BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Kualitas audit yang bermutu tinggi oleh APIP sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean goverment dalam sistem pemerintahan. Pengawasan intern
pemerintah
adalah
fungsi
manajemen
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan. Instansi pemerintah dapat diketahui apakah sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan yang telah ditetapkan melalui pengawasan intern. Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya adalah pengawas intern pemerintah atau bagian dari APIP. Kualitas audit yang dihasilkan oleh APIP baik Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya saat ini masih sangat kurang efektif. Hal ini terbukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah diterbitkan bahwa masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam instansi pemerintah. Kualitas audit sangat ditentukan oleh kualitas seorang aparat pengawas. Salah satunya berkaitan dengan keahlian APIP yang harus terus dikembangkan karena sangat berperan dalam fungsi manajemen pemerintah dan diharapkan memiliki integritas maupun profesional yang tinggi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit APIP wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit sesuai
Universitas Sumatera Utara
dengan mandat audit masing-masing. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP. Standar Audit APIP terdiri dari : Standar Umum, Standar Pelaksanaan Audit Kinerja, Standar Pelaporan Audit Kinerja dan Standar Tindak Lanjut. Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK antara lain melakukan pemeriksaan keuangan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), terdiri dari : (a) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan (d) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (2012) menyebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 telah dikemas dalam tiga buku terdiri dari: 1.
Buku Pertama yang merupakan LHP yang memuat Opini atas LKPD,
2.
Buku Kedua yang merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI)
dalam kerangka pemeriksaan LKPD, serta 3.
Buku Ketiga yang merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-undangan
dalam
kerangka
pemeriksaan LKPD.
Universitas Sumatera Utara
LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2011 yang telah diserahkan dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 LKPD 2011 dan Opini yang diberikan. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Entitas Pemerintah Daerah Kab. Pakpak Bharat Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu Kab. Tapanuli Utara Kota Pematang Siantar Kab. Tapanuli Selatan Kab. Simalungun Kota Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai Kota Tanjung Balai Kab. Humbang Hasundutan Kab. Mandailing Natal Kab. Dairi Kota Sibolga Kab. Samosir Kab. Labuhanbatu Utara Kota Medan Kota Padangsidimpuan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Toba Samosir Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara Kota Binjai Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Nias Barat Kab. Langkat Kab. Karo Kab. Padang Lawas Kab. Batubara Kota Gunungsitoli Kab. Padang Lawas Utara Kab. Nias Selatan Kab. Nias Kab. Nias Utara
Tanggal Penyerahan LHP 14 Mei 2012 16 Mei 2012 16 Mei 2012 22 Mei 2012 22 Mei 2012 25 Mei 2012 25 Mei 2012 28 Mei 2012 28 Mei 2012 29 Mei 2012 29 Mei 2012 30 Mei 2012 01 Juni 2012 04 Juni 2012 04 Juni 2012 05 Juni 2012 08 Juni 2012 11 Juni 2012 14 Juni 2012 22 Juni 2012 29 Juni 2012 02 Juli 2012 05 Juli 2012 09 Juli 2012 08 Agustus 2012 10 Agustus 2012 16 Agustus 2012 03 September 2012 07 September 2012 07 September 2012 07 September 2012 07 September 2012 13 September 2012 25 Oktober 2012
Opini WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WTP-DPP WDP TMP WTP- DPP WDP TMP WDP TMP WDP WDP WDP TMP WDP WDP TMP TMP WDP WDP TMP TMP TMP
Sumber : Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, LHP atas LKPD TA 2011 yang Telah Diserahkan.( Oktober 2012) Keterangan:
Universitas Sumatera Utara
TMP
: Tidak Memberikan Pendapat
WDP
: Wajar Dengan Pengecualian
WTP
: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP
: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di atas menunjukkan bahwa masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Daerah-daerah yang belum mendapatkan WTP biasanya terkait dengan masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan BPK baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun Sistem Pengendalian Intern (SPI) di pemerintah daerah tersebut. Dalam hal ini kualitas pembinaan oleh
APIP
sangat
berpengaruh
dalam
meminimalkan
penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran dan proses pelaporan yang belum benar. Opini yang paling baik adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi belum tentu dijamin seratus persen (100%) bahwa tidak ada sama sekali penyimpangan. Dengan masih adanya pemerintrah daerah yang mendapatkan opini : 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragrap penjelasan 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3. Tidak Wajar 4. Tidak memberikan pendapat sangat dimungkinkan berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang masih ditemukan
BPK
ketika
melakukan
pemeriksaan.
Untuk
meminimalkan
penyimpangan-penyimpangan itu diperlukan kerja keras APIP dalam melakukan
Universitas Sumatera Utara
pembinaan dan pengawasan terhadap instansi-instansi pemerintah. Apabila pembinaan dan pengawasan dilakukan APIP dengan sungguh-sungguh
maka
akan berpengaruh terhadap peningkatkan kualitas audit secara signifikan dan juga untuk meningkatkan opini LKPD agar menjadi WTP. Audit yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar audit akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi, manfaatnya sangat besar
dalam
pembangunan negara kita secara umum dan bagi auditi khususnya. Disamping itu dapat juga melakukan perbaikan-perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan terjadi dan dapat menurunkan tingkat kesalahan dalam mengelola manejemen organisasi auditi diperiode selanjutnya. Perbaikan yang dilakukan oleh auditi sangat terkait dengan kesesuaian rekomendasi yang diberikan oleh auditor/ pengawas. Penyimpangan yang ditemukan tidak akan efektif jika rekomendasi yang diberikan tidak sesuai dengan penyimpangan tersebut dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh auditi. Ada beberapa kemungkinan kendala yang dihadapi baik Inspektorat provinsi, kabupaten maupun kotamadya dalam meningkatkan mutu kualitas pemeriksaan/pengawasannya yaitu : 1.
Dalam meningkatkan keahlian seorang auditor/pengawas sangat diperlukan pelatihan-pelatihan teknis berkelanjutan. Pelatihan teknis yang telah diikuti oleh auditor/pengawas mungkin masih kurang efektif karena mungkin pemahamannya kurang dimaksimalkan atas pelatihan teknis tersebut. Auditor/pengawas mungkin juga belum bisa mengikuti pelatihan teknis karena terbentur dengan jadwal penugasan. Padahal peningkatan keahlian sangat penting dalam melaksanakan tugas audit karena metodolgi
Universitas Sumatera Utara
pengawasan intern pemerintah pasti akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada peraturan-peraturan yang terkait. 2.
Independensi auditor/pengawas
mungkin terganggu dalam menjalankan
tugas audit. Hal ini bisa terjadi mungkin karena ada konflik kepentingan atau karena ada hubungan dengan auditi.
Apalagi kalau sudah menyangkut
kepentingan pribadi atau kelompok pimpinan maka akan memperlemah independensi auditor/pengawas ketika melaksanakan tugas. 3.
Dalam
penyusunan rencana audit
dalam setiap tahap audit pemeriksa/
pengawas mungkin belum memahami dengan baik tujuan audit yang telah disusun sehingga pelaksanaan audit kurang efektif dan efesien dan mutu kualitas audit jadi kurang baik. 4.
Supervisi audit terhadap kertas kerja pemeriksaan tim pemeriksa mungkin masih kurang karena tingginya volume penugasan yang mana juga dapat mempengaruhi kualitas audit.
5.
Auditor/pengawas mungkin kurang termotivasi untuk melakukan audit secara berkualitas disebabkan tidak adanya kesadaran akan perlunya suatu audit yang berkualitas, kurang mendapat dukungan dan merasa tidak berdampak positif bagi karirnya. Menurut PP N0.60 Tahun 2008 pasal 11 tentang Sistem pengendalian
Intern Pemerintah, siap atau tidaknya kita sebagai APIP tentunya harus didukung dengan peta kemampuan yang dimiliki. Permasalahannya adalah berapa besar kemampuan yang dimilki APIP dalam rangka melaksanakan tugas profesional yang dibebankan agar dapat mewujudkan peran APIP yang efektif. Diantaranya memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan
Universitas Sumatera Utara
efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaran tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh APIP hendaknya disesuaikan dengan tugas yang dilaksanakan. Hal ini untuk mendukung apa yang telah disebutkan pada pasal 11 PP 60/2008 tersebut. Dalam melakukan audit sangat dibutuhkan perencanaan audit
yang
mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan auditi agar tujuan audit dapat dicapai dan kualitas audit lebih tinggi. Pelaksanaan audit ini juga bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan tersebut transparan dengan memperhatikan value for money, yaitu menjamin dikelolanya uang rakyat tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik, maka diperlukan suatu pemeriksaan oleh auditor yang independen. Pada saat akan melakukan pemeriksaan penyusunan perencanaan audit sering dilakukan ala kadarnya dan terkadang hanya copy paste dari audit sebelumnya. Hasil audit merupakan hasil pengawasan, pemeriksaan dan penelaahan atau analisis atas pelaksanaan program atau kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dibuat dalam bentuk LHP yang memuat tentang kondisi, kriteria, sebab, akibat, saran atau rekomendasi atas temuan-temuan audit pada SKPD-SKPD. Dalam LHP ini akan menggambarkan pengelolaan anggaran yang telah dipercayakan kepada SKPDSKPD ini apakah sudah dimanfaatkan secara ekonomis, sefektif dan efesien.
Universitas Sumatera Utara
Kualitas audit sangat ditentukan oleh kualitas auditor dalam menjalankan tugas auditnya yang menyangkut kemampuan, keterampilan dan kejelian auditor serta kinerja auditor menyangkut kemauan dan motivasi dalam melaksanakan audit (Media Auditor, 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit APIP yang harus dipedomani oleh seorang APIP dan latar belakang uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ”Analisis Pengaruh Keahlian, Independensi, Perencanaan Audit dan Supervisi Audit terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan Motivasi sebagai variabel moderating ”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Apakah keahlian, independensi, perencanaan audit dan supervisi audit berpengaruh terhadap kualitas audit baik secara simultan maupun parsial pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara? 2. Apakah motivasi dapat memoderasi hubungan antara keahlian, independensi, perencanaan audit dan supervisi audit
dengan
kualitas audit
pada
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
Universitas Sumatera Utara
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :
1. Untuk menganalisis pengaruh keahlian, independensi, parencanaan audit dan supervisi audit terhadap kualitas audit baik secara simultan maupun parsial pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 2. Untuk menganalisis bahwa motivasi dapat memoderasi hubungan antara keahlian, independensi, perencanaan audit dan supervisi audit dengan kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :
1.
Bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran agar kualitas audit yang dihasilkan makin handal melalui peningkatan keahlian, independensi, perencanaan audit dan supervisi audit di masa yang akan datang.
2.
Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam memperkuat peran pengawas intern dalam meningkatkan kualitas audit sehingga pembangunan negara dapat berjalan lebih efektif dan efesien.
3.
Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal yang sama.
Universitas Sumatera Utara
1.5
Originalitas Penelitian Penelitian ini berkaitan dengan topik penelitian yang pernah dilakukan
oleh Marietta Sylvie Bolang (2013), Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini juga berdasarkan pada Peraturan Menpan Nomor : 05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit APIP yang wajib dipedomani APIP dalam melaksanakan audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen. Variabel independen yang ditambahkan adalah perencanaan audit dan supervisi audit. Kedua variabel ini perlu diteliti karena menurut standar audit APIP yaitu standar pelaksanaan audit kinerja kedua variabel ini termasuk variabel yang wajib dipedomani oleh APIP ketika melaksanakan tugas, peneliti juga menambahkan variabel moderating yaitu motivasi. Motivasi yang tinggi akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Motivasi dapat mendorong seorang auditor untuk berprestasi dengan optimisme yang tinggi. Sehingga diduga variabel motivasi ini dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
