133
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Akbar, Faisal, Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003 Barata, Samadi Surya, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1998 Chomzah, Ali Achmad , Hukum Pertanahan, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002 Chandra, S., Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan), Jakarta : Grasindo , 2005 Diantha, I Made Pasek, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Bandung : CV.Mandar Madju, 2002 . Erwiningsih, Winahyu, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yogyakarta : Total Media, 2009 -------------------------------, Hak Pengelolaan Atas Tanah, Yogyakarta: Total Media, 2011 Ginting, Darwin, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010 Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : DJambatan, Cetakan ke enam (edisi Revisi), 1995 --------------------, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta : Djambatan, 2000 --------------------, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta : PT Djambatan,1999 Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Jakarta : Rajawali Pers, 2009 ----------------, Arie Sukanti dan Oloan Sitorus, Seputar Hak Pengeloaan, STPN Press Yogyakarta, 2011 -----------------, Arie Sukanti, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005
Universitas Sumatera Utara
134
Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPAUUPR-UUPLH, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008 Hart, H.L.A, Konsep Hukum (The Concept Of Law), Bandung: Nusa Media, 2009 Hadi, Sutrisno, Metodologi Reseacht, Yogyakarta : Andi Offset, 1989 Ismail, Nurhasan, Perkembangan Hukum Pertanahan, Yogyakarta : Penerbit Huma, 2007 Kartasapoetra, G., R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra dan A. Setiady, Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta : Bina Aksara, 1985 Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002 Limbong, Bernhard, Konflik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012 Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, , Bandung : Mandar Madju, 1994 Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung : Mandar Madju, 2008 Mahfud MD, Moh, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara, 1984 Parlindungan, A.P, Hak Pengeloaan Menurut Sistem UUPA, Bandung: CV.Mandar Madju, 1989 ----------------------, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: CV.Mandar Madju, 2008 -----------------------, Kapita Selekta Hukum Agraria, Bandung : Alumni, 1981 ------------------------, Komentar Atas Undang-Undang (U.U.NO.24TH.1992), Bandung : CV.Mandar Madju, 1993
Penataan
Ruang
Perangin, Effendi, Hukum Agraria di Indonesia:Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: Rajawali, 1989 Soehoed, A.R, Reklamasi Laut Dangkal, Jakarta : Djambatan, 2004
Universitas Sumatera Utara
135
Sihombing, B.F, Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, Jakarta : PT Toko Gunung Agung Tbk, 2005
Sangsun, Florianus SP, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta: Visimedia, 2007 Sumardjono, Maria S.W, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: Kompas, 2007 -------------------------------, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas, 2001 Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996 ----------------------, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta : Kompas, 2007 ---------------------, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2008 Santoso, Urip, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012 Salindeho, John, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 1987 Salam, Dharma Setyawan, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2003 Sitorus, Oloan, Hak Atas Tanah dan Kondominium, Jakarta: Dasa Media Utama, 1995 Sihombing, Irene Eka, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009 Siregar, Tampil Anshari Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Medan : Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 2001 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986 ------------------------, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 1988 Soemardijono, Analisis Mengenai Hak Pengelolaan,, Jakarta: Lembaga Pengkajian Pertanahan, 2006 Soetijo, Irawan Hubungan Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta: Rineka Cipta, ‘ 1990
Universitas Sumatera Utara
136
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2002 Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 Sunggono, Bambang Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002 Sudiyat, Iman, Hukum Adat, Sketsa Azas, Yogyakarta: Liberty, 1978 Subagyo , P. Joko, Hukum Laut Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2009 Yamin, Muhammad, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Medan : Pustaka Bangsa, 2003 Yosua, Suhanan, Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, Jakarta : Restu Agung, 2010 Zein, Ramli, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
B.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggigi dan Kota Batam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Universitas Sumatera Utara
137
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, dimana kawasan Batam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan tanah di Pulau Batam Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi
Universitas Sumatera Utara
138
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam
C.
Jurnal, Makalah, dan Tesis
Modul Terapan Kawasan Reklamasi Pantai Pedoman Perencanaan Tata Ruang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Penataan Ruang Flora Pricilla Kalalo, Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 Nomor 1, Edisi Januari-Maret 2009 Ratna Djuita, Hak Pengelolaan (HPL) antara Regulasi dan Implementasi, Jurnal Pertanahan, Volume 1, Nomor 1, Edisi November 2011, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI, Jakarta Sampurno, Pengembangan Kawasan Pantai Kaitannya Dengan Geomorfologi, Makalah, Departemen Geologi, Institut Teknik Bandung, Bandung
Suprayoga Hadi, Kebijakan Nasional Dalam Pengembangan Pulau Batam, disampaikan dalam rangka kegiatan Studi Perencanaan Program Double Degree Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Studi Kasus Pulau Batam), Institut Teknik Bandung, Bandung, pada tanggal 7 April 2009 Agus Setyadi Hadisusilo, Perbandingan Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Orang Asing Di Indonesia Khususnya Di Pulau Batam Dengan Orang Asing Di Negara Malaysia, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009 Juliani Libertina Nasution, Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Atas Tanah Di Wilayah Pulau Batam (Studi : Di Pulau Sekikir Dan Pulau Bulat), Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011 Nurkhotimah, Penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu Di Kabupaten Purworejo, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008 Novlinda, Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Analisis Terhadap Kewenangan Bidang Pertanahan Antara Pemerintah, Kota Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam),
Universitas Sumatera Utara
139
Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010 Satrio Nurwicaksono, Pelaksanaan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Dan Potensi Timbulnya Monopoli Swasta Atas Usaha-Usaha Dalam Bidang Agraria (Studi Kasus Pelabuhan Umum Kabil Batam), Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
D. Internet Batasan Laut, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, http://repository.ipb.ac.id, pada tanggal 27 Maret 2013 Batam
diakses
In Figures 2009, diakses http://skpd.batamkota.go.id/bapeda/files/2010/01/6.-pemerintahan.pdf, tanggal 6 Desember 2012
dari
dari pada
Coastarina di Pesisir Batam, diakses dari http://duaribuan.wordpress.com, pada tanggal 27 Maret 2013 Elita Rahmi, Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia, diakses dari fh.unsoed.ac.id/sites/default/.../VOL10S2012%20elita%20rahmi.pdf, pada tanggal 24 Oktober 2012 Profil Kota Batam, diakses dari http://aburifqi.wordpress.com/2007/12/29/profilkota-batam/, pada tanggal 01 Juli 2012 Irsal Zeda, Model Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanahan di Kota Batam, diakses dari http://irsal-zeda.blogspot.com/2007/03/model-pemberdayaanmasyarakat-di-bidang.html, pada tanggal 24 Oktober 2012 Jumlah
Penduduk Batam 1.146.231 jiwa, diakses dari http://www.jpnn.com/read/2012/03/07/11978, pada tanggal 01 Juli 2012
Kawasan Reklamasi Pantai, diakses dari http://www.penataanruang.com/reklamasipantai.html, pada tanggal 22 Oktober 2012 Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Tantangan Batam Pada Era Otonomi Daerah, diakses dari ttp://www.pu.go.id, pada tanggal 24 Maret 2013 Kota Batam, diakses dari www.batam.go.id, pada tanggal 04 Juli 2012
Universitas Sumatera Utara
140
Konsep, http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-konsep-menurut-beberapaahli.html, diakses tanggal 22 Maret 2013 Kewenangan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Batam Ditinjau Dari Kewenangan Daerah(Studi Kasus terhadap Pulau Setokok dan Pulau Janda Berhias), diakses dari http://dc415.4shared.com/doc/gKPnU9xa/preview.html, pada tanggal 5 April 2013 Muhammad Nasir, Eksistensi BP Menabrak UU Otda. Sengaja Dibiarkan, diakses dari http://muhammadnasir-batamsauthor.blogspot.com/2012/06/otonomibatam-dalam-cengkeraman-pusat_30.html, pada tanggal 30 Mei 2013 Noval Labadjo, Konsep Penataan Kawasan Tepian Pantai Kota Palu,diakses dari http://noval-labadjo.blogspot.com, pada tanggal 05 Aril 2013 Pengelolaan Wilayah Pesisir, diakses dari http://repository.ipb.ac.id, pada tanggal 20 Februari 2013 Rokhmin Dahuri, Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir, diakses dari fppb.ubb.ac.id/?Page=artikel_ubb&&Nama_menu...298, pada tanggal 22 Oktober 2012 Redaksi Butari, Reklamasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, diakses di http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/REKLAMASI%20WIL AYAH%20PESISIR%20DAN%20PULAU%20PULAU%20KECIL.pdf, pada tanggal 6 Desember 2012 Reklamasi Pantai, diakses dari http://oceocean.blogspot.com/2012/04/reklamasipantai.html, pada tanggal 22 Maret 2013 Reklamasi Pantai Dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pesisir, diakses dari http://darius-arkwright.blogspot.com/2010/04/pendahuluan-reklamasiadalah-suatu.htm, pada tanggal 20 Februari 2013 Reklamasi Pantai, diakses dari http://repository.ipb.ac.id, pada tanggal 20 Februari 2013 Status Kepemilikan Lahan Pada Kawasan Pantai Dan Hutan Mangrove, diakses dari http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/STS_Mangrove.HTM, pada tanggal 12 Januari 2013 Surya Makmur Nasution, Batam Sebagai Ujung Tombak Investasi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Hukum, diakses dari http://www.csis.or.id, pada tanggal 29 Maret 2013
Universitas Sumatera Utara
141
E. Wawancara Wahyu Daryatin, Kasubdit Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Daerah Kota Batam, Wawancara, Batam, tanggal 06 Mei 2013, pukul 09.00 W.I.B. Nanang Hardiwibowo, Kasubdit Pengadaan Tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam), Wawancara, Batam, tanggal 07 Mei 2013, pukul 15.00. W.I.B Meijanto.BP, Kasubdit Alokasi Tanah Wilayah II Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam), Wawancara, Batam, tanggal 07 Mei 2013, pukul 15.30. W.I.B Denny Tondano, Kasi Peralihan Hak Alokasi Tanah dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam), Wawancara, Batam, tanggal 07 Mei 2013, pukul 16.00. W.I.B Lita Noisen Ujung, Plt. Kasubsi Instansi Pemerintah Mayarakat Kantor Pertanahan Kota Batam, Wawancara, Batam, tanggal 14 Mei 2013, pukul 14.20. W.I.B Agus Setyadi Hadisusilo, Notaris/PPAT Kota Batam, Wawancara, Batam, tanggal 31 Agustus 2012, pukul 15.00 W.I.B.
F.
Lain-lain
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 90/HPL/BPN/2004 tertanggal 15 Oktober 2004 Surat Rekomendasi Izin Reklamasi Pantai Teluk Tering Nomor 97.A/DP/XII/2003, tanggal 09 Desember 2003
Universitas Sumatera Utara
