BUPATI KULONPROGO
Sambutan Pada Acara SOSIALISASI DAN PEMBEKALAN PILKADES DESA GARONGAN, KECAMATAN PANJATAN Wates, 2 April 2013 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ; Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo, Camat beserta segenap unsur Muspika Kecamatan Panjatan, Pelaksana tugas Kepala Desa Garongan beserta segenap Perangkatnya, Bapak-Ibu tamu undangan beserta segenap hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia.
Mengawali sambutan ini marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sekalian masih diperkenankan berkumpul LTopTos/Sambt13/April/SosialisasiPilkadesGarongan
1
dan bersilaturrahmi di tempat ini untuk melaksanakan acara Sosialisasi dan Pendampingan Pilkades Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, dalam keadaan sehat dan selamat. Hadirin yang saya hormati, Selanjutnya Pemilihan
perlu
Kepala
diketahui Desa
bersama,
merupakan
bahwa proses
suksesi/pergantian kekuasaan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana jabatan kepala desa diatur masa jabatannya dan ketika berakhir masa jabatannya harus ada pergantian kekuasaan. Berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sehingga Pemilihan Kepala Desa merupakan rutinitas 6 (enam) tahunan yang seharusnya disikapi secara wajar, tetapi harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Pemilihan LTopTos/Sambt13/April/SosialisasiPilkadesGarongan
2
Kepala Desa bukanlah tujuan tetapi menghasilkan Kepala Desa Terpilih yang berkualitas dan sesuai harapan masyarakat merupakan tujuan yang hendak dicapai untuk masa 6 (enam) tahun Pemerintahan Desa kedepan. Pemilihan Kepala Desa sebagai momentum untuk memperkuat
partisipasi
masyarakat
dan
konsolidasi
demokrasi. Masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan masyarakat. Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan menjadi figur yang peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Pemilihan Kepala Desa juga merupakan sarana pemersatu masyarakat bukan untuk memecah belah. Masyarakat sebagai subyek untuk menentukan figur pemimpin di Desa dan bukan obyek yang mudah dipengaruhi, karena masyarakat punya akal pikiran dan hati nurani, jangan sampai mudah dipengaruhi dengan politik
uang
atau
sesuatu
yang
sifatnya
hanya
sementara, sedangkan Kepala Desa terpilih nantinya akan LTopTos/Sambt13/April/SosialisasiPilkadesGarongan
3
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan. Demikian juga Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana pendidikan politik masyarakat. Dalam arti yang sempit, pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar
untuk
mengubah
proses
sosialisasi
politik
masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Sedangkan dalam arti yang luas pendidikan
politik
diarahkan
untuk
menyadarkan
masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk
ikut menentukan jalannya
bernegara dalam
ikatan
Negara
berbangsa,
Kesatuan
Republik
Indonesia. Dalam
rangka
pemenuhan
terhadap
prinsip
demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas Langsung, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan LTopTos/Sambt13/April/SosialisasiPilkadesGarongan
4
dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan yang dikehendaki. Asas Umum, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah, dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih. Asas Bebas, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Asas Rahasia, dimaknai bahwa pemilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasian pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya. Asas Jujur, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan LTopTos/Sambt13/April/SosialisasiPilkadesGarongan
5
fungsinya
berlaku
jujur
dan
transparan
dalam
melaksanakan proses pemilihan. Asas Adil, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih. Dengan
menggunakan
asas-asas
tersebut
diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kulonprogo pada umumnya dan di Desa Garongan pada khususnya, dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang berkualitas.
Hadirin yang berbahagia, Lebih lanjut Pemilihan Kepala Desa di
Desa
Garongan ini harus dapat terlaksana dengan sukses, yang artinya pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana atau jadwal yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sukses partisipasi, yang artinya rapat pemilihan dihadiri oleh seluruh masyarakat yang berhak memilih atau LTopTos/Sambt13/April/SosialisasiPilkadesGarongan
6
setidaknya memenuhi quorum sehingga Rapat Pemilihan dinyatakan sah. Sukses regulasi, artinya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sukses memilih Kepala Desa yang definitif, yang artinya tujuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah menghasilkan Kepala Desa Terpilih untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dan sukses tidak mengganggu tatanan yang sudah mapan/hal-hal yang sudah dicapai, artinya hal-hal yang sudah baik paling tidak dipertahankan dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, bukan malah sebaliknya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan ada kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Amin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. BUPATI KULONPROGO dr. H. HASTO WARDOYO, Sp. OG(K) LTopTos/Sambt13/April/SosialisasiPilkadesGarongan
7
LTopTos/Sambt13/April/SosialisasiPilkadesGarongan
8
