BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS DAN TATA KERJA STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20). MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG TUGAS DAN TATA KERJA STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 5. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. 7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Kabupaten Aceh Timur. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Setdakab, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati sesuai dengan bidang keahliannya diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. 10. Rincian tugas adalah pembagian tugas pada setiap perangkat daerah yang menjadi kewajiban setiap perangkat daerah untuk dilaksanakan. BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Staf Ahli adalah staf ahli Bupati sesuai bidang keahliannya diluar tugas dan fungsi perangkat daerah yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati berdasarkan kemampuan intelektualitasnya yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Staf Ahli merupakan Pemangku jabatan Struktural Eselon II b yang direkrut dari Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 (1) Staf Ahli Bupati terdiri dari : a. Staf Ahli Bidang hukum dan Politik; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan c. Staf Ahli Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Staf Ahli yang terdiri dari Sekretaris dan anggota yang direkrut dari Pegawai Negeri Sipil yang ada dijajaran Pemerintahan Kabupaten.
Bagian Kedua Tugas Pasal 4 (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, mempunyai tugas: a. memberi masukan, saran dan pendapat serta telaahan baik diminta maupun tidak diminta dibidang hukum dan politik, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati; b. memberi masukan, saran dan pendapat yang diharapkan dapat mendukung percepatan proses penyelenggaraan bidang hukum dan politik di Kabupaten Aceh Timur; c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep pembangunan dibidang hukum dan politik melalui Sekretaris Daerah; d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan e. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas: a. memberi masukan, saran dan pendapat serta telaahan baik diminta maupun tidak diminta dibidang Pemerintahan, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati; b. memberi masukan, saran dan pendapat yang diharapkan dapat mendukung percepatan proses penyelenggaraan bidang pemerintahan di Kabupaten Aceh Timur; c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep pembangunan dibidang pemerintahan melalui Sekretaris Daerah; dan d. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan, mempunyai tugas: a. memberi masukan, saran dan pendapat serta telaahan baik diminta maupun tidak diminta dibidang pembangunan, yang disampaikan secara tetulis kepada Bupati; b. memberi masukan, saran dan pendapat yang disampaikan diharapkan dapat mendukung percepatan proses penyelenggaraan bidang pembangunan di Kabupaten Aceh Timur; c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep pembangunan dibidang pembangunan melalui Sekretaris Daerah; d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan e. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. (4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas: a. memberi masukan, saran dan pendapat serta telaahan baik diminta maupun tidak diminta dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati; b. memberi masukan, saran dan pendapat yang disampaikan diharapkan dapat mendukung percepatan proses penyelenggaraan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Timur;
c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/ pointer dan konsep pembangunan dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia melalui Sekretaris Daerah; d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan e. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas: a. memberi masukan, saran dan pendapat serta telaahan baik diminta maupun tidak diminta dibidang ekonomi dan keuangan, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati; b. memberi masukan, saran dan pendapat yang disampaikan diharapkan dapat mendukung percepatan proses penyelenggaraa bidang ekonomi dan keuangan di Kabupaten Aceh Timur; c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep pembangunan dibidang ekonomi dan keuangan melalui Sekretaris Daerah; d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan e. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 5 (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan daerah (2) Staf Ahli diangkat, diberhentikan dan dimutasikan oleh Bupati atas usul Baperjakat. Pasal 6 Ketentuan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri sipil tetap berlaku kepada Staf Ahli. BAB IV TATA KERJA Pasal 7 (1) Dalam memberikan masukan, saran dan pendapat Staf Ahli berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antarunit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. (3) Staf Ahli bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman perundangundangan yang berlaku. Pasal 9 Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di Idi pada tanggal 1 Juni 2010 M 18 Jumadil Akhir 1431 H
BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 3 Juni 2010 M 20 Jumadil Akhir 1431 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 18
