KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Click to edit Master title style Kebijakan Penataan Ruang Jabodetabekpunjur
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bogor, 28 November 2013
1
Kerangka paparan • Dasar hukum • PP 26/2008 • Perpres 54/2008 – Tujuan – Sasaran – Peran – Fungsi
• Peninjauan kembali RTR KSN Jabodetabekjur 2
Dasar hukum
PP 26/2008 • Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Perpres 54/2008 • Penataan Ruang Jabodetabekjur (RTR KSN). 3
PP 26/2008 KSN: wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia; KSN Jabodetabekpunjur berperan sebagai pusat perekonomian wilayah dan nasional sekaligus sebagai kawasan konservasi air dan tanah serta keanekaragaman hayati: • meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.
4
Dasar penyusunan Pedoman penataan ruang terpadu
• Antara pemerintah dan pemerintah daerah • Antarpemerintah daerah Acuan bagi pemangku kepentingan • • • •
Konservasi air dan tanah Menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan Penanggulangan banjir Pengembangan sosial ekonomi
5
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Click to edit Master title style
Perpres 54/2008
6
Tujuan (Pasal 2 Ayat 1) keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antardaerah mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien
• sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan; • memperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan ketahanan;
• untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, • menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, • menanggulangi banjir
• berdasarkan karakteristik wilayah • terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan • pembangunan yang berkelanjutan
7
Sasaran (Pasal 2 Ayat 2) terwujudnya kerja sama penataan ruang antarpemerintah daerah; terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna; tercapainya optimalisasi fungsi budi daya; dan tercapainya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budi daya. 8
Peran (Pasal 3)
Acuan bagi penyelenggaraan pembangunan dengan upaya:
• konservasi air dan tanah, • menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, • penanggulangan banjir, • pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
9
Fungsi (Pasal 4)
Pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang, melalui kegiatan :
•perencanaan tata ruang, •pemanfaatan ruang, •pengendalian pemanfaatan ruang. 10
Cakupan kawasan (Pasal 5) Kab Bogor Kota Bogor
KSN Jabodetabekpunjur
Kab Bekasi Prov Jawa Barat Kota Bekasi Prov DKI Jakarta
Kota Depok Sebagian Kab Cianjur
Kab Tangerang Prov Banten Kota Tangerang 11
Lingkup (Pasal 6) kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana tata ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang,
pengawasan pemanfaatan ruang, kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan
12
RTR Jabodetabekpunjur Kawasan lindung
Zona inti
Pola ruang Zona budidaya Kawasan budidaya
RTR
Zona penyangga
Transportasi darat, laut, udara
Sistem pusat permukiman
Penyediaan air baku
Sistem sarana dan prasarana wilayah
Pengelolaan air limbah dan limbah B3 dan persampahan
Struktur ruang
Drainase dan pengelolaan banjir Jaringan tenaga listrik dan komunikasi
13
N1 B7/HP B6
N1
N1 B4/HP
N1
B7
B5
B5
B2
B1
B2
B1 B3 B3
B1
B1 B2 B2
B4/HP B4
B4 B2
B3
B4/HP
B4/HP B3
B2
B4
B2 N2 N1
B4/HP
N2 N2 N2 N1
Struktur pusat permukiman (Pasal 13)
• Kota Inti: Jakarta • Kota Satelit: – – – –
Kota Bogor Kota Depok Kota Tangerang Kota Bekasi
Tangerang
Serpong/BSD Cinere Cimanggis Cileungsi Setu Tambun/Cikarang
Bekasi
Serpong/ BSD
Tambun/ Cikarang
Setu Cinere
• Sub pusat perkotaan: • • • • • •
Jakarta
Cimangis
Cileungsi
Depok
Bogor
15
Arahan pengendalian (Pasal 49) RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan RTR Jabodetabekpunjur. RTRW dijabarkan lebih lanjut dalam rencana rinci • Ditetapkan dengan perda. • Dilengkapi dengan peraturan zonasi. • Penyusunan rencana rinci dan peraturan zonasi didasarkan pada indeks konservasi.
Indeks konservasi alami dan indeks konservasi aktual digunakan untuk menentukan alokasi pemanfaatan ruang yang meliputi • permukiman, ruang terbuka hijau, perkantoran, dan kegiatan pertanian; • amplop ruang yang meliputi koefisien dasar ruang hijau, KDB, KLB, dan garis sempadan bangunan; • rekayasa teknologi yang diperlukan. 16
Pengendalian (Pasal 51-52) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan tertib tata ruang • peraturan zonasi, • perizinan, • pemberian insentif dan disinsentif, • pengenaan sanksi.
Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan pula dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan • pemohon memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. • syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah merupakan satu kesatuan proses dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. 17
Pengawasan (Pasal 59) Pengawasan pemanfaatan ruang melalui • pemantauan, • pelaporan, • evaluasi.
Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi diselenggarakan secara berkesinambungan • oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
penyelenggaraan pengawasan • Pemerintah dan • pemerintah daerah • melibatkan partisipasi masyarakat. 18
Kelembagaan, peran masyarakat dan pembinaan (Pasal 63-65) Koordinasi teknis penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis nasional dilakukan oleh Menteri. Koordinasi kelembagaan dan kebijakan kerja sama antardaerah di Kawasan Jabodetabekpunjur dilakukan dan/atau difasilitasi oleh badan kerja sama antardaerah. Peran masyarakat melalui partisipasi, dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Click to edit Master title style
Peninjauan kembali Perpres 54/2008
20
Definisi
21
Prinsip revisi • Rencana struktur ruang dan pola ruang harus dipertahankan karena menyangkut kepastian hukum dan untuk menjaga konsistensi RTR; • Isu strategis yang belum diakomodir dalam Perpres 54/2008 akan diakomodir dalam revisi Perpres RTR.
22
Penilaian • Kesesuaian antara rencana struktur dengan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; • Kesesuaian antara rencana pola pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; • Pengembangan kelembagaan; • Substansi yang perlu dicakup.
23
24
25
26
27
28
Ancaman, Kerawanan, Kerentanan, dan Risiko Bencana Ancaman: suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
Kerawanan: kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu; Kerentanan: suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana; Risiko: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat; 29
Provinsi
Menurun
Tetap
DKI Jakarta
kegagalan teknologi, konflik sosial
Jawa Barat
gelombang ekstrim & abrasi, epidemi & wabah penyakit, kebakaran hutan & lahan, kegagalan teknologi, dan konflik sosial tsunami, epidemi & wabah penyakit, dan konflik sosial
gelombang ekstrim & banjir abrasi, cuaca ekstrim, epidemi & wabah penyakit, gempa bumi, dan tsunami kekeringan, cuaca banjir ekstrim, gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, dan tsunami
Banten
gelombang ekstrim & abrasi, dan kebakaran hutan & lahan
Naik
banjir, kegagalan teknologi, cuaca ekstrim, dan tanah longsor 30
Risiko bencana Kaw. Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur)
Wilayah Hulu :
Kaw. Penyangga DKI (Depok, Bekasi, Tangerang, dll)
DKI Jakarta
Wilayah Tengah : Wilayah Hilir :
31
32
Peta Ancaman Banjir
1 2
32
Peta Kerentanan Banjir
33
34
Peta Risiko Banjir
1
2 3
• Wilayah risiko banjir rendah-sedang. • Rencana ruang untuk lindung, lahan basah, permukiman rendah, dan bandara. • Isu reviu: pengelolaan lingkungan untuk melindungi bandara dari banjir.
• Wilayah risiko banjir tinggi. • Rencana ruang untuk permukiman padat. • Isu reviu: manajemen risiko bencana (kesiapsiagaan, penguatan infrastruktur, dsb).
• Wilayah risiko banjir sedang-tinggi. • Rencana ruang di domisasi lindung, lahan basah dan permukiman padat-sedang. • Isu reviu: Optimalkah rencana alokasi ruang ini? Perlu dipertimbangkan alternatif peruntukan ruang yang lebih optimal dengan risiko yang ada? 34
35
Peta Ancaman Tanah Longsor
1
2
35
Peta Kerentanan Tanah Longsor
36
37
Peta Risiko Tanah Longsor
• Wilayah risiko longsor tinggi. • Rencana ruang untuk lindung. • Isu reviu: rencana sudah tepat (no issues).
1
• Wilayah risiko longsor cenderung tinggi. • Rencana ruang untuk permukiman rendah. • Isu reviu: konversi lahan menuju permukiman sedang perlu diperhatikan.
2
37
Sumber • PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; • Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekjur; • Kementerian PU 2013, Hasil peninjauan kembali Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekjur; • Kementerian PPN/Bappenas 2013, Peninjauan kembali Perpres 54/2008: tinjauan bencana. 38
Terima kasih
[email protected] T: 021 3927412 F: 021 3926601
39
40
Tahapan-tahapan Pembahasan Dalam Proses Penyusunan Perpres 54/2008 1997-2003 Penyusunan Rakeppres ttg RTR Kawasan Jabotabek sebagai kawasan tertentu menurut PP 47/1997 ttg RTRWN Penggabungan materi Peraturan Penataan Ruang Terkait Jabodetabekpunjur •Kepres No 114/1999 •Kepres No 1/1997 •Kepres No 52/1995 •Kepres No 73/1995
2004
2005
• pembahasan di Sekretariat Kabinet • pengiriman naskah Raperpres oleh Menko Perekonomian Kepada Presiden • Pengembalian naskah Raperpres Kepada Menko Perekonomian untuk dilakukan penajaman materi
2007 • Rancangan Perpres dikirim oleh Menko Perekonomian kepada Presiden. • pembahasan di Sekkab yang meminta agar dilakukan sinkronisasi dengan rencana reklamasi DKI Jakarta dan Kab. Tangerang • Penyerasian RTRW Prov. Jawa Barat
-
Pengiriman Naskah Raperpres oleh Menko Perekonomian Kepada Sekretaris Kabinet
2008 • Rakortas BKTRN tingkat Menteri dengan kesepakatan raperpres sudah dapat difinalisasi dengan melakukan sedikit perbaikan nomenklatur • April 2008: Menko Perekonomian mengirimkan naskah Raperpres yang telah diparaf oleh 5 menteri yaitu: Menko Perekonomian, Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas dan Menteri Kehutanan
2006 Proses kesepakatan terhadap materi Raperpres melalui penandatanganan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah JabodetabekPunjur untuk dilakukan percepatan pengesahan Raperpres Jabodetabek-Punjur menjadi Peraturan Presiden.
STATUS PENETAPAN PERDA RTRW DAERAH DI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR
Per 28 Desember 2012, status Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berada dalam Kawasan Jabodetabekpunj ur adalah sebagai berikut:
PROVINSI
KAB/KOTA
STATUS PERDA RTRW
DKI Jakarta
Perda No. 1 Tahun 2012
Jawa Barat
Perda No. 22 Tahun 2010 Kab. Bogor
Perda No. 19 Tahun 2008
Kab. Bekasi
Perda No. 12 Tahun 2011
Kab. Cianjur
Perda No. 17 Tahun 2012
Kota Bogor
Perda No. 8 Tahun 2011
Kota Bekasi
Perda No. 13 Tahun 2011
Kota Depok
RTRW belum ditetapkan melalui Perda. Sudah mendapat Persetujuan Substansi Menteri PU tgl 23 Mei 2012.
Banten
Perda No. 2 Tahun 2011
Kab. Tangerang
Perda No. 13 Tahun 2011
Kota Tangerang
Perda No. 6 Tahun 2012
