FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
MODUL
9
UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA
SISTIM HUKUM INDONESIA
POKOK BAHASAN Hukum Acara Perdata OLEH : M. BATTLESON SH MH
DESKRIPSI : Hukum Acara Perdata mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata antara subyek hukum perdata mengenai hak dan kewajibannya..
TUJUAN INSTRUKSIONAL Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat : 1. Mengerti akan pengertian hukum acara perdata 2. Mengerti tentang prosedur penyelesaian sengketa perdata
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Muchammad Bettle Son SH, MH SISTEM HUKUM INDONESIA
Hukum Acara Perdata Sejarah hukum Acara Perdata Pada tanggal 5 Desember 1846 Jhr. Mr. H.E.Wichers diberi tugas oleh gubernur jendral Jan Jacob Rochussen untuk membuat sebuah reglement yang akhirnya rancangannya diselesaikan pada tanggal 6 agustus 1847. Setelah selesai dengan rancangannya dan penjelasannya, kemudian Wichers mendengarkan pendapat para haki agung. Diantara mereka ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Yang tidak setuju ingin menambah beberpa hal sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam RV (Regering verordening). Namun Wichers tidak sependapat dengan ketidak setujuan beberapa hakim agung tersebut dengan alasan : 1. Kalau banyak ditambah maka menjadi tidak sederhana lagi. 2. lebih baik dikembalikan kepada RV saja,
Definisi Yaitu aturan aturan hukum yang mengatur acara bagaimana mempertahankan hukum perdata materiil (Siti Sutami)
Setiap perkara perdata yang dibawa ke siding pegadilan sekurang – kurangnya ada dua pihak yaitu : 1. Penggugat. (yang memulai mebuat perkara di pengadilan) Penggugat adalah Seorang yang merasa bahwa haknya dlanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat. 2. Tergugat (pihak yang ditarik penggugat di muka pengadilan)
Proses Persidangan. A. Ada peristiwa hukum Peristiwa hukum disini adalah apabila ada hak yang dilanggar atau kewajiban yang tidak dipenuhi B. Permulaan proses Adanya gugatan yang masuk ke pengadilan dalam hal ini bisa tertulis atau bisa lesan. Memasukkan gugatan :
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Muchammad Bettle Son SH, MH SISTEM HUKUM INDONESIA
1. di pengadilan di wilayah daerah hukumnya tergugat, jika tergugat lebih dari satu maka di salah satu tempat tergugat. 2. Jika alamat tergugat tidak diketahui maka di tempat wilayah hukum penggugat Bedanya gugatan dan permohonan Kalau gugatan harus ada sengketa atau konflik sedangkan permihinan tidak ada konflik atau sengketa. Wewenang absolut Pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan. Misalnya pengadilan agama, pengadilan negeri dll. Wewenang relatif Mengatur mengenai wewenang mengadili antar pengadilan yang serupa. Gugatan bisa lesan dan tulisan Gugatan dimasukan ke pngadilan negeri tempat kediaman tergugat. Bila tergugat lebih dari dua maka di salah satu tempat tergugat Pada prinsipnya semua orang bisa berperkara di pengadilan kecuali ia belum dewasa atau sakit ingatan. Belum dewasa disini menurut UU perkawinan berusia 18 tahun Seseorang bisa mewakilkan orang lain untuk berperkara di pengadilan dengan menggunakan surat kuasa.
1. Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang dan memanggil patut para pihak dengan waktu tenggang paling cepat tiga hari (dilampiri gugatan). Dipanggil patut artinya telah diadakan pemanggilan oleh pengadilan melalui prosedur yang sdh ditetapkan.
2. Kedua belah pihak hadir. Jika penggugat tidak hadir maka gugatannya gugur dan membayar ongkos perkara.
3. Bisa menggunakan kuasa hukum. Dalam hal ini harus menggunakan surat kuasa.
Jalannya persidangan 1. Hakim membuka sidang (pada prinsipnya sidang terbuka untuk umum kecuali ada hal hal tertentu misalnya ; -
kasus perceraian,
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Muchammad Bettle Son SH, MH SISTEM HUKUM INDONESIA
-
anak di bawah umur
-
kesusilaan dll)
2. Kalau tergugat / kuasanya tidak hadir maka hakim memutus verstek. Atas putusan verstek tergugat dapat melakukan perlawanan (verset).
3. Kalau tergugat dan/atau kuasanya hadir dan menjawab eksepsi (memeriksa tentang kewenangan mengadili), maka pemeriksaan eksepsi didahulukan.
4. Jika eksepsi beralasan (diterima) maka sidang pemeriksaan pokok perkara dihentikan. Jika eksepsi tidak beralasan (ditolak) maka sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.
5. Jika tergugat banyak dan ada yang tidak hadir, maka yang tidak hadir diberi pemberitahuan tentang hari sidang selanjutnya. Jika sudah sampai pada putusan vonis, maka yang tidak hadir harus menerima vonis tersebut.
6. Hakim berusaha mendamaikan para pihak. (jika tercapai dibuat akte). Atas putusan hasil perdamaian ini tidak bisa dilakukan banding.
7. Sebelum pemeriksaan pokok perkara maka diadakan mediasi dengan mediator yang telah ditentukan.
8. Jika tidak terjadi perdamaian maka dimulailah pemeriksaan surat – surat baik dari penggugat (surat gugatan) dan dari penggugat (surat jawaban gugatan)
9. Pada saat tsb tergugat dapat mengajukan rekonvensi ( gugat balik ). Rekonvensi hanya dapat dilakukan pada pemeriksaan tingkat pertama.
10. Pemeriksaan oleh hakim pada dasarnya mengenai ; -
kebenaran dari gugatan yang disangkal
-
apakah sangkalan itu beralasan.
Urut – urutan pemeriksaan oleh hakim seperti berikut :
a. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat dan diberi kesempatan untuk menyempurnakan surat gugatan.
b. jawaban tergugat Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Muchammad Bettle Son SH, MH SISTEM HUKUM INDONESIA
c. Jawab jinawab (replick, duplick, triplick quarduplick) disertai saksi dan bukti. Tentang bukti. Dalam lingkup hukum perdata maka yang paling penting adalah pembuktian formil berbeda halnya dengan hukum pidana maka yang diperlukan adalah kebenaran materiil bukan formil.
1. Doktrin : “Peristiwa hukum /atau keadaan hukum yang tidak terbukti atau dibuktikan kebenarannya, dianggap tidak ada.
2. Siapa yang membuktikan ? yang mendalilkan. Resikonya siapa yang diwajibkan membuktikan sesuatu dan tidak berhasil, maka ia dikalahkan, bila berhasil membuktikan belum tentu dimenangkan.
3. Yang disebut alat bukti : Surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.
4. Satu saksi bukan saksi artinya : bahwa setiap tahapan peristiwa selalu ada saksinya.
Tentang putusan : 1. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan yang lebih dari apa yang dituntut.
2. Putusan hakim dibacakan di persidangan dimuka kedua belah pihak.
3. Putusan hakim harus berisi minimal : •
Uraian secara singkat tapi jelas tentang gugatan dan jawaban,
•
Dasar atau alasan alasan yang menjadi dasar putusan,
•
Nasehat dari para penasehat, putusan dalam pokok perkara, apakah pihak yang bersangkutan hadir pada saat putusan dibacakan.
4. Yang kalah yang membayar biaya perkara.
5. Ada dua jenis putusan :
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Muchammad Bettle Son SH, MH SISTEM HUKUM INDONESIA
