BUPATI KULONPROGO SAMBUTAN PADA ACARA UPACARA BENDERA TANGGAL 17 MARET 2011 TINGKAT KABUPATEN KULONPROGO Wates, 17 Maret 2011
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, • Saudara-saudara pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, • Saudara-saudara
peserta
upacara
yang
saya
banggakan. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita L.TopTos/Sambt11/Maret/Upacara17Maret
1
masih diperkenankan berkumpul dan bersilaturrahmi di tempat ini dalam rangka melaksanakan Upacara Bendera tanggal 17 Maret 2011, dalam keadaan sehat dan selamat. Peserta upacara yang saya banggakan, Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan berbagai kegiatan yang ada di Kabupaten Kulonprogo, yang diantaranya adalah HUT Ke-61 Polisi Pamong Praja (Pol PP), serta pelaksanaan Pemilukada. HUT Pol PP sebenarnya jatuh pada tanggal 3 Maret yang
akan
datang,
yang
puncak
acaranya
akan
dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Pada kesempatan HUT
Ke-61
”Membangun
Pol
PP
kali
Kemitraan
ini Sat
mengambil Pol
PP
tema, dengan
Masyarakat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan L.TopTos/Sambt11/Maret/Upacara17Maret
2
Masyarakat”. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 dan Pasal 14 huruf c diamanatkan
bahwa
kewenangan
urusan
wajib
Pemerintah
yang
Daerah
menjadi meliputi
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, demikian pula dalam Pasal 148 yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dalam rangka mencegah dan mengatasi masalah gangguan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, perlu dibangun kesamaan pemahaman dan langkah-langkah sinergis agar tidak berkembang
dan
mengarah
kepada
terganggunya
ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya
dalam
rangka
L.TopTos/Sambt11/Maret/Upacara17Maret
membangun
dan 3
mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja kedepan yang lebih profesional dan akuntabel, untuk meningkatkan citra
dan
wibawa
Satuan
Polisi
Pamong
Praja,
diharapkan; 1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat untuk mendeteksi dini dan identifikasi dalam mencegah terjadinya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2. Optimalkan Forum komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi
gangguan
ketertiban
umum
dan
ketentraman masyarakat. 3. Senantiasa menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan instansi terkait, utamanya dengan jajaran Polri dalam mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif. 4. Meningkatkan operasi-operasi simpatik, humanis L.TopTos/Sambt11/Maret/Upacara17Maret
4
dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 5. Meningkatkan
kerjasama
dengan
media/pers
untuk counter image terhadap opini negative masyarakat
dan
pemberitaan
yang
tidak
berimbang, terhadap penyelenggaraan tugas-tugas penegakan Perda dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Pol PP. 6. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan terwujudnya penegakan Perda. 7. Optimalkan peran serta Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam mendeteksi sedini mungkin setiap potensi gangguan ketertiban L.TopTos/Sambt11/Maret/Upacara17Maret
5
umum dan ketentraman masyarakat. Selain
daripada
Kulonprogo
itu
tugas
semakin
Pol
tidak
PP
Kabupaten
ringan
dengan
dilaksanakannya Pemilukada. Karena Sat Pol PP harus mampu mengawal dari awal hingga tahap akhir dari tahapan Pemilukada ini, sehingga mampu melahirkan pimpinan daerah, sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Terkait
dengan
pelaksanaan
Pemilukada
yang
pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2011, pada kesempatan kali ini saya berharap agar PNS bisa bersikap netral. Netralitas PNS adalah amanah pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang juga
dijabarkan
dalam
PP
No.
37/2004
yang
mengisyaratkan hanya ada dua opsi untuk PNS: Pertama, jika sudah bertekad aktif dalam politik praktis, maka harus legowo meninggalkan status PNS. Kedua, jika tetap L.TopTos/Sambt11/Maret/Upacara17Maret
6
ingin berkiprah mengabdi sebagai PNS, maka harus meninggalkan arena politik. Larangan PNS terlibat dalam kancah politik juga tertuang dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui pasal 61 ayat (1) dan pasal 62 PP No. 6/2005, serta Surat Edaran Mendagri nomor 270/4627/sj tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia agar menata semua jajaran PNS untuk menjaga sikap netralnya dalam pilkada. Keterlibatan PNS baik secara individu maupun institusional dalam kancah politik praktis, dikhawatirkan akan ada tumpang tindih peran, sehingga terjadi konflik kepentingan (conflic of interest) yang bisa merusak tatanan bernegara; Pertama, PNS yang berpolitik membuat mereka berada dalam situasi dilematis. Karena PNS bukan saja menjadi pelayan masyarakat tapi juga sekaligus aktor L.TopTos/Sambt11/Maret/Upacara17Maret
7
politik. Akibatnya PNS tidak lagi obyektif dalam memberikan
pelayanan.
Secara
kelembagaan,
kemungkinan birokrasi akan terpolarisasi kedalam berbagai
perpecahan
berdasarkan
kekuatan
dan
kepentingan politik. Semakin banyak elite birokrat ikut bertarung di kancah politik, semakin besar kemungkinan perpecahan birokrasi pemerintahan. Karena setiap calon akan membangun kekuatan, termasuk di internal birokrasi, akibatnya timbul faksi-faksi meskipun bersifat tersembunyi. Kedua, Potret PNS Indonesia selama 32 tahun sebagai pendukung bagi kejayaan partai politik yang berkuasa telah menimbulkan hancurnya tatanan politik yang demokratis. Karena keberpihakan PNS pada salah satu partai politik telah merusak kompetisi antar partai. Padahal, setiap partai politik maupun kandidat yang bersaing sudah sepantasnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan suara. L.TopTos/Sambt11/Maret/Upacara17Maret
8
Ketiga, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan karena jabatannya, seperti kampanye terselubung yang dikemas dengan rapat dinas, penggunaan anggaran dan fasilitas negara seperti mobil dinas, rumah dinas serta kantor pemerintah dan kelengkapannya bagi parpol atau kandidat tertentu, atau pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Tahapan demi tahapan Pemilukada telah terlaksana dengan baik dan lancar, dan pada tahapan pendaftaran calon yang diajukan Parpol/gabungan Parpol dan perseorangan pada tanggal 8 sampai dengan 14 Maret 2011, ada sebanyak .......... pasang bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu, saya berharap kepada segenap komponen yang ada di Kabupaten Kulonprogo agar bersama-sama mengkondisikan wilayah agar tetap kondusif. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. L.TopTos/Sambt11/Maret/Upacara17Maret
9
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi usaha kita berasama. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. BUPATI KULONPROGO H. TOYO SANTOSO DIPO
L.TopTos/Sambt11/Maret/Upacara17Maret
10
