DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam.2006, Syarah Bulughul Maram, Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, Jakarta Abdurrahmat sathoni, 2005. Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Rineka Cipta, Jakarta Achmad Ali, 1998.Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT Yarsif Watampone, Jakarta Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002. Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan, Raja Grafindom Jakarta. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Andriani Nurdin. 2012. Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. PT. Alumni. Bandung. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Standar Profesi Kurator . No.110, tentang Definisi/Peristilahan Bagir Manan, 1998, Perlindungan Debitur dan Kreditur Dalam UUK, ( makalah yang disampaikan pada seminar Kepailitan tentang Perlindungan Debitur dan Kreditur dalam kepailitan Menghadapi Era Globalisasi, Bandung, 17 Oktober 1998) ______________. 2001. Mengenal Perpu Kepailitan, Penyelesaian UtangPiutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ed., Rudhy A. Lontoh, et.al., Alumni, Bandung. Bernadette Waluyo, 1999. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mandar Maju, Bandung. Denny Kailimang, 2001. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU, Alumni, Bandung, hlm. 22.
148
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta Gunawan Widjaya, 2003. Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hadari Nawawi, 1996. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta Hamzah Ya‟qub., 1999. Kode Etik Dagang Menurut Islam, CV. Diponegoro. Cetakan Ketiga, Bandung Ibnu Rusyd, 1990. Tarjamah Bidah Al-Mujtahit, Cet.1, Asy-Syifa‟, Semarang, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, 2002, Analisa Fiqih Para Mujtahid, terjemahan dari Bidayatul Mujtahid Kitab At Taflis, Pustaka Amani, Jakarta Imran Nating, 2004. Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta Jerry Hoff, 2000. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta Kartono, 2000. Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta Lee A Weng, 2009. Tinjauan Pasal Demi Pasal Undang-Undang R.I. No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Medan Louis E. Levinthal, 1999. “The Early History of Bankruptcy Law”, dalam Jordan, et.al., Bankruptcy, Foundation Press, New York Lubis, Suhrawadi K, 2008, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. M Ali Hasan, 2003. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah), Cet.1 Raja Grafindo Persada, Jakarta M Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001. Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7, Edisi ke2, Pustaka Rizki Putra, Cet.3, Semarang M. Hadi Subhan. 2009. Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan. Cetakan pertama, cet.ke-1. Prenada Media Group. Jakarta.
149
Mahadi, 2003. Falsafah Hukum : Suatu Pengantar, Alumni, Bandung. Muhammad Jawad Mughniyah dengan penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff, 2007, Fiqih Lima Madzhab, Lentera, Jakarta Muhammad Amin Suma, 2003. Hukum Keluarga Isalm Di Dunia Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta Muhammad Jawad Mughniyah, 2000, Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah , Judul Asli Al-Fiqh 'ala al-madzhi al-khamsah, penerjemah Masykur A.B ed, Cet. 5, Lentera, Jakarta Munir Fuady. 2010. Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Nasrun Rusli, 1999. Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Cet. 1, Logos, Jakarta. Parwoto Wignyosumarto, 2004. Peran dan Tugas Hakim Pengawas, Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. R. Soebekti dan Tjitrosoedibyo, 1989. Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta Rachmadi Usman, 2004. Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Radjagukguk Erman. 2001. “Latar Belakang dan Ruang Lingkup UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan”, di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Utang Piutang melaui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung. Rahayu Hartini, 2008. Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, Rudi A. Lontoh, 2001. Penyelesaian Utang-piutang, Alumni, Bandung Setiawan RR, 1987. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta, Bandung. Siti Anisah, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan) Cet. Kedua, Total Media, Jogjakarta.
150
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia Perss, Jakarta Suharsimi Arikunto, 1993. Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 197 Sunarmi, 2009. Hukum Kepailitan, USU Press, Medan. Sunarmi.2010. Hukum Kepailitan Edisi 2. Softmedia. Medan Sutan Remy Sjahdeni, 2010, Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cet. IV, Grafiti, Jakarta Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy,2001. Hukum-Hukum Fiqh Islam , Bulan Bintang, Jakarta. Victor Sitimorang dan Hendri Soekarso, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta WJS. Poewodarminta, 2008. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, PT. Balai Pustaka, Jakarta Jurnal Bambang Pratama, 2014. Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektir Hukum Formil dan Materiil (Kajian Putusan Nomoe 02/Pailit/2012/PN.SMG dan Nomor 522/Pdt.Sus/2012. Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 2 Agustus 2014. Freisy Maria Kukus, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan, Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, Universitas Samratulangi Manado. Fred B.G.Tumbuan, 2005. “Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Hukum Kepailitan,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harwono, Tim Editor (2), Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Cet. 2, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. Kheriah, 2012. Independen Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 2
151
Undang-Undang
1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 3. Undang-undang No.4 Tahun 1998 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang perubahan Atas Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan 6. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
152
