PERAN PEMERINTAH DAERAH, LPMP DAN P4TK DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU

Lucia H. Winingsih, Peran Pemerintah Daerah, LPMP dan P4TK dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru

PERAN PEMERINTAH DAERAH, LPMP DAN P4TK DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU THE ROLE LOCAL GOVERNMENT, LPMP AND P4TK IN THE IMPROVEMENT OF TEACHER PROFESIONALISM Lucia H. Winingsih Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemendikbud Gedung E Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat email: [email protected] Diterima tanggal: 02/09/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 16/09/2013; Disetujui tanggal: 02/12/2013 Abstrak: Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi: 1) peran Pemda, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam pengembangan profesionalisme guru; 2) bentuk dan mekanisme koordinasi yang dilakukan ke tiga institusi tersebut dalam pengembangan profesionalisme guru; dan 3) sinergis peran yang dilakukan ke tiga institusi tersebut dalam pengembangan profesionalisme guru. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan focus group discussion (FGD) dalam pengumpulan data, dan data dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ke tiga institusi, yaitu Pemda, P4TK, dan LPMP mempunyai peran yang berbeda namun secara simultan melakukan upayaupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru yang menjadi persyaratan yaitu peningkatan kualifikasi pendidikan guru ke jenjang S1; pengelolaan dan pembimbingan pembelajaran untuk guru, seperti upaya pemenuhan jam mengajar 24 jam/minggu; dan pengembangan profesi untuk peningkatan profesionalisme dan karir guru. Namun, masalah koordinasi antar ke tiga lembaga dan keterbatasan dana dalam memenuhi tuntutan peningkatan profesionalisme guru tersebut belum dilakukan secara simultan, sehingga sinergis antar mereka belum secara sistematis dilakukan bersama. Kata kunci: desentralisasi pendidikan; profesionalisme guru, kompetensi guru, peran pemerintah daerah. Abstract: The purposes of the research are to identify: 1) the role of the Local Government, the LPMP, and the P4TK in the developing of the teacher profesionalism; 2) to understand the forms and mechanism coordination among those institutions in the improvement of the teacher professionalism; and 3) to understand whether those institutions have synergic cooperation in relation to improvement of teacher profesionalism. The research method used in this research is qualitative, therefore the focus group discussion is heavyly used in the data collection. The data analysis is descriptive base on the variables of improvement of academic background of teachers, of the effort in fulfilling the hours number of teaching, and of the professionalism development of teachers. The result of the study show that these stakeholders work less simultanly in the improvement of the educational qualification of teachers; in supporting teachers to fulfil 24 hours teaching per week; and in continuing professional development of the teachers. However, the problems in coordination and other shortage, like finance, have still existed. Keywords: decentralization; teacher profesionalism, teacher competency, local government role.

579

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013

Pendahuluan

pendidikan guru seperti tingkat kesejahteraan

Sel ama deka de t erak hir, tuntuta n te rhad ap

guru, pend idik an d an p elat ihan gur u, d an

profesionalisme guru semakin tinggi, karena tidak

pembinaan yang diberikan kepada guru.

bisa dipungkiri bahwa guru merupakan aktor yang

Dalam master plan pembinaan sumber daya

sangat menentukan dalam proses pendidikan.

manusia (SDM) bidang pendidikan bahwa guru

Rendahnya mutu guru diklaim sebagai penyebab

juga dituntut untuk menjadi lebih profesional,

rendahnya mutu pendidikan. Walaupun rendah-

bermartabat, dan sejahtera; sehingga guru tidak

nya mut u pe ndid ikan buk an semat a-ma ta

hanya mampu secara akademik, namun juga

disebabkan oleh guru, namun tetap saja bahwa

sejahtera secara ekonomi, seperti yang diama-

kualitas guru dianggap mempunyai kontribusi

natkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun

besar terhadap kondisi tersebut. Hal ini dika-

2005 tentang Guru dan Dosen. Oleh karena itu,

renakan guru merupakan komponen atau aktor

tuntut an untuk meningk atka n kualit as d an

yang memilik i peran strategi s dalam mem-

profesionalisme guru sudah seharusnya dilakukan

pengaruhi proses pembelajaran dan mutu peserta

oleh Pemerintah dan instansi lain yang memiliki

didik, yang pada akhirnya akan mem-pengaruhi

tugas untuk melakukan pembinaan profesi guru.

mutu pendidikan secara umum (Unesco, 2001;

Di samping itu, dengan menetapkan guru sebagai

Winingsih, 2010). Jadi mutu guru akan sangat

tenaga profesional; maka sebagai seorang guru

mempengaruhi prestasi siswa, siswa yang diajar

paling tidak harus memiliki empat (4) kompetensi,

guru yang berkualitas akan mempunyai prestasi

yai tu

yang lebih baik dibanding dengan siswa yang

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi

diajar oleh guru yang kurang berkualitas (Darling-

profesional (UU No. 14/2005). Oleh karena tingkat

Hammond, 1999). Oleh karena itu, mutu guru

kompetensi guru yang masih bervariasi, sehingga

me rupa kan kunci ba gi k eber hasi lan sist em

unt uk

pendidikan.

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang

k ompe tensi

m enca pai

pe dagogik,

ting kat

kom pete nsi

komp etensi g uru

Dewasa ini, mutu dan kompetensi guru di

Nomor 14 Tahun 2005 tersebut, pembinaan dan

Indonesia masih dianggap rendah. Beragam

peningkatan profesionalisme guru merupakan

alasan yang dianggap sebagai penyebab hal

keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh pihak-

tersebut, antara lain, terkait dengan rendahnya

pihak yang mempunyai kewenangan, baik oleh

kompetensi guru ini dan rendahnya kualitas

Pemerintah secara langsung maupun melalui

pendidi kan guru. Terk ait dengan re ndahnya

instansi yang mempunyai kewenangan untuk

kompetensi guru, berdasarkan data Nomor Urut

melakukan hal tersebut.

Pegawai Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada

Untuk mencapai standard mutu dan profe-

bulan November 2012, sebesar 2,971, 204 orang

sionalisme guru seperti yang diharapkan, upaya-

guru d i Indonesi a masih pe rlu diting katkan

upaya pembinaan terhadap guru harus dilakukan

kom pete nsinya ( BPSD M, 2 011) . Re ndahnya

secara terus-menerus. Dalam pelaksanaannya,

kompetensi ini terbukti dari rendahnya hasil Uji

ada beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai

Kompetensi Awal (UKA) yang diadakan sebagai

tugas dalam pembinaan dan peningkatan profe-

langkah awal peningkatan kompenesi guru; yaitu

sionalisme guru di Indonesia. Setelah bidang

dari sekitar 281.016 guru yang mengikuti UKA,

pendidikan didesentralisasikan ke pemerintah

dengan nilai maksimal 100, hasil nilai rata-rata UKA

daerah, maka bersamaan dengan itu pengelolaan

guru yaitu sebesar 42,25 dengan nilai terendah

guru juga menjad i kewenangan pemeri ntah

1,0 dan nilai tertinggi 97,0 (Suyanto, 2012).

daerah, sehingga pemerintah daerah merupakan

Sementara itu, terkait dengan kualitas pendidikan

pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan

guru, dari jumlah guru tersebut masih terdapat

dan

sekitar 51 persen yang baru memiliki kualitas

Me skip un p enge lola an guru sud ah m enja di

pendidikan setingkat S1 atau lebih, dan sisanya

kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/

masih memiliki kualifikasi pendidikan dibawah S1

kota), Pemerintah Pusat maupun Provinsi juga

(BPSDM, 2011). Di samping itu, ada hal lain yang

masih mempunyai fungsi dan tugas untuk ikut

juga secara tidak langsung mempengaruhi mutu

serta melakukan pembinaan guru guna mening-

580

pengemba ngan

profesi onal isme

gur u.


katkan profesionalitas guru. Pemerintah Pusat

mentasikan Undang-Undang tersebut pada tahun

mel alui Instansi Pusat Penge mbangan dan

1999, maka sektor pendidikan, bersama dengan

Pem berdayaan Pendidi k dan Tena ga Kep en-

10 sektor publik yang lain, menjadi kewenangan

didikan (P4TK) dan Pemerintah Provinsi melalui

daerah. Bersamaan dengan didesentralisasi-

Instansi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

kannya sektor pendidikan tersebut ke pemerintah

(LPMP) juga berperan dalam pembinaan dan

kabupaten/kota, maka pengelolaan guru juga

peningkatan profesionalime guru. Oleh karena

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

ada beberapa pihak yang terlibat dalam pem-

kabupaten/k ota. Pe raliha n dari pengelolaan

binaan guru dan peningkatan profesionalisme

sentralistik ke desentralistik merupakan salah

guru; ditemukan gejala adanya tumpang tindih

satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan

peran dari ke tiga institusi tersebut; serta belum

pembangunan di bidang pendi-dikan, termasuk di

adanya koordinasi yang mendukung kerjasama

dal amny a up aya untuk me ning katk an m utu

dalam ke arah upaya peningkatan profesionalisme

pe ndid ikan.

guru yang lebih sistematis. Kajian ini ingin meng-

pendidikan ini mempunyai tujuan utama untuk

kaji bagaimana masing-masing institusi tersebut

mengurangi seminimal mungkin peran Pemerintah

berperan dalam pembinaan profesionalisme guru.

Pusat, dan sebaliknya lebih memperluas peran

Secara khusus tujuan dari kajian ini adalah

pemerintah daerah kabu-paten/kota dan sekolah.

untuk: 1) mengetahui dan mengidentifikasi peran

Asumsinya, Pemda dan sekolah merupakan pihak

Pemda, LPMP, dan P4TK dalam pengembangan

yang paling mengetahui kondisi, kebutuhan, dan

profesionalisme guru; 2) untuk mengetahui bentuk

upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan

kerjasama dan koordinasi yang dilakukan ke tiga

seg enap asp ek untuk pem bang unan secara

institusi tersebut; dan 3) mengetahui sinergis

umum, dan pembangunan di bidang pendidikan,

peran yang dilakukan oleh ke tiga institusi ter-

khususnya di daerah yang bersangkutan.

sebut, serta hambatan yang dihadapai dalam melakukan kerjasama atau sinergis tersebut.

Re form asi

dal am

p enge lola an

Desentralisasi pendidikan diharapkan akan lebih mendekatkan ke arah peningkatan mutu hasil pendidikan apabila dapat dikelola secara baik

Kajian Literatur

dan terarah. Atas dasar itu, daerah memiliki peran

Desentralisasi Pendidikan

teramat penting dalam upaya meningkatkan

Pa da saat ini, desentr ali sasi tel ah m enja di

kualitas guru di wilayahnya dan dapat menjadi

kar akte rist ik p enge lola an sektor publik di

titik awal (entry point) bagi usaha peningkatan

Indonesia. Desentralisasi merupakan sebuah

kualitas hasil pendidikan di daerah. Melalui pelim-

konsep yang mengacu pada proses berpindahnya

pahan wewenang ini, sewajarnya apabila daerah

tanggung jawab dan kewenangan dalam mem-

turut berpartisipasi dalam segala aspek untuk

buat keputusan atas fungsi tertentu dari level

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di

pemerintahan yang lebih tinggi ke level peme-

daerahnya, antara lain seperti upaya mencapai

rintahan yang lebih rendah. Hal ini lebih pada

standar minimal kualifikasi akademik guru-guru di

perpindahnya kedudukan dari yang memerintah

daerah agar memenuhi persyaratan minimal

atau pelimpahan sebagian wewenang dari level

berkualifikasi pendidikan S1/D4. Dari jumlah guru

tertentu ke level yang lain. Sebagai contoh,

yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/

berpindahnya wewenang dari Pusat ke tingkat

D4 yang ada saat ini, jumlah terbesar berada

Provinsi atau ke tingkat kabupaten/kota, atau

pada jenjang pendidikan dasar, yaitu hanya

bahkan ke tingkat sekolah (Fiske 1996; Mc.Ginn

sekitar 27-39 persen guru SD di kabupaten/kota

and Welsh, 1999; Winingsih, 2010).

yang berpendidikan D4/S1 (Ministry of National

Berd asarka n Undang -Undang Nomor 22 Tahun

1 999

tent ang

Peme rint ah

Education, 2010: 146; Winingsih 2010: 143)

D aera h,

padahal guru-guru ter sebut berpera n besar

sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-

dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan yang

Undang Nomor 32 tahun 2004, dinyatakan bahwa

kuat bagi anak-anak didik di tingkat dasar agar

pendidikan merupakan salah satu sektor publik

kelak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih

yang didesentralisasikan. Sejak mulai diimple-

tinggi dapat belajar dengan lebih optimal.

581


Secara yuridis pemerintah kabupaten/kota

profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang

memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber

pendidikan terbaik bagi masyarakatnya. Undang-

penghasilan

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme-

ke ahli an, kema hira n a tau keca kapa n ya ng

rintah Daerah secara tegas menyatakan bahwa

memenuhi standar mutu atau norma tertentu,

pendidikan adalah urusan wajib, pemerintah

yang bisa diperoleh melalui pendidikan profesi.

kabupaten/kota. Sebagai sebuah urusan wajib,

Dalam konteks guru sebagai profesional, guru

maka aspek yang mel ingkupi pemb angunan

harus memiliki kemampuan khusus, sehingga

pe ndid ikan har us m enj adi tang gung jaw ab

pr ofesiona lisa si g uru memp unya i be bera pa

pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu,

karakteristik, yaitu kode etik, pengetahuan yang

sejalan dengan semangat otonomi daerah, Pasal

ter orga nisir, ke ahlia n dan kom petensi yang

14 (f) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004

bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal yang

menekankan bahwa pengelolaan guru menjadi

dipersyaratkan, sertifikat keahlian, proses untuk

tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk

memperoleh profesi tersebut, tindakan disiplin dan

upaya-upaya untuk meningkatkan profesiona-

batasan dalam menjalankan profesi (Karsidi,

lisme guru. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/

2005).

kehidup an

y ang

meme rluk an

kota berkewajiban untuk mendorong, bahkan

Pemerintah juga telah mengakui bahwa guru

membiayai, guru-guru yang ada di wilayahnya

di Indonesia merupakan tenaga profesional. Hal

untuk mengikuti pendidikan lanjut agar kualifikasi

ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14

pendidikan akademik yang dipersyaratkan dapat

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal

terpenuhi.

1, di nyat akan bahwa g uru adal ah p endi dik profesional pekerjaan yang memerlukan keahlian,

Profesionalisme Guru

kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar

Secara umum, profesi diukur berdasarkan pada

mutu dan memerlukan pendidikan profesi. Pasal

kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki

2 menyebutkan bahwa guru professional ini

(Karsidi, 2005); yang kemudian istilah profesional

me liputi g uru yang mengaja r pa da j enja ng

ditujukan kepada orang yang mendapat upah

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

atau gaji dari apa yang dikerjakan, baik hasil

pendidikan anak usia dini (PAUDNI); dan guru

pekerjaan tersebut dikerjakan secara sempurna

sebagai tenaga profesional ini dibuktikan dengan

atau tidak (Yamin, 2007). Sementara itu istilah

sertifikat pendidik. Selanjutnya, dalam Pasal 4

profesionalisme kemudian merujuk pada “an ideal

di sebutkan bahwa k eduduka n guru sebag ai

to which individuals and occupational groups aspire,

tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan

in order distinguish themselves from other worker”

martabat dan peran guru sebagai agen pem-

(Prate and Rury, 1991 dalam Shon, 2006). Shon

belajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan

menyatakan bahwa profesionalisme mempunyai

nasional.

beberapa karakteristik, yaitu: 1) mempunyai

Sel anjutnya ,

me nurut

Undang -Und ang

pengetahuan tertentu (expert knowledge) yang

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang

membedakannya dengan kelompok lain, sehingga

Guru dan Dosen, diamanatkan juga, guru pro-

pekerjaan profesional harus ditunjang oleh suatu

fesional harus memenuhi empat kompetensi guru,

ilmu tertentu secara mendalam yang hanya

yaitu: 1) kompetensi pedagogis, yaitu kemam-

mungkin diperoleh dari lembaga pendidikan yang

puan mengelola pembelajaran yang meliputi

sesuai sehingga kinerjanya didasarkan pada

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan

keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertang-

dan

gungjawabkan secara ilmiah; 2) memiliki otonomi

konseling, evaluasi, dan pengembangan peserta

dalam menjalankan profesinya sebagai profe-

didik untuk mengaktualisasikan berbagai poten-

sional; dan 3) memiliki komitmen terhadap

sinya; 2) kompetensi kepribadian, berkenaan

kesejahteraan atau ketercapaian tujuan dari

dengan kemantapan, kestabilan, kedewasaan,

clientnya dalam menggunakan jasa profesional

kearifan, dan kewibawaan guru/konselor. Guru

tersebut. Lebih lanjut, menurut Sanjaya (2009)

yang mempunyai kompetensi kepribadian yaitu

582

pel aksa naan

pem bela jara n/bi mbingan


guru yang mempunyai kepribadian yang mantap,

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa,

tentang guru dan Dosen.

berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta

pengembangan kompetensi guru yang dilak-

didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja

sanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap,

sendiri ,

da n

da n

me ngem bang kan

diri

secara

be rkel anjutan

Pengertian PKB ialah

untuk

me ning katk an

berkelanjutan; 3) kompetensi profesional, yaitu

profesionalitasnya (BPSDM, 2011:1). Berdasarkan

ber kait an d enga n ke mamp uan peng uasa an

Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang

materi pembelajaran secara luas dan mendalam

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional

yang memungkinkannya membimbing peserta

Guru dan Angka Kreditnya, Penilaian Kinerja Guru

didik memenuhi standar kompetensi; dan 4)

(PK Guru) merupakan bagian terpenting dalam

kompetensi sosial terkait erat dengan kemam-

penetapan jabatan fungsional guru. PK Guru

puan berkomunikasi secara efektif dengan peserta

merupakan sebuah proses penilaian pencapaian

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,

tentang petunjuk kerja guru pada masa lalu atau

orangtua siswa, dan masyarakat. yaitu meru-

saat ini dan tentang potensi masa depan guru

pakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari

yang bermanfaat dan mempunyai kontribusi

masyarakat.

ter hada p

ke majuan

d an

k uali tas

sekolah

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik

(Permendiknas Nomor 35/2010). Jadi kinerja guru

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,

adalah proses atau hasil yang diraih seorang guru

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki ke-

atas tugas yang diberikan kepala sekolah sesuai

mampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

dengan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, PK

nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan

Guru akan merupakan cara untuk menjaga pro-

di atas, yaitu tingkat pendidikan minimal yang

fesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya,

har us d ipenuhi oleh seora ng p endid ik y ang

dan di samping itu PK Guru juga akan memberi

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat

dampak pada pembinaan karir, peningkatan

kea hlia n

kompetensi dan pemberian tunjangan profesi

ya ng

r elev an

sesua i

ke tent uan

perundang-undangan yang berlaku.

guru. Secara lebih tegas, Peraturan Menteri PAN

Pembinaan Karir Guru

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009

Dalam kaitannya dengan karir, karir guru merujuk

tersebut menyebutkan bahwa seorang guru harus

pada pencapaian secara bertahap dari posisi

memenuhi beberapa syarat, yaitu: 1) mempunyai

jabatan dalam struktur jabatan guru atau jabatan

kualifikasi pendidikan S1/D4 dan Pendidikan

guru secara fungsional, yang berawal dari tingkat

Profesi Guru (Sertifikat Profesi/seritifikasi); 2)

atau golongan terendah sampai pada tingkat atau

me ngik uti Prog ram Induksi dan Pend idik an

golongan teratas. Oleh karena itu, seperti di-

Pelatihan Pra-Jabatan (CPNS guru); 3) melalui

se butk an d alam Per aturan Ment eri Pend a-

empat jabatan fungsional guru (Pertama, Muda,

yag unaa n Ap arat ur N egar a da n Re form asi

Madya, Utama); 4) mempunyai beban mengajar

Birokrasi (RB) Nomor 16 Tahun 2009, karir guru

24 jam–40 jam tatap muka per minggu atau

berkaitan erat dengan penjenjangan jabatan

membimbing 150-250 konseling per tahun; 5)

seorang guru, yang mempunyai unsur-unsur, yaitu

be rada di bawa h instansi p embi na J abat an

sertifikasi guru, pelatihan per jenjang bagi guru,

Fungsional Guru, yaitu Kementerian Pendidikan

penilaian per jenjang dan pengembangan profesi

dan Kebudayaan; 6) melalui peningkatan karir guru

guru yang meliputi pengembangan diri, publikasi

yang ditetapkan melalui penilaian angka kredit

ilmiah dan karya inovatif yang dihasilkan oleh guru

oleh Tim Penilai; 7) mempunyai jumlah angka

yang bersangkutan.

kredit, yang terdiri dari unsur utama, yaitu

Kebijakan pemerintah terkait pembinaan dan pengemb anga n

ka rir

guru

ter sebut

Pendidikan, PK GURU, dan PKB sebesar kurang

le bih

lebih 90% dan unsur penunjang sebesar kurang

diarahkan untuk pengembangan keprofesian

lebih 10%; 8) melalui penilaian kinerja guru yang

berkelanjutan (PKB), seperti yang diamanatkan

dilakukan setiap tahun (formatif dan sumatif); dan

583


9) nilai kinerja guru tersebut bila dikonversikan

Tugas Pokok dan Fungsi Pemda, LPMP, dan

ke dalam angka kredit harus dicapai (125%,

P4TK terkait Guru

100%, 75%, 50%, 25%).

Peran Pemda, LPMP, dan P4TK terkait guru antara

Upa ya-up aya p engem bang an ka rir y ang

lain di atur dalam Undang-Undang Nomor 14

dilakukan harus dapat meningkatkan kompetensi

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal

guru, agar karir seorang guru berkembang secara

33 disebut kan bahw a p enentuan keb ijak an

maksimal. Upaya-upaya tersebut antara lain

strategis dalam pembinaan dan pengembangan

dilakukan dengan cara: 1) menghadiri/berpar-

profesi guru dilakukan oleh Pemerintah dan

tisipasi da lam forum at au k egia tan ilmi ah

pemerintah daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 34,

profesional (seminar, simposium, pelatihan, dan

dinyata kan bahw a Pe meri ntah dan Pem da

lain-lain); 2) membuat karya tulis ilmiah/populer,

mem puny ai k ewaj iban unt uk m embi na d an

karya seni, karya teknologi; dan 3) melaksanakan

mengemb angk an k uali fika si a kade mik dan

penelitian/pengkajian kerja profesional baik

kompetensi guru; dan oleh karena itu Pemerintah

individual maupun kolaboratif, misalnya dengan

da n

melakukan Lesson Study, Penelitian Tindakan

menyediakan anggaran peningkatan profesi-

Kelas (PTK) atau penelitian jenis lainnya. Pengem-

onalit as d an p enga bdia n guru p ada satuan

bangan karir guru akan mengarah pada penjen-

pendidikan/sekolah. Pemerintah Pusat adalah

jangan jabatan dan pangkat guru, yaitu: 1)

Kem endi kbud dan Pem erintah daer ah y ang

Pertama gol III/a dan III/b; 2) Muda. gol III/c dan

di maksud a dala h pe mer inta h pr ovinsi d an

III/d; 3) Madya gol IV/a, IV/b dan IV/c; dan Utama,

kabupaten/kota

Pe mda

memp unya i

k ewaj iban

unt uk

gol IV/d dan IV/e. Di samping itu, dalam pe-

Berdasarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun

ngembangan karir guru ini, harus pula diperhi-

2007, P4TK mempunyai tugas untuk melak-

tungkan bahwa: 1) Guru harus berlatar belakang

sanakan tugas penge mbangan dan pember-

pendidikan S1/D4 dan mempunyai Sertifikat

dayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai

Pendidik; 2) Guru mempunyai empat jabatan

dengan bidangnya. Di samping itu, P4TK juga

fungsional (Guru Pertama, Guru Muda, Guru

bertugas untuk menyusun program pengem-

Madya, Guru Utama); 3) Beban mengajar guru

bangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga

adalah 24 jam–40 jam tatap muka/minggu atau

kependidikan; meningkatkan kompetensi pendidik

membimbing 150 konseli/tahun; 4) Guru dinilai

dan tenaga kependidikan; mengevaluasi program

kinerjanya secara teratur (setiap tahun) melalui

dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik

Penilaian Kinerja Guru (PK Guru); 5) Guru wajib

dan tenaga kependidikan. Di bidang program,

mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelan-

P4TK juga mempunyai tugas untuk melaksanakan

jutan (PKB) setiap tahun; 6) PKB harus dilak-

penyusunan dan pengembangan program, serta

sanakan sejak III/a, dan sejak III/b guru wajib

pengelolaan informasi kompetensi pendidik dan

mel akuk an p ubli kasi ilm iah dan/ atau kar ya

tenaga

inovatif; 7) Untuk naik dari IV/c ke IV/d guru wajib

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

melakukan presentasi ilmiah; 8) Peningkatan karir

kep endi dika n; p enge mbangan mode l-model

guru ditentukan oleh perolehan angka kredit; 9)

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

Perlu konversi hasil PKG dan PKB ke angka kredit;

kependidikan. Pada saat ini 5 P4TK di seluruh

10) Perolehan angka kredit dari PKG dan PKB

Indonesia, yaitu P4TK IPS/PKN di Malang, P4TK

merupakan satu paket; 11) Perolehan angka

Matematika di Yogyakarta, P4TK Tehnik dan Mesin

kredit setiap tahun ditetapkan oleh Tim Penilai;

Industri di Medan, P4TK IPA/Biologi di Bandung,

12) Penghargaan angka kredit adalah 125% (amat

dan P4TK Bahasa di Sawangan, Jakarta.

kepe ndid ikan;

me nyusun

p rogr am

baik), 100% (baik), 75% (cukup), 50% (sedang),

Adapun LPMP, berdasarkan pada Permen-

dan 25% (kurang); 13) Jumlah angka kredit

diknas Nomor 7 Tahun 2007 mempunyai tugas dan

diperoleh dari: Unsur utama (Pendidikan, PK Guru,

fungsi, antara lain: i) melaksanakan penjaminan

PKB)

mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah

>

9 0%,

Unsur

(Permenagpan, 2009).

p enunjang

<10 %

termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di provinsi

584


be rdasarka n ke bija kan Ment eri Pend idik an

mendukung data FGD tersebut dilakukan juga

Nasional; ii) melakukan pemetaan mutu pen-

kajian dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan

didikan dasar dan menengah termasuk TK, RA,

antara periode Juli-Sepetember 2012. Populasi

atau bentuk lain yang sederajat; pengembangan

dalam penelitian ini yaitu seluruh pemda, LPMP

dan pengelolaan sistem informasi mutu pen-

dan P4TK di Indonesia. Sampel daerah atau lokasi

didikan dasar dan menengah termasuk TK, RA,

st udi

atau bentuk lain yang sederajat; iii) melakukan

mempertimbangkan keberadaan P4TK dan LPMP.

supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah

Sampel provinsi dipilih berdasarkan keberadaan

termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat

P4TK, yang kemudian terpilih 4 (empat) provinsi;

dalam pencapaian standar mutu pendidikan

dan provinsi ya ng l ain dipi lih berd asar kan

nasional; iv) fasilitasi sumberdaya pendidikan

keberadaan LPMP, dengan mempertimbangkan

terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah

keterwakilan geografis, dan sampel Pemda dipilih

termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat

dalam lingkup provinsi yang terpilih, berdasarkan

dalam penjaminan mutu pendidikan. LPMP berada

pada kedekatan jarak dengan keberadaan P4TK.

di setiap provinsi di Indonesia, dengan lingkup

Daerah sampel yang terpilih yaitu Kota Malang

kerjanya meliputi seluruh provinsi di mana LPMP

(P4TK IPS/PKN), Yogyakarta (P4TK Matematika),

tersebut berada.

Kota Medan (P4TK Tehnik dan Mesin Industri), Kota

dite ntuk an secara

purposif,

deng an

Atas dasar uraian tugas pokok dan fungsi

Semarang (kedekatan dengan P4TK Matematika

ketiga institusi tersebut di atas dapat disimpulkan

Yogyakarta); dan daerah sampel yang hanya

bahwa baik pemerintah, provinsi, dan pemerintah

mempunyai LPMP yaitu: Kota Makasar, Kota

daerah mempunyai tugas dan fungsi terkait

Kupang , da n Kota Ponti anak , se pert i ya ng

dengan pembinaan guru di daerahnya masing-

digambarkan pada Tabel 1.

masing.

Responden dalam studi ini dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan keterwakilan dari

Metode Penelitian

lembaga yang menjadi fokus kajian yaitu Pemda,

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

LPMP, dan P4TK di sampel lokasi. Responden dari

Pengumpulan data dilakukan dengan menggu-

masing-masing lokasi penelitian terdiri dari 2 orang

naka n Focus Group Discussin (FGD). Unt uk

dari LPMP, 2 orang dari P4TK, Pengawas SMP dan

Tabel 1. Lokasi dan Responden Peserta FGD Lokasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kota Malang, Jawa Timur Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta Kota Medan, Sumatra Utara Kota Makasar, Sulawesi Selatan Kota Kupang, NTT Pontianak, Kalimantan Barat Kota Semarang, Jawa Tengah

Institusi Pemda V V V V V V V

LPMP V V V V V V V

P4TK IPS/PKN Matematika IPA -

Responden di masing-masing Lokasi 1.

Pemda (Dinas Pendidikan )= 2 orang (Total 14 orang)

2.

LPMP = 2 orang (Total 14 orang)

3.

P4TK = masing-masing 2 orang (Total 8 orang)

4.

Kepala sekolah SMP (Ketua KKS) = 1 orang

5.

Kepala sekolah SMA (Ketua KKS) = 1 orang

6.

Pengawas SMP 2 orang dan Pengawas SMA 2orang

7.

Guru= KKG dan MGMP (terdiri dari guru IPA SMP, IPS SMP, Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris SMP, Biologi/Fisika/Kimia SMA, Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris SMA, Ekonomi/Geografi SMA = 6 orang (Total 61 orang guru).

585


Pengawas SMA, Kepala sekolah SMP dan kepala

Berdasarkan pada Gambar 1 terlihat bahwa

sekolah SMA, dan 6 orang guru yang mengajar

dengan diimplementasikannya kebijakan desen-

mata pelajaran yang di ujikan dalam Ujian Nasi-

tralisasi pendidikan tampak bahwa Pemerintah

onal (UN) dan yang sekaligus menjadi pembina

Pusat, Provinsi, dan Daerah masing-masing mem-

Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru

punyai pera n untuk peng emba ngan profe-

Mata Pelajaran (MGMP). Berdasarkan pada asumsi

sionalisme dan karier guru. Pemerintah Pusat

bahwa guru senior dan berpengalaman akan

melalui P4TK melakukan pemberdayaan dan

mempunyai pengetahuan lebih tentang pening-

pengembangan PTK sesuai bidangnya; Peme-

katan profesionalitas dan karir guru, maka res-

rintah provinsi melalui LPMP melakukan penja-

ponden guru dipilih berdasarkan pada indikator

minan mutu dan fasilitasi peningkatan kompetensi

tersebut, sedangkan Kepala sekolah SMP dan

guru; sedangkan Pemerintah Daerah melakukan

Kepala Sekolah SMA dipilih dari sekolah asal guru

pembinaan dan pengembangan karir guru. Dari

yang te rpil ih m enja di r esponden mengaja r.

ketiga lembaga tersebut kemudian dicari peran

Dem ikia n juga d enga n Pe ngaw as SMP d an

masing-masing dalam peningkatan dan pengem-

Pengawas SMA berasal dari sekolah yang sama

bangan profesional guru, yang difokuskan pada

dengan kepala sekolah terpilih tersebut.

peranan mereka dalam peningkatan kualifikasi

Di setiap lokasi, FGD dibagi dalam 2 kelompok.

pendidikan guru, pemenuhan kewajiban jumlah

Kelompok pertama terdiri atas nara sumber yang

mengajar guru, dan upaya-upaya pengembangan

berasal dari Pemda/Dinas Pendidikan, LPMP, P4TK

profesi guru.

dan Pengawas tingkat SMP dan SMA; sedangkan

Data yang terkumpul dari FGD merupakan

FGD kelompok kedua terdiri atas guru dan kepala

data kualitatif yang berisi narasi dari setiap

sekolah. FGD dilakukan dengan menggunakan

diskusi. Data tersebut dianalisis dengan meng-

pedoman FGD yang disusun berdasarkan pada

gunakan metode analisis data kualitatif, yaitu

variabel-variabel yang digunakan untuk men-

dengan melakukan kategorisasi, reduksi, dan

jawab tujuan kajian, seperti yang digambarkan

deskripsi berdasarkan pada variabel penelitian.

ada Diagram 1.

Kemudian, data disajikan dalam bentuk uraian/ deskripsi masing-masing komponen atau variabel di setiap tujuan dari kajian ini. Analisis temuan

Kebijakan Desentralisasi Pendidikan

dilakukan berdasarkan pada 3 (tiga) variabel yang dicari dalam kajian ini, yaitu peran pemda, P4TK

Pusat  P4TK Pemberdayaan dan pengembangan PTK sesuai

Provinsi

Kompetensi Guru

 Disdik Karir Guru

Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru

Diagram 1. Kerangka Berfikir

586

Guru Profesional

 LPMP

Penjaminan mutu dan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

Pemda

Pengembangan Profesional Guru

1. Kualifikasi pendidikan 2. Pembelajaran (24Jam mengajar 3. Pengembangan profesi 4. Sertifikasi


dan LPMP dalam pengembangan profesionalimse

guru SD ya ng b elum me menuhi k uali fika si

guru, terutama yang terkait langsung dengan

pendidikan jenjang strata 1 (S1). Sebagai contoh,

pengembangan kualifik asi p endidi kan guru;

masih ada sekitar 500 orang guru SD di masing-

pem enuhan j umla h ke waji ban juml ah j am

masing Kota Makasar dan Kota Medan yang belum

mengajar guru, dan pengembangan profesi guru.

memenuhi kualifikasi pendidikan setingkat S1.

Sertifikasi guru tidak termasuk dalam kajian ini.

Oleh karena itu, Pemda masih terus berusaha se taha p de mi setahap untuk me ning katk an

Hasil Kajian dan Pembahasan

kualifikasi pendidikan guru yang yang masih

Peran Pemda, P4TK, dan LPMP dalam

belum memenuhi persyaratan.

Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru

Selanjutnya, P4TK sebagai Unit Pelayanan

Berdasarkan hasil FGD, diperoleh informasi dan

Teknis Kemdikbud di daerah, lebih mendukung

data bahwa sebagai respon atas persyaratan

program peningkatan kualifikasi pendidikan guru

kualifikasi pendidikan guru S1/D4 seperti yang

dengan melakukan sosialisasi atau pendidikan dan

ditetapkan dalam Undang-Undang Guru dan

pelatihan (Diklat) bagi guru mata pelajaran sesuai

Dosen Nomor 14 Tahun 2005, maka Pemda/dinas

dengan fokus program-program yang diadakan

pendidikan meresponnya dengan melakukan

oleh P4TK. P4TK tidak terlibat dalam pemberian

upaya-upaya peningkatan kualifikasi pendidikan

beasiswa, namun lebih pada pemberian bantuan

bag i guru y ang belum me ncap ai S1/D4 di

pembelajaran. P4TK Malang, misalnya, melakukan

daerahnya. Berbagai upaya tersebut bertujuan

sosialisasi pada kabupaten dan kota yang terlibat

untuk memenuhi standar kualifikasi pendidikan

dalam program Better Education through Reformed

para pendidik (guru) sesuai dengan Undang-

Management and Universal Teacher Upgrading

Undang Guru dan Dose n, sekaligus sebagai

(Progra m BERMUTU), y ang bertujua n untuk

pem enuhan

mengikuti

meningkatkan mutu pendidikan. Selain melalui

pendidikan profesi guru, serta meningkatkan

dinas p endi dika n, d i ti ngka t se kola h, p ara

kompetensi guru. Para responden berpendapat

pengawas juga melakukan sosialisasi melalui

bahwa semakin banyak guru yang bersertifikasi

forum

menandakan guru di daerahnya telah mempunyai

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) agar

kompetensi yang dipersyaratkan. Sebagai contoh,

guru yang belum memenuhi standar kualifikasi

Kota Malang mentargetkan pada tahun 2012

pendidikan segera menempuh pendidikan untuk

seluruh guru, baik guru swasta maupun negeri,

mencapai S1/D4 sehingga bisa mengajukan

har us m empunyai tingkat

pendidi kan S1;

serifikasi. P4TK juga mendorong agar guru yang

sedangkan di Kota Medan dan Kota Makasar, baik

berprestasi yang telah mencapai pendidikan S1

guru SMP maupun SMA hampir seluruhnya telah

dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang

S1. Sementara itu, daerah sampel yang lain

lebih tinggi, yakni S2 atau S3 bagi yang telah

berusaha untuk “menuntaskan” seluruh guru agar

mencapai tingkat pendidikan S2. Adapun LPMP,

mencapa i kualif ikasi pe ndid ikan gur u ya ng

ti dak bany ak b erpe ran dal am p eningkat an

dipersyaratkan. Usaha Pemda untuk mening-

kualifikasi pendidikan guru. Hal ini terkait dengan

katkan kualifikasi pendidikan ini dilakukan, antara

tidak tersedianya dana beasiswa dari LPMP untuk

lain dengan pemberian beasiswa untuk biaya

peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Walaupun

pendidi kan S1/D4 , se kali gus d ukungan dan

tidak semua, dinas pendidikan tingkat provinsi

bantuan teknis, misalnya memberi kemudahan

berperan juga dalam pemberian beasiswa untuk

untuk meninggalkan sekolah agar guru bisa

peningkatan kualifikasi pendidikan guru, misalnya

melanjutkan pendidikan sesuai dengan yang

di Sumatra Utara.

p ersy arat an

untuk

Kelompok

Ker ja

Guru

(KK G)

d an

dipersyaratkan. Pemda melalui Dinas Pendidikan

Dari hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga

jug a me lakukan kerj a sa ma d enga n LPTK

institusi tersebut turut berperan dalam pening-

(Perguruan Tinggi), agar guru bisa melanjutkan

katan kualifikasi pendidikan guru, namun bentuk

pe ndid ikan dengan persyara tan yang tel ah

peran dan keterlibatan mereka berbeda satu

ditetapkan. Permasalahan yang masih dihadapi

sama lain. Hal ini sesuai dengan kewenangan

oleh Pemda, yaitu masih cukup besarnya jumlah

masing-masing institusi tersebut. Di samping itu,

587


masing-masing institusi melakukan koordinasi,

seb agai respon dari dib erla kuka nnya Sur at

namun tidak secara intensif, koordinasi dilakukan

Keputusan Bersama (SKB) Lima (5), yaitu Menteri

hanya bila diperlukan, misalnya ketika P4TK akan

Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan PAN

menentukan peserta pendidikan dan pelatihan,

dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri,

P4TK akan berkoordinasi dengan Pemda, demikian

Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/

juga halnya dengan LPMP.

X/PB/2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri, yang mengamanatkan

Peran dalam Bimbingan Pembelajaran

untuk diadakannya penataan kembali guru saat

Peran dalam bimbingan pembelajaran di sini

ini agar guru yang ada ditempatkan sesuai dengan

mengacu pada peran dalam memberikan bim-

bidangnya, dan agar dilakukan distribusi guru

bingan kepada guru untuk mencapai pemenuhan

sesuai dengan kebutuhan sekolah.

tugas pembelajaran yang harus dilakukan dan

Ketiga, dalam hal pembinaan terhadap tugas

dipenuhi oleh guru, yaitu terpenuhinya tugas

pem bela jara n

Di nas

Pend idik an

mengajar 24 jam/miggu untuk mengajar di kelas.

mel aksa naka nnya

Peran tiga institusi tersebut dalam pembelajaran

ke giat an, anta ra l ain dengan meng adak an

berbeda satu sama lain. Bila pembelajaran di-

pendidi kan

artikan sebagai proses belajar, maka peran P4TK

pendampingan terkait dengan materi dan proses/

dan LPMP relatif lebih besar dibanding peran

me tode pem bela jara n, kine rja guru ser ta

Pemda. Namun, bila pembelajaran merujuk pada

peningkatan profesi guru yang berkelanjutan,

pengelolaan pembelajaran, maka Pemda mem-

termasuk pengembangan diri dan publikasi ilmiah.

punyai peran yang cukup besar, antara lain

Kegiatan tersebut dilakukan melalui KKG/MGMP

sebagai berikut.

dan Program Diklat khusus. Kegiatan monitoring

dal am

umumnya

b erba gai

dan p elat ihan,

bent uk

wor kshop,

da n

Pertama, pemenuhan 24 jam mengajar/

dan evaluasi oleh pengawas sekolah bagi guru

mi nggu. Up aya yang di lakukan oleh Dinas

ke las maup un g uru mat a pe laja ran seca ra

Pendidikan agar guru memenuhi jam mengajar (24

indivi dual dan kel omp ok

jam/minggu) dengan cara: 1) melakukan peme-

meningkatkan mutu pembelajaran guru terkait

taan terhadap guru menurut pendidikan, status

dengan peng emba ngan pem bela jara n ya ng

sertifikasi dan penugasan guru (per individu guru),

kr eati f

antara lain untuk memastikan penugasan guru

memanfaatkan Teknologi dan Informasi (TI). Dinas

pada setiap sekolah; 2) Pengawas Sekolah mela-

Pendidikan, Kota Malang atau Kota Makasar,

kukan Monitoring dan Evaluasi (ME) mencakup

misalnya juga mengupayakan mengikutsertakan

pelaksanaan tugas Guru; dan 3) memberikan

guru yang potensial dalam berbagai Diklat kinerja

solusi terhadap hambatan pelaksanaan tugas

dan keprofesian guru, baik yang dilaksanakan oleh

guru yang menemui kesulitan untuk bertugas 24

berbagai instansi maupun lembaga di pusat dan

jam p er minggu dan melak ukan pemb inaan

di daer ah. Guru-gur u te rseb ut selanjutnya

terhadap guru yang melalaikan tugasnya.

dijadikan instruktur dalam pembinaan dan Diklat

Kedua, terkait dengan upaya untuk mena ngani guru y ang mengaja r ti dak sesuai

da n

inovat if,

d iara hkan unt uk

kont ekst ual

deng an

Dinas Pendidikan maupun sebagai pendamping dalam kegiatan di KKG dan MGMP.

( mismatch), Dinas Pendidikan menetapkan model

Peran P4TK dalam pembimbingan pembe-

guru mata pelajaran serumpun. Namun, untuk

lajaran lebih pada meningkatkan kemampuan

mata pelajaran yang termasuk mata pelajaran

individu guru yang dilaksanakan melalui program

ujian nasional (UN) tetap harus diajarkan oleh

unt uk m eningkat kan komp etensi m enga jar

guru yang sesuai latar belakang pendidikannya.

(kompetensi pedagogis) para guru. Misalnya, P4TK

Selain itu, Dinas Pendidikan di daerah penelitian

IPS/PKN Mal ang mela kuka n pe mbim bing an

juga sedang redistribusi terbatas dengan tujuan

pembelajaran melalui pendidikan dan pelatihan

aga r pe nyeb aran gur u me rata pad a se mua

(Diklat) jenjang dasar, lanjut, tinggi, untuk 3

sekolah, baik yang berada di pusat maupun

program umum, yakni tentang: 1) Kebijakan terkini

pi nggi ran, sek alig us untuk me ngha pusk an

dan Nasional, 2) Program Pokok: Materi dan

terjadinya mismatch tersebut. Redistribusi ini juga

Pembelajaran (Pakem Silabus, RPP, alat evaluasi);

588


dan 3) Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun

hal pengembangan karier, dilaksanakan diklat

program penunjang, dilaksanakan diklat tentang

tentang strategi pengumpulan angka dan kredit,

pengelolaan MGMP, media pembelajaran (IT), atau

cara pencapaian dan perhitungannya; diklat

program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan

tentang penulisan karya ilmiah dan publikasi ilmiah

para guru. Selain itu, dilaksanakan pula Diklat

forum MGMP/KKG oleh sekolah. Biasanya dalam

Manajemen (pengawas bidang studi dan kelas

pelaksanaan kegiatan diklat tersebut bekerja

serta Kepala Sekolah) dan penguatan kepala

sama dengan perguruan tinggi setempat (LPTK)

sekolah.

serta memberdayakan fasilitator guru yang telah

Secara nasional telah 90 persen daerah (kota/

ditatar materi tersebut. Untuk meningkatkan

kabupaten) mengikutsertakan guru untuk pen-

kompetensi guru dalam pembelajaran, diklat juga

didikan dan pelatihan di beberapa P4TK, dan guru

mencakup pembelajaran berbasis IT, penyusunan

yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

KTSP, program induksi, inovasi pendayagunaan

ter sebut di hara pkan dap at m engi mbaskan

media dalam pembelajaran dan pembelajaran

pengalaman dan hasil pendidikan dan pela-

untuk semua. Dalam penyelenggaraannya, selain

tihannya kepada guru lainnya melalui KKG/MGMP

dengan LPTK, Dinas Pendidikan seringkali bekerja

dan forum lainnya. Hal ini perlu dilakukan meng-

sama dengan P4TK dan LPMP. Peserta diklat

ingat pada realisasinya tidak semua guru bisa

umumnya para guru yang telah S1 dan dinilai

me ngik uti Dikl at y ang diad akan ole h P4 TK

memiliki prestasi, komitmen, dan kedisiplinan. Ini

tersebut. Di Jawa Timur misalnya, masih ada dua

di perl ukan

kota yang belum terjangkau oleh diklat yang

umumnya diwajibkan untuk mengimbaskan hasil

diadakan oleh P4TK, yakni Banyuwangi dan

diklatnya kepada para guru di sekolahnya melalui

Bondowoso. Agar standar mutu proses pem-

KKG/MGMP dan forum lainnya.

menging at

guru-gur u

te rseb ut

belajaran tercapai sesuai dengan pembekalan

Kedua, berupa pembinaan yang bersifat

dalam diklat, maka P4TK melakukan monitoring dan

kolektif, hampir seluruh Dinas Pendidikan berperan

ev alua si k e da erah untuk meng etahui d an

dalam mengembangkan gugus KKG dan MGMP

mem asti kan apak ah p rogr am p engi mbasan

untuk melakukan pembinaan karier dan profe-

dilaksanakan sesuai dengan rencana. P4TK juga

sionalisme guru melalui berbagai macam kegiatan.

mela kukan monitor ing da n evaluasi de ngan

Misalnya, Pemda Kota Malang dan Kota Medan

mencari data dan informasi, baik kepala sekolah,

set iap

guru maupun siswa.

pengembangan KKG MGMP secara bergilir. Pemda

tahun te lah

meng angg arka n

hi bah

memberikan hibah block grant untuk pelaksanaan Peran dalam Pengembangan Keprofesian

MGMP sebesar 28 juta rupiah per tahun, untuk

Berkelanjutan (PKB)

16 kali pertemuan per mata pelajaran tertentu

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

melibatkan pengawas SMP dan SMA serta nara

guru, antara lain mencakup kegiatan pengem-

sumber dari LPTK. Lebih lanjut, pada tingkat SD

bangan diri, pembinaan kolektif, publikasi ilmiah,

di Kota Malang, melalui KKG para guru juga diberi

dan pengembangan karya inovatif. Secara umum,

bekal untuk mengadakan pengembangan model

Pemda melakukan upaya-upaya pengembangan

pe mbel ajar an y ang inovati f da lam rang ka

keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru untuk

mendukung sekol ah m odel di ting kat SD.

meningkatk an kompetensinya. U paya-upaya

Pembinaan kolektif lainnya yaitu pengembangan

tersebut, antara lain sebagai berikut.

keprofesian berkelanjutan terkait dengan peren-

Pertama, pada aspek pengembangan diri,

canaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran

upaya pengembangan diri dalam rangka pembi-

dengan memperhatikan iptek, bentuk-bentuk

naan karier dan profesionalisme guru diketahui

inovasi da n pe nday agunaan inf orma si d an

telah diupayakan oleh Dinas Pendidikan di seluruh

tehnologi (IT).

lokasi penelitian. Upaya ini berbentuk pengadaan

Ketiga, publikasi ilmiah. Kewajiban memenuhi

pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, dan

publikasi ilmiah bagi guru merupakan hambatan

seminar, baik terprogram secara regular maupun

terbesar yang dihadapi guru, terlebih bagi guru

dilaksanakan secara insidental. Misalnya, dalam

yang telah mencapai kepangkatan dan golongan

589


IV/a untuk naik ke pangkat IV/b. Banyak guru yang

Koordinasi Antarinstitusi dalam

terhenti kenaikan pangkatnya ke IV/b yang

Pengembangan Profesionalisme Guru

disebabkan karena tidak bisa memenuhi kewa-

Dalam upaya melaksanakan pembinaan terhadap

jiban publikasi ilmiah. Kondisi ini hampir terjadi di

tugas pembelajaran guru, Dinas Pendidikan

semua daerah. Secara umum yang dilakukan oleh

melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan

Dinas Pendidikan adalah memfasilitasi guru agar

instansi yang relevan dan terkait, LPMP di tingkat

memiliki kemampuan dalam Penyusunan Karya

pr ovinsi d an L PTK; ba hkan dengan Dirj en

Tulis Ilmiah (PKTI) dan program diklat lainnya,

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

seperti Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan

Pe ning kata n Mutu Pendi dika n (PMP); ser ta

publikasi. Pada tahun 2011 misalnya, Dinas

Direktorat lain di Unit utama Kemdikbud. Namun,

Pendidikan Kota Malang melaksanakan Program

biasanya kerjasama hanya dilakukan bila ada

Bimtek Karya Ilmiah dan PTK terutama bagi guru

“p roye k” b ersa ma, sepe rti Pend idik an d an

yang telah mencapai golongan IV/a agar memiliki

Pelatihan atau pelatihan lain. Hal ini mungkin

kem ampuan untuk menulis, se hing ga b isa

disebabkan bahwa masing-masing lembaga ini

memenuhi kewajiban publikasi ilmiah. Selain itu,

mempunyai karakteristik dan tugas pokok dan

para guru diikutsertakan dalam Program Pem-

fungsi yang berbeda satu sama lain, sehingga

bimbingan Penulisan PTK online dengan internet

koordinasi yang terkait dengan pekerjaan yang

melalui bimbingan dosen dari LPTK setempat dan

sama sulit dilakukan. Walaupun begitu, jika

Widyaswara dari biaya bersumber APBN. Dalam

koordinasi dilakukan lebih intensif, mungkin

tingkat yang berbeda, Pemda yang lain juga

kebutuhan daerah akan lebih bisa terakomodasi

mel akuk an

dan apa yang ditawarkan oleh LPMP maupun oleh

p embi mbingan

penulisa n

PT K,

misalnya Kota Kupang, bahkan memberikan

P4TK akan sesuai dengan kebutuhan daerah.

bantuan kepada guru untuk melakukan penelitian PTK. Pembimbingan guru ini juga menjangkau

Sinergis dan Hambatan dalam Meningkatkan

bagi Guru TK dan PLB. Dalam upaya pelaksanaan

Profesionalisme Guru di Daerah

program peningkatan kemampuan menulis dan

Be bera pa

mempublikasikan, Dinas Pendidikan bekerja sama

melakukan kerjasama secara sinergis dalam

dan berkoordinasi dengan Kemendikbud (APBN),

upaya pembinaan dan pengembangan profesi

LPTK, Widyaiswara, dan sekolah antara lain dalam

guru sangat bervariasi , antara lain sebagai

pengadaan dan pengelolaan dana, seleksi dan

berikut. Pertama, hambatan dalam peningkatan

pengadm inistrasian,

kualifikasi guru antara lain adalah masalah dana,

ser ta

p enge mbangan

lanjutan. Di samping itu,

hamba tan

yang

dit emui

unt uk

motivasi guru, lokasi sekolah, dan ketersediaan P4TK ikut berperan melalui

universitas yang berkualitas di daerah. Kedua,

Diklat PKG melalui KKG dan MGMP program

distribusi guru yang kurang merata antara sekolah

Bermutu antara lain tentang: strategi pembe-

di kota dan di desa, dan antara sekolah yang

lajaran dan materi pembelajaran baru, pen-

ba gus dan kura ng b agus. Sekol ah d i kota

dalaman materi, serta pengembangan kurikulum.

cenderung mempunyai guru berlebih sedangkan

Dik lat

khusus

sekolah di desa cenderung kekurangan guru;

diselenggarakan satu tahun satu kali dan setiap

peng emba ngan

dir i

se cara

demikian pula sekolah yang bagus dan berada di

kota/k abup atensatu gur u te rsel eksi unt uk

kota cenderung kelebihan guru dan sekolah yang

nantinya menjadi instruktur di daerah. Selain itu,

kurang bagus dan berada di desa atau pinggiran

P4TK ikut serta dalam memfasilitasi guru agar

kota cenderung kekurangan guru. Hambatan ini

menguasai tatacara Penulisan Karya Ilmiah dan

diharapkan akan teratasi dengan dilakukannya

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), serta publikasi

redistribusi guru, yang dalam pelaksanaannya

melalui diklat baik di P4TK maupun Dinas Kota/

menghadapi banyak tantangan. Ketiga, belum

Kabupaten dengan memberikan bantuan tenaga

semua guru bisa memenuhi jumlah jam mengajar

widyaiswara dari instansinya.

sesuai yang ditentukan, yakni 24 jam mengajar. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, baik oleh guru yang bersangkutan,

590


sekolah, maupun bantuan dinas pendidikan. Guru

Kedua, peran aktif Pemda dalam pembe-

yang dapat memenuhi jam mengajar dengan

laj aran yang te rlihat d ari upay a me menuhi

menambah jam pelajaran di sekolah lain merasa

tuntutan jumlah jam pembelajaran/mengajar guru

kelelahan karena masalah jarak sekolah dan

24 jam per minggu. Namun, tuntutan mengajar

fre kuensi m enga jar di b eber apa kela s. H al

24

tersebut dinilai menurunkan mutu pembelajaran.

tantangan karena untuk beberapa mata pelajaran

Bahkan ditemukan kasus, ada guru yang meminta

tidak bisa memenuhi jumlah tersebut. Selain itu,

surat kete rang an saja dari sek olah tanpa

banyak sekolah, terutama di kota, yang kelebihan

me laksanak an t ugas mengaja r ag ar d inil ai

guru sehingga tidak bisa terpenuhinya tuntutan

memenuhi tugas 24 jam mengajar. Keempat,

tersebut. Tuntutan ini juga mempunyai efek

ham bata n ya ng d ihad api P4TK leb ih p ada

samping yaitu guru atau sekolah berusaha apa

terbatasnya dana untuk pelatihan, sehingga tidak

saja agar jumlah jam mengajar guru terpenuhi,

mampu menjangkau seluruh kota/kabupaten dan

bahkan berbohong pun dilakukan. Ketiga, guru

kota. Selain itu, program/kegiatan P4TK seringkali

yang profesional seharusnya mempunyai karir

berbenturan dengan kegiatan dan waktu dari

yang baik dan guru yang berkarir baik seharusnya

instansi terkait lainnya, seperti program dinas

pr ofesiona l. Terka it d enga n pe ngem bang an

provinsi, dinas kota/kabupaten dan lembaga

profesional berkelanjutan, pada level guru IV/a

lainnya; dan kelima, hambatan dalam pengem-

banyak terjadi karir guru menjadi mandeg, karena

bangan diri dan pemenuhan kewajiban publikasi

ketidakmampuan guru untuk memenuhi kewajiban

ilmiah bagi guru, lebih disebabkan pada kemauan

ilmiahnya. Motivasi guru menulis masih sangat

atau keinginan guru untuk bisa lebih aktif dalam

rendah, dan stimulasi untuk menulis pun dianggap

pengembangan kemampuan ilmiah, yaitu ren-

tidak cukup memadai, sehingga sebagian besar

dahnya motivasi guru untuk meneliti dan menulis

guru tidak mampu meningkatkan karirnya setelah

meskipun telah mengikuti diklat penelitian maupun

mencapai golongan IV/a.

jam /minggu

ini

bany ak

m enga hada pi

penulisan ilmiah. Insentif yang kecil antara guru

Terakhir, bahwa Pemda tidak sendirian, tetapi

golong an I Va d an g uru gol onga n IVb juga

ada LPMP dan P4TK dalam memainkan perannya

menurunkan motivasi guru untuk menghasilkan

untuk peningkatan profesionalisme guru; namun

tulisan ilmiah.

oleh karena koordinasi yang belum efektif saat ini menyebabkan mereka sering berjalan sendiri-

Simpulan dan Saran

sendiri dan masing-masing tidak tahu apa yang

Simpulan

dilakukan oleh pihak lain.

Berdasarkan pada hasil analisis disimpulkan beb erap a

ha l

se baga i

be rikut.

Perta ma,

Saran

peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi

Berdasarkan pada simpulan tersebut, beberapa

perhatian yang cukup besar bagi Pemda dan

saran kebijakan dapat dipertimbangkan untuk

stakeholder yang lain, dan terlebih-lebih bagi guru

meningkatkan peran Pemda dan stakeholder

yang bersangkutan. Pemerintah Daerah berusaha

terkait profesionalisme guru, yaitu sebagai berikut.

meningkatkan kualifikasi pendidikan guru di

Pertama, kerja sama antara Kemendikbud (P4TK

daerahnya, terutama guru di sekolah negeri;

dan LPMP), Pemda, dan PT dalam perencanaan,

nam un k enda la m asih dihadap i da lam hal

pe laksanaa n, d an e val uasi pem bina an d an

peningkatan kualifikasi guru di sekolah swasta.

pengembangan profesi serta karir guru agar lebih

Perhatian yang cukup besar pada peningkatan

efisien dan efektif dalam suatu koordinasi yang

kualifikasi guru ini merupakan respon positif atas

sinergis. Kedua, dalam upaya peningkatan kua-

upaya peningkatan profesionalisme guru, yang

li fika si

salah satu indikatornya adalah jenjang pendidikan

persyaratan minimal, maka perlu dipertimbangkan

paling tidak S1. Upaya ini bisa mengarah pada

PT yang dipilih oleh para guru dalam melanjutkan

credentialism, di mana orang atau daerah lebih

pendidikannya, sehingga tidak terkesan guru

berorientasi pada ijazah dan bukan pada kualitas.

hanya asal lulus untuk mendapatkan ijasah tanpa

p endi dika n

g uru

untuk

me menuhi

mempertimbangkan kualitas dari PT yang dipilih.

591


Peningkatan kualifikasi pendidikan dalam rangka

re dist ribusi g uru sud ah sanga t me ndesak

peningkatan kualitas guru, tidak semata-mata

dijalankan, karena banyak guru menumpuk di

untuk alasan kesejahteraan, tetapi harus juga

pe rkot aan

didasarkan pada peningkatan kualitas guru, yang

sementara itu sekolah-sekolah di pinggiran dan

pa da a khir nya akan meningk atka n kualit as

pelosok yang masih perlu peningkatan justru

pendidikan secara menyeluruh.

mengalami kekurangan guru. Skema remunerasi

dan

di

sekolah- sekolah

bagus,

Kedua, keikutsertaan masyarakat dalam

bagi guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah

peningkatan kualifikasi guru dalam pembiayaan

dengan kondisi khusus, seperti jauh di pelosok

sendiri untuk meningkatkan kualifikasi pendi-

ata u se kola h de ngan mut u re ndah, pe rlu

dikannya perlu digali, baik oleh sekolah maupun

dipertimbangkan.

oleh Pemda, karena upaya peningkatan ini pada

Ketiga, pengembangan profesi guru yang

akhirnya akan bermuara pada mutu pendidikan

terkendala karena rendahnya motivasi menulis

secara menyeluruh. Selain beasiswa penuh,

gur u pe rlu dica ri solusinya , se hing ga b isa

pemda, provinsi atau Pusat bisa memperkenalkan

mengurangi menumpuknya guru-guru senior pada

skema lain dalam pembiayaan ini, seperti misalnya

golongan IV/a yang tidak mampu lagi untuk

loan y ang harus d ibay ar oleh gur u ya ng

meningkatkan karirnya. Banyak usulan yang

bersangkutan setelah lulus dari pendidikan.

muncul bahwa kondisi ini di kompensasi dengan

ha rus

masa kerja guru, misalnya guru yang tidak mampu

di lakukan deng an k eta t, d an b enar -benar

Ked ua,

memenuhi publikasi ilmiah tetapi sudah dalam

mempertimbangkan kebutuhan yang senyatanya,

jangka masa kerja tertentu maka bisa mendapat

sehingga bisa mengurangi kelebihan guru dan

kom pensasi

mismatch antara latar belakang pendidikan guru

kompensasi ini hanya diterapkan pada guru

dan mata pelajaran yang diajarkannya. Tanpa itu,

de ngan gol onga n IV/a m isal nya, dan tid ak

pemenuhan jumlah jam mengajar 24 jam guru

diterapkan pada golongan yang lebih rendah.

aka n

proses

te rkendala .

r ekrutmen

Be rsam aan

gur u

deng an

untuk

na ik

g olongan.

Sistem

i tu

Pustaka Acuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2011. Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru. http://www.ml.scrib.com Darling-Hammond, Linda. 1999. Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. University of Washington: Center for the Study of Teaching and Policy. Fiske, Edward B. 1996. Decentralization of Education: Politics and Consensus. Washington DC: The World Bank. Karsidi, Ravik. 2005. Profesionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Makalah diseminarkan dalam Seminar Nasional Pendidikan Dewan Pendidikan. Wonogiri, 23 Juli 2005. McGinn, N. and T. Welsh. 1999. Decentralization of Education: Why, When, What and How? Fundamentals of Educational Planning No. 64. France: International Institute for Educational Planning, UNESCO. Ministry of National Education. 2010. Indonesia Educational Statistics in Brief 2009/2010. Jakarta: Ministry of National Education. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungional Guru dan Angka Kreditnya.

592


Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 7 Tahun 2007, tentang tugas dan fungsi LPMP Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 8 Tahun 2007, tentang tugas dan fungsi P4TK. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Sanjaya, Wina. 2009. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar ProsesPendidikan. Jakarta: Prenada Media Group. Shon, Chritopher K. 2006. Teacher Profesionalism. Liberty University: School of Education. Diambil dari http://digitalcommons.liberty.edu/educ_fac_pubs/46, diunduh pada

tanggal 03 Mei 2012

Suyanto. 2012. UKA dan Mutu Guru Kita. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. http:// www.dikdas.kemdikbud.go.id/, di unduh pada Tgl. 30 Juli 2012 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Unesco. 2001. Teachers For Tomorrow Schools: An Analysis of The World Education Indicators. 2001 Edition. Executive Summary. Unesco Institute For Statistics: World Education Indicators Programme. Winingsih, Lucia H. 2010. The Distribution and Financing of Teachers After the Decentralization Period (A Case Study of Local Government in Indonesia). Japan: Kobe University. (Tidak diterbitkan). Yamin, Martinis. 2007. Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia. Jambi: Gaung Persada Press.

593

PERAN PEMERINTAH DAERAH, LPMP DAN P4TK DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU

Recommend Documents