BUPATI BADUNG PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, perlu menetapkan Kewenangan
Peraturan Bupati
Bupati
kepada
tentang Camat
di
Pendelegasian Lingkungan
Sebagian Pemerintah
Kabupaten Badung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah
Yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
3
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Badung; 16. Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten
Badung; 17. Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI BADUNG TENTANG PENDELEGASIAN
SEBAGIAN
KEWENANGAN
BUPATI
KEPADA
CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 7. Camat
adalah
pimpinan
dan
koordinator
penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. 8. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil
kebijakan
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan. 9. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pejabat kepada pejabat dibawahnya.
4
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk : a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat agar lebih efektif dan efisien; b. meningkatkan kualitas dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat; c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan d. memperjelas
dan
mempertegas
posisi
kecamatan
dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya; BAB III PENDELEGASIAN Pasal 3
(1) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, meliputi : a. aspek penetapan; b. aspek rekomendasi; c. aspek fasilitasi; dan d. aspek pengawasan. (2) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien. (3) Rincian pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada
Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4 Camat sebagai pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas : a. menyusun standar pelayanan perizinan dan non perizinan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam 1 (satu) tempat;
5
b. mempersiapkan personil, uraian tugas dan menandatangani aspek – aspek yang didelegasikan; c. mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
pelaksanaan
pelayanan aspek – aspek yang didelegasikan; d. melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
pendelegasian sebagian kewenangan kepada Bupati Badung melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 5 Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan pembiayaan, personil, dan perlengkapan yang diperlukan.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 (1) Bupati
melaksanakan
pelaksanaan
pembinaan
pendelegasian
dan
sebagian
pengawasan kewenangan
atas yang
didelegasikan kepada Camat; (2) Bupati dalam
melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan
sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menunjuk SKPD atau unit kerja terkait; (3) Camat
wajib
menyampaikan
laporan
secara
tertulis
atas
pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD atau unit kerja terkait sesuai dengan bidang urusannya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Camat melaksanakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
3
setelah
dipenuhinya
persyaratan administrasi dan teknis sesuai peraturan perundangundangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Badung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 3 September 2014
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 3 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 56 Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
7
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
: 56 TAHUN 2014
TANGGAL
: 3 SEPTEMBER 2014
TENTANG
: PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
RINCIAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG I. Penetapan : 1. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lingkungan. II. Rekomendasi : 1 Penjualan Pelaba Pura. 2. Keramaian / Pertunjukan / Hiburan. 3. Penelitian Akademis / Survey / KKN dan sejenisnya di kcamatan. 4. Pengangkatan Perangkat Desa. 5. Surat Keterangan Pindah. 6. Surat Keterangan Usaha. 7. Surat Keterangan Tempat Usaha. 8. Surat Keterangan Kelakuan Baik. 9. Surat Keterangan Tidak Mampu. III. Fasilitasi dan Verifikasi : 1. Proses Pengalihan dan Perubahan Status Tanah. 2. Tapal Batas Desa/Kelurahan. 3. Pembangunan Perumahan yang Dilaksanakan oleh Pengembang. 4. Pengamprahan Tahapan Alokasi Dana Desa. 5. Surat Pernyataan Penyanding. 6. Surat Keterangan Ahli Waris. 7. Surat Keterangan Silsilah Keluarga. 8. Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah. 9. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah. 10. Surat-surat Administrasi Kependudukan, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan lainnya. 11. Penyusunan Peraturan Desa . IV. Pengawasan : 1. Terhadap Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Hibah. 2. Terhadap Kawasan yang Beresiko Rawan Bencana.
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
