LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011-2016 A. IKU PEMERINTAH DAERAH

NO. 1.

SASARAN Meningkatnya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1.

Angka Partisipasi Murni PAUD

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

2. 3.

Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar SD/MI Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar SMP/MTS Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar SD/MI Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar SMP/MTS Angka Partisipasi Kasar Inklusi Pendidikan Dasar SD/MI

persen persen

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan


persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

8.

Angka Partisipasi Kasar Inklusi Pendidikan Dasar SMP/MTS

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

9.

Angka Partisipasi Murni Inklusi Pendidikan Dasar SD/MI

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

10.

Angka Partisipasi Murni Inklusi Pendidikan Dasar SMP/MTS

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

11.

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

4. 5. 6. 7.

2 12. 13. 14.

15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27.

Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar Inklusi Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni Inklusi Pendidikan Menengah

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Angka melek huruf penduduk yang berusia >15 tahun (tidak buta aksara) Rasio buku yang dipinjam per pengunjung Cakupan pelayanan perpustakaan kabupaten Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun. Rasio ketersediaan PAUD per penduduk usia 0-6 tahun Angka kelulusan (SD/MI, SMP/MTS) Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS Angka putus sekolah (SD/MI, SMP/MTS) Rasio Guru/ Murid (SD/MI, SMP/MTS) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SD/MI, SMP/MTS, Sekolah Pendidikan) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

persen

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Pendidikan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Pendidikan

persen persen



persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen buah orang

3

28.

29.

30.

31. 32.

33.

34.

35. 36. 37.

Tersedianya satuan pendidikan SD/MI dalam jarak paling jauh 3 km dengan berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Tersedianya satuan pendidikan SMP/MTS dalam jarak paling jauh 6 km berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memiliki sertifikat pendidikan Memiliki guru SMP/MTS yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70 % (40% untuk daerah khusus) Memiliki guru SMP/MTS yang memiliki sertifikat pendidik sebanyak separuh diantaranya dan untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 50% Di setiap SMP/MTS tersedia guru dengan kualifikasi akademik s1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Angka kelulusan SMA/MA Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/MA/SMK Angka putus sekolah SMA/MA/SMK

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

persen persen



persen

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

4

persen persen



Tahun persen

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


persen persen



persen

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

47.

Rasio guru/murid SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik Usia harapan hidup Angka Kematian Ibu Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Prevalensi gizi buruk Angka Kematian Balita per 1000 balita Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kes (RS) di Kab/Kota Cakupan desa yang mengalami penyelidikan epidemiologi/ KLB <24 jam Desa Siaga aktif

persen

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

48.

Rasio akseptor KB

persen

49.

Cakupan peserta KB aktif

persen

50.

Cakupan masyarakat mendapat jaminan pelayanan kesehatan Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

persen

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan

persen

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

persen

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

38. 39. 2.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

40. 41. 42. 43. 44. 45.

46.

51. 52.

5

63.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a. Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun b. Penemuan Pneumonia Balita c. Penemuan Pasien baru BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita diare Cakupan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan BOR (Bed operation rate)

64.

LOS (Length of stay)

persen

65.

TOI (Turn over interval)

persen

66.

GDR

persen

67.

NDR

persen

53.

54. 55. 56.

57. 58. 59. 60. 61.

62.

persen

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

persen persen persen persen persen persen

Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas

Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas

persen

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

persen persen

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

persen persen persen



persen

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

persen

Rumah Daerah Rumah Daerah Rumah Daerah Rumah Daerah Rumah Daerah

Rumah Daerah Rumah Daerah Rumah Daerah Rumah Daerah Rumah Daerah

Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan

Sakit Umum Wates Sakit Umum Wates Sakit Umum Wates Sakit Umum Wates Sakit Umum Wates

Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan

Sakit Umum Wates Sakit Umum Wates Sakit Umum Wates Sakit Umum Wates Sakit Umum Wates

6

68.

Rasio tempat tidur kelas III

persen

69.

Pemanfaatan TT (BOR) kelas III

persen

70.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun

persen

71.

Cakupan sasaran PUS menjadi menjadi peserta KB aktif

persen

72.

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

persen

73.

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri

persen

74.

Jumlah akseptor KB mandiri

persen

75.

Jumlah posyandu aktif

unit

76.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Cakupan masyarakat miskin mendapat jaminan pelayanan kesehatan Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

77. 78.

persen

Rumah Sakit Umum Daerah Wates Rumah Sakit Umum Daerah Wates Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Wates Rumah Sakit Umum Daerah Wates Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan

persen

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

persen

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

7

3.

Terjaminnya keadilan gender dan perlindungan perempuan dan anak

79.

IPG (Indeks Pembangunan Gender)

80.

IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

81.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

persen

82.

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas

persen

83.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

persen

84.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

persen

85.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan pusat pelayanan terpadu/pusat krisis terpadu di rumah sakit

persen

86.

persen

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

8 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

persen

91.

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

persen

92.

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

persen

93.

Rasio PMKS yang mendapat pelayanan dan jaminan kesejahteraan sosial

persen

94.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat pembinaan

87.

88.

89.

90.

4.

Terciptanya peningkatan jaminan kesejahteraan sosial

95.

96.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

persen

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi


persen



persen



persen

persen

persen

9

Persentase eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, eks narkoba dan penyakit sosial lainnya yang mendapat pembinaan 98. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat 99. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 100. Persentase perusahaan yang berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan sosial 101. Persentase panti sosial skala Kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

persen



persen



persen



persen



persen



102. Keluarga Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera I (prosentase keluarga sejahtera dari seluruh jumlah keluarga)

KK/persen

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

103. Jumlah penempatan transmigran

KK



104. Forum dialog antar umat beragama

kali

Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan


105. Konflik umat beragama

kali



97.

5.

6.

Terciptanya masyarakat yang berdaya secara ekonomi, sosial, budaya dan politis

Terwujudnya kualitas kehidupan beragama inter dan antar agama

10 7.

Terciptanya iklim ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peluang kerja untuk menurunkan angka pengangguran

106. Penurunan pengangguran

persen

107. Tingkat partisipasi angkatan kerja

persen

108. Besaran pencari kerja yang ditempatkan 109. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

persen

110. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 111. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek 112. Besaran pemeriksaan perusahaan 113. Besaran pengujian peralatan di perusahaan 114. Persentase perusahaan yang memiliki P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 115. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 116. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 117. Rasio Ketergantungan

8.

Terpeliharanya aset-aset budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi


persen



persen



persen



persen



persen

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

persen

persen persen persen

118. Capaian pelestarian seni budaya daerah kelompok

119. Capaian pelestarian BCB dan KCB

persen

120. Cakupan kajian seni

persen

11 121. Cakupan Sumber Daya Manusia seni

122. Cakupan Tempat

123. Perlindungan hak cipta seni budaya

124. Cakupan Fasilitasi Seni

125. Cakupan Gelar Seni

9.

Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan

persen

persen

unit

persen

persen

126. Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan skala regional dan nasional

orang

127. Keikutsertaan Cabor dalam event kejuaraan

cabor

128. Jumlah sarana dan prasarana olah raga unit yang memadai

10.

Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga

dan

dan

dan

dan

dan

dan

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga

dan

dan

dan

dan

dan

dan

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

129. Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun

dokumen

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


130. kesesuaian program RPJMD dengan RKPD 131. Jumlah unit kerja yang arsipnya terkelola sesuai standar 132. Pembangunan/ pengembangan egovernment

persen

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Bagian Teknologi Informasi dan Humas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Bagian Teknologi Informasi dan Humas

Unit

12 133. 134.

- Website pemda

situs

Kali/Raperda Persen

Bagian Teknologi Informasi dan Humas Bagian Teknologi Informasi dan Humas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat DPRD Bagian Organisasi

Bagian Teknologi Informasi dan Humas Bagian Teknologi Informasi dan Humas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat DPRD Bagian Organisasi

Persen Persen

Bagian Organisasi Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Bagian Organisasi

Unit

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi

Buah

Bagian Teknologi Informasi dan Humas


- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terisinya aparatur desa

unit

a. Kepala Desa

Jabatan

b. Perangkat Desa

Jabatan

c. BPD

Jabatan

136.

Jumlah kerja sama antar daerah

Buah

137.

Koordinasi Forkorpimda dan pejabat daerah Pengadaan barang dan jasa melalui ULP Pembahasan Raperda Kesesuaian jumlah SKPD sesuai peraturan yang berlaku Keberadaan uraian tugas pada SKPD Keberadaan Standar Pelayanan Publik pada SKPD penyelenggara layanan Keberadaan Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada SKPD penyelenggara layanan Jumlah sistem informasi pemerintah daerah

Kali

135.

138. 139. 140. 141. 142. 143.

144.

Persen

13

145.

146. 11.

12.

Terwujudnya 147. akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

Terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten

Keberadaan media informasi pemerintah daerah (website, papan informasi, brosur/leaflet) Keberadaan jaringan internet pada SKPD dan area publik ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Buah



Buah



a. LKPJ

Tepat/tidak

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum


b. LPPD

Tepat/tidak



c. ILPPD

Tepat/tidak



148.

ketepatan waktu penyampaianLAKIP

dokumen

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi

149.

Jumlah PNS yang mengikuti program peningkatan dan profesionalisme

orang

Badan Kepegawaian Daerah


150.

Jumlah Tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur

orang

151.

Jumlah Penanganan Kasus Indisipliner

orang

152.

Database pegawai

orang

153.

Tingkat kesesuaian kualifikasi pegawai dengan kualifikasi jabatan a. diklat pim b. pendidikan Tingkat pemenuhan kebutuhan pegawai

persen

Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah



154.

persen

14 13.

14.

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Peningkatan pendapatan petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah produk pertanian, kelautan dan perikanan.

155.

Jumlah/ persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (jutaan rupiah)

rupiah/ persentase kenaikan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset

156.

dokumen

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan

157.

Tersusunnya/ Tersedianya Perda/Perbub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian realisasi target PAD

persen

158.

Ketepatan waktu penetapan APBD

159.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Bagian Keuangan

160.

Tersusunnya juklak, pedoman, standar, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Opini BPK atas LKPD

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Bagian Keuangan

161.

Ketersediaan pangan energi

162.

Ketersediaan pangan protein

163.

Peningkatan nilai tukar petani

164.

Cadangan pangan pemerintah (Bulog)

dokumen

Disclaimer/WDP/WTP Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset 3.188 kkalori/kpt/hr Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan 146 gram/kpt/hr Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan persen Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan ton Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

15 165.

Cadangan pangan masyarakat (lumbung pangan)

ton

166.

Penanganan daerah rawan pangan

desa

167.

Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan

persen

168.

Pola pangan harapan

169.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

persen

170.

Kelas kelompok tani

kelompok

172.

a. pemula b. lanjut c. madya d. utama Partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok tani Produktivitas padi

173.

Produksi padi dan palawija

ton

174.

Produksi sayuran dan buah-buahan semusim Produksi buah dan sayuran tahunan

ton

171.

175.

persen Kuintal/hektar

ton

Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Pertanian Kehutanan Dinas Pertanian Kehutanan Dinas Pertanian Kehutanan Dinas Pertanian Kehutanan Dinas Pertanian Kehutanan

Dinas Pertanian Kehutanan Dinas Pertanian Kehutanan Dinas Pertanian Kehutanan Dinas Pertanian Kehutanan Dinas Pertanian Kehutanan

dan dan dan dan dan

dan dan dan dan dan

16

176.

Produksi tanaman obat

ton

177.

Produksi perkebunan

ton

178.

Produksi daging

kg

179.

Produksi telur

kg

180.

Produksi susu

liter

181.

Tingkat konsumsi protein hewani

gr/kap/hr

182.

Populasi ternak besar

ekor

183.

Populasi ternak kecil dan aneka ternak

ekor

184.

Populasi ternak unggas

ekor

185.

Pelayanan kesehatan hewan

kali

186.

Produksi perikanan budidaya

kg

187.

Produksi benih ikan

ekor

Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

17

15.

16

188.

Produksi perikanan tangkap

kg

189.

Tingkat konsumsi makan ikan

kg/kap/tahun

Meningkatnya 190. pola dan kualitas 191. pengelolaan hutan rakyat yang dapat meningkatkan produktifitas lahan

Produksi kayu bulat

m3

Produksi kayu olahan primer

Meningkatnya 192. produksi industri yang 193. berdaya saing tinggi 194.

Meningkatnya 195. kontribusi usaha 196. perdagangan 197.

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Dinas Pertanian dan Kehutanan

m3

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pertumbuhan usaha

persen

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM


Peningkatan kapasitas kelompok usaha industri (unit usaha)

unit usaha



Pertumbuhan industri

persen



peningkatan layanan perijinan usaha perdagangan (ijin)

buah



Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana prasarana pasar Peningkatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa

buah



Kecamatan



18 18.

19.

Meningkatnya nilai dan volume ekspor

Meningkatnya produktivitas, efisiensi, jumlah dan daya saing usaha kecil, rumah tangga, kecil/ menengah dan koperasi

198.

jumlah negara tujuan

negara



199.

Peningkatan nilai ekspor

US $



200.

Peningkatan jumlah UMKM

unit

201.

Meningkatnya jumlah koperasi sehat

unit

202.

LKM Binangun yang sehat

persen

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Bagian Administrasi Perekonomian

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Bagian Administrasi Perekonomian

203.

BUMD yang sehat

persen

204.

BUMD berkontribusi positif terhadap PAD

persen

205.

Koperasi sehat

persen

206.

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten/Kota

kali/tahun

207.

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten

persen

Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Dinas Koperasi dan UMKM Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Dinas Koperasi dan UMKM Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

19

20.

208.

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

kali/tahun

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.


209.

Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik

persen



210.

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

kali/tahun



211.

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan

kali/bidang/tahun



Peningkatan realisasi nilai investasi

persen

Peningkatan jumlah investor

persen

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Jumlah kunjungan wisatawan

wisatawan

Peningkatan PAD retribusi pariwisata

Rupiah

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Meningkatnya 212. realisasi investasi 213.

21.

Meningkatnya 214. kunjungan wisata 215.

20

22.

Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

216. 217. 218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

Pusat kegiatan dapat dijangkau kendaraan roda 4 (%) Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) Tersedianya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten

persen

Dinas Pekerjaan Umum


persen



persen

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten Berfungsinya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) (unit) Berfungsinya LPJU (titik)

persen

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

persen

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

persen



Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah beerkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten Rasio saluran drainase pengairan dalam kondisi baik (%)

buah

buah

persen

225.

Rasio Jaringan Irigasi (Panjang per luas daerah irigasi) (%)

persen



226.

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni (satuan angka)

persen



buah



227.

21

23.

24.

25.

Menurunnya kerusakan sumberdaya lahan

Terjaganya lingkungan kawasan pesisir Terwujudnya perencanaan, pemanfatan dan pengendalian sumberdaya lahan, air, sumberdaya hutan dan sumberdaya pesisir.

228.

Meningkatnya persentase rumah tangga berakses air bersih (%)

persen



229.

Luas hutan rakyat (ha)

ha

230.

Populasi tanaman kayu (btg)

batang

231.

Luas lahan kritis (ha)

ha

232.

Kerusakan kawasan hutan

persen

233.

Penanaman tanaman penahan bencana alam laut (batang)

batang

Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup

Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup

234.

Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis

dokumen dan dokumen pengganti



Kecamatan

Dinas Pekerjaan umum

Dinas Pekerjaan umum

235.

Tersusunnya RTBL

236.

Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

kali

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Dinas Pekerjaan Umum

237.

Meningkatnya jumlah pengurusan izin pemanfaatan (jumlah rekomendasi penerbitan IMB) Menurunnya jumlah pelanggaran pendirian bangunan (tidak sesuai dengan peraturan zonasi) Prosentase Pertambangan tanpa ijin

rekomendasi



buah



persen

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM

238.

239.

22

26.

27.

Memperkecil kemungkinan terjadinya bencana alam.

Menurunnya pencemaran lingkungan.

240.

241.

Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana (desa tangguh bencana) Penyusunan peta resiko bencana

desa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


jenis



242.

Kebijakan penanggulangan bencana daerah

perda/perbup



243.

Penyebaran informasi potensi bencana

kali



244.

Meningkatnya kemampuan daya tampung tempat pembuangan sampah Jumlah mata air yang terlindungi di daerah resapan air (mata air) Jumlah desa yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Restocking perairan umum (ekor)

persen

Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan dan pencemaran udara (kegiatan/usaha)

persen

Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kelautan, Perikanan & Peternakan Kantor Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kelautan, Perikanan & Peternakan Kantor Lingkungan Hidup

kegiatan/ usaha

Kantor Lingkungan Hidup


Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (kegiatan/usaha)

kegiatan/ usaha



245. 246. 247. 248.

249.

250.

mata air desa ekor

23 ha



252.

Jumlah luas lahan yang telah ditetapkan & diinformasikan status kerusakan tanahnya untuk produksi biomassa (ha) Penanganan sampah

persen

253.

Penegakan hukum lingkungan hidup

persen

Dinas Pekerjaan Umum,Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

254.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

persen



255.

Terjadinya konflik sosial

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

256.

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)

orang

257.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

persen

Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

258.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Penyusunan produk hukum (perda, perbup, keputusan bupati, instruksi bupati) Penetapan Perda sesuai Prolegda

persen



buah

Bagian Hukum

Bagian Hukum

persen

Bagian Hukum

Bagian Hukum

persen

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

251.

28.

Terwujudnya masyarakat yang tentram, dan tertib berdasarkan kesadaran hukum.

259.

260. 261.

Tertib administrasi kependudukan yang meliputi kepemilikan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil

kali

24

29.

Melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

262.

Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan seluruh komponen dalam menghadapi bencana

263.

Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana

264.

Pemulihan bidang fisik dan non fisik akibat bencana

265.

Jumlah early warning system (EWS)

Desa, Unit, Kali, Perbup, Perda

Badan Penanggulangan Bencana Daerah& semua SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah & semua SKPD



kegiatan



unit



Desa

25

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SKPD Jln. .... Nomor...Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) ..., Fax. (0274) ........ Email: ................., Website: .......................

KEPUTUSAN KEPALA SKPD NOMOR : ........TAHUN......... TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA SKPD KEPALA SKPD, Menimbang

:

a. bahwa…………………………………………….......…………………….; b. bahwa…………………..........………………….......…..………………..; c. dan seterusnya;

Mengingat

:

1. Undang-Undang ………………………………….......…………………; 2. Peraturan Pemerintah ……………………….......…..………………..; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG...........................................

KESATU : ……………………………………………………………………............………...… KEDUA : ............................................................................................................. KETIGA

: ……………………………………………………………………………….............. Ditetapkan di ................... Pada tanggal ................... KEPALA SKPD NAMA PANGKAT NIP

26

C. FORM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD...................................... TAHUN 2011-2016

NO.

SASARAN

(1)

(2)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)

SATUAN

PENANGGUNG KETERANGAN JAWAB

(4)

(5)

(6)

KEPALA SKPD

NAMA PANGKAT NIP Petunjuk pengisian formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD : 1. Judul diisi Nama SKPD; 2. Kolom (1) diisi nomor urut; 3. Kolom (2) diisi Sasaran sesuai Renstra SKPD; 4. Kolom (3) diisi Indikator Kinerja Utama sekurang-kurangnya indikator keluaran (output); 5. Kolom (4) diisi Satuan (persen, kali, orang, dan sebagainya); 6. Kolom (5) diisi Penanggung jawab (Unit Kerja Pengampu);

7. Kolom (6) diisi Keterangan.

BUPATI KULON PROGO Cap/ttd HASTO WARDOYO HASTO WARDOYO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN

Recommend Documents