BUPATI BADUNG PROVINSI BALI

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang

: a. bahwa untuk tertib administrasi dan berkenaan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional, maka dipandang perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

-25. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara; 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung ; 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

-3MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 Nomor 8) diubah sebagai berikut : Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 9 Oktober 2014 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 9 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R.SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 65 Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR TANGGAL TENTANG

: 65 TAHUN 2014 : 9 OKTOBER 2014 : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG. No

Nama Jabatan Fungsional

1

2

Dasar Hukum Jabatan 3

Instansi Pengguna Tunjangan 4

5

1

Dokter

Kep Menpan No.139/KEP/M.PAN/11/2003

2.

Perawat


3.

Bidan

Per MenPan No. 01/PER/M.PAN/1/2008

4.

Perawat Gigi


5.

Asisten Apoteker

6.

Sanitarian


Perpres No.54 Th. 2007

7.

Dokter Gigi



8.

Apoteker

Per MenPan No. PER/07/M.PAN/4/2008

9.

Radiografer

Per MenPan dan RB No. 29 Tahun 2013


Dinas Kesehatan dan RSUD

10.

Perekam Medis




11.

Administrator Kesehatan




12.

Nutrisionis




13.

Pranata Laboratorium Kesehatan




14.

Penyuluh Kesehatan Masyarakat




15.

Epidemolog Kesehatan




16.

Entomolog Kesehatan






Perpres No.54 Th. 2007 Perpres No. 9 Th. 2010





Dinas Kesehatan dan RSUD Dinas Kesehatan dan RSUD






-217.

Teknisi Elektromedis



18

Analis Kepegawaian

Per MenPan No PER/ 36/ M.PAN/ 11/2006

Perpres No. 17 Th. 2013

BKD, Diklat

19

Fisioterafis

Kep Menpan No.KEP/04/M.PAN/I/2004

Perpres No.34 Th.2008


20

Penyuluh Kehutanan



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

21

Penyuluh Pertanian

22

Medik Veteriner

23

Paramedik Veteriner

24

Pengawas Bibit Ternak



Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan

25

Penyuluh Perikanan




26

Pengawas Mutu Pakan


27

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

28

Penguji Mutu Barang

Kep Menpan No. 129/KEP/M.PAN/12/2003 Jo.KEP/04/M.PAN/1/2005 Kep Menpan No. No.131/KEP/M.PAN/12/2002 Jo.KEP/05/M.PAN/1/2005

29

Penera

30

Pekerja Sosial

31

32

Penyuluh Keluarga Berencana Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

Per MenPan No. PER/02/MENPAN/2/2008 Per MenPan dan RB No. 52 Tahun 2012 Per MenPan dan RB No. 53 Tahun 2012

Kep Menpan No. No.128/KEP/M.PAN/12/2002 Jo.KEP/03/M.PAN/I/2005 Kep Menpan No KEP/03/M.PAN/1/2004 Kep Menpan No.Kep.120/M.PAN/2004. Per Menpan No. PER/10/M.PAN/5/2008.

33

Pustakawan

Kep Menpan No.132/Kep/M.PAN/12/2002

34

Penguji Kendaraan Bermotor

Kep Menpan No.150/Kep/M/PAN/11/2003

35

Pranata Komputer


36

Pengawas Perikanan


37

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan


38

Guru


39

Penilik


Perpres No.16 Th. 2013 Perpres No.16 Th. 2013 Perpres No.16 Th. 2013


Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan. Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan




Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan


Perpres No.70 Th. 2007 Perpres No.61 Th. 2007


Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera



Perpres No.47Th. 2007

Kantor Perpustakaan Daerah

Perpres No.107Th. 2006

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika







Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

-340

Pengawas Sekolah


41

Pamong Belajar




-

42 43 44

Mediator Hubungan Industrial Pengawas Ketenaga kerjaan Inspektur Migas.

45

Inspektur Tambang

46

Arsiparis

47

Pranata Hubungan Masyarakat

48

Teknik pengairan

49

Teknik jalan dan jembatan

50

Pengantar Kerja

51

Agen

52

Auditor

53

Penerjemah

54

Perencana

55

P2UPD/Pengawas Pemerintahan

56

Pamong Budaya

57

Pemeriksa Pajak

58

Penata Ruang

59 60 61 62

63

Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pengawas Benih Tanaman Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pengendali Dampak Lingkungan Pengembang Teknologi Pembelajaran

Per MenPan dan RB No. 19 Tahun 2010 Kep Menpan No. 23/KEP/M.PAN/4/2002 Kep Menpan No. 22/KEP/M.PAN/4/2002 Permenpan No. PER/3/M.PAN/3/2009 Permenpan No. PER/109/M.PAN/11/2005 Kep.Menpan No.63/KEP/MK.WASPAN/10/1 999 Kep.Menko Wasbangpan No. 64 /KEP/MK.WASPAN/10/1999 Kep.Menpan No.06/KEP/M.PAN/2/2000 Kep Menpan No. 31/KEP/M.PAN/5/2002 Per Menpan dan RB No. 51 Tahun 2012 Per Menpan No. PER/24/M.PAN/5/2006 Kep Menpan No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 Per Menpan No. 15 Tahun 2009 Per Menpan No. PER/09/M.PAN/5/2008 Kep Menpan No. 31/KEP/M.PAN/3/2003 Per Menpan No. PER/10/M.PAN/5/2007 Kep Menpan No. 30/KEP/M.PAN/3/2003 Per Menpan dan RB No. 09 Tahun 2010 Per Menpan No. PER/17/M.PAN/4/2006


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


Dinas Cipta Karya


Dinas Cipta Karya


Kantor Arsip Daerah


Bagian Humas dan Protokol

Perpres No. 36 Th 2007

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Perpres No. 36 Th 2007

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Perpres No.62 Th 2007

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


Badan Kesbangpo Linmas


Inspektorat


Sekretariat Daerah dan Dinas Pariwisata


Bappeda, Litbang


Inspektorat

Perpres No. 74 Th. 2007 Perpres No. 53 Th. 2007 Perpres No. 20 Th. 2013 Perpres No. 53 Th. 2007 Perpres No. 16 Th. 2013 Perpres No. 39 Th. 2009

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Dinas Cipta Karya Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Per Menpan No. 47/KEP/M.PAN/8/2002


Badan Lingkungan Hidup

Per Menpan No. PER/2/M.PAN/3/2009


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Per Menpan No. PER/04/M.PAN/2/2006 Per Menpan No. PER/06/M.PAN/4/2008


Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

64

Penyuluh Pajak

65

Penyuluh Sosial

66

Perancang Peratur an Perundangundangan

Kep Menpan No. 41/KEP/M.PAN/12/2002


Sekretariat Daerah

67

Analis Pasar Hasil Pertanian

Per Menpan dan RB No. 6 Tahun 2012. Jo. No.23 Tahun 2013




-468 69 70 71 72

73

Pengawas Lingkungan Hidup Assesor SDM Aparatur Auditor Kepegawaian Pembimbing Kesehatan Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan

Per Menpan dan RB No. 39 Tahun 2011. Per Menpan dan RB No. 41 Tahun 2012. Per Menpan dan RB No. 40 Tahun 2012. Per Menpan dan RB No. 47 Tahun 2013. Per Menpan dan RB No. 77 Tahun 2012. Kep Menpan No.65/KEP/MK.WASPAN /10/1999


Badan Lingkungan Hidup

-

BKD,Diklat

-

BKD,Diklat

-


-

Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Badung

Perpres No. 36 TAhun 2007

Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI

Recommend Documents