Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
6 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 52- 57
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
Afrilian Perdana1, Prof, Dahlan, S.H., M.H2, Dr. Mahfud, S.H., M.H3. 1) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2) , 3) Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Abstract - Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 menentukan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainya. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dalam kenyataannya terdapat 3 orang penjual dan 3 orang pembeli yang melakukan wanprestasi, dari 6 orang sampel yang diambil. Sampel ditarik berdasarkan populasi yang terdiri dari penjual dan pembeli serta pengguna transaksi jual beli melalui media e-commerce. Pentingnya permasalahan hukum dibidang e-commerce bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli bagi para pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi, penelitian ini lebih menekankan pada penyelesaian wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap para pihak dan proses pelaksanaan transaksi elektronik secara umum dan juga penerapan choice of law (pilihan hukum) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam transaksi melalui media elektronik, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik sebagai alat transaksi elektronik, untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik, Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan literatur serta perundang-undangan, sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta metode Virtually Researce guna mendapatkan data sekunder melalui media elektronik, dan cara mengklasifikasikan data yang didapat dan dianalisis secara kualitatif
Kata kunci : Penyelesaian Wanprestasi, Para Pihak, Jual Beli Melalui Media Elektronik PENDAHULUAN E-Commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh melalui internet) e-commerce pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Hubungan dagang tersebut harus dilandasi dengan perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko dikemudian hari. Pada suatu kontrak atau perjanjian harus terpenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab
yang halal, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya Pada suatu kontrak atau perjanjian, sering terjadi permasalahan wanprestasi dalam kontrak antara para pihak. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara mereka dalam kontrak. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, Oleh karena tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi mitra kontraknya, maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 52
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kewajibanya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, orang yang wanprestasi juga dapat dihukum untuk menganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan dalam Undangundang, (Pasal 1236, 1239, dan 1243 KUH Perdata). Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui media elektronik yaitu Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam Pasal 1 butir 2 UUITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.
kebahagian sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Dalam hal ini pendapat Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum. 2.
Menurut Scoott J. Burham sebagai pelopor tiori 3P, yang mendasarkan dalam penyusunan suatu kontrak haruslah dimulai mendasari dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut: a. Predictable, dalam perancangan dan analisa kontrak seorang drafter harus dapat meramalkan atau melakukan prediksi mengenai kemungkinan kemungkinan apa yang akan terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun. b. Provider, yaitu siap-siap terhadap kemungkinan yang akan terjadi. c. Protect of Law, perlindungan hukum terhadap kontrak yang telah dirancang dan dianalisa sehingga dapat melindungi klien atau pelaku bisinis dari kemungkinan kemungkin terburuk dalam menjalankan bisnis.
II. KAJIAN KEPUSTAKAAN Ketentuan dalam hukum perdata khusunya hukum perjanjian, untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari para pihak menurut hukum perjanjian yang diatur pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, dilandasi pada beberapa teori dan pemahaman tentang jual beli melalui media elektronik, kesemua teori dan pemahaman tersebut mempunyai keterkaitan dengan hukum perjanjian yang merupakan pembahasan dalam penulisan ini, adapun keterkaitan teori dan pemahaman tentang jual beli melalui media elektronik, diantaranya: 1. Teori Utilitarianisme. Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the Morals and Legislation” yang dikenal dengan Utilitarianisme Theory, mengemukakan bahwa: Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasari pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianisme. Ia juga berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Dalam Teory Utilitis ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya 53 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Teori 3P
3.
Teori Kontrak Ekspresif Kemudian dalam Tiori kontrak ekspresif juga dikemukakan “bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekspresif) oleh para pihak baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syaratsyarat sahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak, Pacta sun servenda”. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara tentang aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata), sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bergerak, maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara terang dan tunai. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap fix karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri.
III. METODE PENELITIAN Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah–kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primair, sekunder, dan tersier. Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: “Suatu penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan dalam gejala yang bersangkutan”. Bahan hukum primer antara lain: Kitab Undang Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang Perikatan, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang UndangUndang Perlindungan Konsumen, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum data skunder, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumendokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tertier, bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum skunder dan hukum primer yaitu kamus-hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan materi penelitian. Studi penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data Primer, dengan teknik
melakukan wawancara yang mendalam dengan informan dan responden yang telah peneliti tetapkan. Wawancara dengan informan dan responden tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan penjelasan yang kongkrit terhadap permasalahan penelitian. Sedangkan memperoleh data dengan melalui audiensi/wawancara langsung melalui pihak-pihak terkait sebagai berikut : 1. Penjual barang melalui e-commerce 3 orang; 2. Pembeli barang melalui e-commerce 3 orang: 3. Ahli Informatika dan Teknologi (IT) pada TABINA Net Kota Banda Aceh 1 orang 4. Notaris 1 orang: 5. Advokat 1 orang: 6. Hakim 1 orang: IV HASIL PENELITIAN Data penelitian menunjukkan 6 orang yang terdiri dari penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik, dan 6 orang telah melakukan wanprestasi yang terdiri dari 3 orang penjual dan 3 orang pembeli Para pihak melakukan transaksi jual beli secara lisan melalui media telefon dan juga tulisan elektronik melalui media elektronik lainya (internet) berdasarkan kesepakatan dari para pihak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui jasa e-commerce juga tidak jauh berbeda dengan wanprestasi yang terjadi umumnya dalam perjanjian yang diatur dalam ketentuan hukum perdata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi e-commerce, yaitu: (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, (3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat. terdapat dua faktor utama penyebab wanprestasi yaitu: Faktor dari luar terdiri dari (1) Keadaan ekonomi yang tidak stabil, (2) Salah satu pihak meninggal dunia, (3) Bencana alam, (4) Kurangnya Persediaan akibat tingginya permintaan, (5) Barang rusak dalam waktu tertentu, (6) Ketiadaan jarak. Dan Faktor dari dalam diri para pihak Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 54
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala adalah faktor dari para pihak. terdiri dari : (1) Akibat kelalaian, (2) Karakter yang tidak baik/kurangnya itikat baik, (3) Kurangnya pendidikan dan moral, (4) Kesulitan keuangan. Penyelesaian perjanjian jual beli melalui media elektronik, dapat dilakukan dengan penyelesaian melalui pengadilan, dan penyelesaian diluar pengadilan, melalui Arbitrase, mediasi, negoisasi dan konsolidasi. V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1.
2.
55 -
Penyebab wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik meliputi faktor dari luar yaitu keadaan yang terjadi diluar jangkauan kemampuan dari para pihak yang memaksa (“overmacht”) yang timbul pada suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat oleh para pihak. misalnya saja akibat keadaan ekonomi yang tidak stabil, bencana alam, stok habis, barang rusak dalam waktu tertentu, ketiadaan jarak dan lain sebagainya, dan faktor dari dalam diri para pihak yaitu Pada keadaan ini para pihak tidak melaksanakan kewajibanya bukanlah disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kekuasaannya. Pihak yang tidak melakukan prestasinya berdasarkan kesepakatan bersama dapat terjadi dikarenakan akibat kelalaian, karakter yang tidak baik, kurangnya pendidikan, dan kesulitan keuangan. Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik meliputi mekanisme penyelesaian diluar pengadilan yaitu lebih mengkedepankan proses penyelesaian dengan mengunakan sistem ADR (Arbitrase Dispute Resolution), mediasi, konsolidasi dan juga negoisasi. mekanisme melalui pengadilan yaitu proses pengajuan gugatan melalui lembaga pengadilan umum, dari tingkat Pengadilan Negeri sampai kasasi ke Mahkamah Agung.
Volume 2, No. 1, Februari 2014
B. Saran 1. Perlu dilakukan sosialisasi UUITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi ecommerce ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya. 2. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat digugat perdata oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UUITE. VI DAFTAR PUSTAKA A. Buku Teks Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis ECommerce, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Ahmad M. Ramli, Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta. 2000. ----------, Cyber Law dan HAKI dalam sitem hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2004 Corner, D.E. Internet dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003, Microsoft Corporation , Ensiklopedi Elektronik, Jakarta. 2003. Edmon
Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta. 2004.
Handri
Raharjo, Hukum Indonesia, PT. Jakarta.2009.
Perjanjian di Buku Kita,
Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Internasional, Jakarta, 2007
Refika
Aditama,
Salim
Kansil, C.S.T. Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata), PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1991.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Pres, Jakarta, 1981
Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
Soeyono dan Siti Ummu Adillah, Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang. 2003.
Mariam Darus Badrulzaman, “Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku,” Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, 1986,
Subekti, R. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta. 2002. ---------, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya, Bandung 1995.
---------, pembentukan hukum nasional dan permasalahannya, alumni Bandung 1981
---------, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta. 1989.
---------, KUHPERDATA Buku III, Alumni, Bandung, 2006 Nasution
Sudargo
AZ, Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan hukum pada Perlindungan konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995
Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus), Prenada Media, Jakarta. 2004. Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.. Tammy S. Trout – Mc. Intyre, Personal Jurusdiction and The Internet : Does The Shoe Fit 21, Hamlie, Jakarta. 1997.
Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, CV. Mandar maju, Semarang. 1994.
Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, PT Gramedia, Jakarta 2006. Ronny
Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Safar Hasim Mohd, Mengenali UndangUndang Media dan Sauber, Bandung, 2002.
Gautama, Undang-undang Arbitrase Baru 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberti, Jakarta. 1986.
Peter Scisco, Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta ReferenceLibrary 2003, Microsoft Corporation, Ensiklopedi Elektronik, Jakarta. 2003. Purwahid
HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. 2003.
Yusuf Shofie, Perlindungan konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
B.
Sumber Internet http://beritainfoterbaru.blogspot.com/di akses Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 56
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 17 Juli 2012 http://www.hukumonline.com di akses 17 Juli 2012 http://khotibwriteinc.blogspot.com, Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase, diakses 15 November 2012 http://wakaminonline.com. Di akses 18 April 2013 C. Karya Ilmiah Aida Fitriana, Penerapan Asas Itikad baik dalam Perjanjian Transaksi ECommerce. Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010 Lia Catur Muliastuti, Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponogoro, Semarang, 2010 D. Kamus Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 2000.
E.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
57 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
