PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACBH TENGGARA NOMOR OLTAHUN 2OO3
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER.JA
DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEI{ ACEII TENGGARA BTSMILLATI TRAHMAN IRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAII YANG MAHA KUASA
BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA
Menirnbang
'. a.
Bahwa memenuhi maksud dan pelaksanaan Undang-Undang No.22 tahun 1999 Tentang Pernerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Subdin Pengairan dan Irigasi menjadi Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Aceh Tenggara, yang sesuai dengan karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah.
b.
Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
1.
Undang-undang Nomor
:24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Aceh dan Peraturan Pernbentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1956 Nomor :64 Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor : 1103).
2.
Undang-undang Nomor
: 4 Tahun
1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 23 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor :3469).
3.
Undang-undang Nomor
: 24 Tahun 1992 tentang Penataan
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nornor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3501).
Ruang
:
115,
4.
Undang-undang
No.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor : 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .3699).
5.
Undang-undang Nornor '. 22 Tahun 7999 tentang Pemerintahan Daerah
:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor : 3839).
6.
Undang-undang Nomor
: 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan atara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
:
169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor : 3890).
7.
: Undang-undang nomor 8 Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
tahun 1974 tentang Pokok
-
pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3890).
8.
Undang-undang Nomor
:
44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan
Keistirnewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lernbaran Negara
Republik Indortesia Tahun 1999 Nomor
:
172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor : 3893).
9.
Peraturan Pemerintah Nomor
: 23 Tahun 1992 tentang lrigasi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
:
638,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :3226).
10.
'. 27 Tahun 1g9l tentang Rawa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor : 35, Peraturan Pemerintah Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :3441).
11.
: 35 Tahun l99l tentang Sungai, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor : 44, Peraturan Pemerintah Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :3445).
:
12. Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan pernerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor
:
25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3353).
:
Peraturan Pemerintah Nomor
13.
Kegiatan lnstansi Vertikal
di
6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi
daerah, (Lernbaran Negara Republik
:
lndonesia Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor :3373).
14.
Peraturan Pemerintah Nomor
:
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor
'.
54,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .3952).
15.
Peraturan Pemerintah Nomor
:
84 Tahun 2000 tentang
Pedoman
organisasi Perangkat Daerah, (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor
:
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor . 4184).
16.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
: 44 Tahun 2000
tentang Tehnik Penyuunan peraturan perundang - undangan dan bentuk
Rancangan Undang
- unda,g , Rancangan peraturan pemerintah
dan
Rancangan Keputusan presiden , ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nornor : 70
).
17. Peraturan
Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 13 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan Tata Ker.la Dinas Sumber Daya
Air Propinsi Daerah [stimewa Aceh.
Dengan Persetujuan DE,WAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.AII KAI}I.]PATEN ACEII TENGGARA
MEMUTUSKAN
MenetapKan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI
DAN
TATA KERJA DINAS SUMBER
DAYA AIR KABUPATEN ACEFI TENGGARA.
BAB I KETENTT]AN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1.
Daerah adalah
2.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah yang
:
Kabupaten Aceh Tenggara
lain
sebagai
badan ekskutifdaerah.
3.
Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4.
Sumber Daya
Air
adalah suatu bidang Pembinaan Sumber Daya
Air yang mencakup Air,
sumber-sumber dan daya yang terkandung didalarn air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya baik yang alamiah maupun yang di usahakan manusia.
5'
Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Aceh Tenggara
6.
Kepala Dinas Sumber Daya
Air
adalah Kepala Dinas Sumber Daya
Air Kabupaten Aceh
Tenggara yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Dinas.
7.
Wakil Kepala Dinas Sumber Daya Air adalah Wakil Kepala Dinas Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut wakil Kepala Dinas Kabupaten Aceh renggara
BAB
II
ORGANISASI Bagian Pertama
Kedudukan Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 2
(1)
Dinas Surrber Daya
Air
adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang Sumber Daya Air yang berada di bawah Bupati
(2)
Dinas Surnber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal
Dinas
Sumber Daya
Air
3
mempunyai tugas rnelaksanakan tugas umum Pemerintah dan
Pernbangunan dibidang Sumber Daya Air.
Pasal
4
Untuk menyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
a. b. c.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Penyusunan Program tahunan Dinas Sumber Daya
Air.
Penyelenggata n tugas dibidang pengelolaan Sumber Daya
Air
termasuk perizinan dan
pelayanan umum didalam Kabupaten/I(ota.
d.
Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Sumber Daya Air.
e.
Pelaksanaan fugas
- tugas
lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.
Pasal
5
Untuk melaksanakan fungsi sebagairnana dirnaksud dalam pasal 4 Dinas Sumber Daya Air mempunyai kewenangan untuk
:
a.
Menetapkan standar Pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan didalam Kabupaten/I(ota
b.
Menyediakan dukungan, bantuan untuk keria sama pengembangan Pengairan, Bendung, Sungai dan Danau.
c.
Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase
Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkapnya
mulai dari
di
dalam
bangunan
pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 m dari bangunan sadap.
d.
Mengurus perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunanbangunan dan saluran sertia prasarana dan sarana Pengairan.
e.
Melaksanakan pembangunan perbaikan Jaringan Utarna Irigasi di dalarn Kabupaten/Kota beserta Bangunan Pelengkapnya dan
i.
Menyusun rencana penyediaan Air Irigasi.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 6 (1
)
Organisasi Dinas Suntber Daya
a. b. c. d. e. f. g. h,
Air Kabupaten Aceh
T'enggara terdiri
Kepala Dinas
Wakil Kepala Dinas Bagian Tata Usaha Sub Dinas Litbang, Prograrn dan Perizinan Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Koservasi Sumber Daya Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan
Kelompok Jabatan Fungsional
Air
dari
:
(2)
Bagian Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air adalah sebagaimana tercantum pada
lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Paragraf
1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 7
(1)
Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
(2)
Kepala Dinas mempunyai tugas
a.
:
Memimpin Dinas Sumber Daya
Air
dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan
berdasarkan Perundang - undangan yang berlaku dan kebrjaksanaan Daerah.
b. c.
Menyiapkan kebijakan umum dibidang Sumber Daya Air Daerah. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Surnber Daya Air di Daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
d.
Melaksanakan keqa sama dengan instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Sumber Daya Air, dan
e. (3) (4)
Melaksanakan tugas-tugas lainnyayang diberikan oleh Bupati.
Wakil Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. b.
Melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan
Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan
oleh Bagian Tata
Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas.
c.
Membantu rnenyiapkan bahan kebijakan umuln Daerah di Bidang Sumber Daya
Air.
d.
Membantu menetapkan kebijakan tehnis di bidang Sumber Daya Air Daerah yang rnenjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umutn yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
e.
Membantu melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Surnber Daya
f.
Air
dan
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
'
Paragaraf
2
Bagian Tata Usaha
Pasal
(1) (2)
8
Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan adrninistrasi
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pasal 9
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan untsan lJtnutn, Kepegawaian, Keuangan, Peralatan, Perlengkapan dan Tata Laksana.
,
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Bagran tata usaha mempunyai
fungsi
a. b.
:
Penyusunan Anggaran dan Pelaporan serla pembinaan Organisasi dan Tatalaksana.
Pengelolaan adrninistrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan Dinas, rumah tangga, administrasi, perjalanan dinas penyusunan peraturan perundang - undangan.
c. d.
Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraaninventarisasi dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
Pasal I I
(1)
Bagian Tata Usaha teridir dari
a.
:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan d. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana.
(2)
Masing-masing Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal L2
(1)
Sub Bagran Umunr memplmyai tugas rnelaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumah tanggaan, administrasi pedalanan dinas, pemeliharaan
ilat kantor serta
protokol, pengadaan dan pernbuatan laporan dan rnelakukan
penyelengg araan pengelolaan kepegawaian.
(2)
Sub Bagian Keuangan mempunyai
tugas
melaksanakan pengelolaan Adrninistrasi
Keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.
(3)
Sub Bagian Peralatan dan perlengkapan mempunyai tugas penyusunan rencana kebutuhan
barang dan peralatan, rnelaksanakan Tata Usaha Barang, pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan, pemeliharaan, penghapusan peralatan, pengaturan perlengkapan serta penyelenggaraan. inventarisasi dan
(4)
Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas membuat rancangan peraturan perudang-undangan, ketatalaksanaan, dokumentasi
dan keputusan, menyajikan
data
informasi serta hubungan masyarakat.
Pargraf
3
Sub Dinas Pnelitian dan Pengembangan (Litbang), Program dan Perizinan
Fasal 13
(1)
Sub Dinas Litbang, Program dan Perizinan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penelitian, pengembangan, Program dan Perizinan.
(2)
Sub Dinas Litbang, Program dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal
14
Sub Dinas Litbang, Program dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sumber
Daya Air, Bidang Litbang, Penyusunan Program dan Perizinan Pengairan secara menyeluruh.
Pasal
15
Untuk nrelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam pasal 14, Sub Dinas Litbang, Prograrn dan Perizinan mempunyai fungsi
a.
:
Penyusunan dan pengkoordinasian rencana program tahunanjangka menengah danjangka panjang.
b.
Penyusunan program pengembangan penataan ruang dan pembinaan peningkatan peran sefta masyarakat.
c.
Penyusunan dan pengkoordinasian program penelitian, pengambangan survey, pemetaan dan Amdal Pengairan.
d.
Penyelenggaraan pengelolaan perizinan
,
pemanfaatan
air dan penambangan galian
golongan C, pemanfaatan tanah rnilik Surnber Daya Air serta pembangunan dan alih fungsi bangunan-bangunan Sumber Daya Air.
e. f.
Pengendalian dan pengevaluasian hasil perencanaan program pengairan dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pasal 16
(l)
Sub Dinas Litbang, Prograrn dan Perizinan terdiri atas
a. b. (2)
:
Seksi Penelitian, Pengembangan dan Perizinan Seksi Perencanaan Tata Ruang, Program , Anggaran , Survey dan Pemetaan.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Litbang, Program dan Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal
(1)
17
Seksi Penelitian, Pengembangan dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penelitian dan
pengembangan secara
miko,
rnelakukan pelaporan serta penyiapan Amdal
di
Bidang
Pengairan serta melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan perizinan, pemanfaatan air permukaan, sumber air, tanah pengairan, perizinan penambangan bahan galian golongan C serta alih fungsi bangunan pengairan.
(2)
Seksi Perencanaan Tata Ruang, Program, Anggaran, Survey dan Pernetaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencanajangka pendek, menengah danjangka panjang, studi
kelayakan penataan nnng, melakukan penyusunan program dan anggaran tahunan,
pembangunan serta melakukan survey, pengukuran, pemetaan
dan
pendataan
pengembangan sumber daya air.
Paragraf 4 Sub Dinas lrigasi, Rawa dan Konservasi Sumber Daya.r\ir
Pasal 18
(1)
Air adalah unsur tehnis di bidang
Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Konservasi Surnber Daya
lrigasi, Rawa dan Konservasi Sumber Daya Air.
(2)
Sub Dinas lrigasi, Rawa dan Konservasi Sumber Daya
Air dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
.
Pasal 19
Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Konservasi Sumber Daya tugas Dinas Sumber Daya
Air dibidang Irigasi, Rawa
Air mempunyai tugas melaksanakan
dan Konservasi Sumber Daya
Air.
Pasal 20 Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam pasal 19 Sub Dinas Irigasi , Rawa dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas sebagai berikut
a. Penyusunan
b.
:
perencanaan teknis dibidang Irigasi, Rawa dan Konservasi Sumber Daya
Air.
Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan pengembangan prasarana Irigasi.
c. Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan pengembangan
Prasarana
Rawa.
d'
Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pengembangan pembangunan prasarana Konservasi Sumber Daya Air.
e. Pelaksanaan
t,
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal2l
(
1)
Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Konservasi Surnber Daya
Air terdiri atas :
a. Seksi Perencanaan Teknis b. Seksi Irigasi c. Seksi Rawa dan d. Seksi Konservasi Sumber Daya Air. (2)
Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Sub Dinas lrigasi, Rawa dan Konservasi Sumber Daya
Air
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 22
(1)
Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Perencanaan Teknis Irigasi, Rawa dan Konservasi Sumber Daya
(2)
terhadap
Air.
Seksi Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan perneliharaan Jaringan lrigasi.
(3)
Seksi Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan jaringan rawa dan rnelakukan pembinaan terhadap penataan kegiatan sumber air (bendung, waduk, mata air dan lain-lain )
Paragraf
5
Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau
Pasal 23
(1) Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau adalah unsur pelaksana teknis dibidang
Sungai,
Waduk dan Danau.
(2)
Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal24
Sub Dinas Sungai
, Waduk dan Danau mempunyai tugas rnelaksanakan tugas Dinas
Sumber
Daya Air dibidang Sungai, Waduk dan Danau.
Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Sungai waduk dan danau mempunyai tugas
,
:
a. b.
Penyusunan perencanaan teknis dan program Pengembangan Sungai, Waduk dan Danau.
c.
Penataan prasarana dan sarana sungai, waduk dan danau serta pembinaan, pengaturan teknis
Pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan sungai, waduk dan danau.
dan pelaksanaan penanggulangan prasarana SumberDaya Aair akibat Bencana Alam dan
d.
Pelaksanaan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal26
(1)
Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau terdiri atas
a-
Seksi Perencanaan Teknis
b. c.
Seksi Sungai dan Bencana Alam
.
Seksi Tata Teknik Waduk dan Danau
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danaui sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal2T
(1)
Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
terhadap
perencanaan teknis sungai, waduk dan danau di dalam Kabupaten/Kota.
(2)
Seksi Sungai mempunyai tugas melakukan pembinaan, pembangunan, rehabilitasi, terhadap pemeliharaan sungai di dalarn Kabupaten/Kota dan melaksanakan pemantauan dan penanggulangan Bencana Alam.
(3)
Seksi Waduk dan Danau mempunyai tugas rnelakukan pembinaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan waduk dan danau di dalam Kabupaten/Kota.
Paragraf 6
Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan
Pasal 28
(1)
Sub Dinas Operasi dan Perneliharaan Pengairan adalah unsur pelaksana dibidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan.
(2)
Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas
yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
.
Pasal 29
Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan tugas Sumber
Dinas Dya Air dibidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan.
Pasal 30
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perneliharaan Pengairan mempunyai
fungsi
pasaL
29 Sub Dinas Operasi dan
:
a.
Penyusunan program pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya
b.
Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan, Operasi dan
Air.
Pemeliharaan Sumber Daya Air.
c.
Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai
Air ( P3A )
serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun seluruh tersier.
d.
Penyelenggaraan pembinaan penerapan IPAIR dan Pelaksanaan tugas diberikan Kepala
Dinas.
rt
-
tugas yang
{'asal 31
(1) SLrb Dinas operasi dan Penreiiharaair
(.2)
a.
Scksi Operasi Pengairan
b. c.
Seksi Pemeliharaan Pengairan
Pengairan tcr'.liri atas
:
Seksi Pernber
N4asilg-nrasing seksi scbagaimana climaksud dalam ayat (1) dipiinpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepaia Sub Dinas Operasi dan Pcmeliiraraan Pengarian sesuai dengan bidang tr'rgasnya
{'asal32
(1)
Seksi Operasi Pengairall mempunvai lugas melaksanakan petnbinaan, pengawasan dan pengen
(2)
Seksi Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan sefta inventarisasi kondisi bangunan sumber daya air.
(3)
Seksi Pernberdayaan P3A, Tersier dan IPAIR mcmpunyai tugas melaksanakan pembinaan dan Pemberdayaan P3A, mengikutsertakan masyarakat untuk membangun dan mcmelihara saluran tersier dan melaksanakan perrbrnaan penerapan IPAIR.
Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33
Kelornpok .labatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sumber Daya
Air sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
Pasal 34
(1)
Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud dalam pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
(2)
Kelornpok Jabatan fungsional sebagaimana dirnaksud dalam seorang tenaga fungsional senior yang ditLrnjuk oleh Kepala
ayat (t) dipimpin
oleh
Dinas dan bertanggung jarvab
keparia Kepala Dinas.
(3)
Jurnlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)
ditentulan berdasi".rkan
kebutuhan dan beban kcrja.
(4)
Jenis
jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlak
dengan
u.
BAB TIT KDPEGAWAIAN Pasal 35
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
Pasal 36 Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Sumber Daya
Air diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati dengan mempertirnbangkan usul Kepala Dinas
Pasal 37 Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.
Pasal 38
Jenjang kepangkatan dan fonnasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pasal 39
Eselon .Tabatan pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut
a. b. c. d. e. f.
Dinas Wakil Kepala Dinas Kepala Bagian Tata Usaha I(epala Sub Dinas Kepala Sub Bagian Kepala Seksi Kepala
Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon
:
li.a II.b III.a
IIi.a IV.a IV.a
BAB IV
TATA KBRJA Pasal 40
(1)
Dalam rnelaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkonisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya rnasing - rnasing.
(2)
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.
Pasal 41 Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Sumber Daya
Air
berkewajiban rnemimpin
bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 42
(1)
Setiap piurpinan unit kerja di Iingkungan Dinas Sumber Daya
Air wajib
menyampaikan
laporan pelaksanauan tugas secara berkala kepada atasannya.
(2)
Setiap laporan yang diterima oleh pirnpinan unit keqja dari bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
(3)
Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan ker1a.
BAB V
PEMBIAYAAN Pasal
43
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sumber Daya
Air dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.
BAB YI KETENTUAN PERALIIIAN Pasal 44
Selama belurn ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan daerah
ini, semua ketentuan yang ada
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peratuan daerah ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45 Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan
Bupati
sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan
peratuan dan pedoman yang berlaku.
Pasal 46
Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, malia Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor 189 'fahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekcriaan lIrnum dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal4T
Peraturan L)aerah ini rnulai berlakr,r pada tanggal diundangkan.
Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah l(abupaten Aceh Tenggara.
Disahkandi : Kutacane Pada tanggal ! .r BUPATI KABUPATEN ACETI TENGGARA,
Drs.II. ARMEN DESKY Diundangkan Pada
di :
Tanggal
Kutacane
:
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEII TENGARA,
IR. SOPAN SEBAYANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHLIN
2OO3
NOMOR
:
STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DANTATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ACEH TENGGAM
PEI*TUMN DAERAH KABUPATEN N0lr10R
:
ACEH TEi\IGGARA
TAHUN 2003
WAKIL KEPALA DINAS
BAGiAI.J TAIA USAHA
OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIP.A.N
TATA RUANG PROGRAM, ANGGAMN SURVEY DAN PEMETMN
SEKSI MWA DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
SEKSI TATA TEHNIK WADUK DAN DANAU
SEKSI PEMBERDAYIiAII P3A DAN TERSIER DAN IPAIR
BUPATI i1.A3U Pi.TLI\i ACEH TEN GGAR\,
i l,;,, i1. ,""".', :.:;.
.r:.:lY
