2. SEJARAH INVESTASI ► Dengan uraian berikut ini diharapkan akan dipahami sejarah
terjadinya
investasi di berbagai negara , serta motivasi dilakukannya investasi baik oleh negara maupun swasta.
Kemudian kegiatan investasi terbutkti
dapat
membangkitkan perekonomian suatu negara, serta dilain para investor yang sukses
kemudian menembangkan diri menjadi perusahaan multi nasional,
yang di sisi lain dapat membantu negara berkembang untuk memejaukan perekonomiannya,
dilain
pihak
dapart
menjadi
ancaman
berupa
ketergantungan negara tersebut kepada investor.
Page9
►► Kegiatan investasi bermula dari tuntutan perkembangan perekonomian atas terjadinya revolusi industri di Eropa pada periode th.1970 , investasi tersebut dilakukan oleh modal swasta, yang seiring dengan kemajuan tehnologi serta kebutuhan bahan mentah yang meningkat, mereka berlomba mencari daerah koloni / jajahan di seputar Asia dan Afrika yang di ikuti oleh kegiatan investasi ke daerah daerah tersebut pula. Kegiatan tersebut terhenti, dan perekonomian Eropa hampir ambruk ketika meletus perang dunia II, karena negara negara di Eropa menderita kerusakan bangunan bangunan industri dan pabrik, serta fasilitas umum dan fasilitas usaha yang cukup parah, sehingga diperlukan investor “asing” untuk memulihkan kondisi tersebut. Amerika adalah negara investor “asing” yang mampu membangkitkan perekonomian Eropa. Jepang kalah perang setelah bom atoom di Hirosima & Nagasaki melumpuhkan Jepang ; kemudian investor Amerika juga masuk ke Jepang, dan perekonomian Jepang pulih kembali. Setelah kebangkitan kembali perekonomian Eropa, dan Jepang tersebut maka bukan saja Amerika akan tetapi Eropa dan Jepang mulai memiliki investor-investor swasta yang besar, dan kegiatan para investor tersebut menumbuhkan perusahaan transnasional atau Multi National Corporation. Selanjutnya perkembangan perdagangan internasional menuju ke prinsip pasar bebas; mulai saat itu investasi yang dilakukan oleh negara negara maju ke negara-berkembang terus meningkat dengan diperkenalkannya Agreement on Trade – Related Investment Measures (TRIMS) dalam GATT Gouvernment Asocciassion on Trade and Tariff Uruguay 1994.
POKOK POKOK HUKUM INVESTASI INDONESIA
2.1. Investasi Sebelum Perang Dunia ke II Pada periode th.1760 di Eropa dikenal adanya istilah “Revolusi Industri”, karena pada saat itu merupakan periode maraknya penemuan dan berkembang tehnologi pembuatan mesin-mesin penggerak ,
yang sekaligus dapat diterapkan dalam
pembuatan pabrik maupun angkutan umum. Revolusi Industri tersebut bermula dari Inggris, kemudian menyebar ke daratan Eropa , sampai kemudian pada tahun 1860 merambah sampai ke Amerika. 2.1.1 Investasi oleh Pemerintah dan Tuan tanah di Eropa sebelum Revolusi Industri. Pada masa sebelum tahun 1760 perekonomian berjalan sangat lamban, hal tersebut disebabkan karena : - Perokomian negara diatur sepenuhnya dan secara amat ketat oleh pemerintah. - Pekerja / buruh ,
baik dibidang pertanian maupun industri dikuasai
sepenuhnya oleh para tuan tanah / Land Lord yang memiliki kekayaan serta sarana usaha, para buruh hanya diberi upah / berpenghasilan kecil yang menyebabkan keadaan sosialnya sangat memprihatinkan. - Tehnologi industri belum memadai. 2.1.2. Investasi Swasta di Eropa sebagai akibat dari Revolusi Industri Dengan adanya penemuan penemuan baru di bidang industri pada peiode 1760 tersebut, semakin banyak diperlukan dana masyarakat, dengan demikian pihak swasta diperkenankan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian negara, dan pada saat itulah penanaman modal atau investasi oleh pihak swasta di bidang Industri mulai dilaksanakan. Mereka menanam modalnya kepada penemuan / tehnologi baru tersebut misalnya mesin-mesin tenun / textile, mesin mesin penggerak untuk angkutan ( kereta api , mobil ) mesin pembuat makanan kaleng, sepatu dan berbagai
diperlukan oleh masyarkat ; yang semula dikerjakan dengan tangan sekarang
POKOK POKOK HUKUM INVESTASI INDONESIA
Page10
jenis keperluan lainnya yang mampu menghasilkan barang barang yang
dapat diproduksi secara cepat serta akurat dan dalam jumlah banyak. Kondisi tersebut berlanjut, dan kemudian melahirkan industri- industri raksasa.
Sebagai akibat dari kemajuan sektor industri yang sedemikian pesat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut : □ Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sampai kepada pergerakan buruh/ sosial -
Sebagai konsekwensi dari
kemampuan mesin pabrik yang dapat
memprosuksi barang secara terus menerus, dan apabila berhenti akan mengurangi produktivitasnya (berarti kerugian bagi pengusaha pabrik) , maka diperlukan buruh , dengan waktu kerja yang panjang. -
Dalam prakteknya keperluan tenaga buruh bukan saja dipenuhi dari para pekerja dewasa yang dipekerjakan dalam jam kerja yang panjang, juga
wanita
dan
anak-anak
“terpaksa”
dipekerjakan,
sehingga
pendidikan mereka terabaikan. -
Hal
tersebut
kemudian
menimbulkan
pergerakan
buruh
untuk
memperbaiki kehidupan sosialnya. □ Keperluan bahan mentah yang menimbulkan lahirnya negara negara jajahan Kekurangan bahan mentah / bahan baku produksi, sehingga negara negara “maju” tersebut berlomba untuk menguasai sebanyak-banyaknya daerah atau wilayah yang menghasilkan bahan mentah dan sekaligus juga sebagai lahan untuk menjual produk-produk industrinya, sehingga lahirlah dearahdaerah jajahan, serta sekaligus merupakan cikal bakal dari lahirnya perusahaan –perusahaan perdagangan maupun
industri yang berskala
Page11
besar melewati batas-batas negara tersebut.
POKOK POKOK HUKUM INVESTASI INDONESIA
2.1.3. Investasi Swasta Eropa di Negara Jajahan □ Periode Kolonialisme Sekitar abad 17 dan abad ke 18, beberapa negara Eropa Inggris, Spanyol , Belanda, mempunyai jajahan di berbagai negara Asia. Dalam kurun waktu tersebut pula para pengusahanya melakukan perdagangan dan kemudian secara paksa melakukan eksploitasi atas hak atas kekayaan alam milik penduduk negara yang dijajahnya tersebut, kemudian
mendirikan dan
mengusahkan perkebunan serta pertambangan. Sebagai contoh VOC di Indonesia. □ Periode Imperialisme-Baru Terjadi pada akhir abad ke 19. Pengaruh serta “akibat” dari zaman kolonialisme, penjajahan di negera negara di Afrika dan Asia menyisakan bentuk investasi yang dilakukan oleh negara negara Eropa sebagai penjajah. Khususnya
Inggris kemudian menggalang apa yang disebut sebagai
“negara-negara kesemakmuran” commonwealth investasi tersebut berupa
of nations. Peninggalan
fasilitas-fasilitas jalan-jalan, pelabuhan, pusat-
pusat kota yang selain dipergunakan untuk berkegiatan bagi kepentingan kenegaraan penjajah, juga untuk pusat perdagangan.
2.2. Setelah Perang Dunia ke II 2.2.1. Investasi Modal Asing oleh Amerika di Eropa dan di Jepang Sebagai akibat dari Perang Dunia II sarana dan prasarana industri / pabrik di Eropa mengalami kehancuran, demikian juga kondisi perekonomiannya, sehingga mereka tidak mempunyai cukup mempunyai modal
dari dalam
negerinya untuk membangkitkan negaranya sendiri. Dalam situasi yang demikian tersebut,
disisi lainnya Amerika yang telah
berhasil mengembangkan tehnologi industrinya dan menjadi negara besar itu tidak terjamah oleh kerusakan akibat
peperangan tersebut, maka untuk membantu memperbaiki perekonomian Eropa,
Amerika membuat rencana yang dikenal dengan
POKOK POKOK HUKUM INVESTASI INDONESIA
Marshall Plan,
Page12
yang mapan, dan pada waktu
melalui program restrukturisasi melalui investasi langsung modal swasta Amerika yang besar. ( 6)
Demikian juga yang dilakukan oleh Amerika terhadap Jepang yang semula merupakan negara maju dan kuat perekonomiannya menjadi hancur berantakan akibat bom atoom Hirosima dan Nagasaki. Investasi langsung dengan nilai yang besar dilakukan oleh modal swasta Amerika di Jepang yang dilandasi oleh kesepakatan bahwa Jepang tidak akan melakukan ekspansi militernya
Tindakan negara negara Eropa dan Jepang yang bersedia menerima investasi modal asing
( swasta Amerika ) tersebut
dengan dilandasi kebijakan
perekonomian dalam negerinya, yang tentu saja didukung dengan ketentuan perundang undangan investasi yang diberlakukan dalam negerinya , ternyata berhasil membangkitkan roda perekonomian negara negara tersebut, dan sampai saat ini mereka menjadi negara yang kuat perekonomiannya, terlebih Jepang yang sekaligus merubah
kebijakan perekonomiannya dari negara
agraris menjadi negara industri dengan tehnologi modern, juga menjadi negara yang berkapasitas negara donor / investor. 2.2.2. Investasi oleh Multi Nasional Corporation - MNC Investasi PMA diberbagai negara, terutama dalam bentuk pabrik, usaha jasa , kegiatan tehnologi yang dikendalikan oleh perusahaan perusahaan dari negara investor akhirnya menumbuhkan perusahaan transnasional atau Multi National Corporation. ■ Robert Gilpin , dalam Reymon Vernon Economic Sovereignity at Bay ,1968110-114 menyebutkan ada 3 konsepsi politik ekonomi yang mempengaruhi
Page13
peran MNC :
POKOK POKOK HUKUM INVESTASI INDONESIA
□ Liberalisme Menekankan kepada hubungan ekonomi ( economic relationship ) yang serasi dan seimbang
Adam Smith ( Raymond Vernon
–112 ), perlu
adanya keserasian , keseimbangan kepentingan ekonomi nasional dan internasional / kosmopolitan/ dunia
dalam pasar bebas . Sehingga
apabila diselenggrakan peretukaran bebas ( free trade ), negara tidak selayaknya melakukan campur tangan, sehingga arus penanaman modal dan pembagian kerja secara internasional akan memperoleh manfaat / keuntungan dalam jangka panjang, karena setiap sumber daya ayang ada akan dimanfaatkan secara efisien. □ Markantilisme Pemikiran dilandasi bahwa hubungan ekonomi pada intinya adalah bertentangan , karena pada dasarnya keuntungan satu pihak berarti kerugian pihak lain. Dengan demikian peningkatan kepentingan nasional yang
sebesar
besarnya
berdasarkan
politik
pemerintahan
yang
menentukan perekonomian. Bukan sebaliknya. □ Marxisme Pada dasarnya sama dengan konsep markantilisme, namun kepentingan kelaslah yang berupaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar besarnya. (14)
Selanjutnya Robert Gilpin menjelaskan : MNC melakukan investasi langsung ( bukan potrtofolio ) di negara-negara yang berbeda dengan
mendirikan anak perusahaan atau membeli /
mengambil alih perusahaan yang telah ada. Adapun sasarannya langsung
adalah pengendalian dan pengawasan
dalam perusahaan
di
manajemen
berbagai negara tersebut dilakukan
berciri sebagai berikut :
POKOK POKOK HUKUM INVESTASI INDONESIA
Page14
sepenuhnya oleh induknya / investor; dengan strategi manajemen antara lain
□ Induk Perusahaan berada di negara investor yang punya anak prusahaan / cabang- cabang usaha di berbagai negara dengan penampungan bersama dalam sumber manajemen, keuangan, dan tehnologi. □ Perusahaan induk menjalankan startegi usaha global yang terkoordinasi ( sentralisasi pengambilan keputusan) , mulai dari pembelian bahan baku, produksi, pemasaran, riset dan pengembangan (R&D), dengan sasaran pertumbuhan jangka panjang, mengekalkan kedudukan monopoli, modal siap pakai, pemasaran yang terkoordinasi. ( 12-13 ) ■ Dr. Aminuddin Ilmar, SH.,M.Hum berpendapat bahwa Meskipun , salah satu tujuan MNC adalah keinginan untuk membantu negara penerima modal
( host country) , namun terdapat kekawatiran utamanya
bagi negara berkembang bahwa kehadiran modal asing dapat berdampak negatif , misalnya : □
Mempengaruhi kebijakan politik negara penerima modal
□
Karena ketergantungan permodalan, sehingga MNC melakukan corak kegiatan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh host country
Dengan demikian selalu diadakan upaya-upaya agar kegiatan MNC dapat dikendalikan dan diserasikan
dengan haluan pembangunan politik dan
ekonomi negara yang bersangkutan,
dan MNC diwajibkan untuk tunduk
kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh host county.
Bagaimanapun kuatnya negosiasi serta aturan aturan yang ditetapkan oleh negara-negara penerima modal namun dari hasil survey dan penelitian yang dilakukan oleh para pakar ekonomi politik, diperoleh hasil yang menunjukkan perusahaan trans nasioal / MNC yang pada umumnya beroperasi di negara negara berkembang dapat mengelak sebagian besar kewajibannya antara lain lewat parktek transfer pricing yang dilakukan dengan mengalihkan sebagian yang didapatkan
dari hasil operasinya di suatu wilayah atau
negara tanpa melanggar peraturan , misalnya dengan cara membayar harga
POKOK POKOK HUKUM INVESTASI INDONESIA
Page15
keuntungan
tinggi bagi pelaksanaan import barang modal dari perusahannya di luar negeri ( 18) 2.3. Investasi dalam Periode “trade barriers”- subsidi import. Periode ini terjadi pada tahun 1960-an, waktu negara-negara berkembang mulai menganut faham menuju kearah perdagangan bebas, meniadakan halangan import,
dengan berangsur
membuat fasilitas-fasilitas pajak serta peraturan
lain yang memungkinkan negara negara maju bersedia bahkan tertarik untuk melakukan investasi dengan mendirikan perusahaan-perusahaan
di negara
berkembang tersebut . Kegiatan ini mempercepat proses negara berkembang menuju industrialisasi yang diinginkan.
Investasi yang dilakukan oleh negara negara maju ke negara-berkembang terus meningkat dengan diperkenalkannya Agreement on Trade – Related Investment Measures (TRIMS) dalam GATT Gouvernment Asocciassion on Trade and Tariff Uruguay 1994. Agreemen tersebut memungkinkan terselenggaranya pasar bebas yang diikuti dengan terjadinya arus investasi yang besar mengingat pada dasarnya dalam suatu negara tidak akan membedakan perlakuan antara investasi yang berasal dari modal dalam negeri dan modal asing.
Evaluasi : -
Mulai kapan dikenal adanya kegiatan investasi ?
-
Apakah motivasi negara Eropa
untuk mencari koloni / jajahan di
Asia/Afrika, dan apakah peran dari investor swastanya ? Bagaimana dengan “Hindia Belanda”? -
Bagi negara yang perekonomiannya “parah” seperti Eropa dan Jepang ( akibat Perang Dunia II ), ternyata dapat dipulihkan oleh kedatangan investor asing. Bagaimana dengan Indonesia ? Bagaimana tahapan perkembangan investasi sampai saat ini ? Page16
-
POKOK POKOK HUKUM INVESTASI INDONESIA
-
Sebaiknya bagaimana suatu negara menyikapi kedatangan investor (asing) menurut pandangan Robert Gilpin? Dan bagaimana pendapat Aminuddin Ilmar
Page17
POKOK POKOK HUKUM INVESTASI INDONESIA
