SERI RECIONAI DEVELOPMENT ISSUES AND POLICIES
cztb
(17)
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAIAM
PEIAKSAiVAAII MP3EI
K]]MENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGI-INAN NASIONAI (BAPPENAS)
tt
November
2ott
KATA PENGANTAR Buklet nomor 17 (tujuh belas) seri Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan MP3EI ini merupakan salah satu dari r7 (tujuh belas) seri buklet Regional Deuelopment Issues and Policies yang menyajikan ringkasan isu dan kebijakan di Bidang Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan MP3EI sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2oro-2or4. Tujuan penerbitan buklet ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif secara singkat tentang Permasalahan dan Tantangan, Kebijakan dan Strategi, Program-program dan Kegiatan Prioritas, hingga Pencapaian sampai saat ini di Bidang Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan MP3EI. Dengan adanya seri buklet ini diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi antar unit kerja di lingkungan Bappenas, sehingga dapat dicapai suatu perencanaan yang harmonis dan terintegrasi antar seldor, antar waktu, dan antar wilayah sebagaimana telah diamanatkan dalam IIU No.z5 Tahun zoo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)-
Jakarta,
11
November 2011
Direktorat Otonomi Daerah Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Peran Pemda dalam MP3EI
PERAN PEMERTNTAH DAERAII DAI-AM
PEI.AIGANAAN MP3EI
L
Konsep MPSEI
MP3EI merupakan dokumen kerja yang berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih
spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur
dan rekomendasi perubahan/ revisi terhadap peraturan perundangundangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional eoo5 zoes (UU No. r7 Tahun zooT) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. MPSEI juga dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) karena merupakan komitmen nasional yang berkenaan dengan perubahan iklim global.' Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, diperlukan langkah{angkah terobosan Oreakthrough), bukan langkahlangkah biasa untuk menghadapi tantangan pembangunan yang cukup berat dari dalam negeri maupun dari lingkungan global. Arahan ini dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan dan Periuasan Pembangunan Ekonomi (MP:EI) 2o1r-2o25 yang bertujuan meningkatkan persebaran pusat-pusat pertumbuhan di '
ML'tetpton Percepotan do.
Per\@n
Peran Pemdo dalam MP3EI
Peftbangundn Ekbnoni tndon6id 2o'-2o25.
temdtdian
Koordinato. Eidang
Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diharapkan juga akan didorong oleh percepatan pembangunan infrastruktur dalam Master PIan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPgEI).
Gambar r Rencana Pembangunan Nasional- Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan (RKP)
3!rn aral,irsrras usuat
Sumber: Bulc.t I Bab I RW 2or2
Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia merupakan bagian dari prakarsa-prakarsa baru dalam RKP zorz yang berfungsi sebagai pengungkit dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Ftrkus dari pengembangan MP3EI diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari zz kegiatan ekonomi utama. MP3EI memuat:
1.
Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi, yaitu:koridor Sumatera, Jawa,
Peran Pemda dalam MP3EI
Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua,
Bali dan
Nusa
Tenggara;
2- Penguatan konektivitas nasional; dan 3. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek. II. Tugas Pemerintah Daerah dalam
Pelaksanaan
MPSEI
Tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan MP3EI setidaknya dapat diklasifikasikan dalam z kelompok besar, yaitu Pahami dan Implementasi
Tahap Paharni r. Pahami Konsep MP3EI Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sebaiknya memahami konsep dari MP3EI, terutama bagaimana menyandingkan MP3EI dengan perencanaan pembangunan yang telah ada (RPJMD ataupun RKPD tahun berjalan).
z. Pahami
MP3EI dalam Konteks Pembangunan Ekonomi
Berkelanjutan
3. Paharni Arah Kebijakan, Tantangan dan 4.
Kendala Perekonomian Indonesia dalam Penerapan MP3EI Pahami Kebijakan Pemerintah yang mendukung penerapan MP3EI
a. Kebijakan Infrastruktur b. Kebijakan Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta
+ KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) merupakan alternatif sumber pendanaan yang sangat potensial sehingga harus dikembangkan tidak hanya oleh pemerintah pusat namun juga oieh pemerintah daerah.
Peran Penda dqlam MP3EI
5. Kenali Tantangan dan Kendala Pemda dalam Pelaksanaan
MP3EI. Pemetaan atas kendala dan tantangan bagi pemerintah daerah seperti kapasitas pemerintah daerah, baik dalam hal kelembagaan ataiipun SDM, hingga fa}tor-fal,.tor eksternal lainnya (seperti regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah).
Integrasikan MP3EI dalam RPJMD, RKPD serta RTRW. MP3EI harus dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, yakni sebagai komplementer yang sinergis dengan strategi pencapaian target pembangunan di daerah. 7.
Integrasikan dalam peraturan-peraturan di
daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dll), terutama dalam:
a.kebijakan infrastruktur (mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung penerapan MP3EI , khususnya untuk infrastruktur yang merupakan kewenangan daerah)
b. kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (tidak
c.
8.
membuat peraturan yang menghambat investasi, namun yang mendorong agar kerjasama pemerintah dan swasta di daerah dapat terwujud) Integrasikan dalam dokumen anggaran (APBD) Tahap ini cukup krusial sebab tanpa adanya dukungan pendanaan bagi kegiatan yang mendorong pelaksanaan MP3EI maka pelaksanaan MP3EI akan terhambat di daerah.
Integrasikan, sinkronisasikan, harmonisasikan, sinergikan kebijakan daerah terkait MP3EI dengan program/kegiatan di RPJMD dan RKPD, serta peraturan peraturan lainnya.
Peran Pemda dalam MP3EI
Tahap implementasi
r. Pembangunanlnfrastruktur Realisasi dari rencana pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam dokumen perencanaan menjadi wewenang dari pemerintah daerah
2.
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta Perintisan Kerjasama pemerintah daerah dan swasta merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan MP3EI.
III.
Peran Pemda dalam Pelaksanaan MP3EI
Sementara dalam konteks ekonomi, setidaknya terdapat tiga peran pemerintah daerah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan MP3EIz:
Gambar z Daerah dalam MP3EI Pemerintah Peran .
Pusat pertumbuhan ekonomiyang dimotori dunia usaha dan difasilitasi oleh Pemerintah
.
Pembangunan sektoralyang berfokus kepada peningkatan daya saing dan "debottlenecking"
.
Pembangunan infrastruktur dan konektivitas
zsuah:sil Naza6,'Peme.int h oaeran dan Xoridor Ekonomi lndonesi., sept€dber 2011
Peran Pemda dalam MP3EI
1.
Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang
dimotori dunia usaha dan difasilitasi
oleh
pemerintah daerah
a. Pembangunan kawasan ekonomi khusus di luar Pulau Jawa;
berbasiskan-partisipasi sektor usaha (Pengusaha Nasional dan Asing bermitra dengan BUMN dan BUMD) b. Desain pemberian insentif dan perlakuan khusus untuk
mengundang sektor usaha membangun
kawasan
pertumbuhan ekonomi
c. Meiakukan antisipasi kebutuhan dunia usaha (demanddiuen)
d. Membantuk penyediaan areal/lahan bagi penanam modal
2. Pembangunan sektoral yang berfokus
pada
peningkatan daya saing dan "d.ebottlenecking" a. Simplifikasi perijinan dan peraturan daerah yang menunjang iklim investasi b. Insentif pajak daerah
c. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap penanam modal d. Mendukung sektor unggulan di daerah masing-masing
g.
Pemtrangunaninfrastrukturdankonektivitas
a. Penyediaan lahan bagi infrastruktur b. Kerjasama antardaerah dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas
c. Perubahan mindset masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas
fV.
Harapan kepada Bappeda
Sebagai penyusun dokumen perencanaan di daerah, Bappeda memiliki peran yang strategis dalam pelaksaaan MP3EI. Beberapa langkah yang diharapkan dilakukan oleh Persn Pemda dalom MP3EI
r.
Identifikasi hambatan-hambatan paling kritis (most critical constrain ts) dalam: prioritas nasional & daerah; b. Persiapan program/kegiatan MP3EI di wilayah masingmasing; a. Pelaksanaan
c. Percepatan penurunan
kemiskinan dan pengangguran.
2. Dealienasi peran daerah dalam penanganan masalah/ hambatan-hambatan tersebut, dan koordinasikan dengan pusat jika menyangkut urusanbersama:
a.
Siapkan rencana aksi daerah berbasis kewenangan
b.Tetapkan target/sasaran dalam kerangka waktu yang sejalan dengan RPJMN dan MP3EI
B. Intensifkan pema-ntauan dan program-program prioritas:
a.Identifikasi program
&
pengendalian
kegiatan yang lambat kemajuan
pelaksanaannya Koordinasikan dengan SKPD solusi percepatannya c. Fokus pada perbaikan infrastruktur wilayah
b.
4.
Bangun komunikasi dan rintis konsensus dengan pelaku usaha daerah: a. Elaborasi bersama program-program dan sektor-sektor potensial yang sudah diidentifikasi dalam MP3EI
b. Optimalkan peran dunia usaha daerah dengan memberi sinyal komitmen dukungan pemerintah: kemudahan perizinan, penghapusan pungutan, dsb.
5.
Tingkatkan koordinasi pereneanaan & pemantauarr di antara Bappeda Provinsi dan Bappeda Kab/Kota dalam: a. pembangunan infrastruktur regional lintas wilayah yang menjangkau daerah-daerah di luar koridor utama
Peron Pemda dalom MP3EI
b.penyiapan implementasi proyek-proyek strategis dalam koridor ekonomi MPgEI
6,
Manfaatkan Temu Konsultasi Tlir+rrlanan antara Bappeda Provinsi dgn Bappenas untuk membahas
masalah penting yang memerlukan intervensi pemerintah Dusat
Peron Pemda dalam MP3EI
