BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat ( 1 ) Peraturana Daerah Kabupaten Badung No. 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung, menyatakan bahwa warga masyarakat yang berusia 7 ( tujuh ) sampai dengan 18 ( delapan belas ) Tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat; b. bahwa berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatkan jenjang pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten badung, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 Tahun menjadi belajar 12 Tahun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Baupati tentang penyelenggaraan
Pendidikan
Kabupaten Badung.
Wajib
Belajar
12
Tahun
di
Mengingat
:
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pemdidikan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 205 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 5 Tahun 2008
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN BADUNG
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah. 2. Daerah adalah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati badung. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Badung.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat. 8. Pendidilan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah. 9. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 10. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pasal 2
Pendidikan wajib belajar 12 tahun meliputi pendidikan dasar (SD dan SMP
/
sederajat)
sampai
dengan
pendidikan
menengah
(SMA/SMK/sederajat)
Pasal 3
Setiap warga masyarakat daerah berhak mendapat pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Pasal 4
(1) Warga masyarakat daerah yang berusia 7 tahun sampai dengan 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
(2) Pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan formal (SD, SMP, SMA/SMK) atau pendidikan kesetaraan (kejar paket A, B, C).
Pasal 5
Warga masyarakat daerah yang berusia 18 Tahun keatas dan belum menamatkan pendidikan menengah (SMA/SMK) wajib mengikuti Pendidikan Kesetaraan kejar Paket C.
Pasal 6
Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat ikut mendukung dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di daerah.
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab bersama atas pembiayaan Wajib Belajar 12 Tahun
(2) Pemerintah Daerah diwajibkan membiayai wajib belajar 12 Tahun melalui BOS atau pendamping BOS sesuai kemampuan keuangan daerah guna meringankan beban masyarakat.
Pasal 8
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan Wajar 12 Tahun.
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 1 Pebruari 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 1 Pebruari 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 9
