COMPLIANCE AUDIT IN HIGHLY REGULATED INDUSTRIES AUDITOR S PERSPECTIVE

COMPLIANCE AUDIT IN HIGHLY REGULATED INDUSTRIES AUDITOR’S PERSPECTIVE

Oleh : Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA (Senior Auditor Operasional PT. Krakatau Steel , Dosen Luar Biasa FE Universitas Trisakti, Trisakti School of Management, FE Universitas Mercu Buana & Program MAKSI-MM Universitas Budi Luhur Jakarta)

AUDIT TRAINING SEMINAR & VISIT (ATV) 2008 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta Senin, 17 Nopember 2008

PENDAHULUAN ¾ Beberapa Industri yang termasuk kategori Highly Regulated Industries : ƒ Industri pertambangan (Mining Industry) ƒ Industri Minyak & Gas Bumi / Migas (Oil & Gas Industry). ƒ Industri Perbankan (Banking Industry). ¾ Topik khusus yang dibahas dalam seminar : industri pertambangan tinjauan dari Sisi / perspekstif Auditor (Mining Industry – Auditor’s Perspective). ¾ Pembahasan lebih difokuskan pada : ƒ Regulasi / Peraturan dari pihak otoritas serta prioritas regulasi yang diterapkan. ƒ Standar Akuntansi Keuangan (SAK). ƒ Permasalahan umum dalam industri pertambangan. ƒ Manfaat (benefit) perusahaan yang comply. ƒ Saran bagi pihak regulator maupun perusahaan.

REGULASI / PERATURAN BAGI HIGHLY REGULATED INDUSTRIES Regulasi

Mining

Oil & Gas

Banking

UU

UU No. 11 /1967 (RUU Minerba Th 2008)

UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

UU No. 7/2002 tentang Perbankan. UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Keppres / PP

Keppres 75/1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. RPP Tambang Dalam.

RPP PNBP Migas RPP Usaha Hulu Migas RPP Usaha Hilir Migas dll

-

PSAK

PSAK No. 33 : Akuntansi Pertambangan Umum

PSAK No. 29 : Akuntansi Minyak dan Gas Bumi

PSAK No. 31 : Akuntansi Perbankan

Kep Menteri / Per Menteri

Menteri ESDM Menteri KLH Menteri BUMN

Menteri ESDM Menteri KLH Menteri BUMN

Menteri Keuangan Menteri BUMN

Regulasi Khusus

Bapepam-LK

BP Migas. Bapepam-LK

SE/PBI (Surat Edaran / Peraturan Bank Indonesia) Bapepam-LK

REGULASI HIGHLY REGULATED INDUSTRIES KHUSUS BAGI STATE OWNED ENTERPRISES (SOE) / BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Regulasi

Mining

Oil & Gas

Banking

UU No. 19 Tahun 2003 Tgl 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

V

V

V

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

V

V

V

PP No. 44 Tahun 2005 Tgl 25 Oktober 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan penatausahaan Modal Negara pada BUMN & Perseroan Terbatas.

V

V

V

PP No. 43 Tahun 2005 Tgl 25 Oktober 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, pengambilalihandan Perubahan bentuk Badan hukum BUMN.

V

V

V

PP No. 33 Tahun 2005 Tgl 5 September 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan.

V

V

V

Inpres No. 8 Tahun 2005 Tgl 3 Mei 2005 tantang Pengangkatan Anggota Direksi dan atau Komisaris / Dewan Pengawas BUMN.

V

V

V

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-BUMN/2002 Tgl 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN.

V

V

V

REGULASI HIGHLY REGULATED INDUSTRIES KHUSUS BAGI STATE OWNED ENTERPRISES (SOE) / BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Regulasi

Mining

Oil & Gas

Banking

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-59/MBU/2004 Tgl 15 Juni 2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi BUMN.

V

V

V

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 Tgl 4 Juni 2002 tentang Tingkat Penilaian Kesehatan BUMN.

V

V

V

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002 Tgl 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN.

V

V

V

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-102/MBU/2002 Tgl 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN.

V

V

V

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-104/MBU/2002 Tgl 4 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN.

V

V

V

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-109/MBU/2002 Tgl 4 Juni 2002 tentang Sinergi Antar BUMN.

V

V

V

REGULASI HIGHLY REGULATED INDUSTRIES KHUSUS BAGI STATE OWNED ENTERPRISES (SOE) / BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Regulasi

Mining

Oil & Gas

Banking

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-09A/MBU/2005 Tgl 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (FIT and Propre Test) Calon Anggota Direksi BUMN.

V

V

V

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-05/MBU/2008 Tgl 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

V

V

V

Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2006 Tgl 23 Januari 2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

V

V

V

Note : Selain Regulasi tsb masih ada regulasi yang khusus berlaku untuk industri tertentu.

REGULASI / PERATURAN BAGI HIGHLY REGULATED INDUSTRIES

1. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pedoman dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak & Gas Bumi dan Perbankan. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KLH) No.3 tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

REGULASI / PERATURAN BAGI MINING INDUSTRY Prioritas Regulasi yang diterapkan pada Mining Industry : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. (Saat ini DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara / RUU Minerba) 2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 33 tentang Akuntansi Industri Pertambangan umum. 3. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum.

DELAPAN (8) BUTIR PENTING RUU MINERBA 1. Usaha pertambangan dibagi menjadi : mineral radiokatif, mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan. (Pasal 8 ayat 1) 2. Hanya ada satu jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk suatu wilayah tertentu (tidak ada lagi kontrak antara perusahaan dan Pemerintah. (Pasal 17 ayat 1). 3. Perizinan dikeluarkan melalui proses lelang dengan perlakuan sama dan prinsip transparansi. (Pasal 15). 4. Pemegang IUP operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dari hasil penambangan mineral dan batubara. (Pasal 23).

DELAPAN (8) BUTIR PENTING RUU MINERBA 5. Sistem perizinan disederhanakan menjadi dua bagian : ¾ Izin eksplorasi meliputi GS, eksplorasi dan FS. ¾ Izin operasi, meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, Transportasi dan penjualan.(Pasal 26) 6. Lebih memperhatikan aspek perlindungan lingkungan (reklamasi dan pasca tambang). (Pasal 34 & 36). 7. Memperhatikan Community Development (CD) terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. (Pasal 37,38 dan 39). 8. KP, KK, PKP2B, SIPD, SIPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai berkahirnya jangka waktu kontrak / izin.

POKOK-POKOK PERBEDAAN UU NO. 11 TH. 1967 VS RUU MINERBA UU NO. 11 TH. 1967

RUU MINERBA

Judul : Ketentuan-Ketentuan pokok Pertambangan

Judul : Pertambangan Mineral dan batubara

Penguasaan Bahan Galian : Penguasaan diselenggarakan Pemerintah

Penguasaan Mineral & Batubara : Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Daerah „ Penetapan untuk Kepentingan nasional oleh Presiden. „ Pencadangan mineral dan batubara, pengutamaan kebutuhan dalam negeri. „ Data dan informasi milik Pemerintah. „ Pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah dan daerah.

Kewenangan Pengelolaan : Kebijakan dan pengelolaan secara nasional.

Urusan Pengelolaan : „ Pemerintah Pusat (Kebijakan dan Pengelolaan Nasional).

POKOK-POKOK PERBEDAAN UU NO. 11 TH. 1967 VS RUU MINERBA UU NO. 11 TH. 1967

RUU MINERBA Propinsi ( Kebijakan & Pengelolaan Regional ) „ Kab/Kota ( Kebijakan & Pengelolaan lokal ) „

Penggolongan Bahan Galian : „ Strategis „ Vital „ Non strategis & Non vital

Pengusahaan & Penggolongan usaha : Mineral Radioaktif- Mineral Logam& BatubaraMineral Bukan Logam dan Batuan.

Perizinan dan Perjanjian : „ Penugasan „ Kuasa Pertambangan (KP) „ Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) „ Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (SIPR) „Kontrak Karya / Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)

Perizinan : „ Penugasan „ Izin Usaha Pertambangan (IUP) „ Izin Pertambangan Rakyat (IPR) „ Kontrak Pertambangan hanya dengan BUMN/BUMD sebagai pemegang IUP.

POKOK-POKOK PERBEDAAN UU NO. 11 TH. 1967 VS RUU MINERBA UU NO. 11 TH. 1967

RUU MINERBA

Tatacara Perizinan : „ Permohonan

Tatacara Perizinan : „ Lelang (data potensi sudah tersedia). „ Permohonan Pencadangan Wilayah : ¾ Mineral logam & batubara (data potensi belum tersedia & luas terbatas). ¾ Mineral bukan logam & batuan.

Pelaku Usaha : „ Investor domestik (KIP, SIPD,PKP2B) „ Investor asing (KK, PKP2B)

Pelaku Usaha : „ Instansi pemerintah (Radioaktif) „ Badan Usaha (PMA & PMDN, Koperasi) „ Perorangan.

Jangka Waktu : „ KP/KK/PKP2B Penyelidikan Umum (1 + 1 tahun)

Jangka Waktu : „ IUP Eksplorasi (8 tahun) : ¾ Survey Tinjau & Penyelidikan Umum (1 tahun)

POKOK-POKOK PERBEDAAN UU NO. 11 TH. 1967 VS RUU MINERBA UU NO. 11 TH. 1967

RUU MINERBA

KP/KK/PKP2B Eksplorasi (3 tahun + 2 X ¾ Eksplorasi Umum & Eksplorasi Rinci 1 tahun). (5 tahun) „ KK/PKP2B Studi Kelayakan (1 + 1 tahun) ¾ Studi Kelayakan (2 tahun) „ KK/PKP2B Konstruksi (3 tahun) „ IUP Operasi Produksi (23 tahun) : „ KP/KK/PKP2B Operasi Produksi / ¾ Konstruksi (3 tahun) Eksploitasi termasuk pengolahan dan ¾ Kegiatan penambangan, pengolahan & pemurnian serta pemasaran pemurnian, pengangkutan & penjualan (20 (30 tahun + 2 X 10 tahun) tahun) „

Pengembangan Wilayah & Masyarakat : „ Tidak diatur.

Pengembangan Wilayah & Masyarakat : „ Kewajiban Pemerintah / Pemerintah Daerah. „ Keharusan pemegang IUP.

Kewajiban Pelaku Usaha : „ Keuangan : ¾ KP, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kewajiban Pelaku Usaha : „ Keuangan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku : Pajak & PNBP. „ Lingkungan :

POKOK-POKOK PERBEDAAN UU NO. 11 TH. 1967 VS RUU MINERBA UU NO. 11 TH. 1967

RUU MINERBA

¾

KK/PKP2B, tetap pada saat kontrak ditandatangani. „ Lingkungan (sedikit diatur). „ Kemitraan (sedikit diatur). „ Nilai Tambah (hanya diatur di kontrak). „ Data dan Pelaporan (sedikit diatur).

¾

Syarat perizinan. ¾ Reklamasi / pasca tambang. „ Kemitraan. „ Nilai Tambah. „ Data dan Pelaporan. „ Kemitraan & bagi hasil.

Penggunaan Lahan : „ Pembatasan tanah yang dapat diusahakan.

Penggunaan Tanah : „ Pembatasan tanah yang dapat diusahakan. „ Apabila telah memasuki tahap Operasi Produksi, maka luas WUP operasi produksi tersebut ditetapkan sebagai kawasan pertambangan.

Pembinaan dan Pengawasan : „ Terpusat (khususnya KP,KK dan PKP2B)

Pembinaan dan Pengawasan : „ IUP (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota – sesuai kewenangan)

POKOK-POKOK PERBEDAAN UU NO. 11 TH. 1967 VS RUU MINERBA UU NO. 11 TH. 1967

RUU MINERBA „

IPR (Bupati / Walikota).

Penyidikan : „ Tidak diatur (limitatif).

Penyidikan : „ Penyidik POLRI. „ Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Ketentuan Pidana : „ Diatur, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. „ Sanksi Pidana / kurungan sangat lunak.

Ketentuan Pidana : „ IUP (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota – sesuai kewenangan). „ Sanksi cukup keras. „ Apabila pidana dilakukan oleh Badan Hukum, maka sanksi & denda ditambah 1/3.

Sumber : DJMBP-ESDM, Majalah EKSPLO No. 7/Th I/ 1-15 Nop 2008.

PSAK NO. 33 AKUNTANSI PERTAMBANGAN UMUM Isi pokok : 1. Karakteristik Akuntansi Industri Pertambangan umum. 2. Jenis Biaya, Penyajian Laporan Keuangan & Pengungkapan : ¾ Eksplorasi. ¾ Pengembangan & Konstruksi. ¾ Produksi. ¾ Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PERMASALAHAN UMUM DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN ¾ Perbedaan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 144 Th 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ¾ Beberapa perusahaan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) oleh Pemerintah dianggap lalai memenuhi kewajiban membayar royalty batubara. ¾ Royalty : wujud kedaulatan negara atas sumber daya alam, sebaiknya pembayaran royalty dilakukan sebelum batubara diekspor. ¾ Permasalahan tsb sedang ditangani langsung oleh Tim OPN (Optimalisasi Penerimaan Negara).

PERMASALAHAN UMUM DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN ¾ Permasalahan Tambang Dalam / Pertambangan Bawah Tanah (Underground Mining) : ƒ Pasal 30 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan di kawasan hutang lindung dilarang adanya operasi tambang (openpit). ƒ Rencana akan dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Tambang Dalam (Underground Mining). ƒ Poin-poin penting Draft Rancangan Perpres Tambang Dalam : 1. Pertambangan bisa dilakukan di kawasan hutan lindung, asalkan menggunakan teknik Underground Mining

PERMASALAHAN UMUM DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN 2. Pertambangan di kawasan hutan lindung tidak boleh merusak permukaan (tidak boleh ada subsidence). Penjelasan : saat menambang tanah tidak boleh turun yang bisa mengakibatkan retakan-retakan. 3. Diperbolehkan/ diizinkan adanya deforestisasi (pembukaan hutan) untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya untuk membangun kantor, stock pile, perbengkelan dsb. 4. Jumlah dan kawasan hutan yang di-deforestisasi harus didaftar sesuai keperluan dan dicantumkan dengan jelas dalam pengajuan izin/permohonan.

PERMASALAHAN UMUM DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN

5. Lahan hutan lindung yang di-deforestisasi dikenakan tarif sesuai PP2 / 2008. 6. Pengawasan dilakukan oleh Departemen ESDM, Departemen Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. 7. Pengawasan didasarkan pada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan RKAB (Rencana Kerja & Anggaran Belanja) yang diajukan perusahaan tambang. (Sumber : Departemen ESDM, Departemen Kehutanan, Majalah Tambang Vol 3 No. 28/ September 2008)

PERMASALAHAN UMUM DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN Permasalahan utama industri pertambangan mineral menurut PriceWaterhouseCoopers (2008) : 1. Konflik antara aturan pertambangan dan kehutanan. 2. Kontradiksi aturan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. 3. RUU Mineral dan Batubara, seperti masalah pajak, kedudukan kontrak karya, ketidakpastian karena belum disyahkan, serta kaitannya dengan UU Penanaman Modal. 4. Masalah dalam kewajiban divestasi. 5. Pertambangan ilegal (Illegal Mining). (Sumber : Majalah Eksplo No. 7/ Th. 1 /1-15 Nopember 2008)

MANFAAT (BENEFIT) BAGI PERUSAHAAN YANG COMPLY

Perusahaan / industri yang comply terhadap berbagai Peraturan / Regulasi yang ditetapkan oleh regulator / Pemerintah akan Memperoleh manfaat sbb. : 1. Suasana kerja menjadi lebih kondusif dan harmonis. 2. Kinerja perusahaan lebih meningkat, melalui peningkatan produktivitas. 3. Citra perusahaan lebih positif di mata Pemerintah, publik dan stakeholder lainnya. 4. Bagi perusahaan yang go publik, maka akan lebih diminati oleh para investor.

SARAN 1. Pemerintah bersama dengan DPR agar segera menyelesaikan RUU Minerba menjadi UU, sehingga dapat terjamin kepastian dalam usaha pertambangan mineral dan batubara. 2. Permasalahan royalty batubara yang ditangani oleh Tim OPN (Optimalisasi Penerimaan Negara) agar dapat dihasilkan keputusan yang win-win solution. 3. Perusahaan agar berusaha mematuhi berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh regulator dengan itikat baik.