PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KELAUTAN KABUPATEN KUPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG Menimbang
: a. Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan mengolah berbagai...................yang demikian untuk meningkatkan perekonomian.................dan kesejahteraan masyarakat. b. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat menuju terciptanya masyarakat mandiri ............adanya upaya-upaya konkrit untuk menggali..............sumber daya dan potensi daerah. c. Bahwa untuk maksud tersebut...............pada huruf (a) di atas, maka.........................................................daerah perlu....................pengelolaan yang profesional sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah. d. Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas maka perlu adanya.......................yg menangani bidang .......
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
© HuMa 2003
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10); jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37); 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan Gas Bumi di daerah lepas pantai. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN
DAERAH
KELAUTAN
KABUPATEN KUPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
© HuMa 2003
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Kupang. b. Bupati adalah Bupati Kupang. c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang. e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang. f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang. g. Cabang Perusahaan adalah Cabang Perusahaan Daerah Kabupaten Kupang.
BAB II PENDIRIAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah yang menangani bidang kelautan yang berstatus badan Hukum; (2) Dengan berdirinya Perusahaan Daerah bidang kelauatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka berbagai potensi kelautan yang ada dapat di....... untuk kepentingan Daerah. Pasal 3 Dengan tidak mengurangi ketentuan dari Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan berlaku ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri Ekonomi berdasarkan Pancasila.
© HuMa 2003
BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4 (1) Perusahaan ini ditetapkan dengan nama Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang. (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Pusat ........... Kabupaten Kupang. (3) Perusahaan dapat membuka cabang ......berbagai tempat dalam wilayah Kabupaten Kupang dan di wilayah lain.
BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 5 Tujuan perusahaan ialah : Turut serta melaksanakan pembangunan........khususnya dan pembangunan Nasional secara umum dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat melalui upaya menggali dan mengembangkan berbagai potensi kelautan. Pasal 6 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) tersebut maka yang menjadi lapangan ........Perushaaan Daerah adalah di bidang kelautan yang .............berbagai potensi kelautan, yaitu Perikanan, Minyak Bumi..........dan kekayaan lainnya/harta karun yang kelihatan ...............kelihatan yang terdapat di daerah-daerah kelautan.
BAB V MODAL Pasal 7
© HuMa 2003
(1) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang di pisahkan dan dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan Daerah dan pinjaman-pinjaman dari Pihak ketiga; (2) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank Nusa Tenggara Timur atau Bank Pemerintah lain yang di tunjuk Bupati.
BAB VI PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS Pasal 8 (1) Perusahaan di pimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur; (2) Anggota Direkso adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; (3) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati; (4) Kepala Cabang Perusahaan adalah unsur pimpinan Perusahaan yang pengangkatannya dilakukan oleh Bupati atas usulan dari Direksi dengan Rekomendasi badan Pengawas. Pasal 9 (1) Anggota Direksi/Kepala Cabang berhenti karena : a. Meninggal dunia. b. Diberhentikan. c. Permintaan sendiri d. Berakhirnya masa jabatan e. Tindakannya merugikan perusahaan f. Tindakannya atau sikapnya bertentangan dengan kepentingan daerah maupun negara. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf (b), (c) dan (f) jika terbukti merupakan suatu pelanggaran hukum pidana maka diberhentikan tidak dengan hormat.
© HuMa 2003
(3) Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk atau lebih anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi. (4) Terhadap pemberhentian dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (f) anggota Direksi diberikan kesempatan untuk membela diri dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari Bupati. (5) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri tersebut pada ayat (3) di atas dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak. (6) Selama persoalan pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (4) belum ada keputusannya maka Bupati dapat diberhentikan untuk sementara, anggota direksi yang bersangkutan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada Keputusan maka pemberhentian itu manjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya kembali kecuali bila untuk Keputusan tersebut diperlukan Keputusan pengadilan dan hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. (7) Apabila Badan Pengawas menerima pembelaan diri dari anggota Direksi yang bersangkutan maka kehendak pemberhentian tersebut harus dibatalkan. Pasal 10 (1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke 3 (tiga) baik menurut garis lurus maupun garis samping termasuk menantu atau ......kecuali jika untuk kepentingan perusahan diijinkan oleh Bupati, jika sesudah pengangkatan mereka masuk perikatan yang terlarang seperti tersebut di ats maka untuk melanjutkan jabatan ....diperlukan ijin dari Bupati. (2) Anggota Direksi boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan / perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba. (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap..................... Pasal 11 (1) Direksi berhak mewakili Perusahaan di luar dan di dalam pengadilan.
© HuMa 2003
(2) Direksi dapat mewakilkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan yang lain.
Pasal 12 (1) Direksi melaksanakan pengurusan danpembinaan perusahaan menruut kabijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah. (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan dengan persetujuan Badan Pengawas. Pasal 13 (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk dapat melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini : a. Meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang. b. Mengikat perusahaan sebagai peminjam. c. Memperoleh, mengasingkan atau membebankan benda-benda tetap (benda tidak bergerak) milik perusahaan. (2) Bilamana Direktur Utama berhalangan maka tugasnya dilakukan oleh salah satu anggota direksi yang tertua dalam jabatannya.
BAB VII BADAN PENGAWAS Pasal 14 (1) Badan Pengawas dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah dan dinas teknis terkait. (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah. (3) Badan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap direksi. (4) Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
© HuMa 2003
(5) Kepada Ketua dan Para anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur dengan Keputusan Bupati dan dibebankan kepada anggaran perusahaan.
BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 15 (1) Semua pegawai perusahaan termsuk anggota Direksi dalam kedudukannya, diberikan atau tidak diberikan tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum telah menimbulkan kerugiankerugian bagi perusahaan diwajibkan menggantikan kerugian tersebut. (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi berlaku sepenuhya terhadap pegawai perusahaan. (3) Pegawai
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
tidak
perlu
mengirimkan
pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan dimaksud apabila tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetetapkan bagi bendaharawan. (4) Semua surat bukti dan lainnya sebagaimana sifatnya yang termasuk bilangan tata hukum dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagimana dimaksud pada ayat (...) dalam hal dianggap perlu untuk suatu pemeriksaan. (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan ....dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk ...antara dapat dipindahkan ke akuntan negara. (6) ..... Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dan ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai termasuk pada ayat (1) yang disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan.
© HuMa 2003
BAB IX TAHUN BUKU DAN MASA JABATAN Pasal 16 (1) Tahun Buku Perusahaan adalah tahun Takwin. (2) Aggota Direksi dan Kepala Cabang Perusahaan diangkat dalam .... jabatan 4 tahun dan setelah masa jabatan berakhir ....diangkat kembali.
BAB X ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 17 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Bupati melalui Badan Pengawas. (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal .......anggaran perusahaan oleh Bupati belum ada Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai termasuk pada ayat 2 (dua) maka anggaran Perusahaan tersebut dianggap telah disahkan. (3) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatannya atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran Perusahaan tahun lalu. (4) Anggaran Tahunan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan kepada Badan Pengawas. (5) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi pada tahun buku yang bersangkutan. (6) Pengesahaan rencana anggaran Perusahaan dan perubahan anggaran Perusahaan di tetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
BAB XI LAPORAN BERKALA DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN © HuMa 2003
Pasal 18 Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahan oleh Direksi disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas tiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu. BAB XII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 19 (1) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan Neraca laba rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku. (2) Cara penilaian cost dalam perhitungan tahunan harus disebutkan. (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati. (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan sebagimana dimaksud pada ayat (1), oleh Bupati tidak mengajukan keberatan tertulis maka perhitungan itu diangap telah disahkan.
BAB XIII PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI Pasal 20 (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan. (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk dana pembangunan daerah 20 % (dua puluh persen) b. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 45 % (empat puluh lima persen) c. 1. Untuk cadangan umum 15 % (lima belas persen) 2. Untuk pendidikan 10 % (sepuluh pesen) 3. Untuk jasa produksi 10 % (sepuluh pesen) (3) Dana Pensiun bagi pegawai perusahaan diatur melalui penyisihan sebagai upah yang diperlukan setiap bulan.
© HuMa 2003
(4) Penggunaan untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
BAB XIV KEPEGAWAIAN Pasal 21 (1) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Pensiun dari Direksi dan Pegawai Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai yang berlaku. (2) Tunjangan-tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan badan pengawas yang dapat berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati. (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan menurut Peraturan kepegawaian dengan persetujuan badan pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).
BAB XV PENGAWASAN Pasal 22 (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan/badan lainnya menurut Peraturan perundangan yang berlaku yang berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan rumah tangga perusahaan, Bupati dapat menunjuk Badan Pengawas Kabupaten Kupang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya. (2) Hasil pengawasan dan pembinaan serta pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan perusahaan.
© HuMa 2003
BAB XVI PEMBUBARAN Pasal 23 (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Semua Kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah. (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatir disampaikan kepada Bupati dan DPRD yang memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan. (4) Dalam hal ini likwidasi Perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh Pihak ketiga apabila kerugian di sebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan sebenarnya.
BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaan.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
© HuMa 2003
Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 19 Maret 2001 BUPATI KUPANG,
DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 135 Tahun 2001 Seri D Nomor 131 Tanggal 29 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG
BARNABAS B. nDJURUMANA, SH Pembina Utama Muda NIP. 620016018
© HuMa 2003
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KELAUTAN I. PENJELASAN UMUM Tahun 2001 merupakan tahun awal dikumandangkan dan dimulainya Otonomi Daerah, sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Bahwa Otonomi Daerah identik dengan pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah termasuk kewenangan mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mencapai maksud tersebut maka segala sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah perlu dieksploitasi secara baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Bahwa oleh karena wilayah Kabupaten Kupang yang kaya dengan potensi kelautannya yang hingga saat ini belum dieksploitasi secara maksimal maka kedepan sektor ini perlu mendapat penanganan secara profesional yang berorientasi pada basis bisnis atau provid. Oleh karena orientasi pengelolaan sumber daya kelautan berbasis pada bisnis atau provid maka dirasa perlu adanya pendirian sebuah Perusahaan Daerah dibidang kelautan sehingga diharapkan Perusahaan Dearah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Pembangunan Daerah secara umum maupun pendapatan daerah pada khususnya. Sehingga dengan pertimbangan-pertibangan tersebut di atas maka pendirian perusahaan tersebut perlu ditetapkan dengan Perda. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 25
:
Cukup Jelas.
--oo00oo--
© HuMa 2003
