PERPAJAKAN Oleh
: Casavera
Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2009 Hak Cipta 2009 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
Candi Gebang Permai Blok R/6 Yogyakarta 55511 Telp. : 0274-882262; 0274-4462135 Fax. : 0274-4462136 E-mail :
[email protected]
Casavera PERPAJAKAN/Casavera - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009 viii + 328 hlm, 1 Jil. : 26 cm. ISBN: 978-979-756-473-5
1. Perpajakan
I. Judul
Daftar Isi
DAFTAR ISI BAB 1 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pendahuluan Sistem Self Assessment Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Terutang Surat Tagihan Pajak Surat Ketetapan Pajak Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Ragam Cara Penegakan Hukum Perpajakan Imbalan Bunga Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan Wakil Wajib Pajak dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Pembatalan Sanksi Administrasi atau Surat Ketetapan atau Surat Tagihan Pajak Akibat Ketidaktelitian Petugas pajak Menjaga Profesionalisme Pegawai Pajak Ragam Tindak Pidana Perpajakan
v 1 2 3 4 7 22 24 26 36 43 58 60 64
BAB 2 PAJAK PENGHASILAN Pendahuluan Subjek Pajak Penghasilan Kewajiban Pajak Subjektif Bukan Subjek Pajak Penghasilan Objek Pajak Penghasilan Pajak Final Bukan Objek Pajak Penghasilan
77 78 78 82 84 84 88 89
65 66 70
Bentuk Usaha Tetap (BUT) Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Suami-Isteri Pengeluaran yang Tidak Dapat Dibebankan sebagai Biaya Penyusutan Amortisasi Penjualan, Pertukaran, dan Pengalihan Harta Persediaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Penghasilan Hubungan Istimewa dan Penghindaran Pajak Penilaian Kembali Aktiva Pelunasan Pajak PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) Angsuran Pajak (PPh Pasal 25) PPh Pasal 26 Kredit Pajak bagi WP DN dan BUT Fasilitas Perpajakan
91 93 96 97 99 101 105 108 110 112 113 113 116 117 121 121 121 124 126 127 129 133 136 136
BAB 3 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 167 Pendahuluan 168 Barang Kena Pajak 168 Pengusaha Kena Pajak 170 Pajak Pertambahan Nilai 172 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 178 Pajak Penjualan atas Barang Mewah 186 Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 190 Faktur Pajak 196 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 200 Pajak Tidak Dipungut atau Bebas dari Pengenaan Pajak 201 Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri 212 Perlakuan PPN dan PPnBM atas Pemakaian Sendiri 212 BAB 4 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pendahuluan Objek PBB Subjek PBB Tarif PBB Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PBB
vi
227 228 229 232 232 232
Perpajakan
PBB Terutang 233 Tahun Pajak, Saat, dan Tempat Pajak Terutang 234 Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Jatuh Tempo
Pembayaran, dan Surat Ketetapan Pajak Tata Cara dan Tempat Pembayaran serta Penagihan PBB Keberatan dan Banding Pembagian Hasil Penerimaan PBB Pengurangan atas PBB Terutang Sanksi Pidana
235 236 237 240 240 243
BAB 5 BIAYA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Pendahuluan Objek Pajak BPHTB Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB Subjek Pajak BPHTB Tarif Pajak BPHTB Dasar Pengenaan BPHTB Cara Penghitungan BPHTB Saat dan Tempat BPHTB Terutang Pembayaran, Penetapan, dan Penagihan BPHTB Keberatan dan Banding Pengurangan BPHTB Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB Ketentuan Bagi Pejabat
247 248 249 251 252 252 253 255 256 257 260 262 268 269 269
BAB 6 BEA METERAI Pendahuluan Objek Bea Meterai Tarif Bea Meterai Bukan Objek Bea Meterai Saat Terutangnya Bea Meterai Benda Meterai, Penggunaan, dan Cara Pelunasan Pemeteraian Kemudian Ketentuan Khusus Ketentuan Pidana Daluwarsa Bea Meterai
271 272 272 273 275 275 276 278 279 279 280
KUMPULAN FORMULIR
281
Daftar Isi
vii
Bab
1
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pendahuluan Sistem Self Assessment NPWP dan PKP Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Terutang Surat Tagihan Pajak Surat Ketetapan Pajak Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Ragam Cara Penegakkan Hukum Perpajakan Imbalan Bunga Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan Wakil Wajib Pajak dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Pembatalan Sanksi Administrasi atau Surat Ketetapan atau Surat Tagihan Pajak akibat Ketidaktelitian Petugas Pajak Menjaga Profesionalisme Pegawai Pajak Ragam Tindak Pidana Perpajakan
Pendahuluan
U
ndang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 6 tahun 1983 dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sejauh ini, Undang-undang No 6 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan, yang meliputi:
UU No 11 Tahun 1994 UU No 16 Tahun 2000 UU No 28 Tahun 2007
Perubahan yang termuat dalam Undang-undang No 28 tahun 2007 dilakukan dengan tujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut: a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara; b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah; c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi; d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
Perpajakan
