya, atau pihak lain yang ada di bawah pengendaliannya;

(b)

meskipun telah dilakukan usaha pencegahan yang wajar, peristiwa, keadaan atau situasi tersebut tidak dapat dicegah, dihindari, atau dihilangkan oleh Pihak tersebut;

(c)

peristiwa,

keadaaan,

atau

situasi

tersebut

mempunyai

dampak

merugikan yang material atas kemampuan Pihak tersebut untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan Pihak tersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan, penghindaran, dan upaya yang ada untuk menghindari


24

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] atau

mengurangi

dampak

dari

peristiwa

tersebut

terhadap

kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan (d)

Pihak tersebut telah memberitahukan kepada Pihak lainnya sesuai dengan Pasal 13.1.

“Peristiwa Keadaan Kahar Non-Politis” berarti Peristiwa-Peristiwa Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas pada: (a) perang atau permusuhan publik, baik dinyatakan atau tidak; (b) kekacauan massal, pergolakan, pemberontakan, tindakan terorisme, pembajakan, embargo, sabotase, huru-hara atau demonstrasi; (c) bencana alam, ledakan, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, badai, tanah longsor atau bencana alam lainnya, kontaminasi radio-aktif atau radiasi ion, epidemi, karantina; atau wabah; dan (d) demonstrasi buruh atau tindakan industrial lainnya yang bukan merupakan demonstrasi buruh atauh tindakan industrial oleh para buruh PIHAK KEDUA atau Kontraktor yang (i) bukan merupakan bagian dari sengketa perburuhan nasional atau regional dan (ii) masih dalam kendali PIHAK KEDUA atau Kontraktor yang bersangkutan untuk menyelesaikannya; “Peristiwa Keadaan Kahar Politis” berarti salah satu dari Peristiwa-Peristiwa Keadaan Kahar berikut ini: (a)

suatu Peristiwa Tindakan atau Tiada Tindakan Pemerintah; atau

(b)

Perubahan Hukum; atau

(c)

Cidera Janji Penjamin.


25

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah” berarti setiap tindakan atau kegagalan untuk melakukan tindakan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap Instansi (termasuk setiap tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang berwenang dari setiap Instansi tersebut), yang mempengaruhi PIHAK KEDUA, Kontraktor atau Proyek, termasuk namun tidak terbatas: (a)

penolakan atas, atau keterlambatan dalam, pemberian Persetujuan apapun,

setelah

dilakukannya

dan

diusahakannya

pengajuan

permohonan atas Persetujuan tersebut secara benar oleh pihak yang mengajukan permohonan; (b)

berakhirnya

keberlakuan Persetujuan apapun yang telah diberikan,

namun gagal untuk diperpanjang kembali dengan ketentuan yang pada pokoknya sama; atau (c)

setiap keterlambatan dalam impor perlatan atau pasokan ke Indonesia yang mengakibatkan tindakan atau kegagalan untuk melakukan suatu tindakan oleh setiap Instansi.

“Perjanjian” berarti Perjanjian Jual Beli Air Minum Curah ini, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. “Perjanjian Jaminan dan Hak Regres” berarti perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penjamin atau Para Penjamin, PEMPROV JATIM, dan/atau PIHAK KEDUA, perjanjian mana memberikan penjaminan infrastruktur untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban PEMPROV JATIM berdasarkan


26

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Perjanjian Kerjasama, termasuk dukungan resmi atas jaminan tersebut untuk kepentingan Para Kreditur Proyek. “Perjanjian Kerjasama” berarti perjanjian kerjasama antara PEMPROV JATIM dengan PIHAK KEDUA Nomor [*] tanggal [*]untuk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Curah di Mata Air Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. “Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah” berarti perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PEMPROV JATIM dengan setiap Pemerintah Daerah, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing, yang mencantumkan

ketentuan-ketentuan

kerjasama

di

antara

mereka

sehubungan dengan Proyek. “Perjanjian Jual Beli Air Minum Curah PDAM” berarti perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PIHAK KESATU dan masing-masing PDAM, yang telah disetujui oleh Kepala Daerah masing-masing, untuk penjualan kembali dan pasokan memasok Air Minum Curah. “Perjanjian Pemegang Saham” berarti persetujuan tertulis yang dibuat oleh para Pemegang Saham Awal untuk membentuk dan memasukan Ekuitas ke dalam PIHAK KEDUA termasuk semua perjanjian terkait lainnya yang mungkin dibuat oleh dan antara mereka dari waktu ke waktu. “Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan” berarti kontrak dan semua dokumen lain yang mengatur tentang penyediaan pinjaman, fasilitas kredit, utang, surat utang, obligasi, letter of credit, penanggungan, hak jaminan, derivatif, dan instrumen lindung nilai bagi PIHAK KEDUA untuk membiayai atau melakukan Pembiayaan

Ulang

atas

Proyek,

termasuk

perubahan,

tambahan,


27

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] perpanjangan, pembaharuan, atau penggantian dari pembiayaan atau Pembiayaan Ulang tersebut. “Perjanjian Proyek” mencakup: (a)

Perjanjian ini;

(b)

Kontrak Penyedia Barang dan Jasa;

(c)

Kontrak Pengoperasian dan Pemeliharaan;

(d)

Perjanjian Pemegang Saham;

(e)

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan;

(f)

Perjanjian Kerjasama;

(g)

Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah;

(h)

Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Air Minum Curah PDAM;

(i)

Perjanjian Jaminan dan Hak Regres;

(j)

Jaminan PEMPROV JATIM;

(k)

Surat Dukungan Pemerintah;

(l)

Perjanjian Penampungan (Escrow); dan

(m)

Setiap perjanjian lainnya yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan Proyek yang mana oleh PIHAK KEDUA ditentukan sebagai Perjanjian Proyek melalui suatu pemberitahuan tertulis.

“Perolehan Pembiayaan” berarti tanggal berlakunya Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, dan tanggal diperbolehkannya PIHAK KEDUA melakukan


28

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] penarikan atau pencairan dana pinjaman pertama kali sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan. “Persetujuan”

berarti

persetujuan,

lisensi,

konsesi,

peraturan,

izin,

pengesampingan hak, pengecualian, otorisasi, atau persyaratan lain, termasuk perubahan, perpanjangan atau pembaharuan, yang diperlukan dari Instansi berdasarkan ketentuan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada Hak Guna Air dan AMDAL dan persetujuanpersetujuan lain yang disebutkan dalam Lampiran 4 (Persetujuan). “Perubahan Hukum” berarti salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini yang terjadi setelah Tanggal Penandatanganan yang berasal dari tindakan suatu Instansi: (a)

Perubahan atas atau pencabutan suatu Hukum Yang Berlaku;

(b)

Pemberlakuan atau diundangkannya suatu Hukum Yang Berlaku yang

baru; dan (c)

Perubahan pelaksanaan atau penafsiran suatu Hukum Yang Berlaku,

yang tidak dapat diduga secara wajar pada atau sebelum Tanggal Penandatanganan. “Pihak” berarti PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, sebagaimana berlaku. “PII” berarti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penjaminan infrastruktur. “Pinjaman Subordinasi Pemegang Saham” berarti hutang pokok PIHAK KEDUA kepada Pemegang Saham atau setiap Afiliasi dari Pemegang Saham, yang disubordinasikan terhadap setiap hutang atas uang yang


29

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] dipinjam oleh PIHAK KEDUA berdasarkan setiap Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan. “Praktek Kehati-hatian Umum” berarti, semua hal-hal yang diterapkan oleh PIHAK KEDUA, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama, penerapan standar-standar, praktek-praktek, metode-metode dan prosedur yang sesuai dengan semua Hukum Yang Berlaku, dan penyelenggaraan tingkat keterampilan, ketelitian, ketekunan, kehati-hatian dan peninjauan yang secara wajar dan umum yang harus dilakukan oleh suatu Subyek Hukum yang terampil dan berpengalaman dalam menjalankan kegiatan sejenis dalam keadaan yang serupa, secara global maupun regional termasuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar: (a) tersedianya

bahan-bahan,

sumber-sumber

dan

persediaan

yang

memadai untuk mencukupi kebutuhan Proyek dalam kondisi normal dan kondisi tidak normal yang dapat diantisipasi secara wajar; (b) para karyawan bagian operasional memiliki izin yang memadai (i) dapat diperkerjakan setiap saat, (ii) mempunyai pengalaman yang cukup dan terlatih untuk mengoperasikan Proyek secara tepat dan efisien dengan memperhatikan panduan dan instruksi produsen, dan (iii) mampu menangani keadaan-keadaan yang tidak normal; (c) terciptanya suatu tindakan pencegahan, pemeliharaan dan perbaikan baik yang bersifat berkalan atau tidak berkala (i) yang diselenggarakan dengan baik untuk memastikan pengoperasian yang dapat diandalkan dan aman untuk jangka panjang dengan memperhatikan rekomendasi dari produsen


30

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] dan (ii) yang diselenggarakan oleh para personel yang berpengetahuan, terlatih dan berpengalaman serta memiliki izin dan dengan menggunakan perlengkapan, peralatan dan prosedur yang tepat; (d) dilakukannya pemantauan dan pengujian yang layak untuk memastikan bahwa

Fasilitas

Baru

berfungsi

sebagaimana

dimaksudkan

dan

menjaminan bahwa peralatan akan berfungsi secara tepat baik dalam kondisi normal maupun tidak normal; dan (e) peralatan dioperasikan dengan cara-cara yang aman bagi para pekerja, masyarakat pada umumnya dan lingkungan sekitarnya. “Prosedur Operasional” berarti panduan dan prosedur operasional yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA sesuai Perjanjian Kerjasama. “Proyek” berarti pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian, percobaan fungsional, kepemilikan, pengoperasian, pengelolaan, pemeliharaan dan pengalihan Fasilitas Baru sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama. “Rencana Bisnis Peningkatan Distribusi PDAM” berarti rencana-rencana dari PDAM untuk ekspansi dan perbaikan jaringan distribusi mereka yang telah

disetujui

oleh

badan

pengatur

mereka

masing-masing

yang

memungkinkan mereka untuk menerima, mendistribusikan dan menjual Air Minum Curah kepada para Pelanggan. “Rupiah” atau “Rp.” berarti mata uang resmi Republik Indonesia.


31

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Sengketa” berarti ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, argumen atau konflik dalam bentuk apapun antara Para Pihak sehubungan dengan, yang timbul dari, atau terkait dengan Perjanjian ini. “Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran” berarti Sengketa terkait dengan hak untuk memberlakukan Pemberitahuan Pengakhiran sebagaimana diatur dalam Pasal 18.1(b) (iii). “Sistem PDAM” berarti aset-aset, fasilitas-fasilitas dan peralatan distribusi termasuk jaringan pipa, baik baru maupun yang telah ada, yang dimiliki dan dioperasikan

oleh

PDAM

yang

telah

atau

akan

digunakan

untuk

menghubungkan dan menyediakan air minum ke para Pelanggan dalam wilayah usaha mereka masing-masing.

1

“Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial” berarti suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang komperehensif untuk Proyek yang dibuat oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Hukum yang Berlaku. “Spesifikasi Desain dan Teknis” berarti spesifikasi-spesifikasi desain dan teknis dari Fasilitas yang ditentukan dalam Lampiran 2 (Spesifikasi Desain dan Teknis) yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dalam rangka desain, rekayasa, pengadaan dan konstruksi Proyek. “Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah” berarti standar-standar air minum dan spesifikasi-spesifikasi kualitas yang dijabarkan dalam Lampiran 7

1

Untuk diklarifikasi lebih lanjut


32

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah) Perjanjian ini sesuai dengan Hukum Yang Berlaku. “Subyek Hukum” berarti orang-perorangan, persekutuan perdata, kemitraan, perseroaan terbatas, perusahaan, badan hukum, perhimpunan, organisasi yang tidak berbadan hukum, atau badan, perangkat, kantor atau instansi pemerintah atau politik. “Surat Dukungan Pemerintah” berarti surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang menyetujui dan merinci ketentuan-ketentuan Dukungan Kelayakan Proyek. “Standar Akuntansi” berarti standar-standar akuntansi yang diterima secara umum yang berlaku dari waktu ke waktu di Indonesia (dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK). “Tahap Penyelesaian Proyek” berarti (i) Tanggal Efektif; (ii) Tanggal Dimulainya Konstruksi; dan (iii) Tanggal Operasional Komersial. “Tahun Kontrak” berarti periode selama 12 (duabelas) Bulan Tagihan secara terus menerus setelah Tanggal Operasional Komersial: (a)

dimulai saat tahun operasional pertama terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial dan berlangsung selama 12 (dua belas) Bulan Tagihan secara terus menerus (periode awal ini disebut Tahun Kontrak 1); dan

(b)

selanjutnya, tiap periode 12 (duabelas) Bulan Tagihan seterusnya (disebut sebagai Tahun Kontrak 2 dan seterusnya), dengan ketentuan Tahun Kontrak terakhir jatuh pada Tanggal Pengakhiran.


33

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Tanggal Jatuh Tempo” berarti 30 (tiga puluh) Hari setelah Hari diterimanya tagihan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 8.6. “Tanggal Efektif” berarti Hari dimana Perjanjian ini sepenuhnya berlaku dan mengikat bagi Para Pihak sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian ini. “Tanggal Operasional Komersial” berarti Hari setelah tanggal diterbitkannya suatu sertifikat penerimaan oleh PEMPROV JATIM kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama. “Tanggal Penandatanganan” berarti tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini. “Tanggal

Pengakhiran”

berarti

tanggal

berakhirnya

Perjanjian

ini

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.1 Perjanjian ini. “Tanggal Wajib Dimulainya Konstruksi” berarti saat dimana Tanggal Dimulainya Konstruksi seharusnya terjadi sebagaimana disebutkan dalam Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek atau tanggal setelahnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama. “Tanggal Wajib Operasional Komersial” berarti saat dimana Tanggal Operasional

Komersial

harus

terjadi

sesuai

dengan

Jadwal

Tahap

Penyelesaian Proyek atau tanggal setelahnya sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak dan PEMPROV JATIM berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama. “Target Tanggal Efektif” berarti tanggal sebagaimana dinyatakan dalam Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek sebagai Tanggal Efektif atau tanggal


34

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] setelahnya sebagaimana ditentukan oleh para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. “Tarif” berarti biaya atau upah, dinyatakan dalam Rupiah per meter kubik, yang harus dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk pasokan Air Minum Curah selama Bulan Tagihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8.1 dan Lampiran 9 (Tarif). “Titik-Titik Pasokan” berarti titik-titik yang dijabarkan dalam Lampiran 3 (Titik-Titik Interkoneksi dan Titik-Titik Pasokan) Perjanjian ini dimana Air Minum Curah dipasok ke PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur pemasokan yang ditentukan dalam Lampiran 13 (Standar dan Prosedur Operasional) Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian ini. “Titik-Titik Pengambilan” berarti titik-titik sumber air di Mata Air Umbulan dimana PIHAK KEDUA akan mengambil Air Baku untuk menghasilkan Air Minum Curah, yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1 (Lokasi Proyek) dan Lampiran 2 (Spesifikasi Desain dan Teknis). “Volume Air Baku Yang Disepakati” berarti Air Baku sejumlah 4.000 liter/detik yang diperoleh dari kolam mata air (head pond) sebesar 3.000 liter/detik dan tapak sebesar 1.000 liter/detik. “Volume Maksimum” berarti volume pembelian maksimum Air Minum Curah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 10 (Volume Pembelian). “Volume Minimum” berarti volume pembelian minimum Air Minum Curah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 10 (Volume Pembelian).


35

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] “Volume Non-Standar” berarti volume Air Minum Curah, dinyatakan dalam meter kubik per Hari, yang telah dipasok di Titik-Titik Pasokan yang tidak memenuhi Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah sesuai dengan prosedur pengujian dan pengukuran dalam Lampiran 7 (Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah). “Volume Pasokan” berarti volume Air Minum Curah, dinyatakan dalam meter kubik, yang secara aktual disediakan dan dipasok oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU di Titik-Titik Pasokan sesuai dengan Pasal 7.5(e) Perjanjian ini dan diukur secara tepat menurut prosedur yang diuraikan dalam Lampiran 8 (Prosedur Penghitungan dan Pengukuran) Perjanjian ini. “Volume Pesanan” berarti volume Air Minum Curah, dinyatakan dalam meter kubik per Hari, yang akan ditentukan dan dipesan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA untuk setiap Hari dalam setiap Bulan Tagihan menurut Pasal 7.5(a).

1.2

Aturan Penafsiran Dalam menafsirkan Perjanjian ini, kecuali konteksnya berbeda: (a)

Kecuali didefinisikan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama sebagaimana didefinisikan untuk istilah tersebut di dalam Perjanjian Kerjasama.

(b)

Bentuk jamak mencakup bentuk tunggal dan sebaliknya.

(c)

Kata-kata yang merujuk pada gender mencakup segala gender.


36

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (d)

Rujukan pada Ayat, Pasal dan Lampiran berarti Ayat, Pasal dan Lampiran dalam Perjanjian ini.

(e)

Kata “dari Perjanjian ini”, “dalam Perjanjian ini”, “berdasarkan Perjanjian ini” dan kata-kata serupa merujuk pada Perjanjian ini sebagai satu keutuhan.

(f)

Rujukan dalam Perjanjian ini pada undang-undang, hukum, ketetapan, peraturan atau lain-lain Hukum Yang Berlaku ditafsirkan sebagai rujukan pada undang-undang, hukum, ketetapan, peraturan atau lain-lain Hukum Yang Berlaku termasuk segala perubahannya.

(g)

Rujukan pada suatu Subyek Hukum, Pihak, atau entitas mencakup para penerus hak dan penerima pengalihannya yang sah. Rujukan pada Instansi mencakup badan atau otoritas pemerintah yang meneruskan wewenang dan fungsi otoritas tersebut.

(h)

Daftar isi dan judul Pasal dimaksudkan untuk kemudahan membaca dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi arti atau penafsiran ketentuan yang terkait.

(i)

Kata “mencakup” atau “termasuk” atau “seperti misalnya” harus dianggap diikuti dengan frasa “tanpa pembatasan” atau “tapi tidak terbatas pada” baik kata tersebut secara nyata diikuti oleh frasa atau kata-kata yang mengandung arti yang sama.

(j)

Rujukan pada “bulan” berarti bulan kalender.


37

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (k)

Pada saat menghitung jumlah Hari antara tanggal-tanggal atau dalam suatu periode, Hari pertama tidak turut dihitung tetapi Hari terakhir harus dihitung.

(l)

Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang boleh ditafsirkan untuk merugikan salah satu Pihak hanya karena alasan Pihak tersebut bertanggung jawab untuk penyusunan Perjanjian ini atau suatu ketentuan Perjanjian ini.

1.3

Ketidaksesuaian (a)

Untuk tujuan penafsiran, urutan prioritas dari dokumen-dokumen yang membentuk Perjanjian ini adalah sebagai berikut: (i) Pasal 1 hingga Pasal 21 Perjanjian ini; (ii) Lampiran 1 hingga Lampiran 18 Perjanjian ini.

(b)

Jika salah satu Pihak menemukan ambiguitas, ketidaksesuaian, atau ketidakcocokan antara ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan dokumen lain yang secara tegas dinyatakan dimasukkan ke dalam Perjanjian ini maka Pihak yang menemukan hal tersebut harus segera mengirimkan pemberitahuan ke Pihak lainnya dan apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan ketidakjelasan, perbedaan, atau inkonsistensi diantara mereka dalam waktu empatbelas (14) Hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan,

permasalahan

tersebut

seorang Ahli sesuai dengan Pasal 20.

akan

diserahkan

kepada


38


BAB II EFEKTIFITAS DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN PASAL 2 TANGGAL EFEKTIF

2.1

Persyaratan Pendahuluan untuk berlakunya Tanggal Efektif (a)

Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4, Perjanjian ini akan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak pada saat semua syaratsyarat yang disebutkan dalam Pasal 2.1 ini telah dipenuhi atau dikesampingkan oleh suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Para Pihak.

(b)

PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk memenuhi persyaratanpersyaratan pendahuluan sebagai berikut: (i)

Menyerahkan kepada PIHAK KESATU salinan sesuai asli dan lengkap dari Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Izin Perdagangan dan dokumen-dokumen pendirian lain PIHAK KEDUA (termasuk seluruh perubahannya) yang disertifikasi oleh wakil yang berwenang dari PIHAK KEDUA.

(ii)

Menyerahkan kepada PIHAK KESATU salinan sesuai asli keputusan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PIHAK KEDUA (sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar PIHAK KEDUA) yang menyetujui penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini.


39

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (iii)

Menyerahkan kepada PIHAK KESATU suatu pendapat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk untuk mewakili PIHAK KEDUA

mengenai

keabsahan

pendirian

dan

kecakapan

bertindak PIHAK KEDUA, serta keabsahan, keberlakuan dan dapat

dilaksanakannya

setiap

Perjanjian

Proyek

yang

ditandatangani PIHAK KEDUA dalam bentuk sebagaimana terdapat dalam Lampiran 14 (Bentuk Pendapat Hukum). (iv)

Para Kreditur Proyek telah mengeluarkan pernyataan tertulis dalam bentuk dan isi yang dapat diterima secara wajar oleh PIHAK KESATUyang menegaskan bahwa Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan telah berlaku penuh dan efektif, dan bahwa persyaratan yang disyaratkan untuk pencairan awal dari Hutang Senior telah dipenuhi atau dikesampingkan oleh Para Kreditur Proyek.

(v)

Menyerahkan

kepada

PIHAK

KESATU

semua

salinan

Persetujuan yang telah diperoleh dan berlaku penuh dan efektif sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran 4 (Persetujuan) yang harus didapatkan oleh PIHAK KEDUA pada Tanggal Efektif sehubungan

dengan

penandatanganan

dan

pelaksanaan

kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek dan trasanski yang diatur dalam Perjanjian ini. (vi)

Semua pernyataan dan jaminan PIHAK KEDUA yang tercantum dalam Perjanjian ini sudah secara material sesuai dan tepat sejak Tanggal Efektif yang mana dibuktikan oleh suatu


40

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] pernyataan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU . (vii)

Menyerahkan kepada PIHAK KESATU suatu pernyataan dari PIHAK KEDUA bahwa tidak ada Hukum Yang Berlaku yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah, yang menghambat atau melarang penandatanganan Perjanjian Proyek yang telah diundangkan, ditetapkan atau dilaksanakan oleh Instansi .

(viii) Semua Perjanjian Proyek telah ditandatangani oleh para pihak dalam

perjanjian-perjanjian

tersebut

dan

masing-masing

Perjanjian Proyek tersebut telah berlaku penuh dan efektif. (c)

PIHAK

KESATU

bertanggungjawab

untuk

memenuhi

syarat

pendahuluan di bawah ini: (i)

Mendapatkan

persetujuan

dari

PEMPROV

JATIM

atas

penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan salinan sesuai asli dari keputusan tersebut atau persetujuan lain telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA. (ii)

Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA suatu pendapat hukum dari kepala departemen hukum PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA

mengenai

kewenangan,

keabsahan,

dan

dapat

dilaksanakannya setiap Perjanjian Proyek yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dalam bentuk sebagaimana terdapat dalam Lampiran 14 (Bentuk Pendapat Hukum). (iii)

Menyerahkan

kepada

PIHAK

KEDUA

semua

salinan

Persetujuan yang harus didapatkan oleh PIHAK KESATU yang


41

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] telah diperoleh dan berlaku penuh dan efektif sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran 4 (Persetujuan) pada Tanggal Efektif sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek dan trasanski yang diatur dalam Perjanjian ini. (iv)

Semua pernyataan dan jaminan PIHAK KESATU yang tercantum dalam Perjanjian ini sudah secara material sesuai dan tepat sejak Tanggal Efektif yang mana dibuktikan oleh suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.

(v)

Semua Perjanjian Proyek dimana PIHAK KESATU merupakan pihak di dalamnya telah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dalam

perjanjian-perjanjian

tersebut

dan

masing-masing

Perjanjian Proyek tersebut telah berlaku penuh dan efektif. 2.2

Kewajiban Memenuhi Persyaratan Pendahuluan (a)

Para

Pihak

harus

secara

wajar

mengupayakan

agar

semua

persyaratan pendahuluan yang disebutkan dalam Pasal 2.1 dapat terpenuhi pada atau sebelum Target Tanggal Efektif. (b)

Pada saat suatu Pihak telah memenuhi satu dari persyaratanpersyaratan

tersebut,

Pihak

yang

bersangkutan

harus

segera

memberitahu Pihak lainnya mengenai hal tersebut dan memberikan salinan dari dokumen yang diwajibkan menurut Pasal 2.1. (c)

Jika diminta secara tertulis, salah satu Pihak dapat secara wajar membantu Pihak lainnya dalam memenuhi persyaratan pendahuluan


42

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] yang diwajibkan menurut Pasal 2.1. Permintaan tersebut harus disampaikan dalam waktu yang wajar dan harus menyebutkan jenis bantuan yang diperlukan. (d)

Meskipun terdapat bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.2.(c), Pihak yang mengajukan permintaan tetap wajib memenuhi persyaratan yang diimaksud dan bantuan yang diberikan oleh Pihak lainnya tidak boleh dianggap sebagai kesanggupan atau jaminan dari Pihak

lainnya

tersebut

bahwa

bantuannya

akan

efektif

atau

menjanjikan hasil yang diinginkan. (e)

Jika terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar dan menyebabkan terlambat dicapainya Tanggal Efektif, Para Pihak dan PEMPROV JATIM akan berunding dan menyetujui penyesuaian yang pantas hingga Target Tanggal Efektif, jika diperlukan. Para Pihak harus memperhitungkan

dampak

langsung

Peristiwa

Keadaan

Kahar

terhadap kemampuan salah satu Pihak untuk memenuhi persyaratan pendahuluan yang bersangkutan dan harus bekerjasama untuk menghindari

atau

meminimalisasi

keterlambatan

lain

dalam

pelaksanaan Proyek. Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak dan PEMPROV JATIM, Target Tanggal Efektif tidak dapat diperpanjang lebih dari periode seratus delapan puluh (180) Hari. 2.3

Kegagalan Mencapai Tanggal Efektif


43

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Pengakhiran Awal (Pengakhiran Perjanjian Sebelum Waktunya) karena Tidak Terjadinya Tanggal Efektif Jika setiap persyaratan untuk Tanggal Efektif sebagaimana dicantumkan pada Pasal 2.1 belum terpenuhi pada atau sebelum Target Tanggal Efektif, maka: (a)

Salah satu Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa pemenuhan persyaratan tersebut tidak dalam kuasa Pihak yang memberikan pemberitahuan tersebut; dan

(b)

Pada saat pemberian pemberitahuan pengakhiran berdasarkan Pasal 2.3. (a)(i), Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pengakhiran yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut dan, Para Pihak tidak lagi mempunyai: (i)

Kewajiban terhadap pihak lainnya; dan

(ii)

Hak atau kewajiban yang mengikat dan efektif berdasarkan Perjanjian ini.

2.4

Ketentuan Yang Berlaku Sejak Tanggal Penandatanganan Ketentuan-ketentuan

berikut

ini

berlaku

efektif

sejak

Penandatanganan dan terlepas dari terjadinya Tanggal Efektif: (a)

Pasal 1 (Definisi dan Penafsiran);

(b)

Pasal 2 (Tanggal Efektif);

(c)

Pasal 11 (Pernyataan dan Jaminan);

Tanggal


44


Pasal 12.1 (Perilaku Menyeluruh PIHAK KEDUA);

(e)

Pasal 12.3 (Kepatuhan dengan Hukum Yang Berlaku dan Persetujuan);

(f)

Pasal 12.6 (Jaminan Anti Korupsi)

(g)

Pasal 13 (Keadaan Kahar);

(h)

Pasal 15 (Ganti Rugi);

(i)

Pasal 16.1 (Tidak Ada Ganti Rugi Khusus)

(j)

Pasal 18.5 (Koordinasi Perjanjian-Perjanjian)

(k)

Pasal 19 (Pengalihan);

(l)

Pasal 20 (Penyelesaian Sengketa); dan

(m) Pasal 1 (Ketentuan-Ketentuan Umum).


45


PASAL 3 JANGKA WAKTU 3.1

Dimulai dan Berakhirnya Jangka Waktu Tunduk pada ketentuan Pasal 3.2, Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Penandatanganan dan berakhir pada saat terjadinya peristiwa di bawah ini, mana yang lebih dahulu terjadi: (a)

(b)

Berakhirnya periode kerjasama, yaitu 25 (dua puluh lima) Tahun terus menerus sejak Tanggal Operasional Komersial (“Periode Kerjasama”); atau, Pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan Pasal 2.3, 18.1, 18.4, atau 18.5.

(a) dan (b) selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pengakhiran”

3.2

Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku (a)

Sejak Tanggal Penandatanganan hingga Tanggal Efektif, ketentuanketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2.4 berlaku penuh dan efektif.

(b)

Sejak Tanggal Efektif hingga Tanggal Pengakhiran, semua ketentuan Perjanjian ini berlaku penuh dan efektif.


46


BAB IV PERSETUJUAN, AIR BAKU, DAN PEMBIAYAAN ULANG (REFINANCING)

PASAL 4 PERSETUJUAN DAN AIR BAKU 4.1

Persetujuan-Persetujuan PIHAK KEDUA, atas biayanya, harus memperoleh semua Persetujuan yang diperlukan untuk pengoperasian, pemeliharaan, kepemilikan Proyek serta penjualan Air Minum Curah kepada PIHAK KESATU , kecuali untuk Persetujuan-Persetujuan yang disyaratkan diperoleh oleh PEMPROV JATIM atau PIHAK KESATU sesuai dengan Lampiran 4 (Persetujuan).

4.2

Air Baku (a)

PIHAK KEDUA akan, dengan biayanya sendiri, memperoleh Hak Guna Air untuk Volume Air Baku Yang Disepakati.

(b)

PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab untuk melakukan pengambilan Air Baku dari Titik-Titik Pengambilan untuk diproses di Fasilitas Baru.

(c)

PIHAK KESATU tidak akan bertanggungjawab untuk pemasokan, kualitas, dan keberlangsungan Air Baku.

(d)

dalam waktu 24 jam sejak disadarinya bahwa Air Baku berada dibawah kisaran kualitas sebagaimana dinyatakan dalam Parameter Kualitas Air Baku, atau suatu periode lebih lama sebagaimana sewajarnya dibutuhkan untuk menyediakan hasil test pendukung, PIHAK KEDUA


47


(e)

Para Pihak akan menggunakan usaha-usaha yang secara wajar diperlukan untuk menyelesaikan isu-isu yang menyebabkan penurunan kualitas Air Baku dan untuk meminimalisasi dampak terhadap kualitas Air Minum Curah.

(f)

Setelah PEMPROV JATIM dan PIHAK KEDUA menyetujui prosedur pengumpulan data debit air sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, PIHAK KEDUA harus mulai melakukan pencatatan dan penganalisaan data tersebut dan harus memberikan salinan hasilnya ke PIHAK KESATU secara [bulanan].

4.3

Kewajiban Melekat PIHAK KESATU Tanpa mengecualikan setiap standar pelaksanaan spesifik lainnya atau kewajiban yang berlaku terhadapnya dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan cara sedemikian rupa guna memudahkan PIHAK KESATU untuk: (a)

Melaksanakan kewajiban melekatnya secara efektif dan efisien; dan

(b)

Mematuhi standar dan objektif sebagaimana diatur dalam Hukum Yang Berlaku.


48


49


PASAL 5 PEMBIAYAAN ULANG (REFINANCING) 5.1

Pembiayaan Ulang PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk melakukan Pembiayaan Ulang pada setiap saat dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA membagi 50% (lima puluh persen) dari Keuntungan Pembiayaan Ulang dengan PIHAK KESATU sesuai dengan Pasal 5.3(a). Untuk tujuan Pasal ini, Keuntungan Pembiayaan Ulang berarti Nilai Bersih dari penghematan yang timbul dari Pembiayaan Ulang, termasuk bunga dan upah yang harus dibayarkan kepada Para Kreditur Proyek, atas sisa jangka waktu dari Perjanjian setelah Pembiayaan Ulang, dengan ketentuan bahwa nilai bersih tersebut melibihi nol. Perhitungan nilai bersih tersebut akan menggunakan tarif diskon tingkat bunga atau angka hasil yang dapat diterapkan pada Hutang Senior baru segera setelah pembiayaan ulang, dengan ketentuan bahwa tingkat bunga atau angka hasil, tidak akan lebih dari tingkat bunga rata-rata yang telah diperhitungkan atau angka hasil dari Hutang Senior sebelum Pembiayaan Ulang

5.2

Pemberitahuan dan Hak Audit PIHAK KEDUA akan dengan segera memberikan kepada PIHAK KESATU seluruh rincian dari Pembiayaan Ulang yang dimohonkan, termasuk salinan dari model keuangan yang diusulkan terkait dengan Pembiayaan Ulang (jika ada) dan dasar asumsi yang digunakan dalam model keuangan. PIHAK


50

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] KESATU akan (sebelum, pada saat dan setiap saat setelah Pembiayaan Ulang) memiliki hak yang tidak terbatas untuk mengaudit setiap model keuangan dan dokumentasi (termasuk setiap komponen penghitungan dari Keuntungan Pembiayaan Ulang) yang digunakan sehubungan dengan Pembiayaan Ulang tersebut. 5.3

Pembagian Perolehan Pembiayaan Ulang (a)

PIHAK KESATU memiliki hak untuk memilih untuk menerima bagiannya atas Keuntungan Pembiayaan Ulang sebagai: (i)

Pembayaran tunggal yang dilakukan pada saat atau sekitar tanggal Pembiayaan Ulang;

(ii)

Pengurangan dalam Biaya Kapasitas atas sisa jangka waktu dari Periode Kerjasama; atau

(iii) (b)

Kombinasi dari kedua hal diatas.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan bernegosiasi dengan itikad baik untuk menyepakati dasar dan metode penghitungan Keuntungan Pembiayaan Ulang dan pembayaran bagian PIHAK KESATU atas Keuntungan Pembiayaan Ulang. Apabila Para Pihak gagal untuk menyepakati dasar dan metode penghitungan Keuntungan Pembiayaan Ulang atau pembayaran bagian PIHAK KESATU , sengketa akan dirujuk pada Ahli sesuai dengan Pasal 20.2.

(c)

Keuntungan Pembiayaan akan dihitung setelah memperhitungkan biaya professional yang wajar dan layak yang ditanggung setiap Pihak secara langsung sehubungan dengan Pembiayaan Ulang dan dengan dasar


51

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] bahwa semua biaya professional yang wajar dan layak yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU akan dibayarkan kepada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 28 (dua puluh delapan) Hari sejak berlakunya Pembiayaan Ulang.


52

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] BAB V PELAKSANAAN PASAL 6 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

6.1

Tanggung

Jawab

PIHAK

KEDUA

dalam

Pengoperasian

dan

Pemeliharaan PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian ini wajib senantiasa mengoperasikan dan memelihara Proyek sesuai dengan:

6.2

(a)

Indikator Kinerja Utama;

(b)

Prosedur Operasional;

(c)

Praktek Kehati-hatian Umum;

(d)

semua Hukum Yang Berlaku;

(e)

Lampiran 16 (Rencana Kepegawaian);

(f)

Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial;

(g)

Lampiran 17 (Persyaratan Lingkungan Hidup dan Sosial); dan

(h)

ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.

Kewajiban Pemeliharaan PIHAK KEDUA harus menyelenggarakan seluruh pemeliharaan terjadwal dan tidak terjadwal atas Fasilitas Baru termasuk pemeliharaan untuk pencegahan, pemeriksaan menyeluruh (overhauls), perbaikan dan penggantian komponenkomponen dan perlengkapan utama untuk memastikan bahwa Proyek,


53

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, dalam kondisi pengoperasian yang baik sesuai dengan Perjanjian ini. 6.3

Pemeliharaan Terjadwal 2 (a)

PIHAK

KEDUA

harus

menyelenggarakan

seluruh

pemeliharaan

terjadwal sesuai dengan Jadwal Pemeliharaan. (b)

Tidak lebih dari sembilan puluh (90) Hari sebelum Tanggal Wajib Operasional Komersial, PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK KESATU Jadwal Pemeliharaan yang direncanakan bagi Proyek untuk Tahun Kontrak pertama. Selanjutnya, PIHAK KEDUA akan menyerahkan Jadwal Pemeliharaan untuk setiap Tahun Kontrak berikutnya paling lambat empat puluh lima (45) Hari sebelum berakhirnya Tahun Kontrak berjalan.

(c)

Jadwal

Pemeliharaan

akan

dipersiapkan

dan

dikoordinasikan

semaksimal mungkin pada saat yang bersamaan dengan pemeliharaan terjadwal dari sistem PIHAK KESATU atau Sistem PDAM sehingga dapat meminimalisasi gangguan dalam pasokan Air Minum Curah. (d)

PIHAK KESATU dapat memberikan masukan atau meminta untuk dilakukan revisi atas Jadwal Pemeliharaan yang direncanakan dalam waktu tiga puluh (30) Hari sejak menerima jadwal tersebut. PIHAK KESATU akan memberitahu PIHAK KEDUA secara tertulis mengenai usulan perubahan atas Jadwal Pemeliharaan jika PIHAK KESATU

2

Untuk disesuaikan dengan masukan dari konsultan teknis


54

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] berpendapat bahwa jadwal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan Pasal 6.3 (c).


55


PASAL 7

PASOKAN AIR MINUM CURAH 7.1

Interkoneksi (a)

dimulai dari satu bulan sejak Tanggal Efektif dan berlanjut sampai pada Tanggal Operasional Komersial, PIHAK KEDUA akan menyediakan suatu

laporan

perkembangan

kepada konstruksi,

PIHAK termasuk

KESATU tanggal

yang estimasi

menjelaskan dimulainya

interkonesi dari Fasilitas Baru dengan fasilitas-fasilitas PIHAK KESATU dan PDAM. (b)

PIHAK KEDUA harus memberikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU 30 (tiga puluh) Hari sejak PIHAK KEDUA memulai interkoneksi Fasilitas Baru dengan fasilitas-fasilitas PIHAK KESATU atau PDAM dan akan segera memberitahukan kepada PIHAK KESATU atas segala perubahan atas tanggal ini.

7.2

Percobaan Fungsional Volume (a)

PIHAK KEDUA harus memberikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelumnya atas pelaksanaan percobaan fungsional dan pengujian atas Fasilitas Baru dan harus segera memberitahukan kepada PIHAK KESATU segala perubahan-perubahan atas jadwal pengujian dan percobaan fungsional.

(b)

PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk membuang Air Minum Curah yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA selama pengujian dan percobaan fungsional atas Fasilitas Baru. PIHAK KEDUA tidak akan (i) tunduk pada


56

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] segala denda sebagaimana diatur dalam Pasal 9.2 dan (ii) berhak atas pembayaran berdasarkan Pasal 8 selama pengujian dan percobaan fungsional. 7.3

Penjualan dan Pasokan Air Minum Curah Dimulai

sejak

Tanggal

Operasional

Komersial

dan

hingga

Tanggal

Pengakhiran, PIHAK KEDUA akan mengolah Air Baku menjadi Air Minum Curah, dan akan menjual serta memasok Air Minum Curah kepada PIHAK KESATU pada Titik-Titik Pasokan: (a)

dengan kualitas yang disyaratkan sesuai Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah;

(b)

dengan tingkat tekanan air yang ditentukan menurut Lampiran 13 (Standar dan Prosedur Operasional); dan

(c)

atau ketentuan lainnya sesuai dengan Perjanjian ini.


57

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] 7.4

Penerimaan dan Pembayaran (a)

PIHAK KESATU akan menerima dan membayar penyediaan dan pasokan Air Minum Curah sesuai dengan Pasal 8.

(b)

Jumlah Air Minum Curah yang dipasok bagi dan harus dibayar oleh PIHAK KESATU akan diukur sesuai dengan Lampiran 8 (Prosedur Penghitungan dan Pengukuran).

7.5

Volume Pesanan dan Pasokan 3 (a)

Volume Pesanan (i)

Selambat-lambatnya sepuluh (10) Hari sebelum setiap Bulan Tagihan, PIHAK KESATU akan mengusulkan dan memberitahu kepada PIHAK KEDUA mengenai Volume Pesanan untuk Bulan Tagihan yang bersangkutan.

(ii)

PIHAK KESATU akan memberikan Volume Pesanan dengan menggunakan

formulir

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran 11 (Formulir Pesanan). (iii)

Volume Pesanan untuk tiap Bulan Tagihan tidak boleh kurang dari Volume Minimum dan tidak boleh lebih dari Volume Maksimum untuk bulan tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran 10 (Volume Pembelian).

(b)

3

Penerimaan Pesanan

Akan disempurnakan setelah technical due diligence dari konsultan teknis selesai dilakukan


58

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (i)

PIHAK KEDUA menerima Volume Pesanan untuk tiap Bulan Tagihan apabila Volume Pesanan memenuhi persaratan yang disebutkan dalam Pasal 7.5(a)(iii).

(ii)

PIHAK KEDUA akan menyetujui Volume Pesanan dalam waktu lima (5) Hari sejak diterimanya formulir pesanan.

(c)

Volume yang melebihi Volume Maksimum Apabila

diminta

oleh

PIHAK

KESATU,

PIHAK

KEDUA

akan

mengupayakan secara wajar untuk memasok Air Minum Curah yang melebihi Volume Maksimum; dengan syarat bahwa pengiriman Air Minum Curah tersebut sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 6.1 dan setiap saat PIHAK KEDUA tidak dapat mengambil Air Baku dari Titik Pengambilan melebihi volume yang diperlukan untuk menjaga Debit Pemeliharaan. (d)

Hak atas Perbaikan (i)

sepanjang PIHAK KESATU membayar seluruh Volume Pesanan yang tidak diambil berdasarkan Pasal 7.5 (c), Volume Pesanan tersebut akan disebut sebagai Volume Perbaikan.

(ii)

dalam segala Bulan Tagihan ketika PIHAK KESATU telah memesan Jumlah Minimum, PIHAK KESATU berhak untuk menentukan Volume Pesanannya sesuai dengan Pasal 7.5 (a), atau seluruh bagian dari Volume Pesanan sebagai Volume Perbaikan; dengan ketentuan bahwa jumlah Volume Pesanan tidak melebihi Volume Maksimum.


59

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (iii)

Sesuai dengan Pasal 7.5 (d)(ii), PIHAK KESATU berhak untuk mengambil Volume Perbaikan tanpa biaya. 4

(iv)

Apabila pada akhir Periode Kerjasama PIHAK KESATU gagal untuk melaksanakan haknya untuk memperbaiki volume Air Minum Curah sesuai dengan Pasal 7.5(d) ini, maka hak untuk memperbaiki volume Air Minum Curah dalam volume yang sesuai akan berakhir dan PIHAK KESATU akan kehilangan haknya sehubungan dengan hal tersebut.

(e)

4

Volume Pasokan

Pengurangan harga biasanya harus dibayarkan. Selanjutnya biasanya terdapat batas waktu untuk melaksanakan hak perbaikan.


60


Dengan tetap harus mematuhi Volume Pesanan dan prosedur penyerahan yang dijelaskan dalam Pasal 7.4 ini, PIHAK KEDUA akan memasok Air Minum Curah secara harian bagi PIHAK KESATU di Titik-Titik Pasokan.

(ii)

Volume Pasokan akan diukur sesuai dengan cara-cara yang ditentukan

dalam

Lampiran 8

(Prosedur

Penghitungan

dan

Pengukuran). 7.6

Hak Kepemilikan dan Risiko Kehilangan Hak kepemilikan dan segala risiko kehilangan berkenaan dengan Air Minum Curah akan beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU di Titik-Titik Pasokan.

7.7

Kualitas Air Minum Curah (a)

PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa seluruh Air Minum Curah yang dipasok bagi PIHAK KESATU akan secara tepat memenuhi Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah.

(b)

PIHAK KESATU memiliki hak untuk menolak Air Minum Curah yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah dan PIHAK KEDUA akan, atas biayanya sendiri, membuang Air Minum Curah tersebut.


61

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (c)

PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab untuk kualitas Air Minum Curah (termasuk rasa, warna atau bau biologis, fisik, kimiawinya) di luar TitikTitik Pasokan. 5

7.8

Penjualan Lebih Lanjut ke PDAM dan Pihak Ketiga (a)

PIHAK KEDUA mengakui bahwa PIHAK KESATU dapat menjual lebih lanjut Air Minum Curah tersebut kepada PDAM sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Air Minum Curah PDAM.

(b)

PIHAK KESATU dapat pula menjual lebih lanjut Air Minum Curah ke pihak ketiga selain PDAM.

5

Untuk diklarifikasi lebih lanjut mengenai definisi Titik-Titik Pasokan


62


PASAL 8 Tarif dan Pembayaran 8.1

Pasokan sejak Tanggal Operasional Komersial Sejak Tanggal Operasional Komersial hingga Tanggal Pengakhiran, PIHAK KEDUA harus menyediakan kepada PIHAK KESATU , dan PIHAK KESATU harus membeli dari PIHAK KEDUA, Volume Pasokan Air Minum Curah dan Kapasitas Yang Dapat Diandalkan dari Fasilitas Baru yang dihitung sesuai dengan Butir 1.1 Lampiran 9 (Tarif).

8.2

Penyesuaian Tarif Tarif akan disesuaikan setiap tahun sesuai dengan penghitungan dan prosedur yang dijelaskan dalam Butir 2.3 dan 3.2 Lampiran 9 (Tarif). 6

8.3

Kredit Pembelian untuk Pasokan Berlebih Jika jumlah Volume Pasokan dalam suatu Bulan Tagihan melebihi jumlah Volume Pesanan untuk Bulan Tagihan yang sama (“Kelebihan Volume Pasokan”), maka: (a)

PIHAK KESATU

dapat, namun tidak diwajibkan untuk, mengambil

seluruh atau setiap bagian dari Kelebihan Volume Pasokan untuk Bulan Tagihan; dan

6

Untuk didiskusikan lebih lanjut mengenai penyesuaian tarif


63

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (b)

Sejauh PIHAK KEDUA menyediakan dan PIHAK KESATU mengambil Kelebihan Volume Pasokan untuk setiap Bulan Tagihan, maka Kelebihan Volume Pasokan akan dikurangi dari dan dikreditkan untuk kewajiban

pembelian

di

kemudian

hari

dari

PIHAK

KESATU

berdasarkan Pasal 7.4 (a)(iii). Untuk tujuan ini, PIHAK KESATU dapat memesan, atas pilihannya sendiri, Jumlah Minimum untuk Bulan (bulan) Tagihan selanjutnya 7 dikurangi Kelebihan Volume Pasokan untuk Bulan Tagihan yang berlaku. 8.4

Pembayaran Selama Masa Penggantian Kedudukan (a)

dalam hal PEMPROV JATIM telah melaksanakan hak penggantian kedudukannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama dan alasan dari pelaksanaan hak penggantian kedudukan tersebut tidak diakibatkan oleh suatu tindakan atau cidera janji PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan terus melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas Biaya Kapasitas Tetap (dikurangi biaya penghematan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA) selama periode pelaksanaan penggantian kedudukan oleh PEMPROV JATIM.

(b)

dalam hal PEMPROV JATIM telah melaksanakan hak penggantian kedudukannya sesuai dengan Pasal 16 dari Perjanjian Kerjasama dan alasan

dari

pelaksanaan

hak

penggantian

kedudukan

tersebut

diakibatkan oleh suatu tindakan atau cidera janji PIHAK KEDUA, PIHAK

7

Biasanya terdapat batas waktu untuk melaksanakan hak ini.


64

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] KEDUA tidak berhak atas penerimaan pembayaran Tarif dari PIHAK KESATU selama masa pelaksanaan hak-hak menggantikan oleh PEMPROV JATIM tersebut. 8.5

Tagihan Pada akhir tiap Bulan Tagihan, PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan kepada PIHAK KESATU dalam bentuk yang tercantum dalam Lampiran 12 (Bentuk Tagihan) yang menyebutkan pembayaran bulanan yang harus dibayarkan untuk Bulan Tagihan tersebut dihitung sesuai dengan Pasal 8 dan Lampiran 9 (Tarif) Perjanjian ini.

8.6

Tanggal Jatuh Tempo PIHAK KESATU akan membayar jumlah yang tertera pada tagihan dalam jangka waktu tiga puluh (30) Hari setelah Hari dimana diterimanya tagihan tersebut oleh PIHAK KESATU atau jika tanggal tersebut bukan merupakan Hari Kerja, maka pada Hari Kerja berikutnya (“Tanggal Jatuh Tempo”).

8.7

Cara Pembayaran Semua jumlah yang harus dibayar oleh PIHAK KESATU

berdasarkan

Perjanjian ini harus dilakukan dengan cara pembayaran sebagai berikut: (a)

dalam mata uang Rupiah;

(b)

dananya harus dapat diterima pada hari yang sama;

(c)

ditujukan ke rekening bank yang diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA atau Para Kreditur Proyek dan dibuka di bank yang mempunyai kantor di Surabaya, Indonesia; dan


65


tidak lebih dari pukul 12:00 siang waktu Indonesia Bagian Barat pada Tanggal Jatuh Tempo.

8.8

Pajak Segala pajak yang timbul sebagai akibat dari jual beli Air Minum Curah ini, termasuk namun tidak terbatas pada pajak penjualan, cukai, pajak penghasilan, atau pajak pertambahan nilai (PPN), jika ada, akan dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku. Pajak harus disebutkan terpisah dalam tagihan.

8.9

Tiada perjumpaan utang atau set-off Seluruh pembayaran yang harus dilakukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian ini harus bebas dan bersih serta tanpa pengurangan apapun untuk atau dengan tujuan memperjumpakan utang (set-off), menagih balik, Pajak, atau lainnya, kecuali untuk perjumpaan utang yang disebutkan secara tegas yang diperbolehkan menurut Perjanjian ini atau pengurangan-pengurangan yang diwajibkan atau diperbolehkan menurut Hukum Yang Berlaku.

8.10

Keterlambatan Pembayaran Seluruh jumlah yang harus dibayar oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini akan dikenakan bunga sebesar Bunga Keterlambatan Pembayaran terhitung sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo hingga diterimanya pembayaran tersebut secara penuh.


66


Jumlah Yang Diperselisihkan (a)

Jika PIHAK KESATU berpendapat terdapat perselisihan atas suatu bagian dari tagihan: (i)

baik PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat menyerahkan sengketa tersebut untuk dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 20 dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pembayaran tagihan tersebut;

(ii)

selama

proses

penyelesaian

perselisihan

atau

perolehan

kesepakatan diantara Para Pihak sesuai dengan Pasal 20, PIHAK KESATU akan membayar: (A)

sejumlah

yang

sama

dengan

bagian

yang

tidak

diperselisihkan dari tagihan tersebut kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan Pasal 8.7; dan (B)

sejumlah yang diperselisihkan sehubungan dengan Pasal 8.11 (a) dengan dasar sebagai berikut: 1)

pembacaan sistem pengukuran adalah sesuai dengan Lampiran 8 (Prosedur Penghitungan dan Pengukuran); dan

2)

Tarif yang dimaksud adalah yang disepakati untuk menjadi efektif pada Bulan Tagihan atau, jika tidak ada kesepakatan, tarif yang berlaku untuk Bulan Tagihan sebelumnya.


67


PIHAK KESATU akan membayar setiap jumlah yang diperselisihkan sesuai dengan Pasal 8.11.(a) ke dalam rekening yang mendapatkan bunga yang terpisah atas nama PIHAK KEDUA.

(c)

Setelah tercapainya kesepakatan di antara Para Pihak sebagaimana dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau pada saat diterimanya salinan resmi dari penentuan ahli atau putusan arbitrase berdasarkan Pasal 20, PIHAK KEDUA harus memastikan bahwa jumlah yang diperselisihkan (bersama dengan bunga yang ada) akan diberikan kepada Pihak yang dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari jumlah yang diperselisihkan tersebut.

(d)

Setiap dan seluruh biaya administratif dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pengelolaan dari rekening tersebut akan ditanggung oleh Pihak yang tidak dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari jumlah yang diperselisihkan tersebut.


68

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] PASAL 9 GANTI RUGI MATERIAL 9.1

Jaminan Operasional (a)

Pada atau sebelum Tanggal Operasional Komersial, PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK KESATU suatu Jaminan Operasional sejumlah IDR 46,000,000,000, dan tunduk pada Pasal 9.1 (b), yang sah dan berlaku secara penuh sampai sebelum terjadinya: (i)

Berakhirnya Periode Kerjasama; dan

(ii)

30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal yang ditetapkan di dalam pemberitahuan pengakhiran sesuai dengan Pasal 17.1 (b).

(b)

dalam hal Jaminan Operasional telah berakhir masa berlakunya pada tanggal yang lebih awal dari persyaratan keberlakuannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9.1 (a), PIHAK KEDUA akan mengusahakan diperpanjangnya,

diperbaharuinya,

atau

digantikannya

Jaminan

Operasional, selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua puluh satu (21) Hari sebelum tanggal berakhirnya Jaminan Operasional tersebut. Dalam hal terjadinya kelalaian oleh PIHAK KEDUA untuk memperoleh perpanjangan, pembaharuan, atau penggantianJaminan Operasional, PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan Jaminan Operasional dalam jumlah penuh dan menjadikan uangnya sebagai jaminan sampai pada saat PIHAK KEDUA memberikan alternatif jaminan kepada PIHAK KESATU dalam bentuk yang disetujui PIHAK KESATU.


69


Dalam hal Jaminan Operasional ditarik oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA harus, sesegera mungkin dan dalam setiap hal tidak akan lebih dari [*] Hari setelah PIHAK KESATU melakukan penarikan, menambah Jaminan

Operasional

hingga

mencapai

nilai

penuh

Jaminan

Operasional. 9.2

Pelaksanaan Ganti Rugi Material (a)

Kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9.2(e), sejak dan setelah Tanggal Operasional Komersial, PIHAK KEDUA harus membayar ganti rugi material yang dapat dinilai kepada PIHAK KESATU , apabila: (i)

PIHAK KEDUA lalai untuk memasok Air Minum Curah sesuai dengan Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah selama Bulan Tagihan; dan/atau

(ii) (b)

terjadi Kekurangan Pasokan selama Bulan Tagihan.

Ganti rugi material yang dimaksud dalam Pasal 9.2 (a) akan dihitung sesuai dengan Butir 4 Lampiran 9 (Tarif).

(c)

PIHAK KEDUA harus segera memberitahukan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA menganggap atau menemukan bahwa PIHAK KEDUA telah memasok Volume Non-Standar.

(d)

Kecuali

hak

berdasarkan

PIHAK Pasal

KESATU 18.1

untuk

dan/atau

mengakhiri

untuk

Perjanjian

memperoleh

ini

Jaminan

Operasional sesuai dengan Pasal 9.3(a), pembayaran ganti rugi material sesuai dengan Pasal 9.2 (a) merupakan upaya pemulihan PIHAK KESATU atas kelalaian PIHAK KEDUA untuk menyerahkan Air Minum


70

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Curah sesuai dengan Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah selama Bulan Tagihan atau apabila ada Kekurangan Pasokan selama Bulan Tagihan. (e)

PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi material yang dapat dinilai sesuai Pasal 9.2(a) apabila dan sepanjang keadaan tersebut berdasarkan Pasal 9.2(a) secara langsung berhubungan dengan: (i)

terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar Politis;

(ii)

Peristiwa Cidera Janji PEMPROV JATIM; atau

(iii) Peristiwa Cidera Janji PIHAK KESATU. 9.3

Pembayaran Ganti Rugi Material Suatu pembayaran atas ganti rugi material sesuai dengan Pasal 9.2 (a) akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam jangka waktu tiga puluh (30) Hari setelah bukti tanda terima dari PIHAK KEDUA atas pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU dengan menyebutkan jumlah ganti rugi material yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila PIHAK KEDUA gagal untuk melakukan pembayaran atas ganti rugi material yang jatuh tempo, PIHAK KESATU berhak atas pembayaran dengan: (i)

mengurangi, atau memperjumpakan utang (set-off) dengan pembayaran yang jatuh tempo kepada PIHAK KEDUA dan/atau;

(ii)

mengajukan permintaan berdasarkan Jaminan Operasional.


71


PASAL 10 PERSYARATAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

10.1

Pemantauan Kinerja PIHAK KEDUA PIHAK KESATU berhak melakukan inspeksi, memeriksa, menguji dan memantau kinerja Proyek dan PIHAK KEDUA atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sejak Tanggal Efektif hingga Tanggal Pengakhiran. Tujuan utama dari pemantauan tersebut adalah untuk menentukan apakah Proyek telah dirancang, dikonstruksi, diuji, dicoba fungsinya, dioperasikan dan dipelihara sesuai dengan Perjanjian ini.

10.2

Inspeksi (a)

PIHAK KEDUA akan mengizinkan PIHAK KESATU , para wakilnya yang resmi, dan Konsultan Pengawas untuk melakukan inspeksi selama jam kerja normal setelah diberikan pemberitahuan yang wajar kepada PIHAK KEDUA. Inspeksi tersebut akan dilakukan dengan dihadiri wakil resmi dari PIHAK KEDUA. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan hak-haknya untuk pemantauan berdasarkan Pasal ini akan sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KESATU.

(b)

Para Pihak akan mengupayakan sebaik mungkin untuk meminimalisasi gangguan apapun terhadap konstruksi atau operasi Fasilitas Baru atau pasokan Air Minum Curah selama dilakukan inspeksi.

(c)

PIHAK KEDUA akan memberikan akses bebas dan memadai bagi PIHAK KESATU atau para perwakilannya untuk bertemu dengan para


72


(i)

memberikan bantuan dan menyediakan perlengkapan atau bahan-bahan yang diminta secara wajar dalam rangka inspeksi; dan

(ii)

tidak menghalangi akses untuk bertemu dengan staf atau memasuki

bagian

Fasilitas

Baru

selama

diselenggarakan

inspeksi. (d)

Jika dimungkinkan, PIHAK KEDUA akan segera memperbaiki segala kekurangan

yang

ditemukan

oleh

PIHAK

KESATU

atau

para

perwakilannya selama diselenggarakan inspeksi. 10.3

Hak untuk Mengaudit dan Mendapatkan Laporan PIHAK KEDUA (a)

PIHAK KESATU atau para perwakilannya, atas biaya PIHAK KESATU , selama jam kerja normal dapat melakukan audit atas pembukuan, catatan dan data-data PIHAK KEDUA menyangkut meteran, penagihan dan pembayaran tagihan, setoran dana pemeliharaan, klaim-klaim ganti rugi,

pembayaran-pembayaran

pengakhiran

kontrak,

penggantian-

penggantian biaya, dan ongkos-ongkos lain yang ditujukan ke PIHAK KESATU sesuai dengan Perjanjian ini. (b)

Semua pembukuan, catatan dan data PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam Pasal 10.3(a) harus disimpan dan dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk periode waktu sekurang-kurangnya selama enam puluh (60) bulan


73


(c)

Sebelum dilakukan pembuangan atau penghancuran pembukuan, catatan atau data, PIHAK KEDUA akan mengirimkan ke PIHAK KESATU suatu pemberitahuan yang menyatakan maksud PIHAK KEDUA untuk membuang catatan-catatan tersebut. Dalam waktu sepeuluh (10) Hari sejak diterimanya pemberitahuan, PIHAK KESATU , atas pilihan dan biayanya, dapat mengambil penguasaan atas pembukuan, catatan atau data tersebut untuk disimpan daripada dihancurkan oleh PIHAK KEDUA.

(d)

Dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah tiap akhir bulan, PIHAK KEDUA akan menyusun dan menyerahkan ke PIHAK KESATU suatu laporan bulanan mengenai pengoperasian oleh PIHAK KEDUA, termasuk mengenai produksi/penyimpanan Air Minum Curah, transmisi, skema kerugian, tekanan air, kualitas air, penutupan pengoperasian, dan hal-hal lain yang dianggap relevan oleh PIHAK KEDUA atau yang mungkin diminta oleh PIHAK KESATU menyangkut Proyek atau Perjanjian ini.

10.4

Penyangkalan Dalam melaksanakan hak untuk memantau atau melakukan audit atas kinerja PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya terhadap Proyek, PIHAK KESATU tidak memberikan jaminan atau pernyataan apapun mengenai keamanan, kehandalan dan ketepatan teknik dari Fasilitas Baru maupun ketepatan dan kebenaran atas pembukuan, catatan atau data-data PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak boleh dalam keadaan apapun menyatakan


74

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] kepada pihak manapun bahwa PIHAK KESATU bertanggung jawab atas halhal tersebut sebagai akibat pemantauan, pengkajian, audit atau inspeksi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU sejalan dengan Pasal 10 ini. 10.5

Tim Pemantau PIHAK KESATU, atas biayanya sendiri, dapat membentuk suatu tim pengelolaan dan pemantauan Proyek sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, yang akan bertanggung jawab untuk: (a)

pemantauan, pengawasan, koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan secara penuh atas Proyek pada tiap tahapan menurut ketentuan Perjanjian ini;

(b)

menilai kepatuhan PIHAK KEDUA atas pelaksanaan kewajibankewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

(c)

menerima dan mengkaji semua laporan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA;

(d)

menyediakan laporan mengenai status Proyek dan kinerja PIHAK KEDUA termasuk penilaian atas faktor-faktor risiko utama terhadap Proyek dan indikator-indikatornya untuk menentukan sejauh mana faktor-faktor risiko tersebut dapat mempengaruhi Proyek dan bagaimana faktor-faktor risiko tersebut dapat diatasi.

10.6

Laporan Keuangan (a)

PIHAK KEDUA wajib mematuhi Standar Akuntansi dan mengelola pembukuan yang baik dan memproduksi dan menerbitkan catatan-


75

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] catatan keuangan sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, termasuk tanpa pembatasan pada Undang-Undang No. 8 tahun 1997 mengenai Dokumen-dokumen Perusahaan tanggal 24 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 121/MPP/Kep/2002 mengenai Ketentuan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan tanggal 25 Februari 2002 termasuk segala perubahan dan tambahannya. (b)

Tahun Fiskal PIHAK KEDUA harus memiliki tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tiap tahun.

(c)

Laporan Keuangan Kuartalan PIHAK KEDUA harus menyusun laporan keuangan kuartalan yang tidak diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten.

Laporan-laporan

keuangan

kuartalan

tersebut

harus

ditandatangani oleh direktur PIHAK KEDUA yang berwenang dan harus diserahkan ke PIHAK KESATU dalam jangka waktu tiga puluh (30) Hari setelah berakhirnya setiap kuartal. (d)

Audit dan Laporan Keuangan Tahunan Pada setiap akhir tahun fiskal, PIHAK KEDUA harus menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan tahunan tersebut harus dikaji dan diaudit oleh Auditor eksternal. PIHAK KEDUA harus melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tahunan yang diaudit tidak dikualifikasikan oleh Auditor.


76


Kepatuhan Terhadap Hukum Yang Berlaku PIHAK KEDUA harus mematuhi semua kewajiban pelaporan yang ditentukan menurut Hukum Yang Berlaku yang mengatur kegiatannya sebagai pemasok atau penjual air minum curah dan sebagai pengembang sistem penyediaan air minum di Indonesia.


77

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] BAB VI PERNYATAAN DAN JAMINAN, SERTA JANJI PIHAK KEDUA PASAL 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa sejak Tanggal Penandatanganan dan pada Tanggal Efektif: 11.1

Keberadaan dan Wewenang Korporasi (a)

Pihaknya merupakan suatu perusahaan atau suatu badan hukum lainnya yang didirikan secara sah dan dikelola, dan dalam bentuk yang sesuai, berdasarkan hukum Indonesia.

(b)

Pihaknya memiliki kapasitas korporasi dan wewenang hukum untuk melaksanakan kegiatan usahanya, untuk memiliki harta kekayaannya, untuk

menandatangani

dan

menyerahkan

Perjanjian

ini,

dan

melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian ini. 11.2

Tidak Bertentangan Dengan Hukum Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihaknya tidak bertentangan dengan Hukum Yang Berlaku manapun yang harus dipatuhinya.

11.3

Kewenangan

Yang

Sah;

Tidak

Bertentangan

Dengan

Perjanjian-

Perjanjian Lain (a)

Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini telah disetujui oleh semua persyaratan korporasi yang diwajibkan, dan tidak memerlukan


78

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] izin atau persetujuan lain apapun dari dewan pengatur, pengawas, pejabat, pemegang saham, atau pihak ketiga lain manapun, selain dari para pihak yang telah memberikan persetujuannya tersebut. (b)

Penandatanganan dan pelaksanaan oleh Pihaknya tidak akan bertentangan dengan anggaran dasar atau dokumen pendiriannya atau perjanjian-perjanjian atau instrumen lain yang ditandatanganinya sebagai suatu pihak di dalamnya, atau yang berlaku mengikat harta kekayaannya, dan juga tidak akan bertentangan dengan hukum, putusan, perintah, ketetapan pengadilan, putusan sela yang berlaku pada waktu itu yang harus dipatuhinya.

11.4

Keabsahan dan Dapat Dilaksanakannya Perjanjian Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat, dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

11.5

Persetujuan Yang Berlaku Segala Persetujuan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini telah didapat dan berlaku penuh dan efektif, kecuali untuk Persetujuan-Persetujuan yang disebutkan dalam Lampiran 4 (Persetujuan) yang akan didapatkannya di kemudian hari.

11.6

Tiada Litigasi Tidak ada gugatan, kasus-kasus arbitrase, investigasi atau proses hukum yang tertunda di hadapan pengadilan apapun, atau sesuai dengan pengetahuan terbaiknya, yang diancamkan terhadapnya atau mempengaruhi


79

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Pihak tersebut yang dapat secara wajar diduga akan merugikan secara material atas kemampuannya untuk secara tepat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau yang dapat mempengaruhi keabsahannya, keberlakuan atau dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, kecuali telah diberitahukan sebelumnya secara tertulis oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya. 11.7

Pernyataan dan Jaminan yang Berkesinambungan Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan dalam Pasal 11 ini dianggap diulangi oleh setiap Pihak pada tanggal 31 Desember setiap Tahun Kontrak. Setiap Pihak harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya jika ada pernyataan atau jaminan yang diberikan berdasarkan Pasal 11 ini yang tidak lagi benar secara material.


80

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] PASAL 12 JANJI PIHAK KEDUA

12.1

Perilaku Menyeluruh PIHAK KEDUA Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus bertindak secara profesional, tekun dan tepat waktu, dengan ketepatan efisiensi dan ekonomi dan dengan tingkat keterampilan, ketekunan, perhatian,

kehati-hatian dan kesiagaan yang harus diterapkan oleh

pengembang dan operator yang terampil dan berpengalaman dalam sistem penyediaan air minum curah serupa dengan Proyek berdasarkan keadaan regional atau global yang sama atau serupa. 12.2

Kendali atas Karyawan dan Kontraktor (a)

PIHAK

KEDUA

harus

melaksanakan

pengendalian

penuh

atas

karyawannya, Kontraktor dan subkontraktornya serta mewajibkan mereka untuk mematuhi Perjanjian ini, semua Hukum Yang Berlaku dan kebijakan-kebijakan PIHAK KEDUA yang relevan. (b)

PIHAK KEDUA juga harus mewajibkan para karyawannya, Kontraktor dan subkontraktornya untuk menerapkan standar-standar terbaik profesionalisme dan kode etik.

(c)

Sepanjang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, PIHAK KEDUA akan memutuskan hubungan kerja atau mendisiplinkan setiap karyawannya, Kontraktor atau subkontraktornya yang tidak mematuhi standar-standar tersebut dan akan segera melakukan tindakan yang tepat atas biayanya sendiri untuk memperbaiki pelanggaran yang ada.


81

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] 12.3 Kepatuhan terhadap Hukum Yang Berlaku dan Persetujuan PIHAK KEDUA akan mematuhi semua Hukum Yang Berlaku termasuk segala Persetujuan, yang harus dipertahankan agar tetap berlaku penuh dan efektif selama jangka waktu Perjanjian ini. 12.4

Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial PIHAK KEDUA akan membuat dan memelihara suatu Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial yang komprehensif untuk Projek sesuai dengan Lampiran 17 (Persyaratan Lingkungan Hidup dan Sosial) dan semua Hukum Yang Berlaku.

12.5

Tidak Diperbolehkan Mengadakan Bisnis Lain PIHAK KEDUA tidak boleh: (a)

terlibat dalam kegiatan bisnis atau komersial lain kecuali jika diperlukan dalam rangka memenuhi kewajibannya atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya dimana PIHAK KEDUA merupakan pihak di dalamnya;

(b)

mengadakan merger, konsolidasi, atau penggabungan usaha dengan Subyek Hukum lain; atau

(c)

menjual seluruh atau sebagian besar harta kekayaannya kecuali jika diwajibkan oleh Para Kreditur Proyek dalam rangka eksekusi hak-hak jaminan yang diciptakan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Pasal 19.1(b).


82


Jaminan Anti Korupsi (a)

PIHAK KEDUA menjamin bahwa baik PIHAK KEDUA atau para perwakilannya tidak pernah menawarkan kepada pejabat, petugas atau karyawan Instansi manapun suatu imbalan atau komisi bagi pemberian kontrak atau persetujuan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA atau para perwakilannya juga tidak pernah menerapkan atau menggunakan praktek-praktek korupsi atau pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan atau menawarkan Perjanjian ini dengan imbalan atau komisi apapun.

(b)

PIHAK KEDUA tidak akan mensubkontrakan seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini kepada pejabat, petugas atau karyawan sipil PEMPROV JATIM atau PIHAK KESATU atau kepada Pihak-Pihak yang diketahui oleh PIHAK KEDUA mempunyai hubungan darah atau kekeluargaan dengan pejabat, petugas atau karyawan sipil tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemberian kontrak Perjanjian ini atau dalam pelaksanaan Proyek.

(c)

Jika ada imbalan atau komisi yang dibayarkan kepada pejabat sipil atau Pihak swasta, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahu PIHAK KESATU mengenai nama orang tersebut dan jumlah yang dibayarnya.

(d)

Pelanggaran atas jaminan-jaminan dalam Pasal 12.6 ini merupakan dasar yang cukup bagi pencabutan atau pembatalan Perjanjian ini dan pengurangan

sebesar

imbalan

atau

komisi

yang

dibayar

dari

pembayaran yang harus diserahkan ke PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mengurangi hak untuk mengajukan kasus perdata


83


84


BAB VII PERISTIWA KEADAAN KAHAR [DAN PERUBAHAN HUKUM]

PASAL 13 PERISTIWA KEADAAN KAHAR

13.1

Pemberitahuan Keadaan Kahar Jika terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang meminta toleransi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, tidak kurang dari sepuluh (10) Hari sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar tersebut dan menguraikan: (a)

tanggal terjadi dan perkiraan durasi keberlangsungan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut;

(b)

sifat dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut; dan

(c)

upaya-upaya perbaikan yang diusulkan oleh Pihak yang terkena dampak untuk menghindari atau mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk memperingan dampak dan pengaruh termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal 13 ini.


85

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Jika Pihak tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud, maka Pihak tersebut tidak berhak untuk memberlakukan Pasal 13 ini untuk mentolerir keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban. 13.2

Tindakan untuk Mengurangi Dampak (a)

Para Pihak harus melakukan segala upaya yang wajar untuk mencegah, menghindari, mengatasi dan mengurangi hingga dampak merugikan terkecil dalam suatu Peristiwa Keadaan Kahar.

(b)

Setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar, Para Pihak harus segera memulai kembali pada waktunya seluruh pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini.

13.3

Akibat Keadaan Kahar (a)

Keterlambatan Pelaksanaan Kewajiban Yang Ditoleransi Jika suatu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara tepat waktu karena suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak tersebut akan ditolerir dari pelaksanaan kewajibannya dan tidak dianggap cidera janji, dengan ketentuan bahwa: (i)

Pemberitahuan yang wajib diberikan menurut Pasal 13.1 di atas telah dikirimkan.

(ii)

Pihak yang terkena dampak melakukan segala upaya dengan tekun dan berkesinambungan untuk mengatasi akibat-akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar.

(iii) Pihak yang terkena dampak tersebut tidak berhak untuk menunda pelaksanaan atau ditolerir atas keterlambatan pelaksanaan


86

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] kewajiban untuk lingkup yang lebih luas atau jangka waktu yang lebih lama daripada yang ditimbulkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar atau keterlambatan yang benar-benar secara nyata terjadi dari Peristiwa Keadaan Kahar, namun tidak boleh ada anggapan bahwa Pihak yang terkena dampak tersebut akan berhak atas, atau hanya akan diberikan perpanjangan waktu 1 Hari untuk setiap

1

Hari

keterlambatan

yang

setara

dengan

lama

berlangsungnya Peristiwa Keadaan Kahar. (iv) Tidak ada Pihak yang dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini semata-mata karena ada peningkatan biaya atau akibat keuangan negatif lainnya seandainya kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan. (v)

PIHAK KESATU tidak dapat menikmati manfaat dari Pasal 13 ini apabila terjadi Peristiwa-peristiwa Keadaan Kahar Politis.

(b)

Keterlambatan Yang Tidak Ditolerir Ketentuan-ketentuan dari Pasal 13 ini tidak mentolerir: (i)

Keterlambatan pembayaran uang;

(ii)

Keterlambatan pelaksanaan oleh PIHAK KEDUA karena tindakan atau kecerobohan dari Kontraktornya kecuali sepanjang hal tersebut diakibatkan secara langsung dari setiap kejadian sehubungan

dengan

pelaksanaan

kewajiban

Kontraktor

berdasarkan suatu perjanjian yang akan merupakan suatu Peristiwa

Keadaan

Kahar

seandainya

merupakan pihak dalam Perjanjian ini;

Kontraktor

tersebut


87

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (iii) Keterlambatan

pelaksanaan

oleh

PIHAK

KEDUA

karena

kegagalannya untuk menunjuk Kontraktor atau subkontraktor yang berkualifikasi atau untuk mempekerjakan staff atau tenaga kerja yang mencukupi; (iv) Keterlambatan-keterlambatan yang disebabkan keterlambatan penyerahan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Pemerintah; (v)

Keterlambatan-keterlambatan yang disebabkan keadaan cuaca, keadaan laut atau darat yang dapat secara wajar diperkirakan, diduga atau diramalkan;

(vi) Kerusakan mekanis atau elektrikal atau tidak berfungsinya perlengkapan, mesin, atau pabrik yang dimiliki atau dioperasikan oleh PIHAK KEDUA atau kontraktor atau subkontraktornya yang dikarenakan

cara

pengoperasian

atau

pemeliharaan

perlengkapan, mesin atau pabrik tersebut; (vii) Gangguan atas pasokan listrik Proyek kecuali disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar yang mempengaruhi PIHAK KEDUA; atau (viii) Pasokan Air Minum Curah dengan kualitas di bawah Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah. (c)

Keadaan Kahar Politis Setelah Tanggal Operasional Komersial (i)

Jika Peristiwa Keadaan Kahar Politis terjadi dalam suatu Bulan Tagihan setelah Tanggal Operasional Komersial, PIHAK KESATU harus membayar kepada PIHAK KEDUA:


88

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (A)

Biaya Kapasitas Tetap, Biaya O&M Tetap dan Energi Tetap berdasarkan Kapasitas Yang Dapat Diandalkan dari Fasilitas Baru; dan

(B)

Biaya Variabel Pengoperasian dan Pemeliharaan (Variable O&M Charge) dan [Pembayaran Energi (Energy Payment)] sepanjang Air Minum Curah dipasok pada Titik Pasokan,

sesuai dengan ketentuan Lampiran 9 (Tarif). (d)

Keadaan Kahar Non-Politis setelah Tanggal Operasional Komersial PIHAK KEDUA berhak atas perpanjangan waktu 1 Hari untuk setiap 1 Hari keterlambatan pada Periode Kerjasama dimana PIHAK KEDUA tidak mampu untuk memasok Air Minum Curah kepada PIHAK KESATU karena alasan Keadaan Kahar Non-Politis; namun dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tidak berhak atas perpanjangan sehubungan

dengan

periode

dimana

PIHAK

KEDUA

berhak

mendapatkan hasil asuransi gangguan usaha yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama. 13.4

Dampak Dari Peristiwa Keadaan Kahar Yang Tidak Diasuransikan Apabila terjadi Peristiwa Keadaan Kahar yang menyebabkan kerusakan material atas Fasilitas, dan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut (i) merupakan jenis Peristiwa Keadaan Kahar yang normalnya tidak diasuransikan oleh badan yang bergerak dalam aktivitas yang pada pokoknya serupa dengan aktivitas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, tidak disyaratkan untuk diasuransikan sesuai dengan Praktek Kehati-hatian Umum, dan dalam faktanya tidak telah diasuransikan oleh PIHAK KEDUA atau (ii) tidak dapat


89

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] diasuransikan oleh PIHAK KEDUA sebelum waktu terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar, maka: (a) kedua belah Pihak harus mengadakan negosiasi dengan itikad baik untuk

menyepakati

solusi

yang

dapat

diterima

mengenai

keberlangsungan operasional Fasilitas atau mengenai penyesuaian Tarif, dan PIHAK KEDUA harus menggunakan upaya terbaik untuk memperoleh

pendanaan

untuk

menyelesaikan

atau

memperbaiki

Fasilitas; dan (b) selama periode tersebut, PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk memperbaiki

Fasilitas

dan

kegagalan

untuk

menyelesaikan,

memperbaiki atau mengoperasikan Fasilitas bukan merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA. (c) Apabila Para Pihak tidak mencapai solusi yang dapat diterima dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar, atau waktu lainnya yang disepakati bersama, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 18.6. 13.5

Perbaikan setelah Peristiwa Keadaan Kahar Non-Politis (a)

Apabila Fasilitas atau bagian daripadanya rusak sebagai akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar Non-Politis (selain dari yang berasal dari Peristiwa Keadaan Kahar dan dalam keadaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13.4) dan PIHAK KEDUA gagal untuk memperbaiki operasional Fasilitas Baru dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar Non-Politis tersebut, maka


90

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] PIHAK KEDUA harus mempersiapkan dan menyerahkan Laporan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Pasal 13.5(f). (b)

Apabila Para Pihak menyimpulkan bahwa Fasilitas Baru dapat diperbaiki

sehingga

PIHAK

KEDUA

dapat

melanjutkan

untuk

memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus melaksanakan Perbaikan sesuai dengan Jadwal Perbaikan yang dimuat di dalam Laporan. Biaya dari Perbaikan akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan tidak ada kompensasi khusus yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA. (c)

Apabila Para Pihak menyimpulkan bahwa Fasilitas Baru dapat diperbaiki

sehingga

PIHAK

KEDUA

dapat

melanjutkan

untuk

memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini namun PIHAK KESATU tidak setuju dengan Jadwal Perbaikan yang dimuat di dalam Laporan, maka PIHAK KESATU akan memberitahu PIHAK KEDUA dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak penerimaan Laporan dan akan mengusulkan alternatif Jadwal Perbaikan dalam Laporan tersebut. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU akan mencoba dengan itikad baik untuk menyepakati revisi Jadwal Perbaikan. Apabila PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak sepakat mengenai revisi Jadwal Perbaikan dalam waktu 15 (lima belas) Hari setelah pemberitahuan, maka setiap Pihak dapat mengajukan hal tersebut kepada Ahli sesuai dengan Pasal 20.2 untuk menentukan Jadwal Perbaikan yang sesuai. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang telah disebutkan, PIHAK KEDUA memiliki

pilihan

untuk

melaksanakan

Perbaikan

sementara


91

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] permasalahan Jadwal Perbaikan sedang diselesaikan, namun dengan tunduk pada syarat terpenuhinya setiap persyaratan atau ketentuan dari badan yang memberikan pembiayaan untuk Perbaikan (termasuk setiap perusahaan asuransi yang membayar klaim kepada PIHAK KEDUA). (d)

Apabila Para Pihak menyimpulkan bahwa Fasilitas Baru tidak dapat diperbaiki

sehingga

PIHAK

KEDUA

dapat

melanjutkan

untuk

memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dalam hal tersebut PIHAK KEDUA tidak berhak atas setiap kompensasi sesuai dengan Pasal 18.4 (b). (e)

Tanpa mengesampingkan salah satu ketentuan dari Pasal 13.5 ini yang berbeda, PIHAK KEDUA tidak diwajibkan berdasarkan Perjanjian ini untuk melaksanakan Perbaikan kecuali dan hingga PIHAK KEDUA telah menerima seluruh Persetujuan yang diperlukan. PIHAK KEDUA harus

menggunakan

usaha

yang

terbaik

untuk

mendapatkan

Persetujuan tersebut sesegera mungkin. Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu karena alasan apapun selain dari kesalahannya sendiri untuk mendapatkan Persetujuan tersebut dalam periode waktu yang wajar yang tidak melebihi 6 (enam) bulan setelah tanggal PIHAK KEDUA diwajibkan untuk melaksanakan Perbaikan, meskipun PIHAK KEDUA telah melakukan usaha yang terbaik, maka baik PIHAK KEDUA atau PIHAK KESATU memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan

Pasal

18.4

(b).

Atas

pengakhiran

yang

dikarenakan


92

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk memperoleh Persetujuan, PIHAK KEDUA berhak atas Harga Pembelian sesuai dengan Pasal 15.7 dan ketentuan Perjanjian Kerjasama. (f)

Ketika disyaratkan oleh Pasal 13.5(a), PIHAK KEDUA harus mulai mempersiapkan laporan penilaian (“Laporan”) dalam waktu 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan bahwa diperlukan adanya Laporan, dan menyerahkan salinan Laporan tersebut kepada PIHAK KESATU dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelahnya. Laporan harus memuat hal-hal berikut ini, dalam rincian yang mungkin diberikan dan disertai dengan dokumen pendukung yang wajar: (i)

uraian mengenai Peristiwa Keadaan kahar Non-Politis dan kerusakan atas, dan/atau dampak atau pengaruh lainnya terhadap, Fasilitas Baru;

(ii)

perkiraan dalam itikad baik mengenai waktu yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk memperbaiki Fasilitas Baru (sebanyak mungkin yang dapat dilakukan) ke keadaan semula sebelum terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar Non-Politis;

(iii)

usulan Jadwal Perbaikan;

(iv) pernyataan dan penjelasan dalam itikad baik mengenai apakah perbaikan atau perubahan Fasilitas atau penambahan modal yang diperlukan memungkinkan untuk dilakukan secara teknis dan layak dari pertimbangan keuangan; dan (v)

sertifikat dan laporan dari penasehat keuangan dan penasehat teknis, sebagaimana sesuai atau sebagaimana secara wajar


93

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] diminta oleh PIHAK KESATU , sebagai pendukung atas hal-hal yang berlaku yang dirujuk dalam Pasal 13.5(f) ini. (g)

Dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak penyerahan Laporan kepada PIHAK KESATU atau waktu lainnya sebagaimana dapat disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan bertemu untuk mendiskusikan Laporan dan tindakan(tindakan) lainnya yang harus dilakukan. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan Laporan oleh PIHAK KESATU , PIHAK KEDUA harus segera menyediakan tambahan informasi keuangan dan informasi yang terkait sehubungan dengan Laporan dan hal-hal yang diuraikan dalam Laporan sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh PIHAK KESATU .

(h) dalam menentukan apakah Fasilitas Baru dapat atau tidak dapat diperbaiki

untuk

tujuan

Pasal

13.5

ini,

Para

Pihak

harus

mempertimbangkan sifat dan tingkat kerusakan dan kerugian Fasilitas Baru dan bukan kecukupan hasil asuransi atau bentuk pembiayaan lainnya. (i)

Setiap Sengketa berdasarkan Pasal 13.5 antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus diajukan kepada Ahli untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 20.2 dalam waktu 20 (dua puluh) Hari setelah penyerahan permintaan tertulis untuk pengajuan kepada Ahli tersebut oleh Pihak manapun dalam Sengketa.


PASAL 14 PERUBAHAN HUKUM [Pasal ini sengaja dikosongkan]

94


95

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] BAB VIII GANTI RUGI DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB PASAL 15 GANTI RUGI

15.1

Ganti Rugi oleh PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA akan memberikan ganti rugi, membela dan menanggung kerugian PIHAK KESATU, para pejabat, karyawan, perwakilan, Afiliasi, agen, kontraktor atau subkontraktor (“Para Pihak dari PIHAK KESATU”) dan penasehatnya dari dan terhadap segala Klaim yang diajukan terhadap atau diderita oleh Para Pihak dari PIHAK KESATU oleh pihak ketiga manapun sebagai akibat dari: (a)

Hilang atau rusaknya harta kekayaan atau kematian atau luka yang diderita pihak ketiga (kecuali klaim kompensasi pekerja) yang timbul dari kelalaian atau kecerobohan Para Pihak dari PIHAK KEDUA yang timbul dari atau dalam cara yang terkait dengan pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini;

(b)

Kegagalan PIHAK KEDUA untuk mematuhi Hukum Yang Berlaku dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

(c)

Kegagalan PIHAK KEDUA untuk mematuhi pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminannya yang disebutkan dalam Pasal 11 dari Perjanjian ini;

(d)

Pasokan Air Minum Curah tidak sepenuhnya memenuhi Spesifikasi Kualitas Air Minum Curah; atau


96

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (e)

Kegagalan PIHAK KEDUA untuk mematuhi janji-janji yang diberikannya dalam Pasal 12.

PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi bagi PIHAK KESATU sepanjang jika kerugian, kerusakan, cidera atau kematian disebabkan oleh kelalaian, kesalahan atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh Para Pihak dari PIHAK KESATU atau timbul sebagai akibat langsung dari tindakan Para Pihak dari PIHAK KEDUA berdasarkan instruksi khusus dari Para Pihak dari PIHAK KESATU. 15.2

Ganti Rugi oleh PIHAK KESATU PIHAK KESATU akan memberi ganti rugi, membela, dan menanggung kerugian PIHAK KEDUA, para pemegang sahamnya, direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, Afiliasi, agen, kontraktor, atau subkontraktor (“Para Pihak dari PIHAK KEDUA”) dari dan terhadap segala Klaim yang diajukan terhadap Para Pihak dari PIHAK KEDUA oleh pihak ketiga manapun sebagai akibat dari: (a)

untuk hilang atau rusaknya harta kekayaan atau kematian atau cidera yang diderita oleh orang (kecuali klaim kompensasi pekerja) yang timbul dari kelalaian atau kecerobohan Para Pihak dari PIHAK KESATU yang diakibatkan atau dalam cara yang terkait dengan pelaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

(b)

Kegagalan PIHAK KESATU untuk patuh pada setiap Hukum yang Berlaku terkait dengan pelaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau


97


Kegagalan PIHAK KESATU untuk patuh pada pernyataan dan jaminan berdasarkan Pasal 11 Perjanjian ini.

PIHAK KESATU tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian Para Pihak dari PIHAK KEDUA sepanjang kerugian, kerusakan, cidera atau kematian disebabkan karena kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran PIHAK KEDUA atas Perjanjian ini atau timbul sebagai akibat langsung dari tindakan Para Pihak dari PIHAK KEDUA yang didasarkan atas instruksi spesifik dari Para Pihak dari PIHAK KESATU. 15.3

Prosedur Ganti Rugi (a)

Pemberitahuan Mengenai Klaim Jika suatu Pihak menyadari adanya suatu peristiwa atau keadaan yang merupakan atau mungkin menimbulkan suatu Klaim dimana Pihak tersebut berhak untuk menerima penggantian kerugian berdasarkan Pasal 15, Pihak tersebut harus segera memberitahukannya kepada Pihak lainnya mengenai peristiwa atau keadaan tersebut. Namun, kegagalan untuk memberikan pemberitahuan pada waktunya tidak menghapus atau mengurangi kewajiban memberi ganti rugi Pihak yang harus memberikannya kepada Pihak lainnya kecuali sepanjang kerugian tambahan yang diderita akibat kegagalan Pihak tersebut menyampaikan pemberitahuan yang dimaksud.

(b)

Pembelaan terhadap Klaim (i)

Setiap Pihak memiliki hak, namun bukan kewajiban, untuk menguji, membela dan memperkarakan (dan untuk mendapatkan penasehat hukum atas pilihannya sehubungan dengan perkara


98

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] tersebut) setiap Klaim, tindakan, gugatan atau proses hukum oleh pihak ketiga yang dituduh atau dinyatakan berlawanan dengan Pihak tersebut yang timbul dari setiap hal dimana Pihak tersebut berhak untuk mendapatkan ganti kerugian berdasarkan Perjanjian ini, dan biaya serta pengeluaran yang wajar dari hal tersebut akan tunduk pada ganti rugi; dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengganti rugi berhak, atas pilihannya sendiri, untuk mengambil alih dan mengendalikan pembelaan atas klaim, tindakan, gugatan atau proses hukum atas pengeluarannya dan melalui penasehat hukum

yang

dipilihnya

jika

Pihaknya

(i)

memberikan

pemberitahuan mengenai maksudnya untuk melakukan hal tersebut kepada Pihak yang digantirugi, (ii) mengakui secara tertulis kewajibannya untuk mengganti rugi Pihak tersebut sepanjang diatur berdasarkan Pasal ini, dan (iii) mengganti pengeluaran Pihak tersebut untuk biaya dan pengeluaran yang wajar

yang

sebelumnya

ditimbulkan

olehnya

sebelum

penyampaian pembelaan oleh Pihak yang mengganti rugi. (ii)

Tidak ada satupun Pihak yang akan menyelesaikan atau mengkompromikan setiap klaim, tindakan, gugatan atau proses hukum dimana Pihak tersebut berhak untuk diganti kerugiannya oleh Pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya.

(c)

Pembayaran Klaim Seluruh pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 15 ini harus dibayarkan

kepada Pihak yang mendapatkan ganti rugi dalam waktu


99

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] tiga puluh (30) Hari

setelah Pihak yang harus memberikan ganti

rugi menerima pemberitahuan atas

pembayaran yang dilakukan

oleh Pihak yang mendapatkan ganti rugi untuk tersebut.

melunasi

Klaim


100


PASAL 16 BATASAN TANGGUNG JAWAB 16.1

Tidak ada Ganti Rugi Khusus Tidak ada Pihak yang harus saling bertanggung jawab untuk hal-hal berikut ini sebagai akibat dari dilakukannya kontrak, perbuatan melawan hukum, kelalaian, jaminan, tanggung jawab mutlak, pelanggaran kewajiban menurut hukum, atau lainnya: (a) Ganti rugi khusus, ganti rugi tidak langsung, ganti rugi moral atau ganti rugi tidak terbatas; (b) kerugian, biaya atau pengeluaran tidak langsung; atau (c) hilangnya keuntungan yang nyata atau yang diharapkan, hilangnya kesempatan (termasuk kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga), hilangnya kegunaan atau hasil. Bagaimanapun juga, hal ini tidak membatasi ganti rugi dan pembayaran pengakhiran yang secara tegas diatur dalam Perjanjian ini, sesuai dengan Pasal 9.

16.2

Ganti Rugi (a)

Batasan Tanggung Jawab Untuk Ganti Rugi Total tanggung jawab yang dapat dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA untuk ganti rugi sesuai dengan Pasal 9.2 adalah sebesar IDR[

(b)

Kewajaran Jumlah Ganti Rugi Para Pihak setuju dan menerima bahwa:

].


101


Kerugian atau ganti rugi kepada PIHAK KESATU sejak terjadinya peristiwa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9.1 adalah tidak dapat dipastikan dan sulit untuk diperkirakan atau ditetapkan secara akurat.

(ii)

Ganti rugi yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA menurut Pasal 9.2 terkait dengan jumlah kompensasi yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

(iii)

Ganti rugi yang diatur dalam Perjanjian ini mencerminkan perkiraan wajar dari Para Pihak atas besarnya kompensasi yang layak yang harus dibayar sebagai akibat kerugian yang diperkirakan yang timbul dari terjadinya peristiwa-peristiwa yang ditetapkan dalam Pasal 9.2.


102

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] BAB IX PERISTIWA CIDERA JANJI, PENGAKHIRAN PERJANJIAN, DAN PENGALIHAN PASAL 17 PERISTIWA CIDERA JANJI

17.1

Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan suatu Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA: (a)

Kegagalan yang disengaja dan tidak dapat ditolerir dari PIHAK KEDUA untuk mengoperasikan Proyek, apabila dapat dioperasikan, atau menghasilkan atau memasok Air Minum Curah sesuai dengan Perjanjian ini setelah Tanggal Operasional Komersial selama lebih dari 7 (tujuh) Hari terus menerus dalam suatu Tahun Kontrak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU dan PEMPROV JATIM.

(b)

Segala kekurangan di antara Volume Wajib dan Volume Air Minum Curah Yang Dipasok untuk bulan yang relevan, melebihi Sembilan persen (9%) dari Volume Wajib untuk bulan yang relevan. 8

(c)

Jumlah ganti rugi yang dihitung sesuai dengan Pasal 9.2 melebihi batas tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing Pasal 16.2.

8

Akan disesuaikan dengan hasil pengembangan dari Key Performance Indicator


103


PIHAK KEDUA telah cidera janji dalam pembayaran (yang tidak diperselisihkan) berdasarkan Perjanjian ini ketika jatuh tempo dan harus dibayarkan dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa cidera janji dalam hal pembayaran telah terjadi dan meminta pemulihan daripadanya.

(e)

Terjadinya setiap dari kejadian berikut ini: (i) diambilnya suatu keputusan untuk kepailitan, insolvensi, pembubaran, likuidasi, atau proses hukum yang serupa terkait dengan PIHAK KEDUA; (ii) penunjukan wali amanat, likuidator, custodian, pengurus sementara atau jabatan serupa dalam proses hukum yang disebutkan dalam angka (i), penunjukan mana belum ditetapkan atau berlangsung dalam 60 (enam puluh) Hari sejak penunjukannya; atau (iii) penetapan perintah pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas pembubaran

perusahaan atau menyatakan PIHAK

KEDUA pailit atau insolven, perintah mana belum ditetapkan atau berlangsung dalam 60 (enam puluh) Hari; (f)

Suatu pernyataan atau jaminan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 11 (Pernyataan dan Jaminan) ternyata tidak benar secara material dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

(g)

PIHAK

KEDUA

melanggar

berdasarkan Pasal 12.6.

jaminan-jaminan

yang

diberikannya


104

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (h)

PIHAK

KEDUA

mengalihkan

atau

memindahkan

hak-hak

atau

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali hak dan kewajiban yang boleh dialihkan dan dipindahkan menurut Pasal 19.1(b). (i)

Pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atas setiap dari kewajibannya yang penting berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk di dalam Pasal 17.1(a) sampai 17.1 (h) inklusif) yang belum dipulihkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut telah terjadi, mengidentifikasi pelanggaran yang dimaksud dana rincian yang sewajarnya dan meminta pemulihan daripadanya.

17.2

Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji PIHAK KESATU Salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan suatu Peristiwa Cidera Janji PIHAK KESATU : (a)

PIHAK KESATU cidera janji dalam pembayaran yang jumlahnya melebihi IDR9,000,000,000 yang telah jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, dan jumlah tersebut tidak dipersengketakan, dan yang tidak dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang menyatakan bahwa cidera janji pembayaran telah terjadi dan meminta pemulihan daripadanya.

(b)

Suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh PIHAK KESATU berdasarkan Pasal 11 ternyata tidak benar secara material dan


105

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. (c)

Pelanggaran oleh PIHAK KESATU atas setiap dari kewajibannya yang penting berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk dalam Pasal 17.2(a) dan 17.2 (b), yang tidak dipulihkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa suatu pelanggaran telah terjadi, mengidenitifikasi pelanggaran yang dimaksud dalam ricnin yang wajar dan meminta untuk pemulihan daripadanya.

17.3

Pembebasan dari Peristiwa Cidera Janji Tidak ada peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 17.1 atau 17.2 yang merupakan Peristiwa Cidera Janji apabila hal tersebut timbul dari: (a)

Peristiwa Keadaan Kahar;

(b)

pelanggaran oleh Pihak lainnya atas kewajibannya dalam Perjanjian ini;

(c)

Terkait dengan Cidera Janji PIHAK KEDUA, suatu pelanggaran oleh PEMPROV JATIM terhadap kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama, suatu

pelanggaran

oleh

PEMPROV

JATIM

terhadap

Jaminan

PEMPROV JATIM; atau (d)

Terkait dengan Cidera Janji PIHAK KESATU , suatu pelanggaran oleh PIHAK KEDUA terhadap kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama.


106


PASAL 18 PENGAKHIRAN

18.1

Pengakhiran Karena Peristiwa Cidera Janji (a)

Prosedur Pemberitahuan Cidera Janji Apabila terjadi Peristiwa Cidera Janji, maka: (i) Pihak yang tidak melakukan cidera janji dapat memberikan suatu pemberitahuan cidera janji (Pemberitahuan Cidera Janji) kepada Pihak yang melakukan cidera janji dengan menyebutkan: (A)

Peristiwa Cidera Janji yang terjadi;

(B)

tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki Peristiwa Cidera Janji, apabila masih dimungkinkan; dan

(C)

tanggal pada saat mana Pihak yang tidak melakukan cidera janji bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian, tanggal tersebut tidak boleh kurang dari tiga puluh (30) Hari sejak penerimaaan Pemberitahuan Cidera Janji.

(ii) PIHAK KEDUA akan mengirimkan kepada IIGF, Kementerian Keuangan dan PEMPROV JATIM, salinan dari Pemberitahuan Cidera Janji yang diberikan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Pasal 18.1(a)(i). (iii) PIHAK KESATU akan mengirimkan kepada IIGF, Kementerian Keuangan, PEMPROV JATIM dan Para Kreditur Proyek salinan


107

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] dari Pemberitahuan Cidera Janji yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 18.1(a)(i). (iv) Pihak yang melakukan cidera janji memiliki 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima Pemberitahuan Cidera Janji untuk memperbaiki atau memulihkan cidera janji. (v) Jika Peristiwa Cidera Janji yang mengakibatkan diterbitkannya Pemberitahuan Cidera Janji tidak diperbaiki setelah lewatnya periode yang ditetapkan dalam Pasal 18.1(a)(ii), maka Pihak yang melakukan cidera janji harus menyerahkan kepada Pihak yang tidak melakukan cidera janji suatu rencana perbaikan dalam 30 (tiga puluh) Hari sejak penerimaan Pemberitahuan Cidera Janji (atau suatu waktu yang lebih lama sebagaimana dapat disetujui oleh Pihak yang tidak melakukan cidera janji), merinci upaya pemulihan yang rencananya akan dilakukan oleh Pihak yang melakukan cidera janji dan rincian program pemulihan Peristiwa Cidera Janji yang mengakibatkan diterbitkannya Pemberitahuan Cidera Janji. (vi) Rencana perbaikan harus disetujui secara tertulis oleh Pihak yang tidak melakukan cidera janji, persetujuan mana tidak boleh ditolak tanpa alasan yang wajar. (vii) Dalam hal bahwa: (A) Pihak yang melakukan cidera janji gagal untuk menyampaikan rencana perbaikan kepada Pihak yang tidak melakukan cidera


108

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] janji dalam waktu yang ditetapkan dalam Pasal 18.1(a)(v) atau gagal untuk menerapkan rencana perbaikan dengan cermat; (B) Rencana perbaikan yang disampaikan tidak dapat dilaksanakan secara wajar untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji yang relevan dalam periode 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal penerimaan

rencana

perbaikan

oleh

Pihak

yang

tidak

melakukan cidera janji; atau

(C) Tanpa mengesampingkan pelaksanaan yang cermat oleh Pihak yang melakukan cidera janji dalam menerapkan rencana perbaikan, Pihak tersebut telah gagal untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji yang terkait dalam periode 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal persetujuan rencana perbaikan sesuai dengan Pasal 18.1(a)(vi), maka, Pihak yang tidak melakukan cidera janji dapat menerbitkan Pemberitahuan Pengakhiran sesuai dengan Pasal 18.1(b). (b)

Prosedur Pemberitahuan Pengakhiran Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji dan keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 18.1(a)(vii), prosedur berikut ini akan berlaku: (i)

Pihak yang tidak melakukan cidera janji dapat memberikan pemberitahuan (“Pemberitahuan Pengakhiran”) kepada Pihak yang melakukan cidera janji, menyebutkan secara rinci Perisitiwa Cidera Janji yang mengakibatkan diterbitkannya Pemberitahuan


109

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Pengakhiran, dan tanggal dimana Pihak yang memberikan Pemberitahuan Pengakhiran mengusulkan untuk mengakhiri Perjanjian ini, tanggal mana tidak akan lebih awal dari 45 (empat puluh lima) Hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Apabila setelah tanggal yang dinyatakan di dalam Pemberitahuan Pengakhiran,

Peristiwa

Cidera

diterbitkannya

Pemberitahuan

Janji

yang

Pengakhiran

mengakibatkan berlanjut,

maka

Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal tersebut atau suatu tanggal yang lebih lama sebagaimana dapat disepakati Para Pihak dan Pasal 18.6 akan berlaku; (ii)

Selama periode 45 (empat puluh lima) Hari (atau suatu waktu yang lebih lama yang ditetapkan di dalam Pemberitahuan Pengakhiran atau sebagaimana disepakati oleh Para Pihak), setelah pemberian Pemberitahuan Pengakhiran, Para Pihak akan berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengurangi atau memperbaiki dampak dari Peristiwa Cidera Janji yang terkait dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang ada;

(iii)

Apabila Pihak yang menerima Pemberitahuan Pengakhiran bermaksud untuk mengajukan Sengketa terkait dengan hak untuk memberlakukan

Pemberitahuan

Pengakhiran

(“Sengketa

Pemberitahuan Pengakhiran”) dan untuk merujuk Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran kepada arbitrase sesuai dengan Pasal 20.3 atau kepada Ahli sesuai dengan Pasal 20.2, Pihak


110

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] tersebut harus dalam 15 (lima belas) Hari sejak menerima Pemberitahuan Pengakhiran, memberitahukan bahwa Pihak yang memberikan Pemberitahuan Pengakhiran dan segera setelahnya merujuk Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran kepada arbitrase sesuai dengan Pasal 20.3 atau kepada Ahli sesuai dengan Pasal 20.2; dan (iv)

Dalam keadaan dimana Pihak yang menerima Pemberitahuan Pengakhiran telah merujuk Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 18.1(b)(iii), jika: (A)

pada saat berakhirnya periode yang dirujuk di dalam Pasal 18.1(b), Peristiwa Cidera Janji yang mengakibatkan diterbitkannya Pemberitahuan Pengakhiran tidak telah dipulihkan; dan

(B)

Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran telah ditetapkan untuk

kepentingan

Pihak

yang

telah

mengeluarkan

Pemberitahuan Pengakhiran, maka, Pihak yang memberikan Pemberitahuan Pengakhiran dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis lebih lanjut kepada Pihak lainnya, dimana dengan pemberitahuan tersebut Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal yang ditetapkan dalam pemberitahuan pengakhiran (tanggal mana tidak akan lebih awal dari 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal pemberitahuan) atau suatu tanggal yang lebih lama sebagaimana dapat disepakati oleh Para Pihak dan Pasal 18.6 akan berlaku.


111


Pemberitahuan kepada PEMPROV JATIM mengenai Cidera Janji PIHAK KESATU (a) Tidak ada Pengakhiran Tanpa Pemberitahuan kepada PIHAK KESATU Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak akan berusaha untuk mengakhiri Perjanjian ini karena suatu cidera janji oleh PIHAK KESATU tanpa terlebih dahulu memberikan salinan pemberitahuan yang diberikan kepada PIHAK KESATU

berdasarkan

Pasal

18.1

kepada

PEMPROV

JATIM,

pemberitahuan tersebut akan digabungkan dengan permintaan kepada PEMPROV JATIM untuk memulihkan cidera janji tersebut dalam waktu pemulihan yang sama sebagaimana diberikan kepada PIHAK KESATU, periode pemulihan tersebut dimulai setelah penyerahan pemberitahuan kepada PEMPROV JATIM. (b) Prosedur Pemberitahuan (i)

Setiap pemberitahuan akan dianggap telah dikirimkan: (A)

pada saat ditunjukan secara langsung kepada PEMPROV JATIM;

(B)

pada saat dikirimkan melalui faksimili; atau

(C)

5 (lima) Hari setelah disimpan di dalam penerimaan yang dikelola secara teratur untuk dirimkan melalui jasa pos di Indonesia, disahkan,

dengan disertai

perangko tanda

prabaye,

terima,

terdaftar

dialamatkan

atau

kepada

PEMPROV JATIM, pada alamat yang disebutkan di dalam


112

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Pasal 21.1 (atau alamat lainnya sebagaimana dapat ditentukan oleh PEMPROV JATIM melalui pemberitahuan tertulis yang dikirimkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini). (ii)

Setiap

pemberitahuan

yang

dikirimkan

melalui

faksimili

berdasarkan Pasal 18.2 akan ditegaskan secara tertulis yang akan dikirimkan secara pribadi atau dikirimkan melalui pos prabayar, akan tetapi kegagalan untuk memberikan penegasan tersebut tidak akan membatalkan pemberitahuan asli (i.e. pemberitahuan yang dikirimkan melalui faksimili) apabila pemberitahuan asli tersebut telah secara factual diterima oleh PEMPROV JATIM. (c) Pengakhiran Tidak Sah Tanpa Pemberitahuan kepada PEMPROV JATIM (i)

Tidak ada pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA yang akan berlaku tanpa pemberitahuan tersebut dan berakhirnya periode pemulihan tersebut.

(ii)

PEMPROV JATIM dapat melakukan atau melaksanakan, namun tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran atau untuk melakukan tindakan yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian ini dengan keberlakuan yang sama seandainya apabila pembayaran atau tindakan tersebut dibuat atau dilakukan oleh PIHAK KESATU .


113


Kegagalan untuk Memulihkan Cidera Janji Apabila PEMPROV JATIM gagal untuk memulihkan atau tidak mampu atau tidak mau memulihkan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KESATU dalam periode pemulihan yang diberikan kepada PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki hak and upaya pemulihan sehubungan dengan cidera janji tersebut sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa apabila PEMPROV JATIM secara cermat mencoba untuk memulihkan suatu cidera janji, dan menunjukan perkembangan yang telah dibuat yang mempengaruhi pemulihan tersebut, PEMPROV JATIM akan diberikan tambahan periode yang tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari untuk memberlakukan pemulihan tersebut sebelum PIHAK KEDUA

dapat

melaksanakan

hak

dan

upaya

pemulihannya

sehubungan dengan cidera janji tersebut sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 18.3

Pemberitahuan kepada Para Kreditur Proyek mengenai Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA (a) Tidak ada Pengakhiran Tanpa Pemberitahuan kepada Para Kreditur Proyek Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, sejak dan setelah terjadinya Perolehan Pembiayaan, PIHAK KESATU tidak akan berusaha untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa terlebih dahulu memberikan kepada Para Kreditur Proyek salinan pemberitahuan yang diberikan

kepada

PIHAK

KEDUA

berdasarkan

Pasal

18.1,


114

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] pemberitahuan tersebut akan digabungkan dengan permintaan kepada Para Kreditur Proyek untuk memulihkan cidera janji tersebut dalam periode pemulihan yang ditetapkan di dalam Pasal 18.1(a) (“Periode Pemulihan

Awal”),

periode

pemulihan

tersebut

dimulai

setelah

penyerahan pemberitahuan kepada Para Kreditur Proyek. (b) Penunjukkan Agen dan Prosedur Pemberitahuan (i)

Para Kreditur Proyek akan menunjuk secara tertulis kepada PIHAK KESATU seorang agen (“Agen”) dan setiap pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini akan dikirimkan kepada Agen tersebut, pemberitahuan tersebut akan berlaku pada saat diserahkan kepada Agen sebagaimana apabila dikirimkan kepada masing-masing dari Para Kreditur Proyek.

(ii)

Setiap pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan akan dianggap telah dikirimkan: (A)

pada saat ditunjukan secara langsung kepada Para Kreditur Proyek atau Agen;

(B)

pada saat dikirimkan oleh PIHAK KESATU dan diterima oleh Para Kreditur Proyek atau Agen melalui faksimili ke nomor yang disebutkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di bawah ini; atau

(C)

5 (lima) Hari setelah disimpan di dalam penerimaan yang dikelola secara teratur untuk dirimkan melalui jasa pos di Indonesia,

dengan

perangko

prabaye,

terdaftar

atau

disahkan, disertai tanda terima, dialamatkan kepada Para


115

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Kreditur Proyek atau Agen, pada alamat yang disebutkan di dalam Perolehan Pembiayaan (atau alamat lainnya atau kepada Agen pada alamat sebagaimana sebagaimana dapat ditentukan oleh Para Kreditur Proyek melalui pemberitahuan tertulis yang dikirimkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini). (iii)

Setiap

pemberitahuan

yang

dikirimkan

melalui

faksimili

berdasarkan Pasal 18.3 ini akan ditegaskan secara tertulis yang akan dikirimkan secara pribadi atau dikirimkan melalui pos prabayar, akan tetapi kegagalan untuk memberikan penegasan tersebut

tidak

akan

pemberitahuan

yang

membatalkan dikirimkan

pemberitahuan melalui

asli

faksimili)

(i.e.

apabila

pemberitahuan asli tersebut telah secara factual diterima oleh Para Kreditur Proyek atau Agen. (iv)

Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan di atas, apabila alamat dari Para Kreditur Proyek atau Agen berada di luar Indonesia, setiap pemberitahuan yang disampaikan kepada Para Kreditur Proyek atau Agen sesuai dengan Pasal 18.3 akan: (A)

disampaikan secara langsung atau dikirim melalui kurir internasional atau faksimili; dan

(B)

apabila dikirimkan melalui faksimili, ditegaskan melalui kurir internasional,


116

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] dan

Periode

Pemulihan

Awal

dimulai

sejak

penerimaan

pemberitahuan yang disebutkan di atas oleh Para Kreditur Proyek atau Agen. (v)

Alamat dan nomor faksimili untuk Para Kreditur Proyek atau Agen akan disampaikan keada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA pada Perolehan Pembiayaan dan setelahnya dapat diubah oleh Para

Kreditur

Proyek

atau

Agen

dengan

pemberitahuan

setelahnya kepada PIHAK KESATU pada alamat atau nomor faksimili PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21.1 (atau pada alamat atau nomor faksimili lainnya yang disampaikan setelahnya kepada Para Kreditur Proyek atau Agen sesuai dengan Pasal 18.3 ini) dan yang lainnya sesuai dengan persyaratan Pasal 21.1. (c) Pengakhiran Tidak Sah Tanpa Pemberitahuan kepada Para Kreditur Proyek (i)

Sejak dan setelah Perolehan Pembiayaan, tidak ada pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU yang akan sah dan mengikat atas Para Kreditur Proyek tanpa pemberitahuan dan berakhirnya: (A)

Periode Pemulihan Awal;

(B)

Periode Evaluasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17.3 ini; dan


117

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (C)

Apabila berlaku, Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek, yang ditetapkan dalam Pasal 18.3 ini, sebagaimana periode tersebut dapat diperpanjang.

(ii)

Para Kreditur Proyek dapat melakukan, namun tidak diwajibkan untuk melakukan, setiap pembayaran atau melakukan atau mengupayakan pelaksanaan setiap tindakan yang diwajibkan untuk dibuat atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, dengan keberlakuan yang sama sebagaimana apabila dibuat atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(d) Kegagalan dari Para Kreditur Proyek untuk Memulihkan Cidera Janji Apabila Para Kreditur Proyek gagal untuk memulihkan cidera janji atau tidak mampu atau tidak mau untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA yang diwajibkan untuk dipulihkan sebelum berakhirnya periode yang disebutkan di atas dalam Pasal 18.3 ini, PIHAK KESATU memiliki hak dan upaya pemulihan sehubungan dengan cidera janji yang disebutkan di dalam Perjanjian ini; dengan ketentuan bahwa: (i)

setelah berakhirnya Periode Pemulihan Awal, Para Kreditur Proyek memiliki periode selanjutnya (“Periode Evaluasi”), dimana dalam periode tersebut Para Kreditur Proyek dapat mengevaluasi Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA, kondisi dari Fasilitas Baru, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Para Kreditur Proyek mengenai Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA; dan


118

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (ii)

Periode Evaluasi akan berakhir pada peristiwa berikut (mana yang terjadi lebih dahulu): (A) Penyerahan pemberitahuan dari Para Kreditur Proyek kepada PIHAK KESATU bahwa Para Kreditur Proyek telah memilih untuk mengupayakan pemulihan Peristiwa Cidera Janji PIHAK

KEDUA

berdasarkan

atau

mengusahakan

Perjanjian-Perjanjian

pemulihannya Pembiayaan

(“Pemberitahuan Pemilihan”); dan (B) 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya Periode Pemulihan Awal. (iii)

Selama Periode Evaluasi, hak dan upaya pemulihan PIHAK KESATU sehubungan dengan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA akan ditunda.

(e) Penyerahan Pemberitahuan Pemilihan (i)

Setelah penyerahan Pemberitahuan Pemilihan, Para Kreditur Proyek akan diberikan tambahan 180 (seratus delapan puluh) Hari untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA (“Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek”).

(ii)

Selama Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek, hak PIHAK KESATU untuk mengakhiri Perjanjian ini akan ditunda selama Para Kreditur Proyek secara cermat:


119

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (A) mencoba untuk mengupayakan (selain dari PIHAK KEDUA kecuali PIHAK KEDUA bertindak berdasarkan diskresi dari Para Kreditur Proyek) pemulihan cidera janji tersebut; atau (B) mengusahakan pelaksanaan hak dan upaya pemulihan yang mereka miliki berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan terhadap PIHAK KEDUA. (f) Berakhirnya Periode Pemulihan Dalam hal Para Kreditur Proyek gagal untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA pada atau sebelum berakhirnya Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek, PIHAK KESATU dapat melaksanakan hak dan upaya pemulihan yang dimilikinya sehubungan dengan cidera janji yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, dan pengakhiran tersebut akan berlaku pada saat penyerahan pemberitahuan pengakhiran kepada Para Kreditur Proyek atau Agen. 18.4

Pengakhiran karena Peristiwa Keadaan Kahar Yang Berkepanjangan (a) Pengakhiran Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini karena suatu Peristiwa Keadaan

Kahar

yang

menghalangi

salah

satu

Pihak

untuk

melaksanakan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini untuk suatu periode yang berkesinambungan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari; namun, dengan ketentuan bahwa, PIHAK KEDUA tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila PIHAK KESATU tetap melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas Biaya Kapasitas sesuai dengan Butir 2 dari Lampiran 9 (Tarif).


120

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (b) Prosedur Pengakhiran karena Keadaan Kahar (i)

Pihak yang memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Pasal 18.2 ini dapat memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya yang menyebutkan dasar dan tanggal pengakhiran yang diinginkan. Tanggal tersebut tidak dapat kurang dari 90 (sembilan puluh) Hari sejak pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak lainnya.

(ii)

Pada tanggal tersebut, Perjanjian ini akan berakhir tanpa diperlukan adanya tindakan lebih lanjut.

18.5

Hubungan antar Perjanjian Perjanjian ini akan dengan sendirinya berakhir pada saat pengakhiran Perjanjian Kerjasama dan tiada Pihak mempunyai kewajiban lebih lanjut kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali kewajibankewajiban yang timbul sebelum atau pada saat pengakhiran Perjanjian ini dan kewajiban-kewajiban yang akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini.

18.6

Akibat Pengakhiran (a)

tanpa mengurangi ketentuan Pasal 18.5, pada pengakhiran Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama.

(b)

Para Pihak mengakui bahwa terdapat kemungkinan akan adanya kerugian yang jumlahnya sulit atau mustahil untuk ditentukan apabila Perjanjian ini diakhiri. Para Pihak, dengan demikian, sepakat bahwa


121

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Pembayaran Pengakhiran sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama adalah wajar dan merupakan liquidated damages bagi PIHAK KEDUA; dan pengalihan Proyek dan pembayaran penggantian sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama adalah in lieu dengan kerugian nyata terkait dengan peristiwa pengakhiran yang terjadi dan penagihan atas jumlah tersebut adalah satu satunya pemulihan bagi PIHAK KEDUA setelah pengakhiran Perjanjian. (c)

apabila Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan Pasal 18.1 dikarenakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA yang terjadi setelah Tanggal Operasional Komersial, PIHAK KESATU berhak atas pembayaran berdasarkan

Jaminan

Operasional

dalam

jumlah

total

IDR

46.000.000.000, sesuai dengan Pasal 9.1 (a), dan telah disetujui bahwa gambaran tersebut adalah wajar dan merupakan ganti rugi material kepada PIHAK KESATU, dalam hal tersebut gambaran Jaminan Operasional tersebut merupakan upaya pemulihan PIHAK KESATU setelah pengakhiran Perjanjian ini. 18.7

Hak dan Upaya Pemulihan Lainnya Terhadap pelanggaran oleh salah satu Pihak atas janji atau jaminan berdasarkan Perjanjian ini, Pihak yang dirugikan oleh cidera janji atau pelanggaran tersebut dapat, berdasarkan diskresinya, sebagai tambahan terhadap pelaksanaan upaya pemulihan lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, melakukan proses sesuai dengan Pasal 20 untuk melindungi dan melaksanakan hak yang dimilikinya untuk mendapatkan pemulihan terhadap kerugian (termasuk semua biaya dan pengeluaran yang secara


122

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] wajar dikeluarkan dalam pelaksanaan upaya pemulihan yang dimilikinya) atau untuk mengupayakan pelaksanaan khusus oleh Pihak lainnnya atas kewajiban Pihak lainnya tersebut berdasarkan Perjanjian ini.


123


PASAL 19 PENGALIHAN 19.1 Pengalihan (a) Tiada Pengalihan Para Pihak tidak boleh menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun memindahkan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, kecuali bahwa PIHAK KEDUA dapat mengalihkan haknya kepada Para Kreditur Proyek sesuai dengan Pasal 19.1(b). (b)

Pengalihan Yang Diizinkan kepada Para Kreditur Proyek (i)

Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan di atas, untuk tujuan

pembiayaan

Fasilitas

Baru,

PIHAK

KEDUA

dapat

mengalihkan atau memberikan hak jaminan untuk kepentingan dari Para Kreditur Proyek, atas hak dan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan atau sesuai dengan: A.

Perjanjian ini;

B.

setiap perjanjian atau dokumen yang termasuk dalam Perjanjian-perjanjian Pembiayaan;

C.

benda bergerak, benda tidak bergerak dan hak atas kekayaan intelektual dari PIHAK KEDUA; dan

D. (ii)

pendapatan atau setiap hak atau aset dari Perseroan.

PIHAK KEDUA dilarang untuk menciptakan jaminan atas hak dan kepentingannya berdasarkan Perjanjian ini atau Proyek tanpa


124

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU kecuali sebagaimana yang telah diatur di atas. (iii)

Para Kreditur Proyek tidak memiliki kewajiban kepada PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian ini sampai suatu waktu dimana Para Kreditur Proyek atau pihak yang ditunjuknya menggantikan kepentingan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, baik dengan

melaksanakan

hak

atau

upaya

hukum

mereka

berdasarkan Perjanjian-perjanjian Pembiayaan atau lainnya, dalam hal mana Para Kreditur Proyek atau pihak yang ditunjuknya akan memberikan

pemberitahuan

tertulis

mengenai

penggantian

(“Pemberitahuan Penggantian”) kepada PIHAK KESATU atau PEMPROV JATIM dan mengambil alih tanggung jawab atas semua kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran atas setiap jumlah yang terhutang dan harus dibayar kepada PIHAK KESATU untuk pembayaran cidera janji oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Kerjasama

(masing-masing),

kerugian

atau

denda

yang

ditanggung oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 15.1, yang timbul selama periode sebelum Para Kreditur Proyek atau pihak yang ditunjuknya menggantikan kepentingan PIHAK KEDUA di dalam dan berdasarkan Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa setiap tanggung jawab dari Para Kreditur Proyek atau pihak yang ditunjuknya akan secara tegas dibatasi pada kepentingan Para Kreditur Proyek di dalam Fasilitas Baru.


125

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (iv)

Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19.1(b)(iii), Para Kreditur

Proyek

atau

pihak

yang

ditunjuknya

tidak

akan

bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemenuhan dari setiap kewajiban atau tugas dari PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, atau pengalihan oleh PIHAK KEDUA atas Perjanjian ini kepada Para Kreditur Proyek tidak akan menimbulkan tugas dan kewajiban apapun yang terhutang dari pihak Para Kreditur Proyek kepada PIHAK KESATU . (v)

Atas pemberitahuan dari Para Kreditur Proyek atau Agen kepada PIHAK KESATU mengenai terjadinya dan keberlanjutan suatu peristiwa

cidera

janji

berdasarkan

Perjanjian-Perjanjian

Pembiayaan dan pengambilalihan oleh Para Kreditur Proyek atas kepentingan PIHAK KEDUA di dalam dan berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama, Para Kreditur Proyek memiliki hak, antara lain, untuk: (i) mengambil alih kepemilikan atas Fasilitas Baru

dan,

sebelum

Tanggal

Operasional

Komersial,

menyelesaikan konstruksi dari Fasilitas Baru dan pengoperasian Fasilitas Baru dan, setelah Tanggal Operasional Komersial, mengoperasikan Fasilitas Baru; dan (ii) memperbaiki keberlanjutan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini (sebagaimana diatur dalam pasal 18.3) atau dalam Perjanjian Kerjasama (sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama). (vi)

Tanpa mengesampingkan hal-hal yang disebutkan sebelumnya, atas penyerahan Pemberitahuan Penggantian, Para Kreditur Proyek tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki setiap


126

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA yang tidak dapat diperbaiki yang terjadi sebelum penyerahan Pemberitahuan Penggantian tersebut dan PIHAK KESATU tidak memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA yang terjadi sebelum penyerahan Pemberitahuan Penggantian dari Para Kreditur Proyek. Tanpa persyaratan untuk memperoleh persetujuan lebih lanjut dari PIHAK KESATU , atas pelaksanaan setiap upaya hukum oleh Para Kreditur Proyek sebagaimana diatur dalam Perjanjian-perjanjian Pembiayaan, Para Kreditur Proyek dapat mengalihkan hak dan kepentingan mereka dan hak PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasam kepada Penerima Pengalihan yang disetujui oleh PIHAK KESATU dan PEMPROV JATIM sepanjang Penerima Pengalihan tersebut mengambil alih seluruh kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama. (vii)

Atas pengalihan dan pengambilalihan tersebut, Para Kreditur Proyek akan dibebaskan dari seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang timbul setelah pengalihan dan pengambilalihan tersebut.

(viii)

PIHAK KEDUA mengakui bahwa jaminan pengalihan untuk kepentingan

Para

Kreditor

Proyek

berdasarkan

Perjanjian-

Perjanjian Pembiayaan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari segala kewajibannya kepada PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian ini.


127

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

PASAL 20 PENYELESAIAN SENGKETA 20.1

Penyelesaian secara Musyawarah (a)

Jika timbul Sengketa, Para Pihak pada mulanya harus dengan itikad baik mencoba menyelesaikan Sengketa tersebut melalui perundingan secara

damai

di

kantor

pusat

PIHAK

KESATU.

Perundingan-

perundingan tersebut harus diawali dalam waktu lima (5) Hari sejak tanggal

dikirimkannya

pemberitahuan

mengenai

Sengketa

dan

undangan untuk memulai perundingan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya. (b)

Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan dalam waktu sepuluh (10) Hari setelah perundingan pertama, Para Pihak akan meminta agar pihak manajemen senior mereka (melibatkan sekurangnya pejabat penting dari dua tingkat teratas dari masing-masing pihak) untuk saling bertemu dan mencoba menyelesaikan Sengketa.

20.2

Rujukan kepada Ahli (a)

Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah perundingan pertama antara Para Pihak, dan baik: (i)

Rujukan kepada Ahli secara spesifik disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini, atau


128

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (ii)

Para Pihak selanjutnya menyetujui secara tertulis,

isu-isu

faktual

daripadanya)

dan/atau (“Isu(-isu)

teknis Faktual”)

dalam dapat

Sengketa

(atau

bagian

dirujuk

kepada

suatu

pemeriksaan ahli yang dilakukan sesuai dengan Aturan Ahli Kamar Dagang Internasional (Rules for Expertise of the International Chamber of Commerce) sebagaimana dimodifikasi dengan ketentuan dalam Perjanjian ini (“Pemeriksaan Ahli”). (b)

Ahli tidak bertindak sebagai arbiter.

(c)

Tanpa mengesampingkan setiap ketentuan di dalam Aturan Ahli Kamar Dagang Internasional (Rules for Expertise of the International Chamber of Commerce), apabila Ahli tidak menyerahkan laporan tertulis (“Laporan Ahli”) dalam periode 90 (sembilan puluh) Hari sejak selesainya pemeriksaan atau dalam periode yang lebih singkat atau lebih lama sebagaimana disepakati secara tertulis oleh Para Pihak, setiap Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, mengakhiri penunjukan Ahli, dan Ahli yang baru akan ditunjuk untuk menyelesaikan Sengketa sesuai dengan Pasal 20.2 ini. Apabila Isu(isu) Faktual tidak terselesaikan oleh satu atau lebih Ahli dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah penerimaan oleh Pusat Ahli Internasional Kamar Dagang Internasional (International Centre of Expertise of the International Chamber of Commerce), atau pelaksanaan dari Pasal 20.2 ini atau dari Laporan Ahli berdasarkan Pasal 20.2 ditolak karena alasan apapun, maka setiap Pihak dapat merujuk Sengketa pada arbitrase sesuai dengan Pasal 20.3.


129


Seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penunjukan Ahli akan dibagi secara rata dan dibayar oleh Para Pihak.

20.3

Arbitrase (a)

Penyelesaian secara Arbitrase Para Pihak dapat mengajukan Sengketa ke arbitrase di [

] sesuai

dengan aturan-aturan arbitrase dari Aturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika terjadi keadaan-keadaan berikut: (i)

Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah dimulainya perundingan yang dimaksud dalam Pasal 20.1 dan Para Pihak setuju secara tertulis untuk segera mengajukan Sengketa ke arbitrase dan bukan kepada Ahli; atau

(ii) (b)

Terdapat penipuan atau kesalahan nyata dalam keputusan Ahli.

Proses Hukum Arbitrase Proses hukum arbitrase akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Para Pihak setuju bahwa para arbiter dapat menerapkan asas-asas keadilan jika mereka berpendapat bahwa penerapan asas-asas keadilan tersebut dalam permasalahan-permasalahan utama akan konsisten dengan semangat Perjanjian ini dan kehendak Para Pihak yang mendasarinya.

20.4

Keputusan Ahli dan Arbitrase Seluruh keputusan atau penetapan dari Ahli dan arbitrase harus dibuat dalam bahasa Inggris disertai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan


130

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] harus

menyebutkan

alasan-alasan

yang

mendasari

keputusan

atau

penetapan tersebut. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat atas Para Pihak, kecuali untuk hal yang disebutkan dalam Pasal 20.3 (a)(ii). Keputusan harus mencantumkan besarnya jumlah-jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan keputusan tersebut, termasuk biaya yang wajar untuk jasa penasehat hukum dan biaya-biaya yang harus diganti pengeluarannya. Penetapan pengadilan terkait dengan keputusan arbitrase dapat dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas hal tersebut, Para Pihak atau harta kekayaan Para Pihak. 20.5

Yurisdiksi, Pemanggilan Peradilan dan Pengesampingan Pembelaan Dengan menandatangani Perjanjian ini, masing-masing Pihak menyetujui dan sepakat atas hal-hal berikut: (a)

yurisdiksi dari Ahli dan yurisdiksi dari panel arbitrase;

(b)

yurisdiksi pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi kompetensi, atas dirinya dan sehubungan dengan harta kekayaannya, semata-mata untuk tujuan eksekusi dari suatu keputusan atau penetapan berdasarkan Pasal 20 ini;

(c)

penyampaian surat pemanggilan peradilan atau dokumen-dokumen lain dengan menggunakan metode-metode apapun dan ke alamat-alamat yang ditentukan untuk penyampaian pemanggilan peradilan tersebut dalam Pasal 20 ini dan cara-cara lain yang sah yang diperbolehkan menurut Hukum yang Berlaku; dan


131


pengesampingan pembelaan, berkaitan dengan dirinya dan harta kekayaannya, berdasarkan alasan imunitas kedaulatan, yurisdiksi, tempat mengadili yang tidak tepat, atau forum peradilan yang tidak tepat.

20.6

Pelaksanaan Kewajiban yang Berkesinambungan Selama

proses

penyelesaian

Sengketa,

Para

Pihak

harus

terus

melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini dengan tanpa mempengaruhi keputusan atau penetapan final yang akan diberikan oleh Ahli atau panel arbitrase berdasarkan Pasal 20.4. 20.7

Upaya Hukum Eksklusif untuk Penyelesaian Sengketa (a)

Pasal 20 ini mengatur upaya hukum dan prosedur eksklusif yang harus dipatuhi dalam menyelesaikan Sengketa antara Para Pihak.

(b)

Suatu Pihak tidak boleh memulai atau mengajukan suatu gugatan atau proses hukum berkenaan dengan Sengketa di hadapan peradilan atau forum peradilan lain.

(c)

Para Pihak dengan ini melepaskan hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan atau penetapan dari Ahli atau panel arbitrase ke hadapan pengadilan, semaksimal mungkin diperbolehkan menurut Hukum yang Berlaku.

[20.8 Imunitas Kedaulatan PIHAK KESATU, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia: (a)

setuju

bahwa

seluruh

kewajibannya

berdasarkan

Perjanjian

ini

merupakan kewajiban komersial yang timbul dari transaksi komersial dan bukan merupakan tindakan publik atau tindakan pemerintahan; dan


132


secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan setiap hak atau pembelaan yang mungkin dimiliki atau hak untuk dapat menuntut sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau sehubungan dengan properti, aset atau pendapatan (saat ini atau di kemudian hari) berdasarkan imunitas, kedaulatan atau yang lainnya, dalam proses hukum di yurisdiksi manapun, termasuk namun tidak terbatas pada proses pengeksekusian atas PIHAK KESATU, dengan tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat diartikan sebagai pengesampingan oleh PIHAK KESATU atas: (i)

“premises of the mission” saat ini atau di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan di dalam Konvensi Vienna mengenai Hubungan

Diplomatik

(Vienna

Convention

on

Diplomatic

Relations) yang ditandatangani pada tahun 1961; (ii)

“consular

premises”

Konvensi

Vienna

sebagaimana

mengenai

didefinisikan

Hubungan

di

Konsuler

dalam (Vienna

Convention on Consular Relations) yang ditandantangani pada tahun 1963; (iii)

properti militer atau aset militer atau properti atau aset dari PIHAK KESATU yang terkait dengan properti atau aset militer;

(iv)

setiap properti atau aset yang tujuan utama penggunaannya adalah untuk kepentingan pemerintahan di Republik Indonesia atau properti atau aset yang digunakan bukan untuk kegiatan komersial;


133

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (v)

penyitaan berdasarkan hukum Indonesia sepanjang diatur berdasarkan

Pasal

50

UU

No.

1

tahun

2004

tentang

yang

diajukan

Perbendaharaan Negara; (vi)

setiap

klaim

atau

proses

hukum

atau

pengeksekusian yang diajukan terhadap PIHAK KESATU atau asetnya sepanjang kewajiban yang menimbulkan klaim, proses hukum atau pengeksekusian tersebut tidak terkait dengan atau timbul dari Perjanjian ini.] 9

9

Untuk didiskusikan lebih lanjut dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.


134


BAB XI KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP

PASAL 21 KETENTUAN-KETENTUAN UMUM 21.1

Pemberitahuan (a) Bentuk Pemberitahuan Seluruh pemberitahuan, permohonan, perjanjian, perubahan, kesepakatan atau laporan yang harus diberikan menurut Perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis dan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika dibuat dalam bahasa Inggris, maka harus disediakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. (b) Alamat Seluruh pemberitahuan harus dialamatkan sebagai berikut: Kepada PIHAK KESATU : Alamat:

[ ]

Nomor telepon: [

]

Nomor faksimili: [

]

Untuk perhatian: [

]

Kepada PIHAK KEDUA: Alamat:

[ ]

Nomor telepon: [

]


135

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Nomor faksimili: [

]

Untuk perhatian: [

]

(c) Perubahan Alamat Suatu Pihak dapat mengubah alamatnya atau informasi kontak lainnya yang

disebutkan

dalam

Pasal

21.1

(b)

dengan

menyerahkan

pemberitahuan mengenai perubahan tersebut kepada Pihak lainnya. Perubahan hanya akan berlaku setelah diterimanya pemberitahuan tersebut sesuai dengan Pasal 21.1 (d). (d) Penerimaan Pemberitahuan Suatu pemberitahuan dianggap telah diberikan dan diterima dengan baik oleh suatu Pihak: (i)

setelah dikirimkan dan diberikan tanda terima tertulis, jika disampaikan secara langsung;

(ii)

pada Hari Kerja berikutnya setelah dikeluarkannya konfirmasi bahwa pengiriman telah berhasil, jika dikirimkan melalui faksimili; dan

(iii)

setelah pengiriman jika dikirimkan melalui kurir atau pos khusus, tercatat, kilat atau utama, semuanya diberi tanda untuk pengiriman segera dengan biaya yang telah dibayar dimuka.

21.2

Kerahasiaan (a)

Informasi Rahasia Setiap Pihak harus menjaga secara ketat kerahasiaan atas seluruh Informasi

Rahasia dari Subyek Hukum lain manapun.


136


Pengecualian Pasal 21.2 tidak berlaku: (i)

Jika Pihak yang menerima Informasi Rahasia diwajibkan untuk mengungkapkan

informasi

tersebut

oleh

proses

peradilan,

administratif atau proses hukum lain (termasuk dalam kaitannya untuk mendapatkan Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama atau Perjanjian ini dari InstansiInstansi) atau oleh Hukum yang Berlaku yang lainnya; (ii)

Jika diperlukan informasi tersebut dapat diungkapkan: (A)

kepada Para Kreditor Proyek atau kepada Subyek Hukum yang mungkin akan memberikan pembiayaan bagi Proyek;

(B)

untuk tujuan penyelesaian Sengketa;

(C)

Calon PIHAK KESATU yang beritikad baik atas saham PIHAK KEDUA atau asset yang membentuk Proyek;

(D)

Konsultan, penasehat, dan Kontraktor yang tugasnya diperlukan untuk pengungkapan tersebut;

(iii) Jika dokumen atau informasi tersebut: (A)

telah sebelumnya diketahui oleh Pihak yang menerima dokumen atau informasi;

(B)

telah diketahui oleh masyarakat umum (baik sebelum atau setelah pemberian dokumen atau informasi) bukan karena kesalahan atau kelalaian Pihak yang menerima dokumen atau informasi; atau


137

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] (C)

didapat oleh Pihak yang menerima dari sumber lain yang tidak diketahui bahwa sumber lain tersebut tunduk atau terikat pada kewajiban menjaga dokumen atau informasi rahasia serupa.

(c)

Pengembalian Informasi Rahasia Setiap Pihak harus segera mengembalikan Informasi Rahasia kepada Pihak lainnya setelah ada permintaan khusus dari Pihak lainnya tersebut. Jika suatu Pihak tidak mengembalikan

Informasi

menerima

Rahasia,

Pihak

permintaan

untuk

tersebut

dapat

menghancurkan atau menyimpan Informasi Rahasia tersebut. (d)

Kepemilikan atas Informasi Rahasia Seluruh Informasi Rahasia tetap menjadi milik dari Pihak yang memberikannya.

21.3

Keseluruhan Perjanjian Perjanjian ini, berikut dengan Lampiran-Lampirannya, merupakan suatu kesepakatan yang utuh antara Para Pihak berkaitan dengan Proyek. Segala korespondensi, dokumen, dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan atau tertulis, antara Para Pihak menyangkut Proyek digantikan dengan Perjanjian ini.

21.4

Perubahan Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh Para Pihak atas dasar musyawarah yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (addendum).


138

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] Perubahan atau modifikasi atas Perjanjian ini hanya berlaku sah dengan adanya suatu perjanjian tertulis yang tegas yang ditandatangani oleh para perwakilan yang sah dari Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Berita acara rapat dan dokumen informal lainya, meskipun ditandatangani, bukan merupakan suatu perjanjian tertulis untuk maksud Pasal ini. 21.5

Tidak Ada Kemitraan atau Keagenan Perjanjian ini tidak menciptakan suatu perhimpunan, usaha patungan atau kemitraan antara Para Pihak atau membentuk atau mewajibkan didirikannya suatu kemitraan. Kecuali jika secara tegas diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini, suatu Pihak tidak berhak untuk menyetujui suatu kewajiban untuk, atau bertindak atas nama, atau bertindak sebagai agen atau perwakilan, atau dengan cara lain mengikat, Pihak lainnya.

21.6 Hak Pihak Ketiga Perjanjian ini tidak akan memberikan setiap hak, manfaat atau dasar bertindak apapun untuk kepentingan setiap Subyek Hukum yang bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian ini. 21.7

Pengesampingan (a)

Kegagalan suatu Pihak untuk menuntut pemenuhan yang tegas atas suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan hak untuk menuntut pemenuhan atas ketentuan tersebut atau atas ketentuan-ketentuan yang lain.


139


Pengesampingan oleh suatu Pihak atas suatu cidera janji atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan, syarat, kondisi, cidera janji atau pelanggaran yang lain dari Perjanjian ini.

(c)

Keterlambatan dalam melaksanakan dan pelaksanaan tunggal atau sebagian oleh suatu Pihak atas suatu hak, upaya hukum, atau wewenang berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan seutuhnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak, upaya hukum atau wewenang tersebut.

(d)

Suatu

pengesampingan

harus

diberikan

secara

tertulis

dan

ditandatangani oleh orang yang berwenang dari Pihak yang melakukan pelepasan hak tersebut. 21.8

Jaminan Lebih Lanjut Para Pihak menyanggupi untuk melakukan, menandatangani, membuat, dan melaksanakan segala tindakan dan dokumen lain yang secara wajar diperlukan untuk memberlakukan seutuhnya Perjanjian ini atau untuk mematuhi kewajiban, pernyataan, jaminan dan janji mereka.

21.9

Keterpisahan Jika ada suatu pasal, klausa, bagian, atau ketentuan dari Perjanjian ini yang ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat. Ketentuan yang hanya sebagian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan tetap berlaku secara efektif sepanjang menyangkut hal-hal yang sah atau dapat dilaksanakan. Dalam hal demikian, Para Pihak akan


140

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] mengubah Perjanjian ini dan menggantikan ketentuan yang tidak sah dengan ketentuan yang sah semirip mungkin dengan ketentuan semula. 21.10 Bahasa Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia. 21.11 Hukum yang Mengatur (a)

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia dan untuk segala tujuan harus dipandang secara konklusif sebagai suatu perjanjian Indonesia.

(b)

Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan Perjanjian ini sepanjang pengesampingan tersebut diperlukan untuk memudahkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya.


141

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] PASAL 22 Rangkap Salinan Perjanjian ini dapat ditandatangani di atas materai cukup, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing 1 (satu) asli untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) asli lainnya untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan kemudian diperbanyak 4 (empat) berkas salinannya. [Berikut adalah halaman tanda tangan.]


142

[DRAFT INTERNAL HANYA UNTUK KEPERLUAN DISKUSI] DEMIKIANLAH, Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak untuk dipedomani sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA [Masukan nama PIHAK KEDUA]

[

]

PIHAK KESATU Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Timur

[

]

DITANDATANGANI DENGAN DIHADIRI OLEH PEMPROV JATIM selaku PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA: Oleh: ___________________________________ Nama

: Dr. H. SOEKARWO

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

REPUBLIK INDONESIA DRAFT PERJANJIAN JUAL BELI AIR MINUM CURAH

Recommend Documents