BUPATI KAMPAR PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 400TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 - 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAMPAR Menimbang : a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam suatu Peraturan Bupati. b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2012 - 2016. Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2.
Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2008 Tanggal 21 Mei 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2007 – 2011;
Aparatur Negara Pedoman Umum
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD Kabupaten Kampar Tahun 2010.
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 – 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.
Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
2.
Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3.
Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi; (1) hasil pengukuran kinerja dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
4.
Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Pemerintah Kabupaten serta lembagalembaga yang menjalankan fungsi Pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
5.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
6.
Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
7.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD;
8.
Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa;
9.
Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan; 11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar adalah : a.
Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik;
b.
Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Pasal 3
Setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. BAB III PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 4 Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya.
Pasal 5 1.
Indikator Kinerja Utama SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar harus selaras antar tingkatan unit organisasi;
2.
Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Kinerja Pengeluaran (Output) dan hasil (Outcome) dengan tatanan sebagai berikut; a. Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kampar sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; b. Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/satuan kerja/SKPD/Unit kerja mandiri di lingkungan Kabupaten Kampar sekurangkurangnya adalah Indikator Keluaran (Output). Pasal 6
Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini, yaitu : a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan; b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya; c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja; d. Kebutuhan data statistik pemerintah; e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pasal 7 Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pasal 8 Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu : a. b. c. d.
Spesifik; Dapat dicapai; Relevan; Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang di ukur.
Pasal 9 1. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan prinsip – prinsip kehati-hati, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal; 2. Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan; 3. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.
BAB IV PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 10 Indikator Kinerja Utama digunakan instansi pemerintah untuk : a. b. c. d. e.
Perencanaan jangka menengah; Perencanaan tahunan; Penyusunan dokumen penetepan kinerja; Pelaporan akuntabilitas kinerja; Evaluasi kinerja instansi pemerintah dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksana program dan kegiatan-kegiatan. Pasal 11
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Pasal 12 1. Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja; 2. Analisis dan Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
BAB V PEMBINAAN DAN KOORDINASI Pasal 13 Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan : a. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing; b. Koordinasi untuk mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencana, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pasal 14 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar.
BAB VI PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 19 Desember 2011 BUPATI KAMPAR ttd H. JEFRY NOER Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal Desember 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR dto ZULHER Pembina Utama Madya NIP. 19590211 198503 1 002
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
:
a. Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah b. Membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyarakatan di Bid. Perencanaan & statistik
3. FUNGSI
:
-
Merumuskan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, RPJMD dan RKPD Mensinkronkan Rencana Program Kegiatan Pembangunan SKPD di bawah Koordinasi Sekda Kabupaten Mengkoordinasikan Tugas Pemerintah dalam Bidang Penyusunan RTRW Kabupaten Kampar Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana dalam Rangka Pengembangan Wilayah dengan Instansi Terkait Menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Melakukan Penyusunan RAPBD bersama TAPD dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah; melakukan Pengumpulan dan Analisis Data untuk keperluan Perencanaan Pembangunan Daerah Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Melakukan Evaluasi SKPD sebagai bahan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk priode berikutnya Melakukan Pengelolaan Adm. Umum yang meliputi Ketetalaksanaan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan & Organisasi Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya.
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
- Persentase penjabaran Kegiatan RPJMD ke dalam RKPD
Daerah
pola ruang
Pembangunan Daerah
3 Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah
Dok. RPJMD & RKPD
rencana kerja SKPD - Persentase pemanfaatan potensi lahan sesuai dengan
2 Meningkatnya Kualitas Pengendalian & Pemantauan
Belum semua RPJMD bisa di tuangkan dalam
- Jumlah Program dan Kegiatan Pembangunan yang berhasil di pantau
- Jumlah tindak lanjut terhadap program/kegiatan yang di evaluasi
Masih banyak pemanfaatan ruang yang belum
Laporan
mengacu pada RTRW
Belum semua kegiatan pembangunan yang
Laporan
bisa dilakukan pemantauan
Belum semua hasil evaluasi pembangunan
Laporan
bisa di tindaklanjuti
Bangkinang, Januari 2014 Kepala Bappeda Kabupaten Kampar
Ir. AZWAN, M.Si Pembina TK.I NIP.19670723 199303 1 005
1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. KAMPAR 2. TUGAS
: Membantu Bupati Melaksanakan Wewenang dalam Menjalankan Pembangunan Pertanian
3. FUNGSI
: - Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan di Bidang Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura - Melakukan Penyusunan Program, Rencana Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura - Melaksanakan Pemantauan laporan dan Pelaksanaan Tugas Penyelenggaran di Bidang Pertanian dan TPH - Penyusunan Standar Teknis Pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan Kabupaten - Penyusunan Standar Teknis dalam Bidang Pertanian - Menyusun Rencana dan Program Kegiatan Diklat SDM/Petugas Pertanian, yang meliputi Teknis Fungsional Keterampilan dan Kejuruan - Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Perizinan dan Pembinaan Usaha Pertanian dan TPH - Melakukan Pembinaan Kebijakan Teknis di Bidang Pertanian dan TPH - Menyelenggarakan Pengelolaan di Bidang Pertanian, dan TPH - Analisis dan Penanggulangan Residu bahan Kimia pada Komoditi Hasil Pertanian dan TPH - Melakukan Pengkajian Penerapan Teknologi Unggulan di Tingkat Usaha Tani - Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Peralatan/perlengkapan dan Organisasi Dinas - Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang Tugasnya - Pengelolaan UPT Dinas (UPTD)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
-
Jumlah produksi padi/tahun Jumlah produksi jagung/tahun Jumlah produksi kedelai/tahun Jumlah produksi kacang tanah/tahun Jumlah produksi kacang hijau/tahun Jumlah produksi ubi kayu/tahun Jumlah produksi ubi jalar/tahun
2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga petani.
- Angka kemiskinan - Pendapatan rata-rata petani
Potensi lahan sawah 10.476 Ha yang melakukan penanaman 2-3 kali pertahun Potensi lahan kering 4.761 Ha yang melakukan penanaman 1 kali per tahun untuk padi ladang Potensi lahan kering untuk palawija dan sayursayuran 218.983 Ha. Potensi lahan yang tersedia di atas berpeluang untuk meningkatkan produksi dan juga dapat meningkatkan Statistik Pertanian Dinas Pertanian TPH Kab. Kampar
Statistik Pertanian
Meningkatnya kesejahteraan petani akan dapat menurunkan angka kemiskinan
Laporan Tahunan
2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Bidang Kesehatan
3. FUNGSI
:
-
Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan serta Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, melalui Keg. Pengamatan, Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Pembinaan dan Pelaksanaan Kesehatan Kingkungan & Hygiene Sanitasi, Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Air Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Pelaksanaan Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan. Pengawasan terhadap Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya Pembinaan Kesehatan Keluarga, Ibu Anak dan KB, Usia Lanjut, serta Peningkatan Gizi dan Usaha Kesehatan Sekolah Penyuluhan Kesehatan Masyarakat serta Penyebaran Informasi Kesehatan Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup kerjanya Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Melakukan Pembinaan terhadap UPTD Melaksanakan urusan Kegiatan Tata Usaha Dinas Melakukan Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kesehatan Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya Pengelolaan UPTD Dinas (UPTD)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian Ibu Melahirkan per 1.000 klhran hidup Angka Harapan Hidup
AKN dari 19 menjadi 15 per 1.000 Kel. hidup AKB 34 menjadi 24 per 1.000 Klhrn. Hidup AkaBa 47 menjadi 32 per 1.000 Klhrn. Hidup AKI 228 menjadi 118 per 1.000 Klhrn. Hidup Usia Hrpn. Hidup dari 70,7 menjadi 72 tahun
Laporan Tahunan
1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat
-
2 Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular
-
Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA (+) Prevalensi kasus HIV terhadap penduduk beresiko Cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase Desa yang mencapai UCI Angka kesakitan DBD per-100.000 penduduk Cakupan gigitan HPR yang ditangani sesuai standar Cakupan penanganan kasus peneumonia balita Cakupan penanganan kasus diare Cakupan penemuan kasus kusta Cakupan Desa/Kel yang mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam - Cakupan penemuan kasus AFP
API dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk Prevalensi 235 menjadi 224/100.000 pddk Prevalensi HIV = 0,2 % Target SPM > 90 % Prevalensi dari 55 menjadi 51/100.000 Balita Target 100 % Angka kematian Penmonia 3/1.000 Balita Angka kematian diare 1,5 / 1.000 Balita Target < 1 / 10.000 penduduk
Laporan Tahunan
3 Meningkatnya status gizi masyarakat
-
Target ibu hamil dapat 90 tablet Fe 95 % ckpn. Vit. A pd bayi 6-11bln 90 %, Balita 85% ibu nifas 90 % Gizi buruk Kpr. = 13 %, target SPM 100 % Gizi kurang Kampar 10 %,
Laporan Tahunan
Cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe Cakupan vitamin A pada bayi 6-11 bulan Cakupan vitamin A pada anak balita (12-59 bulan) Cakupan vitamin A pada ibu nifas (2x) Persentase balita dengan gizi buruk
3
1
2 -
4 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat
3 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase balita dengan gizi kurang Cakupan balita gizi kurang yang mendapat perawatan Persentase balita dengan gizi lebih Persentase anak balita pendek Persentase kecamatan bebas rawan gizi Cakupan pemberian MP-ASI usia 6-24 bulan
- Persentase RT berperilaku hidup bersih & sehat - Jumlah keluarga sadar gizi (kadarzi) di desa - % masyarakat yang bebas dari perilaku BAB di sebarang tempat - Persentase masyarakat yang mengadopsi prog. cuci tangan pakai sabun - Persentase Desa Siaga Aktif - Persentase posyandu mandiri dan purnama - Cakupan bayi yang mendapat ASI Ekslusif - Cakupan desa dengan garam beryodium baik - Cakupan desa yg memiliki kelompak peminat kesehatan ibu dan anak (KP-KIA)/kelas ibu balita, PAUD, BKB - Cakupan keluarga yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar
4 Gizi lebih Kampar 11,2 % Sangat pendek 8,9 %, pendek 11,5 % Target SPM 100 % Target SPM 100 %
Cakupan PHBS tingkat RT 37,26 % tahun 2006 dan 41,20 % tahun 2009
5
Laporan Tahunan
Target SPM 100 %
Target SPM 100 %
4
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
3. FUNGSI
:
- Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pendidikan dan Pengajaran Tingkat Dasar, Menengah, Kejuruan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Non Formal, Kepemudaan & Olahraga - Penyusunan Rencana dan Program Penyelenggaran dan Pembinaan Pendidikan dan Pengajaran Tingkat Dasar, Menengah Kejuruan, Pendidikan Formal dan Non Formal, Kepemudaan & Olahraga & Kesenian di Tingkat Sekolah - Pembinaan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Tingkat Dasar, Menengah, PAUD, Pendidikan Formal & Non Formal - Pengaturan dan Pengawasan Penerimaan murid sekolah, Keuangan, Ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan Pembangunan gedung sekolah dan Tenaga Teknis, uang sekolah, ijazah dan Perpustakaan Sekolah - Pembinaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengajaran - Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait lembaga-lembaga masyarakat - Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pemuda dan Olahraga - Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi Pekerjaan Ketatausahaan Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Peralatan Organisasi dan Ketatausahaan - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya.
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Tercapainya keluasan dan kemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini
- APK PAUD - Persentase satuan TK/TKLB berakreditasi
Belum semua daerah yang memiliki PAUD
Laporan
2 Tercapainya keluasan & kemerataan akses pendidikan dasar yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
-
APM SD/MI/Paket A/Sederajat APM SMP/MTs/Paket B/Sederajat APK SD/MI/Paket A/Sederajat APK SMP/MTs/Paket B/Sederajat APS usia 7 - 12 tahun APS usia 13 - 115 tahun Persentase SD yang memiliki fasilitas internet Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK Persentase SD/SDLB berkareditasi minimal B Persentase SMP/SMPLB berkareditasi minimal B Persentase peserta didik SD putus sekolah Persentase peserta didik SMP putus sekolah
Masih belum meratanya perluasan akses pendidikan Dasar di berbagai daerah yang ada di Kabupaten Kampar
Laporan
3 Tercapainya keluasan & kemerataan akses pendidikan menengah yang bermutu & relevan dengan kebutuhan masyarakat
- APK SMA/SMK/SMLB/MA Paket B/Sederajat - Jumlah siswa SMA/SMK penerima Bantuan Operasi Manajemen Mutu (BOMM) - Jumlah siswa SMA/SMK sasaran beasiswa miskin - Persentase SMK berakreditasi minimal B - Persentase SMA berakreditasi minimal B
Masih belum meratanya perluasan akses pendidikan Menengah di berbagai daerah yang ada di Kabupaten Kampar
Laporan
4 Tersedianya kemerataan guru & tenaga kependidikan yang bermutu
-
Masih terjadi kesenjangan jumlah guru antara di kota dan di daerah tyerpencil
Laporan
-
Persentase guru SMA/SMK bersertifikasi Persentase guru SD/SDLB bersertifikasi Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikasi Persentase guru SMA/SMK berkualifikasi S1/D4 Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4
5
1
2 -
5 Meningkatnya partisipasi & peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan
3 Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 Persentase rasio pendidi dan peserta didik SMP Persentase rasio pendidi dan peserta didik SMA Persentase rasio pendidi dan peserta didik SMK APK Paket B APK Paket C
- Jumlah pengelola organisasi kepemudaan - Jumlah pemuda kader yang difasilitasi
6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
- Jumlah peserta perlombaan/festival/olahraga rekreasi
4
5
Organisasi kepemudaan mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah
Laporan
Masih banyak fasilitas olahraga yang belum memenuhi standar yang di tetapkan
Laporan
- Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional dan nasional - Jumlah organisasi keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan
6
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BLH KABUPATEN KAMPAR
1. NAMA UNIT ORGANISASI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2. TUGAS
: Melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah dalam Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Pembangunan yang berwawasan Lingkungan
3. FUNGSI
:
- Merumuskan Kebijakan Teknis dalam Bidang Lingkungan Hidup - Melaksanakan Pembinaan terhadap Kewenangan di Bidang Pembangunan, Lingkungan Hidup - Memberikan Pelayanan Teknis Operasional dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup - Melakukan Pemberian Legalitas Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup - Melaksanakan Pengawasan Teknis terhadap Lingkungan Hidup, Teknis Perundang-undangan yang berlaku - Melakukan pengelolaan Adm. Umum yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan Perlengkapan Organisasi, Perencanaan dan Ketatalaksanaan Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya Melakukan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya pengendalian LH
- Tingkat pencemaran air - Tingkat pencemaran udara dari sumber tidak bergerak - Baku mutu air
Untuk mengetahui tingkat pencemaran yang disebabkan oleh berbagai aktifitas
Laporan
2 Meningkatnya rehabilitasi LH
- Luas Ruang Terbuka Hijau
Laporan
3 Meningkatnya pelestarian fungsi LH
- Pencemaran limbah padat/sampah - Tingkat pembuangan limbah industri
Masih kurangnya proporsi ruang kota untuk penghijauan Aktifitas industri perlu di kontrol, untuk mengurangi dampak terhadap LH Belum semua kasus hukum yang terkait dengan Lingkungan Hidup bisa tertangani
Laporan
4 Meningkatnya penegakan hukum lingkungan
- Jumlah kasus LH yang ditangani
Laporan
7
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN KAB. KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2. TUGAS
: Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan
3. FUNGSI
:
-
Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Operasional, Pembangunan, di Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Melaksanakan Penyusunan Program Kegiatan Operasional dan Pembangunan Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan Penetapan Inventaris dan Pengaturan Objek Wisata. Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Perhotelan, Rumah Makan, Bar dan Restoran. Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Festival Kesenian dan Budaya. Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Objek Wisata dan Tempat Hiburan lainnya. Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan Kerjasama Internasional di Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Standar dan Norma Sarana Pariwisata dan Kebudayaan Penyelenggaraan Promosi Kepariwisataan dan Kebudayaan Daerah. Penyelenggaraan Kualifikasi Usaha Jasa di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Penyelenggaraan Sistem Bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Perencanan dan Organisasi Dinas. - Melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugasnya - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya - Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
- Jumlah wisatawan Manca Negara
Keberhasilan dari sektor pariwisata terutama di ukur dari banyaknya kunjungan Wisman
Laporan
- Jumlah wisatawan Nusantara
Untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri sekaligus menghemat larinya devisa ke luar negeri
Laporan
- Jumlah devisa dari Wisman
Jumlah devisa Wisman dapat meningkatkan kontribusi PAD
Laporan
- Jumlah destinasi unggulan yang berhasil dikembangkan
Peningkatan destinasi unggulan akan dapat mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan selain yang ada sekarang
Laporan
- Jumlah Usaha kepariwisataan yang terdaftar
Untuk menertipkan kegiatan kepariwisataan
Laporan
1 Meningkatnya Kunjungan Pariwisata
8
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BKBPPM KABUPATEN KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA PEMBERDAYAAN & PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. KAMPAR 2. TUGAS
: Membantu Bupati dalam Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
3. FUNGSI
:
-
Merumuskan Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan & Perlindungan Masyarakat Menyusun Rencana & Program Pembinaan dan Pengembangan di Bidang KBPPM Melakukan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan Melakukan Pembinaan dalam Perlindungan Masyarakat terhadap ancaman Bencana Alam Melaksanakan Sosialisasi dan Pemahaman Kesatuan Bangsa dalam Wilayah NKRI Melakukan Sosialisasi dan Pemahaman dalam Penguatan nilai-nilai Pancasila Melakukan Sosialisasi dan Pemahaman serta Pemberdayaan dalam Pelaksanaan Penguatan nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Bangsa Melakukan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah lainnya dalam usaha suksesnya tugas-tugas yang saling berkaitan Melakukan Evaluasi terhadap Kebijakan dan Pelaporan Melakukan Pengelolaan Adm. Umum meliputi Ketatalaksanaan, Kepegawaian, Keuangan Perlengkapan & Organisasi Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya.
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui teknologi tepat guna
- Jumlah masyarakat yang menggunakan TTG - Produktifitas usaha masyarakat - Tingkat pendapatan masyarakat
Untuk melihat usaha produktif yang telah dilaksanakan oleh masyarakat
Laporan Tahunan
2 Meningkatnya lembaga keuangan ekonomi makro
-
Untuk memberikan kemudahan dalam pemberdayaan terhadap lembaga keuangan ekonomi makro
Laporan Tahuan
4 Meningkatnya semangat kesatuan & persatuan masyarakat
- Berkurangnya konflik antar etnis, daerah dan agama
Masih terdapat berbagai gesekan dalam kehidupan masyarakat
Laporan Tahunan
5 Meningkatnya peran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi
- Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas - Aktifitas Lembaga Swadaya Masyarakat
Melihat peran serta swadaya masyarakat dalam pembangunan
Laporan Tahunan
6 Meningkatnya kesadaran politik bagi masyarakat
- Jumlah Pemilih Tetap : 408.573 orang - Jumlah kasus pelanggaran Pemilu/Pilkada - Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada
Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik
Laporan Tahunan
Jumlah lembaga keuangan mikro yang terbentuk Jumlah sarana di perdesaan yang dibangun Tingkat pendapatan masyarakat Jumlah kerjasama ekonomi antar desa
9
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG KAB. KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG 2. TUGAS
: Melaksanakan sebahagian Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
3. FUNGSI
:
- Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Operasional, Pembangunan, Keciptakaryaan & Ketataruangan - Melaksanakan Penyusunan Program Kegiatan Operasional dan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan & Ketataruangan - Pengelolaan Perizinan, Penyelenggaraan Pengelolaan Keciptakaryaan, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman, Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih - Perencanaan Tata Ruang Kecamatan dan Tata Ruang Kabupaten - Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian, Pengembangan Rehabilitasi, Peningkatan dan Pengembangan serta Pemeliharaan Bangunan, Sarana & Prasarana Pemukiman Pengembangan Wilayah Tata Ruang Daerah & Tata Ruang Perkotaan - Pengendalian Perijinan, Pengamanan dan Pemanfaatan Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, Tata Ruang Daerah dan Tata Ruang Perkotaan - Pelaksanaan Bidang Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat Desa Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Peralatan/perlengkapan, Perencanaan dan Organisasi serta Ketatalaksanaan Dinas - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1
Tersedianya dokumen Rencana Penataan Ruang yang berbasis lingkungan
- Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang - Jumlah Draft Ranperda tentang Penataan Ruang - Persentase masyarakat yang memahami tata ruang
Dokumen Tata Ruang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan
Laporan
2
Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase
- Panjang drainase yang dibangun - Jumlah WC umum yang di bangun - Luas Ruang Terbuka Hijau yang di tata
Belum semua lokasi yang bisa di bangun pelayanan infrastruktur drainase
Laporan
3
Meningkatnya infrastruktur permukiman
Seiring meningkatnya jumlah pemukiman, harus di imbangi oleh pembangunan infrastruktur jalan
Laporan
- Panjang jalan lingkungan yang dibangun - Jumlah rumah layak huni yang dibangun - Jumlah sambungan perpipaan air minum di IKK - Tingkat pelayanan SPAM Pedesaan
10
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perkebunan
3. FUNGSI
:
-
Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Teknis Operasional di Bidang Perkebunan Menyusun Rencana dan Pelaksanaan Program Pengembangan di Bidang Perkebunan Melaksanakan Pembinaan di Bidang Perkebunan Melaksanakan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Aneka Usaha Perkebunan - Pengelolaan Adm. Umum meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Ketatalaksanaan, Perlengkapan Perencanaan dan Organisasi - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya - Pengelolaan UPT Dinas
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Perkebunan
- Luas pembangunan & pemeliharaan kebun karet rakyat
Luas potensi lahan perkebunan 42.433 Ha
- Luas peremajaan dan pemeliharaan karet rakyat
Tanaman Karet Tua rusak seluas 20.585 Ha Tnmn. kelapa sawit tua rusak rakyat 54 Ha dan PIR BUN/Trans 3.382 Ha
- Luas peremajaan/pemeliharaan kebun K. Sawit Rakyat 2 Meningkatnya Penyediaan bibit unggul Perkebunan
- Jumlah bibit karet yang di terima petani - Jumlah bibit kelapa sawit yang di terima petani
3 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Pekarangan
- Jumlah KK yang memanfaatkan lahan pekarangan
Laporan
Kebun karet seluas 1.575 Ha X kebthn. bibit 500 bt/ha=787.700 btg/thn(31.5 Ha pmbbtn) Kebun klp. sawit seluas 5.934 Ha x kebthn. bibit 126 btg/ha = 747.634 btg/thn
Laporan
Luas karet unggul di tanam petani 18.698 dari (91.745 Ha) Luas sawit unggul di tanam petani 91.403 dari (158.593 Ha) Luas lahan pekarangan yg belum dimanfaatkan 72.839 kk (147.679 KK x40 %)
Laporan
11
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB KABUPATEN KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA 2. TUGAS
: Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
3. FUNGSI
:
- Menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Tteknik di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - Menyusun Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - Menyelenggarakan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - Menyelenggarakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan Keluarga, Program Keluarga Berencana - Pengelolaan Data Makro Kependudukan dan Keluarga Informasi Gender dan Anak - Melaksanakan Koordinasi terhadap Kegiatan Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat di Bidang Pelayanan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi Penatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program dan Anggaran Keuangan dan Perlengkapan serta organisasi - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya - Melakukan Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknik (UPT)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki
-
2 Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Angka gender - related development index (GDI) Angka Gender Empowerment Measure (GEM) Persentase penduduk perempuan yang buta huruf Tingkat Partisifasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Rasio anak melek huruf perempuan di banding laki2 Persentase tenaga kerja di bawah umur
Meningkatkan pengetahuan keterampilan & wawasan perempuan Menjalankan prog. keaksaraan fungsional Menciptakan peluang kerja Memberikan peluang/kesempatan kepada perempuan mengenyam pendidikan
Laporan
- Rasio siswa perempuan dibanding laki-laki - Persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran
Memberikan peluang kepada perempuan mengenyam pendidikan Membuat kbjkn akte gratis bagi masyarakat
Laporan
3 Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
-
Jumlah kasus kekerasan thdp perempuan dan anak Rasio KDRT Persentase tenaga kerja di bawah umur Angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja wanita
Melakukan Sosialisasi UU No. 23 th. 2002 dan UU No. 23 Tahun 2004 Memberikan bantuan hukum
Laporan
4 Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundang dan Kebijakan Publik
- Tingkat keterwakilan perempuan di Legislatif - Persentase partisipasi perempuan di lbga. pemerintah - Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Memberikan pendidikan politik, meningkatkan pengetahuan & kemampuan perempuan
Laporan
5 Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana
- Angka prevalensi penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur - Tingkat partisipasi pria dalam ber KB - Persentase keluarga pra sejahtera di bandingkan jumlah total keluarga
Salah satu upaya untuk menekan angka perumbuhan penduduk yang cukup tinggi adalah dengan mengaktifkan kembali Program Keluarga Berencana
Laporan 12
1
2
3
4
5
13
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI & KOMUNIKASI 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI & KOMUNIKASI 2. TUGAS
: Melaksanakan sebahagian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perhubungan, Informasi & Komunikasi
3. FUNGSI
:
- Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian, Pembinaan, Pelayanan di Bidang Perhubungan, Informasi Komunikasi dan Telematika - Melakukan Penyusunan Program di Bidang Peningkatan Perhubungan, Informasi, Komunikasi dan Telematika - Melaksanakan Kegiatan Teknis dalam Bidang Perhubungan, Informasi, Komunikasi dan Telematika - Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Perlengkapan/ Peralatan, Perencanaan dan Organisasi Dinas - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya - Pengelolaan UPTD Dinas (UPTD)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya keselamatan dan keterjangkauan berlalu lintas
- Jumlah angkutan umum
Belum optimalnya pengawasan terhadap kenderaan over load yg melewati jalan Kab. Belum optimalnya pemeliharaan prasarana lalu lintas Belum memadainya sarana & prasarana terminal Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas
LAKIP SKPD Laporan Akhir Tahun UPT
Dokumen Statistik Kab.
- Persentase jalan yang baik
Sarana transp. darat belum bisa menjankau daerah sulit karena prasarana blm tersedia Sarana angkutan perintis belum tersedia
- Jumlah desa yang terjangkau operator seluler
Belum maksimalnya penyebaran informasi
- Jumlah sarana perhubungan - Jumlah Armada angkutan sungai dan penyeberangan 2 Meningkatnya kesadaran hukum berlalu lintas
- Jumlah pelanggaran berlalu lintas
3 Meningkatnya jangkauan transportasi dan pengembangan wilayah
- Jumlah desa yang bisa di jangkau arus transportasi
4 Meningkatnya jangkauan informasi dan komunikasi
LAKIP SKPD
Database Tower
14
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan sebahagian Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan
3. FUNGSI
:
-
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang kesejahteraan Sosial & Tenaga Kerja Menyusun Program Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Penyelenggara Penanggulangan Bencana Alam Penyelenggara Pelayanan & Rehabilitasi serta Bantuan Sosial, Perlindungan Sosial dan Penyandang masalah Kessos. Penyelenggara Pelayanan Bantuan Penanggulangan Kebakaran Lingkungan Penyenggara Kesejahteraan Masyarakat bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia & Penyandang Cacat Penyelenggara dan Pengawasan Hubungan Industrial Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, Perlindungan Kerja dan Jaminan Sosial Pekerja dan Pelaksana Upah Minimum Penyelenggara dan Pengawasan SPM dalam Bidang Ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Pemberian Rekomendasi Tenaga Kerja Asing bagi Keperluan Industri Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Pengawasan Teknis terhadap Pelaksanaan seluruh Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi Pekerjaan Ketatausahaan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya Pengelolaan UPT Dinas
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya kesejahteraan keluarga
- Jumlah keluarga miskin berkurang - Jumlah keluarga sejahtera meningkat
Untuk mengetahui jumlah keluarga miskin dan Keluarga Sejahtera
Laporan
2 Meningkatnya kualitas pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Jumlah penyandang masalah kessos berkurang
Untuk mengetahui apakah berkurang PMKS
Laporan
3 Terwujudnya relawan dalam penanggulangan bencana
- Jumlah relawan penanggulangan bencana
Untuk mengetahui jumlah relawan yang terbina
Laporan
4 Berkurangnya pengangguran
- Jumlah pengangguran menurun
Laporan
5 Menurunnya perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja
- Jumlah kasus perselisihan berkurang
Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam upaya menurunkan jumlah penganguran Untuk mengetahui kasus perselisihan antar tenaga kerja dengan perusahaan
Laporan
15
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KEHUTANAN KABUPATENKAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan Sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Kehutanan
3. FUNGSI
:
-
Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Teknis Operasional di Bidang Kehutanan Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Pengembangan di Bidang Kehutanan dan Perhutanan Melaksanakan Pembinaan di Bidang Kehutanan Menyelenggarakan Pembinaan, Penataan, Perlindungan dan Pelayanan Perijinan di Bidang Kehutanan Melaksanakan Rehabilitasi Lahan Kritis, Kosong dan Rusak Melaksanakan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan & Peningkatan dalam Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan Pengelolaan Adm. Umum, meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Ketatalaksanaan, Perlengkapan/peralatan, Perencanaan dan Organisasi Dinas Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya Pengelolaan UPT Dinas (UPTD)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya ketertiban kawasan hutan
- Persentase penggunaan kwsn.hutan secara prosedural - Panjang tata batas hutan kenegerian
Laporan Tahunan Dinas Kehutanan
- Buku Data & informasi pengelolaan kehutanan
Pendukung kepastian kawasan hutan Sebagai syarat terwujudnya kepastian batas hutan kenegerian Pendukung kepastian kawasan hutan
2 Terlaksananya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan secara terpadu
- Jumlah penyelesaian kasus illegal logging - Tingkat gangguan satwa liar
Belum semua kasus illegal loging tertangani Meningkatnya ancaman gangguan satwa liar
Laporan Tahunan Dinas Kehutanan
3 Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan
- Luas rehabilitasi lahan kritis - Luas Pembuatan/Pemeliharaan Hutan Tanaman Rakyat - Luas Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
Mengurangi luas lahan kritis di sekitar hutan Menumbuhkembangkan usaha H. Rakyat Tingginya kerusakan vegetasi pada DAS
Laporan Tahunan Dinas Kehutanan
16
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan sebahagian Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
3. FUNGSI
:
-
Melaksanakan Pembinaan Teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang Perindustrian & Perdagangan Menyelenggarakan Pengaturan Kemitraan IKDK dengan Perusahaan Besar dan Menengah Menyelenggarakan Pemantauan/pengawasan Pengadaan & Penyaluran sembilan bahan pokok barang strategis & barang industri lainnya Melaksanakan Pengembangan Eksport - Import hasil Industri dan Pertanian Melaksanakan Pengawasan Penetapan Standart Industri dan Produksi tertentu yang berkaitan dengan Keamanan dan Keselamatan Umum, Kesehatan dan Kerusakan Lingkungan Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Industri dan Perdagangan Melaksanakan Konservasi dan Inventarisasi di Bidang Industri Perdagangan Melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan terhadap Perusahaan Perdagangan dan Industri Menyelenggarakan Pembinaan Produksi Industri, Sarana dan Prasarana Perdagangan Pengelolaan Adm. Umum meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan/peralatan, Perencanaan, Organisasi dan Ketatalaksanaan Dinas Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Kompetitif
-
2 Meningkatnya Usaha Dagang Kecil dan Menengah yang Kompetitif berbasis Ekonomi Kerakyatan
Jumlah IKM bertambah Jumlah sentra industri bertambah Jumlah diversifikasi produk industri bertambah Jumlah tenaga kerja bidang industri bertambah
Pertumbuhan IKM rata-rata naik 5 %
Laporan Akhir Tahun
- Jumlah pedagang kecil menengah bertambah - Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pasar - Distribusi barang dan jasa lancar
Pertumbuhan DKM rata-rata naik 10 %
Laporan Akhir Tahun
3 Meningkatnya Pengawasan Industri dan Dagang Kecil Menengah
- Jumlah yang memiliki legalitas perizinan SIUP, TDP, TDI dan IUI bertambah
Untuk memudahkan pengawasan terhadap aktifitas perdagangan & industri
4 Meningkatnya perdagangan dalam dan luar negeri
- Nilai ekspor impor
Untuk melihat peredaran nilai transaksi perdagangan
Lap. Perkembangan IKM
Laporan Ekspor Impor
17
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1. NAMA UNIT ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dalam Melaksanakan Manajemen PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian
3. FUNGSI
:
-
Menyiapkan Penyusunan PERDA di Bidang Kepegawaian sesuai dengan Norma, Standar & Prosedur yang ditetapkan Pemerintah Menyiapkan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian di Daerah Melakukan Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah Menyiapkan dan Melaksanakan Penganngkatan, Kenaikan Pangkat, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Daerah sesuai dengan Norma, Standar dan Prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan SDM Pegawai Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya Melakukan Pelayanan Adm. Kepegawaian & dalam Pengangkatan, Pemindahan & Pemberhentian dalam & dari Jab. Struktural/fungsional sesuai dengan Norma & Kesejahteraan Pegawai, Standar & Prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Melakukan Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatalaksanaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan & Organisasi Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya Melakukan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
Untuk mengetahui latar belakang pendidikan PNS serta pendidikan yang sudah di laksanakannya
Database Kepagawaian
Pelayanan manajemen kepegawaian perlu terus di tingkatkan, untuk memberi kemudahan bagi PNS itu sendiri
Database Kepagawaian
1 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemda
-
Jumlah PNS Tamatan S1, S2 dan S3 Jumlah PNS Diklat PIM IV, III dan II Persentase PNS Tamatan S3, S2, S1, DIV, D3, D2 Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun Persentase PNS yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
2 Meningkatnya Penataan Sistem Pelayanan Manajemen Kepegawaian
- Jumlah informasi Kepegawaian yang di publikasikan melalui Website - Persentase penerimaan CPNS - Persentase kenaikan pangkat dapat diselesaikan tepat waktu - Persentase PNS yang pensiun dapat diselesaikan tepat waktu
18
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Peternakan
3. FUNGSI
:
-
Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan di Bidang Peternakan. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Peternakan yang menjadi Kewenangan Kab. Kampar. Melakukan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Teknis Bidang Peternakan Pelaksaan Pemberian Pengawasan Teknis dan tugas-tugas Pelaksaan Bidang Peternakan yang menjadi Kewenangan Kab. Kampar. Melakukan Pengelolaan, Pembinaan Usaha dan Pelayanan Perizinana di Bidang Peternakan. Pelaksaan Pembinaan terhadap Pendayagunaan Sumber Daya Peternakan. Melaksanakan Kerjasama di Bidang Pengembangan Peternakan. Pengelolaan Adm. Umum yang meliputi Ketatausaha, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan/peralatan, dan Organisasi Dinas. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya. Pengelolaan UPT Dinas.
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Produksi Peternakan
- Jumlah populasi ternak sapi (ekor ) Jumlah populasi ternak kerbau (ekor) - Jumlah populasi ternak kambing (ekor) - Jumlah populasi ternak ayam buras (ekor) - Jumlah populasi ternak ayam ras petelur (ekor) - Jumlah populasi ternak ayam ras pedaging (ekor) - Jumlah populasi ternak itik (ekor) - Jumlah produksi daging (Kg) - Jumlah produksi telur (Kg) - Jumlah Kelahiran IB ( ekor )
Untuk memudahkan pemantauan jumlah populasi ternak masyarakat
Laporan Tahunan Dinas Peternakan
2 Meningkatnya Kesejahteraan Petani
- Pendapatan rata-rata per tahun peternak - Jumlah RTP per tahun - Jumlah distribusi bibit ternak unggul kepada peternak
Untuk melihat tingkat kesejahteraan para peternak
Laporan Tahunan
19
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH 2. TUGAS
: Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Tugas Bidang Pendapatan Daerah
3. FUNGSI
:
-
Melakukan Penyusunan Perencanaan Program Peningkatan Pendapatan Daerah Melakukan Pengelolaan Pendapatan Daerah Menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan Daerah Melakukan Pembinaan Teknis terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah Memberikan Pelayanan Umum dan Penerimaan Pendapatan Daerah Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya Melakukan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pendapatan Daerah
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
- Angka Pendapatan Asli Daerah dari PBB
Adanya penambahan Wajib Pajak PBB
Kantor Pajak Pratama
- Angka Pendapatan Asli Daerah dari BPHTB
Adanya transaksi hak kepemilikan tanah dan bangunan
BPN, PPAT, Ktr. lelang
- Angka Pajak lainnya
Adanya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Data Dispenda Kampar
20
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL 1. NAMA UNIT ORGANISASI : BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAK KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal & Promosi Daerah
3. FUNGSI
:
-
Merumuskan Kebijakan Teknis dalam Bidang Promosi dan Penanaman Modal Menyusun Perencanaan dan Program Pengembangan Penanaman Modal dan Prioritas Promosi Melakukan Koordinasi antar Instansi terkait dalam Melaksanakan Promosi & Penanaman Modal Melakukan Koordinasi dalam rangka Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif Menyelenggarakan dan Mengkoordinasikan Kegiatan Promosi Potensi Unggulan Daerah & Peluang Investasi di Dalam & Luar Negeri Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal di Daerah Memfasilitasi Calon Investor dalam Rangka Pelaksanaan Penanaman Modal Mempersiapkan Data Potensi dan Peluang Investasi, serta Mekanisme Penanaman Modal di Daerah Memberi Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis di Bidang Penanaman Modal Melaksanakan Pengelolaan Adm. Umum yang meliputi Penatausahaan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program & Anggaran Keuangan dan Perlengkapan serta Organisasi - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya - Melakukan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Persetujuan Investasi
- Jumlah Persetujuan Investasi PMDN - Jumlah Persetujuan Investasi PMA
Untuk mengukur hasil promosi investasi
Laporan
2. Meningkatnya Realisasi Investasi
- Realisasi Investasi PMDN - Realisasi Investasi PMA
Mengukur hasil pelayanan dan kondisi iklim investasi
Laporan
21
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2. TUGAS
: Melaksanakan sebahagian Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. FUNGSI
:
- Menyelenggarakan Pelayanan dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Menyusun Program Kebijakan dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Melaksanakan Pelayanan Administrasi Bidang Kependudukan, Akta Kelahiran, Kematian, Pereceraian, Perkawinan, Perubahan Nama dan Pengakuan Anak Menyusun Kebijakan Operasional Keluarga Prasejahtera - Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Penduduk - Pengelolaan Adm. Umum yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan Perencanaan & Organisasi Dinas - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya - Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kependudukan
- Persentase penduduk Kampar wajib memiliki NIK
Kurang tersosialisasinya dari instansi pelaksanaan kepada masyarakat
- Persentase penduduk Kampar wajib memiliki E-KTP dan KK
Letak geografis kecamatan dengan kab. relatif jauh
- Persentase penduduk Kab. Kampar pindah datang
Kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
- Persentase penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran
Belum semua penduduk memiliki Akta Kelahiran Belum semua penduduk non muslim yang memiliki Akta Perkawinan
- Persentase penduduk non muslim wajib memiliki Akta Perkawinan
Data base Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Data base Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
Data base Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
22
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan sebahagian kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan dan Energi
3. FUNGSI
:
- Menyusun dan Merumuskan Teknis di Bidang Pertambangan dan Energi - Menyusun Perencanaan dan Program Pengembangan di Bidang Pertambangan dan Energi Pengelolaan Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pertambangan dan Energi - Melakukan Pembinaan Teknis di Bidang Pertambangan dan Energi - Melakukan Pembinaan Teknis dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Tata Lingkungan Melakukan Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pertambangan dan Energi - Melaksanakan Kegiatan urusan Tata Usaha Dinas - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya - Memberikan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya ratio elektrifikasi
-
Jumlah jaringan listrik baru Jumlah penandatanganan kerjasama Jumlah izin yang dikeluarkan terhadap izin usaha listrik Jumlah pemanfaatan energi baru terbarukan Efesiensi pemakaian energi listrik
Sinkronisasi dengan PT. PLN melalui PROLIDES untuk menunjang operasional
2 Meningkatnya pelayanan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara
-
Jumlah izin dikeluarkan untuk pengusaha tambang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Penurunan kegiatan penambangan tanpa izin Luas reklamasi pasca tambang
Pendukung pelaksanaan usaha operasional Mengurangi pencemaran lingkungan
Realisasi Prog. Kegiatan
Untuk mendukung operasional di lapangan
Realisasi Prog. Kegiatan
3 Optimalnya pengelolaan sumber daya mineral dan air
- Jumlah penerbitan izin, SIPPA, SIPPAT Penetapan wilayah konservasi air tanah
4 Optimalnya pengelolaan minyak dan gas bumi
-
Kontribusi melalui DBH Migas
Realisasi Prog. Kegiatan
Pendapatan melalui produksi dan realitas lifting migas Jumlah izin pembukaan perkantoran perwakilan Jumlah izin lokasi pendirian SPBU Jumlah rekomendasi lokasi pendirian kilang
Realisasi Prog. Kegiatan
Data bersama antara Distamben dan PT. PLN
Untuk kelancaran operasional transportasi
23
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PASAR, KEBERSIHAN & PERTAMANAN KAB. KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan sebahagian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pasar, Kebersihan, Pertamanan & Pemakaman
3. FUNGSI
:
- Menyusun Kebijakan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Pasar, Pemanfaatan Sampah Pertamanan & Pemakaman - Menyusun Rencana dan Program Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Pemakaman. - Mengelola Perizinan dan Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Restribusi Pasar, Kebersihan dan Persampahan - Pelaksanaan Peningkatan & Pengembangan Oprsnl. serta Pemeliharaan Pembangunan Pasar, Kebersihan Pertamanan & Pemakaman - Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi Pekerjaan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan dan Organisasi serta Ketatalaksanaan Dinas - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya - Pengelolaan UPT Dinas (UPT)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya sarana & prasarana pasar
- Persentase kios yang ditempati sesuai peruntukkannya
Belum semua kios yang di tempati sesuai untuk peruntukkannya
Laporan Realisasi Izin
Sampah masih menjadi permasalah dalam pengelolaan kebersihan pasar
Laporan Realisasi Non Perizinan
- Persentase pasar kategori besar
2 Meningkatnya kebersihan pasar
- Rata-rata sampah yang bisa di angkut setiap hari
3 Meningkatnya tingkat pengamanan pasar
- Jumlah kasus pencurian kenderaan
24
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI UKM 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KOPERASI UKM 2. TUGAS
: Melaksanakan sebahagian Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi UKM
3. FUNGSI
:
-
Merumuskan Kebijakan Teknis diBbidang Koperasi UKM Menyusun Program Rencana Pembangunan Koperasi UKM Melakukan Pengidentifikasian sumber-sumber Potensi Daerah untuk Pembinaan UKM Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perkoperasian Melakukan Koordinasi Penyusunan Program Pengolahan Data dan Informasi di Bidang Perkoperasian UKM Memfasilitasi sumber-sumber Pembiayaan Simpan Pinjam dan Kemitrausahaan Melaksanakan Pemberdayaan dan Penyuluhan SDM Koperasi UKM Pengelolaan Adm. Umum yang meliputi Ketatausahaan, Tatalaksana Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan dan Organisasi - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya - Pengelolaan UPT Dinas (UPTD)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UKM - Jumlah pengurus koperasi yang terlatih perizinan - Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu - Persentase jumlah koperasi yg lancar dalam pembayaran kredit 2 Meningkatnya jumlah pertumbuhan koperasi
- Persentase pertumbuhan koperasi & peningkatannya - Persentase masyarakat yang menjadi anggota koperasi
Masih banyak pengurus koperasi yang perlu pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Belum semua koperasi yang melaksanakan RAT sesuai dengan waktu yang ditentukan Masih banyak tunggakan dari beberapa anggota Meskipun banyak koperasi yang tidak aktif, namun peningkatan jumlah terus bertambah Belum semua masyarakat terpanggil untuk masuk menjadi anggota
Laporan Dokumen RAT Laporan
Laporan Laporan
- Jumlah usaha ekonomis produktif - Jumlah koperasi sehat - Pertumbuhan modal koperasi dan SHU
25
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1. NAMA UNIT ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2. TUGAS
: Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan di Bidang Pelayanan Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kesehatan secara Berdaya Guna dan Berhasil Guna dengan Mengutamakan Penyembuhan, Pemulihan dengan upaya Peningkatan serta Pencegahan dan Melaksanakan Upaya Rujukan.
3. FUNGSI
:
-
Menyelenggarakan Pelayanan Medis Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan Menyelenggarakan Peningkatan Kemampuan SDM Medis, Para Medis dan Manajemen Rumah Sakit Penelitian Khusus di Bidang Medis Melakukan Pengelolaan Adm. Umum dalam Bidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan & Perlengkapan Melaksanakan tugas -tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
-
Persentase Pemanfaatan Tempat Tidur Angka Kematian Bersih Rata-rata Lama Hari Rawat Angka Kematian Kasar Jumlah Pasien di Rawat Rata-rata Kunjungan Pasien di Rawat/hari Indeks Kepuasan Masyarakat
Untuk melihat baik buruknya kualitas pelayanan, bisa di lihat dari beberapa indikator yang ada
Laporan Tahunan RSUD
26
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 1. NAMA UNIT ORGANISASI : KANTOR PELAYANAN TERPADU 2. TUGAS
: Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan di Bidang Pelayanan Perizinan yang bersifat Lintas Sektor
3. FUNGSI
:
-
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Administrasi Perizinan Lintas Sektor Menyusun Rencana dan Pengembangan Pelayanan Adm. Perizinan Lintas Sektor Melaksanakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan Kewenangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Menetapkan Standarisasi Pelayanan Minimal untuk Administrasi Perizinan Lintas Sektor Menyediakan Data dan Informasi tentang Prosedural Perizinan Lintas Sektor Melaksanakan Koordinasi Ketetausahaan, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan Melakukan Pengelolaan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
- Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan
Belum semua dokumen perizinan dikeluarkan tepat pada waktunya
- Jumlah dokumen non perizinan - Realisasi Pendapatan Daerah - Indeks Kepuasan Masyarakat - Persentase pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti
Belum setiap target bisa terealisasikan, atau sebaliknya Untuk melihat capaian program dalam hal pemberian layanan Belum semua pengaduan bisa di tindak lanjuti
Laporan Realisasi Izin Laporan Realisasi Non Perizinan Laporan Pendapatan Laporan Laporan Pengaduan
27
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA & PENGAIRAN 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS MINA MARGA & PENGAIRAN KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum, Kebinamargaan & Pengairan
3. FUNGSI
:
- Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Operasional, Pembangunan, Pengelolaan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Pengairan. - Melaksanakan Penyusunan Program Kegiatan Operasional, Pembangunan, Pengelolaan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Pengairan. - Melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan terhadap Masyarakat dalam Bidang Jalan, Jembatan Sumber Daya Air dan Pengairan - Pengelolaan Rekomendasi Teknis Pengamanan dan Pemanfaatan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air & Pengairan - Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan Jasa dan Kontruksi terhadap Masyarakat Jasa Kontruksi dalam usaha Meningkatkan dan Mengembangkan Kemampuan Penyedia Jasa dalam Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Pengairan - Melaksanakan Penanggulangan, Pengendalian dan Pengamanan terhadap Bencana Alam, Banjir, Tanah Longsor &Erosi - Pengelolaan Adm. Umum meliputi Ketatausahaan Dinas, Kepegawaian, Keuangan, Peralatan, Perlengkapan, Perencanaan, Organisasi dan Ketatalaksanaan Dinas - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya. - Pengelolaan UPT Dinas (UPTD)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya fungsi pelayanan jalan dan jembatan
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan yang terbangun Jumlah ruas jalan yang terehabilitasi Jumlah jembatan yang terehabilitasi Persentase jalan yang di buka ke daerah terisolir
2 Meningkatnya penanganan lingkungan dari bahaya banjir dan lonsor
- Panjang turap yang terbangun - Jumlah turap yang terehabilitasi
Infratstruktur jalan merupakan hal yang sangat vital untuk membuka akses ke daerah terpencil
Laporan
Kondisi Daerah Aliran Sungai Kampar masih rentan banjir dan lonsor
Laporan
28
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1. NAMA UNIT ORGANISASI : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembinaan, Penataan, Pelayanan dan Pemeliharaan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan Kewenangan Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan.
3. FUNGSI
:
-
Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah Menyusun Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip Daerah Melakukan Pengadaan Pengumpulan Pengelolaan dan Perawatan Bahan Pustaka serta Karya Cetak Menyelenggarakan Kerja Sama Perpustakaan dengan Instansi lain Menyelenggarakan Kerja Sama Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Nasional Melakukan Pembinaan terhadap Perpustakaan sekolah dan Perpustakaan Desa Menyelenggarakan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling Mengumpulkan, Mensistemasikan, Mengelola dan Penemuan Arsip Inaktif Melakukan Penilaian dan Penyerahan Arsip Statis Daerah kepada Arsip Nasional Melakukan Perawatan dan Pemeliharaan serta Penyusunan Arsip Melakukan Pengelolaan Ketatausahaan Kepegawaian Keuangan dan Perlengkapan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya.
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
- Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun - Jumlah buku yang tersedia - Indeks kepuasan pembaca
Mengukur jumlah pengunjung sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan
2 Meningkatnya pendataan & penataan dokumen / arsip daerah
-
Keberadaan sarana dan prasarana sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada publik
Jumlah dokumen yang terdata Jumlah ruangan penyimpanan Jumlah sistem informasi kearsipan Waktu pengembalian buku
Buku Tamu Katalog Pustaka
Dokumen
29
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK & DOKUMENTASI 1. NAMA UNIT ORGANISASI : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK & DOKUMENTASI 2. TUGAS
: Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembinaan, Penataan, Pelayanan Pemeliharaan dan Pengolahan Data Elektronik dan Dokumentasi
3. FUNGSI
:
-
Merumuskan Kebijakan Teknis sesuai lingkup Pengolahan Data Eletronik dan Dokumentasi Menyusun Rencana dan Program di Bidang Pengolahan Data Eletronik dan Dokumentasi Melakukan Pengadaan, Pengumpulan, Pengelolaan dan Perawatan bahan Pengolahan Data Elektronik & Dokumentasi Menyelenggarakan Pelayanan Pengolahan Data Elektronik dan Dokumentasi Melakukan Pembinaan dalam Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Dokumentasi Melakukan Pengelolaan Adm. Umum dalam Bidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan
- Jumlah pengunjung website resmi Pemkab. Kampar
Website yang dibangun diharapkan dapat berfungsi dengan baik guna memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat
Daftar Kunjungan Website
- Jumlah pelayanan publik yang menggunakan IT
Sistem informasi layanan publik disusun dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi agar bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada publik
Laporan
- Persentase SKPD yang telah memanfaatkan IT
30
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR 1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR 2. TUGAS
: Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perikanan.
3. FUNGSI
:
- Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Kewenangan di Bidang Perikanan - Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Perikanan yang menjadi Bidang Kewenangan Kabupaten Kampar - Melakukan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Teknis di Bidang Perikanan - Pelaksanaan Pemberian Pengawasan Teknis dan tugas-tugas Pelaksanaan Bidang Perikanan yang menjadi Kewenangan Kabupaten - Melakukan Pengelolaan, Pembinaan Usaha dan Pelayanan Perizinan di Bidang Perikanan - Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pendayagunaan Sumber Daya Perikanan - Melaksanakan kerjasama di Bidang Pengembangan Perikanan - Pengelolaan Adm. Umum yang meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan/peralatan dan Organisasi Dinas - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya - Pengelolaan UPTD Dinas
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya produksi, produktifitas dan mutu hasil perikanan budidaya
- Jumlah produksi perikanan Budidaya kolam (Ton) - Jumlah produksi perikanan Budidaya Keramba (Ton) - Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar (unit)
Produksi dan produktifitas berkaitan erat dengan tingkat pendapatan petani ikan
Laporan Tahunan Dinas Perikanan
2 Meningkatnya kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan.
- Jumlah kawasan sentra perikanan budidaya - Luas kolam ikan (Ha) - Jumlah Keramba ikan (unit)
Perluasan kawasan perikanan perlu dalam hal peningkatan hasil produksi
Laporan Tahunan Dinas Perikanan
3 Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin
- Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton) - Jumlah sentra pengolahan hasil perikanan (lokasi)
Produk olahan hasil perikanan merupakan salah satu alternatif dalam penanganan kelebihan produksi
Laporan Tahunan Dinas Perikanan
31
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD 1. NAMA UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2. TUGAS
: Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan meliputi Administrasi Keuangan, mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan aerah
3. FUNGSI
:
-
Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyelenggaraan Rapat DPRD Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang lebih optimal
- Jumlah Peraturan perundangan yang di hasilkan
Masih banyak kendala dan tantangan dalam menghasilkan suatu produk perundangan
Peraturan Perundangan
- Persentase Perda yang berbasis masyarakat - Rata-rata waktu Perda di terbitkan - Pembahasan RAPBD tepat waktu - Indeks Kepuasan Anggota Dewan - Persentase rapat yang sesuai jadwal
32
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN 1. NAMA UNIT ORGANISASI : BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2. TUGAS
: Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan
3. FUNGSI
:
-
Menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Menyusun Rencana Program Penyuluhan di Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Melaksanakan, mengembangkan mekanisme, tata kerja dan Metode Penyuluhan Melaksanakan Penyimpulan, Pengelolaan, Pengawasan dan Penyebaran Materi Penyuluhan bagi Pelaku Utama & Pelaku Usaha
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Meningkatnya pendapatan petani melalui pola usaha tani terpadu berorientasi agribisnis
- Pendapatan petani per tahun
Merupakan salah satu tujuan dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian
Laporan
2 Meningkatnya ketersediaan pangan pokok masyarakat
- Angka Kecukupan Energi (AKE) dan protein masyarakat
Untuk mengetahui ketersedian pangan terlihat dari AKE dan protein masyarakat
Laporan Tahunan
- Angka Pola Pangan Harapan dalam /kg/kpt/hari
Dengan mengetahui PPH dapat diketahui kualitas konsumsi pangan masyarakat
- Angka Diversifikasi pangan - Angka ketergantungan pangan
3 Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan
- Jumlah desa mandiri pangan
Memantafkan ketahanan pangan dengan menafaatkan segenap potensi sumberdaya yang ada di desa
Laporan Tahunan
33
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN POLISI PAMONG PRAJA 1. NAMA UNIT ORGANISASI : POLISI PAMONG PRAJA 2. TUGAS
: Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati
3. FUNGSI
:
-
Merumuskan Kebijaksanaan Teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan PERDA & PERBUP Menyusun Program dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan PERDA dan PERBUP Melaksanakan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah Melaksanakan Kebijakan Penegakan PERDA dan Keputusan Bupati Melaksanakan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan PERDA, PERBUP dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil & Aparatur lainnya - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati PERDA & PERBUP - Melakukan Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatalaksanaan, Ketatalaksanaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Organisasi - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
ALASAN
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
1 Menurunnya jumlah gangguan Kamtibmas
- Penurunan pelanggaran Perda
Belum semua anggota Satpol PP mendapat pelatihan khusus sesuai bidang tugasnya
Laporan
Jumlah demostrasi yang terkendali dibandingkan dengan demonstrasi yang terjadi
Laporan
- Persentase kasus yang diselesaikan tepat waktu - Jumlah demonstrasi yang bisa di tangani - Persentase daerah dengan kategori tertib Trantib
34
