BUPATI KULONPROGO SAMBUTAN PADA ACARA UPACARA BENDERA TANGGAL 17 MARET 2011 TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN KULONPROGO Wates, 17 Maret 2011 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, • Saudara Camat beserta segenap unsur Muspikanya, • Saudara Kepala Desa beserta segenap Perangkatnya, • Saudara-saudara peserta upacara yang saya banggakan.
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diperkenankan berkumpul dan bersilaturrahmi di tempat ini untuk melaksanakan Upacara Bendera tanggal 17 Maret 2011, dalam suasana yang penuh barokah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan
berbagai
kegiatan
di
Kabupaten
Kulonprogo,
yang
diantaranya adalah HUT Ke-61 Polisi Pamong Praja (Pol PP) serta pelaksanaan Pemilukada. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
Pasal
148
mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan ketertiban umum serta
ketentraman masyarakat. HUT Pol PP tepatnya jatuh pada tanggal 3 Maret lalu, yang mengambil tema, ”Membangun Kemitraan Sat Pol PP dengan Masyarakat
dalam
Mewujudkan
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”. Dalam upaya penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan akuntabel. Satuan Pamong Praja diharapkan untuk mampu : meningkatkan kepekaan terhadap dinamika masyarakat untuk mendeteksi dini dan identifikasi dalam mencegah terjadinya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban; mengoptimalkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam mencegah dan menyelesaikan gangguan
kamtibmas;
berkoordinasi
dengan
instansi
terkait,
terutama jajaran Polri untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif;
meningkatkan
pendekatan
persuasif
operasi
simpatik,
dalam
penegakan
humanis Perda;
dengan serta
mengoptimalkan peran Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, tokoh
masyarakat
dan
lembaga
kemasyarakatan
untuk
menyelesaikan dan deteksi dini gangguan kamtibmas. Selain itu, terkait pelaksanaan Pemilukada Kulonprogo yang tinggal menghitung hari ini, Sat Pol PP harus mampu mengawal dari awal hingga tahap akhir secara adil dan profesional, hingga terpilih Bupati dan Wakil Bupati yang baru dalam suasana demokratis dan kondusif. Terkait dengan pelaksanaan Pemilukada yang pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2011, pada kesempatan kali ini Saya mengingatkan
agar saudara-saudara mampu memegang
prinsip netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Netralitas PNS dipertegas dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sebagai tindak lanjutnya, Pemkab Kulonprogo telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kepala Instansi Vertikal dan Kepala SKPD se-Kabupaten Kulonprogo. Untuk menjaga netralitas dalam Pemilukada Kulonprogo Tahun 2011, PNS dihimbau tidak melakukan tindakan, sikap dan perilaku yang mengarah untuk mendukung salah satu pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Netralitas PNS perlu dikedepankan mengingat PNS adalah aparatur negara yang bertugas melayani masyarakat, sehingga dituntut untuk profesional, jujur, adil, dan tidak diskriminatif serta harus netral dan tidak berpihak pada salah satu golongan atau partai pengusung Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelanggaran terhadap larangan ini akan diberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada lingkup Pemerintahan Desa dengan mengacu pada PP 72 tahun 2005 tentang Desa,
juga telah dikeluarkan Surat Edaran
Bupati Kulonprogo nomor 180/603 tanggal 7 maret 2011 tentang Larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Desa dan perangkatnya termasuk Sekretaris Desa dilarang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kampanye pemilukada, menjaga netralitas dengan tidak melakukan tindakan yang mengarah untuk mendukung salah satu calon. Selain itu, Kades dan Perangkat Desa agar selalu menciptakan situasi yang kondusif
dan menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungannya. • Peserta upacara yang berbahagia, Atas dukungan dan kerja keras kita semua, tahapan demi tahapan Pemilukada telah terlaksana dengan baik dan lancar. Tahap pendaftaran calon yang diajukan Parpol/gabungan Parpol telah berakhir pada tanggal 14 Maret 2011, dan telah ada sebanyak .......... pasang bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Saya
berharap kepada segenap komponen yang
ada di
Kabupaten Kulonprogo agar bersama-sama berupaya mensukseskan Pemilukada Kulonprogo 2011 sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi usaha kita berasama. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. BUPATI KULONPROGO H. TOYO SANTOSO DIPO
Marilah
terlebih
dahulu
kita
panjatkan
rasa
syukur
Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diperkenankan berkumpul dan bersilaturrahmi di tempat ini dalam rangka melaksanakan Upacara Bendera tanggal 17 Maret 2011, dalam keadaan sehat dan selamat. Peserta upacara yang saya banggakan, Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan berbagai kegiatan yang ada di Kabupaten Kulonprogo, yang diantaranya adalah HUT Ke-61 Polisi Pamong Praja (Pol PP), serta pelaksanaan Pemilukada. HUT Pol PP sebenarnya jatuh pada tanggal 3 Maret yang akan datang, yang puncak acaranya akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Pada kesempatan HUT Ke-61 Pol PP kali ini mengambil tema, ”Membangun Kemitraan Sat Pol PP dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 dan Pasal 14 huruf c diamanatkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, demikian pula dalam Pasal 148 yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dalam rangka mencegah dan mengatasi masalah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, perlu dibangun kesamaan pemahaman dan langkah-langkah sinergis agar tidak berkembang dan mengarah kepada terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya dalam rangka membangun dan mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja kedepan yang lebih profesional dan akuntabel, untuk meningkatkan citra dan wibawa Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan; 1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat untuk mendeteksi dini dan identifikasi dalam mencegah terjadinya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2. Optimalkan Forum komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka
mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Senantiasa menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan instansi
terkait,
utamanya
dengan
jajaran
Polri
dalam
mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif. 4. Meningkatkan
operasi-operasi
simpatik,
humanis
dan
mengedepankan pendekatan persuasif dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 5. Meningkatkan kerjasama dengan media/pers untuk counter image terhadap opini negative masyarakat dan pemberitaan yang tidak berimbang, terhadap penyelenggaraan tugas-tugas penegakan Perda dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Pol PP. 6. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan terwujudnya penegakan Perda. 7. Optimalkan peran serta Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam mendeteksi sedini mungkin setiap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain daripada itu tugas Pol PP Kabupaten Kulonprogo semakin tidak ringan dengan dilaksanakannya Pemilukada. Karena Sat Pol
PP harus mampu mengawal dari awal hingga tahap akhir dari tahapan Pemilukada ini, sehingga mampu melahirkan pimpinan daerah, sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Terkait dengan pelaksanaan Pemilukada yang pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2011, pada kesempatan kali ini saya berharap agar PNS bisa bersikap netral. Netralitas PNS adalah amanah pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang juga dijabarkan dalam PP No. 37/2004 yang mengisyaratkan hanya ada dua opsi untuk PNS: Pertama, jika sudah bertekad aktif dalam politik praktis, maka harus legowo meninggalkan status PNS. Kedua, jika tetap ingin berkiprah mengabdi sebagai PNS, maka harus meninggalkan arena politik. Larangan PNS terlibat dalam kancah politik juga tertuang dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui pasal 61 ayat (1) dan pasal 62 PP No. 6/2005, serta Surat Edaran Mendagri nomor 270/4627/sj tertanggal 21 Desember
2009,
yang
ditujukan
kepada
gubernur
dan
bupati/walikota seluruh Indonesia agar menata semua jajaran PNS untuk menjaga sikap netralnya dalam pilkada. Keterlibatan PNS baik secara individu maupun institusional dalam kancah politik praktis, dikhawatirkan akan ada tumpang tindih peran, sehingga terjadi konflik kepentingan (conflic of interest) yang bisa merusak tatanan bernegara;
Pertama, PNS yang berpolitik membuat mereka berada dalam situasi dilematis. Karena PNS bukan saja menjadi pelayan masyarakat tapi juga sekaligus aktor politik. Akibatnya PNS tidak lagi obyektif dalam memberikan pelayanan. Secara kelembagaan, kemungkinan birokrasi akan terpolarisasi kedalam berbagai perpecahan berdasarkan kekuatan dan kepentingan politik. Semakin banyak elite birokrat ikut bertarung di kancah politik, semakin besar kemungkinan perpecahan birokrasi pemerintahan. Karena setiap calon akan membangun kekuatan, termasuk di internal birokrasi, akibatnya timbul faksi-faksi meskipun bersifat tersembunyi. Kedua,
Potret PNS Indonesia selama 32 tahun sebagai
pendukung bagi kejayaan partai politik yang berkuasa telah menimbulkan hancurnya tatanan politik yang demokratis. Karena keberpihakan PNS pada salah satu partai politik telah merusak kompetisi antar partai. Padahal, setiap partai politik maupun kandidat
yang
bersaing
sudah
sepantasnya
mempunyai
kesempatan yang sama untuk memenangkan suara. Ketiga, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan karena jabatannya, seperti kampanye terselubung yang dikemas dengan rapat dinas, penggunaan anggaran dan fasilitas negara seperti mobil
dinas,
rumah
dinas
serta
kantor
pemerintah
dan
kelengkapannya bagi parpol atau kandidat tertentu, atau
pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Tahapan demi tahapan Pemilukada telah terlaksana dengan baik dan lancar, dan pada tahapan pendaftaran calon yang diajukan Parpol/gabungan Parpol dan perseorangan pada tanggal 8 sampai dengan 14 Maret 2011, ada sebanyak .......... pasang bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu, saya berharap kepada segenap komponen yang ada di Kabupaten Kulonprogo agar bersama-sama mengkondisikan wilayah agar tetap kondusif. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi usaha kita berasama. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. BUPATI KULONPROGO H. TOYO SANTOSO DIPO
