Daftar Pustaka SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, September 1987. S.F.Marbun, Peradilan Admintrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: FH UII Press, 2011. Ridwan HR, Hukum Administrasi Di Daerah, FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Februari 2009. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, September 2002. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Keenam, Rajawali Pres, Jakarta, Februari 2011. Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, September 2009. Ridwan HR, Fiqh Politik ; Gagasan Harapan dan Kenyataan, FH UII Press, Yogyakarta, 2007. Ateng Syafrudin, Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Cetakan Pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, jakarta, 2009. 100
101
Philipus M. Handjon, Pengantah Hukum Andministrasi Indonesia, Cetakan Ketiga, UGM Press, Yogyakarta, 1994. N.M. Spelt dan J.B.J.M, Ien Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yundika, Surabaya, 1993. Adrian sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Sunarjati Hartono, Politik Hukum Menuju Sesuatu Sistem Hukum Nasional, Bandung, 1991. Pusat Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama, PT. Pustaka Indonesia Press, Jakarta, Maret 2011. Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Perbandingan Pemerintahan, buku materi pokok universitas terbuka, jakarta, 2007. Bayu Suryaningrat, Pamong Praja dan Kepala Wilayah, Ichtiar, Jakarta, 1990. Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbit Kencana, 2011. Spelt.N.M. dan Ten Berge dalam Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
102
Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Peter Salim, The Contempory English-Indonesian Dictionary, Modern English Press, Jakarta 1991. Satrio Ageng R dan Vita Tamara Kusuma, PKPH – Pusat Konsultasi dan Badan Hukum Universitas Islam Indonesia, 22 Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tidak Berizin, Rabu 1 oktober 2014. Hadari nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001. Hussein Bahreisy, Himpunan Hadist Pilihan Hadist Shahih Bukhari, Al Ikhlas, Surabaya, Januari 1980. Tirta Nugraha Mursitama dkk, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2010. Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2012. Abdul aziz Muhammad azzam, Al-qawaid Al-Fiqhiyyah, Kairo: Dar El-Hadith, 2005. Rahmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqh, ( Bandung: Putaka Setia, 1999). Hasil wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, Kasi Pemprosesan Perizinan, tanggal 12 Januari 2015 pukul 09.00 WIB.
103
Hasil wawancara dengan Ibu Sri Indriyanti, Kasubag Tata Usaha Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Brebes, tanggal 13 Januari 2015 pukul 09.00 WIB. Perundang-undangan Peraturan Bupati Nomor 062 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan
kepada
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten Brebes.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030. Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga lain Kabupaten Brebes. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Brebes No. 068.2 / 740 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Undang-undang
Republik
Indonesia
Nomor
36
Tahun
1999
tentang
Telekomunikasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
104
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Data Internet http://riyantoro.wordpress.com/2007/05/25/base-transceiver-system-bts/, 30 September 2014, jam 20:29 WIB.
Selasa
http://kwalinews.blogspot.com/Rabu 24 september 2014, jam 22:00 WIB. http://riyantoro.wordpress.com/2007/05/25/base-transceiver-system-bts/, 30 September 2014, jam 20:29 WIB.
Selasa
http://jasapendirianpt.com/prosedur-izin-tower-bts, sabtu 25 oktober 2014, jam 4:20 WIB. http://www.total.or.id/info.php?kk=Base%20Transceiver%20Station, oktober 2014, Jam 5:30 WIB.
Sabtu 25
Email dari Alexander Arda, mahasiswa TI UMN, kepada Khairul Imans, mahasiswa FH UII, Email pada penerima, Jum’at 24 oktober 2014, jam 16:20 WIB. Email dari Dea Putra Imanda, mahasiswa SI UDINUS, kepada Khairul Iman S, mahasiswa FH UII, Email pada penerima, Kamis 23 oktober 2014, jam 15:00 WIB. http://hadith.al-islam.com/Bayan/ind/.
