Click to edit Master title style. Perkembangan LPSE setelah Rapat Kerja Nasional Provinsi

Click to edit Master title style

Perkembangan LPSE setelah Rapat Kerja Nasional Provinsi

Click to edit- DEKLARASI Master title style 2015 SABANG


Kelembagaan Egovernment Keamanan Informasi

Click to edit Master title style 2016 – Piagam Khatulistiwa


Rapat kerja nasional Provinsi group kelembagaan

KELEMBAGAAN


Agenda  1. 2. 3.

Pencerahan oleh Narasumber : Kemendagri Kemenkominfo Kementerian PAN-RB (tidak hadir)

 Pendetilan piagam khatulistiwa 1. Rekomendasi 2. Kesimpulan  1. 2. 3.

Road Map pengembangan SDM LPSE Oleh LKPP Oleh LPSE Provinsi Oleh Kementerian terkait


2016 – ISI PIAGAM KHATULISTIWA

Click edit Master title style ISI -toPIAGAM KHATULISTIWA 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9. 10.

Menjadikan LPSE sebagai Lembaga yang profesional dalam mendukung transparansi penyelenggaraan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah; Mempercepat pembentukan kelembagaan LPSE permanen di tingkat Provinsi yang masih Adhoc sesuai Deklarasi Sabang; Memperkuat SDM LPSE yang profesional melalui sistem sertifikasi keahlian bagi pengelola LPSE yang disertai dengan insentif yang jelas; Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan diskresi kepada LKPP terkait implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi pada LPSE; Memaksimalkan penerapan Standar LPSE di seluruh LPSE; Meningkatkan kapasitas pengelola LPSE terkait aspek Manajemen dan Teknis Keamanan Informasi; Meningkatkan kerjasama dari para pihak terkait implementasi Keamanan Informasi; Mendorong penyusunan strategi untuk mengoptimalkan komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan e-Government secara nyata; Menginisiasi adopsi aplikasi e-Government end-to-end; dan Menyediakan fitur aplikasi dan data/informasi yang diperlukan untuk implementasi e-Government yang terintegrasi serta mendorong inovasi aplikasi pendukung layanan yang sudah diterapkan oleh satu LPSE untuk dapat dipergunakan oleh LPSE lain.


KESEPAKATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM LPSE

Click to edit Master title style REKOMENDASI 1) 2) 3) 4)

5) 6) 7)

8)

PERCEPATAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN LPSE PERMANEN DI TINGKAT PROVINSI YANG MASIH ADHOC SESUAI DEKLARASI SABANG LKPP MELAKUKAN SOSIALISASI TENTANG KELEMBAGAAN LPSE KEPADA PIMPINAN DAERAH, BIRO HUKUM, DAN BIRO ORGANISASI BERSAMA LPSE LKPP MELAKSANAKAN SOSIALISASI KELEMBAGAAN LPSE PADA RAKOR KEPALA DAERAH LPSE MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA MENYUSUN SYARAT JABATAN PENGELOLA LPSE (DETAIL TERLAMPIR) MENYUSUN KUALIFIKASI SDM LPSE (DETAIL TERLAMPIR) MENDORONG PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG TERKAIT LPSE DI PUSAT DAN DAERAH SECARA KONSISTEN MEMBUAT SISTEM SERTIFIKASI KEAHLIAN BAGI PENGELOLA LPSE MENYUSUN SISTEM INSENTIF SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGACU STANDAR BIAYA UMUM/MASUKAN

5. Syarat Jabatan Pengelola LPSEtitle (Contoh): Click to edit Master style •

•

Kepala LPSE – Pendidikan dan golongan sesuai ketentuan peraturan kepegawaian; – Memiliki kemampuan manajerial sesuai ketentuan peraturan kepegawaian; – Dapat berkomunikasi dengan baik dengan internal dan eksternal; – Memahami sistem informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi – Memahami peraturan mengenai e-Tendering/Memahami Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) – Mampu menjalin kerjasama dengan semua stakeholders – Memahami Sistem Manajemen Keamanan Informasi – Memiliki sertifikat MT LPSE-LKPP Kepala Seksi Layanan Informasi atau nomenklatur lain sesuai dengan daerah – Pendidikan dan golongan sesuai ketentuan peraturan kepegawaian; – Memiliki Kemampuan Manajerial – Dapat Berkomunikasi dengan Baik – Memahami e-Tendering/Memahami Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) – Memahami Manajemen Layanan Publik – Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi – Memiliki sertifikat MT LPSE-LKPP

6. KUALIFIKASI SDM (Contoh)


JABATAN

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Kepala LPSE

-

Kasi Layanan Informasi/ atau nomenklatur lain sesuai dengan daerah Kasi Pendayagunaan dan Dukungan Teknologi Informasi Komunikasi/ atau nomenklatur lain sesuai dengan daerah -

ToT MT LPSE-LKPP Lead Auditor/Auditor ISO 27001:2005 Asesor Keamanan Informasi-Kemenkominfo Ahli Pengadaan Tingkat Dasar ToT MT LPSE-Bappenas IT-IL Foundation ORACLE – Sertifikasi Internasional WinServer 2003 – Sertifikasi Internasional Ahli Pengadaan Tingkat Dasar ToT MT LKPP IT-IL Foundation Chief Information Officer (CIO) Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Tingkat Dasar

Verifikator :

ToT MT LPSE -LKPP

Helpdesk dan Trainer:

-

Administrator Jaringan

ToT MT LPSE-LKPP, IT-IL Foundation, Penilai Standar LPSE, Ahli Pengadaan Tingkat Dasar, ToT MT LPSE-LKPP, Mikrotik, IT-IL Foundation Certified Ethical Hacker (CEH),

ClickPIAGAM to edit Master title style KHATULISTIWA

• LPSE MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA • PERCEPATAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN LPSE PERMANEN DI TINGKAT PROVINSI YANG MASIH ADHOC SESUAI DEKLARASI SABANG • PENGUATAN SDM LPSE YANG PROFESIONAL MELALUI SISTEM SERTIFIKASI KEAHLIAN BAGI PENGELOLA LPSE YANG DISERTAI DENGAN INSENTIF YANG JELAS

TERIMA KASIH

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Gd. LKPP Lantai 5, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta

Click to edit Master title style. Perkembangan LPSE setelah Rapat Kerja Nasional Provinsi

Recommend Documents