BUPATI SAMOSIR PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 5 TAHUN 2O1O TENTANG PETUNJUK
SAMOSIR TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2O1O BUPATI SAMOSIR'
bahwaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)Kabupaten Daerah samosir Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Belanja Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2O1O'' Nomor 7 Tahun bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten samosir pada pasal 210 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
b.
dipandang AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)tahunanggaran2009 Kabupaten Samosir;
bahwa untuk tertib administrasi, memperlancar sistem Pengelolaan KeuanganDaerah,danpeningkatanpengedaliandalampelaksanaan kegiatanpadasetiapprogramyangdikelolaSatuanKerjaPerangkat Daerah(SKPD)diLingkunganPemerintahKabupatenSamosirmaka dipandangper|upetunjukteknispelaksanaanKegiatanAnggaran
c.
d.
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir; b dan bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati'
c
di atas,
Undang-UndangNomorlsTahunlgg7tentangPajakDaerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1997
Nomor 3685), Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor34Tahun2000 (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2000Nomor246,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4048); Negara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan (Lembaran yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 3
4.
Undang-UndangNomorlTTahun2oo3tentangKeuanganNegara Tambahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286)' Kabupaten Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Kabupaten serdang Bedagai di Provinsi (sumatera utara
samosir
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003Nomorl5l'Tambahan a3 G); Negara Republik lndonesia Nomor Lembaran
Undang-UndangNomorlTahun2Qo4tentangPerbendaharaanNegara (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004Nomor5,Tambahan
5.
Nomor 4355); Lembaran Negara Republik lndonesia
Undang-UndangNomorl0Tahun2004tentangPembentukanPeraturan Perundang-Undangan(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004
6.
Republik lndonesia Nomor 4389); Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Undang-UndangNomorl5Tahun2004tentangPemeriksaanPengelolaan (Lembaran Negara Republik dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7.
lndonesiaTahun2004Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublik lndonesia Nomor 4400);
Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangsistemPerencanaan PembangunanNasional(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 2004Nomorl04,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 4421),
Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004Nomorl2S,Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor443T)sebagaimanatelah diubahbeberapakaliyangterakhirdenganUndang-UndangNomor12 Tahun200stentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik lndonesiaTahun200sNomor5g,TambahanLembaranNegaraNomor
9.
4844), 10.
Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganKeuangan antaraPemerintahPusatdanPemerintahDaerah(LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun2004Nomor126,TambahanLembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4438)'
11.
PeraturanPemerintahNomor23Tahun2000tentangKewenangan PemerintahdanKewenanganProvinsisebagaiDaerahotonom(Lembaran 2000 Nom or 54 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 3952); Negara Republik lndonesia Nomor
12.
13.
PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomorl0gTahun2000tentang KedudukanKeuanganBupatidanWakilBupati(LembaranNegaraRepublik lndonesiaTahun2000Nomor2loTambahanLembaranNegaraRepublik lndonesia Nomor 4028)', Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Nomor 1 19, Tambahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4139); Lembaran Negara Republik lndonesia
l4PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor66Tahun200ltentang RetribusiDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun200l Nomor119'TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 4139);
15.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2Qo4tentangKedudukan Penruakilan Rakyat protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan
Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004Nomor90,
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4416).,
Pemerintah Nomor 37 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 24rahun2OO4 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pimpinan dan Anggota tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Tahun2005Nomorg4,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 4540)'
l6.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentangstandarAkuntanst Pemerintahan(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005Nomor 25Nomor4g,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 4503);
lT.PeraturanPemerintahNomor54Tahun2005tentangPinjamanDaerah (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005Nomorl36,Tambahan Nomor 4574)'' Lembaran Negara Republik lndonesia
ls.PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentangsistemlnformasi KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005 Republik lndonesia Nomor Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 4576): 19.
20
PeraturanPemerintahNomor5TTahun2005tentangHibahKepada Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005Nomorl39, TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4STT)'' Pengelolaan peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005 Nomorl4o,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 4578)',
2l.PeraturanPemerintahNomorT2Tahun2005tentangDesa(Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun2005Nomorl5S,TambahanLembaran 4587)' Negara Republik lndonesia Nomor 22.
PeraturanPemerintahNomorT3Tahun2005tentangKelurahan(Lembaran
NegaraRepubliklndonesiaTahun2005Nomorl5g,TambahanLembaran 4588); Negara Republik lndonesia Nomor 23.
PeraturanPemerintahNomorTgTahun2005tentangPedomanPembinaan danPengawasanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah(Lembaran
NegaraRepubliklndonesiaTahun2005Nomorl65'TambahanLembaran 4593); Negara Republik lndonesia Nomor tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
24. Peraturan
MilikNegara/Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2006 Nomor 20); 25.
PeraturanPemerintahNomor4lTahun200TtentangorganisasiPerangkat Daerah(LembaranNegaraTahun200TNomorSg'TambahanLembaran Negara Nomor 4741),
26.
KeputusanPresidenNomorS0Tahun2003tentangPedomanPelaksanaan
PengadaanBarang/JasaPemerintah,sebagaimanatelahbeberapakali diubahterakhiro"ng"nPeraturanPeresidenNomorSTahun2006tentang PerubahanKeempatAtasKeputusanPresidenNomorS0Tahun2003 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah;
l
28.
Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenSamosirNomor6TTahun2006SeriANomor6); tentang Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 20 Tahun 2007 organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah sekretariat Dewan Daerah Perwakilan Rakyat dan staf Ahli Kabupaten samosir (Lembaran 13, Tambahan Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 seri D. Nomor
29.
Lembaran Daerah No.1 Tahun 2007)'' tentang Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 21 Tahun 2007 organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten samosir
27.
30.
31.
14, (Lembaran Daerah Kabupaten samosir Nomor 131 Seri D. Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007), 2007 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Fahun (Lembaran organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten samosir Daerah Kabupaten samosir Nomor 132 Seri D. Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007 ), 2007 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun Samosir organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Seri D.
(LembaranDaerahKabupatenSamosirTahun200TNomorl33, Nomorl6,TambahanLembaranDaerahNomor4Tahun200T), 32. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Tahun AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenSamosir 33.
34
Anggaran 2010, Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Tata Cara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Bendahara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
serta penYamPaiannYa.
MEMUTUSKAN
:
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2O1O
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal { Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Samosir, 2. Bupati adalah BuPati Samosir;
'
APBD KABUPATEN
3. 4.
samosir selaku Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Koordinator Pengelolaan Keuangan; Samosir; Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
5.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahselanjutnyadisingkatAPBD
Daerah yang dibahas dan adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan dan ditetapkan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dengan Peraturan Daerah;
b.
7.
BappedaadalahunsurpendukungKepalaDaerahdalampelaksanaan
Kabupaten samosir; otonomi Daerah di bidang perencanaan pembangunan unsur pendukung Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah adalah
KepalaDaerahdalampelaksanaanfungsipenganggaranKabupaten Samosir;
adalah Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD samosir yang organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten penyelengga.aan bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka
g. satuan
pemerintahan;
g. satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat
daerah selaku pengguna SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
anggaran/penggunabarangyangjugamelaksanakanpengelolaankeuangan daerahdanbertanggungjawabmenyusunlaporankeuangandaerah; pembangunan pada sekretariat Daerah 10. Bagian Pembangunan adalah Bagian KabuPaten Samosir;
pemegang kewenangan Pengguna 11. Pengguna Aggaran (PA) adalah Pejabat
SKPD anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dipimPinnYa;
Yang
untuk
l2.KuasaPenggunaAnggaran(KPA)adalahPejabatyangdiberikuasa dalam melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan satu atau beberapa Pejabat pada unit kerja sKPD yang melaksanakan tugasnya; kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang Pejabat yang dihunjuk Pengguna 14. pejabat pembuat Komitmen (pPK) adalah
Anggaran/KuasaPenggunaAnggaranpadaunitkerjamasing-masingSKPD
danbertugasuntukmengikatperjanjiandenganPihakKetiga,dalam
dan melaporkan pengadaan barang dan jasa yang terdapat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pelaksanaan/penyelesaian serta menyerahkan hasil dan asset lainnya kepada pengguna anggaran/barang; pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 15. Bendahara penerimaan adalah
menerima, menyimpan, menyetorkan' menatausahakan'
dan
mempertanggungjawabkanuangpendapatandaerahdalamrangka pelaksanaan APBD Pada SKPD;
l6,Bendaharapengeluaranadalahpejabatfungsionalyangditunjukmenenma' menyimpan,membayarkan,menatausahakan,danmempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD pada uang keperluan belanja daerah dalam rangka SKPD;
disingkat BUD adalah PPKD 17. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; 19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran; 21. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
BAB
II
PELAKSANAAN APBD
Bagian Pertama AZAS UMUM PELAKSANAAN APBD Pasal 2
(1)
Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;
(2)
Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
(3)
Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
(4)
pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas
(5)
umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja; Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja,
(6)
(7)
(8)
Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tesedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; jika Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(9)
Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua PENGELOLAAN ANGGARAN Pasal 3 Barang' pengelola Anggaran terdiri dari Pejabat Penguna Anggaran/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat
pejabat Kuasa Pengguna
sKPD' pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan BendaharaPenerimaandanBendaharaPengeluaran.
Bagian Ketiga
ANGGARAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA Pasal 4
(1)PejabatPenggunaAnggaran/PenggunaBarangsebagaimanadimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir
(2)PejabatPenggunaAnggaran/PenggunaBarangsebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD mempunyaitugas:
a. b.
MenYusun RKA SKPD; MenYusun DPA SKPD;
c.Melakukantindakanyangmengakibatkanpengeluaranatasbeban anggaran belanja;
d.MelaksanakananggaranSKPDyangdipimpinnya; e.Melakukanpengujianatastagihandanmemerintahkanpembayaran.,
f. g. h. i.
pajak; Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pihak lain dalam Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan batas anggaran yang telah ditetapkan; Menandatangani SPM;
tanggungjawab SKPD Mengelola utang dan piutang yang menjadi yang diPimPinnYa;
j.
yang menjadi Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah
tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
k.
Menyusun
t.
dipimpinnYa; yang dipimpinnya' Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD
m.
n.
yang
barang
Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna lainnyaberdasarkankuasayangdilimpahkanolehkepaladaerah;dan kepada kepala daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya melalui sekretaris daerah;
Pasal 5
PenggunaAnggaran/PenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaPasal4 ayat(2)hurufgdapatmelimpahkansebagiantugasnyakepadaPPKmuntuk
mengadakanikatan/perjanjiankerjasamadenganpihaklaindalambatas anggaran Yang telah ditetaPkan'
Pasal 6
dan kuasa pengguna Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang anggaran/kuasapenggunabarangdalammelaksanakanprogramdan
(1)
(2)
kerja SKPD selaku PPTK; kegiatan menunjuk pejabat pada unit pada ayat (1) berdasarkan Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud
(3)
pertimbangankompetensijabatan,anggarankegiatan,bebankerja,lokasi, objektif lainnya; dan/atau rentang kendali dan pertimbangan anggaran/pengguna barang PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna sebagaimanadimaksudpadaayat(1)bertanggungjawabataspelaksanaan barang; tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna anggaran/kuasa pengguna PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna (1) bertanggungjawab atas barang sebagaimana dimasud pada ayat pengguna anggaran/kuasa pengguna pelaksanaan tugasnya kepada kuasa
(4)
barang;
PPTK memPunYai tugas mencakuP a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; pengeluaran c. Mempersiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan' dimaksud pada ayat (5) huruf (6) Dokumen anggaran sebagaimana :
(5)
cmencakupdokumenadministrasikegiatanmaupundokumen pembayaran yang administrasi yang terkait dengan persyaratan ditetapkansesuaidenganketentuanperundang-undangan. Pasal 7 3 sebagaimana dimaksud Pada Pasal Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
mempunyaitugas
a.
:
barang dan jasa Yang meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan dan diketahui/disetujui oleh disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran PPTK;
b.menelitikelengkapanSPP-UP,SPP-GUdanSPP-LSgajidantunjangan PNSsertapenghasilanlainnyayangditetapkansesuaidenganketentuan
c. d. e. f. g.
bendahara pengeluaran; perundang-undangan yang diajukan oleh melakukan verifikasi SPP; menYiaPkan SPM;
penerimaan; melakukan verifikasi harian atas melaksanakan akuntansi SKPD; dan menyiapkan laporan keuangan SKPD;
Pasal (1)
I
pengeluaran SKPD dan Bendahara Bendahara penerimaan, Bendahara (3) ditetapkan pengeluaran sKpKD sebagaimana dimaksud pada Pasal
denganKeputusanBupatisamosiratasusulPPKDdenganusulan pertimbangan dari KePala SKPD; (2)
BendaharaPenerimaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatas mempunyaitugas
:
Menerima, menYimPan,
menyetorkan'
menatausahakan, dan pendaPatan dalam rangka
mempertanggungjawabkan penerimaan pelaksanaan APBD Pada SKPD; dimaksud pada huruf adi b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana atas, bendaharapenerimaan SKPD berwenang ' asli penerimaan yang bersumber dari pendapatan
l.
menerima daerah;
2.
menyimPan seluruh Penerimaan;
4.
mendapatkanbuktitransaksiataspendapatanyangditerima
dari pihak ketiga ke menyetorkan penerimaan yang diterima t hari kerja; rekening kas umum daerah paling lambat melalui Bank;
secara geografis Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar sehinggawajibpajakdan/atauwajibretribusimengalamikesulitan satu atau lebih dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk
c.
bendaharapenerimaanpembantuSKPDuntukmelaksanakantugas SKPD; dan wewenang bendahara penerimaan
BendaharaPenerimaanpadaSKPDwajibmempertanggungjawabkan
d.
yang secara administratif atas pengelolaan uang
menjadi
laporan menyamPaikan Anggaran/Kuasa pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna dan PPK-SKPD Anggaran melalui Pengguna dengan
tanggungjawabnYa
mempertanggungjawabkanSecarafungsionalkepadaKepalaDinas Pendapatan,KeuangandanAssetDaerahselakuPejabatPengelola KeuanganDaerah(PPKD)palinglambattanggall0(sepuluh)bulan berikutnYa;
e.
f.
oleh bendahara penerlmaan Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola dalam 3 (tiga) bulan; pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali evaluasi dan analisis terhadap laporan
Melakukan verifikasi,
pertanggungjawabanpenerimaanbendaharapenerimaanpembantu.
(3)BendaharaPengeluaranSKPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)di atas memPunYaitugas
:
a.MengajukandokumenSPP-UP,SPP-GU,SPP.TU,SPP-LSkepada Anggaran melalui PPK-SKPD; Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
b.Menyelenggarakanpenatausahaanterhadapseluruhpengeluaranyang menjaditanggungjawabnyaberdasarkanbuktipengeluaranyangsah;
c.BendaharaPengeluaranpadaSKPDwajibmempertanggungjawabkan yang menjadi secara administratif atas pengelolaan uang
laporan menyamPaikan Anggaran/Kuasa pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna dan PPK-SKPD Anggaran melalui Pengguna
tanggungjawabnYa
dengan
mempertanggungjawabkanSecarafungsionalkepadaKepalaDinas Pendapatan,KeuangandanAssetDaerahselakuPejabatPengelola 10 bulan berikutnya; Keuangan Daerah paling lambat tanggal
d.BendaharaPengeluarandalammelaksanakantugastanggungjawabnya Pembantu; dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran
e.
f. (4)
oleh bendahara pengeluaran Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola 3 (tiga) bulan ; pembantu sekurang-kurangnya (1) kali dalam dan analisis terhadap laporan
Melakukan verifikasi, evaluasi
pem bantu' pertangg ungjawaban pengeluaran bendahara
dimaksud pada ayat (1) di Bendahara Pengeluaran sKPKD sebagaimana atas memPunYaitugas :
a.MengajukanSPP-LSkepadaPPKDmelaluiPPK-SKPKD; b.Menyelenggarakanpenatausahaanterhadapseluruhpengeluaranyang menjaditanggungjawabnyaberdasarkanbuktipengeluaranyangsah. yang menjadi c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan uang menyamPaikan
dengan
tanggungjawabnYa
laporan
melalui PPK-SKPKD' pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD
Bagian Ketiga SKPD PENYIAPAN DAN PENGESAHAN DPA Pasal 9
APBD/P-APBD masing-masing setelah R-APBD/RP-APBD ditetapkan menjadi menyusun DPfuDPPA SKPD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPAD/PPA.PPKD. Pasal 10
DPA-SKPDdisampaikankepadaDinasPendapatan,KeuangandanAsset pengesahan setelah disetujui Daerah Kabupaten samosir untuk memperoleh
SekretarisDaerahKabupatenSamosirpalinglambat3(tiga)harisetelah Peraturan BuPati ditetaPkan'
Pasal
11
PenyiapanDPAJDPPA-SKPDdanDPA/DPPA-PPKDagarmempedomani PeraturanMenteriDalamNegeriNomorl3Tahun2006Pasall23,Pasall24 danPasallTStentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerahdanPeraturan 2007 pasal 123A tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomorl3Tahun2006tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'
Bagian KeemPat PENGESAHAN DPAL SKPD Pasal 12
(1)KegiatanyangtidakdapatdiselesaikanpelaksanaannyapadaakhirTahun mulai Januari 2011 Anggaran 2010 dapat dilaksanakan (2)
KegiatanlanjutandidasarkanpadaDPA-SKPDyangtelahdisahkankembali (DPAL-SKPD)' oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD
(3)
'
SKPD untuk DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD diajukan Keuangan dan Asset Daerah pengesahan dari Kepala Dinas Pendapatan' mendapat
Kabupaten Samosir setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris
(4)
Daerah Kabupaten Samosir paling lambat tanggal 15 Desember 2010. Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
(a) sisa
DPA-SKPD yang belum diterbitkan sPD dan/ atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan.
(b) (c)
Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau SP2D yang belum diuangkan.
(5)
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah mengundang
(6)
TAPD untuk menerima pertimbangan terhadap kegiatan DPAL. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria (a) Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada Tahun :
(b)
Anggaran 2010; dan Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan kelalaian Pengguna anggaranibarang atau rekanan, namun karena akibat force major.
(7)
Kegiatan fisik yang di DPAL supaya diikuti dengan pencantuman biaya honorarium.
(8)
Kegiatan fisik yang telah selesai dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran, biaya operasional termasuk honorarium menunjang kegiatan fisik yang tidak direalisasi pada akhir tahun anggaran tidak dapat di DPAL kan.
(g)
DPA lanjutan SKPD sudah disahkan paling lambat 24 Desember tahun 2010.
(10) Kegiatan yang di DPAL kan ditampung dalam Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2011,
(11) Penyiapan DPAL-SKPD agar mempedomani Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 138 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 13 Kegiatan fisik yang telah selesai dikerjakan pihak ketiga (penyedia barang/jasa) sampai dengan batas waktu 31 Desember 2010 namun SPM untuk penerbitan SP2D tidak diajukan sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 maka
penyelesaian pembayarannya menjadi tanggungjawab SKPD pelaksana kegiatan.
Pasal 14
Kegiatan fisik Tahun Anggaran 2009 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2010 dan telah dibayarkan melalui DPAL Tahun Anggaran 2010 supaya diperkirakan dan ditampung dalam PAPBD Tahun Anggaran 2O1O'
l
Bagian Kelima ANGGARAN KAS Pasal 15
(1)KepalaSKPDberdasarkanRancanganDPA-SKPDdanDPPA-PPKD
(2)
menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD' disusun setiap triwulan Anggaran kas daerah DPA-SKPD dan DPA-PPKD
denganmempertimbangkanpencapaianrealisasipekerjaanbaikfisik maupun non fisik.
(3)RancanganKasSKPDsebagaimanadimaksudayat(1)
disampaikan
Asset Daerah selaku BUD kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan
(4)
dan DPA-PPKD' bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD kas adalah merupakan Setiap kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran kegiatan' dasar pelaksanaan maupun pembayaran
(5)
Kegiatanyangtidakdilaksanakansebagaimanadimaksudpadaayat(4)di berjalan' atas adalah merupakan saldo anggaran tahun
(6)
PembahasanRancanganAnggaranKasSKPDdilaksanakanbersamaan
(7)
dengan Pembahasan DPA-SKPD dan DPA-PPKD' agar Anggaran Kas kegiatan Khusus SKPD yang mengelola dana PAD
padaBelanjaLangsungdisesuaikandenganrealisasipendapatanyang diterima.
Bagian Keenam PERGESERAN ANGGARAN Pasal 16
Pergeserananggaranantarrincianobjekbelanjadalamobjekbelanjaberkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD' Pasal 17
Pergeserananggaranantarobjekbelanjadalamjenisbelanjaberkenaan dilakukan dengan persetujuan Bupati Samosir'
Pasal 18 dengan mengubah pergeseran anggaran antar jenis belanja dapat dilakukan
peraturanBupatisamosirtentangPenjabaranAnggaranPendapatandan Kabupaten Samosir' Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Pasal 19
PergeserananggaransebagaimanadimaksudpadaPasall6,PasallTdanPasal SKPD' 18 di atas diformulasikan dalam DPPA
Pasal 20
PergeserananggaransebagaimanadimaksudpadaPasallgdilakukandengan merubahPeraturanBupatiSamosirtentangPenjabaranAnggaranPendapatan
danBelanjaDaerahTahunAnggaran2oloKabupatenSamosiruntuk
Peraturan Daerah tentang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan 2010 Belanja Daerah Tahun Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan KabuPaten Samosir.
Bagian Ketuiuh DAERAH PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Pasal 21
Daerah agar disesuaikan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan mempedomaniPeraturanMenteriDalamNegeriNomorl3Tahun2006Pasal l2TsampaidenganPasall3ltentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah.
Bagian KedelaPan DAERAH PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Pasal 22 (1)
SetiappengeluaranbelanjaatasbebanAPBDharusdidukungdenganbukti yang lengkaP dan sah'
(2)
Buktisebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusmendapatpengesahan atas kebenaran oleh pejabat yang benruenang dan bertanggungjawab buktitersebut' material yang timbul dari penggunaan
(3)PengeluarankasyangmengakibatkanbebanAPBDtidakdapatdilakukan sebelumrancanganperaturandaerahtentangAPBDditetapkandan (4)
ditempatkan cialatn lembaran daerah' (3) tidak termasuk pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat dan belanja yang bersifat wajib untuk belanja yang bersifat mengikat daerah' ditetapkan dalam peraturan kepala
Bagian Kesembilan Langsung (BTL) Tata Cara Pembayaran Belanja Tidak Pasal 23 seperti Gaji (1) Tata cara pembayaran Belanja Tidak Langsung dilaksanakan setiaP bulan; disampaikan kepada BUD paling (2) Pengajuan SPP dan SPM lambat tangg al 25 pada bulan berjalan;
Gaji' SK Kenaikan Pengajuan Dokumen seperti Kenaikan Berkala disampaikan Pangkat, Perubahan Tanggungan' Gaji dan Asset Daerah Cq' kepada Dinas Pendapatan' Keuangan 10 setiap bulan' Bidang Anggaran paling lambat tanggal (BTL) terkait dengan Tambahan (4) Belanja Tidak Langsung Tenaga Medis disalurkan Penghasitan bagi Guru SD maupun oleh Pemerintah melalui Kantor Pos yang telah ditetapkan
(3)
KabuPaten Samosir'
(5)TatacaraPembayaranBelanjaTidakLangsungsepertiBelanja ,^- nor.ra
el lltl lT
Bantuan Organisasi Sosial' Subsid i, Belanja Hibah, Belanja dengan Peraturan Kepala Belanja Bagi Hasil diatur tersendiri Daerah; Kerja dan (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Objektif Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan LainnYa dibaYarkan setiaP bulan; kePada (7) Pengajuan SPP dan SPM Pada ayat (6) disamPaikan paling lambat tanggal 5 setiaP Bendahara Umum Daerah (BUD) bulannYa;
tambahan penghasilan beban kerja adalah PNS/CPNS di Lingkungan KabuPaten Samosir;
(8) Yang berhak mendaPat
be rd asa rka n
Pemerintah
(9)TambahanPenghasilanBerdasarkanBebanKerjabagiPNS pembayarannya yang pindah ke daerah lain dihentikan SK pindah tugas oleh terhitung sejak bulan ditetapkannya pejabat berwenang;
(10)TambahanPenghasilanBerdasarkanBebanKerjabagiPNS terhitung yang meninggal dunia dihentikan pembayarannya yang bersangkutan sejak tanggal ditetapkannya PNS meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang;
(11)TambahanPenghasilanBerdasarkanBebanKerjabagiPNS antar unit kerja di (non jabatan)/CPNS yang pindah tugas lingkunganPemerintahKabupatenSamosirtetapdibayarkan
bersangkutan pada instansi sebelum PNS yang baru sampai dengan dipindahtugaskan ke unit kerja
berakhirnya tanggal 31 Desember 2010'
(12)
wajib Bagi PNS/CPNS yang mengambil cuti melahirkan' Pendapatan'
Dinas menyampaikan surat cuti kepada Kepala
KeuangandanAssetDaerahuntukpembayarantambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
(13)BagiPNSyangmengambilcutitahunantidakdiberitambahanpenghasilan berdasarkan beban kerja;
(14)BagiPNSyangmengambilcutibesartidakdiberitambahanpenghasilan berdasarkan beban kerja;
tidak diberi tambahan penghasilan (15) Bagi PNS yang melakukan tugas belajar berdasarkan beban kerja;
(16)BagiPNSyangdiangkatsebagaiPelaksanaTugasolehBupatisamosir
penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan diberikan Tambahan penghasilan yang diterima oleh pejabat defenitif; besaran Tambahan
1-4 hari dalam sebulan
(17) PNS/CPNS yang tidak masuk kerja penghasilan berdasarkan tanpa alasan yang jelas' tambahan bebankerjadibayarkanTOo/odariyangseharusnyaditerima;tidak Beban Kerja (18) Tambahan Penghasilan Berdasarkan
dibayarkankepadaPNS/cPNSyangtidakhadirselama5hari kerjaataulebihdalamsebulantanpaalasanyangjelas;
(19)TambahanPenghasilanberdasarkanpertimbanganobjektif jumlah kehadiran lainnya (uang makan) dibayarkan sesuai dalam satu bulan; setiap bulan, paling banyak 20 hari kerja
uang yang besarnya
(20) Uang makan diberikan dalam bentuk RP 12.000,-/hari; yang: (21) Uang makan tidak diberikan kepada PNS/CPNS - Tidak hadir kerja; - Sedang melakukan perjalanan dinas; - Sedang menjalani cuti; - Sedang menjalani tugas belajar;
-SebabsebablainyangmengakibatkanPNS/cPNStidak hadir. lnstansi di Lingkungan (22) PNS/CPNS yang pindah tugas antar dibaYarkan Pada Pemerintah Kabupaten Samosir' Uang makan SKPD temPat PNS/CPNS bertugas'
Bagian KesePuluh Tata Gara Pembayaran Belanja Langsung Pasal 24
(1) (2)
dilakukan dengan Belanja Langsung PembaYaran peraturan perundangan yang berlaku; mempedomani ketentuan Langsung yang terkait dengan beasiswa Pembayaran Belanja disalurkan melalui Kantor Pos
BAB III PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Pertama AZAS UMUM Pasal 25 (1)
kegiatan Pengadaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah baik yang dilaksanakan oleh barang/jasa yang dibiayai dengan APBD' penyedia barang/jasa maupun secara swakelola;
(2)
panitia yang diangkat Panitia pengadaan barang/jasa adalah
oleh
untuk melaksanakan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
pemilihan PenYedia barang/jasa; (3)
diangkat oleh Pengguna Pejabat pengadaan adalah personil yang Anggaran/Barang dengan Anggaran/Barang dan/atau Kuasa Pengguna pemilihan penyedia syarat telah memiliki sertifikat untuk melaksanakan barang/jasadengannilaisampaiRp.50.00o.0oo(limapuluhjutarupiah);
(4)
Paktaintegritasadalahsuratpernyataanyangditandatanganioleh
pengguna anggaran/barang pengguna anggaran/barang dan/atau kuasa melakukan Kolusi' Korupsi dan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak Nepotisme(KKN)dalampelaksanaanPengadaanBarang/jasaPemerintah;
(5)
teknologi tinggi Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan di dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan Peralatan (lima Puluh desain khusus danlatau benilai diatas Rp' 50 000.000.000 milyar ruPiah);
(6)Penyediabarang/jasaadalahbadanusahaatauperseoranganyang jasa; kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan (7)
prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi sertifikasi dan lainnya dari kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran;
(8)
sertifikasi dan Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi lainnya dari kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran
;
(9)PembinaanadalahusahaagarsetiaporangyangterlibatPengadaan yang berlaku; BarangiJasa mengetahuitetang Peraturan dan Ketentuan kegiatan (10) Pengendalian adalah setiap usaha agar setiap pelaksanaan tempat, pengadaan barang/jasa dapat terlaksana sesuai target, waktu, mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat'
Bagian Kedua DAN SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN Pasal 26
(1)
Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya
:
a.3(tiga)orang,untukpengadaanbarang/jasapemborongan/jasalainnya sampaidengannilaiRp.500.o00.000,00(limaratusjutarupiah)atau pengadaanjasakonsultansisampaidengannilaiRp.200.000.000'00 (dua ratus juta ruPiah);
b.5(lima)orang,untukpengadaanbarang/jasapemborongan/jasalainnya (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00
atauuntukpengadaanjasakonsultansisampaidengannilaidiatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
(2)PanitiaPengadaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatasberasal dariinstansisendirimaupuninstansiteknislainnya;
(3)PanitaPengadaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)'selanjutnya
Daerah (SKPD) pengelola ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat kegiatan.
(4)PanitiaPelaksanaKegiatanyangkeanggotaannyadalamlintas
SKPDdiLingkunganPemerintahKabupatenSamosir,
(5)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir; Panitia Pelaksana Kegiatan yang keanggotaannya dalam
lingkupSKPDbersangkutan,ditetapkandenganKeputusan pengelola Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kegiatan.
rr rr lT
Pasal 27
(1)PejabatPembuatKomitmenadalahPejabatyangdiangkatoleh PenggunaAnggaran/PenggunaBarangdenganSuratkeputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(2)PejabatPembuatKomitmensebagaimanadimaksudpadaayat
(1)mempunyaikualifikasiteknissertakeahlianuntuk melaksanakan yang dibebankan kepadanya serta memiliki (3)
sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah; Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memPunYai tugas '
a. b. c
Menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Menetapkan paket-paket pekerjaan;
Menetapkan dan mengesahkan HPS (Harga Perkiraan sementara), jadwal, tata cara dan pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan;
d.Menetapkandanmengesahkanhasilpengadaanpanitia e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku'
f.Menyiapkandanmelaksanakanperjanjianikontrak
pengadaan;
hak
penyedia
dengan pihak
penyedia barang/jasa.
g h. i.
j. (4)
(5)
kepada Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa pimpinan instansi/pengguna anggaran' Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak' lainnya Menyerahkan asset hasil pengadaan barangijasa dan asset kepada pengguna anggaran/pengguna barang' pengadaan Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai.
PPTK dapat sekaligus merangkap sebagai PPKm yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
Dalamhalpengadaanbarang/jasaPPKmmenandatangani perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib diketahuiolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran. Bagian Ketiga PENGADAAN BARANG DAN JASA Pasal 28
(1)Dalampengadaanbarangdanjasalainnyaprosesnyaagarmempedomani tentang Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Rangka Persiapan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/ Jasa Dalam Pengadaan Barang/ Jasa adalah :
l.Membuatdanmenyusunperencanaanpengadaanbarang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan penyedia barang/jasa:
r r n^-^.!-,,-^^
aa'2f)a el l[/ll lT
a.Penggunabarang/jasadiwajibkanmenyusunpemaketanpekerjaan pengadaan barang/jasa dengan panitia dan wajib memaksimalkan pemakaian produksi dalam negeri serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi Kecil'
b.PenggunaBarang/Jasadiwajibkanmenetapkansebanyakbanyaknya paket pengadaan untuk Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil sesuai ketentuan yang berlaku'
c.Mengumumkansecaraluaspaket-paketpekerjaandanrencana pelaksanaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai sesuai ketentuan yang berlaku'
PenggunaBarang/Jasadilarangmemecahpengadaanbarang/jasa pelelangan, menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari yang menyatukan/ menggabungkan beberapa paket pekerjaan seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil
d.
menjadil(satu)paketpekerjaanuntukdilaksanakanoleh Perusahaan/Koperasi Menengah atau Besar'
PenggunaBarang/Jasadilarangmenentukankriteria,persyaratan
e.
pertimbangan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau yang tidak objektif.
f.PenggunaBarang/Jasawajibmembuatjadwalpelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan kapan dimulai dan berakhirnya
g
pekerjaansertawaktuserahterimaakhirhasilpekerjaan. Pengguna Barang/Jasa wajib menyediakan biaya yang diperlukan untukprosespengadaansesuaiketentuanyangberlaku'
h.PenggunaBarang/JasawajibmembentukPanitiaatau menunjuk Pejabat Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku'
2.MembuatdanMenyusunPerencanaanPengadaanBarang/Jasa dengan Swakelola : a. Pekerjaaan swakelola adalah Pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh Pengguna Barang/Jasa atau dikuasakan kepada lnstansi Pemerintah bukan kepada penanggungjawab anggaran' Kelompok Masyarakaulembaga swadaya Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
lPenggunaBarang/Jasawajibmenyusunkerangkaacuankerja swakelola yang memuat yaitu: uraian kegiatan meliputi latar jumlah belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan' tenagakerjayangdiperlukan,waktupelaksanaan,produkyang dihasilkan, dan besarnya pembiayaan'
2PenggunaBarang/Jasawajibmembuatjadwalpelaksanaan pekerjaan/kegiatanmeliputiwaktudimulaihinggaberakhirnya Pekerjaan.
3PenggunaBarang/Jasawajibmembuatrincianbiaya pekerjaan/kegiatandengantidakmelebihipaguanggaransesuai ketentuan Yang berlaku.
b. Metode Pelaksanaan
Kegiatan swakelola tersebut
di
atas'
selanjutnyaditetapkandenganKeputusanKepalaSatuanKerja ,r n^.,^
E
i^aiala l1m
A5
Pannrrrttr2n-22392 SUMUT
Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan;
(2)PenetapanSistemPengadaanyangdilaksanakanPenyediaBarang/Jasa:
a)
Penyedia Barang/Jasa Penetapan Metoda Pemilihan Jasa lainnya 1. Metode pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemborongan/ lainnya pada Pemborongan
(a)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Umum' prinsipnya dilakukan dengan Pelelangan
kompleks dan jumlah penyedia terbatas' maka barang/jasa yang mampu melaksanakannya
(b) Untuk pekerjaan yang
Pelelangan Terbatas' dapat dilakukan dengan metode
(c)PemilihanLangsungdapatdilaksanakanuntukpengadaanyang bernilaisampaidenganRp.l00.000.ooo'00(seratusjutarupiah). memenuhi dapat dilaksanakan dalam hal
(d)
Penunjukan langsung kriteria:
2.
Keadaan Tertentu' Yaitu:
pertahanan negara' keamanan dan Penanganan darurat untuk
'
keselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidak harus dilakukan segera' termasuk
dapat ditunda' atau
Alam' Penanganan darurat penanganan darurat akibat Bencana
akibatBencanaAlamdimaksudtidaktermasukpelaksanaan Alam yang kejadiannya pekerjaan sebagai akibat Bencana bulan sebelumnya' yang sudah terjadi di atas 6 (enam)
.
Keputusan Kepala Satuan Kerja selanjutnya dinyatakan dengan Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan; yang menyangkut Pekerjaan yang perlu dirahasiakan negara yang ditetapkan oleh
pertahanan
dan keamanan
Presiden, dan/ atau
'
;
dengan nilai maksimum Pekerjaan yang berskala kecil juta rupiah) dengan ketentuan: RP.50.000.000,00 (lima puluh i. Untuk keperluan sendiri; dan atau ii. Teknologi sederhana; dan atau
iii. Resiko kecil; dan atau usaha orang iv. Dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil termasuk Perseorangan dan atau Badan KoPerasi Kecil'
pekerjaan berskala kecil dengan Penunjukan langsung terhadap (fima puluh juta rupiah)
nirai maksimum Rp.50.000.000,00 dilakukan sebagai berikut:
dengan surat pesanan (lima juta rupiah) cukup dilakukan
barang/jasa dan melalui pejabaV panitia pengadaan yang terima kuitansi pertanggungjawabannya cukup tanda dibubuhi materai'
dilaksanakan juta rupiah) sampai dengan Rp'15'000'000'00'
pejabat/ dengan Penunjukan Langsung oleh
rtrl l-r
panitia
Perintah pengadaan barang/jasa dengan pesanan dan Surat Kerja.
juta rupiah) sampai dengan Rp'50'000'000'00 (lima
puluh
jutarupiah)dilaksanakandengancaraPenunjukanlangsung prosedur kepada satu Penyedia Barang/Jasa dengan yang pesanan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak Kerja dilakukanolehPejabatPanitiaPengadaanBarang/Jasa.
3.
Pengadaan barang/jasa khusus yaitu: pemerintah; Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan atau
dilaksanakan oleh Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat hak paten; atau satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang
MerupakanhasilproduksiUsahaKecilatauKoperasiKecilatau pasar dan harga Pengrajin lndustri Kecil yang telah mempunyai yang relatif stabil; atau dilaksanakan Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat
hanya ada satu dengan penggunaan teknologi khusus dan atau penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya' khusus Kategori pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
tersebut
4.
di
(SKPD) bersangkutan; Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah : Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi prinsipnya dilakukan Semua Pengadaan Jasa Konsultansi pada a. b.
dengan Seleksi Umum; dan jumlah Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi yang kompleks terbatas' penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini
makapemilihanpenyediabarang/jasadapatdilakukandengan metoda Seleksi Terbatas.
d.
pengadaan yang Seleksi Langsung dapat dilaksanakan untuk bernilaisampaidenganRp.l00.000.ooo(seratusjutarupiah). hal memenuhi Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam kriteria sebagai berikut : keamanan (1) Penanganan darurat untuk Pertahanan negara, dan keselamatan masYarakat Yang Pelaksanaan segera; pekerjaannYa tidak dapat ditunda/harus dilakukan dan/atau
(2) Penyedia jasa tunggal; dan/atau yang menyangkut (3) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan oleh pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan Presiden; dan/atau
: untuk (4) Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan menggunakan keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil' penyedia/jasa' teknologi sederhana, dilaksanakan oleh Kecil' dan usaha orang perseorangan dan Badan Usaha
juta Rp' 50'000'000 (tima puluh atau bernilai sampai dengan ruPiah); dan /atau hak ditakukan oleh pemegang (5) Pekerjaan yang hanya dapat ijin' paten atau pihak yang telah mendapat penyelesaian secara cepat
(6) Pekerjaan yang memerlukan Negara yang dalam rangka pengembalian Keuangan
penanganannya dilakukan dengan
secara
khusus
per Undang-Undangan; berdasarkan peraturan (1), (2), (3) dan (5)' (6) di (7) peraksanaan kegiatan untuk butir dengan Keputusan Kepala
atas, selanjutnya ditetapkan
b)
(SKPD) bersangkutan; Satuan Kerja Perangkat Daerah dokumen penawaran Penetapan Metoda penyampaian 1) Metoda satu samPul
2) Metoda dua samPul 3) Metoda dua tahaP Pelaksanaannyamengacusesuaidenganketentuanperaturanpada KeputusanPresidenRlNomorS0Tahun2003besertaperubahannya tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah.
c)
penawaran' Penetapan metoda evaluasi 1) Kriteria dan tata cara evaluasi
2)
Evaluasi Penawaran
Pelaksanaannyamengacusesuaidenganketentuanperaturanpada KeputusanPresidenRlNomorS0Tahun2003bersertaperubahannya tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah. Pengadaan (3) Penyusunan Jadwal Pelaksanaan
:
-arnherikan alok Penyusunanjadwalpelaksanaanpengadaanharusmemberikanalokast tahapan proses pengadaan' waktu yang cukup untuk semua a) PengadaanBarang/JasaPemborongan/JasaLainnya : 1). Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi (a)Penayanganpengumumanprakualifikasisekurang_kurangnya
#**
:1ili"
J,
j,:lT'^":,l
-::li
jT:' :'":::
pada Kantor Bupati serta papan pengumuman yang ada 1 (satu) kali diawal masa melalui media cetak, radio minimal pengumuman'
(b) (c)
prakualifikasi dimulai sejak tanggal Pengambilan dokumen 1 (satu) hari kerja sebelum pengumuman sampai dengan prakualifikasi' batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang Batas akhir pemasukan dokumen setelah berakhirnya penayangan kurangnya 3 (tiga) hari kerja
(d) (e)
Pengumuman Prakualifikasi' pengumuman dengan batas akhir Tenggang waktu antara hari
haripengambilandokumenprakualifikasisekurang_kurangnya 7 (tujuh) hari kerja' kerja penawaran dilakukan satu hari Pengambilan dokumen lelang sampai dengan satu setelah dikeluarkannYa undangan .-^^ ..)e.ei Sl IMtJT
penawaran' hari kerja sebelum pemasukan dokumen paling cepat Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan hari kerja sejak tanggal pengumuman'
(f) (g)
7
(tujuh)
satu hari kerja Pemasukan dokumen penawaran dimulai pemasukan setelah penjelasan (aanwijzing)' Batas akhir 7 (tujuh) hari kerja dokumen penawaran sekurang-kurangnya
setelah Penjelasan' Kualifikasi : 2). Pelelangan Umum dengan Pasca (a) Penayangan pengumuman lelang sekurang
dilaksanakan selama
kurangnYa
7 (tujuh) hari kerja dalam
hal
resmi Kantor pengumuman dilakukan di papan pengumuman papan pengumuman yang Satuan Kerja masing - masing dan Raya Rianiate Km' 5'5 ada pada Kantor Bupati Samosir JIn' Pangururansertamelaluimediacetak'radiominimall(satu)
(b) (c) (d)
3)
kali diawali masa Pengumuman' satu hari kerja Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari kerja sebelum setelah pengumuman sampai dengan penawaran' batas akhir pemasukan dokumen paling cepat 4 (empat) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan hari kerja sejak tanggal pengumuman' penawaran dimulai 1(satu) hari kerja
Pemasukan dokumen akhir pemasukan setelah penjelasan (aanwijzing)' Batas 2 (dua) hari kerja dokumen penawaran sekurang-kurangnya
setelah Penjelasan' Pelelangan Terbatas : 1. Penayangan pengumuman lelang sekurang
dilaksanakanselamaT(tujuh)harikerja
2. 3.
4)
kurangnYa
dalam
hal
resmi Kantor pengumuman dilakukan di papan pengumuman papan pengumuman yang Satuan Kerja masing - masing dan Jln' Raya Rianiate ada pada ruangan Kantor Bupati Samosir cetak' radio minimal 1 Km. 5.5 Pangururan serta melalui media (satu) kali diawal masa pengumuman' satu hari kerja Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari sebelum batas setelah pengumuman sampai dengan akhir pemasukan dokumen penawaran paling cePat 7 (tujuh) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan hari kerja sejak tanggal pengumuman' 1 (satu) hari kerja Pemasukan dokumen penawaran dimulai akhir Pemasukan setelah penjelasan (aanwijzing)' Batas 7 (tujuh) hari kerja dokumen penawaran sekurang-kurangnya
setelah Penjelasan. Pemilihan Langsung : dengan a. Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan untuk waktu Pemilihan Langsung harus mengalokasikan Pemilihan Langsung di Papan
proses pengumuman
umum di kantor kerja Pengumuman Resmi untuk penerangan
-1 selama 3 (tiga) hari kerja masing-masing sekurang-kurangnya Tahun 2003 berserta dengan mengacu kepada Keppres 80 PerubahannYa;
Pengguna Pengalokasian waktunya diserahkan kepada
b.
Barang/Jasa (Kepala Satuan Kerja)'
5) Penunjukan Langsung
(a)
:
pengadaan dengan Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan prakualifikasi harus Penunjukan Langsung yang melalui
mengalokasikanwaktuuntukproses:undangankepada pesertaterpilihdilampiridokumenprakualifikasidandokumen penilaian pengadaan; pemasukan dokumen prakualifikasi; penawaran; evaluasi kualifikasi dan penjelasan; pemasukan
penawaran, negosiasi
baik teknis maupun
penetapan/Penunjukan
PenYedia
Penandatanganan kontrak'
(b)
Pengalokasian waktunya diserahkan kepada
harga;
barang/jasa; Pengguna
Barang/Jasa (Kepala Satuan Kerja)'
b) Jasa Konsultansi
:
1)SeleksiUmumMelaluimetodaevaluasikualitasdenganmetodadua sampul
(a)
:
kurangnYa Penayangan pengumuman lelang sekurangkerja dalam hal dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari resmi Kantor pengumuman dilakukan di papan pengumuman papan pengumuman yang Satuan Kerja masing - masing dan Jln' Raya Rianiate ada pada ruangan Kantor Bupati Samosir Km.5.5Pangururansertamelaluimediacetak'radiominimall
(satu) kali diawal masa pengumuman'
(b)Pengambilandokumenprakualifikasidimulaisejaktanggal kerja sebelum pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari prakualifikasi' batas akhir pemasukan dokumen
(c)Batasakhirpemasukandokumenprakualifikasisekurang_
(d)
penayangan kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya pengumuman Prakualifikasi' dengan batas akhir Tenggang waktu antara hari pengumuman pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang
hari
kurangnYa 7 (tujuh) hari kerja' (e)
1 (satu) hari Pengambilan dokumen penawaran dilakukan kerjasetelahdikeluarkannyaundanganlelangsampaidengan dokumen penawaran' 1 (satu) hari kerja sebelum pemasukan
(0
Penjelasan(aanwijzing)dilaksanakanpalingcepatT(tujuh)
(g)
hari kerja sejak tanggal pengumuman' pemasukan dokumen penawaran dimulai
1 (satu) hari kerja pemasukan setelah penjelasan (aanwijzing)' Batas akhir dokumenpenawaransekurang-kurangnyaT(tujuh)harikerja
2)
setelah Penjelasan' kualitas dan biaya dengan Seleksi Umum melalui metoda evaluasi
6r ritl
l-r
metoda
dua
-ll
sampul berdasarkan ketentuan alokasi waktu dalam
penyusunanjadwalmengikutiketentuanpadabutirb.l)tersebut diatas.
3)SeleksiUmummelaluimetodaevaluasipaguanggaran,dengan metoda satu sampul berdasarkan ketentuan alokasi waktu dalam penyusunanjadwalmengikutiketentuanpadabutirb.l)tersebut diatas.
4) 5)
seleksi Umum melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua sampulberdasarkanketentuanalokasiwaktudalampenyusunan jadwal mengikuti ketentuan pada butir b. 1) tersebut diatasSeleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dengan metoda
duasampulberdasarkanketentuanalokasiwaktudalam penyusunanjadwalmengikutiketentuanpadabutirb.l)tersebut diatas.
6)
Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda dua sampul berdasarkan ketentuan alokasi waktu dalam
penyusunanjadwalmengikutiketentuanpadabutirb.l)tersebut diatas.
7)
dengan Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi pagu anggaran dalam metoda dua sampul berdasarkan ketentuan alokasi waktu
penyusunanjadwalmengikutiketentuanpadabutirb.l)tersebut diatas.
8)
Seleksi Terbatas dengan melalui metoda biaya terendah dengan dalam metoda dua sampul berdasarkan ketentuan alokasi waktu di penyusunan jadwal mengikuti ketentuan pada butir b. 1) tersebut atas.
9)
Seleksi langsung : (a) Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan seleksi Langsung harus mengalokasikan
waktuuntukproses:pengumumanSeleksiLangsungdipapan pengumuman resmi untuk penerangan umum di Kantor Satuan pada Kerja masing-masing dan papan pengumuman yang ada
ruanganKantorBupatisamosirJln.RayaRianiateKm.5.5 Pangururan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja
;
undangan kepada peserta dilampiri dokumen prakualifikasi, pengambilandokumenprakualifikasi,pemasukandokumen
prakualifikasi
dan
pengambilan dokumen pengadaan'
penetapanhasilprakualifikasi,pemberitahuanhasil prakualifikasidanpenjelasan;pemasukanpenaWaran pembukaan penawaran evaluasi penawaran ; penetapan pemenang; pemberitahuan penetapan pemenang ; masa
(b)
sanggah ; penunjukan pemenang ; penandatanganan kontrak' Pengalokasian waktu dalam proses seleksi langsung
diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa (KePala Satuan Kerja). 10) Penunjukan Langsung
:
(a)
pelaksanaan pengadaan harus Dalam penyusunan jadwal proses; undangan kepada mengalokasikan waktu untuk dokumen
dokumen pengadaan dan konsultan terpilih dilampiri evaluasi dokumen prakualifikasi prakualifikasi; pemasukan dan penawaran; pembukaan dan
serta penjelasan; pemasukan dan penawaran oleh panitia; klarifikasi evaluasi
penetaPan/Penunjukan kontrak' Penandatanganan
(b) c)
penYedia jasa
t"n"n::l:
konsultansl;
proses Penunjukan Langsung Pengalokasian waktu dalam Pengguna Barang/Jasa' diserahkan sepenuhnya kepada
swakelola Penyusunan jadwal pelaksanaan
:
pelaksanaan swakelola harus 1) Dalam penyusunan jadwal proses ; perencanaan, pelaksanaan' mengalokasikan waktu untuk Pengawasan dan PelaPoran'
ii.PengalokasianwaktudalamprosesPemilihanLangsungdiserahkan sepenuhnyakepadaPenggunaBarang/Jasa(KepalaSatuanKerja).
(4)
Sendiri (HPS) Penyusunan Perkiraan Harga
:
dengan cermat' a) Perhitungan HPS harus dilakukan
dengan
menggunakandatadasarsesuaidenganketentuanyangberlakudan mempertimbangkan:AnalisisHargaSatuanPerkiraanPerhitungan BiayaolehKonsultan,HargaPasarSetempat,HargaKontrakuntuk barangsejenis/setempatyangpernahdilaksanakan,HargaSatuanBPS danlnstansilainnya,HargaTarifBarang/Jasayangdikeluarkanoleh Pabrikan,HargaStandardyangdikeluarkanolehlnstansibenivenang. b)DalamHPStelahmemperhitungt.anPPn(PajakPertambahanNilai)dan Barang/Jasa' yang wajar bagi Penyedia Biaya umum serta keuntungan
c)HPStidakbolehmemperhitungkanbiayatakterduga,biayalain-|aindan
d)
Barang/Jasa' pajak penghasilan (PPh) Penyedia Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi '
1)HPSdibuatpadasaatpelaksanaanpengadaanyaitu:biaya personildanbiayalangsungnonpersonilmeliputiantaralain: biayauntuksewakantor,biayaperjalanan,biayapengiriman
dokumen,biayapengurusansuratizin,biayakomunikasi, tunjangan perumahan dan lain-lain'
2)Biayalangsungnonpersoniltidakmelebihi40o/odaritotalbiaya' kecualiuntukpekerjaankonsultansibersifatkhususseperti pengukuran, penyelidikan pemetaan udara, survey rapangan, tanah dan lain-lain' 3)
4)
dalam evaluasi Penawaran' HPS digunakan sebagai acuan
calon konsultan terpilih' klarifikasi, dan negosiasi dengan pengadaan barang/jasa: Penyusunan dokumen barang/jasa pemborongan/jasa
(a)
Dokumen pengadaan lainnYa.
(1)
harus menyiapkan dan Panitia/Pejabat Pengadaan pengadaan barang/jasa menyusun dokumen pemilihan secara jelas dan terinci semua dengan mencantumkan
persyaratan yang diperlukan' baik administratif jasa Produksi maupun teknis, penggunaan barang/
yang Dalam Negeri dan preperensi harga' unsur-unsur yang akan digunakan' dinilai, kriteria, formula evaluasi contoh-contoh dan jenis kontrak yang dipilih termasuk perlu diisi dapat dimengerti dan diikuti
formulir yang
(2)
jasa yang berminat' oleh calon penyedia barang/ menyiapkan Panitia/Pejabat Pengadaan juga harus penyedia dokumen pasca/ prakualifikasi untuk calon lain-lain sesuai ketentuan dan
barang/jasa
(b)
dan
Peraturan Yang berlaku' Dokumen pengadaan jasa Konsultansi'
(1)
menyiapkan dan PanitiaiPejabat pengadaan harus yang terdiri dari menyusun dokumen pengadaan jasa dan dokumen dokumen pemilihan penyedia yang memuat prakualifikasi yang berupa formulir isian personil dan pengalaman data administrasi keuangan' kerja.
(2)
jasa terdiri dari Dokumen pemilihan penyedia
'
. Surat Undangan kePada PenYedia
Jasa
penawaran teknis Konsultansi untuk memasukkan
dan biaYa.
.
yang sudah disetujui Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Pengguna Barang/Jasa'
o o
Rencana Kerja dan syarat-syarat' KonseP Kontrak.
Pasal 29 yang memerlukan penyedia barang/jasa' Proses pengadaan barang/jasa
l.PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemborongan/JasaLainnya' DalamprosespelaksanaannyamemerlukanPenyediaBarang/Jasa dengan 4 (emPat) cata a) Pelelangan Umum
1) 2)
"
:
Pengumuman dan Pendaftaran Peserta' Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi
3)PenyusunanDaftarPesertaLelang'PenyampaianUndangandan PengambilanDokumen,PemilihanPenyediaBarangdanJasa.
4) 5) 6) 7\ 8) 9)
Penjelasan Lelang (aanwijzing) penawaran' Penyampaian dan pembukaan dokumen Evaluasi Penawaran'
PembuktianKualifikasi Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan PenetaPan Pemenang Lelang
10) Pengumuman Pemenang Lelang 11) Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan
Masyarakat
13)
Barang/Jasa Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Pelelangan Gagaldan Pelelangan Ulang
14)
Penandatanganan Kontrak
12)
ProsesPelaksanaanPelelanganUmumtersebutdiatasdilaksanakan yang tercantum dalam sesuai ketentuan dan peraturan yang berraku 2003 tentang Pedoman Keputusan Presiden R'l Nomor 80 Tahun
PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahsebagaimana Tahun 2004 tentang telah diubah dengan Keppres Rl Nomor 61 Nomor 80 Tahun 2003 Perubahan atas Keputusan Presiden Rl tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah' No' 7 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Samosir lain yang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan berkaitan.
b)
Pelelangan Terbatas
1)
:
dengan Proses Pada prinsipnya proses pengadaannnya sama pengumuman dicantumkan Pelelangan Umum kecuali dalam Barang/Jasa yang kriteria peserta dan nama-nama Penyedia akan diundang.
Penyedia Barang/Jasa Apabila setelah diumumkan ternyata ada berminat serta yang tidak tercantum dalam pengumuman dan
2)
memenuhikualifikasi,makawajibuntukdiikutsertakandalam Pelelangan Terbatas.
c)
Pemilihan Langsung : 1) PenetaPan Calon Peserta
2)
(a)Panitia/PejabatPengadaanwajibmelakukanprakualifikasi. (b) Prakualifikasi harusdiumumkan' permintaan penawaran dan evaluasi' Undangan,
pelaksanaan proses pemilihan Langsung tersebut supaya dilaksanakanberdasarkanketentuandanperaturanyangberlakuyang
tercantumdalamKeputusanPresidenR.lNomor:80Tahun2003 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarangiJasaPemerintah Rl Nomor 61 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keppres
tentangPerubahanatasKeputusanPresidenRlNomorS0Tahun 2003tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Peraturan lain yang berkaitan'
d)
sampai dengan nilai diatas Penunjukan Langsung kegiatan pekerjaan juta rupiah) : Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
1)
Penilaian Kualifikasi terhadaP Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan Prakualifikasi yang akan ditunjuk untuk pekerjaan
Penyedia Barang/Jasa komPleks.
2)
harga' Permintaan penawaran dan negosiasi
-,l Penetapan penunjukan tangsung'
3) 4)
PenunjukanPenyediabarang/jasa ditunjuk diumumkan di papan Penyedia barang/jasa yang telah yang dapat pengumuman resmi di satuan Kerja masing-masing
dilihatolehumumdanl(satu)setdisampaikankepadaKepala Samosir paling lambat 7 Bagian Bina Pembangunan Kabupaten (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan'
5)
Pengaduan
6)
Penandatanganan kontrak'
pengaduan apabila dalam Masyarakat dapat menyampaikan dan tidak adil dan proses penunjukan langsung tidak transparan Nepotisme (KKN)' terdapat indikasi Korupsi, Kolusi dan Penandatanganankontrakmengikutiketentuansebagaimana diatur di dalam Proses Pelelangan
2.
Konsultanst' Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa a) Seleksi Umum :
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
PengumumanPrakualifikasi PengambilanDokumenPrakualifikasi PemasukanDokumenPrakualifikasi EvaluasiDokumenPrakualifikasi Penetapan Hasil Prakualifikasi Pengumuman Prakualifikasi Termasuk Daftar Pendek' Undangan Kepada Konsultan Yang
10) 1
1)
12)
Penjelasan (Aanwijzing) Pemasukan Penawaran
EvaluasiAdministrasi Evaluasi Teknis PenetaPan Peringkat Teknis
13) PengumumanPeringkat 14) Sanggahan 15) Pembukaan Penawaran Harga
(sampul
ll)
Peringkat Teknis
Terbaik.
16)
Klarifikasi dan Negosiasi' Barang dan Jasa Konsultansi Proses pelaksanaan Pengadaan
tersebutdiatasdilaksanakansesuaiketentuandanperaturan Presiden R'l yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan
Nomor:S0Tahun2003tentangPedomanPelaksanaan PengadaanBarang/JasaPemerintahsebagaimanatelahdiubah
denganKeppresRlNomor6lTahun2004tentangPerubahan 80 Tahun 2003 tentang atas Keputusan Presiden Rl Nomor
dan pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
berkaitan' Peraturan lain Yang
b)
Seleksiterbatas prinsipnya sama dengan tata cara Tata cara Seleksi Terbatas pada
pengumuman prakualifikasi' isi Seleksi Umum, kecuali pada ditambahkan pengumuman Prakualifikasi harus
:
1)
yang akan diikutsertakan dalam Penyedia Jasa Konsultansi
2)
Proses Seleksi Terbatas' yang memenuhi kualifikasi dapat Penyedia Jasa Konsultansi lain mengikuti proses prakualifikasi'
c) Seleksi Langsung
pada prinsipnya sama dengan tata cara Tata cara seleksi Langsung SeleksiUmum,kecualiprakualifikasicukupdiumumkanmelaluiPapan Umum' Papan Pengumuman Pengumuman resmi untuk Penerangan yang ada di ruangan Kantor Bupati Samosir'
d) Penunjukan Langsung sebagai berikut Proses Penunjukan langsung dilakukan 1) PenYamPaian Undangan
2) 3) 4) 5)
6)
e)
:
PemasukandanEvaluasidokumenprakualifikasi Pemasukan Penawaran Pembukaan dan Evaluasi Penawaran' dan Biaya Klarifikasi dan NegosiasiTeknis Jasa Konsultansi' Penetapan/ Penunjukan penyedia
Perorangan Pengadaan Jasa Konsultansi
dipergunakan untuk melaksanakan Konsultan Perorangan dapat pekerjaanjasakonsultansiapabilatelahmemenuhipersyaratansesuai yang berlaku yang tercantum dalam dengan ketentuan dan peraturan
KeputusanPresidenNomor:S0Tahun2003tentangPedoman PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahsebagaimanatelah diubahdenganKeppresRlNomor6lTahun2004tentangPerubahan
atasKeputusanPresidenRlNomorS0Tahun2003tentangPedoman PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahdanperaturanlain yang berkaitan' PenYusunan Kontrak' Kontrak terdiri dari : a) Surat Perjanjian
b)
c) d)
SYarat-sYarat umum Kontrak SYarat-sYarat khusus Kontrak bagian dari Kontrak Dokumen lainnya yang merupakan
lsidaripadaitemKontraktersebutdilaksanakansesuaidengan berlaku yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Keputusan Presiden R'l Nomor PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahsebagaimanatelah diubahdenganKeppresRlNomor6lTahun2004tentangPerubahan Pedoman Nomor 80 Tahun 2003 tentang atas Keputusan Presiden Rl PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahdanperaturanlain Yang berkaitan'
-.1 4.
Pelaksanaan Kontrak
a)
Umum 1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 2) Penggunaan Program Mutu
3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Mobilisasi Pemeriksaan Bersama PembaYaran Uang Muka PembaYaran Prestasi Kerja Perubahan Kegiatan Pekerjaan Denda dan Ganti Rugi PenYesuaian Harga
1O) 1
b)
1)
Keadaan Kahar (Force Majeufl Kontrak' Penghentian dan Pemutusan
Jasa Pemborongan Umum butir 4.a diatas kecuali dinyatakan Sama dengan ketentuan Pada ini ' lain Pada ketentuan berikut 2) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 3) LaPoran Hasil Pekerjaan 4) Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dan Sub Kontaktor 5) Kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa
1)
6) c)
Serah Terima Pekerjaan'
Jasa Konsultansi 1) Umum
Samadenganketentuanpadabutir4.adiataskecualidinyatakan
2) 3)
ini lain Pada ketentuan berikut PersiaPan Pelaksanaan Kontrak Peralatan Pemeriksaan Personil dan
4)PerubahanPersonildanPeralatanyangdiajukanolehPenyedia Jasa
5)
Jasa atas perintah Pengguna Penggantian Personil Penyedia Jasa
6) 7) d)
PembaYaran Uang Makan
PenYelesaianPekerjaan
Pengadaan Barang 1) Umum butir 4.a diatas kecuali dinyatakan Sama dengan ketentuan Pada ketentuan berikut ini' lain Pada
2) 3)
4) 5)
6)
Surat Pesanan PersiaPan Pelaksanaan Kontrak lnspeksi Pabrikasi Perubahan LingkuP lntelektual Perlindungan Hak atas Kekayaan
7) 8) 9) 10) 1 1) e)
Pengiriman Serah Terima Barang Uji coba Asuransi Pembayaran
Pengadaan Jasa LainnYa
1)
Umum
sama dengan ketentuan pada butir 4.1) diatas kecuali dinyatakan
2) 3)
lain pada ketentuan berikut ini. Pemeriksaan Personil dan Peralatan
Perubahan Personil dan Peralatan yang diajukan oleh Penyedia Jasa
4)
Penggantian Personil dan Peralatan yang diperintahkan oleh Pengguna Jasa.
lsi dari pada item tersebut diatas dilaksanakan sesuai Keputusan
Presiden
R.l
Nomor
80 Tahun 2003 tentang
Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keppres Rl Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Rl Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 1 (satu) set Kontrak yang telah ditandatangani oleh Pengguna dan Penyedia barang/jasa disampaikan kepada Kepala Bagian
Bina Pembangunan Kabupaten samosir selambat-lambatnya
7
(tujuh) hari kerja setelah ditandatangani.
Tata cara perhitungan dan penyesuaian harga a) Persyaratan Penggunaan Rumusan Penyesuaian Harga b) Rumusan Penyesuaian Harga Satuan
c)
Rumusan Penyesuaian Nilai Kontrak.
lsi dari pada item
tersebut
di atas dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Perbuatan/Larangan bagi Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa a) Larangan bagi Pengguna Barang/Jasa 1) Melakukan tindakan mark up pada saat penyusunan rencana pengadaan barang/jasa, mengarahkan rencana pengadaan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, melakukan rekayasa pemaketan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu'
2)
Menerima dan meluluskan calon Peserta Lelang yang tidak memenuhi dokumen-dokumen administratif yang telah ditetapkan dan atau menerima dokumen yang terlambat dari waktu yang ditetaPkan.
3).
Memberikan kesempatan kepada peserta tertentu untuk memperbaharui dokumen penawaran.
4). 5).
Mengabaikan sanggahan yang dilakukan peserta lelang' Memberikan lnformasi atau Penjelasan yang tidak benar kepada peserta Tender Pengadaan.
6). 7).
Memberikan janji-janji yang berisikan harapan-harapan kepada peserta yang mengikuti tender pengadaan barang' Menerima imbalan dalam bentuk dan nama apapun juga dari
pihak-pihak lain berkenaan dengan pengadaan barang/jasa
8). 9).
kecuali biaya biaya resmi yang ditentukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Melakukan tindakan Diskriminatif terhadap para peserta lelang dalam proses Pengadaan. Melaksanakan proses pengadaan menyimpang dari tata cara yang telah ditentukan dalam dokumen lelang atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
1O) Melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa sehingga mengurangi/ menghambav memperkecil atau meniadakan persaingan yang sehat antara calon peserta pengadaan barang/jasa atau merugikan pihak lainnya'
11). Menghalang-halangi
12)
atau
mempersulit masyarakat untuk
mendapatkan informasi tentang pengadaan barang/jasa' Mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok dari proses pengadaan barang/jasa.
13)
Menerima barang tidak sesuai jumlah maupun kwalitas seperti yang telah ditentukan.
14)
b)
Perbuatan-perbuatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku'
Perbuatan/Larangan bagi Penyedia Barang/Jasa'
1).
2).
Berusaha mempengaruhi Panitia/Pejabat Pengadaan yang beru,renang dalam bentuk dan cata apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuanPeraturanPerundang-Undanganyangberlaku; Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan
3).
barang/jasa
sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil daniatau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain' Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan'
4).
Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat
dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
5).
Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak
secara bertanggung jawab'
c)BagiparaPenggunamaupunPenyediaBarang/Jasayangterbukti
ditindak sesuai melakukan perbuatan pada butir 6.a dan b diatas akan yang berlaku' ketentuan dan peraturan Perundang- Undangan
di Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat Fisik Konstruksi pekerjaan Konstruksi lapangan sebelum dilaksanakan. sebelum kegiatan
yaitu : dilaksanakan agar Penyedia barang/jasa memasang' yang a) Papan Pengumuman diletakkan/dipajang pada lokasi kegiatan
mudahdilihatsebanyakl(satu)PapanPengumumandankhususuntuk sungai supaya kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan/lrigasi dan pada ujung dan dibuat 2 (dua) Papan Pengumuman yang terletak pangkal lokasi kegiatan.
b)PapanPengumumantersebutberukuranlebarl20cmdanpanjangl2o cmdantinggitiangpancang250cmdenganmencantumkan,yaitu:
1). 2). 3). 4). 5). 6). 7).
Nama Kegiatan
Jumlah Dana Sumber Dana / TA Volume kegiatan Nama Perusahaan
DimulaiTanggal/Bulan/Tahun Selesai/Bulan/Tahun
c)PapanPengumumankegiatanPengadaanJasaPemborongantersebut jelas untuk dokumentasi kegiatan' harus difoto darijarak dekat supaya Pasal 30 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola'
1
Umum
:
a)Swakelolaadalahpekerjaanyangdirencanakan,dikerjakan,dan
menggunakan tenaga diawasi sendiri oleh Pelaksana swakelola dengan maupun tenaga upah sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli 50 % (lima puluh borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi
b)
Persen) dari tenaga sendiri' menjadi swakelola dilihat dari pelaksanaan pekerjaan dibedakan
:
1)SwakelolaolehPenggunaBarang/Jasaadalahpekerjaanyang pengguna direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh barang/jasadenganmenggunakantenagasendiri,dan/atau
2)
borongan; tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah (universitas Swakelola oleh lnstansi Pemerintah lain non swadana
Negeri,LembagaPenelitian/llmiahPemerintah,Lembaga Pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannyadilakukanolehpenggunabarang/jasa,sedangkan
pelaksanaanpekerjaandilakukanolehlnstansiPemerintahyang bukan Penanggung jawab anggaran;
3)SwakelolaolehPenerimaHibahadalahpekerjaanyang
dilakukan oleh perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya (Kelompok Masyarakat' LSM' Komite
penerima hibah
Sekolah/Pendidikan,LembagaPendidikanSwasta/Lembaga Penelitian/llmiahNonBadanUsahadanLembagalainyang ditentukan oleh ditetapkan oleh Pemerintah) dengan sasaran lnstansi Pemberi Hibah' Pelaksanaan Swakelola. a) Swakelola oleh Pengguna Barang/Jasa'
Dalampelaksanaanswakelolaperlumengikutiketentuansebagai berikut
:
1)Pengadaanbahan,jasalainnya,peralatan/sukucadang,dantenaga ahliyangdiperlukandilakukanolehPanitiayangditetapkanoleh pengadaan Pengguna Barang/Jasa dan menggunakan metoda 80 Tahun 2003 sesuai dengan Keputusan Presiden R'l Nomor
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Keppres Rl Nomor Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
6lTahun2004tentangPerubahanatasKeputusanPresidenRl NomorS0Tahun2003tentangPedomanPelaksanaanPengadaan
Barang/JasaPemerintahsebagaimanatelahdiubahdengan
KeppresRlNomor6lTahun2oo4tentangPerubahanatas KeputusanPresidenRlNomorS0Tahun2003tentangPedoman
PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahyaitu Lelang/SeleksiUmum,Lelang/SeleksiTerbatas,Pemilihan/Seleksi Langsung atau Penunjukan Langsung'
2)PembayaranupahtenagakerjayangdiperlukandilakukanSecara cara upah harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan borong;
i.
Pembayaran
gaji tenaga ahli tertentu yang
diperlukan
perorangan; dilakukan berdasarkan kontrak konsultan
ii.Penggunaantenagakerja,bahandanperalatandicatatsetiap hari dalam laPoran harian;
iii.PengirimanbahandapatdilakukanSecarabertahapsesuai tv.
dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan ; berkala maksimal Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara secara bulanan;
V.
Pencapaiantargetfisikdicatatsetiapharidandievaluasisetiap yang dikeluarkan minggu agar dapat diketahui apakah dana
sesuai dengan target fisik yang dicapai' sedangkan dan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dievaluasi setiaP bulan.
vi. b)
dilakukan oleh Pengawasan pekerjaan fisik dilapangan pelaksana yang ditunjuk oleh pengguna barang/jasa'
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan' non swadana' Swakelola oleh lnstansi pemerintah lain
1)Pengadaanbahan,jasalainnya,peralatan/sukucadang,dantenaga
ahliyangdiperlukandilakukanolehPanitiadariunSurlnstansi
pengguna yang ditetapkan oleh pemerintah pelaksana Swakelola dengan metoda pengadaan sesuai barang/jasa dan menggunakan Nomor 80 Tahun Keputusan Presiden R'l ketentuan yang ditetapkan Barang/Jasa pedoman pelaksanaan Pengadaan tentang zoo3 Umum' Lelang/Seleksi Terbatas' Lelang/Seleksi yaitu Pemerintah, atau Penuniukan Langsung' Pemitihan/seiet<si Langsung dilakukan secara tenaga kerja yang diperlukan upah Pembayaran 2) cara upah hadir pekerja atau dengan daftar berdasarkan harian
lill3"""an
3)
UYHD (uans Yang pengadaan vang menggunakan
HarusDipertanggungjawabkan)dilakukanolehlnstansiPemerintah Pelaksana Swakelola'
4)Pembayarangajitenagaahlitertentuyangdiperlukandilakukan konsultan perorang; berdasarkan kontrak
5)
hari peralatan dicatat setiap dan bahan kerja' Pengguna tenaga
dalam laPoran harian;
6)PengirimanbahandapatdilakukanSecarabertahapsesuaidengan
7)
penyimpanan' kebutuhan dan kapasitas secara berkala maksimal Panjar kerja dipertanggungjawabkan
,, ;"":Tr:l"Til*"
dievartlasl fisik dicatat setiap hari dan
-':li:: sesual apakah dana yang dikeluarkan diketahui dapat minggu agar pencapaian target non sedangkan dicapai' yang dengan target fisik dan diveluasi setiap bulan; fisiX/peranglat lunak dicatat oleh pelaksana fisik dilapangan dilakukan pekerjaan 9) e"ng"*"'"n rencana penerima kuasa' berdasarkan yang ditunjuk oleh instansi Yang telah ditetapkan;
c)SwakelolayangdilaksanakanolehkelompokmasyarakaUlembaga penerima hibah' swadaya masyarakat
1)Pengadaanbarang'jasalainnyaperalatan/sukucadang'dantenaga oleh penerima hibah; ahliyang diperlukan dilakukan 2)Penyalurandanahibahkhususuntukpekerjaankonstruksidilakukan berikut secara bertahaP sebagai
:
(a) 50 % (lima puluh persen) apabila (b)
telah siap; Penerima hibah 50 o/o (lima puluh p"""nl
organisasi pelaksanaan
sisa apabila pekerjaan telah
mencaPai 30 % (tiga Puluh Persen)
3)
4)
yang dikeluarkan pekerjaan dan dana kemajuan Pencapaian barang/ jasa kepada pengguna dilaporkan secara berkala
' ^^^-i' oleh penerlma dilakukan pekerjaan Pengawasan pelaksanaan
hibah'
3.
PetaporanPelaksanaanSwakelola'
a)Laporankemajuanpelaksanaanpekerjaandanpenggunaankeuangan dilaporkanolehpelaksanalapangan/pelaksanaswakelolakepada bulan' pengguna barang/jasa setiap
b)Laporanremaluanrealisasifisikdankeuangandilaporkansetiapbulan h:^-;^+^ vm 5 5 Panoururan-223g2 SUMUT
Kepala Bagian Bina Pembangunan oleh pengguna barang/jasa kepada KabuPaten Samosir'
Bagian KeemPat PANITIA PEMERIKSA BARANG Pasal 31 SKPD di Lingkungan Panitia Pemeriksa Barang pada masing-masing
(1)
PemerintahKabupatenSamosirminimalberjumlah3(tiga)
orang dan
maksimal 5 (lima) orang; dimaksud pada ayat (1) di atas Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana
(2)
berasaldarilnstansisendirimaupuninstansiteknislainnya.
Bagian Kelima PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS Pasal 32 sebagai berikut : Pemeliharaan Barang lnventaris' diatur di Lingkungan sekretariat 1. pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris
Daerahdanpeme|iharaanrumahdinasjabatandilaksanakanolehBagian Perlengkapan,sedangkanbaranginventarisyangdikuasaiolehSKPD yang bersangkutan' menjadi tanggungjawab SKPD
2.BaranginventarisdarisatuanKerjayangbelum/tidakdiserahkankepada DinasPendapatan,KeuanganDanAssetDaerah,pemeliharaannya dilakukanolehBagianUmum/Sekretariat/TataUsahasatuankerjayang bersangkutan.
BAB IV WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 33
(1)WaktupelaksanaankegiatandimulaisejaktanggallJanuari20l0sampai dengan 31 Desember 2010' (2)
Kegiatanyangtidakdapatdiselesaikansampaitanggal3lDesember20l0, perlu diperpanjang harus dibuat DPA setelah dipertimbangkan urgensinya APBD tahun berikutnya' Lanjutan dan dimasukan dalam
(3)
(4)
Setiappengadaanbarang/jasayangbersifatkonstruksikepadaPenyedia Barang/Jasadilarangmemberikankelayakanpadasaatdimulaikegiatan. PadasaatdimulaikegiatanPenggunaBarangiJasadalamhaliniPejabat uang muka sebesar 30 %' Pembuat Komitmen dapat memberikan
...2oa ct lt\Il lT
BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama PROGRAM ORGANISASI TIM PEMBINA Pasal 34
(1)Dalamrangkalebihmeningkatkandayagunapelaksanaanberbagaiprogram
dankegiatanperludibentuksatutimuntukmelakukanpembinaandan
(2)
Pengendalian Program' adalah sebagai berikut Susunan OrganisasiTim Pembina a Penanggungjawab Umum (BuPati) Bupati) b Wakil Penanggungjawab Umum (Wakil c Ketua Tim Pembina (Sekretaris Daerah) d Wakil Ketua Tim Pembina :
1. Asisten I Bidang Pemerintahan 2. Asisten ll Bidang Ekonomi' Pembangunan 3. Asisten lll Bidang Administrasi Umum
4. 5'
:
dan Kessos
KePala BaPPeda dan Asset Daerah Kepala Dinas Pendapatan' Keuangan
e
Sekretaris Tim Pembina - KePala Bagian Pembangunan
f
Anggota-Anggota
1. Sekretaris BaPPeda 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 3. Kepala Bagian Ortala Sekretariat Daerah 4- KePala Bidang Pada BaPPeda 5. Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan'
Keuangan Dan Asset
Daerah 6. (3)
Pembangur lan sekretariat Daerah' Pejabat Struktural pada Bagian
Tugas Tim Pembina
a.
dalam Daerah Pemerintah pelaksanaannya sesual dengan pembinaan/pengendalian agar dalam sasaran '^oi dan hasilnya mencapal
Menjabarkan lvlvr uqvs"'-"
kebijakan
rencana yang telah ditetapkan fungsional Yang ditentukan'
b.
Kepala Satuan Kerja Memberikan pengarahan kepada kepada PPTK mengenai kebijakanpenanggungjawab program dan
selaku
kebijakanPemerintahDaerahyangharusdijabarkanlebihlanjutdalam anggaran/kegiatan'
Kepala Satuan Kerja Memberikan pengarahan kepada kepada PPTK mengenai kebijakanpenanggungjawab program dan selaku
dalam yang harus dijabarkan lebih lanjut kebijakan Pemerintah Daerah anggaran/kegiatan'
d.
bulan Melaksanakan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan'
dan triwulan
terhadap
program kegiatan dan Mengadakan evaluasi seluruh pelaksanaan melakukanpenilaiankinerjakegiatanpadaakhirtahunanggaran. Melaporkanhasilpembinaan,pengendalianmonitoringdanevaluasi
e.
f.
kepada BuPati.
Bagian Kedua MEKANISME PEMBINAAN/PENGENDALIAN Pasal 35 Pengendalian kegiatan mencakuP 1 Pengendalian Umum Dilakukan oleh Tim Pembina Program penelitian RKA' Monitoring Pelaksanaan pengendalian umum diawali dari :
Bulanan,TriwulanansampaidenganEvaluasiakhirtahun' Pengendalian Kegiatan
2
Pengendaliankegiatanmulaidaripersiapan-persiapanpelaksanaan pengadaanbarangdanjasapelaksanaankegiatansampaidenganserah terima kegiatan. Pasal 36 (1)
Pengendalian kegiatan bertujuan
:
aMengamatidanmengawasisecaraterusmenerusbagaimanahasil guna dan daYa guna kegiatan'
bMengamatiagarpelaksanaankegiatansesuaidenganbiayadan (2)
jadwal Yang direncanakan' : Pengendalian kegiatan dilaksanakan dengan cara a Mendapatkan laporan sebagai umpan balik' b Mengadakan peninjauan lapangan dengan tujuan : 2. Untuk mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan'
3.
Untuk menguji kebenaran laporan yang diterima'
cMengikutiperkembanganhasilumpanbalikdanpeninjauanlapangan apabilaadaindikasipenyimpanganharusSegeradiambilpencegahan. Pasal 37 tugas pembina, dibentuk Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang bukan fisik direksi teknis untuk kegiatan fisik konstruksi dan dengan Keputusan Bupati' konstruksi yang susunan dan personilnya ditetapkan BAB VI PELAPORAN DAN SERAH TERIMA KEGIATAN
Bagian Pertama PELAPORAN Pasal 38
(1)
pelaksanaan sampai dengan akhir Seluruh kegiatan dari mulai persiapan,
kegiatan harus dilaporkan kepada Bupati. (2)
Dari pelaporan dapat diketahui tahapan
keberhasilan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan semula. Pasal 39
Mekanisme pelaporan kegiatan
1.
:
Kepala SKPD melaporkan hasil kegiatan setiap bulan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Dinas
Pendapatan, Keuangan
2.
dan Asset Daerah, Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah , lnspektorat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (format terlampir). Bendahara Pengeluaran menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPJ)
kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah selambat
- lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya. Pasal 40
Laporan kegiatan ke tingkat Pusat dan Propinsi mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua SERAH TERIMA KEGIATAN Pasal 41 (1)
Pada akhir pelaksanaan kegiatan (kegiatan fisik) Kepala SKPD harus menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati yang dituangkan dalam berita acara serah terima kegiatan (format terlampir). Tembusan serah terima kegiatan disampaikan kepada
a b c d (2)
:
Bagian Bina Pembangunan. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah
.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. lnspektorat Daerah.
Hasil kegiatan yang akan menjadi aset daerah, diserahterimakan dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk dicatat di Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah untuk penyelesaian inventarisasinya yang tembusannya disampaikan kepada
a b (3)
:
Kepala Unit Kerja yang bersangkutan lnspektur Daerah.
Bupati menyerahkan kembali kepada Kepala SKPD untuk dimanfaatkan dan dipelihara serta dicatat dalam daftar inventaris satuan kerja.
BAB VII KETENTUAN LAIN
- LAIN
Pasal 42
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
BAB VIII PENUTUP
(1)
Pasal 43 Peraturan ini merupakan petunjuk teknis yang harus dipedomani oleh SKPD dalam penyusunan DPA-SKPD serta pelaksanaan APBD Kabupaten Samosir;
(2)
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku surut sejak 1 Januari 2010.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.
Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 17 Maret 2010
BUPATI SAMOSIR, Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON
di Pangururan tanggal 16 lv, areL U l0 ARI
RAH KABUPATEN
SIMBOLON A DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
24to NOMOR
6
SERI
F
NOMOR 5
(satu) kegiatan :Berita Acara Serah Terima Kegiatan untuk 1
hariini... .....tanggal
.....
bulan"""""'tahun 2010' kamiyang bertanda
tangan dibawah ini
:
dalam hal ini bertindak selaku Kepala SKPD Tahun Anggaran 2010. SelanjutnYa disebut PIHAK KESATU
:
nama Pemerintah Kabupaten Bupati samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
Samosir
:
Jl. Raya Rianiate Km 5.5 Pangururan SelanjutnYa disebut PIHAK KEDUA
dengantelahselesainyakegiatansebagaimanatersebutdibawahini: Kegiatan Kegiatan
Pelaksanaan yang dicaPai
Kegiatan
rnt
:
pelaksanaan kegiatan KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil 2010 yang telah selesai dilaksanakan
""""""""
Tahun
pelaksanaan kegiatan tersebut pada butir 1 diatas dari KEDUA menerima penyerahan seluruh hasil KESATU dalam keadaan baik. 6 (enam) untuk diketahui dan dipergunakan Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap mestinya. PIHAK KESATU/KePala SKPD
KEDUtuBuPati Samosir
(.
)
......................)
agar diperinci secara jelas sampai Desa/Kelurahan'
pelaksanaan kegiatan Pelaksana proyek diisi sesuai dengan tekhnis Pihak Ketiga) (Swakelola, kerja sama atau diborongkan kepada
BUPATISAMOSIR' CaP/dto
MANGINDAR SIMBOLON
di Pangururan
1 t9
Vt
araL U0
KABUPATEN
SIMBOLON
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR sERl u{0 NoMOR
6
F
Serita Acara Serah Terima Kegiatan untuk 1 (satu) kegiatan
Pada hari ini
ini......
..tanggal
..... bu|an......... '.tahun 2010, kami yang bertanda tangan
:
dalam hal ini bertindak selaku Bupati Samosir Tahuh Anggaran 2010. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
:
Pemerintah Kabupaten Kepala SKPD, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Samosir
:
Jl. Raya Rianiate Km 5.5 Pangururan SelanjutnYa disebut PIHAK KEDUA
samosir dengan perincian dengan telah selesainya kegiatan - kegiatan APBD Kabupaten : tersebut dalam lampiran Berita Acara ini, maka dengan ini pelaksanaan kegiatan KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil dipelihara ahun Anggaran 2010, untuk dimanfaatkan dan kegiatan tersebut pada butir 1 diatas KEDUA menerima penyerahan seluruh hasil pelaksanaan PIHAK KESATU dalam keadaan baik.
Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap
6
(enam) untuk diketahui dan
sebagaimana mestinYa. PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
)
BUPATISAMOSIR, CaP/dto
MANGINDAR SIMBOLON
di Pangururan
18 lvt areL Wto
DAERAH KABUPATEN
SIMBOLON DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
alo NoMOR 6 SERI F
NOMOR
N)'x
o o
o +
= o
(D
:{w Zm +4 =o0
>i
?,
HE E 6EE 3= z eE 0\s
frz
-'lo
F 5,9 a6s,-OE
aEo
,t *qe iHa
q0e: (Jl(o
(r)oo) x=oq xfi
rEq
Hu'a Y-s
Es-=
f
r
! x xm o c
0)
3 p. 0)
=
TD
o
=. 0)
d:E Haq -_u'o)
n=
=(I)-'
;s5 EVf
(D O:A)a -^' !2cO)
P<E -\r
rg o Poi StA !
nil
9q.s, O^a
c! >b nia z
a6g n(oE =o)o) = 6aB E5S s6x _9(D
c.f,
J+
iD'
z-l
o =. 3
-JJ
z@
2n o n
-E
o)
x
o (o
g
(D
0)
=
=
3-gd
o-
o
=sil 03= (6'g
(! = -{ >m o_ o)
YX
(-Jr
-v
o))
=.
z;
E 6' tr
G
HB o>: B
ftltnB,gE cm an
!)
=
#T -m aa 2= a> urx
FB F
z 3
!
eh z
o
@
x tD c!
0c)-l Dcr
nE
g,
o 6
a)=
tD(, =-o
PF o
!
m
z
z
o
z
a 3 o L
v
3 a
x xm
U)
-{ c
