DAFTAR PUSTAKA Daftar buku-buku referensi A. Sodiki, 1994, Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah Didaerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hutan), Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya. Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, PT.Sofmedia, Cetakan Pertama, Medan, 2009. A.W.B. Simpson,” A History Of The Land Law”, (Oxford : Clarendon Press, 1986). Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, Djambatan. Dani, W. Munggoro, Dkk, Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan Di Indonesia, Pustaka latin, Bogor, 1999 Daniel S. Lev, “ Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan”, Jakarta: LP3ES, Tahun 1990, H. 86 Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Persfektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya (Jakarta: penerbit djambatan, 2003). Dirman, Perundang-Undangan Agraria, J.B.Wolters, Jakarta, 1958. Erman Rajagukguk,” Hukum Dan Masyarakat”, Bina Aksara, Jakarta, 1983. Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni, Petani Dan Konflik Agraria, Akatiga, Bandung, 1997. Franz Magnis-Suseno, 2001, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta. Hadjon, P.M, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik, Dalam Universitas Airlangga, Yuridika No.6 Tahun 1994
Majalah Hukum
Hasim Purba, Syafruddin Kalo, Muhammad Yamin lubis, dkk” Sengketa Pertanahan Dan Alternative Pemecahan” Penerbit CV Cahaya Ilmu, Cet.I, 2006, Medan.
Universitas Sumatera Utara
Hayati, Sri, 2003, Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitanya Dengan Investasi, Disertasi, Universitas Airlangga. Hutagalung, Arie Sukanti” Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional”(pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam bidang ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2003). Ibnu Subiyanto, “ Peluang dan Tantangan Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat diera Desentralisasi” diskusi terbatas kebijakan pertanahan dalam era desentralisasi dan peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, Jakarta 12 September 2002, disusun dalam buku prosiding (Jakarta: Bappenas, 2002) Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Bandung, Alumni, 2004, Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asast, Liberty, Yogjakarta, 1978. Iman Soetiknjo, materi Pokok Hukum Dan Politik Agrarian, Universitas Terbuka, Jakarta, 1988 Koesnoe, Moh,” Catatan- Catatan Terhadap Haukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, Surabaya, 1977 Kenneth. P. Davis, “ land use”,( New York: Mc Graw – Hill Book Company, 1976). Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan
Konsorsium Pembaruan
Agraria, Usulan Revisi Undang-undang Pokok Agraria, Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat Atas Sumber Agrarian. Mahadi,“Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Sejak RR Tahun 1854”, (Bandung, Alumni, 1991). Macpherson C.B, 1989, Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta Marmin M. Roosadijo, “ Tinjauan Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya”, ghalia Indonesia, Jakarta, 1979. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogjakarta Muhammad Yamin, Abdul Rahim Lubis, hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Cetakan I, 2008.
Universitas Sumatera Utara
Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta, Cetakan I, 2007 Notonagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, CV. Pancuran Tujuh, Jakarta, 1974. Noer Fauzi, Anatomi Politik Agraria Orde Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Parlindungan AP, dalam bukunya Komentar atas undang-undang pokok agrarian, alumni, bandung. Purwopranoto, Penuntut Tentang Hukum Tanah, AstanaBuku “ ABEDE”, Semarang, 1953. Roestandi Ardiwilaga R, Hukum Agraria Indonesia, N.V. Masa Baru, Bandung, 1962. Ruwiastuti, Maria Rita, Sesat Pikir Poltik Hukum Agraria, Press KPA dan Pustaka Pelajar, Yogjakarta Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, bandung, 1986. Sajuti Thalib, Hukum Pertambangan Indonesia, A.G.P (Akademi Geologi Pertambangan), 1971, Bandung.
dan
Soetandyo Wignjosoebroto “ Perbedaan Konsep Tentang Dasar Hak Penguasaan Atas Tanah Antara Apa Yang Dianut dalam Tradisi Pandangan Pribumi Dan Apa Yang Dianut Dalam Hukum Positif Eropa”, Surabaya: Arena Hukum, No. 1, 1994. Soekanto, Menuju Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Penerbit Universitas Siun, Hak Pengusahaan Hutan Di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005. Sumardjono, Maria Sriwulani, Kewenangan Negara untuk mengatur dalam penguasaan tanah oleh Negara, pidato pengukuhan jabatan guru besar pada fakultas hukum Univesrsitas Gajah Mada.
Universitas Sumatera Utara
Sudjendro, Kartini, J. Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik, Kanisius, Yogjakarta 2001 Ter Haar, “ Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat”, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985 Wiradi Gunawan, Reforma Agraria, Instits Press KPA dan Pustaka Pelajar,Yojakarta. 2000
Daftar peraturan perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perubahanya Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Uudang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Undang-undang No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Undang-undang Pertambangan
No.
11
tahun
1967
tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok
Peraturan pemerintah No. 10. Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom Peraturan pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Intrusksi Presiden No. 9 Tahun1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dibidang Pertanahan
Universitas Sumatera Utara
Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan
Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Universitas Sumatera Utara
