TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT (Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah)
A. Inspektur. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah (aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan), pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi, reviu, pemantauan dan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan lainnya (Qatalisator, Quality Assurance dan Consulting). Inspektur menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; c. pengawalan kebijakan Pemerintah Daerah (Qatalisator); d. pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi dan pemantauan (Quality Assurance) yang diberikan oleh Bupati; e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; f. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan (Consulting) dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati. g. monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Inspektorat Kabupaten Sigi; h. penanganan pengaduan masyarakat; i. penyusunan laporan hasil pengawasan; j. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. B. Sekretaris Inspektorat. Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
Sekretaris Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan serta penyusunan pertanggungjawabannya; b. penghimpunan, pengelolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat (Dumas); e. penyusunan pemantauan, reviu, evaluasi serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Inspektorat Kabupaten Sigi; f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; g. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Inspektorat; h. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman atau sistem pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan (juklak), serta petunjuk teknis (juknis); i. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan, laporan pemantauan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan k. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Sekretaris Inspektorat, membawahi: a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan b. Subbagian Administrasi dan Umum.
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan evaluasi serta pelaporan. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengkoordinasian rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi; b. penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Inspektorat; c. penyusunan laporan dan statistik Inspektorat;
d. penyiapan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan rencana program serta laporan; e. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; f. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan; g. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan; h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan; i. penyiapan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan; j. penyiapan bahan kerjasama pengawasan; k. penyiapan bahan koordinasi pengawasan; l. penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan kinerja pengawasan; m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan n. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan. Subbagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan tata naskah dinas serta analisis laporan; c. penyiapan bahan pengelolaan dan penataan urusan kepegawaian meliputi penataan sistem informasi manajemen kepegawaian, penyiapan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES/BPJS), Tabungan Asuransi (TASPEN), Kartu Suami/Isteri (KARSU/KARSI), menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penghargaan pegawai, Absensi, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Keterangan Bebas Temuan, serta Unit Dharma Wanita Inspektorat dan lain-lain; d. penyusunan dan pengurusan administrasi sekretariat jabatan fungsional P2UPD, jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional auditor kepegawaian; e. penyiapan bahan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) Inspektorat; f. penyiapan bahan pengelolaan satgas Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), satgas pemberantasan Korupsi, satgas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), satgas Reformasi Birokrasi, satgas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan satgas Kapabilitas serta satgas lainnya. g. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
h. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan (aset) dan rumah tangga; i. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan administrasi dan umum; j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi dan umum; k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan l. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. C. Inspektur Pembantu. Inspektur Pembantu terdiri dari : a. Inspektur Pembantu Wilayah I, mengkoordinir wilayah kerja pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang meliputi Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Perlengkapan dan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Rumah Sakit Umum Daerah; b. Inspektur Pembantu Wilayah II, mengkoordinir wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan c. Inspektur Pembantu Wilayah III, mengkoordinir wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada kantor Kecamatan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
Inspektur Pembantu mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati. Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; b. pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dbidang di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. D. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat, terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); b. Jabatan Fungsional Auditor; dan c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah diluar pengawasan keuangan, reviu, pemantauan, pengendalian dan pembinaan serta memberikan kesaksian dalam peradilan. Uraian tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) meliputi: a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi: 1. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan; dan 2. pelaksanaan atas urusan pemerintahan. b. melakukan pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi: 1. pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati; dan 2. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan bupati. c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi: 1. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 2. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di kecamatan; dan 3. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Daerah desa/kelurahan. d. pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi: 1. pengawasan akhir masa jabatan kepala desa; 2. pengawasan atas pengaduan masyarakat; 3. pengawasan atas adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan 4. pengawasan atas pelaksanaan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi: 1. evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah; 2. evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi Daerah; 3. evaluasi Daerah pemekaran (kecamatan dan desa/kelurahan); 4. evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa; 5. evaluasi laporan akuntabilitas (LAKIP/SAKIP); dan 6. evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi. f. pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang: 1. otonomi Daerah dan pemerintahan umum; 2. pekerjaan umum; 3. pemberdayaan masyarakat dan desa; 4. pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan; 5. kesehatan; 6. pendidikan; 7. kepemudaan dan olahraga; 8. ketenagakerjaan; 9. ketahanan pangan; 10. perhubungan;
11. kependudukan dan catatan sipil; 12. kesatuan bangsa dan politik; 13. komunikasi dan informatika; dan 14. sosial. g. pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang: 1. perikanan; 2. pertanian; 3. kehutanan; 4. perindustrian; 5. perdagangan; dan 6. energi dan sumber daya mineral. h. melaksanakan pengembangan profesi kepengawasan; dan i. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern yang meliputi seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pengendalian dan pembinaan serta memberi kesaksian dalam peradilan. Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja; b. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan; c. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu; d. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi; e. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi; f. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu; g. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan; h. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain; i. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan; j. pengendalian teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu dan pengawasan lain); k. pengendalian mutu pelaksanakan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu dan pengawasan lain); dan l. pendampingan dan/atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian baik kompleksitas rendah maupun kompleksitas tinggi, serta memberi kesaksian dalam peradilan.
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tugas-tugas audit kepegawaian mulai dari kebijakan rekruitmen (pengangkatan) pegawai sampai pada penempatan, pembinaan karier, disiplin (sanksi) pegawai, penggajian dan remonerasi, serta pensiun pegawai; b. pelaksanaan tugas evaluasi kepegawaian; c. pelaksanaan tugas investigasi dan pengendalian kepegawaian; d. pelaksanaan tugas pemantauan kepegawaian; e. pelaksanaan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler dan investigatif; f. pembinaan kepegawaian, dan melakukan supervisi serta advokasi kepegawaian; g. pendampingan dan/atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
