Bung Karno. 17 dari. Pernyataan:

Sekretariat Hari Koperasi Nasional 2015 2 RumahKU/ SM ME Tower (SMESCO INDONE ESIA) Jll. Gatot Subro oto Kav. 94, Ja akarta

AK KU MANDIRI COOP P menyuarakan "Hari Kopera asi Nasion nal 2015": Seb bagai Bagian dari Realisas si Pemikiiran dan Prinsip Bung B Ha atta, Seo orang Tok koh Besarr, Pemimp pin Nasionalis, Pen nandatang gan Bersa ama Bun ng Karno o atas Prroklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agu ustus 19 945, Wakkil Presid den Perta ama Rep publik Ind donesia dari Agu ustus 194 45 hingga a Novemb ber 1956,, yang jug ga merup pakan Ba apak Gerakan Koperasi Ind donesia dan d diputu uskan berrsama dengan horrmat seb bagai Bap pak Koperasi Indonesia, be ersama: Alia ansi Kope erasi Dunia a (ICA: Th he Interna ational Co--operative e Alliance)), Kem menterian n Koperassi & UKM RI, R Kem menterian n Perenca anaan Pem mbanguna an Nasional (PPN)/ Bappena as, Kem menterian n Koordina ator Bidan ng Pereko onomian, Kem menterian n Komunikkasi & Info ormatika, Kem menterian n Dalam N Negeri, Kem menterian n Perdaga angan, Kem menterian n Perindusstrian, Kem menterian n Desa, Pe embangun nan Daera ah Terting ggal dan Transmigr T rasi

Perrnyataan: Harri Koperassi Nasiona al (HARKO OPNAS), Hari Kope erasi Indo onesia ke--68 12 Juli (1947 7) 1951 - 12 1 Juli 2015

Hal 1 of 8

Sekretariat Hari Koperasi Nasional 2015 RumahKU/ SME Tower (SMESCO INDONESIA) Jl. Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta

<< Bung Hatta & Koperasi >> Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat Koperasi Indonesia Bangkit!

#AktualisasiBungHatta

Petikan Pidato Bung Hatta pada malam sebelum Hari Koperasi 12 Juli 1951:

MEMBANGUN KOPERASI DAN KOPERASI MEMBANGUN Besok tanggal 12 Juli adalah Hari Koperasi!

Pada malam menjelang besok ini inginlah aku menyampaikan sepatah dua patah kata kepada saudara-saudaraku pentingnya koperasi yang akan berkumpul besok di berbagai tempat seluruh Indonesia untuk memperingati Hari Koperasi itu. Apa gunanya hari peringatan? Bukanlah untuk beramai-ramai serta memperbanyak hari libur yang sudah terlalu banyak jumlahnya, melainkan untuk jadi pendorong bekerja lebih giat menuju cita-cita. Hari peringatan bukanlah semata-mata suatu hari yang diadakan sekali setahun untuk menoleh ke belakang, guna memperingati apa yang telah dikerjakan. Hari peringatan hendaklah terutama dipahamkan sebagai suatu saat memandang ke hadapan, ke masa datang. Suatu saat untuk menginsafkan diri tentang apa yang belum terlaksana dari pada cita-cita. Saat untuk memperbaharui tenaga dan memperkuat, guna mencapai cita-cita itu. Sebagai suatu bangsa yang berpuluh-puluh tahun berjuang menentang imperialisme dan kolonialisme, kita mempunyai idealisme, cita-cita tinggi, tentang dasar hidup kita. Kita ingin melihat bangsa kita hidup makmur dan sejahtera, bebas dari kesengsaraan hidup. Idealisme kita itu terpancang dalam UndangUndang Dasar: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Azas kekeluargaan itu ialah koperasi! Perkataan UndangUndang Dasar ini bukanlah hanya suatu pernyataan dari pada idealisme bangsa kita, tetapi juga suruhan untuk bekerja ke jurusan itu. Suatu perekonomian nasional yang berdasar atas koperasi. Inilah idealisme kita. Tetapi bagaimana realita? Realita ialah bahwa kita masih jauh daripada cita-cita kita itu, bahwa kemakmuran rakyat tidak lahir sekaligus dengan kemerdekaan dan kedaulatan, bahwa koperasi tidak timul sendiri dengan ciptaan. Semuanya itu harus diusahakan, diselenggarakan dengan kerja yang sungguh-sungguh. Dunia yang lahir berlainan dari pada alam cita-cita. Tetapi kita harus mempunyai cita-cita karena cita-cita itulah yang menjadi pegangan bagi kita untuk merintis jalan ke gerbang kemakmuran rakyat yang kita ciptakan itu.

Hal 2 of 8


Catatan Sejarah: Koperasi merupakan singkatan dari kata Co dan Operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Pada 12 Juli 1947 gerakan koperasi di Indonesia, yang merupakan gabungan dari koperasi pribumi di seluruh Indonesia yang sudah menjamur sejak zaman kemerdekaan dan Jepang, mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres yang sama ditetapkan berdirinya Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (SOKRI) baru enam tahun kemudian pada kongres kedua bertempat di Bandung pada tahun 1953 diubah menjadi Dakopin. Sejak saat itulah tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi yang diperingati setiap tahun sampai sekarang. Bapak Koperasi Indonesia Berbicara koperasi, tak lepas dari salah satu tokoh Bapak koperasi Indonesia, Bung Hatta. Muhammad Hatta yang dilahirkan di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902 merupakan tokoh yang gencar membicarakan koperasi pada masanya. Sejak duduk di MULO kota Padang Bung Hatta sudag banyak aktif di beberapa pergerakan. Keterlibatannya sebagai bendahara di Jong Sumateranen Bond menyadarkannya bahwa betapa pentingnya uang bagi kemajuan organisasinya. Tahun 1921 Bung Hatta datang ke Belanda untuk belajar di Handels High School di Rotterdam. Bung Hatta lulus dalam ujian handels economie (Ekonomi Perdagangan) pada tahun 1923. Mengikuti sejarah perjalanan hidup Bung Hatta, tentunya saya dibuat ternganga. Segudang kegiatannya di Belanda menjadikannya ia terpilih sebagai Perhimpunan Indonesia (PI) yang menolak bekerja sama dengan Belanda. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besamya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 beliau diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971) yang dicetak oleh PKPNDR yang sekarang adalah PKP-RI DKI Jakarta.

Hal 3 of 8


Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki dasar konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Tafsiran itu sering dikemukakan oleh Bung Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Ketertarikannya kepada sistem koperasi agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun 1930-an. Bagi Bung Hatta, koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri.

Perjalanan Hukum Perkoperasian Indonesia Pada tahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di dalam Staatsblad No. 179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintah Federal Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia yang isinya hampir sama dengan Peraturan Koperasi yang dimuat di dalam Staatsblad No. 91 tahun 1927, dimana ketentuan-ketentuannya sudah kurang sesuai dengan keadaan Inidonesia sehingga tidak memberikan dampak yang berarti bagi perkembangan. Pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain mengubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No.79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar Negara RI No.1669. Hal 4 of 8


Pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Sebagai puncak pengukuhan hukum dari upaya mempolitikkan (verpolitisering) koperasi dalam suasana demokrasi terpimpin yakni di terbitkannya UU No.14 tahun 1965 tentang perkoperasian yang dimuat didalam Lembaran Negara No.75 tahun 1960. Bersamaan dengan disyahkannya UU No. 14 tahuhn 1965 dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) II di Jakarta yang pada dasarnya merupakan ajang legitiminasi terhadap masuknya kekuatan-kekuatan politik di dalam koperasi sebagaimana diatur oleh UU Perkoperasian tersebut. Pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Pemerintah Orde Baru memberlakukan UU no 12/1967 sebagai pengganti UU no 14/1965, disusul dengan melakukan rehabilitasi koperasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan UU No 12/1967 terpaksa membubarkn diri. Dengan diberlakukan UU No 12/1967 koperasi mulai berkembang kembali. Anggota koperasi pada Pelita I berjumlah 2,5 juta dan pada Pelita V meningkat nenjadi 19 juta. Dengan volume usaha meningkat dari Rp 88,5 miliar menjadi Rp 4,9 triliun. Sehubungan dengan tangtangan yang dihadapi pada PJP II, dimana terjadi globalisasi Ekonomi yang mana pada tahun 2003 ada AFTA dan pada tahun 2020 ada APEC. Dalam menghadapi hal-hal tersebut pemerintah mengambil langkah-langkah strategis dengan memacu perkembangan koperasi secara kualitatif dengan mengganti UU No 12/1967 dengan UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Oleh karenanya dianggap perlu untuk mencabut dan mengganti Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Perkoperasian tersebut dengan Undang-undang yang baru yang benar-benar dapat menempatkan Koperasi pada fungsi yang semestinya yakni sebagai alat pelaksana dari Undang-undang Dasar 1945. Di bidang Idiil, Koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalam rangka politik umum perjuangan Bangsa Indonesia. Dalam perubahan Undang-undang perkoperasian dari UU No. 12/1967 menjadi UU No.25/1992 mengalami banyak perubahan yang mendasar. Untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan maka menuntut perubahan UU yang relevan. Perubahan tersebut diantaranya pada pengertian dasar koperasi: Dalam UU No 12/1967 menyatakan “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Di sini dijelaskan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial artinya bahwa bukan kepentingan pribadi yang di utamakan melainkan seluruh Hal 5 of 8


anggotanya. Sedangkan dalam UU No. 25/1992 menyatakan “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan,” Pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya.Dengan dasar itulah. Menteri Koperasi dan UKM Kabinet Indonesia Bersatu II, Sjarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Pada Oktober 2012. Dewan Perwakilan Rakyat melalui Sidang Paripurna menyetujui Rancangan Undang-undang Perkoperasian Terbaru. Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 perlu diganti, karena sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Inilah landasan utama Kementerian Koperasi dan UKM untuk melahirkan Undang-undang Perkoperasian terbaru. Namun, lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menggantikan UndangUndang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi tradisi perkoperasian kolonial. Salah satu contohnya adalah semangat koperasi dihilangkan kemandiriannya dan disubordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme maupun negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka dalam undang-undang ini. Roh korporasi terus merasuk ke sendi-sendi kehidupan negara, termasuk jiwa usaha yang sesuai dengan kegotongroyongan: koperasi. Gara-gara bernuansa korporasi, UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak tanggung-tanggung, yang dibatalkan adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tersebut. Selain karena berjiwa korporasi, UU Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Permohonan ini diajukan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono. Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian 2012.

Hal 6 of 8


Akibatnya, menurut Mahkamah, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas. Koperasi menjadi kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bangsa yang berfilosofi gotong royong. Mahkamah berpendapat meskipun permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung UU Perkoperasian, maka harus dibatalkan seluruhnya. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU Perkoperasian 1992. ”Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 28/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Rabu 28 Mei 2014.

Hal 7 of 8


Koperasi Indonesia Bangkit! #AktualisasiBungHatta Saat ini Koperasi Indonesia boleh disimpulkan sebagai mati suri jika kata ‘mati’ terlampau vulgar. Melalui Hari Koperasi Nasional tahun ini, seraya menekan tombol reset dan mengembalikan pada Hari Peringatan Koperasi Nasional tahun 1951 melalui petikan Pidato Bung Hatta di Hari Koperasi Nasional I: Hari peringatan hendaklah terutama dipahamkan sebagai suatu saat memandang ke hadapan, ke masa datang. Suatu saat untuk menginsafkan diri tentang apa yang belum terlaksana dari pada cita-cita. Saat untuk memperbaharui tenaga dan memperkuat guna mencapai cita-cita itu. Sebagai suatu bangsa yang berpuluh-puluh tahun berjuang menentang imperialisme dan kolonialisme (ketidaksetaraan; kapitalisme; korupsi), kita mempunyai idealisme, cita-cita tinggi, tentang dasar hidup kita. Kita ingin melihat bangsa kita hidup makmur dan sejahtera, bebas dari kesengsaraan hidup (kemiskinan). Idealisme kita itu terpancang dalam Undang-Undang Dasar: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Article 33 (1) of the Indonesian Constitution states: “The national economy shall be organized on a co-operative basis.” Azas kekeluargaan itu ialah koperasi! Perkataan Undang-Undang Dasar ini bukanlah hanya suatu pernyataan dari pada idealisme bangsa kita, tetapi juga suruhan untuk bekerja ke jurusan itu. Suatu perekonomian nasional yang berdasar atas koperasi. Inilah idealisme kita. Tetapi bagaimana realita? Realita ialah bahwa kita masih jauh daripada cita-cita kita itu, bahwa kemakmuran rakyat tidak lahir sekaligus dengan kemerdekaan dan kedaulatan, bahwa koperasi tidak timbul sendiri dengan ciptaan. Semuanya itu harus diusahakan, diselenggarakan dengan kerja yang sungguh-sungguh. Dunia yang lahir berlainan dari pada alam cita-cita. Tetapi kita harus mempunyai cita-cita karena cita-cita itulah yang menjadi pegangan bagi kita untuk merintis jalan ke gerbang kemakmuran rakyat yang kita ciptakan itu.

Selanjutnya pada Buku “Bung Hatta & Koperasi”: Sebuah Ajakan Aktualisasinya yang akan diterbitkan pada Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2015 yang merupakan Buku Penerbitan Ulang dari Kumpulan Pidato-Pidato Bung Hatta yang pada tahun 1971 dicetak oleh PKPNDR yang sekarang adalah PKP-RI DKI Jakarta.

Nantikan! Hadiri Acara Bedah Bukunya! Ikuti Gerakan Aktualisasinya!

Disusun oleh Reza Fabianus AKU MANDIRI, COOP [email protected] Juga dikutip dari berbagai Sumber Pustaka (Buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun Kumpulan Karya DR Mohammad Hatta tahun 1971, dll untuk Catata Sejarah: sumber cetak dari Kementerian Koperasi & UKM RI, Koran harian KOMPAS, situs dotcom)

Hal 8 of 8

Bung Karno. 17 dari. Pernyataan:

Recommend Documents