DAFTAR PUSTAKA Buku Faisal Akbar Nasution, 2003. Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah, Medan: Pustaka Bangsa Press. Dann Sugandha, 1981. Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Sinar Baru, Bandung. Ramlan Surbakti, 1992. Memahami ilmu Politik, Jakarta: Gramedia. Rondinelli, Dennis, A and Chemma, G Shabbir, et 1983. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publication, Beverly Hills. Prajudi
Atmosudirjo, 1987. Beberapa Pandangan Umum Keputusan, Decision making, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pengambilan
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumni, 2000. Soekarwo, 2005. Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PrinsipPrinsip Good Financial Governance, Surabaya: Airlangga University Press. Bambang Istianto. 2011. Demokratisasi Birokrasi. Jakarta: Mitra Wacana Media. Muchlis Hamdi. 2003. Bunga Rampai Pemerintahan. Jakarta: Yarsif Watampone Sedarmayanti. 2003. Good Governance; Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju. Bintoro Tjokroamidjojo. 2001. Good Governance, Paradigma Baru Ilmu Pemerintahan. Jakarta: ISBM. Sadu Wasistiono, 2010 Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alqprint Jatinangor, Bandung. Sadu Wasistiono, 2002. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alqaprint Jatinangor, Bandung, hal. 27, lihat juga dalam Agung Hendarto, nazar Suhendar (eds), Good government dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 1997, Dalam, Politeia Jurnal Ilmu Politik Volume 2, Husnul Isa Harahap, Militer Dan Politik;Otonomi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Sipil-
Universitas Sumatera Utara
Militer Di Daerah, Penerbit Kerjasama Departemen Ilmu Politik dan Laboratorium Politik FISIP USU, Medan, 2006. Husnul Isa Harahap. Jurnal Ilmu Politik; Militer Dan Politik, Vol. II, No 2, Departemen Ilmu Politik dengan Laboratorium Politik FISIP USU, 2006. Dr. J. Kaloh. 2007. Mencari bentuk otonomi daerah; suatu solusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan global. Rineka Cipta. Kacung Marijan. 2010. Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi PascaOrde Baru. Jakarta: Prenada Media Group. Dann Sugandha,1991. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi, Jakarta: Intermedia. S. P. Melayu Hasibuan, 2001. Manajemen Pasar, Pengetian dan Masalah Bandung: Bumi Aksara. Azhar Arsyad,2002. Pokok-Pokok Manajemen, Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Gunung Agung, 1986. Dann Sugandha,1991 Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi (Jakarta: Intermedia. Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. B.J. Habibie pada waktu itu juga menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dan mempunyai cita-cita untuk membangun Batam sebagai daerah tujuan investasi kedua di daerah Selat Malaka, setelah Singapura
Peraturan Perundang-Undnagan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 74 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun I999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Universitas Sumatera Utara
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengen Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintaha Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 mengenai “Pembentukan Kota Administratif Batam Dokumen Pemerintah Kota Batam 2013 Situs Internet http://www.pu.go.id/isustrategis/view/7, diakses tanggal 17 November 2013 http://batamkota.go.id/pemerintahan_baru.php?sub_module=46&klp_jenis=89 http://unser1589.multiply.com/journal/item/38/Sejarah_dan_Profil_kota_Batam, diakses tanggal 25 Desember 2013. http://skpd.batamkota.go.id/tatakota/files/diakses tanggal 1 Maret 2014 http://esraromasi.blogspot.com/2013/11/ketidakpastian-hukum-di-batam.html http://www.batamsafari.com/badan-otorita-batam.html, November 2013 http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp, November 2013
diakses
diakses
tanggal
tanggal
17
17
http://www.pu.go.id/isustrategis/view/7, diakses tanggal 17 November 2013 http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp, Desember 2013
diakses
tanggal
28
http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp, Desember 2013
diakses
tanggal
17
Wawancara Wawancara dengan Dwi Joko Wiwoho Direktur PTSP dan Humas BP.Batam Wawancara dengan Ardy Winata, Ka.Bagian Humas Setdako Batam
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR WAWANCARA 1. Beberapa kewenangan itu antara lain, tentang hak mengeluarkan izin prinsip bangunan, izin usaha dan perdagangan, alokasi mobil dan minuman keras, dan izin mendirikan bangunan (IMB), sementara pihak Otorita masih mempunyai kewenangan mengenai alokasi lahan dan pengembangan infrastruktur perekonomian dan industri.Pembagian kewenangan tersebut makin disempurnakan setelah pada Desember 2005, kedua pihak membuat sebuah Memorandum of Understanding mengenai berbagai kewenangan dan tanggung jawab. 2. Persoalan tumpang tindih kewenangan dalam proses pelayanan publik merupakan gejala umum yang terjadi atau berlokasi di banyak daerah kabupaten/kota karena luasnya kewenangan yang dimiliki daerah otonom tersebut. Jenis dan bentuk kewenangan yang “diperebutkan” berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, namun secara umum sengketa kewenangan terjadi terutama di daerah yang mempunyai potensi ekonomi sangat tinggi seperti daerah perkotaan dan daerah otonom yang di dalamnya ada kawasan industri atau kegiatan ekonomi lain yang sangat potensial menghasilkan sumber pendapatan. 3. Peralihan aset dan kewenangan OB menjadi BP Kawasan yang disebut-sebut sudah sesuai dengan amanat UU No 44 Tahun 2007 tentang BP Kawasan Batam, tidak menyurutkan banyak kalangan yang menyoroti dan mengindikasi ada pelanggaran hukum terkait keberadaan BP Kawasan sebagai metamorfosa BP. Batam 4. Ada beberapa kejanggalan BP Kawasan Batam, utamanya dalam hal kewenangan dan aset yang sebelumnya dikelola Otorita Batam dan beralih dikelola BP Kawasan Batam, yang menurutnya sangat berpotensi merugikan masyarakat Batam. 5. Salah satu kejanggalan yang banyak disoroti yakni dari faktur tagihan UWTO yang mengharuskan pembayaran disetor ke rekening Otorita Batam. Sementara seperti diketahui bersama, saat ini Otorita Batam sudah tidak ada, melainkan yang ada hanya BP Kawasan Batam. Insya Fauzi mempertanyakan, bagaimana bisa ? membayar tagihan kepada instansi yang sudah tidak ada? Menghadapi kejanggalan yang menurut pengusaha ternama ini, sangat berpotensi menjadi permasalahan dikemudian hari. Insya mengaku sudah dua kali menyurati Ketua BP Kawasan Batam terkait kejanggalanyang dimaksud. Namun tidak ada tanggapan dari BP Kawasan Batam. 6. Ketua LSM Kodat 86, Tain Komari yang juga penulis buku Batam tergadai 70 tahun berpendapat, secara substansi tidak ada perubahan bergantinya nama Otorita Batam menjadi BP Kawasan Batam. Aktivis LSM KODAT 86 tersebut
Universitas Sumatera Utara
menjelaskan Otorita Batam dibentuk berdasarkan Keppres sementara BP Kawasan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Asas perangkat hukum terbentuknya BP kawasan Batam lebih tinggi dari asas perangkat hukum terbentuknya Otorita Batam Sementara menanggapi isu dualisme kepemimpinan Batam Tain menjawab, posisi BP Kawasan lebih kuat dari Pemko Batam, meski keduanya dibentuk berdasarkan undang-undang (UU). Namun menurut Tain, UU yang menaungi Pemko Batam tidak ada turunannya. Sementara UU BP Kawasan Batam dalam pandangan hukumnya masuk dalam perangkat hukum les spesialis. 7. Dalam perkembangan berikutnya telah diusahakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam berbagai aspek pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2003, misalnya, kedua badan yang bertanggung jawab atas permasalahan Batam ini sepakat untuk membagi kewenangan dalam pemberian pelayanan kepemerintahan untuk mengurangi kerancuan yang timbul di masyarakat. BP. Batam sepakat untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah kota Batam. Beberapa kewenangan itu antara lain, tentang hak mengeluarkan izin prinsip bangunan, izin usaha dan perdagangan, alokasi mobil dan minuman keras, dan izin mendirikan bangunan (IMB), sementara pihak Otorita masih mempunyai kewenangan mengenai alokasi lahan dan pengembangan infrastruktur perekonomian dan industri. Pembagian kewenangan tersebut makin disempurnakan setelah pada Desember 2005, kedua pihak membuat sebuah Memorandum of Understanding mengenai berbagai kewenangan dan tanggung jawab. Walaupun sudah tercapai kesepakatan, dalam implementasi sehari-hari masih sering timbul berbagai kerancuan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pembagian kewenangan ini juga memberikan beban tambahan bagi berbagai pihak yang memerlukan perijinan dari kedua instansi tersebut. 8. Hubungan antara Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam BP.Batam dengan Pemko Batam. Sejak 10 tahun belakangan atau sejak resmi terbentuknya Pemko Batam hingga sekarang hubungan antara kedua instansi plat merah ini tak pernah akur. Masing-masing saling serang, merasa paling berhak, paling berwenang dan paling berkuasa di Kota Batam, khususnya di Pulau Batam. 9. Sampai saat ini rivalitas antara BP-Batam dan Pemko Batam masih saja terjadi. Kedua instansi plat merah ini tak pernah singkron. Beberapa orang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Batam juga merupakan mantan pejabat di BP-Kawasan. 10. Meski angka kenaikan tarif air ATB telah direvisi oleh kepala BP-Batam, karena Pemko Batam belum pernah diajak bicara secara khusus membahas rencana kenaikan tarif air.
Universitas Sumatera Utara
11. Pemerintah Pusat sudah menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Batam terjadi dualism kekuasaan, yaitu antara Pemko yang menyelenggarakan pemerintahan dengan seluruh jajaran aparat dan BP. Batam yang berhak mengundang para investor ke Batam dan melakukan fungsi sebagai pengaturan permasalahan lahan investasi atau Hak Penggunaan Lahan (HPL). Dualisme pelaksanaan pemerintahan inilah yang belum diselesaikan antara BP. Batam dan Pemko Batam oleh pemerintah pusat sampai sekarang. Seringnya terjadi tarik ulur mengenai pemprosesan perizinan dan penjualan lahan kepada para investor merupakan hal yang sangat membingungkan para investor asing. 12. Apa itu BP Kawasan Batam? Sejak diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2007 yang dilanjutkan dengan UU No. 44 Tahun 2007 tentang FTZ, maka ditegaskan dalam salah satu pasalnya bahwa pengelolaan kawasan bebas akan menjadi tanggung jawab sebuah lembaga bernama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas. 13. Pemberlakuan PP itu hanya akan memberatkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang pertanahan, sementara peruntukkannya tidak jelas, dimana tidak sesuai dengan asas kesederhanaan yang diamanatkan dalam pendaftaran tanah, meskipun demikian PP tersebut tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan karena sudah merupakan keputusan pemerintah sebagai peraturan yang harus ditaati. 14. PP No. 13 Tahun 2010 ini tidak bisa dijadikan alasan untuk masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya dikarenakan biaya yang cukup mahal, tariff yang ditetapkan dalam PP No. 13 Tahun 2010 tersebut sebenarnya seimbang dengan nilai ekonomi Negara pada saat ini, mana mungkin sama nilai ekonomi pada saat ini dengan nilai ekonomi pada belasan tahun yang lalu, dan tidak ada yang namanya pendaftaran tanah itu menyulitkan masyarakat karena berbelit-belit dan lama. Pendaftaran tanah itu membutuhkan proses, dari permohonan, pengukuran, pemetaan, sampai diterbitkannya sertifikat, dengan adanya pemberlakuan tarif secara resmi yang secara nasional tersebut dapat membuat standarisasi dan aturan baku yang jelas dalam pelayanan dibidang pertanahan. Peningkatan tersebut diharapkan juga berakibat langsung dengan peningkatan pelayanan masyarakat dibidang pertanahan 15. Apakah OB masih ada? Apakah tugasnya sudah diambil alih oleh BP Batam? Berdasarkan PP No. 46/2007 tentang FTZ Batam, batas waktu pembentukan BP Batam adalah 31 Desember 2008 atau kurang lebih setahun yang lalu walaupun pembentukan kepala dan deputi BP Batam lebih cepat dari batas waktu yang ada. Mestinya, dengan terbentuknya BP Batam itu maka seluruh aset dan pegawai OB menjadi milik BP Batam, tapi kenyataannya yang menjadi karyawan BP Batam baru 5 orang yaitu Kepala BP Batam plus empat deputi. Sedangkan pegawainya masih berstatus pegawai OB.
Universitas Sumatera Utara
16. Tugas yang diemban BP. Batam antara lain mengembangkan dan mengendalikan pembangunan pulau Batam sebagai daerah industry dan kegiatan alih kapal, merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi dan fasilitas lain, menampung, meneliti permohonan izin usaha dan menjamin kelancaran dan ketertiban tata cara pengurusan izin dalam mendorong arus investasi asing di Batam. 17. Apa undang-undang mempengaruhi tumpang tindih antara BP. Batam dengan Pemko Batam, seharus apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat? Ya undang-undang juga ikut mempengaruhi tumpang tindih antara BP. Batam dengan Pemko Batam, Pemerintah Pusat untuk segera memperjelas pembagian wewenang antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam, sebab praktiknya selama ini dinilai tidak jelas. Kondisi itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang dikuatirkan berdampak buruk pada iklim investas, sehingga saat ini masih tumbuh persepsi ditengah masyarakat dan pengusaha Batam bahwa ada dualisme kepemimpinan, satu dipegang oleh Walikota Batam atau Pemerintah Kota Batam dan satu lagi Ketua Badan Pengusahaan Batam yang dulu bernama Otorita Batam. Kedua lembaga itu, dalam mengimplementasikan kebijakannya sering tidak sejalan sehingga menimbulkan kebingunan bagi masyarakat dan pengusaha.
Universitas Sumatera Utara
