-1LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR :
/
/
/ 2015
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA GORONTALO TAHUN 2016 I.
PENDAHULUAN Inspektorat Kota Gorontalo adalah Lembaga Teknis dalam lingkup Pemerintahan Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Gorontalo mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu c. Pelaksanaan urusan administratife lingkup inspektorat d. Penyusunan laporan hasil pengawasan Berkenaan dengan tugas Inspektorat Kota Gorontalo yaitu menyusun rencana dan program di bidang pengawasan, maka disusun Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2015, guna menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun.
II.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA GORONTALO Sesuai Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo. Berikut ini adalah penjabaran dari Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kota
Gorontalo sebagai berikut : 1. Inspektur a. Inspektur Kota Gorontalo, mempunyai tugas: Melakukan Pengawasan daerah,
dan
pemerintahan
atas pelaksanaan urusan pemerintahan di
pelaksanaan kecamatan
dan
pembinaan kelurahan
perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
atas
penyelenggaraan
berdasarkan
peraturan
-2b. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Kota Gorontalo menyelenggarakan fungsi: 1) Merencanakan
program
pengawasan
pelaksanaan
urusan
pemerintahan daerah sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja pengawasan; 2) Merumuskan kebijkan teknis dan fasilitas pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas unit; 3) Melakukan pemeriksaan,pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk menghindari penyimpangan; 4) Mengorganisir pelaksanaan system pengawasan sesuai mekanisme kerja untuk tertibnya pelaksanaan tugas; 5) Mengendalikan pelaksanaan tugas pengawasan secara terpadu untuk menghindari terjadinya penyimpangan; 6) Mengarahkan pelaksanaan tugas pengawasan secara berjenjang untuk peningkatan kinerja unit; 7) Membina pelaksanaan tugas pengawasan baik intern dan ekstern untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 8) Mendistribusikan tugas-tugas pengawasan kepada bawahan sesuai job untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 9) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan secara menyeluruh untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit; 10) Mengevaluasi
pelaksanaan
rapat/pertemuan
untuk
tugas mengetahui
pengawasan perkembangan
melalui hasil
pelaksanaan tugas; 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat/pertemuan untuk kesatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas; 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan secara berkala sebagai bahan evaluasi; 13) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 2. Sekertaris a. Sekertaris, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas pelayanan administratif dan fungsional di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
-3b. Dalam melaksanakan tugas Sekertaris menyelenggarakan fungsi: 1) Menghimpun
kebijakan
teknis
di
bidang
pengawasan
sesuai
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit; 2) Menyusun rencana kegiatan pengawasan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit; 3) Menghimpun dan menyusun data laporan hasil pengawasan sesuai kebutuhan sebagai bahan penatausahaan dalam proses penanganan pengaduan; 4) Mengelola laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional sesuai jenis sebagai bahan tindak lanjut; 5) Melakukan penilaian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah sesuai bidangnya untuk keakuratannya; 6) Melakukan
penyimpanan
laporan
hasil
pengawasan
aparat
pengawasan fungsional melalui file sebagai bahan dokumentasi; 7) Melakukan tugas pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga unit sesuai jenis untuk kelancaran tugas unit; 8) Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk; 9) Mengkoordinasikan
pelaksanaan
tugas
dengan
para
Inspektur
Pembantu melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 10) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas; 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai bahan evaluasi; 12) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 3. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 1) Menyiapkan
kebijakan
teknis
penyusunan
rencana
/
program
pengawasan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 2) Mengumpul dan mengelola data hasil pengawasan sesuai jenis sebagai bahan laporan dan statistik Inspektorat; 3) Menyusun anggaran Inspektorat berdasarkan skala prioritas untuk kelancaran tugas pengawasan;
-44) Menyiapkan
dan
memfasilitasi
rencana
kerja
pengawasan
sesuai
program untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan; 5) Menginventarisir dan menyiapkan dokumentasi hasil pengawasan sesuai jenis sebagai bahan tindak lanjut; 6) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut; 7) Mengkoordinasikan
pelaksanaan
tugas
dengan
kepala-kepala
sub
Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat; 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 4. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas pengevaluasian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis untuk tertibnya pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Dalam
melaksanakan
tugas
Sub
Bagian
Evaluasi
dan
Pelaporan
menyelenggarakan fungsi: 1) Menyiapkan
kebijakan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; 2) Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit; 3) Menghimpun hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan melalui aparat pengawasan fungsional sebagai bahan evaluasi; 4) Melakukan evaluasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai bidang untuk keakuratannya; 5) Menyusun
statistik
hasil
pengawasan
berdasarkan
skedul
untuk
kemudahan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat; 7) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; 8) Melaksanakan
tugas
lain
yang
diperintahkan
oleh
atasan
untuk
kelancaran tugas kedinasan. 5. Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas: Melaksanakan
tugas
pengelolaan
urusan
kepegawaian,
keuangan,
penatausahaan surat-menyurat dan urusan rumah tangga berdasarkan juklak dan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
-5Dalam
melaksanakan
tugas
Sub
Bagian
Administrasi
dan
Umum
menyelenggarakan fungsi: 1)
Menyiapkan
kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan
perlengkapan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 2)
Menyusun rencana kegiatan pengelolaan adminsitrasi dan perlengkapan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
3)
Melakukan tugas pengelolaan administrasi perkantoran dan kearsipan berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan;
4)
Melaksanakan tugas pengelolaan adminsitrasi keuangan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi keuangan;
5)
Melaksanakan tugas pengelolaan urusan kepegawaian berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
6)
Membuat rencana pengadaan barang inventaris
sesuai kebutuhan
untuk kelancaran kegiatan unit; 7)
Melaksanakan
tugas
pengelolaan
dan
pemeliharaan
perlengkapan
rumah tangga berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit; 8)
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
9)
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
tugas
dengan
Kepala-kepala
sub
bagian melalui rapat / pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat; 10) Menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi; 11) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 6. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV a. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai tugas: Melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
urusan
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan masyarakat pada SKPD di lingkungan
Pemerintah
Kota
Gorontalo
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. b. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV menyelenggarakan fungsi: 1)
Menghimpun
peraturan
teknis
pengawasan
sesuai
kebutuhan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2)
Menyusun rencana program kerja pembinaan dan pengawasan secara periodik untuk menjadi program unit;
3)
Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) melalui langkah kerja pemeriksaan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
-64)
Melakukan
pembinaan pengawasan
pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo secara berkala untuk peningkatan kinerja unit; 5)
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo secara periodic untuk mengetahui penyimpangan kinerja unit;
6)
Menghimpun
hasil
pemeriksaan
Pemeriksaan
(KKP)
sebagai
melalui
dasar
review
penyusunan
Kertas
Kerja
Laporan
Hasil
Pemeriksaan (LHP); 7)
Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bahan evaluasi;
8)
Menyampaikan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) melalui obyek pemeriksaan untuk beroleh tanggapan;
9)
Melakukan klarifikasi hasil temuan pemeriksaan melalui unit terkait untuk beroleh data yang akurat;
10) Menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) untuk ditindaklanjuti; 11) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut; 12) Mengkooordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan para Inspektur Pembantu melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat; 13) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelasanaan tugas; 14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; 15) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Bab II Pasal 4 ayat (1), tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Teknis, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan yang meliputi Audit, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, seperti Konsultasi, Sosialisasi, Asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi. Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2009 Bab II Pasal 4 Kelompok
Jabatan
Fungsional
Pengawasan
Pemerintahan
Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
-7atas
penyelenggaraan
teknis
urusan
pemerintahan
di
Daerah
diluar
pengawasan keuangan, yang meliputi Pengawasan Urusan Pemerintahan, Pengurusan
atas
Pembinaan
Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan,
Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Pengawasan atas Peraturan Daerah, Pengawasan atas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pengawasan
untuk
Tujuan
Tertentu
dan
melaksanakan
Evaluasi
Penyelenggaraan Teknis Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 40 Tahun 2012 Bab I Pasal 1, Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan
bidang
kepegawaian
(wasdalpeg), pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Gorontalo Tahun 2016, mencakup : 1.
Pelaksanaan wasdalpeg yang meliputi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
2.
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Administrasi Umum Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan;
3.
Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo;
4.
Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah (seperti audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran; audit kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban) dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo (seperti audit kinerja
atas
fungsi
kepariwisataan
dan
audit
kinerja
atas
fungsi
kebudayaan); 5.
Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kota Gorontalo;
6.
Evaluasi
atas
penyelenggaraan
tugas
dan
fungsi
Pemerintah
Kota
Gorontalo, seperti evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan, evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi LPPD, dan pengarusutamaan gender ;
-87.
Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo.
8.
Pembangunan Zona Integritas, Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9.
Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindaklanjutnya termasuk evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan; 11. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 12. Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan; 13. Pemantauan perkembangan indikator kinerja; 14. Koordinasi pembinaan dan pengawasan; 15. Tugas lain selain kebijakan Walikota antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Daerah. IV. SASARAN PENGAWASAN Pelaksanaan
tugas
pengawasan
Inspektorat
Kota
Gorontalo
tetap
mengacu pada kebijaksanaan Pengawasan Nasional yang berlaku di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada, meliputi : 1. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan peranan Aparat pengawasan Intern di Daerah; 2. Kualitas dan kuantitas / kemampuan Operasional Aparat Pengawasan atau Sumber Daya Manusia (SDM); 3. Dukungan dana penunjang dari Pemerintah Daerah Kota Gorontalo; 4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai; 5. Dukungan Walikota dalam sasaran pemeriksaan pengawasan dan hasil-hasil pengawasan. Bertolak dari pertimbangan tersebut, maka ditetapkan sasaran pengawasan Inspektorat Kota Gorontalo Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo; 2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo;
-93. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). V.
OBJEK PEMERIKSAAN Adapun yang menjadi obyek pengawasan Inspektorat Kota Gorontalo Tahun 2016 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena untuk tahun 2016, Inspektorat Kota Gorontalo melakukan penilaian risiko untuk penentuan obyek pengawasannya.
Hanya
SKPD
yang
berisiko
tinggi
yang
diaudit
pada
tahun 2016. Ada beberapa SKPD yang risikonya sedang dan rendah yang nantinya akan diaudit setiap 2 atau 3 tahun sekali. Adapun rincian objek pengawasan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah
:
1
Satuan Kerja, terdiri dari 9 bagian
2. Sekretariat DPRD
:
1
Satuan Kerja
3. Dinas
:
13
4. Badan
:
7
Satuan Kerja
5. RSUD
:
1
Satuan Kerja
6. Kantor
:
1
Satuan Kerja
7. SMP/ A / K Negeri
:
28
Sekolah
8. SD Negeri
:
45
Sekolah (sekolah yang penilaian risikonya
Satuan Kerja (termasuk 10 Puskesmas)
tinggi) 9. Kecamatan
:
9
Satuan Kerja, (kelurahan yang diaudit pada Tahun
2016
adalah
kelurahan
yang
penilaian risikonya tinggi) VI.
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG 1. Personil Tenaga yang tersedia yang melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan adalah : a. Inspektur
:
1 orang
b. Sekertaris dan Inspektur Pembantu Wilayah :
5 orang
c.. Kepala Sub Bagian
:
3 orang
d. Auditor
:
15 orang
e. P2UPD
:
11 orang
f. Audiwan
:
4 orang
f. Staf Administrasi
:
16 orang
Jumlah
54 orang
- 10 2. Jumlah Anggaran ANGGARAN
JENIS PEM ERIKSAAN
NO 1
Pe me ri k saan Re gule r
Rp 1,221,750,000.00
2
Pe me ri k saan De ngan T ujuan T e rte ntu
Rp
100,500,000
3
Opname Kas, Pe rse di aan dan Ase t SKPD
Rp
66,900,000
4
Re vi u LK-SKPD
Rp
53,500,000
5
Re vi u Laporan Ki ne rja PEMKOT
Rp
8,375,000
6
Re vi u LKPD
Rp
34,125,000
7
Re vi u LPPD
Rp
22,125,000
8
Evaluasi 8 Program Unggulan PEMKOT
Rp
28,125,000
9
Pe ne li ti an Be rk as LHKPN & LHKASN
Rp
34,125,000
10 Evaluasi SAKIP SKPD
Rp
41,875,000
11 Evaluasi ZI (Stranas PPK)
Rp
41,875,000
12 Re vi u KK Asse sor PMPRB (Stranas PPK)
Rp
51,875,000
13 Evaluasi RKA
Rp
51,875,000
14 Moni tori ng Pe nye rapan Anggaran SKPD
Rp
102,150,000
15 Ve ri fi k asi Admi ni strasi (Jumat Be rsi h)
Rp
298,800,000
Rp
2,157,975,000
JUM LAH
3. Jumlah Hari Pemeriksaan NO
JENIS PEM ERIKSAAN
ORANG HARI
1
Pe m e ri k saan Re gule r
5860
2
Pe m e ri k saan De ngan T ujuan T e rte ntu
420
3
Opnam e Kas, Pe rse di aan dan Ase t SKPD
324
4
Re vi u LK-SKPD
240
5
Re vi u Laporan Ki ne rja PEMKOT
6
Re vi u LKPD
150
7
Re vi u LPPD
105
8
Evaluasi 8 Program Unggulan PEMKOT
120
9
Pe ne li ti an Be rk as LHKPN & LHKASN
165
10
Evaluasi SAKIP SKPD
200
11
Evaluasi ZI (Stranas PPK)
200
12
Re vi u KK Asse sor PMPRB (Stranas PPK)
250
13
Evaluasi RKA
250
14
Moni tori ng Pe nye rapan Anggaran SKPD
486
15
Ve ri fi k asi Adm i ni strasi (Jum at Be rsi h)
1512
JUM LAH
35
10,317
- 11 VII. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG DITERBITKAN Laporan
Hasil
Pemeriksaan
yang
diterbitkan
direncanakan
Pengawasan
Tahunan
sebanyak
227 laporan. VIII. PENUTUP Demikian
Program
Kerja
Inspektorat
Kota Gorontalo Tahun 2016 disampaikan untuk menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengawasan di Kota Gorontalo.
WALIKOTA GORONTALO,
MARTEN A. TAHA
- 12 z
INSPEKTORAT KOTA GORONTALO
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN ( PKPT ) TAHUN 2015
GORONTALO,
JANUARI 2015
