BAB I Pendahuluan Inspektorat sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4) bahwa Inspektorat Kabupaten Magelang mempunyai
tugas pokok melakukan
pengawasan urusan pemerintah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perencanaan program pengawasan b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Pembentukan
Struktur
Organisasi
Inspektorat
Kabupaten
Magelang
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : 1.
Inspektur
2. Sekretaris, membawahi : a. Kepala Sub Bagian Keuangan b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3. Inspektur Pembantu Wilayah I 4. Inspektur Pembantu Wilayah II 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai rumpun jabatan fungsionalnya. Hal ini dapat diperjelas dengan bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah 30 Tahun 2008 sebagai berikut :
INSPEKTUR
Sekretaris
Kelompok JabatanFungsional
Subag PMEP
Irban Wil I
Irban Wil II
Subag Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
Irban Wil III
I
Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Magelang Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen termasuk didalamnya manajemen pemerintahan yang mutlak harus dilakukan, karena pengawasan melekat.
pada setiap gerak pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten Magelang mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan atas semua unit kerja yang berada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai objek pemeriksaan. Data
satuan unit kerja di wilayah Kabupaten Magelang yang dapat menjadi objek pemeriksaan dapat dilihat dalam table berikut ini : Data satuan unit kerja di wilayah Kabupaten Magelang yang dapat menjadi objek pemeriksaan No
Satuan Unit Kerja di wilayah Kabupaten Magelang
Jumlah
1.
Dinas
13
2.
Badan
9
3.
Kantor
2
4.
Bagian Setda
8
5.
BLUD RSUD Muntilan
1
6.
Setwan
1
7.
Kecamatan
21
8.
Kelurahan
5
9.
BUMD (Bank Pasar, PDAM, PDAU, BPR-BKK )
4
10.
UPTD di Disdikpora
21
11.
UPTD di DPU &ESDM
6
12.
UPTD di Dinas Kesehatan
29
13.
UPTD di Dinas Pasar
6
14.
SMPN
53
15.
SMAN
10
16.
SMKN
3
17.
Desa
367
JUMLAH
558
Mencermati data tersebut diatas dilihat dari sisi sumber daya manusia aparat pemeriksa dan jumlah objek pemeriksaan yang ada di Inspektorat Kabupaten Magelang belum ada keseimbangan yang proposional, khususnya dari segi kuantitas dan kualitas aparat pemeriksa yang ada. Maka Inspektorat Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan pengawasan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (dari tahun 2009 s/d 2013) dalam menentukan objek pemeriksaan tidak seluruhnya satuan unit kerja di wilayah Kabupaten Magelang diambil sebagai objek pemeriksaan (obrik) setiap tahunnya. Satuan unit kerja yang dilakukan pemeriksaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap tahun menjadi objek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) sedangkan untuk desa yang berjumlah 367 desa, pemeriksaan yang dilakukan bergantian dengan rentang waktu pemeriksaan antara 2 sampai dengan 3 tahun sekali. Sebagai contoh pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2014, jumlah objek pemeriksaan di desa sebanyak 89 desa sedangkan jumlah seluruh desa di wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 367 desa maka apabila diprosentase capaian
pelaksanaan pemeriksaan hanya mencapai 24,25%, artinya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pada penyelenggaraan pemerintahan desa belum dapat optimal karena belum seluruhnya desa setiap tahunnya menjadi objek pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan masih banyak tantangan yang dihadapi Inspektorat selain ketersediaan sumber daya manusia , antara lain : 1). Obyek dan ruang lingkup pemeriksaan yang semakin banyak dan luas 2). Pandangan unit kerja terhadap lembaga pengawasan maupun aparatur pengawasan yang kurang responsif 3). Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 4). Belum berubahnya / belum bergesernya pandangan pemeriksaan dari watch
dog ke quality assurance dan consulting. 5). Sarana dan prasarana kurang memadai dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi. Selain itu permasalahan internal yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan adalah : 1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih dalam level 1 (initial) hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas aparatur pengawasan dalam menjalankan peran dan fungsi APIP. 2. Keterbatasan jumlah APIP khususnya untuk tenaga pemeriksa/pejabat fungsional tertentu, kondisi saat ini (bulan Desember 2014) sebanyak 21 orang ( 17 orang pejabat fungsional auditor dan 4 orang Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah/P2UPD) dan 2 orang pejabat fungsional umum diperankan
dalam pemeriksaan,
sehingga pelaksanaan
pembinaan
dan
pengawasan belum optimal dibanding dengan luasnya objek pemeriksaan di wilayah Kabupaten Magelang. 3. Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang masih bersifat
post audit sehingga belum optimal dalam pengendalian intern di unit kerja dan belum mendukung pemeriksaan BPK-RI. 4. Masih
adanya
rekomendasi
Hasil
pemeriksaan
yang
belum
selesai
ditindaklanjuti Tantangan isu strategis yang masih menjadi beban tugas Inspektorat kedepan adalah kebutuhan aparat pengawasan yang profesional dan berkompeten. Selain itu juga mengubah mind set pengawasan dari watch dog (mencari-cari kesalahan) ke early warning dan consultant untuk unit kerja dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Magelang. Sehingga peran Inspektorat selain pengawasan juga berperan smelaksanakan pembinaan dan sebagai lembaga konsultan bagi unit kerja di wilayah Kabupaten Magelang baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaporannya.
BAB II Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Magelang mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu : 1. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya visi Inspektorat Kabupaten Magelang yaitu mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Guna mencapai sasaran dimaksud berdasarkan Rencana Kerja/Renja Tahun 2014 Inspektorat menetapkan
program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) program dan 30 (tigapuluh) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa surat-menyurat b. Penyediaan Jasa komunikasi c. Penyediaan Jasa administrasi keuangan d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daera f. Penyediaan peralalatan jasa kebersihan 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung/kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b. Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH d. Rapat dinas pengawasan daerah e. Tindak Lanjut Hasil temuan pengawasan f. Review Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LHR-LKPD) g. Evaluasi LAKIP Instansi ( LHE) 4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan a. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) d. Penyusunan Laporan Pajak-pajak (LP2P) e. Pengelolaan/Penerbitan LHP berkala
5. Program
Peningkatan
Profesionalisme
tenaga
pemeriksa
dan
aparatur pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 6. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur a. Sharing Kajian Manajemen kebijakan pengawasan 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja da keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja b. Penyusunan laporan keuangan semesteran c. Penyusunan Renja SKPD d. Penyusunan Renstra Berdasarkan Renstra Inspektorat tahun 2009-2014 bahwa
Inspektorat
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai Visi dan Misi yaitu ; 1.
VISI Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Maka selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Magelang yang lebih sejahtera, Maju dan Amanah (Semanah) maka visi Inspektorat adalah “Profesional Dalam Pemeriksaan, Tepat Rekomendasi, Pelopor Pembina Tata Kelola Pemerintahan Prima” Visi tersebut mengandung makna mewujudkan Inspektorat sebagai lmebaga teknis daerah yang kredibel sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Magelang di bidang pengawasan, melaksanakan tugas secara pprofesional dan kompeten menjadi pelopor dan pembina penyelenggaraan penatausahaan manajemen pemerintahan yang memenuhi 4T dan 1E yaitu tepat perencanaan, tepat pelaksanaan, tepat mutu, tepat sasaran dan efisensi mengelola anggaran. Berdasarkan
evaluasi
Inspektorat
Kabupaten
Magelang
untuk
visi
Inspektorat Kabupaten Magelang yaitu Profesional dalam pemeriksaan, teat rekomendasi, pelopor pembina Tata Kelola Pemerintahan Prima sudah tidak relevan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini maka Inspektorat telah melakukan evaluasi untuk visi Inspektorat sesuai dengan renstra 2014-2019 diubah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu “ Menjadi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
yang pprofesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
(good governance)” 2. MISI Inspektorat Kabupaten Magelang melaksanakan misi kelima dan Misi Inspektorat adalah : a.
Meningkatkan pelayanan konsultas, pembinaan dan fasilitasi tata kelola pemerintahan prima
b. Mendorong terwujudnya peningkatan peran kelembagaan dan kinerja aparatur
yang
efektif,
efisien,
inspiratif,
responsive
serta
bertanggungjawab terhadap tugas. c.
Mewujudkan penanganan pencegahan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
d. Mewujudkan transparansi, akuntabailitas dan partisipasi sebagai tolok ukur kinerja aparatur daerah. e.
Meningkatkan kemampuan aparat pemeriksa dan aparatur pengawasan.
Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Inspektorat Kabupaten Magelang mempunyai perencanaan kinerja tahun 2014 sesuai dengan Rencana Kerja/Renja dan sesuai anggaran yang tersedia pada tahun 2014 program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Magelang sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 sebagai berikut :
No
Sasaran Strategis,
Target
Program dan Kegiatan A.
2014
Anggaran Tahun 2014
Sasaran Strategis : Meningkatkan profesionalisme
aparatur
pengawasan 1.
Program
peningkatan
73.500.000,00
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terwujudnya pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional 1.Pelatihan Teknis Pengawasan
45 orang
dan penilaian akuntabilitas kinerja
3 PKS
2.pelatihan pengembangan tenaga
5 orang terdiri
pemeriksa dan aparatur
2 JFA
pengawasan
1 KT
25.000.000,00 48.500.000,00
2 JFPP 2.
Program
peningkatan
kapasitas
35.000.000,00
sumberdaya aparatur Meningkatnya
kemampuan
aparatur pemerintah Sharing Kajian Manajemen B.
1 kegiatan
35.000.000,00
810 surat
17.500.000,00
2.penyediaan jasa telepon
12 bulan
6.500.000,00
3.penyediaan jasa
12 bulan
29.400.000,00
Sasaran Strategis : Meningkatkan kinerja tata pemerintahan yang baik dan bersih
1
Program
Pelayanan
Adminsitrasi
Perkantoran Kegiatan : 1.penyediaan jasa surat menyurat
administrasi keuangan 4.rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 53 ke luar daerah
kali
perjalanan dinas
5.rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 kali rapat, dalam daerah 6.penyediaan
95.500.000,00 16.708.000,00
15 kali SPPD peralatan/
perlengkapan 12 bulan
2.500.000,00
(pemeliharaan) gedung kantor 2.
Program
peningkatan
sarana
375.292.000,00
prasarana aparatur Terwujudnya peningkatan
sarana
dan prasarana serta pemeliharaan fasilitas kantor Kegiatan : 1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor
22 kursi rapat,
18.000.000,00
1set meja tamu, 2 kursi eselon II,III,
1
rak
buku, 1 meteran jalan 2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.Pemeliharaan rutin/berkala
5 mobil, 21 spd
289.792.000,00
motor
18 unit
15.000.000,00
2bh PC+print, 1
50.000.000,00
peralatan gedung kantor 4.Pengadaan peralatan gedung kantor
bh wireless, 1 bh LCD, 1 bh tustel
3.
Program
peningkatan
169.088.800,00
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya pelaporan
peningkatan
capaian
sistem
kinerja
dan
keuangan Kegiatan : 1.Penyusunan Lakip
1 lakip SKPD
2.Pengelolaan/ Penerbitan LHP
216 LHP
3.Penyusunan LP2P
7.000
3.000.000,00 136.068.800,00
PNS
30.000.000,00
Gol.IIIa sd IVd 4.
Program
Perencanaan
3.000.000,00
Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan Renstra/ Renja SKPD 5.
Program
peningkatan
pengawasan
1 Renstra SKPD sistem
internal
pengendalian
3.000.000,00 1.212.709.200,00
dan
pelaksanaan
kebiajkan KDH Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan pengendalian
internal
dan
kebijakan
kepala
daerah Kegiatan : 1.Pelaksanaan pengawasan
216 obrik
699.500.000,00
internal secara berkala 2.Penanganan kasus pengaduan di
14
lingkungan Pemerintah Daerah
kasus/
40.500.000,00
khusus
3.Pengendalian manajemen
30 SKPD
17.000.000,00
4.Rapat Dinas Pengawasan Daerah
1 kali rapat
24.000.000,00
5.Tindak lanjut Temuan Pengawasan
300 obrik LHP
6.Review LKPD
2 laporan
7.Evaluasi LAKIP Instansi/SKPD
1
pelaksanaan kebijakan /monitoring
laporan/
349.709.200,00 45.000.000,00
15
37.000.000,00
LHE SKPD 6.
Program
penataan
dan
70.000.000,00
penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Kegiatan : 1.Penyusunan kebijakan sistem
1PKPT, 3 SOP,
30.000.000,00
dan prosedur pengawasan
forum
renja
SKPD 2.Penyusunan RAD-PK Kabupatan
1 Tim RAD PK
15.000.000,00
1 Kegiatan
25.000.000,00
Magelang 3.Implementasi SPIP
Program dan kegiatan yang telah disahkan kemudian dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja merupakan perjanjian kerja antara Bupati dengan Kepala SKPD dan memuat program dan kegiatan utama dari SKPD. Mengenai program, kegiatan dan target dari masing-masing kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel berikut ini : N o
Program
Kegiatan
A.
Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
1
Program Peningkatan a. Pengelolaan/PenerbitanLHP Berkala Pengembangan b. Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2
Program Peningkatan a. Pelaksanaan pengawasan internal secara Sistem Pengawasan berkala Internal dan b. Penanganan kasus pengaduan di Pengendalian Lingkungan Pemerintah Daerah Pelaksanaan c. Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH kebijakan Kepala daerah d. e. f. g.
Target
216 obrik 9 kasus/ Khusus
30 unit kerja 1 kali Rapat dinas pengawasan daerah 300 obrik Tindak Lanjut Hasil temuan pengawasan LHP Review Laporan keuangan Pemerintah 2 laporan Daerah (LHR-LKPD) 1 laporan Evaluasi LAKIP Instansi ( LHE)
B.
Sasaran strategis : Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah
1
Program Peningkatan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa 5 orang Profesionalisme dan aparatur pengawasan tenaga pemeriksa dan b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian 45 orang, 3 aparatur pengawasan akuntabilitas kinerja PKS
2
Program Peningkatan Sharing Kajian kapasitas sumberdaya pengawasan
Manajemen
kebijakan 1 kali kegiatan
aparatur
BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran strategis tersebut dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan
Inspektorat
Kabupaten
meningkatkan
profesionalisme
dicapai
Magelang. melalui
Sasaran
program
Strategis
Peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan capaian pengukuran 79,23% dengan kegiatan : 1. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja , dengan capaian kinerja sebesar 97,7% 2. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan dengan capaian kinerja sebesar 40% 3 Sharing Kajian Manajemen Pengawasan dengan capaian kinerja sebesar 100% Capaian kinerja pada sasaran strategis
tersebut diatas
belum maksimal
dikarenakan untuk pengiriman diklat sertifikasi pembentukan auditor hanya 2 orang yang dikiirim, sedangkan untuk pengiriman diklat Penjenjangan Ketua Tim tidak terealisasi karena angka kredit belum memenuhi kriteria peserta diklat. Sasaran strategis meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih dicapai melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan capaian pengukuran 98,97 % dengan kegiatan : a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan capaian kinerja 100% b. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 92,85% c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan/monitoring dengan capaian kinerja 100%
d. Rapat dinas pengawasan daerah dengan capaian kinerja 100% e. Tindak lanjut hasil pengawasan dengan capaian kinerja 100% f. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan capaian kinerja 100% g. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) instansi/SKPD dengan capaian kinerja 100% Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2014 pada setiap program dan kegiatan sebagai berikut : No
Sasaran Strategis,
Target
Program dan Kegiatan
2014
Capaian target kinerja Tahun 2014
A.
Sasaran Strategis : Meningkatkan profesionalisme
aparatur
pengawasan 1.
Program
peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terwujudnya pemeriksa dan aparat
%
pengawasan yang profesional 1.Pelatihan Teknis Pengawasan
45 orang
44 orang
dan penilaian akuntabilitas kinerja
3 PKS
3 PKS
2.pelatihan pengembangan tenaga
5
pemeriksa dan aparatur
terdiri
Pembentukan
pengawasan
2 JFA
JFA
orang
97,7%
2 orang
40%
1 KT 2 JFPP 2.
Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya aparatur Meningkatnya
kemampuan
aparatur pemerintah Sharing Kajian Manajemen B.
1 kegiatan
1 kali kegiatan
100%
810 surat
909 surat
112%
2.penyediaan jasa telepon
12 bulan
12 bln
100%
3.penyediaan jasa
12 bulan
12 bln
100&
Sasaran Strategis : Meningkatkan kinerja tata pemerintahan yang baik dan bersih
1
Program
Pelayanan
Adminsitrasi
Perkantoran Kegiatan : 1.penyediaan jasa surat menyurat
administrasi keuangan 4.rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 53
kali
173%
5.rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 kali rapat,
12 kali rpt 10
100%
dalam daerah
15 kali SPPD
kali SPPD
12 bulan
12 bulan
100%
kursi
22 kursi rapat, 1
100%
1set
set meja tamu ,
meja tamu, 2
2 kursi eselon II,
kursi eselon
III , 1 rak buku,
II,III, 1 rak
1 meteran jalan
ke luar daerah
kali
perjalanan
92 perjalanan
dinas
6.penyediaan
perlatan/perlengkapan
(pemeliharaan) gedung kantor 2.
Program
peningkatan
sarana
prasarana aparatur Terwujudnya peningkatan
sarana
dan prasarana serta pemeliharaan fasilitas kantor Kegiatan : 1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor
22 rapat,
buku, meteran jalan
1
2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.Pemeliharaan rutin/berkala
5 mobil, 21
5 mobil, 21 spd
spd motor
motor
18 unit
18 buah (
peralatan gedung kantor
5
100%
100%
Komputr,
3
laptop, 7 print 3 AC)
4.Pengadaan peralatan gedung
2bh
kantor
2bh PC+print, 1
PC+print,
1
bh wireless, 1
100%
bh wireless, 1 bh LCD, 1 bh tustel
bh LCD, 1 bh tustel 3.
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya pelaporan
peningkatan
capaian
sistem
kinerja
dan
keuangan Kegiatan : 1.Penyusunan Lakip
1 lakip SKPD
LAKIP
100%
2.Pengelolaan/ Penerbitan LHP
216 LHP
216 LHP reguler
100%
13 LHP Kasus / khusus 3.Penyusunan LP2P
7.000
PNS
Gol.IIIa
sd
1 Laporan LP2P
100%
6.467 PNS
IVd 4.
Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan Renstra/ Renja SKPD
1
Renstra
1 Renstra SKPD
100%
216 obrik
216 obrik
100%
14
13
SKPD 5.
Program
peningkatan
pengawasan
internal
pengendalian
sistem dan
pelaksanaan
kebiajkan KDH Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan pengendalian
internal
dan
kebijakan
kepala
daerah Kegiatan : 1.Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2.Penanganan kasus pengaduan di
kasus/
kasus/
92,85%
lingkungan Pemerintah Daerah 3.Pengendalian manajemen
khusus
khusus
30 SKPD
174
penerima
pelaksanaan kebijakan
bansos/
/monitoring
hibah
100%
4.Rapat Dinas Pengawasan Daerah
1 kali rapat
1 kali rapat
100%
5.Tindak lanjut Temuan Pengawasan
300
300 obrik LHP
100%
2 laporan;
100%
obrik
LHP 6.Review LKPD
2 laporan
1
LHR
2013
LKPD dan
Laporan
1
reviu
LK smt I 2014 7.Evaluasi LAKIP Instansi/SKPD 6.
Program
penataan
1 laporan/ 15
1 Laporan / 15
LHE SKPD
LHE SKPD
100%
dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Kegiatan : 1.Penyusunan kebijakan sistem
1PKPT,
dan prosedur pengawasan
SOP,
2.Penyusunan RAD-PK Kabupatan Magelang
3 forum
1 PKPT, 26 SOP Forum
renja SKPD
2014
1 Tim RAD
1 laporan
100%
renja 100%
PK
3.Implementasi SPIP
1 Kegiatan
RTP
tingkat
100%
Kabupaten dan sosialisasi RTP
Keterangan : nomor 5. 3 kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan/monitoring. Capaian target kinerja pada kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan/monitoring pada pelaksanaan sasaran objek monitoring berubah semula sasaran monitoring adalah 30 sekolah tetapi diubah sasarannya pada penerima
hibah/bansos
sebanyak
174
penerima
hibah/bansos,
karena
menindaklanjuti disposisi Bapak Sekretaris Daerah untuk melakukan verifikasi hibah/bansos yang menjadi temuan BPK-RI atas LKPD Tahun 2013. Sedangkan capaian kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2014 dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahun sebelumnya (tahun 2009 sd 2013) sebagai berikut :
Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014
NO 1 1.
Indikator Kinerja Kegiatan 2
2009 6
Target Tahun ke2011 2012 8 9
2010 7
2013 10
2014 10
2009 11
2010 12
Realisasi Capaian Tahun ke2011 2012 2013 13 14 15
2014 15
Prosentase (%) Capaian Tahun ke2010 2011 2012 2013 17 18 19 20
2009 16
2014 20
Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa Jumlah kasus yang ditangani Jumlah tindak lanjut haasil pengawasan yang ditangani Jumlah unit kerja yang dilakukan monitoring
216 obrik
216 obrik
216 obrik
216 Obrik
216 obrik
216 obrik
216 obrik
214 obrik
216 obrik
216 Obrik
216 obrik
216 obrik
100%
99%
100%
100%
100%
100%
12 kasus
12 kasus 300
12 Kasus 300
12 kasus 300
14 kasus 300
12 kasus 300
12 kasus 300
10 kasus 300
7 Kasus 305
3 kasus 300
13 kasus 300
100%
100%
100%
100%
83,33 % 100%
58,33 % 100%
33,33 % 100%
92,85%
300
12 kasus 300
-
-
6 Unit kerja
-
30 unit kerja
30 unit kerja
-
-
6 Unit kerja
-
30 unit kerja
-
-
100%
-
100%
100%
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terbit Jumlah Laporan Keuangan yang direviu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Jumlah SKPD yang dievaluasi LAKIP
216 LHP
216 LHP
216 LHP
216 LHP
216 LHP
216 LHP
216 LHP
214 LHP
216 LHP
216 LHP
216 LHP
174 penerim a hibah/ bansos 216 LHP
100%
99%
100%
100%
100%
100%
1 LHR
1 LHR
1 LHR
1 LHR
1 LHR
1 LHR
1 LHR
1 LHR
1 LHR
1 LHR
1 LHR
1 LHR
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
1 Laporan ( 21LHE)
1 Laporan (15LHE)
-
-
-
1 Laporan (24LHE)
1 Laporan (21LHE)
1 Laporan (15LHE)
-
-
-
100%
100%
100%
8.
Jumlah Rapat Dinas Pengawasan Daerah (Radinwasda) yang dilaksanakan
1 kali
1 kali
-
1 Laporan (24 LHE) 1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
-
1 kali
1 kali
1 kali
100%
100%
-
100%
100%
100%
9.
Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan Pelatihan kalangan Sendiri (PKS)
45 orang
46 orang
47 orang
47 Orang
44 orang
45 orang
46 orang
47 orang
44 orang
46 Orang
44 orang
44 orang
100 %
100 %
93,61 %
97,87 %
100 %
97,7 %
10.
Jumlah aparat pengawasan yang telah bersertifikasi
9 auditor
9 auditor
10 auditor
10 auditor
10 auditor
5 auditor
8 auditor
5 auditor
9 auditor
7 auditor
2 auditor
2 auditor
88,88 %
56,55 %
90%
70%
20%
40%
11.
Terwujudnya implementasi pengendalian intern dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tersusunnya program kerja pengawasan dan prosedur kebijakan Jumlah sharing
-
-
Perbup SPIP
Sosialisa si SPIP
Pemetaan
RTP tingkat Kabupa ten
-
-
1 Perbup SPIP
Sosialisa si pada SKPD
Pemetaa n pada 6 SKPD
RTP tingkat Kabupat en
-
-
100%
100%
100%
100%
1 PKPT
1 PKPT
1 PKPT 3 SOP
1 PKPT 3 SOP
1 PKPT 3 SOP
1 PKPT 3 SOP
1 PKPT
1 PKPT
1 PKPT 3 SOP
1 PKPT 3 SOP
1 PKPT 3 SOP
100%
100%
100%
10%
100%
100%
-
-
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
-
-
1 kali
1 kali
1 kali
1 PKPT 26 SOP 1 kali
-
-
100%
100%
100%
100%
2. 3.
4.
5.
6..
7.
12.
13.
100%
Tujuan
Inspektorat
Kabupaten
Magelang
dalam
mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih belum tercapai secara optimal, hal ini banyak faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian suatu tujuan organisasi selain ketersediaan pagu anggaran juga ketersediaan sumber daya manusia. Sebagaimana telah diungkapkan dalam bab sebelumnya bahwa dengan keterbatasan jumlah aparatur pengawasan di Inspektorat Kabupaten Magelang maka pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan belum dapat dilaksanakan secara rutin pada semua unit kerja di wilayah Kabupaten Magelang. Inspektorat Kabupaten Magelang melalui pengawasan internal secara berkala setiap tahunnya telah melaksanakan pemeriksaan pada 216 objek pemeriksaan sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian
penanganan
kasus/khusus
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten Magelang tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah kasus yang harus ditangani yaitu sebanyak 13 kasus/khusus dibanding tahun 2013 yang hanya berjumlah 3 kasus. Indikator kinerja untuk penanganan kasus/khusus merupakan indikator negatif dimana semakin sedikit jumlah yang ditangani maka tujuan pembinaan dan pengawasan menunjukkan keberhasilan. Dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Magelang terutama dalam pelaksanaan pemeriksaan maka langkah yang diambil Inspektorat Kabupaten Magelang adalah menugaskan pejabat fungsional umum (JFU) yang telah mengikuti diklat pembentukan auditor dan telah lulus bersertifikasi untuk melaksanakan pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk memperlancar tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan langkah yang akan diambil untuk pemenuhan keterbatasan jumlah aparatur pengawasan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Inspektorat melalui 2 (dua) tujuan
yaitu
Meningkatkan
Profesionalisme
Aparatur
Pengawasan
dan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat tahun 2014 sebanyak 8 Program dan 27 kegiatan telah mendukung tugas dan fungsi pengawasan. Meningkatkan profesionalisme aparatur
penagawasan
dengan
mengirimkan
pegawai
mengikuti
diklat
pembentukan auditor (JFA) dan telah lulus bersertifikasi. Peningkatan sistem pengawasan
internal
dan
pengendalian
kebijakan
kepala
daerah
dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih telah dilaksanakan dan telah direalisasikan sesuai dengan target kinerja. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, antara lain : a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
b. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan/monitoring d. Rapat dinas pengawasan daerah e. Tindak Lanjut temuan Pengawasan f. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah g. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah h. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) B. Realisasi Anggaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 didukung dengan anggaran penetapan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Penetapan sebesar Rp. 4.908.440.000,- terdiri dari : 1.
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.862.320.000,-
2.
Belanja Langsung sebesar Rp. 2.046.120.000,Sedangkan
untuk
anggaran
perubahan
sesuai
dengan
Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perubahan tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 4.978.420.000,- terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.887.690.000,2. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.104.198.000,Realisasi Anggaran tahun 2014 belanja tidak langsung dari pagu anggaran Rp.2.887.690.000,- direalisasikan sebesar Rp. 2.794.225.129,- dan untuk belanja langsung
sebesar
Rp.
2.104.198.000
telah
direalisasikan
sebesar
Rp.
1.994.152.405,- Realisasi belanja langsung dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :
No
1
Indikator kinerja
Anggaran 2014
Realisasi
Program
setelah
Anggaran tahun
Perubahan
2014
(Rp)
(Rp)
3
4
2
%
5
1.
Program
pelayanan
165.608.000,00
159.098.067,00
17.500.000,00
15.100.050,00
86,3
6.500.000,00
4.564.017,00
70,2
29.400.000,00
28.974.500,00
98,6
95.500.000,00
95.474.500,00
100
16.708.000,00
14.985.000,00
89,7
/
2.500.000,00
2.489.885,00
99,6
Program peningkatan sarana
375.292.000,00
356.188.038,-
18.000.000,00
17.961.000,00
99,8
289.792.000,00
272.038.953,00
93,9
15.000.000,00
14.978.200,00
99,9
50.000.000,00
48.720.000,00
97,4
169.088.800,00
165.825.800,00
adiministrasi perkantoran Terpenuhinya
kebutuhan
administrasi perkantoran Kegiatan : 1.Penyediaan jasa surat menyurat 2.Penyediaan jasa telepon 3.Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 6.Penyediaan
peralatan
perlengkapan(pemeliharaan) gedung kantor 2.
prasarana aparatur Terwujudnya
peningkatan
sarana dan prasarana serta pemeliharaan fasilitas kantor Kegiatan : 1.Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor 2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.Pengadaan peralatan gedung kantor 3.
Program pengembangan
peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya sistem
peningkatan
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan Kegiatan : 1.Penyusunan LAKIP
3.000.000,00
2.396.900,00
79,9
136.068.800,00
134.799.800,00
99,1
30.000.000,00
28.629.100,00
95,4
3.000.000,00
2.759.200,00
Renja
3.000.000,00
2.759.200,00
Program peningkatan sistem
1.212.709.200,00
1.143.805.600,00
699.500.000,00
683.884.250,00
97,8
40.500.000,00
30.276.000,00
74,8
17.000.000,00
16.025.000,00
94,3
Pengawasan
24.000.000,00
21.207.500,00
88,4
Temuan
349.709.200,00
312.060.000,00
89,2
45.000.000,00
44.999.550,00
100
37.000.000,00
35.353.300,00
95,5
2.Pengelolaan/ Penerbitan LHP 3.Penyusunan LP2P 4.
Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan
Renstra/
92,0
SKPD 5.
pengawasan
internal
pengendalian
dan
pelaksanaan
kebijakan KDH Terlaksananya
peningkatan
sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah Kegiatan : 1.Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2.penanganan
kasus
pengaduan di lingkungan
Pemerintah
Daerah 3.Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan/monitoring 4.Rapat
Dinas
Daerah 5.Tindak
lanjut
Pengawasan 6.Review LKPD 7.Evaluasi
LAKIP
Instansi/SKPD 6.
Program
peningkatan
73.500.000,00
64.000.000,00
25.000.000,00
23.849.000,00
95,4
48.500.000,00
40.151.000,00
82,8
70.000.000,00
67.675.700,000
30.000.000,00
29.210.400,00
97,4
2.Penyusunan RAD-PK
15.000.000,00
14.398.700,00
96,0
3.Implementasi SPIP
25.000.000,00
24.066.600,00
96,3
Program
peningkatan
35.000.000,00
34.800.000,00
kapasitas
sumberdaya
35.000.000,00
34.800.000,00
profesionalisme pemeriksa
tenaga
dan
aparatur
pengawasan Terwujudnya pemeriksa dan aparat
pengawasan
yang
profesional 1.Pelatihan Teknis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 2.Pelatihan
pengembangan
tenaga pemeriksa
dan
aparatur
pengawasan
7.
Program
penataan
penyempurnaan sistem
dan
kebijakan
dan
prosedur
pengawasan Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Kegiatan : 1.Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
8.
aparatur Meningkatnya
kemampuan
aparatur pengawasan Sharing Kajian Manajemen
99,4
Sebagai perbandingan untuk anggaran 5 tahun sebelumnya terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang
dalam mendukung mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2009 sd 2014 Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Anggaran pada Tahun keUraian 2009 2
2010 3
2011 4
2012 5
2013 6
2014 7
2009 8
2010 9
2011 10
2012 11
2013 12
2014 13
610.625.000
123.900.000
565.689.000
5.578.529.000
684.753.000
699.500.000,00
559.739.415
106.700.930
565.383.220
575.558.180
667.138.700
683.884.250,00
-
4.076.400
22.380.000
20.575.000
16.649.000
40.500.000,00
-
3.246.700
21.774.875
12.974.885
8.236.000
30.276.000,00
-
26.502.600
-
-
12.390.000
17.000.000,00
-
25.154.950
-
-
12.389.800
16.025.000,00
245.294.000
74.280.000
291.591.000
298.517.000
326.132.000
349.709.200,00
224.970.390
55.203.750
286.230.200
271.996.250
311.919.750
312.060.000,00
11.998.000
30.587.000
31.825.000
21.825.000
358.930.000
45.000.000,00
11.820.000
29.361.890
31.639.585
21.541.485
35.685.600
44.999.550,00
-
-
-
25.000.000
33.932.000
37.000.000,00
-
-
-
24.884.655
33.373.300
35.353.300,00
14.489.500
14.489.000
-
20.000.000
19.779.000
24.000.000,00
11.954.500
12.008.875
-
14.850.095
18.366.800
21.207.500,00
27.603.500
39.557.000
41.931.000
39.411.000
30.320.800
23.900.050
39.501.950
40.851.600
39.410.150
29.693.800
40.151.000,00
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHR-LKPD) - Evaluasi LAKIP SKPD (Laporan Hasil Evaluasi/LHE) - Rapat Dinas Pengawasan Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Pelatihan Pengembangan Profesionalisme
48.500.000,00
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan - Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan - Implementasi SPIP - RAD-PK Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - Sharing/Kajian Manajemen Kebijakan Pengawasan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Pengelolaan/Penerbita n Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Berkala - Penyusunan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)
-
26.930.000
24.814.000
15.814.000
15.144.000
25.000.000,00
-
23.519.090
24.517.125
15.801.610
11.609.000
23.849.000,00
21.000.000
19.160.000
19.936.000
19.936.000
32.664.000
30.000.000,00
9.562.300
17.717.990
19.512.200
18.488.925
30.886.600
29.210.400,00
-
-
-
-
15.000.000
25.000.000,00
-
-
-
-
14.995.800
24.066.600,00
-
-
-
-
-
15.000.000,00
-
-
-
-
-
14.398.700,00
-
-
-
20.000.000
25.000.000
35.000.000,00
-
-
-
19.999.650
24.949.700
34.800.000,00
-
93.958.000
88.292.000
102.899.000
130.359.000
136.068.800,00
-
88.703.430
88.254.055
102.894.290
126.423.800
134.799.800,00
13.149.000
21.149.000
22.000.000
30.000.000
30.000.000,00
23.435.750
12.366.095
19.834.370
21.146.300
28.825.000
28.629.100,00
25.719.000
BAB IV Penutup Inspektorat Kabupaten Magelang sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis pengawasan dan
yaitu : meningkatkan profesionalisme aparatur
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 8
program dan 27 kegiatan. Sasaran strategis tersebut dapat tercapai dengan ukuran keberhasilan dari prosentase pengukuran capaian peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan 79,23% ( 2 program dan 3 kegiatan) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tercapai 92,67% ( 6 program dan 24 kegiatan). Langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang dalam meningkatkan kinerja melalui : 1.
Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pergeseran sebagai quality assurance dan consulting mempunyai peran penting dalam pengendalian internal.
2.
Peningkatan kompetensi dan integritas aparatur dalam meningkatkan profesionalisme sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
3.
Koordinasi dan sinergitas dengan aparat pengawasan lain baik internal maupun eksternal. Demikian laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang ini dibuat
sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dilingkungan
Kabupaten Magelang. INSPEKTUR KABUPATEN MAGELANG
Drs. ADI WARYANTO Pembina Utama Muda NIP. 19920304 199603 1 007
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 2015
IKHTISAR EKSEKUTIF Inspektorat Kabupaten Magelang berusaha mencapai tujuan organisasi yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini sesuai dengan visi Inspektorat Kabupaten Magelang dalam Renstra tahun 2009 sd 2014 adalah Profesional dalam Pemeriksaan, Tepat Rekomendasi, Pelopor Pembina Tata Kelola Pemerintahan Prima”. Guna mewujudkan visi tersebut salah satu tujuan Inspektorat Kabupaten Magelang mempunyai kebijakan meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan
dan
meningkatkan
kinerja
dalam
mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan yang baik dan bersih. Mengingat kebijakan Inspektorat Kabupaten Magelang tersebut maka prioritas sasaran yang dicapai Inspektorat Kabupaten Magelang yaitu : 1.
Meningkatkan
profesionalisme
tenaga
pemeriksa
dan
aparatur
pengawasan 2.
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Guna mencapai sasaran strategis tersebut pada tahun 2014 Inspektorat
Kabupaten Magelang telah melaksanakan 8 program dan 27 kegiatan dengan anggaran belanja langsung sejumlah Rp. 2.104.198.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.994.152.405,- Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi kinerja menunjukkan realisasi fisik capaian kinerja pada sasaran strategis 1 yaitu meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, menunjukkan bahwa pengiriman diklat sertifikasi bagi aparatur pengawasan terealisasi tidak sesuai target yang ditetapkan, realisasi fisik mencapai 79,23% , Sedangkan capaian kinerja pada sasaran strategis 2 yaitu meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menunjukkan realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan 92,67%. Kendala utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Magelang adalah terbatasnya jumlah pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan pemeriksaan, dengan terbatasnya jumlah aparat merupakan salah satu faktor belum optimalnya pembinaan dan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Magelang dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Langkah-langkah yang dambil dalam mengatasi permasalahan tersebut, melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang dalam usulan formasi pejabat fungsional tertentu. Disamping itu Inspektorat juga menugaskan pejabat fungsional umum untuk membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dalam meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelaksanaan
Pelatihan Kalangan Sendiri atau in house training dan mengikuti berbagai diklat dan bimbingan teknis di bidang pengawasan. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai konsultan dan early warning memberikan
nilai
tambah
dalam meminimalisir kesalahan sehingga dapat bagi
manajemen
organisasi,
Pembinaan
dan
pengawasan dilakukan dari perencanaan yang merupakan dasar realisasi capaian kinerja sampai dengan pertanggungjawaban. Selain itu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai pengawas internal berperan sebagai kontrol terhadap efektivitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………………………………… IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................... …………………………………………… ............ BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN…………………………………………… ……………………………………………............
i ii 1
BAB II BAB III
6 13
PERENCANAAN KINERJA....................... ….. ….. ....... ....... KINERJA.......................… ..… ......... .............. ………… ………… ……… AKUNTABILITAS KINERJA KINERJA………… …………..……… ……………… ………..
BAB IV
A. Capaian Kinerja Organisasi..…....….……………………. B. Realisasi Anggaran…………..……………………………… PENUTUP ......................................................................
13 21 27
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG 31 JANUARI 2015
