BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR&1 SERI F NOMOR 3E\ PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG
KERJASAMA OPERASIONAL DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI KAWASAN OBJEK WISATA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SAMOSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
'.
Mengingat
:
BUPATI SAMOSIR, bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Samosir, perlu digalang dukungan dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar objek-objek wisata; b. bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diwujudkan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Kelompok Masyarakat maupun Lembaga Sosial atau Lembaga Keagamaan, baik yang terkait dengan pengembangan maupun terkait pengelolaan objek wisata; c. bahwa perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan secara terukur, teratur dan saling menguntungkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Kerjasama Operasional Dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Kawasan Objek Wisata Dalam Rangka Pengembangan Kemitraan Pariwisata di Kabupaten Samosir; 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan a.
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a3a6);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 3.
59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038), 4. Undang-Undan9.........../
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a57B);
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 46 Seri E Nomor 11); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA OPERASTONAL DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI KAWASAN OBJEK WISATA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SAMOSIR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Samosir. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir. 3. Bupati adalah Bupati Samosir. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir. 6. Subjek Kerjasama Operasional adalah Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata, seni dan Budaya atau pejabat setingkat lebih rendah dari Pengguna Anggaran dan Mitra Kerjasama. 7. Mitra Kerjasama Operasional adalah pribadi atau lembaga keagamaan
yang berbadan hukum, lembaga lain yang berbadan hukum dan organisasi masyarakat di desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa.
B.
Objek Kerjasama Operasional adalah pengelolaan daerah tujuan wisata
yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata serta pengelolaan pelayanan umum yang diusulkan oleh organisasi Masyarakat Setempat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa serta organisasi yang berbadan hukum lainnya, atau orang yang ditunjuk.
BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Prinsip Kerjasama Operasional adalah:
a. b.
c. d. e.
f.
Etika dan moral; Efisiensi; Efektivitas; lnteraktif; Sinergi; Salingmenguntungkan;
g
Kesepakatan bersama; ltikad baik; i. Persamaan Kedudukan; j Transparansi; k. Keadilan; l. Kepastian Hukum; m. Akuntabilitas. (2) Tujuan Kerjasama Operasional adalah: a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan umum;
h.
c.
Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan Pariwisata Kabupaten Samosir.
BAB III SUBJEK DAN OBJEK Pasal
3
subjek Kerjasama operasional adalah Kepala Dinas selaku pengguna Anggaran Dinas Pariwisata, seni dan Budaya dan Mitra Kerjasama. Pasal 4
objek Kerjasama operasional adalah pengembangan dan atau pengelolaan objek wisata serta pengelolaan pelayanan umum.
BAB IV BENTUK DAN PRIORITAS Pasal 5 Pemilihan bentuk kerjasama disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas asset dan kewenangan dalam manajemen objek yang dikerjasamakan serta kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia. Pasal 6 Prioritas Kerjasama Operasional dilaksanakan dengan prioritas berdasarkan potensi kelayakan, potensi pengembangan pariwisata dan potensi sumber daya manusia. BAB V PERSYARATAN PEN ERIMAAN Pasal 7 Persyaratan Penerima Bantuan Kerjasama Operasional: a. memiliki Kepengurusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Pejabat atau Pimpinan Lembaga sesuai peraturan yang berlaku pada Lembaga atau Organisasi dimaksud; b. memiliki rekening aktif atas nama Mitra Kerjasama; c. fotocopy rekening yang disyahkan oleh bank; d. membuat surat pernyataan bersedia memberikan layanan kepariwisataan kepada masyarakat khususnya kepada wisatawan; dan e. membuat Proposal bantuan Kerjasama operasional dan diajukan ke Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.
BAB VI BESARAN DANA DAN PENGGUNAAN Pasal 8 (1) Penyaluran dana bantuan Kerjasama Operasional (KSO) diatur sesuai besaran dana yang telah ditetapkan dalam Pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sesuai dengan Tahun Anggaran berjalan dan diberikan dalam bentuk hibah ke rekening kelompok penerima bantuan kerjasama operasional. (2) Penggunaan dana bantuan untuk administrasi dipergunakan untuk biaya pembuatan surat pertanggungjawaban dan biaya pertemuan/ konsolidasi (3) Dana Bantuan Kerjasama Operasional dipergunakan untuk administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pengadaan Barang/Jasa dan Operasional sebesar 90% (sembilan puluh persen). (4) Penggunaan dana bantuan untuk Pengadaan Barang/ Jasa dipergunakan untuk biaya pembelian barang dan pembayaran biaya jasa yang dipergunakan. BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI Pasal 9 (1) Hak dari Mitra Kerjasama Operasional adalah:
a. mendapatkan Bantuan Kerjasama Operasional (KSO)
sesuai ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis; b. mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program kepariwisataan. (2) Kewajiban dari Mitra Kerjasama Operasional adalah: a. melaksanakan program kepariwisataan secara aktif; b. memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melaksanakan sapta pesona; c. menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang ditetapkan; d. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dana bantuan Kerjasama Operasional diterima. (3) Sanksi bagi penerima/Pengelola Dana Kerjasama Operasional (KSO) baik subjek maupun objek yang terdapat bukti penyalahgunaan dana Kerjasama Operasional sehingga merugikan negara dikenakan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku.
BAB VIII PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN KERJASAMA OPERASIONAL Pasal 10 Alur prosedur standar tentang Tata cara perikatan kerjasama operasional sebagaiamana tercantum dalam Lampiran, yang merupkan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 11 (1) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya melakukan. a. Verifikasi berkas proposal oleh Tim Verifikasi yang diangkat oleh Pengguna Anggaran; b. Membuat kuitansi yang ditandatangani Mitra Kerjasama sesuai format baku pertanggungjawaban ;
c. Membuat akad kerjasama operasional yang ditandatangani di atas
(2)
materai 6.000. Tim Verifikasi bertugas: a. Meneliti kelengkapan proposal dan lampirannya; b. Membuat Berita Acara Verifikasi;
c. Menyampaikan Rekomendasi tentang kelayakan proposal dan kelayakan penyaluran dana berikut keseluruhan berkas Kerjasama Operasional ke Pengguna Anggaran. (3) Pengguna Anggaranl Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya melakukan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kerjasama Operasional. Pasal 12 Pertanggungjawaban Bantuan Kerjasama Operasional dilaksanakan sesuai format baku pertanggungjawaban keuangan Daerah Kabupaten Samosir.
BAB IX KETENTUAN LAIN.LAIN Pasal 13 (1) Perjanjian Kerjasama Operasional berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan. (2) Apabila terjadi perselisihan maka Para Pihak dapat menyelesaikan Perselisihan tersebut dengan cara mediasi. (3) Apabila Mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan maka para pihak dapat menempuh jalur Hukum yang mengambil tempat di Pengadilan Negeri Balige. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 3 Oktober 2014
BUPATI SAMOSIR, Gap/Dto MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di Pangururan pada tanggal 3 sp+daec 2014 SEKREiTARIS DAERAH KABUPATEN
lr. HATORANGAN Sl MARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NtP. 19s70622198603 1 005
NOMOR TANGGAL TENTANG
71
Zu'I4 TAHUN 2014 KERJASAMA OPERASIONAL DALAM KEGIATAN PELAKSANAAN SERTA PERAN PENINGKATAN MASYARAKAT DI KAWASAN OBJEK WISATA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SAMOSIR I AFTUN
3 a4rd,fl4'
ALUR BAGAN PROSEDUR STANDAR TENTANG TATA CARA PERIKATAN KERJASAMA OPERASIONAL PADA DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR
------)
Dari kelompok dan atau Lembaga Sosial ke Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir
Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Tim Verifikasi
Ke
Oleh Pengguna Anggaran ke Tim Verifikasi
ikasi Proposal
Oleh Tim Verifikasi
----) Penyampaian Hasil Verifikasi
Oleh Tim Verifikasi ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran
->
nyaluran Dana
Kerjasama
-
-
asional (KSO
Rekomendasi dari Kuasa pengguna Anggaran
Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan
sekaligus Penandatanganan
+
ungjawaban
Oleh Pengguna Anggaran setelah mendapat
Perikatan
Kerjasama Operasional (KSO)
Kegiatan
sama Operasional (KSO +
oring Evaluasi
------+
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat lain di Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir.
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON,
Diundangkan di Pangururan pada tqnggal 3o bo^- 2014 ABUPATEN SEKRE\ARIS
lr. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NlP. 19570622198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
