PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2OO9 TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) PENATAAN KAWASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG Menimbang
:
b.
c.
Mengingat
:
untuk mew'ujudkan tertib kawasan maka perlu dilakukan penataan dari aspek lalu lintas yang akan menjamin kelancaran lalu lintas: bahwa dalam rangka penataan kawasan sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan adanya analisa terhadap dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh pendirian suatu bangunan/gedung dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dadrah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Penataan Kawasan.
a. bahwa
1.
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 9); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480):
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4249);
4.
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 't2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
/-
2
2004
tentang Jalan Undang-Undang Nomor3S Tahun Nomor 132' Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lambaran Negara R€publik Indonesia Nomot 4444): 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembiran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529):
Nomor 34 Tahun 2006 tentiang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86'
9. Peraturan Pemerintah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun' 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintias di Jalani 13.
Peraturan Daerah Provinsi JAwa Timur Nomor
Tahun 2006
tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tahun 2005-2020
13
2
Timur
;
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung;
14. Peraluran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung. Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN Msnotapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG ANALISIS DAMPAK
LALU
TULUNGSGUNG LINTAS (ANDALALIN)
PENATAAN KAWASAN
&.
'
:' 3
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1.
:
Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah'
4.
Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Perhubungan' Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
6. Tim Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Tim Kajian LLAJ adalah Tim yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian terhadap dokumen ANDALALIN.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya
disebut
ANDALALTN adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan yang yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen ANDALALIN.
8.
Dokumen Kerangka Acuan adalah konsep yang mendasari dilakukannya Analisis Kinerja Lalu Lintas.
9.
Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas yang selanjutnya disebut AKLL adalah hasil telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu di jalan.
10. Dokumen Manajernen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan adalah dokumen yang menguraikan bentuk-bentuk pemecahan permasalahan lalu lintas akibat usaha tertentu.
suatu kegiatan
dan/atau
11. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang
mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
12. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan
a
4
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan
11
kelancaran lalu lintas.
Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang
14. Bangkitan
dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan
15.
atau lokasi. to. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
BAB
II
STUDI ANDALALIN
Pasal 2 melakukan.. suatu kegiatan usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lintas jalair Oi sekitarnya wajib . memiliki dokumen ANDALALIN yang telah memperoleh persetujuan Bupati'
(1) Setiap pemrakarsa ' 'dan/atau
yang akan
ti
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasirkan hasil penilaian dari Tim Kajian LLAJ'
melimpahkan kewenangan untuk menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat '-'p"i."trjr"n ANDALALIN
(3) Bupati
kepada Kepala Dinas.
Pasal 3 (1)Dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' 'z-"v"i-trl merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan, Yang terdiri dari : a. Dokumen Kerangka Acuan ; b. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas ; c. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas'
ANDALALIN dilakukan sebelum ' Penyusunan dokumen lzin Mendirikan Bangunan' pemrakarsa mendapatkan
(2)
'
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata .cara penyusunan ANDALALIN diatur dengan Peraturan Bupati'
5
Pasal 4
(1)Dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1\ disampaikan sekaligus oleh pihak pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Pemrakarsa
berhak memperoleh tanda bukti penyerahan
dokumen dari Kepala Dinas. (3) Penetapan persetujuan ANDALALIN diberikan tidak lebih dari
30 hari kerja setelah memperoleh tanda bukti penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 5 (1) Jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki ANDALALIN adalah :
a.
Perumahan;
b.
Apartemen;
c. Toko/Rumah Toko/Kantor/Rumah Kantor; d. Pusat Perbelanjaan/Pasar/Perkantoran: e. Hotel/Motel/Penginapan;
f.
Rumah Sakit/Klinik;
g.
Industri/Pergudangan;
h.
Sekolah/Perguruan Tinggi;
i. j.
Tempat Kursus;
k.
Gedung Pertemuar/Tempat Hiburan/Pusat Olah Raga;
l.
Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir
Restoran/RumahMakan;
;
m. Pelabuhan/Bandara;
n. o. p.
Bengkel Kendaraan Bermotor; Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas; Perpaduan/Kombinasi antara hurufa sampaidengan o.
jenis
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha sebagaimana dimaksud pada ayat Peraturan Bupati.
BAB
kegiatan dan/atau
(1) diatur
dengan
III
KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 6 (1) Penyusun Dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
a
6
(2) Penyusun Dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan dan/atau kualifikasi dibidang teknik perencanaan transportasi serta teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.
BAB IV PENILAIAN ANDALALIN
Pasal 7 (1)
Penilaian ANDALALIN dilakukan oleh Tim Kajian LLAJ
yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Tim Kajian LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya beranggotakan :
a. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika b. Unsur Polri
;
;
c. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
;
d. Unsur Badan Lingkungan Hidup; e. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danCipta Karya
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi
:
a. Kondisi kawasan/lokasi : b. Konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi ; c. Kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya termasuk didalamnya Bangkitan lalu lintas
d.
;
Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transoortasi daerah.
(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat persetujuan. (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai
(2) berupa
tata cara
pemberian persetujuan ANDALALIN diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal
I
Persetujuan terhadap Dokumen ANDALALIN memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa. Pasal 9 (1) Evaluasi terhadap Ookumen ANDALALIN dilakukan secara berkala;
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
//
