PERATURAN DAEMH KABUPT\TEN KATiNGAN NOMOR 20 TAHUN 2OO4 TENTANG LABUH
RHTRIBUSI ]ASA DERMAGA BONGKAR MUAT, TAMBAT DANTERMINALPENUMPANGDIKABUpATENKATINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E$A
BUPATI KATINGAN Menimbang
:
a,
bahrva- dilihat
dari kondisi geografis Kabrrpaten Katingan yang
wilaya[rnyadilaluisungaipenggUnaannyamasihsangatdominan
sebagai prasarana transpo*asi dalam rangka pengembangan ekonomi Qaeralr;
b. bahwa dalam rangka menggali, nrenghimpun dan meningkatkan Bongkar pendapatan Asli DJerah ( P.(p ) dipandang perlu mengatur clan Muat, Tanrbat Labuh dan Jasa Termirral di Dermaga Terapung derrrraga iainnya di Kabupaten Katingat't;
r,raksud tersebut diatas perlu di tetapl
c. bahwa untuk melaksanakan Mengingat
:
Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang - undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 (
1. Undang
Undang
tentang Pembentul.an Daerah l tngkat Ii di Kalimantan Lenrbaran '[ahun 1953 Nontor 1 9, Tambahan Lembaran Negara Negara Nonnor : 1820 );
2,Urrrlang-UndangNomor:2iTahunlgg2,tentangPelayaran ( Lenrf,aran Negaia Tahun 1992 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Nontor : 3a93 );
-367-
') ).
Urrdang Llndang Nornor :
22
Tahun 1999, tentang
Pemerintahaan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Norrror i 60, Tanrbahan Lentbaran Negara Nomor : 3839 ); 4.
5.
6.
Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Talrun 1999 Nr,rylep : 72, Tambahan Leml:aran l'Jegara Nomor : 3B4B ); Undang
-
Undarrg - Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahart atas Undang - Unclang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeralr dan tLetril-rusi Dterah ( Ler"iihar;in i{egara Repu[:lili Irrdonesia T'ahttrr 2000 llonror : 246, Tambah:rrt [-embaran Negara Republik Indortesia Nomor : 4048 );
Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Pernberrtul
Lamandau,
Kabupaten
Gunung
Mas,
Pisau, Kal:upatert Murung Raya dan Kabupaten Pulang -[mur di Provinsi l',.alimantan Tengah ( Lenr[:aran Kabupaten Barito Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nonror Lembaran Negara Nomor : 4180 );
: 18, Tarrtbahan
7.
Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan ( Lenrbaran Ncgara Tahun 1999 Nomor : 787, Tambahan Lenrbaran lrJegara Nomor :3*A7 );
o.
Peraturan Pemerintah Nornor : 25 Tahun 2000 tentang Ke*renangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lentbaran Negara Nomor : 3952 );
9.
i0.
-l-ahurr
2-001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Norrror : 56 tentang Retribusi Daerah ( Lenrbaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2OC1 Nonror : 719, Tambahan Lembaran llegara ReprrLrlik Indonesia Nomor : 4139 )
Peraturan Daerah Nonror : 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaterr Katirrgan Sebagai Daerah Otononr ( Lenrbaran Daerah Kabupaterr Katingan Tahun 2003 Nomor : 03 );
ll.Peraturan Daeralt
)(rJl
12- l-atrurr 2003 tentang Peml:entukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas ( Lenibaran Per.hubungan dan Telekomurrikasi Kabupaten Katingan D Daerah Kabupaten Katingan l-ahun 2003 Nonror : 12 Seri );
11. Peraturan Daerah
Kabupate-rr Katingan
Nonror:
DHNGAN F[R.$T"iU]LIAN DEWAI'I PERV/AKILAN RAKYAT DAERAI] KABUPATEIJ MTINGAN
MEMUIl]SKAN Merretapkan
P[:RATLJRAI''] T)AERAH KABUPAIEI'] KAIII'IGAN TENTANG RE']-IIIBUSI
JASADERMAGA,BONGKARMUAT,TAMBATI-ABUHDANTERMINAL PENUMPANG DI KABUPATEN KANNGAN. Y
-^n t}l\t,
r
KE-IENTJAN UI'1UM Pasal 1
Dalanr Peraturan Daerah
a.
ir-ri
yang dimaksuci denqan
:
masyarakat hukum yang Daerah otonorn selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan mengurus kepentingi:n nlempr.rnyai batas Daerah tertentu ben,venang mengatur dan setempat menurut prakarsa masyaral
il;;fi;.i;l
b. c. d. e. . g. h. f
Kabupaten Katinqan; penrerintatrarr Daerah adalah Penyelenggtara Penrerintah Daerah otonom oleh Pemerintah Daeralr dan DPRD, menurut asas diserrtralisasi;
Dewan Pennrakilan Rakyat Daerah adalalr
Delnrart
Penvakilan
F?.ak.Yat Daeral'r
Ka[:upaterr Katingan; Bupati adalah BuPati [(atingan; Kabupaten Katingan; Kepala Dinas adaiah Kepala Dinas Perhu,rungan can Te lekomunikasi jasa atau pemberian Retribusi Daerah adalalr purngutan Daerah sebagai pernbayaran atas Daerair untul< izin tertentu yarrg klrusus clisecliakan cian atau cliber-ikan olel"r Pemeritttah kepentingan pribadi atatr [radan;
h. Dermaga ...... -i
i'rit
i.
j. k. l.
Dermaga adalah tempat yang terdiri ,lari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan Perekonomian yang dapat digunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik turun penumPang dan atau bongkar nruat ba-rang yang dilengkapi dengan fasilitas kegiatan penunjang dermaga serta sebagai tempat perpinclahan intra dan antar moda transportasi; tenaga Kapal adalah kendaraan air yang bentuk dan jenis apapun yang digerakan oleh dinamis, dukung mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya yang kendaraan dibawah- permukaan air serta alat apung dengan bangunan terapung tidak berpindah * .?., perairan Daratan adalah kapal l<erena peruntukannya dan spesifikasinya
-
Kapal
/
/
Pindah;
beroperasi dalam wilayah perairan Caratan; dalam Kapat Laut adalah kapal yang kerena peruntukan dan spesifikasinya beroperasi wilayah diPerairan laut; ,! r! ^ perairan Daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sungai, .
m. n. o. p. q.
r. s.
danau, wadu( terusan dan rawa; Pemilik adalah orang yang memiliki dan atau menguasai barang; penumpang adalah orang yang akan ikut dalam pelayaran dengan tujuan tertentu dan telah melakukan perlanjiJn dengan penyedia jasa angkutan; wilayah- pelabuhan Can tidak ikut dalam pengantar adalah orang yan;
pelayaran;
,lrarrt^i
,
belatuhan adalah tempat yang tercliri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan yang batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi penumpang dan dipergunakan sebagai tempat t
tranPortasi;
.
, daratan r-.-!- pada perairan dan wilayah adalah Pelabuhair Kerja Lingkungan Daerah pelabuhan urrrn-y.ng dipergunakarr secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan; daerah Daerah Lingkungan Klpentingan pelabuhan aciatah wilayalr perairan disekeliling rnenjanrin lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk kescla mata n PelaYa ran;
Bab
-)
/ll
Ii
BAB II SASARAN DAN TUJUAN Pasal 2
dermaga beserta fasilitasnya agar Meningkatkan, nrenranfaatkan dan mengenrbangkan bongkir nruet barang / lrewan dan naik / turun penggLrnaun .jurn',.g, lr;ik untuk kegiatai rainnya dapat nrenunjang kelancai-arr, penumpang serta ta"nrbat laburr krprtit.upun kegiatan baranq clan penumpang pada trrjuannya dapat keanranan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, Daerah ( PAD )' nreningkatkan sunrber - sumber Pendapatan Asli BAB III RUAN(: LINGKUP Pasal 3
I
I
(
1)
(2)
pelayanan peraturan Daerah irri [:erlaku untr"rk semua jenis kapal dan segala kegiatan Katingan' jasa clernraga berikut fasilitas penunjangnya di wilayah Kabupaterr yang dimaksud dala,m Peraturan Daerah ini Klrusus untirt< kapal - kapal l'aut, retribusi di daerah perairan Desa berlaku apabila kapal - kapal tersebut melakukan kegiatannya Kanrpr,lng Tengah sanrpai kehulu Sungai Katingan'
.
(r) (?) (-3)
(4)
BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RTRiBUSi Pasal 4
penumpan! dan pengantar dipungut Dengan narna Retribusi tarif Tanda l4asuk bagi retri6usi sebagar peixbayarair atas jasa fasilitas dt dernlsga' kapal dipungut retribusi sebagai Dengan nama Retribusi Tarif Tarnbat atau sandar p*nrLryrran atas pemberian jasa fasilitas di dernlaga' cipungut sebagaijasa derntaga' Dengan nama Retribusi u*nr.i* barang dan lrewan perairan pedalaman ciipungut Dengan nama il,etribUsi lemLra kapal laut yarlg nrasuk muat L,arang diperairan retribusi sebagai pembayaran tanrbat rabuh cran bongkar
daratan'
Pasar 5
rangka penyediakan fasilitas oLljek retr.ibusi sepei-ti ciimaksud parJa pasal 4 diatas rlaianr Derrnaga.
Pasal 6
.l7
t
I
l
I
Pasal 6
4
diatas adalah orang atau badan yang nrendapat izin melakukan kegiatan sebagai pemakai jasa fasilitas dernraga untuk keperluan
Subjek retribusi seperti dimaksud pada pasal angkutan penumpang, barang dart heuvan.
BAB V HAK DAN KE'WA]IBAN Pasai 7
Setiap kapal yang l:ertambat at"au bersandar clan s*qaia kegialan [:ongkar muat [:arang, hewan dan penumpang di dermaga diwajibkan nrembayar Retribusi. Pasal
Pungutan Retribusi dilaksanakan
B
oleh Dinas
Perhubungan dan
Telekomunikasi
Kabupaten Katingan dan disetorkan ke Kas Daerah. BAB VJ
lARIF RITRIBUSi Pasal 9
Besarnya Tarif Pungutan Retribusi adalah a. l-arif tanda masuk :
1. 2.
Penumpang Rp. 500,- / oranq Pengantar Rp. 500,- i 0;'ang
h. Blaya Tambat Dermaga
/ sekali masuk; /
sekali masuk;
,/ Labuh
Rp. 1.500,-
10 GT
Sekali Tambat
11 s.d 30 6l-
Rp.4.0C0,Sekalr
31 s.d 50
Gf
i0l. s.d 200
GT
Tanrbat/ I x 24 Jam
Rp. 8.000,Sekali
51 s.d 100 GT
Tambat/
Rp. 10.000,Rp. 13.000,-
-[arlbat
I
t_
l__
201 s.d 500 GT )?1
1 x 24 Jant
SekalrTambat/ix24Jam Sekalr
I
/ I x 24 larn
/ 1 x 24 Jant
201 s.d 500 6T
Rp. 18.000,SekaliTarnbat
501 s.d lC00 GT
Rp. 20.000,-
/I
Sekali Tambat
1001 GT Keatas
Labuh
Rp. 25.000,-
/
1 x 24 .lam
Sekali Tambat
/t
1. s.d 10 GT
Rp. 350,SekaliTambat
/ 1x24lam
t]
Rp, 1.000,'fambat
s.d 30
6l
x 24 lant
Sekali
/ I
31 s.d 50 GT
Rp. 2.000,SekaliTambat
/
51 s,d 100 GT
Rp, 2.500,-
SekaliTambat
t01 s.d 200
GT
fip. 3.000,Sekali Tambat
201 s.d 500 6T
Rp.4.000,SekaliTambat
501 s.d 1000
61"
1001 GT Keatas
x 24 Jarn
1 ;r 24 lam
I lx24Jam / I
x 24 larn
/I
x 24 Jant
R.p.4,500,Sekali Tambat
I lx24Jam
Rp. 5.000,Sei*ali Tambat
c.
x 24 Jant
/ 1x24lam
__l
l'arif Bongkar Muat. tr. Kerrdaraan Darat 1.1
. t,Z
1.3
:
Rp. 500,-/bual',
SeP,eda/beca SePeda Motor Kenclaraan roda 4 (empat) keatas : 1.3.1 Jenis leep/Pick Up, Sedan dan sejenisnya
Rp. 2.500,-
1.3.?TrukRorja4(errrpat)sanrpaidengarrrodas(errarn) 1.3.3 Mobil Mewah 1.3.4 Alat-alat berat lairinYa 1.3.5 Alat-alat suku cadang kendaraan fi, SgrgnH
*
/ buah
Rp. 10.000,-ibuah Rp. 50.00fi,-/i:u;rh Rp. 150.0Ct0,-/buah Rp. 250.000,-/buah Rp. 1.500,-/ Koli
h&FsfrH *rtttirlttt*E$'rrtt{Itr
2, Barang - barang elektronik 2.L 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
3.
I
I
I
I I
:
Televisi berwarna segala ukuran Radio Tape Recorder dan sejenisnya Video/CD/PS Lemari Es segala ukuran AC Kipas Angin
Balran
- bahan Bangunan
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1.000,-/buah 500,- /buah 500,-/bualr 1.000,-/buah 1.000,- /buah 500,-/buah
:
Rp. 50 ,- lZak Rp. 50,- /lembar Rp, 3.000,- /peti Rp. 50,- /Lembar Rp. 50,- / peti
3.1 Semen berbagaijenis 3.2 Triplex 3.3 Kaca segala ukuran 3.4 Seng 3.5 Paku bangunan 3.6 PakuU/rel 3.7 tupal 3.8 Besi Beton, Pipa dan sejenisnya 3.9 Batu pecah / Batu belah 3.11 Koral / Kerikil
Rp.
500,- / peti . Rp. 1.000,- /drum 50,- /batang Rp. 1.000,- /M3 Rp. 1.000,-/m3 250,- lm3
Rp.
3.12 Pasir 3.13 Kawat ayam segala ukuran 3.14 Kawat kabel telepon 3.15 Kapur gamping 3.16 Kabel listrik 3.17 Bak mandi dari porselin besar 3.18 Kloset jongkok / duduk 3.19 Keramik segala ukuran 3.20 Kawat Las 3.21 Besi siku segala ukuran 3.72 Pipa leding besi semua ukurari 3.23 Cat tembok 3.24 Cat minyak 3.25 Besi plat semua ukuran 3.26 Kayu gergajian rupa - rupa ukuran 3.27 Batako / bata 3.28 Tong air
Rp. Rp.
250,-lroll
Rp. 5.000,-/r'oll
Rp. 50,-ibiek Rp. 500,- /roll
F.p. 1.000,-/buah
Rp.
1.000,-/buah 500,- /dos 100,-/ pucrrk 50,-/ pucuk 10C,- / batang 500,-/ dos 50,- / Kg
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.
500,-lkeping 1.000,- /M3 1.000,-/ M3 s00,-/ biji
4. Sernbilan bahan pokok
- 3'l,i -
4. Sernbitan Bahan Pokok:
Rp. 300,-/ l<wintal Rp. 300,-l kwintal Rp. 300,- / kwintat Rp. 200,-/kardus
4.t
Beras 4.2 Gula 4.3 MinYak Goreng 4.4 Sabun 4.5 Garam curai / bata 4.6 TePung 4.7 Ikan asin, ikan basah
Rp. S0,-/Paldsak Rp. 100,-/bantal Rp. 25,-lkg Rp. 200,-/Peti
4.8 Telor 4.9 Udang
Rp.
5, Alat Perabot Rumah Tangga
1.000,-ikwintat
:
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.1
Ranjang besi 5.2. Kursi tamu 5.3 Mesin jahit 5.4 Kasur besar 5.5 Lemari besar 5.6 Barang Pecah belah Barang - barang nilon/ tali 5.8 Tekstil
5J
500,-/set 500,-/set 500,-/buah 200,-/buah 500,-/buah 100, -/lusin 500,- / roll 500,-/ Koli
6. Bahan Bakar MittYak : Rp. L.000,-/drum Rp. 1.000,-/drum Rp. 2.000,-/drum Rp. 2.000,-/drum Rp. 2.0C0,-/drum Rp. 2.000,-/drum
6.1
Bensin 6.2. Solar
6.3 Aftur 6.4 Afgas 6.5 Olie 6.6 Gemuk 6.7 MinYak Tanah
Rp.
7. Barang
-
Barang Hasil Btrmi
i75
-
i
500,-idrunr
Perkebunan
""""
7,
- barang Hasil Bumii Perkebunan
Barang
I
Rp. 100,-/kwintal Rp. 100,-/kwintal Rp. L00,- I 100 butir Rp. 100,-/kwintat Rp. 500,- itcwintal
7.t
Sayur Mayur 7.2 Buah - buahan 7.3 Kelapa 7.4 Ubi kaYu / Ubi jalar 7.5 Bawang dan sejenisnYa 7.6 Kopi biji 7.7 Karet 7.8 Kelapa Sawit ( bijian) 7.9 Kelapa Sawit ( CPO ) 7.10 Pisang sPesifik
I I
I
I I
8,
Bahan
- bahan Insdustri
Rp.
500,-/[<wintal Rp. 1.000,-/tcwintal Rp. 1.000,-/t<wintal Rp. 1.000,-/drum
Rp. 1.000,-/kwintal :
Rp. Rp. Rp. Rp.
8.1 Methanol 8.2 Formalin 8.3 Lem 8.4 Jenis - jenis obat kaYu
10.000,-/tot't 10.000,-/ton 10.000,-/ton 10.000,-/drum
9. Ternak:
9.i
9.2 9.3 9.4
Rp. Rp. Rp.
Kambing Sapi/Kerbau babi tJnggas
10. Lain .- lain
11.3 11.4
Rp.
:
11. Mesin Speed Boat
tl.t f.i.z
1.000,-/ekor 2.00C,-/ekor 1.000,-/ekor 10C,-/ ekor
:
P.p.
2.0C0,-/buah 2.500,-/buah Rp. 10.000,-/buah Rp. 20.000,-/buah
0
s,/d 25 Pk 25 s/d 50 Pk 50 s/d i00 Pk 115 Pk keatas
Rp.
L7.2
1/(l
Body Speed Boat ............r....D...i
-
,t'#
L2, BodYSPeed Boat:
tz.L0s/d4oPkRp'10.000,./buah 12.2 40 Pk ke atas
RP' 15'000,- /buah
13. Ban: 13.1 Ban Mobil L3.2 Ban sepeda motor
r,;'
'13.3
Ban sepeda
/
RP. 700,-/buah Rp. 300,-/buah
Rp. 200,- ibuah
beca
L4, Minuman :
L4.t t4.2
.
15.
Rp. 200,-/dos Rp. 2.000,-/dos
jenis berizin
Minuman segala Miras
RP. 500,-/zak
Pupuk
16, Hasit Hutan Ikutan
:
- Damar, Jelutung rotan, dan
sejenisnya
I I
I
I I
t
tengkawang
!
RP.
1.000,-/ton I
L7,
RP. 500,-/bal
Rokok
I
I I
BAB VIi MASA RETRIBUSI DAN SAAT REI?iBUS] Pasal
10
TERUTANG
Masa retribusi untuk jasa dermaga, bongkar muat, tambat labuh dan terminal adalah jangka waktu 1 x 24 jarn kecuali ciitetapkan lain oleh Kepala Dinas.
I
I
penumpang
Pasal 11
Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ).
,
Bab
VIII
I
BAB VIII SUMT PENDAFTARAN
Pasal 12
1) (Z) (
(3
)
Wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah ( sPdoPRD ). pendaftaran Objek pajak Retribusi Daerah ( SPdOPRD ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. Format, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah ( SPdOPRD ) sebagaimana dimakud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
iurat
BAB TX PENE'TAPAN RETRIBUSI Pasal 13
(
1)
(Z) (3
)
Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah ( SPdOPRD ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat ( 1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Retribusi Daerah ( SKRD ). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data atau data yang semula belum lengkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang,, maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi ,Daerah Kurang Bayar Tambah ( SKRDKBT ). Format dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) atau dckumen lain yang dipersanrakan sebagaimana oimaksud pada ayat ( 1 ) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah ( SKRDKBT ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapl
) iZi
(
1
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapatt R.etribusi Daerah ( SKRD ), dan surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambatr ( SKRDKBT).
Bab XI
1-7Q
to-
BAB }3 TATA CARA PEMBAYAMN Pasal 15
( 1) Pembayaran retr"ibusi yang terutang harus dilunasi sekaligus' lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak iz i Retribusi yang terutang iilunasi selambat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daeralr ( SKRD ), Surat Keterangan Retribusi ( STRD ). Daerah Kurang Bayar Tambah ( SKRDKBT ) darr Surat Tanda Retribusi Daerah ( 3 ) Tata cara pJrb"y.rrn, penyetoran, tempat pemtrayaran retribusi diatur dengan keputtusan KePala Daerah.
BAB }3I TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16
Retribusi Daerah ( SKRD ), Surat ( 1 ') Retribusi terutang berdasarkan Surat Ketetapan 'l ambah ( SKRDKBT. : ) , Surat Tanda Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar jumlah Retribusi Daerah ( STRD ) dan surad keputusan keberatan yang menyebabkan retribusi yang haius dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dap-at ditagih melalui D;nas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten
. (z)
Katingan.
penaiihan retribusi melalui Dinas Perhubungan dan Telekomuniksi Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. tsAB
NIi
KEBEM.TAN Pasal 17
(
1)
(Z) (3)
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Keterangan Retribusi Daerah ( SKRD ), Surat Keterangan Daerah Kuiang Bayar Tambah ( SKRDKBT ) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah t-ebih Bayar ( SKRDLB ). Keberatan diajukan secara tertuiis dalam [:ahasa Indonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas keteiapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut.
-
Keberatan
id
I'
ilq
-
( 4 ) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan seiak tanggal ";* diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah ( SKRD ), Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah ( SKRDKBT ) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Lunas Bayar ( SKRDLB ) kecuali apabila wajib retribusi tedentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan. ( 5 ) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat ( 2 ) dan ( 3 ) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. ( 6 ) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal lB I
( 1 ) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga
I
I
(2)
)
I
(3
)
) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menumbah besarnya retribusi yang terutang. Apabila jangka waKu sebagairnana dimaksud pada Pasal 18 ayat ( 1 ) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEM BAYAMN Pasai i9
( 1 ) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
(2) (3
)
(4)
pengembalian kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memberikarr keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat ( 2 ) telah dilarnpaui dan Kepala Daeralr tidak mentL'erikan sualu keputusan. permohonan perrgembalian keiebihap retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar ( SKRDLB ) harus diteri:itkan oaiam jangka r,vaKu paling larna 1 ( satu ) btllan. Apabila rvajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat ( 1 ) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
Pengembalian..
-180-
sebagaimana dimaksud pada ( 5 ) Pengembalian kelebihan pembayaran retrihusi pasal 19 ayat 1 dilakukan ial.m jangka lvaktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak Bayar ( SKRDLB )' diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih cjilakukan setelah lewat jangka 2 ( 6 ) Apabrila p.ng"rbrlian kelebi.hJn pembayaran retribusi 2o/a ( dua Persen ) ( dua ) bulan, Kepala Daerah memberikan imbaian bunga sebesar retribusi' sebulan atas keterlambatan pembayaran kelelrihan Pasal 20
diajukan secara tertulis ( 1 ) pernrohonan pengem[:alian kelebihan pembayarar''r retribusi menyebutkan : kepada repata Da-erah dengan sekurang - kurangnya
a. Nama dan Alamat Wajib b. l"lasa Retribusi;
c.
(2)
d.
Retribusi;
Besar kelebihan PembaYaran; Alasan Yang singkat dan jelas;
permohonan
p"ng;;U.tirn kelebifran pembayaran retribusi disampaikan
langsung atau melalui pos tercacat'
(3
) ;;'ffH;r*.r"'rr.;-p;;-b;i di:tl
secara
arau buktr,peneiriman pos tercatat merupal
buKisaatpermohonanditerimaolehKepalaDaerah. Pasal 2t
Surat Perintah ( 1 ) pengembalian kelebihan retribusi dilakukarr dengan menerbitkan Mennbayar Kelebihan R'etribusi ( SPMKR )' cjalam pasal 19 ayat 4 ( 2 ) Apabila l<eiebihan retribrrsi lainnya, setagaimatra dirr,aksud ,, pembavaran dilakukan dengan ..i. penrrndah bukuan juga berlaku sebagai buKi pembaYaraan. BAB XV PENGURAIIGAN, KERINGAI.IAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22
pembebasan retribr-tsi'
( 1 ) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,keringanan dan dimaksud pada Pasal ( 2 ) pemberian pengul,angan atau keringanan Retriuusi siuagaimana antara iain, untuk 22 ayat 1 dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, mengangsur.
Pembebasan.......
.,r
.!,..:'
I
(3) (4)
Pembebasan retribusi sebagimana dimakud pada Pasal 22 ayat l antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rarrgka pengangkutan khusus korban Bencana Alam dan atau Kerusuhan. Tata cara pengurangan, keringaran dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 73
r I
II
( 1 ) Hak untuk melakukan penagirran retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka rvaktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi nrelakukan tindak pidana dibidang Retribusi. ( 2 ) Kadaluwarsa penagihan retribu'si sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh aPabila
:
;. ilt:.boijl;xl|fftffnl'il,,.,ousi dari wajib Retribusi baik tangsung mauiuh tidak langsung.
1 ,
BAB XYII SANKSI ADMINiSTRASI Pasal 24
I r
Dalam hal ini wajib retribusi tidak rnembayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 7 o/r, ( Cua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tanda Retribusi Daerah
r (STP.D)
'
I
, 1 |
tAB Xyiil KETENTUAN PIDANA Pasal 25
( 1 ) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paiing larna 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.0C0.000,- ( Lima Juta Rupiah ). ( 2 ) Tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 adalah pelanggaran Bab XIX
- )D--
"';*
BAts XIX
PENYIDIKAN Pasal 26
(
1
)
(2)
Pejabat Pegawai negeri SiPil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimakud dalam Undang undang Nomor B Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana. Wewenang penyidik sebagainrana dimaksud pada Pasal
26 ayat 1 adalah : a. Menerima, nlencari, mengumpulkan dan nreneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pid.n, drbidang Retribusi Daerah atau laporan tersebut menjadi lengkaP dan jelas; b. Meneliti, mlncari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran ferbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tincjak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana kejahatan dibidang Retribui Daerah d. Memeriksa buku - buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen dokumen lain, seda melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ru3ngan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan merneriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ( e) ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; Memanggil orang Jnluk-didengar keterangannya dan diperiksa sebagai ,.tt3pr-.;ka atau salsi; Menghentikan PenYidikan; k. Melakcrkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pirlana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertarrggung jawabkan. memberitahukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat 1 penuntut umuin penyidikannya kepada dirnulainya penyidikan dan menyarnpaikan hasil melalui penyidiI pejabat polisi Republik Indonesi;r, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - und.ng Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
-
f.
i. j.
(3)
(
Bab
\;\
)
X(
)
H
BAS KETENTUAN I€RALI}IAN
?asal
A
Pada tanggal mulai bedakunya Perafurz,n herah ini, senrtn per&Jran rncrqcnai Rctribusi Angkutan Per:airan di tGbqpaten KatjngBn dinyatakan tjrJak b€riaku
BAB Nfi KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Hal hal yang belum diatur dalam Pe:"afuran Dacrah ini, sepanjarq mcngenai pelaksanaanya akan diatur hLrih lanjut dengan KepUrcan Bupati.
-
I I
Pasal 29 Perafuran Daerah ini nrulai b€rtaklt pada tanggal
l I
diundanglon
I
Agar setiap orang dapat mengctahuinya, mernerintahkan pengundangen Peratnan Daerah ini dengan penenrpatannya dalam Lembara;r Daer:ah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan Pada
V
lGsongan
Tanggal 10 Agtx*Is 2004
{,pnn
Diundangkan di Kasongan Pada Tangrgal 15 Agusft.ts 20O4
di
KArrt{GAN,
\^.^,',f
TX,WEL RAWIT{G
SEKRETARIS DAERAH KABI'PATEN KATINGAN,
PEMBINA UTAT{A },IUDA NIP. 080 063 389.
BARAN .DAERAI.I IGBUPATEN I(AI]I\IGAT'{ TAHUN 2OO4 NOMOR 20 SERI E LEM
-
-)
i)'l
":#
i
PENJELASAT\I
ATAS PEMTURAN DAERAI.I KABU PATEN KANNGAN NOMOR 20 TAHUN 2OO4 TENTANG
RETRIBUSi JASA DERMAGA BONGKAR MUAI TAMBAT I.ABUH DAN TERMINAL PENUMPANG Di KABUPATEN KATINGAN
1. Umum Bahrva, dalanr rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sehingga memberikan peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atau prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan m:syarakat setempat dan potensi setiap daerah untuk nrendukung penyelenggaraan daerah, sumb'er sumber pembiayaan pelaksanaan yang terdiri dari pendapabn asli daerah digali dari wilayah yang bersangkutan seperti Pajak Daerah, hasil retribusi dan hasil penqelclaan lainnya. Melihat dari kondisi geografis Kabupaterr Katingan yang wilayahnya banyak mengalir sungai sungai yang digunakan oleh masyarakat sebagai prasarana transportasi masih sangat dominan dan potensial bagi kehidupan masyarakat sehari hari, untuk hubungan sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan lain - lain.
-
1. PENJEI-ASAI'.I P}.SAL DEMI Pasal
1
-
Pr\9A1.
cukup jelas.
Pasal 2
cuktip jei:s.
Pasal3ayat(1)
Penarikan Retribusi dilakukan terhadap kapal - kapal yang beroperasi dan melakukan kegiatannya di dalam wilayah Kabupaten Katingan sesuai rvilayah kerja Dermaga masing - masing, yaitu : a. Dermaga Pegatan meliputi wilayah Kecannatan Katingan Kuala. Wilayah Kecamatan Mendawai, dan Wilayah Kecanratan Kamipang.
b. Dermaga Kasongan meliputi wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Wilayalt Kecamatan Tewang Sangalang Garing, dan V/ilayah Kecamatan Tasik Payawan.
135
I
I
I
I I
^:* c.
d.
Dermaga Tumbang Samba meliputi wilayah Kecamatan Katingin Tengah, Wilayah Kecamatan Pulau Malan, serta Wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei'
Dermaga Tumbang Sanamang meliputi wilayah Kecamitan Katingan Hulu, dan Wilayah Kecamatan Marikit.
:
ayat(2)
cukup jelas
Pasala s/d(B)
cukup jelas
Pasal
a. cukup jelas b. cukup jelas
9
c.
cukup
Pasal 10 s.d 12
Pasal 12 aYat (
Untuk_b,,.ng - barang yang tidak tercantum di dalam Peraturan Daerah ini, akan dikenakah tarif retribusi berclasarkan kesamaan jenis ukuran barang yang tercantum dalam Peraturan ini.
1)
jalas
:
surai Pendaftaran objek Pajak Retribusi Daerah
(
SPdORD
) adalah surat yang digunakan oleh wajib dan
ietribusi unliuk melapcrkan clata objek retribusi wajitr retribusi sebagai clasar perhitungan dan peinbayaran retribusi yang terutang menurut peraturan berundang -' undangan yang berlaku'
ayat(2)dan (3)
cukup jelas
Pasal 13 aYat ( 1 )
cukup jelas
ayat(2)
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tarnbahan ( SKRDKBT ) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
ayat(3)
cuku'p jelas
iB6
-
Pasal 14 ayat ( 1 )
Tidak dapat diborongkan bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namum dalam hal ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah Daerah dapat bekerja
sama dengan pihak ketiga apabila pihak ketiga dinilai memiliki kemampuan yang profesionalisme yang layak dipercaya kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah dalam kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, penga\ryasan penyetoran atau penagihan retribusi.
ayat (2)
cukup jelas
Pasal 15 sid 16
cukup jelas
I
I I I
Pasal 17 Ayat ( 1 )
Wajib Retribusi dapat nrengajukan keberatan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk apabila
terjadi kesalalran perhitungan terhadap Surat Ketetapan Retrihrusi Daerah ( SKRD ) yang diterbitkan.
ayat(2) dan(3)
Cukup Jelas.
Pasal LB sld 29
Cukup Jelas.
I-EMBAMN DAERAI{ KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2.004 NOMOR 20 SERI : E #;5
,lii7 -
i
I
I
