BAB I PENDAHULUAN. Bangko selaku pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Bangko selaku pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama Bangko sebagai Pengadilan Tingkat pertama, maka Pengadilan Agama Bangko harus melakukan pengawasan terhadap jalan peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya di Pengadilan Agama Bangko. Dan setiap kegiatan tugas tugas pokok pada Pengadilan Agama Bangko serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna pengadilan harus transparan, akuntable, dapat di akses oleh publik melalui media (web site) yang telah tersedia di setiap pengadilan. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bangko ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dalam melaksanakan program program yang telah ditetapkan yang menyangkut akan terlaksananya pelayanan yang baik terhadap

masyarakat,

maka

LAKIP Pengadilan Agama Bangko Tahun 2014

program

program

yang

menyangkut

Hal.1

tentangketerbukaan dan akses kepada publik telah dilakukan dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut; a.

Transparansi biaya perkara di setiap Pengadilan Agama Bangko;

b.

Tranparansi tentang penerimaan perkara dengan memberlakukan daerah steriil area yang mana pejabat atau pegawai pengadilan tidak lagi bisa bertemu dengan pihak pihak yang berpekara;

c.

Memfungsikan

meja

Informasi

tentang

pengadilan

dan

penanganan

pengaduan masyarakat yang tidak puas akan pelayanan pengadilan; d.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap sistem penerimaan perkara sampai kepada pengambilan putusan atau surat surat yang dibutuhkan oleh pengguna pengadilan;

e.

Perbaikan sarana dan prasarana dan pengembangan pengetahuan Sumber Dayar Manusia;

B. TUGAS DAN FUNGSI B.1 TUGAS Pengadilan Agama Bangko sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariyah. Selanjutnya pengembangan sarana, prasarana penyempurnaan terus dilakukan dan pemberian akses kepada publik tentang pelaksanaan tugas tugas pokok pengadilan, dan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia melalui


Hal.2

pembinaan dan pengawasan yang berpedoaman kepada ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang mengatur sebagai berikut : ayat 1. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya; B.2 FUNGSI Pengadilan Agama Bangko sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 1.

Fungsi Peradilan (pasal 51 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur sebagai berikut; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan ekonomi syari’ah.

2.

Fungsi Pengawasan ( pasal 53 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang mengatur sebagai berikut: ayat 1. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya;

3.

Fungsi Nasehat ( pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: ayat 1. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;


Hal.3

4.

Fungsi Administratif ( angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka adanya perhatian yang besar terhadap tatacara dan pengelolaan administrasi pengadilan, hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan admiminstrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain lain, tetapi juga akan memepengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri oleh karena itu administrasi pengadilan dalam undang undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penangananya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu Panitera yang merangkap Sekretaris;

5.

Fungsi Akses kepada Publik ( pasal 64.A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut: ayat1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan; ayat 2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

6.

Fungsi Bantuan Hukum/ Advokasi ( pasal 60 C Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut:


Hal.4

ayat 1. Pada setiap Pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum; ayat 2 Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut sampai memperoleh kekuatan hukum tetap; 7.

Fungsi lain lain ( pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang mengatur sebagai berikut: ayat 2 Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang Undang

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bangko dalam tahun anggaran 2013, dengan bentuk sajian seperti berikut : BABI

Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Bangko dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; A. Latar Belakang; B. Tugas dan fungsi; C. Sistematika Penyajian.

BABII

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Bangko dalam tahun anggaran 2014 yang berisikan antara lain;


Hal.5

A. Rencana Strategis 2010-2014 Menjabarkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangko Tahun 20102014. 1.

Visi dan Misi

2.

Tujuan sasaran strategis

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahun 2014 1.

Penjelasan arah kebijakan yang diambil Tahun 2014

C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2014 BAB III Akuntabilitas Kinerja,; a.

Pengukuran Kinerja ( Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja);

b.

Analisis Akuntabilitas Kinerja ( diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dan Hasil Pengukuran Kinerja;

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Bangko di masa datang, yang berisikan antara lain; a.

Kesimpulan

b.

Saran.

Lampiran, yang berisi antara lain ; a.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangko -

b.

Sumber Daya Manusi Pengadilan Agama Bangko

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangko;


Hal.6

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPANKINERJA A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 -2014 Tahun 2014 merupakan tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bangko tahun 2010 - 2014 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Bangko, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bangko tahun 2010 - 2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi. 1.

Visi dan Misi Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama Bangko telah menetapkan Visi yaitu; "Terwujudnya Pengadilan Agama Bangko yang Agung". Untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama Bangko menjabarkan kedalam Misi sebagai berikut; 1.

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

2.

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

3.

Meningkatkan Kwalitas Kepemimpinan Badan Peradilan;

4.

Meningkatkan Akuntabiltas Kenerja Aparatur Pengadilan Agama Bangko;

2.

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pencapaian Sasaran Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Agama Bangko adalah :


Hal.7

Sasaran

Indikator

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

Peningkatan PenyelesaianUpaya Mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan

Meningkatnya kualitas SDM Pengadilan Agama Bangko.

- Prosentase SDM - Mengadakan - Mengikutsertakan Non Yudisial kegiatan Hakim dan dengan SDM Bimbinngan Panitera Yustisial; Tekhnis bidang Pengganti untuk - Prosentase Tenaga Yustisial dan bimbingan teknis Hakim dengan Non Yustisial Yustisial. Panitera Pengganti - Mengikutsertakan yang membantu aparatur Non persidangan; Yustisial/kesekret - Prosentase ariatan untuk aparatur yang sertifikasi Barang telah mengikuti dan Jasa Bimbingan Teknis - Mengikuti Yustisial dengan pelatihan yang belum penyusunan negikuti pelatihan RKAKL dan Tekhnis Yustisial; langkah langkah - Prosentase penggunaan aparatur yang Anggaran secara lulus Diklat baik sesuai Pengadaan Barang dengan sistem dan Jasa.dan akuntabilitas, dan dengan aparatur transparansi;


- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

- Melakukan pemeriksaan perkara dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;. - Melakukan reviu terhadap laporan perkara setiap bulan; - Melakukan monitoring pelaksanaan minutasi perkara; - Melakukan Monitoring penyerahan salinan putusan dan akta cerai

Hal.8

- yang tidak lulus beradasarkan yang mengikuti; - Prosentase aparatur yang memahami penggunanaan aplikasi keuangan, simpeg, dan SABMN, Meningkatkan kualiatas hasil pembinaan dan pengawasan;.

3.

- Prosentase Pengaduan yang di tindaklanjuti;. - Prosentase pengaduan yang tidak ditindaklanjuti

-

- Mengikuti kegiatan tentang penerapan peraturan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan uang negara;

- Peningkatan pembinaan dan Pengawasan aparatur pengadilan

- Melakukan pembinaan pengawasan reguler; - Melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pengaduan masyarakat; - Melakukan reviu terhadp semua laporan perkara setiap bulan; - Melakukan audit kinerja bersamaan dengan pengawasan dan pembinaan;

Program Utama dan Kegiatan Pokok Program Utama 1.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan Akuntabilitas dan tranparansi merupakan salah satu bentuk dan standar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat

pengguna pengadilan, setiap

kegiatan dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut akan hak dan kewajiban pengguna pengadilan dapat dilihat secara terbuka, dan setiap pembiayaan yang diperlukan pengadilan terhadap proses perkara dapat


Hal.9

dipertanggungjawabkan dan tidak satupun yang berbentuk rahasia; dan semua kebutuhan dan informasi yang diperlukan masyarakat telah tersedia di meja informasi setiap pengadilan; 2.

Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkara yang cepat kepada masyarakat. Sistem pelayanan yang diberikan adalah pelayanan satu pintu, para pihak yang datang ke Pengadilan telah di sediakan media informasi secara manual dan melalui web site, yang terintegrasi pada meja informasi, ketika masyarakat memerlukan informasi perkara, biaya perkara hari sidang, dan jadwal persidangan tidak perlu menghubungi pihak pihak lain, cukup menghubungi meja informasi, dan seluruh kebutuhan akan pelayanan pengadilan akan di dapat di meja informasi;

3.

Meningkatkan kemampuan dan kinerja peradilan agar lebih efektif dan efisien Profesionalitas dan Sumber Daya Manusia merupakan pilar yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi, oleh karena itu kemampuan dan kinerja aparatur pengadilan harus ter-ukur dan memakai sistem teknologi yang memadai, seperti penggunaan beberapa aplikasi dan data yang mendukung kinerja pengadilan, dan semua aplikasi dan data data tersebut sebagai sarana untuk mempercepat penyelesaian tugas pokok dan fungsi pengadilan;

4.

Meningkat kwalitas sumber daya manusia lembaga peradilan. Kwalitas Sumber Daya Manusia sangat diperlukan, dan dimulai dari perencanaan yang tepat dan strategis yang dibuat ke dalam sistem


Hal.10

pembinaan yang terus menerus, di ikuti dengan hasil penelitian sebagai salah satu instrumen pendukung untuk menentukan tingkat keberhasilan dan pencapaian kwalitas aparatur pengadilan; 5.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Agama Bangko. Pengadilan Agama Bangko sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menempatkan pembinaan dan pengawasan internal sebagai salah satu fungsi pokok menajemen, dan dipergunakan sebagai alat untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku; Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bangko ada yang dilaksanakan secara reguler dua kali dalam setahun; dari beberapa target yang harus di capai adalah; a.

Terselenggarakan pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Agama Bangko;

b.

Meningkat wawasan dan pemahaman aparatur pengadilan terhadap peraturan yang berlaku, dan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tugas;

6.

Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas; Pelaksanaan audit Kinerja dan Integritas merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan, pada Pengadilan Agama Bangko, kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ke bagian kesekretariatan dan kepaniteraan yang menjadi dasar melaksanakan kegiatan dan setiap


Hal.11

tahun Pengadilan Agama Bangko melakukan audit kinerja dengan menilai sejauh mana program kerja yang dibuat dapat dilaksanakan, dengan bentuk tim Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut : No

Nama

Jabatan Pengawas Bidang

1

Dra. Wadi Dasmi, MA

Koordinator Pengawasan

2

Asli Nasution, M.E,Sy.

Administrasi Umum

3

Laila Nofera Bakar, S.Ag, MAg.

Manajemen Peradilan

4

Suspawati, S.Ag.

Administrasi Perkara

5

Milda Sukmawati, SHI

Administrasi kepegawaian

6

Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.

Keuangan Rutin dan Perkara

7

Dani Ramdani, S.H.I.

Bindalmin

Kegiatan Pokok Dari sasaran yang di uraikan tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Bangko dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Bangko mengusulkan kegiatan pokok sebagai berikut : a.

Kegiatan Pokok Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Bangko Program peningkatan kualitas, kuantitas penyelesaian perkara, efektifitas

persidangan sampai dengan minutasi di Pengadilan Agama Bangko masih sangat diperlukan. Untuk itu kemampuan para Hakim sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara


Hal.12

harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Berikut Matrix Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Bangko Tahun 2013 dan 2014 : Kegiatan / Tugas Pokok

No

Target

Realisasi

Capaian

Target

2013

Realisasi

Capaian

2014

1

Mediasi

100% (300)

16,58% (60)

20 %

100% (300)

17,66 % (53)

17,66 %

2

Putusan

100% (356)

87,08 % (310)

87 %

100% (356)

106,17% (327)

91,85 %

Pada tahun 2014 (Januari s.d. Desember 2014) perkara yang diterima 332 (tiga ratus tiga puluh dua) perkara, dan pada tahun 2013 sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) perkara, bila dibanding dengan tahun 2014 ada kenaikan sebanyak 42 perkara (14,48 %). Secara umum jenis perkara yang diterima pada tahun 2014 terdiri : NO

JENIS PERKARA

JUMLAH

1

Cerai Talak

84

2

Cerai Gugat

230

3

Itsbat Nikah

6

4

Dispensasi Nikah

2

5

Harta Bersama

1

6

Izin Poligami

-

7

Wali Adhol

1

8

Penetapan Ahli Waris

4

9

Pengangkatan Anak (lain-lain)

-

10

Penunjukan Wali

1

11

Nafkah Anak oleh Ibu karena ayah tidak mampu

1


Hal.13

12

Hak-hak Bekas Istri

1

13

Hadhlonah

1 Jumlah

332

Perkara yang di putus tahun 2014 sebanyak 327 perkara, yang terdiri dari sisa perkara 2013 sebanyak 46 perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 281 perkara. dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 51 perkara sehingga total seluruh perkara tahun 2014 sebanyak 378 perkara. Sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor 1 tahun 2008

Tentang Mediasi, Pengadilan Agama Bangko telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2014 mencapai 53 (lima puluh tiga) perkara dan berhasil di mediasi sabanyak 3 (tiga) perkara. Dalam meningkatkan pelayanan terhadap golongan masyarakat tertentu pengadilan Agama Bangko melaksanakan program Justice for all kepada seluruh lapisan masyarakat. 1)

Pelayanan Meja Informasi Ketebukaan dan pelayayan informasi yang efektif dan efesien bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bangko dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI . Dalam melaksanakan pelayanan informasi Pengadilan Agama Bangko mengaju kepada Surat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayayanan Informasi di Pengadilan dan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayayan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.


Hal.14

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bangko melayani informasi dari Masyarakat sebanyak 362 pelayanan. dengan rincian sebagai berikut : NO

JENIS PERKARA

1

Januari

38

2

Pebruari

22

3

Maret

36

4

April

34

5

Mei

32

6

Juni

28

7

Juli

12

8

Agustus

38

9

September

34

10

Oktober

39

11

Nopember

28

12

Desember

21 Jumlah

2)

JUMLAH LAYANAN

362

Prodeo Jumlah anggaran Pengadilan Agama Bangko untuk perkara prodeo tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 perkara. Anggaran untuk perkara prodeo terealisasi 100 % sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) perkara.

3)

Sidang Keliling

Sidang Keliling merupakan upaya untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu dimana tempat tinggalnya jauh dari Kantor Pengadilan Agama Bangko.


Hal.15

Untuk tahun 2014 Sidang Keliling dilaksanakan di Kantor Desa Sungai Udang, Kantor Desa Pinang Merah, Kantor Desa Bukit Bungkul, Kantor Desa Sinar Gading, Kantor Desa Bungo Tanjung dan Kantor KUA Rantau Panjang. Jumlah perkara sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bangko tahun 2014, dengan jumlah alokasi anggaran DIPA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan realisasi 100% yaitu sebesar Rp.50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah). Perkara yang ditangani selama 2014 sebanyak 39 perkara dengan rincian sebagai berikut : NO

JENIS PERKARA

JUMLAH

1

Cerai Talak

12

2

Cerai Gugat

21

3

Itsbat Nikah

2

4

Dispensasi Nikah

2

5

Wali Adhol

1

6

Penetapan Ahli Waris

1

Jumlah

4)

39

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bangko mendapat Anggaran untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebesar Rp. 19.200.000,Kegaiatan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) tahun 2014 Pengadilan Agama Bangko melakukan kerja sama dengan Lembaga Advokasi dan Konsultasi Hukum Islam (LAKHI) STAI Syekh Maulana Qori Bangko. dengan perjanjian kerjasama Nomor : W5-A5/318/HK.05/III/2014 tanggal 24 Maret 2014. Anggaran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) tahun 2014 sebesar Rp. 19.200.000,-. Adapaun realisasinya sebesar 100 % yaitu sebesar Rp. 19.200.000,-


dengan kegiatan membuat

Hal.16

permohonan/gugatan

bagi

masyarakat

yang

tidak

mampu

yang

memgajukan perkara ke Pengadilan Agama Bangko. b.

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pada pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan masalah keadilan Hukum Agama Islam, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. c.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang mamadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang memadai guna meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat yang menjadi pedoman dalam proses penyelesaian peradilan. Hal ini terkait peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.


Hal.17

Pada tahun 2014 diadakan beberapa pelatihan sebagaimana tabel dibawah ini : No

Rakor Tingkat Wilayah Pengadilan Konsultasi Penyusunan RKAKL

1 2

Peserta

Tempat

3 Orang

Jambi

2 Orang

Jambi

Nara Sumber PTA Jambi PTA Jambi/BUA MARI PTA Jambi/BAKN

3

Bimte penyusunan SKP

4 Orang

Jambi

3

Pembinaan Pos Bantuan Hukum

1 Orang

Jakarta

Badilag

4

Bimtek Pelayanan Publik

2 Orang

Jakarta

MARI

5

Bimtek Ekonomi Syaria'ah

1 Orang

Bogor

Pusdiklat MARI

6

Bimtek Hakim PTA Wilayah Barat

8 Orang

Bangko

PTA Jambi

7

Bimtek Pengelolaan IT

5 Orang

Bangko

Hakim PA Bangko

2 Orang

Bangko

KPPN Bangko

2 Orang

Bangko

KPPN Bangko

2 Orang

Bangko

KPPN Bangko

8 9 10

d.

Kegiatan

Bimtek Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sosialisasi Aplikasi SPM, SAKPA, AFS

KegiatanPeningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan

bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. e.

Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Agama Bangko.


Hal.18

Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bangko diharapkan dapat

memenuhi

kebutuhan

aparatPengadilan

AgamaBangko

dalam

mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Bangko dan Pengadilan Agama dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Agama Bangko. f.

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Agama Bangko Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus

dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan bukan hanya untuk memperbaiki kekurangan tapi yang paling penting adalah agar pelaksana tugas tidak menyimpang dari yang ditetapkan dan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM


Hal.19

termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum. B. Rencana Kinerja Tahun 2014 Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2014 menggambarkan sasaran program dan kegiatan tahunan berserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pengajuan anggaran; Penyusunan Rencana Kinerja dilakjukan se-iring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2014 Pengadilan Agama Bangko menetapkan rencana Kinerja sebagai berikut: TARGET

INDIKATOR KINERJA

2011

2012

2013

2014

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

b. Prosentase perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100%

100%

100%

100%

b. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

100%

100%

100%

100%

c. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu,

100%

100%

100%

100%

SASARAN

Peningkatan tertib administrasi perkara


Hal.20

Tempat dan Para Pihak

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

d. Prosentase berkas yang di ajukan banding, kasasi dan PK yang di sampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

100%

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%

100%

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

100%

100%

100%

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100%

100%

100%

100%

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

a. Prosentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan

100%

100%

100%

100%

b. Prosentase pelayanan meja informasi

100%

100%

100%

100%

c.Prosentase pelaksanaan perkara Prodeo bagi masyarakat kurang mampu

100%

100%

100%

100%

d. Prosentase pelaksanaan perkara sidang keliling

100%

100%

100%

100%

e. Prosentase pelaksanaan pos bantuan hukum

100%

100 %

100%

C. Penetapan Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2014


Hal.21

Penetapan Kinerja merupakan penyataan komimen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan ter-ukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber dana, sumber daya manusia ; Penetapan Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2014 yang berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor; 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan selanjutnya Penetaoan Kinerja Tahun 2014 tidak terlepas dari beberapa kebijakan Umum Pengadilan Agama Bangko dalam penggunaan Anggaran Tahun 2014; Sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Bangko dan yang dinyatakan dalam Penetapan sasaran Kinerja tahun 2014 dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangko yang telah di susun ; Penetapan Kinerja dilaksanakan dengan adanya Perjanjian Kinerja antara Ketua Pengadilan Agama Bangko dengan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Bangko, guna mewujudkan menajemen yang efektif, transparan, akuantabel dan ber orientasi kepada hasil yang merupakan ihtisar rencana kinerja yang akan di capai pada tahun 2014 Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bangko tahun 2014 No 1 1

2

Sasaran Strategis 2 Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Peningkatan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja 3 Persentase mediasi yang diselesaikan

Target 4 80 %

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan

91 %


Hal.22

3

4

5

6

Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100 %

b. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

100 %

c. PersentasePenyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

100 %

d. Persentase berkas yang di ajukan banding, kasasi dan PK yang di sampaikan secara lengkap

100 %

e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

100 %

a. Persentase pegawai yang ikut diklatteknis yudisial

90 %

b. Persentase pegawai yang ikut diklat non yudisial

90 %

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100 %

a. Persentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan

90 %

b. Persentase pelayanan meja informasi

100 %

c. Persentase pelaksanaan perkara Prodeo bagi masyarakat kurang mampu

100 %

d. Presentase pelaksanaan sidang Keliling bagi masyarakat yang sulit terjangkau

100 %

e. Presentaase pelaksanaan pos bantuan hukum bagi massrakat yang tidak mampu

100 %

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Jumlah anggaran kegatan Rp. 71.253.000,-


Hal.23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengadilan Agama Bangko telah melaksanakan Misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, dari 4 ( empat) sasaran yang ditetapkan, meskipun belum dilaksanakan maksimal tetapi telah terdapat upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran tersebut. Capaian sasaran strategis Pengadilan Agama Bangko sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bangko, baik dalam bentuk dukungan tehnis maupun administrasi. Sedangkan capaian kinerja sangat tergantung dari dukungan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bangko dimana pada saat ini Pengadilan Agama Bangko telah mencoba untuk mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut : SASARAN 1: Meningkatnya kualitas hasil Pemeriksaan perkara.


Hal.24

Kualitas hasil Pemeriksaan perkara dapat dilihat dari meningkatnya perkara banding yang di selesaikan Pengadilan Agama Bangko, indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Indikator kinerja ke - 1 : Indikator Kinerja

Target

Prosentase Putusan Perkara yang diselesaikan

100% (356)

No

1

Realisasi

Capaian

Target

2013 87% (310)

Realisasi

Capaian

2014 87 %

100% (356)

106.17% (378)

106 %

Tahun 2014 dari Jumlah perkara yang diterima (332 perkara) dan sisa tahun tahun 2013 (46 Perkara) jumlah keseluruhannnya adalah 378 perkara. Pengadilan Agama Bangko sepanjang Januari - Desember 2014 telah menyelesaikan/putus sejumlah 327 Perkara Dariuraian di atas perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bangko mengalami kenaikan 14,48 %. Indikator kinerja ke-2 :

No

1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2013

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

2014

100% 100% 100% 100% 100% 100% Laporan hasil (46) (46) (40) (40) pembinaan dan pengawasan yang di sampaikan tepat waktu Jumlah tenaga dan temuan dalam pembinaan dan pengawasan tahun 2014 terdapat

beberapa temuan yaitu 40 temuan, pada tahun 2014 berdasarkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara reguler terhadap tugas pokok dan fungsi Pengadilan


Hal.25

Agama Bangko terdapat 40 temuan, selanjutnya pada evaluasi pada semester kedua semua temuan telah dapat di selesaikan dengan baik capaian kinerja telah memenuhi 100 prosen. Indikator kinerja ke-3 :

No 1

Indikator Kinerja Persentase jumlah tenaga tekhnis yang diberi bimibingan tehknis yustisl

Target

Realisasi

Capaian

Target

2013 100% (23)

100% (23)

Realisasi

Capaian

2014 100%

100% (25)

100% (25)

100%

Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Bangko telah melaksanakan Bimtek ( bimbingan tehnis yustisial ) yang bersifat mandiri terhadap 25 orang terdiri dari tenaga teknis Hakim, tenaga teknis ke paniteraan, Jurusita/Jurusita Pengganti dan tenaga struktural, dari 8 orang tenaga Hakim telah mendapat pembinaan sebanyak 8 orang melalui PTA Jambi, Pusdiklat dan MARI dan organisasi IKAHI yang di kelola secara mandiri oleh semua Hakim di Pengadilan Agama Bangko. Tenaga Teknis Kepaniteraan sebanyak 6 orang, dan Jurusita /Jurusita Pengganti terdiri dari 7 orang dan tenaga struktural sebanyak 4 orang, secara keseluruhan mendapat bimbingan teknis yang dilakukan oleh PTA Jambi dan Pengadilan Agama Bangko untuk tercapainya indikatorkinerja Pengadilan Agama Bangko dengan capaian kinerja 100%. SASARAN 2: Meningkatkan kualitas SDM Pengadilan Agama Bangko. Salah satu tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Bangko saat ini adalah kapasitas SDM tenaga fungsional yang tidak memadai. Khususnya tenaga Panitera Pengganti yang berada di Pengadilan Agama Bangko maka menindaklanjuti hal tersebut Pengadilan Agama Bangko hanya dapat meningkat kapasitas kinerja melalui bimbingan


Hal.26

teknis (Bintek) dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PTA Jambi, BUA dan Mahakamah Agung RI. Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Indikator kinerja ke-1 : No

1

Indikator Kinerja Prosentase personil yang Bimtek Hakim dan Kepaniteraan

Target

Realisasi

Capaian

Target

2013

100% (5)

80 % (4)

Realisasi

Capaian

2014

80 %

100% (5)

80 % (4)

80 %

Aparat Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko direncanakan mengikuti Bimtek Hakim dan Kepanbiteraan pada tahun 2014 sebanyak 5 (lima) kegiatan, yang terealisasi adalag 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014.capaian indikatornya adalah 80 % Indikator kinerja ke-2:

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Target

2013 1

Prosentase personil yang Bimtek Struktural

100 % (5)

80% (4)

Realisasi

Capaian

2014 80%

100% (5)

80 % (4)

80 %

Pegawai/Pejabat Pengadilan Agama Bangko pada tahun 2014 bidang struktural selama 2014 adalah 4 kegiatan, diantarannya adalah kegiatan Bimtek penyusunan SKP, Penyususnan RKAKL tahun 2015 dan Bimtek yang diadakan oleh KPPN Bangko diantaranya Bimtek Sistem Pelaporan Penerimaan Negara Online (SIMPONI) dan


Hal.27

Bimtek Pembuatan Laporan dan Pertanggung Jaawan Keuangan Akhir Tahun capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Bangko 80%. SASARAN 3 : Terpenuhinya kuantitas aparatur Badan Pengawasan. Dengan penambahan jumlah Hakim, namun belum ada penambahan pejabat fungsional, pejabat struktural dan staf pada Pengadilan Agama Bangko berdampak pada peningkatan tercapainya kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Agama Bangko. Meskipun peningkatan tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Indikator kinerja ke-1:

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Target

2013 1

Prosentase jumlah tenaga administrasi dan fungsional

100%

100%

Realisasi

Capaian

2014 100%

100%

100%

100%

Pada tahun 2014 perbandingan tenaga fungsional Hakim mengalami kenaikan dengan adanya penambahan 2 (Dua) Orang Hakim dan

yang akan meningkatkan

pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Bangko dan pada tahun 2014 orang demi untuk capaian kinerja di Pengadilan Agama Bangko dalam memberikan pelayanan yustisial berhasil dengan capaian 100%. Indikator kinerja ke-2 :

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2013


Capaian

Target

Realisasi

Capaian

2014

Hal.28

1

Prosentase jumlah tenaga struktural dan staf

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pada tahun 2014 ada penambahan jumlah 1 orang Panitera Pengganti dan yang mutasi dari Pengadilan Agama bangko ada 2 orang, 1 orang Panitera Pengganti dan 1 orang Panitera Muda Permohonan, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja, capaian kinerja jumlah tenaga sturuktural dan staf adalah 100 %. C.

Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2014, Satker Pengadilan Agama Bangko mengelola 2 (dua) dana DIPA, yaitu DIPA Awal yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahakamh Agung Republik Indonesia Nomor: DIPA-005.01.2.402211/2014 Tanggal 05 Desember 2014 Sebesar Rp. 3.284.971.000,- (Tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian telah mengalami revisi DIPA Sebanyak 5 kali Revisi pada tiap tiap revisi tersebut mengalami pengurangan dan penambahan pagu belanja, Revisi Terakhir dilakukan pada tanggal 28 November 2014 DS: 5000-82283310-6159 dalam hal revisi penambahan pagu belanja modal dana Hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Pagu Dipa bertambah menjadi Rp.3.416.263.000,- (Tiga miliar empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). DIPA kedua yang berasal dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: DIPA-005.01.2.402212/2014 Tanggal 05 Desember 2014 Sebesar Rp.71.235.000,- (Tujuh puluh saatu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) DIPA Badilag ini selama tahun 2014 tidak ada mengalami perubahan atau Revisi.


Hal.29

Dari kedua DIPA tersebut Satker Pengadilan Agama Bangko Mengelola Anggaran Belanja Negara Sebesar Sebesar Rp. 3.487.498.000,- (Tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan penyerapan sebesar Rp.3.480.636.433,- (Tiga miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan persentase 99,80%. Seperti terlihat pada tabel berikut :

No

1.

2.

3.

4.

Program/Sasaran

Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Belanja Modal dari Hibah Pemda Merangin

2013 Realisasi (Rp)

Capaian (%)

2.788.762.00 0

2.771.781.100

99,39%

522.985.000

521.929.718

52.680.000

51.760.000

Pagu (Rp)

99,79%

99,44%

Pagu (Rp)

2.749.278.000

2014 Realisasi (Rp)

Capaian (%)

2.743.278.962 99,78 %

391.985.000

391.979.721

71.235.000

71.235.000

270.000.000

274.142.750

99,99%

100 %

99.68 %

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Negara Bukan Pajak Pengadilan Agama Bangko (402212) Badan Peradilan Agama tahun 2014, bersumber dari legalisasi tanda tangan, biaya pendaftaran perkara, redaksi, surat kuasa, dll. Kemudian Bendahara Penerima menyetorkan PNBP sesuai dengan akun-akun yang telah di tetapkan oleh unit eselon Badan Peradilan Agama. Rincian Pendapatan Dan Realisasi PNBP yang disetorkan menggunakan kode Eselon Badan Peradilan Agama (005.04.402212) pada tahun 2014, adalah sebagai berikut :


Hal.30

NO

AKUN

URAIAN

1

423411

2

423413

3

423415

Pendapatan Ongkos Perkara

9.985.000

4

423419

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

4.666.000

Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja, (Leges) dan Upah Pada Panitera BadanPengadilan ( Peradilan)

JUMLAH


JUMLAH

65.000 114.000

14.894.000

Hal.31

BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Bangko Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bangko yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Bangko dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bangko dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2014, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan. Dari indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas telah dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja outcome yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terwujud yang disebabkan karena Pengadilan Agama Bangko belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Kiranya LAKIP Tahun 2014 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama Bangko.


Hal.32

Untuk

lebih

mengefektifkan

kegiatan-kegiatan

dapat

ditempuh

beberapa

penyelesaian sebagai berikut : 1.

Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Bangko mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LAKIP, antara lain : a.

Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain.

b.

Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan keselarasan Renstra pada Pengadilan Agama Bangko, sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan untuk pencapaian dalam renstra.

c.

Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Agama Bangko dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

2.

Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2010 - 2014.

3.

Menjadikan capaian sasaran dalam LAKIP Tahun 2014 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja pada Pengadilan Agama Bangko di masa mendatang.


Hal.33

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANGKO KETUA

Drs. M. RASYID, S.H. WAKIL KETUA Dra. WADI DASMI, M.Ag.

HAKIM

HAKIM

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy.

MILDA SUKMAWATI, S.H.I.

LAILA NOFERA BAKAR, S.Ag., M.Ag.

HASAN NUL HAKIM, S.H.I., M.A.

SUSPAWATI, S.Ag.

DANI RAMDANI, S.H.I.

PANITERA / SEKRETARIS Drs. AIDIL MUJAHID WAKIL PANITERA TET TAZANI, S.Ag

PANMUD PERMOHONAN IKHWANUL K., B.A.

STAF

PANMUD GUGATAN ARLIS, S.H.I.

STAF

PANMUD HUKUM KHAIRIAH, S.H.I.

STAF

PANITERA PENGGANTI SRI WAHYUNI, S.H.I.

WAKIL SEKRETARIS SYAFRIANTO, S.Ag.

KAUR UMUM

KAUR KEPEGAWAIAN

SUHARDI, S.Kom.

H. AMIRUDDIN, S.H.I.

STAF

STAF

KAUR KEUANGAN HUSNI JAYADI, S.Ag.

STAF

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI SAMARDIN, S.H.I. AZIZA, S.H.I. KIKI WARDIANA, S.T. M. HABIBULLAH, S.E.I. M. UKBAH RIZAL, S.Kom. ZARI WARDANA, S.H.I. PIRDAUS, S.H.I.

Garis KoordinasiKoordinasi Garis Tanggung Jawab


Hal.34

BAB I PENDAHULUAN. Bangko selaku pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi

Recommend Documents