ASPEK HK ACARA MK
CIRI & KARAKTER PERKARA • Dasar hukum utama : UUD • Perkara-perkara konstitusional • Putusan MK berlaku umum & mempengaruhi hukum & ketatanegaraan
ISI PERMOHONAN • Tertulis, Bahasa Indonesia, ttd pemohon / kuasanya, 12 rangkap • Perkara yg dimohonkan terkait dg wewenang MK • Alat bukti • Nama & alamat pemohon • Dasar permohonan (petitum) • Hal yg diminta utk diputus
JENIS & SIFAT PERSIDANGAN 1. 2. 3. 4.
Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan Persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Pengucapan Putusan
1. Pemeriksaan Pendahuluan • Kelengkapan administrasi • Kejelasan materi permohonan • Legal standing : pemohon memiliki kualifikasi utk mengajukan permohonan • Wewenang MK
Pemeriksaan Pendahuluan meliputi : 1. Identitas & kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak & surat kuasa 2. Kedudukan hukum pemohon 3. Isi permohonan penyederhanaan & penggabungan perkara oleh MK 4. Perubahan permohonan (saran MK, pemohon) 5. Alat bukti 6. Saksi & ahli, pokok keterangan 7. Jadwal sidang & tertib persidangan
2. Pemeriksaan Persidangan Memeriksa : • Permohonan • Alat bukti • Keterangan termohon • Keterangan saksi • Keterangan ahli • Keterangan pihak terkait
3. RPH • Sidang Pleno • Tertutup
4. Pengucapan Putusan • • • • •
Pleno Pembacaan putusan Ketetapan MK Dissenting opinion (pendapat berbeda) Concurring opinion (alasan berbeda)
AGENDA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN • Buatlah skema pemeriksaan pendahuluan !
AGENDA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN • Buatlah skema pemeriksaan persidangan
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN • Panel min 3 hakim MK • Pleno min 7 hakim MK
1. Mengapa digunakan istilah permohonan dan bukan gugatan ? 2. Gambarkan alur pengajuan permohonan perkara MK ! 3. Bagaimana kualifikasi perkara yang dapat digabungkan dalam persidangan MK ? 4. Kepada siapa beban pembuktian diberikan ? 5. Bagaimana kekuatan alat bukti ?
1. Mengapa digunakan istilah permohonan dan bukan gugatan ? • Permohonan seolah-olah bersifat 1 pihak (ex parte / voluntair) • Maruarar Siahaan : permohonan nuansa kepentingan umum yg dominan (walau diajukan 1 orang, tapi putusan berlaku umum, pengaruhi hukum & ketatanegaraan) • Sebelum UU 24/2003 ttg MK setelah amandemen IV Perma 2 / 2002 : – Permohonan : PUU, SKLN, pendapat DPR – Gugatan : PHPU, pembubaran parpol
2. ALUR / MEKANISME PENDAFTARAN PERMOHONAN 7 hari dilengkapi
Pemohon
Belum lengkap
hardcopy & softcopy
Panitera
Pemeriksaan kelengkapan
lengkap
Registrasi di BRPK 14 hari
Penetapan jadwal sidang I
3. PENGGABUNGAN PERKARA • Pasal 11 ayat (6) PMK No. 6 Tahun 2005 ttg Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU • Usulan panel hakim • Perkara yg memiliki : – Kesamaan pokok permohonan – Keterkaitan materi permohonan – Pertimbangan atas permintaan pemohon
Lanjutan No. 3. PENGGABUNGAN PERKARA • Dua perkara / lebih yg memiliki obyek / substansi permohonan yg sama • Isu hukum / pokok perkara yg sama • Di tengah proses persidangan ada perkara baru dg isu konstitusional yg sama
4. BEBAN PEMBUKTIAN • UU MK : sekurang2nya 2 alat bukti (pemohon, termohon, pihak terkait) • Barangsiapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikan • Hakim MK : dapat aktif memerintahkan saksi atau ahli tertentu • Pembuktian bebas yg terbatas : – Bebas : hakim dapat menentukan secara bebas ttg beban pembuktian – Terbatas : pemohon yg mendalilkan, memiliki kedudukan hukum, harus membuktikan tidak dapat dialihkan
• PUU : – Pembuktian Pemohon – Jika perlu : hakim dapat membebankan Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait – Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait bukti sebaliknya (tegen-bewijs)
• SKLN : – Pembuktian pemohon – Alasan cukup kuat pihak termohon – Pihak terkait (keterangan, alat bukti)
• PHPU : setiap pihak, dapat : KPU (Prop, Kota, Kab) • Pendapat DPR : DPR, Presiden, Wapres
5. ALAT BUKTI 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Surat / tulisan Keterangan saksi Keterangan ahli Keterangan para pihak Petunjuk Alat bukti lain (informasi diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dgn alat optik atau serupa)
• Perolehan / cara mendapatkan dapat dipertanggungjawabkan illegally obtained evidence tidak dapat disahkan oleh hakim MK sebagai alat bukti
1. Surat / tulisan • • • •
Akta di bawah tangan Akta otentik PHPU : akta otentik BA penghitungan suara PUU : salinan UU
2. Keterangan saksi • Seseorang yg mengetahui, melihat, merasakan, mengalami sendiri (kebenaran fakta) • Keterangan saksi harus didukung alat bukti lain • PUU : saksi membuktikan legal standing pemohon • Pendapat DPR : saksi membuktikan Presiden, Wapres melakukan pelanggaran hukum yang menjadi dasar pemakzulan
3. Keterangan ahli • Seseorang dibawah sumpah, sesuai keahlian, berdasar pengetahuan & pengalaman • Lisan, tertulis • PUU : substansi & argumentasi hukum
4. Keterangan para pihak • Pihak-pihak dalam perkara (pemohon, termohon, pihak terkait) • Keterangan & tanggapan thd isi permohonan, penegasan dalil, penolakan dalil, dukungan argumentasi, data, fakta • Komprehensif, fair trial, audi et alteram partem • SKLN, PUU
5. Petunjuk • Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat & alat bukti yg saling mendukung / berkesesuaian
TUGAS SELASA, 16 JULI 2013 1. Berdasarkan proses peradilan, jelaskan perbedaan Putusan Provisi dan Putusan Akhir 2. Dapatkah larangan ultra petita diterapkan ? 3. Berdasarkan amar & akibat hukumnya, jelaskan perbedaan putusan declaratoir, constitutief dan condemnatoir ! 4. Setiap putusan MK harus memuat : ... 5. Jelaskan perbedaan dissenting opinion dan concurent / consenting opinion
TUGAS RABU, 17 JULI 2013 Jelaskan perbedaan penafsiran : 1. Gramatikal 2. Teleologis / sosiologis 3. Sistematis / logis 4. Historis 5. Komparatif / perbandingan 6. Futuristis 7. Tekstual 8. Originalism 9. Doktrinal 10. Prudensial 11. Struktural 12. Etikal
