Buku profil ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran untuk perbaikan ke depan

P

uji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya,

sehingga

kami

dapat

menyusun dan menyelesaikan Buku Profil

Dinas

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Kabupaten Sleman Tahun 2015. Buku profil ini kami susun sebagai sumber informasi

data-data

bidang

pekerjaan

umum,

penataan ruang dan bangunan serta perumahan, berupa kegiatan pembangunan dan hasil-hasil yang telah dicapai masing-masing bidang dan UPT lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Buku Profil SKPD ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang memerlukan referensi tentang bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bangunan, serta perumahan di Kabupaten Sleman. Buku profil ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Sleman,

Desember 2015

Halaman

Ir. H. Nurbandi Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19561206 198603 1 005

i

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Bab 3

Bab 4

Daftar Isi

ii

Pendahuluan

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Sejarah DPUP Kabupaten Sleman

2

1.3. Sistematika Penulisan

4

Kondisi Umum

5

2.1. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

5

2.2. Sumber Daya Aparatur

12

2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

15

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

19

3.1. Visi

19

3.2. Misi

21

3.3. Tujuan dan Sasaran dan Target 2015

22

Data dan Informasi Pembangunan

32

4.1. Data Hasil Pembangunan

32

4.1.1. Hasil Kegiatan DPUP

32

4.1.2. Data Lampiran 1 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

34

4.1.3. Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

35

4.1.4. Capaian SPM dan MDGs

36

4.1.5. Capaian Perjanjian Kinerja (PK)

37

ii

Bab 2

i

Halaman

Bab 1

Kata Pengantar

Bab 5

4.1.6. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

40

4.1.7. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

43

4.2. Data Prestasi

49

Penutup

50

Lampiran - Rencana Kinerja Tahunan DPUP

Halaman

iii

- Foto-foto Kegiatan

Gambar 1.1. Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

1.1. Latar Belakang

D

alam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diperlukan profil organisasi untuk

dapat memahami situasi dan kondisi organisasi, menguraikan

permasalahan

yang dihadapi organisasi dan mengidentifikasi potensi,

kekuatan dan peluang yang dimiliki. Profil SKPD ini termasuk dokumen yang menjadi dasar acuan SKPD dalam melaksanakan ketugasan dan fungsinya. Pentingnya penyusunan buku Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Mempermudah penyampaian data dan informasi kepada instansi, lembaga maupun kepada masyarakat luas yang membutuhkan;

Halaman

a.

1

Kabupaten Sleman antara lain meliputi:

b.

Untuk merangkum data dan informasi terkini dari kesekretariatan, bidangbidang dan UPT di lingkup dinas;

c.

Untuk menemukan alternatif pemecahan permasalahan dengan membandingkan dan menganalisa data-data dan informasi dalam beberapa tahun terakhir;

d.

Untuk membuat prediksi kebutuhan SKPD dalam rangka pencapaian target kinerja;

e.

Untuk mengetahui kinerja dan prestasi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pada tahun 2015;

f.

Rangkuman laporan tersebut setiap tahun sebagai bahan evaluasi dan bahan penyusunan perencanaan kegiatan yang sinergis dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman mengembangkan jaringan kerjasama diantara para stakeholder terkait, agar program dan kegiatan yang disampaikan untuk masyarakat tepat sasaran dan bermanfaat.

1.2. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai instansi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, ini mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan. b. Pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. d. Pembinaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

dapat atau mampu memberikan pelayanan umum

kepada masyarakat dalam

Halaman

Dari tugas dan fungsi tersebut, tersirat bahwa secara garis besar dinas ini harus

2

fungsinya.

bidang-bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bangunan serta perumahan. Hanya saja sampai dengan saat ini pelayanan tersebut baru dapat dilaksanakan dalam batas yang minimal.

Banyak permasalahan yang menjadi penyebab minimalnya layanan tersebut antara lain kurangnya sarana dan prasarana operasional pelayanan, peralatan yang belum memadai serta kinerja aparatur yang belum profesional dan belum menempatkan kepuasan pengguna sebagai sebuah keharusan. Dalam hal ini kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang terasa masih menempatkan

diri

sebagai

"provider"

haruslah

berubah

sehingga

menjadi

"enabler/motivator" bagi masyarakat untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial. Permasalahan ini mengakibatkan perawatan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi sangat tergantung kepada pemerintah. Sehingga pembangunan yang bertumpu pada peran serta masyarakat (community base development) haruslah ditingkatkan. Untuk mendukung maksud tersebut diatas, sistem manajemen kepegawaian yang menjadi salah satu kendala tidak terciptanya profesionalisme, haruslah mulai dibenahi secara menyeluruh. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut: a. Terciptanya tata ruang yang nyaman dan mampu menjamin suistainability terhadap eksploitasi lahan; b. Pelayanan yang berkualitas yaitu dari segi kecepatan, ketepatan dan dari segi pembiayaan; c. Sistem transportasi yang mampu memberikan ruang yang lapang bagi dinamika masyarakat serta memberikan rasa nyaman dan aman baik dari segi infrastruktur maupun sistemnya itu sendiri;

Halaman

dipertanggung jawabkan;

3

d. Pembangunan-pembangunan fisik yang memenuhi standar kualitas yang bisa

Harapan masyarakat tersebut adalah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada dalam 4 prinsip “tempat hidup” (living environment) yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Safety (Aman), Healthy (Sehat), Convinience (Nyaman) dan Amenity (Berbudaya). Dari harapan tersebut akan dapat diidentifikasikan peluang dan ancaman yang dimiliki untuk dikelola agar dapat dimanfaatkan maupun diminimalkan ekses negatifnya. Agar hal tersebut dapat dikelola dengan tepat maka perlu adanya penyusunan perencanaan yang didasarkan atas potensi dan permasalahan yang ada, disamping itu perlu juga diketahui kondisi-kondisi perangkat kerja pada saat starting point.

1.3. Sistematika Penulisan

Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

: Pendahuluan

Bab II

: Kondisi Umum

Bab III

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab IV

: Data dan Informasi Pembangunan

Bab V

: Penutup

Halaman

Bab I

4

Daftar Isi

2.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan. 3) Dinas

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; b. pelaksanaan

tugas

bidang

pekerjaan

umum,

penataan

ruang,

dan

perumahan; c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; d. pembinaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

Halaman

5

fungsinya.

2.1.2. Susunan dan Bagan Organisasi 1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi c. Bidang Bina Marga terdiri dari: 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; 2. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan. d. Bidang Cipta Karya terdiri dari: 1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar; 2. Seksi Bangunan Gedung; dan 3. Seksi Drainase. e. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan terdiri dari: 1. Seksi Penataan Ruang Rinci; 2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan 3. Seksi Pengawasan Bangunan. f. Bidang Perumahan terdiri dari: 1. Seksi Perumahan Formal; dan 2. Seksi Perumahan Swadaya. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Halaman

6

seperti terlihat dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1. Bagan Organisadi Dinas PU dan Perumahan Kab. Sleman

2.1.3. Rincian Tugas dan Fungsi Adapun rincian tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi: penyusunan sekretariat

perumusan

kebijakan

pelaksanaan urusan umum, pelaksanaan urusan

teknis

kesekretariatan,

kepegawaian, pelaksanaan

urusan keuangan, pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi, pengkoordina-

7

kerja

Halaman

rencana

sian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat.

Gambar 2.2. Pejabat Struktural Sekretariat DPUP Sleman ( dari kiri ke kanan : Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Sekretaris Dinas, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi )

Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas yang ada, sebagai berikut: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

2) Bidang Bina Marga Bidang

Bina

Marga

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

mengendalikan, dan membina pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan

Halaman

8

Jalan dan Jembatan.

Gambar 2.3. Pejabat Struktural Bidang Bina Marga DPUP Sleman ( dari kiri ke kanan : Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan, Kabid Bina Marga, Kasi Pemeliharaan Jalan, Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan)

Tugas dan fungsi bidang ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas, sebagai berikut : 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan 2. Seksi Pemeliharaan Jalan 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

3) Bidang Cipta Karya Bidang ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana sarana dasar permukiman, bangunan gedung dan drainase. Tugas dan fungsi bidang ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas, sebagai berikut: 1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar

Halaman

3. Seksi Drainase

9

2. Seksi Bangunan Gedung

Gambar 2.4. Pejabat Struktural Bidang Cipta Karya ( dari kiri ke kanan : Kasi Drainase, Kasi Bangunan Gedung, Kabid Cipta Karya, Kasi Prasarana dan Sarana Dasar )

4) Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

( dari kiri ke kanan : Kasi Penataan Ruang Rinci, Kabid Penataan Ruang dan Bangunan, Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi, Inset : Kasi Pengawasan Bangunan )

Halaman

Gambar 2.5. Pejabat Struktural Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

10

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan peren-

canaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta usaha jasa konstruksi. Tugas dan fungsi bidang ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas, sebagai berikut: 1. Seksi Penataan Ruang Rinci 2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi 3. Seksi Pengawasan Bangunan

5) Bidang Perumahan Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan/ mengawasi pembangunan perumahan formal dan swadaya. Tugas dan fungsi bidang ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas, sebagai berikut: 1. Seksi Perumahan Formal 2. Seksi Perumahan Swadaya

Gambar 2.6. Pejabat Struktural Bidang Perumahan

Halaman

11

( dari kiri ke kanan : Kasi Perumahan Swadaya, Kabid Perumahan, Kasi Perumahan Formal )

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Gambar 2.7. Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas ( dari kiri ke kanan : Kepala UPT Peralatan dan Perbekalan, Kepala UPT Permakaman, Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa )

2.2. Sumber Daya Aparatur Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman per bulan Desember 2015 berjumlah 317 orang, yaitu terdiri dari PNS sebanyak 126 orang, pegawai harian lepas (PHL) sebanyak 191 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 126 orang tersebut terdiri dari 112 laki-laki dan 14 perempuan. Jumlah pejabat struktural 25 orang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, dan 1 orang pejabat fungsional. Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Halaman

dapat dirinci sebagaimana tabel-tabel berikut ini.

12

Adapun komposisi pegawai berdasarkan basis tingkat pendidikan dan golongan

2.2.1. Sekretariat KOMPOSISI SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

1

I

1

2.

SMP

1

II

7

3.

SMA

12

III

17

4.

D.II

0

IV

4

5.

Sarmud/D.III

2

6.

D.IV

1

7.

S1

8

8.

S2

4

JUMLAH

29

JUMLAH

29

2.2.2. Bidang Bina Marga KOMPOSISI SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

1

2.

SMP

3

II

10

3.

SMA

10

III

10

4.

D.II

0

IV

2

5.

Sarmud/D.III

1

6.

D.IV

1

7.

S1

5

8.

S2

3

JUMLAH

23

JUMLAH

23

Golongan I II III IV

Jumlah

JUMLAH

19

2.2.3. Bidang Cipta Karya KOMPOSISI SDM Jumlah 0 1 6 0 0 0 8 4 19

1 4 10 4

13

Jenis Pendidikan SD SMP SMA D.II Sarmud/D.III D.IV S1 S2 JUMLAH

Halaman

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2.2.4. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan KOMPOSISI SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

0

2.

SMP

0

II

4

3.

SMA

8

III

12

4.

D.II

0

IV

2

5.

Sarmud/D.III

2

6.

D.IV

0

7.

S1

4 JUMLAH

18

8.

S2

4

JUMLAH

18

2.2.5. Bidang Perumahan KOMPOSISI SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

0

2.

SMP

0

II

3

3.

SMA

4

III

5

4.

D.II

0

IV

1

5.

Sarmud/D.III

1

6.

D.IV

0

7.

S1

3

8.

S2

1

JUMLAH

9

JUMLAH

9

2.2.6. UPTD Alkal dan Laboratorium KOMPOSISI SDM Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

1

I

0

2.

SMP

0

II

7

3.

SMA

8

III

2

4.

D.II

0

IV

1

5.

Sarmud/D.III

0

6.

D.IV

0

7.

S1

0

8.

S2

1

JUMLAH

10

JUMLAH

10

Halaman

14

No.

2.2.7. UPTD Rusunawa KOMPOSISI SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

0

2.

SMP

0

II

10

3.

SMA

10

III

1

4.

D.II

0

IV

1

5.

Sarmud/D.III

0

6.

D.IV

0

7.

S1

1

8.

S2

1

JUMLAH

12

JUMLAH

12

2.2.8. UPTD Permakaman KOMPOSISI SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

0

2.

SMP

2

II

3

3.

SMA

2

III

3

4.

D.II

0

IV

0

5.

Sarmud/D.III

0

6.

D.IV

0

7.

S1

2

8.

S2

0

JUMLAH

6

JUMLAH

6

2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah berupa sarana dan prasarana yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai peralatan kerja dinas dan sarana dan prasarana yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai

fungsinya dapat dirinci sebagaimana uraian berikut ini.

Halaman

Kondisi sarana dan prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan

15

infrastruktur publik.

2.3.1.

Sarana dan Prasarana yang dikelola Sekretariat: a. Gedung kantor: 5 unit, kondisi sedang; b. Kendaraan roda empat: 3 unit, kondisi baik; c. Kendaraan roda dua: 4 unit, kondisi baik dan sedang; d. Komputer: 8 unit, Laptop : 4 unit, 3 kondisi baik dan 1 rusak; e. Printer: 13 unit, kondisi baik; f. Mesin ketik: 3 unit, kondisi baik; g. Viewer: 1 unit, kondisi baik; 2 unit rusak; h. Amplifier Wireless: 3 unit, kondisi baik.

2.3.2.

Sarana dan Prasarana yang dikelola Bidang Bina Marga: a. Komputer: 4 unit, Laptop : 1 unit, kondisi baik; b. Printer: 2 unit, kondisi baik; c. Mesin potong rumput: 4 unit, kondisi baik; d. Kendaraan roda empat: pick up: 2 unit, truck: 5 unit, flatbad truck: 6 unit, kondisi baik; e. Kendaraan roda dua: 3 unit, kondisi baik.

2.3.3.

Sarana dan Prasarana yang dikelola Bidang Cipta Karya: a. Komputer: 8 unit, kondisi baik; b. Printer: 6 unit, kondisi baik; c. Laptop: 2 unit, kondisi baik; d. Kendaraan roda empat: 1 unit, kondisi baik; e. Kendaraan roda dua: 1 unit, kondisi baik 2, rusak berat 1; f. Kamera: 2 unit, kondisi 1 baik, 1 rusak. Sarana dan Prasarana yang dikelola Bidang Penataan Ruang dan Bangunan: a. Komputer: 8 unit, kondisi baik; b. Printer: 16 unit, kondisi baik;

d. Kendaraan roda empat: 2 unit, kondisi baik; e. Kendaraan roda dua: 1 unit, kondisi baik 2, rusak berat 1; f. Kamera: 1 unit, kondisi sedang.

16

c. Laptop: 2 unit, kondisi baik;

Halaman

2.3.4.

2.3.5.

Sarana dan Prasarana yang dikelola Bidang Perumahan: a. Komputer: 2 unit, kondisi baik; b. Printer: 1 unit, kondisi baik; c. Laptop: 2 unit, kondisi baik; d. Kendaraan roda empat: 1 unit, kondisi baik; e. Kendaraan roda dua: 2 unit, kondisi baik

2.3.6.

Sarana dan Prasarana yang dikelola UPTD Alkal: a. Mesin Gilas Statik 6-10 ton: 9 unit, kondisi baik 3, rusak ringan 3, rusak berat 3; b. Mesin Gilas Statik 2,5 ton: 2 unit, kondisi baik 1, rusak ringan 1, rusak berat 1; c. Mesin Gilas Bergetar 0,75 ton: 4 unit, kondisi baik d. Mesin Pemadat 0,20 ton: 1 unit, kondisi rusak ringan; e. Pan Mixer 300 kg: 1 unit, kondisi baik; f. Truck 3,5 ton: 2 unit, kondisi baik; g. Mobil Pick Up: 2 unit, kondisi baik; h. AMP Mini: 1 unit, kondisi baik i. Jaw Crusher, 1 unit, kondisi baik j. Wheel loader : 1 unit, kondisi baik k. Mesin Pemecah Batu : 1 unit, kondisi baik

Kondisi sarana dan prasarana sebagai infrastruktur publik yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

Prasarana Jalan di wilayah Kabupaten Sleman : a. Jalan Negara sepanjang 61,66 km dengan kondisi baik; b. Jalan Propinsi sepanjang 279,38 km dengan kondisi baik;

Jalan beraspal −

Kondisi baik

: 689,618 km. : 379,575 km (54,26%)

17

c. Jalan Kabupaten sepanjang 699,5 km, terdiri dari:

Halaman

2.3.7.

−

Kondisi sedang

: 215,505 km (30,81%)

−

Kondisi rusak

: 104,42km (14,93%)

Jalan tanah/kerikil

: 9,88 km.

d. Jalan Desa dan Lingkungan sepanjang 1.455,89 km dengan kondisi baik dan sedang.

2.3.8.

Prasarana Jembatan di wilayah Kabupaten Sleman :

Prasarana jembatan di wilayah Kabupaten Sleman akhir Desember 2015 berjumlah 385 buah/lokasi dengan perincian kondisinya sebagai berikut: a. Sebanyak 293 buah/lokasi dalam kondisi baik; b. Sebanyak 53 buah/lokasi dalam kondisi sedang;

Halaman

18

c. Sebanyak 39 buah/lokasi dalam kondisi rusak berat.

B

erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20112015, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan

misi Pembangunan Nasional. Di dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu dicanangkan visi dan misi Dinas dimana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi Kabupaten Sleman: “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera Lahir Batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada Tahun 2015”. Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang” (living environment) yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimakusdkan disini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibuat. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman adalah:

“ Terwujudnya pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan

Halaman

19

responsif gender ”

Visi pelayanan ini mengandung makna sebagai berikut : Pelayanan

kebinamargaan,

permukiman,

sanitasi,

penataan

bangunan

dan

perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender: pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di bidang kebinamargaan, perumahan kecipta karyaan, dan Tata Ruang, termasuk didalamnya perijinan Jasa Konstruksi.. Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melalui pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan. Termasuk di dalamnya adalah sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman. Sebagai institusi yang mengurusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentukbentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, tempat permakaman umum. Kata penyediaan yang disebutkan diatas adalah meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru. Sebagai ilustrasi, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar manakala infrastruktur jalan dalam kondisi tidak baik. Keberhasilan melaksanakan tugas-tugas pelayanan tersebut sangat tergantung dari sistem maupun ketersediaan pendanaannya. Ketersediaan anggaran adalah salah satu prasyarat utama keberhasilan pelayanan berkualitas seperti yang telah dicanangkan dalam visi. Pelayanan yang lebih berkualitas akan dapat tercapai apabila tersedia anggaran yang cukup untuk meralisasikan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan mekanisme kerja yang sistemik. Faktor penentu keberhasilan pencapaian visi lainnya adalah partisipasi masyarakat dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana akan mengurangi beban pemerintah dalam menjaga kondisi sarana dan prasarana tersebut agar bermanfaat secara maksimal.

Nyaman: adalah kondisi dimana tersedia kebinamargaan, perumahan permukiman yang layak, yang memadai, lingkungan yang bersih dan sehat, ruang gerak yang

Halaman

berbudaya.

20

Lebih Berkualitas: adalah dimaksud untuk meningkatkan aspek nyaman, tertata dan

cukup untuk beraktifitas tersedia secara wajar, seimbang dan manusiawi serta menjamin rasa aman. Hal ini dapat terwujud apabila perumahan dan permukiman, prasarana dan sarana wilayah (jalan, Jembatan, drainase), public space (hutan kota, taman kota), juga prasarana dan sarana kebersihan tersedia dalam kondisi yang dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tertata: adalah perwujudan sebuah kondisi dimana keseluruhan elemen-elemen kebinamrgaan Perumahan permukiman, ditempatkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya berdasarkan perencanaan tata ruang dan budaya daerah. Berbudaya: keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan beserta hasil-hasilnya adalah merupakan pengejawantahan dari nilainilai moral manusiawi dan perkembangan akal budi manusia yang tumbuh berkembang di masyarakat. Responsif Gender: adalah dimaksudkan untuk menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Upaya untuk

mencapainya

adalah

dengan

membangun

sarana

prasarana

yang

mempertimbangkan perempuan, ibu menyusui, ibu hamil dan difabelitas pada setiap program dan kegiatan.

3.2. Misi

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu: 1.

Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan;

2.

Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan;

3.

Meningkatkan

layanan

sarana,

prasarana,

penataan

bangunan

dan

pengendalian penyelenggaraan pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaannya ad 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan :

perizinan.

Halaman

pelayanan bidang ke Pekerjaan Umum dan Perumahan, terutama pelayanan

21

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan

ad 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan : Misi ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan pelayanan meliputi sumber daya alat dan sumber daya manusia dalam rangka untuk mewujudkan prasarana dan sarana pelayanan publik dalam kondisi yang siap pakai melalui pengelolaan yang berkualitas. Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah prasarana pemerintahan (gedung, kantor, lapangan olah raga, dll) dan prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan, taman kota dan tempat pemakaman umum.

ad 3. Meningkatkan

layanan

sarana,

prasarana,

penataan

bangunan

dan

pengendalian penyelenggaraan pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaannya. Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak dalam arti tertata, harmonis, lengkap dan nyaman serta membuka peluangpeluang

bagi

masyarakat

dan

swasta

untuk

berperan

aktif

dalam

pembangunan/pemeliharaan di bidang kebinamargaan, permukiman, perumahan, persampahan, sanitasi dan pertamanan.

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilainilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan

Halaman

22

sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

3.3.1. Tujuan MISI

TUJUAN

Menyiapkan dan meman- 1. Meningkatkan regulasi bidang ke PU an dan perumahan. tapkan pelaksanaan regulasi pelayanan. Meningkatkan

kapasitas 1. Meningkatkan sarpras aparatur sebagai unsur manaje-

manajemen pelayanan.

men; 2. Terlaksanannya pengelolaan pelayanan ketata usahaan; 3. Tertingkatnya kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas; 4. Tertingkatnya hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meningkatkan layanan sa- 1. Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana permurana, prasarana, penataan bangunan dan pengenda-

kiman 2. Meningkatkan prasarana dan sarana jalan dan jembatan

lian penyelenggaraan pembangunan dengan melibat-

3. Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan

kan peran serta masyarakat 4. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan dan swasta dalam pengelolaannya

5. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat 6. Meningkatkan layanan perijinan dan menjalin kerjasama kemitraan yang bertanggung jawab

3.3.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam

Halaman

keberhasilan implementasi kegiatan/program.

23

kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari

Misi 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan regulasi bidang ke PU

1. Meningkatnya regulasi bidang ke PU an

an dan Perumahan

dan Perumahan

Misi 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan sarana prasarana apara- 1. Tersedianya sarana prasarana aparatur tur sebagai unsur manajemen

sebagai unsur manajemen

2. Terlaksananya pengelolaan pelayanan 2. Terlaksananya penyelenggaraan pelayanketata usahaan

an kesekretariatan

3. Tertingkatnya kemampuan pegawai da- 3. Tertingkatnya pemahaman petugas terlam menyelesaikan tugas

hadap tugas dan pekerjaannya

4. Tertingkatnya hasil pekerjaan yang ber- 4. Tertingkatnya kualitas perencanaan, pekualitas dan dapat dipertanggung ja-

laksanaan, pelaporan program kegiatan

wabkan

dinas

Misi 3. Meningkatkan layanan sarana, prasarana, penataan bangunan dan penyelenggaraan pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaannya TUJUAN

SASARAN

1. Mewujudkan ketersediaan prasarana 1. Tertingkatnya

dan

kuantitas

infrastruktur perdesaan 2. Tersedianya prasarana dan sarana air bersih 3. Tersedianya akses air minum yang yang aman

5. Air limbah permukiman

24

4. Pengelolaan sampah

Halaman

dan sarana permukiman

kualitas

TUJUAN

SASARAN 6. Rumah layak huni terjangkau 7. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 8. Penanganan Permukiman kumuh perkotaan

2. Meningkatkan prasarana dan sarana 1. Tertingkatnya kualitas dan kuantitas jalan, jalan dan jembatan

jembatan da gorong-gorong 2. Aksebilitas 3. Mobilitas 4. Keselamatan 5. Kondisi jalan 6. Kecepatan 7. Tertingkatnya kualitas dan kuantitas drainase primer dan sekunder serta goronggorong 8. Drainase 9. Tertingkatnya kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan dan laboratorium pekerjaan umum

3. Meningkatkan prasarana dan sarana 1. Tersedianya gedung SKPD baik pemerintahan

2. Tersedianya gedung non SKPD lainnya baik 3. Tersedianya gedung kantor desa baik

4. Meningkatkan penataan bangunan dan 1. Pemanfaatan Ruang 2. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Publik

Ruang

Terbuka

(RTH)

25

3. Pemanfaatan

Halaman

lingkungan

TUJUAN 5. Meningkatkan

pelaksanaan

SASARAN pemba- 1. Meningkatkan peran serta masyarakat

ngunan yang bertumpu pada masya-

dalam pembangunan

rakat 6. Meningkatkan layanan perijinan dan 1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) menjalin kerjasama kemitraan bertang-

2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

gung jawab

Keterangan : : diampu SKPD lain ( Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu ) : diampu SKPD lain ( Badan Lingkungan Hidup )

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan pada tanggal 24 Pebruari 2014 ada beberapa indikator pada jenis pelayanan dasar Cipta Karya diantaranya :

1. Penyediaan air minum a. Rumus: SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di seluruh

Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang

Halaman

b. Pembilang:

26

kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir pencapaian SPM. c. Penyebut Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh kabupaten/kota tersebut pada akhir tahun pencapaian SPM.

2. Penyediaan Sanitasi 2.1.Sistem air limbah a. Rumus SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah persentasi jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah - SPAL Terpusat) pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk. Dirumuskan sbb :

b. Pembilang Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK Komunal/SPAL Terpusat c. Penyebut Jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota pada akhir tahun pencapaian SPM

2.2. Pengurangan Sampah Perkotaan a. Rumus SPM pengurangan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) terhadap

Halaman

27

jumlah total penduduk perkotaan.

b. Dimana: A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa) B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

c. Dimana: C = jumlah fasilitas 3R di kota tersebut (unit) D = penduduk terlayani per fasilitas 3R (jiwa/unit)

2.3. Pengangkutan Sampah a. Rumus SPM pengangkutan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan persampahan.

b. Dimana: A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa) B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

c. Dimana: C = kapasitas kendaraan pengangkut (m3/unit) D = jumlah ritasi (kali/hari) E = jumlah truk (unit)

Halaman

28

F = timbulan sampah (liter/jiwa/hari)

2.4. Pengoperasian TPA a. Rumus SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%). Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang Open dumping = 0,0 Controlled landfill = 1,0 Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan Open dumping = 0,0 Controlled landfill = 0,5 Sanitary landfill = 1,0 Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0 Efluen memenuhi baku mutu = 1,0 Koefisien Penanganan Gas Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0 Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5 Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0

b. Dimana: A = Koefisien pengoperasian TPA B = Koefisien kualitas pengolahan lindi C = Koefisien penanganan gas

2.5. Sistem Jaringan Drainase skala kota 2.5.1. Pelayanan jaringan drainase skala kota a. Rumus

jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun SPM terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase.

Halaman

SPM pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase

29

Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

b. Pembilang (A) : jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase c. Penyebut (B) : jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota

2.5.2. Pengurangan Luas Genangan a. Rumus SPM ini adalah persentase luasan yang masih tergenang di suatu Kota/Kabupaten pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota/Kabupaten dimaksud.

b. Pembilang (A) : jumlah luasan daerah yang masih tergenang (2 jam setelah hujan masih terendam > 30 cm). c. Penyebut (B) : luas daerah rawan genangan

3. Penataan Bangunan dan Lingkungan a. Rumus Pelaksanaan penerbitan IMB di kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung (Perda BG) kabupaten/kota yang substansinya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

diterbitkan adalah 60% dari jumlah bangunan gedung di kabupaten/kota.

Halaman

tentang Bangunan Gedung (PPBG). Rencana capaian jumlah IMB yang

30

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

4. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan a. Rumus SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kota A hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di kota A.

b. Pembilang Luasan permukiman kumuh yang tertangani adalah jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani di Kota A sejak diterbitkannya Permen tentang SPM bidang PU dan Penataan Ruang hingga akhir tahun pencapaian SPM. c. Penyebut Luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum

Halaman

31

dan Penataan Ruang.

4.1.1. Hasil kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Perkembangan kondisi jalan, jembatan dan gorong-gorong 4 tahun terakhir No 1.

2.

3.

4.

Kondisi jalan dan jembatan

Satuan

2012

Tahun 2013 2014

2015

Jalan Baik

km

394,10

378,16

360,90

379,575

Sedang

Km

351,55

172,92

223,72

215,505

Rusak

km

299,10

79,07

79,84

72,04

Rusak berat

km

40,38

69,36

35,05

32,38

Jalan Aspal

km

885,83

691,80

690,67

689,618

Kerikil

km

15,45

6,00

7,28

8,33

Tanah

km

183,85

1,70

1,55

1,55

Jembatan Baik

buah

264

292

294

293

Sedang

buah

123

56

52

53

Rusak

buah

57

37

39

39

Gorong-gorong Pemeliharaan

Buah

35

35

35

30

Jumlah gorong-

Buah

3.800

2.005

2.005

2.737

Baik

Buah

1.650

1.287

1.306

1.495

Sedang

Buah

2.035

276

268

695

Rusak

Buah

115

442

431

547

3.800

2.005

2.005

2.737

gorong

32

Gorong-gorong

Halaman

5.

Perkembangan kondisi permukaan jalan poros desa 3 tahun terakhir

No

Permukaan jalan Poros Desa

1.

Beraspal

2.

2013

2014

km

%

km

2015 %

km

%

1025,29

49,12

1.083,98

52,97

1453,89

71,05

Paving Block

114,15

5,14

114,15

5,58

45,26

2,21

3.

Conblock

157,05

7,69

157,05

7,67

32,5

1,59

4.

Macadam

133,88

6,50

133,88

6,54

23,71

1,16

5.

Tanah

616,.03

31,55

557,34

27,24

491,04

24,00

Jumlah

2046,40

100,00

2046,40

100,00

2046,40

100,00

Perkembangan kondisi jalan poros desa 3 tahun terakhir

No.

Kondisi jalan Poros Desa

1.

Baik

2.

Sedang

3.

2013 km

2014 %

km

2015 %

km

%

1185.9

56.92

1244.88

60.83

1385,00

67,68

69

3.43

69

3.37

68,89

3,37

Rusak

791.6

39.65

732.62

35.80

592,61

28,96

Jumlah

2046,5

100

2046,5

100

2046,5

100

Perkembangan kondisi drainase 3 tahun terakhir Kondisi Drainase

1.

Baik

m

71.837

76.276

82,765

2.

Sedang

m

82.860

82.880

76,995

3.

Rusak

m

14.183

10.583

9,979

Jumlah

m

168.880

169.739

169,739

2015

33

2013

Halaman

Satuan

Tahun 2014

No

Perkembangan kondisi Gedung 3 tahun terakhir Tahun 2013/jml No

Gedung

1.

Badan

2.

Dinas

3.

Kantor

4.

Kecamatan

5.

Kantor Lainnya

Baru

Jumlah

Tahun 2014/jml

Lama Kurang Baik baik

1

1

2

Baru

Tahun 2015/jml


Baru


3

2

1

5

-

-

6

-

11

3

-

15

-

-

15

-

-

9

-

-

9

-

3

13

-

6

11

2

8

9

5

2

1

48

15

-

53

11

22

20

2

83

26

2

91

20

Gedung SKPD

= 30

unit (Dinas 15, Badan 6, Kantor 9)

Kecamatan

= 19

unit

Gedung desa

= 86

unit

Gedung desa BAIK

= 52

unit

Kantor lain

= 64

unit (Puskesmas 25, UPT 17, Kanin 3, Rumah Dinas Pejabat 16, Kantor lain 3)

4.1.2. Data lampiran 1 Permendagri nomor 54 tahun 2010 BIDANG : PEKERJAAN UMUM

1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

2

3

RUMUS

CAPAIAN 2012

2013

2014

2015

Panjang jalan kondisi baik x 100% Panjang jalan seluruhnya

36,32

54,06

51,59

54,26

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 km/jam )

Panjang jalan kab. dalam kondisi baik x 100% Pjg seluruh jalan kab. didaerah tersebut

36,32

54,06

51,59

54,26

Lingkungan Pemukiman

Luasan kawasan kumuh x 100% Luas Wilayah

0,34

0,003

0,07

0,03

34

INDIKATOR

Halaman

NO

Tabel Data lampiran 1 Permendagri nomor 54 tahun 2010 BIDANG : PEKERJAAN UMUM lanjutan

CAPAIAN

NO

INDIKATOR

RUMUS

4

Rumah tangga pengguna air bersih

Jml rmh tangga pengguna air bersih x 100% Jumlah seluruh rumah tangga

2,73

7,05

7,08

49,83

5

Lingkungan pemukiman kumuh

Luas lingk. pemukiman kumuh x 100% Luas Wilayah

0,34

0,003

0,07

0,03

6

Rumah layak huni

Jumlah rumah layak huni x 100% Jumlah seluruh rumah

91,24

91,04

97,7

97,96

2012 2013 2014 2015

4.1.3. Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) PEKERJAAN UMUM

2

3 4 5 6 7 8 9

10

a Panjang jalan Negara b Panjang jalan Propinsi c Panjang jalan Kabupaten d Panjang jalan lingkungan/Poros desa Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi (km) a Baik b Sedang c Rusak Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Luas wilayah kumuh a Jumlah jembatan Kabupaten b Jumlah gorong-gorong pada jalan Kabupaten a Jumlah Pembangunan/peningkatan jalan Kab (km) b Jumlah Pemeliharaan jalan Kabupaten (km) a Jumlah gorong-gorong pada jalan Kabupaten b Jumlah Pemeliharaan gorong-gorong pada jalan kab Pemberian stimulan aspal kepada masyarakat (drum) Jenis permukaan jalan Kabupaten (km) a Aspal b Kerikil c Tanah Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan (aspal) a Jumlah kegiatan b Volume kegiatan ( m3 ) c Jumlah swadaya masyarakat ( Rupiah )

CAPAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2015 61,66 279,38 699,50 2.046,50

61,66 279,38 699,50 2.046,50

360,90 223,72 114,84 286.128 41,40 385,00 2.005 11,15 505 2.005 35 2.320,00

379,575 215,505 104,42 BLH 17,84 385,00 2.737 11,05 513,3 2.737 30 0

690,67 7,28 1,55

689,618 8,332 1,55

166 162.400 4.980.000.000,00

0 0 0

35

1

DATA (SUB DATA)

Halaman

NO

4.1.4. Capaian SPM dan MDGs Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

I

JENIS PELAYANAN DASAR Jalan

Jaringan

Ruas

II

Air Minum

III

Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)

INDIKATOR

Aksesibilitas

1.

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupa-ten/kota.

100,00%

100,00%

Mobilitas

2.

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.

170%

200%

Keselamatan

3.

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

62,54%

69,67%

Kondisi jalan

4.

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

62,54%

69,67%

Kecepatan

5.

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

62,54%

69,67%

6.

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min. 60 liter/orang/ harI

50,15%

49,83%

7. . 8.

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

81

Cluster Pelayanan Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat baik Air Limbah Permukiman

Pengelolaan sampah

9. 10

Drainase

IV

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

V

Penataan Bangunan dan Lingkungan

11.

12.

Izin Mendirikan Bangunan(IMB)

13.

Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

14.

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. Tersedianya system penangan-an sampah di perkotaan. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/ kota. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.

5,1% 17,64%

4,96%

42,2%

27,80%

52%

49,5%

41%

56,91%

100,00%

90,88%

100,00%

100,00%

36

NO

TAHUN 2015 Realisa Target si

Halaman

SPM

Tabel Capaian SPM dan MDGs Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lanjutan

TAHUN 2015 Realisa Target si

SPM NO VI

VII

JENIS PELAYANAN DASAR

INDIKATOR

Jasa Konstruksi

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

15 .

Penataan Ruang

Sistem Informasi Jasa Konstruksi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

16 . 17 .

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

100,00%

91,33%

52%

57,14%

30,05%

30,03%

Keterangan : : diampu SKPD lain ( Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu ) : diampu SKPD lain ( Badan Lingkungan Hidup ) Bidang Perumahan Rakyat TAHUN 2015

SPM NO

JENIS PELAYANAN DASAR

I

Rumah Layak Huni dan Terjangkau

II

Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Realisa si

INDIKATOR

Target

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

93,14%

97,96%

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU

58,08%

77,53%

89,2%

68,96%

4.1.5. Capaian Perjanjian Kinerja (PK) INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2015 (%) Target Capaian

Tertingkatnya kualitas dan Jalan/jembatan yang menghubungkan kuantitas infrastruktur perde- antar desa dalam kondisi baik saan

68,25

67,68

Tesedianya prasarana dan Cakupan air bersih perpipaan sarana air bersih

46,50

49,83

Tersedianya akses air minum yang aman

50,15

49,83

Cluster Pelayanan Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat baik

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari

37

1.

SASARAN

Halaman

NO

Tabel Perjanjian Kinerja lanjutan

INDIKATOR KINERJA

2.

Rumah layak huni terjangkau


93,14

97,96

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

58,08

77,53

89,20

68,96

41

56,91

65,00

54,26

100,00

100,00

170,00

200

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jalan yg menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

62,54

69,67

62,54

69,67

62,54

69,67

Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

75,10

76,10

Gorong-gorong jalan Kabupaten dalam kondisi baik

46,10

54,62

31

48,76

3.

Lingkungan yang sehat dan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan aman yang didu kung dengan PSU prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

4.


5.

Tertingkatnya kualitas dan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik kuantitas jalan, jembatan dan gorong- gorong Aksebilitas Mobilitas

Keselamatan Kondisi Jalan Kecepatan

6.

Tertingkatnya kualitas dan kuantitas drainase primer dan sekunder serta goronggorong

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat- pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan

Drainase dalam kondisi baik

Halaman

SASARAN

38


NO

Tabel Perjanjian Kinerja lanjutan

INDIKATOR KINERJA


7.

Drainase

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

52

49,5

8.

Tertingkatnya kualitas dan Peralatan dan perbekalan laboratorium kuantitas peralatan dan per- pekerjaan umum dalam kondisi baik bekalan dan laboratorium pekerjaan umum

100

97,84

9.

Tersedianya gedung SKPD baik

Gedung SKPD dalam kondisi baik

50

81,63

Tersedianya gedung non SKPD lainnya baik

Gedung non SKPD milik Pem. Kab dalam kondisi baik

82,6

82,81

Tersedianya gedung kantor desa baik

Gedung Desa dalam kondisi baik

63

60,47

10.


Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota

100,00

100,00

11.

Pemanfaatan Ruang

Pengawasan dan pengendalian bangunan

50

8,17

26,09

52,94

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rincinya melalui peta analog

100

100

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rincinya melalui peta digital

100

100

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR

100

47,83

Perencanaan tata bangunan dan lingkungan 12.

13.

Informasi Penataan Ruang

Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR

39

SASARAN

Halaman

NO

Tabel Penetapan Kinerja lanjutan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

14.

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja

15.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Banyaknya kegiatan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat

16.

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja setelah persyaratan lengkap Tersedianya sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

TAHUN 2015 (%) Target Capaian 100

100

50,00

50,00

100,00

91,33

52

57,14

4.1.6. Capaian Indikator Utama (IKU) Capaian IKU Tahun 2015 NO 1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA



68,25

67,68


46,50

49,83



50,15

49,83


93,14

97,96


58,08

77,53

89,20

68,96

Cluster Pelayanan Sangat buruk Buruk

3.


Halaman

2.

Baik Sangat baik Rumah layak huni terjangkau

40

Sedang

INDIKATOR KINERJA

4.



5.

Tertingkatnya kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan gorong- gorong

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Aksebilitas

TAHUN 2015 (%) Target Capaian 41

56,91

65,00

54,26

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat- pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

100,00

100,00

Mobilitas

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan

170,00

200

Keselamatan


62,54

69,67

Kondisi Jalan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

62,54

69,67

Kecepatan

Tersedianya jalan yg menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

62,54

69,67


75,10

76,10


46,10

54,62

6.



31

48,76

7.

Drainase


52

49,5

8.

Tertingkatnya kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan dan laboratorium pekerjaan umum

Peralatan dan perbekalan laboratorium pekerjaan umum dalam kondisi baik

100

97,84

41

SASARAN

Halaman

NO

INDIKATOR KINERJA







10.



11.

Pemanfaatan Ruang


50

81,63

82,6

82,81

63

60,47

100,00

100,00

50

8,17

26,09

52,94


100

100


100

100

Perencanaan tata bangunan dan lingkungan 12.



13.



100

47,83

14.



100

100

15.



50,00

50,00

16.


Penerbitan IUJK dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja setelah persyaratan lengkap

100,00

91,33

52

57,14

Tersedianya sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

42

9.

SASARAN

Halaman

NO

4.1.7. Capaian Indikator Kunci (IKK)

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

1

2

1

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

RUMUS

Kawasan Kumuh

4

Rumah Tangga pengguna air bersih

Lingkungan permukiman kumuh

Rumah layak huni

4

379.575

:

699.50

x

100%

17.840

:

=

x 100%

57,482

x

100%

=

Data :

=

:

318,366

x

100%

Luas permukiman kumuh Luas Wilayah 17.840

:

0.03

49.83

49.83

x 100%

57,482

x

100%

%

0.03

x 100%

158,645

54.26

54.26

Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih Jumlah seluruh Rumah Tangga

Data :

5

3

Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah Data :

3

CAPAIAN KINERJA

Panjang jalan Kabupten dalam kondisi baik x 100% Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut Data :

2

PERHITUNGAN

=

0.03

0.03

97.96 Jumlah rumah layak huni Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs

x 100%

Data:

=

321,491

:

328,185

x

100%

97.96

43

IKK

Halaman

NO

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2015 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut : Rp.

%

1

2

3

4

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

218,704,360,531

189,406,799,285

86.60

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

154,408,634,281

130,598,848,354

84.58

720,810,790

636,488,234

88.30

Penyediaan jasa administrasi keuangan

77,100,000

72,300,000

93.77

Penyediaan makanan dan minuman rapat

22,485,000

22,317,500

99.26

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

71,323,000

68,997,028

96.74

290,832,225

276,585,415

95.10

85,506,000

72,264,426

84.51

173,564,565

124,023,865

71.46

2,190,053,775

1,804,877,949

82.41

2,021,391,000

1,683,704,999

83.29

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

84,000,000

83,843,950

99.81

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

84,662,775

37,329,000

44.09

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

56,662,400

54,792,850

96.70

Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

29,600,000

28,303,450

95.62

Penyusunan dokumen kepegawaian

27,062,400

26,489,400

97.88

272,114,000

241,469,950

88.74

Penyusunan perencanaan kerja SKPD

42,638,000

42,612,000

99.94

Penyusunan profil data SKPD

19,840,500

18,269,450

92.08

111,243,000

88,608,000

79.65

98,392,500

91,980,500

93.48

28,032,337,000

27,279,113,050

97.31

Perencanaan pembangunan jalan

398,165,000

373,574,000

93.82

Perencanaan pembangunan jembatan

582,127,000

549,396,500

94.38

22,323,300,000

22,300,354,250

99.90

4,728,745,000

4,055,788,300

85.77

11,161,811,500

9,281,469,600

83.15

697,180,000

672,865,000

96.51

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

9,047,649,500

7,802,667,400

86.24

Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

1,416,982,000

805,937,200

56.88

4,934,600,000

4,457,441,450

90.33

4,934,600,000

4,457,441,450

90.33

Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Penyediaan jasa langganan Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pelayanan IUJK Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan jalan Peningkatan jembatan dan gorong-gorong Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong

Halaman

Anggaran

44

Realisasi

Uraian

1 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2

3

4

36,551,059,010

28,269,794,516

77.34

805,663,500

649,475,500

80.61

26,420,867,950

20,784,308,416

78,67

5,955,177,060

4,492,764,600

75.44

889,410,000

801,023,000

90.06

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan

2,479,940,500

1,542,223,000

62.19

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

342,434,000

311,263,000

90.90

Penyusunan sistem informasi/data base jalan

342,434,000

311,263,000

90.90

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

4,024,855,090

938,647,930

23.32

3,977,821,240

895,047,090

22.50

47,033,850

43,600,840

92.70

9,152,735,366

5,361,739,500

58.58

8,661,898,366

4,966,096,000

57.33

248,577,000

243,003,000

97.76

242,260,000

152,640,500

63.01

104,645,000

96,553,400

92.27

104,645,000

96,553,400

92.27

42,716,842,350

39,619,038,950

92.75

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Operasional/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan distribusi air minum Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan

Perencanaan pengembangan infrastruktur Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

37,077,345,000

35,459,335,500

95.64

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

4,632,466,350

3,181,048,450

68.67

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

1,007,031,000

978,655,000

97.18

14,147,674,000

12,246,157,975

86.56

405,330,000

329,772,800

81,46

13,687,200,000

11,847,849,675

86.56

55,144,000

49,905,100

90.50

11,595,006,500

10,117,049,348

87.25

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Perencanaan Gedung Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Pembinaan Teknis Pembangunan Urusan Wajib Perumahan Program Pengembangan Perumahan

7,883,717,500

6,856,208,298

86.97

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

985,947,000

916,358,000

92.94

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa / Rusunami

961,376,000

866,042,600

90.08

Pengelolaan Rusunawa/Rusunami

1,616,329,000

1,610,582,298

99.64

Penataan kawasan LC

2,540,729,000

2,003,371,800

78.85

Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1,779,336,500

1,459,853,600

82.04

Halaman

Pembinaan teknik pengolahan air minum Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

45

reservoir

3

4

3,711,289,000

3,260,841,050

87.86

444,719,000

432,133,150

97.17

3,266,570,000

2,828,707,900

86.60

1,509,576,450

1,164,470,450

77.14

1,103,132,950

917,859,100

83.20

262,682,500

256,085,800

97.49

0

0

0.00

Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan

385,712,000

338,715,900

87.82

Revisi rencana detail tata ruang perkotaan

207,616,500

169,250,350

81.52

Revisi rencana tata ruang pedesaan

112,317,950

78,423,700

69.82

Pelayanan informasi tata ruang

134,804,000

75,449,350

55.97

406,443,500

246,611,350

60.68

371,339,500

222,674,300

59.97

35,104,000

23,937,050

68.19

76,267,500

74,605,500

97.82

76,267,500

74,605,500

97.82

76,267,500

74,605,500

97.82

169,696,000

123,914,400

73.02

169,696,000

123,914,400

73.02

169,696,000

123,914,400

73.02

831,261,500

256,601,053

30.87

831,261,500

256,601,053

30.87

831,261,500

256,601,053

30.87

1,980,000,000

1,697,599,000

85.74

1,980,000,000

1,697,599,000

85.74

1,980,000,000

1,697,599,000

85.74

27,053,200

21,164,000

78.23

27,053,200

21,164,000

78.23

27,053,200

21,164,000

78.23

Koordinasi pengelolaan areal pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Urusan Wajib Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Survey dan pemetaan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan pemanfaatan ruang Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra SKPD

Urusan Wajib Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan perkotaan

Urusan Wajib Sosial Program Penanggulangan Kemiskinan Pendampingan PNPM Perkotaan

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Implementasi SPIP

46

Program pengelolaan areal pemakaman

2

Halaman

1

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengelolaan dokumen SKPD

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website

Urusan Pilihan Perdagangan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Pembangunan pasar

3

4

84,576,600

80,755,380

95.48

84,576,600

80,755,380

95.48

84,576,600

80,755,380

95.48

82,350,000

81,696,000

99.21

82,350,000

81,696,000

99.21

82,350,000

81,696,000

99.21

47,939,938,500

45,190,095,800

94.26

47,939,938,500

45,190,095,800

94.26

47,939,938,500

45,208,726,200

94.30

Gambar 4.1. Grafik Realisasi anggaran tahun 2015

47

Urusan Wajib Kearsipan

2

Halaman

1

Keterangan : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

5.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

6.

Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong

7.

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

8.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9.

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah 12. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 14. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 15. Program Pengembangan Perumahan 16. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 17. Program Perencanaan Tata Ruang 18. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 19. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 21. Program Penanggulangan Kemiskinan 22. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 23. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan KDH 24. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 25. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Halaman

48

26. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

4.2. Data Prestasi

Pada Tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Mengikuti Lomba Adiupaya Puritama 2012, yaitu lomba dibidang penyelenggaraan pengembangan perumahan dan permukiman tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian Perumahan Rakyat dengan mendapatkan penghargaan sebagai Juara III.

Dinas Pekerjaan Umum juga meraih penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tahun 2012 sub bidang Bina Marga sebagai juara Terbaik I di tingkat Kabupaten oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum juga meraih penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tahun 2014 sub bidang Cipta Karya sebagai

Halaman

49

juara Terbaik I di tingkat Kabupaten oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

D

emikian Buku Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2015 ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam penyusunan buku profil ini masih banyak kekurangan,

untuk itu kami mohon kritik dan saran yang bersifat melengkapi untuk kesempurnaan agar nantinya lebih baik.

Halaman

50

Gambar 5.1. Sebagian Tim Penyusun Buku Profil DPUP Kab. Sleman Tahun 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN DPUP KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NO 1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2015 Satuan Capaian


%

68,25


%

46,50



%

50,15


%

93,14


%

58,08

89,20

Cluster Pelayanan Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat baik

3.


%

4.


%

5.

Tertingkatnya kualitas dan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik kuantitas jalan, jembatan dan gorong- gorong

%

65,00

Aksebilitas


%

100,00

%

170,00


%

62,54

Mobilitas

Keselamatan


41

51


Halaman

2.

Kondisi Jalan Kecepatan

INDIKATOR KINERJA Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jalan yg menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

TAHUN 2015 Satuan Capaian % 62,54 %

62,54


%

75,10


%

46,10

6.



%

31

7.

Drainase


%

52

8.


%

100

9.



%

50



%

82,6



%

63

10.



%

100,00

11.

Pemanfaatan Ruang


%

50

Perencanaan tata bangunan dan lingkungan

%

26,09

52

SASARAN

Halaman

NO


INDIKATOR KINERJA



%

100


%

100

13.



%

100

14.



%

100

15.



%

50,00

16.



%

100,00


%

52

53

12.

SASARAN

Halaman

NO

Lampiran

RENCANA KINERJA TAHUNAN DPUP KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NO 1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA



%

68,25


%

46,50



%

50,15


%

93,14


%

58,08

89,20

Cluster Pelayanan Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat baik 2.


3.


%

4.


%

5.

Tertingkatnya kualitas dan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik kuantitas jalan, jembatan dan gorong- gorong

%

65,00

Aksebilitas


%

100,00

%

170,00


%

62,54

Mobilitas

Keselamatan


41

NO

SASARAN Kondisi Jalan Kecepatan

INDIKATOR KINERJA Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jalan yg menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

TAHUN 2015 Satuan Capaian % 62,54 %

62,54


%

75,10


%

46,10

6.



%

31

7.

Drainase


%

52

8.


%

100

9.



%

50



%

82,6



%

63

10.



%

100,00

11.

Pemanfaatan Ruang


%

50

Perencanaan tata bangunan dan lingkungan

%

26,09

NO 12.

SASARAN Informasi Penataan Ruang

INDIKATOR KINERJA



%

100


%

100

13.



%

100

14.



%

100

15.



%

50,00

16.



%

100,00


%

52

Buku profil ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran untuk perbaikan ke depan

Recommend Documents