CPDA
Consolidating for Peacefull Development in Aceh
FAKULTAS EKONOMI
2 Gambaran Umum1 Aceh akan terus memiliki sumber daya keuangan yang besar dalam masa mendatang dari dana otonomi khusus. Tahun 2012 penerimaan Aceh terhitung sebesar Rp. 21 triliun, meningkat 31 persen dari tahun 2005. Sama dengan daerah lain di Indonesia, dana perimbangan merupakan sumber pendanaan terbesar, mencapai 52 persen atau terhitung secara nominal sebesar Rp. 10,4 triliun pada tahun 2012, dak termasuk dana otonomi khusus. Apabila termasuk dana otsus, penerimaan dari transfer pemerintah pusat tercatat sebesar 82 persen. Belanja pemerintah di Aceh meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan daerah pada tahun 2012. Belanja keseluruhan terhitung secara riil (tahun dasar 2010) sebesar Rp. 19 triliun atau meningkat 70 persen jika dibandingkan tahun 2005, yang tercatat sebesar Rp. 7 triliun. Belanja pemerintah provinsi tercatat sebesar Rp. 9.5 triliun atau 50 persen dari keseluruhan belanja pemerintah. Belanja untuk pemerintahan umum cenderung meningkat dan memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja Aceh. Aceh termasuk daerah yang memiliki belanja infrastruktur terbesar di Indonesia. Menduduki urutan ke tujuh terbesar di Indonesia, belanja infrastruktur Aceh per kapita pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp. 736 ribu, sedangkan rata-rata nasional tercatat sebesar Rp. 358 ribu. Meski secara umum kondisi infrastruktur Aceh lebih baik dari rata-rata nasional, namun kebutuhan infrastruktur khususnya akses terhadap pusat-pusat ekonomi di perdesaan masih sangat dibutuhkan. Alokasi belanja pendidikan Aceh tahun 2012 telah meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2005. Belanja pendidikan Aceh keseluruhan (kabupaten/kota) di tahun 2012 secara riil (tahun dasar 2010) terhitung Rp. 5 triliun. Sama dengan pola belanja pada tahun 2011, belanja pemerintah untuk pembangunan fisik terutama sarana dan prasarana pendidikan tahun 2012 masih cukup signifikan, sedangkan program peningkatan mutu pendidikan masih mendapatkan alokasi yang rela f kecil. Belanja kesehatan Aceh yang berasal dari APBA terus meningkat, terhitung sebesar Rp. 2,2 triliun pada tahun 2012. Belanja ini ga kali lipat lebih nggi dibandingkan pada tahun 2005. Program pemerintah Jaminan Kesehatan Aceh merupakan program terbesar dari pemerintah Aceh yang lebih bersifat kura f, sehingga menyisakan alokasi belanja yang sedikit untuk program preven f.
Grafik 1. Grafik 1. Penerimaan Aceh (Provinsi/Kabupaten-Kota)
Sumber : Departemen Keuangan dan DPKKA
Sama dengan daerah lain di Indonesia, dana perimbangan merupakan sumber utama penerimaan pemerintah di Aceh. Dana perimbangan terhitung mencapai 75 persen dari keseluruhan penerimaan pemerintah di Aceh, dak termasuk dana otonomi khusus.3 Apabila termasuk dana otsus, penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat tercatat sebesar 82 persen. Penerimaan DAU tercatat sebesar Rp. 7,7 triliun, meningkat secara riil sebesar Rp. 141 miliar dibandingkan dengan tahun 2011. Sementara penerimaan dana otsus tercatat sebesar Rp. 6,2 triliun, juga meningkat secara riil sebesar Rp. 659 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2008 hingga 2012, penerimaan dana otsus secara keseluruhan terhitung sebesar Rp. 24,8 triliun. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) secara riil cenderung stagnan, bahkan menurun secara riil di ngkat provinsi dan kabupaten/kota. Penerimaan riil dari PAD sebesar 1,2 triliun pada tahun 2008 menurun menjadi Rp. 1 triliun pada tahun 2012. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan pemerintah pada tahun 2012 hanya sebesar 6 persen dari total penerimaan Aceh, menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang terhitung sebesar 7 persen. Minimnya penerimaan PAD menunjukkan ngginya ngkat ketergantungan provinsi Aceh pada sumber fiskal dari transfer pemerintah pusat. Hal ini sama dengan daerah lain di Indonesia, dimana PAD secara rata-rata hanya menyumbangkan 10 persen dari keseluruhan penerimaan daerah, Grafik 2. Grafik 2. Penerimaan Asli Daerah (Provinsi/Kabupaten-Kota)
1. Penerimaan Penerimaan Aceh secara riil meningkat 17 persen dalam dua tahun terakhir setelah mengalami penurunan di tahun 2009. Tahun 2012 penerimaan keseluruhan pemerintah di Aceh terhitung sebesar Rp. 21 triliun, meningkat 31 persen dari tahun 2005. Peningkatan penerimaan Aceh pada tahun 2012 juga sejalan dengan trend peningkatan APBD secara nasional.2 Penerimaan Aceh pada beberapa tahun belakangan secara riil melandai, diakibatkan oleh menurunnya produksi migas yang cukup signifikan. Akan tetapi penurunan ini dapat diseimbangkan oleh peningkatan penerimaan sumber lain, terutamanya Otsus, 1 Analisis ini dibuat untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi keuangan pemerintah di Aceh dengan menggunakan data-data resmi yang bersumber dari Pemerintah Aceh, Departemen Keuangan, BPS dan sumber-sumber resmi lainnya. Analisis ini membahas perkembangan belanja publik Aceh yang mencakup penerimaan dan belanja pemerintah, termasuk di beberapa sektor kunci; kesehatan,dan infrastruktur dan pendidikan. Analisis ini dihasilkan oleh peneliti yang berasal dari Pemerintah Aceh, JPA (Jaringan Peduli Anggaran) Aceh dan akademisi bersama-sama dengan tim PECAPP. 2 Secara nasional, trend anggaran belanja daerah meningkat rata-rata sebesar 12,8 persen dari tahun 2009 hingga 2012 (Departemen Keuangan, 2012).
Sumber : Departemen Keuangan dan DPKKA
3 Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan secara ratarata didaerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80 persen dari penerimaan daerah.
3 Penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar provinsi Aceh masih terbilang kecil. Meskipun penerimaan pajak terus meningkat se ap tahunnya, rata-rata sebesar 5 persen sejak dua tahun terakhir, akan tetapi pajak daerah di Aceh masih terbilang minim jika dibandingkan dengan Produk Domes k Regional Bruto Aceh. Rasio antara pajak dan PDRB Aceh terhitung sebesar Tahun 2012 rasio pajak keseluruhan (agregat) di provinsi dan kabupaten/kota Aceh sebesar 0.9 persen, berada pada peringkat ke 6 terendah secara nasional. Sementara rata-rata rasio pajak keseluruhan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia adalah 1,39, Grafik 3. Hal ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak di Aceh masih rendah. 4 Grafik 3. Rasio pajak dan PDRB
Sumber : Rasio pajak dan PDRB
mengelola hanya 18 persen, sementara 82 persen dikelola oleh kabupaten/kota. Tahun 2012, belanja pendidikan di provinsi secara riil sebesar Rp. 939 miliar, menurun dibandingkan tahun 2011 terhitung secara riil Rp. 986 milliar. Terhitung dari tahun 2008 hingga tahun 2012, Aceh telah membelanjakan Rp. 23 triliun di sektor pendidikan. Alokasi belanja kesehatan tahun 2012 meningkat secara nominal namun menurun secara riil. Belanja kesehatan terhitung sebesar Rp. 2 triliun pada tahun 2012, meningkat 6 persen dibandingkan tahun 2011, dan terhitung sebesar 10 persen dari keseluruhan belanja pemerintah. Peningkatan belanja kesehatan sejak sejak tahun 2010 didorong oleh pengalokasian anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Secara keseluruhan pemerintah telah membelanjakan lebih dari Rp. 1 triliun sejak program ini diluncurkan pada tahun 2010, anggaran JKA terus meningkat dari Rp. 243 miliar tahun 2010 menjadi 400 milyar di tahun 2012. Belanja barang dan jasa meningkat dan memiliki porsi terbesar dari alokasi belanja provinsi, terhitung sebesar 45 persen di tahun 2012. Peningkatan signifikan pada belanja barang dan jasa berkenaan dengan belanja dana otsus yang diserahkan pada Kab/ Kota (lihat Permendagri No. 37/2010). Sebagaimana di tahun 2011, peningkatan porsi belanja barang dan jasa di tahun 2012 juga terjadi terutama di sektor infrastruktur yaitu mencapai 16 persen atau terhitung sebesar Rp. 1.5 triliun. Porsi belanja pegawai tahun 2012 di provinsi menurun menjadi 12 persen pada tahun 2012, meskipun secara nominal sedikit meningkat, Grafik 5. Belanja pegawai pada ngkat provinsi tercatat sebesar Rp.1,1 trilliun.
2. Belanja Pemerintah Grafik 5. Belanja Provinsi
Tahun 2012 belanja pemerintah di Aceh meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan daerah. Belanja keseluruhan terhitung secara riil sebesar Rp. 19 triliun atau meningkat 70 persen jika dibandingkan tahun 2005, yang tercatat sebesar Rp. 7 triliun. Belanja pemerintah provinsi tercatat sebesar Rp. 9.5 triliun atau 50 persen dari keseluruhan belanja pemerintah. Belanja untuk pemerintahan umum cenderung meningkat dan memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja Aceh. Alokasi belanja ini secara riil meningkat terhitung dari Rp. 6,2 triliun di tahun 2011 menjadi Rp. 6.8 triliun pada tahun 2012 atau 36 persen dari keseluruhan belanja pemerintah di Aceh, Grafik 4. Grafik 4. Belanja Pemerintah Sumber : Depkeu, DPKKA dan PECAPP
Belanja pegawai di ngkat kabupaten terus meningkat. Porsi belanja ini meningkat dari 59 persen di tahun 2010 menjadi 61 persen tahun 2012 dan merupakan ter nggi ke 2 secara nasional.5 Besarnya porsi belanja pegawai di kabupaten/kota di satu sisi erat kaitannya dengan jumlah dan ukuran lembaga serta aparatur daerah, di sisi lain juga disebabkan ngginya alokasi belanja gaji guru karena secara umum kelebihan jumlah guru terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Aceh. 6 Sedikitnya dana tersedia untuk belanja barang dan jasa akan mempengaruhi kecepatan dan kualitas pembangunan daerah, Grafik 6. Sumber : Depkeu, DPKKA dan PECAPP
Alokasi belanja sektor pendidikan tahun 2012 meningkat. Belanja pendidikan keseluruhan terhitung secara riil sebesar Rp. 5 triliun, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2005 sebesar Rp. 2.7 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah provinsi 4 Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja peRp.ajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki oleh suatu daerah.
5 Rata–rata belanja pegawai kabupaten/kota secara nasional tahun 2012 sebesar 50,9 persen (sumber: Depkeu, 2012). 6 Belanja untuk Gaji Guru mengambil porsi anggaran besar dalam APBK di semua kab/kota. Pada tahun 2010, rata – rata 67 persen belanja pendidikan untuk gaji guru (Sedia, AusAID). . Tahun 2012 proporsi jumlah guru terhadap total pegawai negeri sipil daerah (PNSD) kabupaten/kota mencapai 50.6 persen.
4 Grafik 6. Komposisi belanja Kabupaten / Kota
Sumber : Depkeu, DPKKA dan PECAPP
Grafik 8. Belanja Infrastruktur Aceh
Sumber : DPKKA
3. Belanja Sektor Infrastruktur7
Pembangunan jalan dan jembatan memilki porsi terbesar dari belanja infrastruktur Aceh, terhitung sebesar 44 persen. Aceh termasuk daerah yang memiliki belanja infrastruktur terbesar di Berdasarkan DPA (Da ar Pelaksanaan Anggaran) pada Dinas Bina Indonesia.Menduduki urutan ke-tujuh terbesar di Indonesia, belanja Marga 2012 menunjukkan bahwa belanja infrastruktur terhitung infrastruktur Aceh per kapita pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp. sebesar Rp.1,5 Trilliun dan sebesar Rp. 682 milliar dibelanjakan 736 ribu, sedangkan rata-rata nasional tercatat sebesar Rp. 358 ribu, untuk pembangunan jalan dan jembatan, sedangkan belanja Grafik 7. Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat pertama untuk infrastruktur perdesaan terhitung hanya 14 persen atau dengan belanja infrastruktur terhitung lebih dari Rp. 2,6 juta perkapita. Rp. 211 miliar, grafik 9. Belanja pemeliharaan terhitung sebesar Sumatera Utara meskipun memilki belanja infrastruktur lebih besar Rp. 248 milliar atau 16 persen dari keseluruhan belanja, tercatat dari Aceh yang terhitung sebesar Rp. 4,4 Trilliun, lebih besar dari Aceh, meningkat sebesar 96 persen dari tahun sebelumnya yang hanya di menduduki peringkat ke-23 dari sisi belanja perkapita. Mengingat alokasikan sebesar Rp. 126 miliar. Sudah semes nya peningkatan dengan nilai belanja perkapita yang rela f besar, merupakan alokasi belanja pemeliharaan infrastruktur dilakukan searah kesempatan bagi Aceh untuk dapat memberikan pelayanan yang dengan jumlah investasi pembangunan yang telah dilakukan lebih baik terhadap kebutuhan infrastruktur pada saat ini, sekaligus selama ini, termasuk yang dibangun oleh donor internasional.8 merencanakan kebutuhan infrastruktur dimasa mendatang. Grafik 9. Belanja Infrastruktur Aceh (Bina Marga) Grafik 7. Belanja perkapita infrastruktur Indonesia, 2012
Sumber : DPA Bina Marga 2012 Sumber : Depkeu
Belanja infrastruktur pada tahun 2012 meningkat, setelah sebelumnya menurun sejak tahun 2009. Sejak adanya dana otsus pada tahun 2008, alokasi belanja infrastruktur pemerintah di Aceh meningkat tajam. Akan tetapi setelah mengalami penurunan semenjak tahun 2010 belanja infrastruktur kembali meningkat pada tahun 2012. Belanja pemerintah termasuk kabupaten kota secara keseluruhan pada tahun 2012 secara nominal terhitung sebesar Rp. 3,6 trilliun, meningkat sebesar 4 persen dibandingkan dengan tahun 2008, Grafik 8. Sejak tahun 2008, sebesar Rp. 5,4 Trilliun belanja modal telah dibelanjakan oleh pemerintah provinsi Aceh hingga tahun 2012, jauh lebih besar dari pada provinsi Sumatera Utara, yang tercatat hanya sebesar Rp. 4.3 trilliun. Banyak dari belanja modal provinsi yang berasal dari dana otonomi khusus di peruntukkan untuk kabupaten/kota. Belanja provinsi tercatat memiliki komposisi lebih besar dari pada kabupaten/kota, terhitung sebesar 57 persen. 7 Analisis infrastruktur pada laporan ini berfokus pada pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan data-data resmi terbaru. Beberapa analisis infrastruktur dapat dilihat pada laporan sebelumnya, Analisis Belanja Publik 2011
Wilayah pantai barat dan wilayah tengah Aceh memiliki sarana infrastruktur yang masih sangat rendah. Secara umum, 39 persen jalan kabupaten di seluruh Aceh dalam kondisi rusak. Pada tahun 2011 tercatat jalan kabupaten Nagan Raya dan Aceh Jaya dalam keadaan rusak lebih dari 90 persen. Gayo Lues juga memiliki lebih dari 50 persen jalan kabupaten dalam kondisi rusak. Sebahagian besar daerah di sepanjang pantai mur Aceh, seper Lhokseumawe, Aceh Tamiang dan Aceh Timur memiliki kondisi jalan kabupaten yang lebih baik, dimana kurang dari 30 persen jalan kabupaten dalam kondisi rusak. Hal ini hendaknya menjadi salah satu per mbangan perencanaan pembangunan infrastruktur bagi pemerintah provinsi, Grafik 10. Pengalokasian anggaran yang berasal dari dana otonomi khusus belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata dilapangan.
8 Menurut laporan Bank Dunia, Aceh Reconstruction Update June 2009, Aceh telah menerima sekitar US$745 juta (atau Rp.73 T) untuk pembangunan jalan selama rekonstruksi.
5 Grafik 10. Alokasi Otsus Pembangunan Jalan dan Kondisi Jalan
Sumber : DPA Bina Marga 2012, BPS & Kementrian PU
4. Sektor Pendidikan9 Alokasi belanja pendidikan Aceh tahun 2012 telah meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2005. Belanja pendidikan Aceh keseluruhan di tahun 2012 secara riil terhitung Rp. 5 triliun, terdiri dari belanja pendidikan provinsi sebesar Rp. 914 miliar dan kabupaten/kota Aceh sebesar Rp. 4.1 triliun, Grafik 11. Pengeluaran pendidikan tahun ini secara riil meningkat sebesar Rp. 2.1 triliun atau 76 persen dibandingkan tahun 2005, Grafik 11. Porsi belanja kabupaten/kota terhadap keseluruhan belanja pendidikan terhitung sebesar 82 persen. Meskipun belanja pendidikan secara keseluruhan meningkat, akan tetapi proporsi belanja pada dinas pendidikan terhadap keseluruhan belanja di sektor lain di ngkat kabupaten/kota dan provinsi terhitung menurun.10
Grafik 12. Belanja Pendidikan Aceh
Sumber : Dinas Keuangan Aceh
Sama dengan pola belanja pada tahun 2011, belanja pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2012 masih cukup signifikan. Tahun ini belanja dinas pendidikan provinsi untuk sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 557 miliar atau 73 persen dari keseluruhan belanja di tahun 2012. Pembangunan sarana fisik dan fisik sekunder terhitung sebesar Rp. 428 miliar dan merupakan belanja terbesar dalam pengeluaran dinas pendidikan di tahun ini. Sementara belanja untuk pengadaan alat pendukung sekolah dan penunjang kegiatan belajar – mengajar sebesar Rp. 112 miliar, Grafik 13. Pengeluaran pembagunan fisik dan pengadaan alat pendukung sekolah yang bersumber dari dana otsus terhitung sebesar Rp. 199 miliar. 11 Grafik 13. Belanja langsung Dinas Pendidikan Prov. Aceh
Grafik 11. Belanja Pendidikan Aceh
Sumber : DPA, Dinas Pendidikan 2012
Sumber : Dinas Keuangan Aceh
Dinas pendidikan mengelola sebagian besar dana pendidikan provinsi. Alokasi anggaran pada dinas pendidikan tahun 2012 sebesar Rp.762 Miliar atau 76 persen dari seluruh anggaran belanja di sektor pendidikan, jumlah ini menurun sebesar 11 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, Grafik 12. Sementara Badan Pembinaan Pendidikan Dayah memiliki belanja sebesar Rp.136 miliar atau 13 persen dari keseluruhan belanja pendidikan, meningkat secara nominal sebesar Rp. 39 miliar pada tahun 2011. Belanja pada dinas pemuda dan olah raga terhitung sebesar Rp.100 miliar, meningkat sebesar Rp. 36,2 miliar dibandingkan tahun 2011.
9 Berbeda dengan analisis belanja publik 2011 untuk sektor pendidikan terdahul, analisis pada laporan ini lebih menitik beratkan analisis belanja pendidikan yang berkenaan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa ketersediaan sarana fisik termasuk jumlah guru di Aceh sudah memadai, sedangkan mutu pendidikan masih merupakan tantangan utama. 10 Porsi belanja pada dinas pendidikan tingkat provinsi terhitung sebesar 12 persen, menurun dua persen dari tahun 2008. Sedangkan tingkat kabupaten, secara rata-rata terhitung sebesar 31 persen,menurun sebesar 3 persen dari tahun 2010.
Program peningkatan mutu pendidikan mendapatkan alokasi yang rela ve kecil dibandingkan dengan program lain. Tercatat hanya Rp. 68 miliar belanja pendidikan dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan di Aceh atau sebesar sembilan persen dari keseluruhan belanja pendidikan. Sedangkan pendidikan dasar dan pendidikan menengah merupakan program utama dalam belanja pendidikan pada dinas pendidikan, Grafik 14. Kedua jenjang pendidikan ini memiliki porsi hampir sebesar 80 persen dari keseluruhan komposisi belanja program pendidikan, menyisakan sedikit alokasi belanja untuk peningkatan mutu pendidikan.12
11 Hasil analisis belanja public terdahulu menyimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk pendidikan dasar dan menengah sudah relative memadai, Analisis Belanja Publik 2011, PECAPP. 12 Pada tahun 2011, program terbesar pada pendidikan dasar adalah bantuan beasiswa yatim piatu terhitung sebesar Rp.207,9 miliar atau hampir 50 persen dari total belanja pendidikan dasar pada tahun 2011. Tetapi sejak tahun 2012, belanja untuk bantuan anak yatim dialokasikan melalui Dinas Keuangan Daerah yaitu sebesar Rp 212 miliar.
6 Grafik 14. Komposisi Belanja Pendidikan Prov. Aceh
Grafik 16. Nilai Ujian Kompetensi Guru Indonesia, 2012
Sumber : DPA, Dinas Pendidikan 2012
Alokasi anggaran dinas pendidikan untuk peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan masih minim. Tahun 2012, alokasi anggaran untuk program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan provinsi sebesar Rp.68 milliar atau sembilan persen dari keseluruhan belanja dinas pendidikan. Akan tetapi sebahagian besar atau 76 persen anggaran peningkatan mutu dialokasikan untuk membayar gaji guru dan tenaga kependidikan non-PNS sedangkan sisanya 24 persen atau Rp.16 milliar merupakan belanja yang berimplikasi langsung pada peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan pela han standar kompetensi yang bertujuan meningkatkan mutu guru hanya terhitung sebesar sembilan persen atau Rp.6,3 miliar, Grafik 15. Grafik 15. Belanja Pendidikan Mutu Guru dan Pendidik
Sumber : LPMP Aceh
5. Sektor Kesehatan14 Belanja kesehatan Aceh yang berasal dari APBA terus meningkat; lebih dari Rp.2 triliun pada 2012. Pada tahun 2012, pembiayaan yang dilakukan provinsi terhitung sebesar Rp.904 miliar, sedangkan kabupaten Rp.1,4 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2005, pembiayaan kesehatan secara riil meningkat lebih ga kali lipat pada tahun 2012, Grafik 12. Porsi terbesar pembelanjaan terletak di ngkat kabupaten/kota tercatat sebesar 61 persen, Grafik 17. Pembiayaan di ngkat provinsi meningkat signifikan sejak tahun 2008, searah dengan adanya tambahan sumber pembiayaan dari dana Otsus. Program pemerintah JKA yang terhitung sebesar Rp.243 miliar pada tahun 2010 dan Rp. 400 miliar tahun 2011 turut menambah porsi belanja kesehatan provinsi.15 Grafik 17. Belanja Kesehatan Aceh
Sumber : DPA, Dinas Pendidikan 2012
Kualitas guru di Aceh masih rendah dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Hasil uji kompetensi awal guru tahun 2012, Aceh berada pada peringkat ke 28 nasional, dengan nilai UKA tercatat sebesar 36,1, sedangkan rata-rata nasional tercatat sebesar 40, Grafik 16. Peringkat Aceh masih dibawah Papua (peringkat ke-9), NTB (peringkat ke-12) dan NTT (peringkat ke-17). Pada tahun pelajaran 2011/2012, sebanyak 18 kabupaten/kota di Aceh masih memiliki guru dak layak di atas 70 persen. Kabupaten Simeulu tercatat sebagai kabupaten yang memiliki persentase guru yang belum memenuhi standar dari sisi kualifikasi dan kompetensi, mencapai 97 persen, sedangkan kota Banda Aceh tercatat mencapai 50 persen. Disamping itu, terdapat disparitas yang nggi pada persentase guru layak mengajar antar jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan menengah memiliki persentase guru layak mengajar yang lebih nggi dari pada jenjang pendidikan dasar.13
13 Data dinas pendidikan Aceh menunjukkan guru layak mengajar rata – rata 25 persen guru di tingkat sekolah dasar, 75 persen tingkat SMP/MTs dan 90 persen di sekolah menengah
Sumber : Depkeu, DPKKA dan PECAPP
Hampir 80 persen belanja kesehatan Pemerintah Aceh yang bersumber APBA dikelola oleh Dinas Kesehatan. Dari total anggaran kesehatan Rp. 904 Milyar yang bersumber APBA, Dinas Kesehatan Aceh mengelola sebesar Rp. 707 Milyar. Besarnya dana yang dikelola Dinas Kesehatan berkenaan dengan program 14 Beberapa analisis belanja yang berkenaan terhadap sarana kesehatan, jumlah dan sebaran tenaga kesehatan telah dikemukakan pada laporan sebelumnya. 15 Kontribusi APBN untuk belanja kesehatan di Aceh meningkat sebesar Rp. 12 Milyar dari Rp. 15,5 Milyar di tahun 2011 menjadi Rp. 27 Milyar pada tahun 2012
7 Jaminan Kesehatan Aceh sejak tahun 2008.16 Pola pengelolaan belanja ini sejak tahun 2007 menunjukkan pola yang sama, dimana Dinas Kesehatan merupakan pengelolal terbesar belanja kesehatan, Grafik 18. Sebesar 22% lainnya dikelola oleh Rumah Sakit pemerintah, yang berada di ibukota provinsi. Sesuai dengan fungsinya, biaya yang disediakan untuk rumah sakit akan lebih besar digunakan untuk upaya kura f, sementara dana yang ditempatkan di Dinas kesehatan digunakan untuk kegiatan preven f dan kura f.
Belanja preven f juga lebih rendah dari belanja supor f yang berjumlah Rp. 752 Milyar Rupiah, Grafik 20. Menurut data dari Na onal Health Account Indonesia tahun 2009-2010, secara ratarata nasional penggunaan anggaran untuk preven f terhitung sebesar 28 persen, jauh lebih nggi dari Aceh yang hanya terhitung sebesar 10 persen.19 Grafik 20. Jenis Belanja Program Kesehatan
Grafik 18. Anggaran Belanja Kesehatan Aceh 2012
Sumber : Pecapp, Dinas Kesehatan Aceh, RSZA, RSIA, RSJ, 2012
Sumber : Pecapp, Dinas Kesehatan Aceh, 2012
Belanja pembangunan pusat layanan masyarakat belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan. Akses sebaran pusat pelayanan kesehatan di Aceh juga merupakan salah satu tantangan utama di bidang kesehatan.17 Alokasi belanja yang berasal dari dana otsus yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana kesehatan yang baru untuk kabupaten/kota terlihat berbeda dengan kebutuhan, Grafik 14. Kabupaten Simeulu yang memiliki jarak rata-rata antara penduduk dengan sarana kesehatan sebesar 11,3 kilo meter memiliki alokasi belanja Rp. 2 milyar, sedangkan Aceh Timur memiliki alokasi belanja yang lebih nggi, meskipun memiliki jarak yang lebih dekat, Grafik 19. 18
Belanja untuk program kura f akan terus meningkat serah dengan meningkatnya biaya satuan kura f. Pertambahan biaya rawat jalan dan rawat inap ngkat lanjut terutama pada pertengahan tahun 2011 bermakna terjadinya kecenderungan pertambahan biaya terhadap periode waktu, Grafik 21. Pertumbuhan biaya tersebut cenderung lebih dipengaruhi oleh perubahan biaya satuan obat yang lebih besar daripada belanja pelayanan. Perlu menjadi perha an dimana pengendalian kasus rawat jalan dan rawat inap ngkat lanjut jika terus bertambah akan cenderung mengakibatkan pertambahan biaya. Konsentrasi pemerintah yang terlalu besar terhadap sektor kura f dalam jangka panjang akan mengakibatkan beban belanja yang semakin nggi. Grafik 21. Biaya RJTL dan RITL Program JKA Tahun 2010 dan 2011
Grafik 19. Belanja Kesehatan Aceh (sumber dana otsus, 2012)
Sumber : Dinkes Aceh, Pecapp
Sumber : DPA Dinas Kesehatan Aceh 2012, Podes
Belanja kura f terus menjadi belanja terbesar dari pemerintah sejak dimulainya program JKA, tahun 2010. Belanja kura f selama 5 tahun belakangan terhitung sebesar Rp. 1,4 Trilyun atau 57% dari total belanja kesehatan, jauh diatas belanja preven f yang hanya berjumlah Rp. 99 Milyar selama 5 tahun. 16 Analisis belanja pemerintah mengenai Jaminan Kesehatan Aceh telah dibahas pada laporan Analisis Belanja Publik Aceh 2011, PECAPP. 17 Secara rata-rata jarak terdekat dari kediaman penduduk di Aceh ke fasilitas kesehatan masyarakat terdekat adalah 8 kilometer (Analisis Belanja Publik Aceh 2011, PECAPP). 18 Meskipun tentunya alokasi belanja dapat saja berbeda antar kabupaten yang diperngaruhi oleh tingkat biaya dan variabel lain, akan tetapi analisis alokasi belanja pembangunan sarana kesehatan masyarkat dibandingkan dengan populasi juga menujukkan bahwa pembangunan sarana kesehatan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan.
19 Program preventif di Aceh lebih didukung dari sumber pembiayaan APBN. Hampir 50 persen program pemerintah untuk preventif didanai oleh pemerintah pusat pada tahun 2012.
www.belanjapublikaceh.org
PECAPP Kantor Gubernur Aceh | Lt. 2 Gedung Biro Organisasi Jl. T. Nyak Arief No. 219 Email:
[email protected] www.belanjapublikaceh.org
