PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUIU NOMOR 16 TAHUN 2OO7 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN MAMU'U DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU, Menimbang
: a. bahwa untuk efektifnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan yang bersifat wajib maupun pilihan,
maka perlu dibentuk organisasi Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan
urusan pemerintahan pembangunan
dan
kemasyarakatan; b.
bahwa keberadaan Organisasi Kelurahan Daerah Kabupaten Mamuju yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan ulang;
c.
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Mamuju;
Mengingat
:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun -;:; Pembentukan Daerah-Daerah Tk. :: = Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 t'lc -Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 1822); Undang * Undang Nomor B Tahun 1974 tei:--,; Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Nega= :Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran lleg,aRI. Nomor 3041), sebagaimana telah diubah denga: Undang-undang Nomor 43 Tahun 7999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor. 169 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4, Tambahan Lembatan Negara RI Nomor 53); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO4 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor aa22)i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor t25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548)i Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 2B4B); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri RI (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI
t40,
Tahun 2005 Nomor Negara RI Nomor 4578
Tambahan Lembaran
)i
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45BB); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a74t);
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN
:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KETURAHAN KABUPATEN MAMUJU BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah; c. Bupati adalah Bupati Mamuju; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
e.
f. g. h.
i. j. k.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten; Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan; Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju; Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju; Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju; Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju; Tata Kerja adalah sesegala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Pemerintah Kelurahan; (2) Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANTSASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
I
l
Pasal 4 Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari a. Lurah; b. Sekretaris Kelurahan; c. Seksi Pemerintahan Umum; d. Seksi Pembangunan Masyarakat; e. Seksi Kesejahteraan: f. Seksi Pelayanan Umum; g. Kelompok Jabatan Fungsional
:
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi
Pasal 5
(1) Lurah mempunyai tugas menyetenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasYarakatan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
I I
-9
5,
Lurah
mempunyai fungsi; a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Pelayanan Masyarakat; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Pasal 7 (1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas : a. Membantu Lurah dalam menjalankan tugasnya. b. Memberikan pelayanan administratif secara teknis di Lingkungan Organisasi Pemerintah Kelurahan. (2) Sekretaris Kelurahan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi ; a. Menyusun rencana kerja, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan serta pembinaan
b. c.
kemasyarakatan; Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan.
Menyusun
dan melaksanakan urusan tata usaha,
administrasi
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
Pasal 9 (1) Seksi - seksi mempunyai tugas membantu Lurah dalam melakukan pelayanan teknis penyelenggaraan pemerintahan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
Pasal 1O (1) Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. (2) Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan masyarakat. (3) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial. (4) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum. BAB IV KELOMPOK'ABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11 (1) Kelompok labatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
(2) Kelompok labatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah
BAB V ESELONISASI JABATAN
Pasal 12 (1) Lurah adalah jabatan struktural eselon IVa. (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVb.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada dalam wilayah kerjanya. Pasal 14 (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15 Penjabaran uraian tugas dan fungsi Organisasi Kelurahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 22 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Pasal 17 Pelimpahan lebih lanjut kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
Pasal 18 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Disahkan di Mamuju Pada Tanggal 27 Desember 2007
BUPATI MAMUJU CaP
/
Ttd
H. SUHARDI DUKA Diundangkan di Mamuju Pada Tanggal 27 Desember 2007 DAERAH KABUPATEN MAMUJ'U /"4^
ri+...
;{rlt .;,\ r\g"\
MM RAH KABUPATEN MAMUJU
7 NOMOR 16
LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 16TAHUN 2OO7 :27 DESEMBER 2OO7
TANGGAL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN MAMUJU
LURAH KELOMPOK JABATAN FTJNGSIONAL
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PEMERINTAHAN
PEMBANCUNAN
PELAYANAN
UMUM
I'Y[{SYAILqK{T
UMUM
BUPATI MAMUJU Cap
/
Ttd
H. SUHARDI DUKA
