BUKU AJAR ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS
OLEH : Iis Lestari, S. SiT, M.Kes
AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA BOGOR
KATA PENGANTAR
Rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan berkat karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Penyusunan buku ajar ini merupakan salah satu upaya AKBID Wijaya Husada Bogor dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga lebih baik, sehingga mudah dipahami untuk melengkapi materi yang berkaitan dengan kebidanan komunitas. Dalam penyusunan buku ini, kami banyak dibantu oleh teman seprofesi baik dalam lingkungan kampus AKBID Wijaya Husada Bogor maupun dari pihak luar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur AKBID Wijaya Husada Bogor beserta seluruh karyawan dan staf dosen AKBID Wijaya Husada Bogor, yang telah memberikan dukungan sehingga buku ini dapat tersusun. Penyusun menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan buku ini.. Akhir kata, berbagai saran dan kritik yang membangun akan selalu penulis harapkan.
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi
ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS
STANDAR KOMPETENSI Mata kuliah ini membahas mengenai harapan untuk membentuk generasi Bidan komunitas yang lebih siap menghadapi tantangan kebutuhan era globalisasi..
KOMPETENSI DASAR Setelah perkuliahan mahasiswa mampu memahami dan mampu untuk melalukan peranannya sebagai pelaksana dan pengelola pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.
INDIKATOR Mahasiswa setelah mengikuti perkuliah ini dapat : 1. Menjelaskan konsep dasar kebidanan komunitas 2. Menjelaskan masalah Kebidanan Komunitas 3. Menjelaskan strategi pelayanan kebidanan komunitas 4. Menjelaskan peran fungsi dan tanggung jawab bidan di komunitas 5. Menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi bidan di komunitas 6. Menjelaskan manajerial asuhan kebidanan di komunitas baik di rumah, posyandu dan polindes dengan focus making pregnancy safer 7. Menjelaskan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA) 8. Menjelaskan pembinaan kader dan dukun bayi 9. Menjelaskan menggerakan dan meningkatkan peran serta masyarakat 10. Menjelaskan tugas tambahan bidan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak 11. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan komunitas 12. Pendokumentasian asuhan kebidanan komunitas
BAB I KONSEP DASAR KEBIDANAN KOMUNITAS
A. Pengertian Konsep 1.
Pengertian bidan Bidan menurut ikatan bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Nrgara Republik Indonesia serta memiliki kualifikasi untuk deregister , sertifikasi dan atau sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
2.
Kebidanan Menurut kemenkes no.369/menteri/SK/III.2007: kebidanan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan , menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan , klimakterium, dan menopause, BBL, dan Balita , fungsi-fungsi reproduksi manusia serta memberikan bantuan atau dukungan pada perempuan, keluarga, dan komunitasnya.
3.
Komunitas Dari bahasa latin communicans yang artinya kesamaan, communis yang artinya sama, public, banyak.
B. Kebidanan Komunitas 1.
Pelayanan kebidanan komunitas : upaya yang dilakukan bidan untuk pemecahan terhadap masalah kesehatan ibu dan anak balita dalam keluarg dan msyarakat
2.
Bidan yang melayani keluarga , masyarakat, wilayah tertentu (community midwife).
Kompetensi bidan menurut Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002. 1. Pengetahuan/keterampilan yang membentuk dasar asuhan berkualitas sesuai budaya 2. Prakonsepsi KB dan gineklogi 3. Asuhan konseling selama kehamilan 4. Asuhan tambahan selama hamil dan kehamilan 5. Asuhan pada ibu nifas dan menyusui
6. Asuhan pada bayi baru lahir 7. Asuhan pada bayi dan balita 8. Kebidanan komunitas 9. Asuhan pada ibu/wanita dengan gangguan reproduksi
Peran dan fungsi bidan dalam Kebidanan Komunitas meliputi, berkemampuan memberikan penyuluhan dan pelayanan individu, keluarga dan masyarakat. Peran Bidan Dikomunitas, yaitu: 1. Sebagai pendidik 2. Sebagai pelaksana 3. Sebagai pengelola 4. Sebagai peneliti 5. Sebagai pemberdaya 6. Sebagai pembela klien 7. Sebagai kolabolator 8. Sebagai perencana Fungsi bidan dalam komunitas : 1. Sebagai pendidik : Memberikan penyuluhan di bidang kesehatan khususnya kesehatan ibu, anak dan keluarga. Secara Langsung : ceramah, bimbingan, diskusi, demonstrasi dan sebagainya, secara tidak langsung : poster, leaf let, spanduk dan sebagainya. 2. Sebagai pelaksana : Memberikan pelayanan kebidanan dengan menggunakan asuhan kebidanan contoh : mempeliharaan kesehatan ibu bersalin,tindakan pertolongan pertama pada kasus kebidanan dengan resti dikeluarga, dan Bimbingan terhadap kelompok remaja masa pra perkawinan 3. Sebagai pengelola : Pengelola kegiatan kebidanan di unit puskesmas, polindes, posyandu dan praktek bidan. Sebagai pengelola bidan memimpin dan mendayagunakan bidan lain atau tenaga kesehatan yang pendidikannya lebih rendah. Contoh : praktek mandiri/ BPS
4. Sebagai Peneliti : Mengkaji perkembangan kesehatan pasien yang dilayaninya, perkembangan keluarga dan masyarakat. Secara sederhana bidan dapat memberikan kesimpulan atau hipotersis dan hasil analisanya. Contoh : penelitian terhadap gizi bayi/balita 5. Sebagai Pemberdaya : Bidan perlu melibatkan individu, keluarga dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Bidan perlu menggerakkan individu, keluarga dan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya pemeliharaan kesehatan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Contoh : memberikan bimbingan kepada kader,keluarga,dan masyarakat tentang masalah kesehatan sesuai dengan prioritas 6. Sebagai Pembela Klien : kegiatan memberi informasi dan sokongan kepada seseorang sehingga mampu membuat keputusan yang terbaik dan memungkinkan bagi dirinya. contoh : konseling 7. Sebagai kolabolator : Kolaborasi dengan disiplin ilmu lain baik lintas program maupun sektoral. contoh : berkolaborasi dengan Nakes yang lebih kompeten 8. Sebagai perencana : Melakukan bentuk perencanaan pelayanan kebidanan individu dan keluarga serta berpartisipasi dalam perencanaan program di masyarakat luas untuk suatu kebutuhan tertentu yang ada kaitannya dengan kesehatan. contoh : merencanakan program Desa Siaga (Syafrudin dan Hamidah, 2009 : 8) Sasaran bidan di Komunitas 1. Sasaran utama (Individu, ibu, dan anak) 2. Keluarga ( suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya ) 3. Kelompok penduduk 4. masyarakat
BAB II TUGASDAN TANGGUNG JAWAB BIDAN DI KOMUNITAS
A.
Tugas Utama Bidan Di Komunitas 1.
Pelaksana asuhan atau pelayanan kebidanan
2.
Pengelola pelayana kia/kb
3.
Pendidikan klien, keluarga, masyarakat dan tenaga kesehatan
4.
Penelitian dalam asuhan kebidanan
5. Melaksanakan kegiatan puskesmas berdasarkan urutan prioritas masalah sesuai dengan kewenangan bidan B. Tugas Tambahan Bidan Di Komunitas 1.
Upaya perbaikan kesehatan lingkungan
2.
Mengelola
dan
memberikan
obat-obatan
sederhana
sesuai
dengan
kewenangannya 3.
Survailance penyakit yang timbul di masyarakat
4.
Menggunakan tekhnologi tepat guna kebidanan
C. Fungsi Dan Tanggung Jawab Bidan Di Komunitas 1. Sesuai dengan peran mandiri 2. Memberi layanan dasar remaja 3. Memberikan asuhan kebidanan pada klien selama kehamilan normal D. Fungsi Bidan di Wilayah Kerja 1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (asuhan kehamilan, persalinan, nifas, bayi, balita, KB, serta pengayonan medis kontrasepsi) 2.
Menggerakan dan membina peran serta masyarakat
3. Membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader dan dukun bayi 4. Membina kelompok dasawisma di bidang kesehatan 5. Membina kerjasama lintas program dan lintas sektoral dan LSM 6.
Melakukan rujukan medis
7. Medeteksi secara dini adanya efek samping kontrasepsi serta adanya penyakitpenyakit lainnya
Daftar Pustaka 1. Pusdiastuti, Ratna Dewi. 2011. kebidanan komunitas. Yogyakarta: Nuhamedika 2. Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Soekidjo Notoatmodjo, Andi Off
Set Yogyakarta
BAB III UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH STANDAR PRAKTIK KEBIDANAN
A.
KEPUTUSAN
MENTERI
KESEHATAN
NOMOR
:
369/MENKES/SK/III/2007 TANGGAL : 27 Maret 2007 Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan berkesinambungan.
1. Definisi bidan Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. 2. Pengertian Bidan Indonesia Dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan kondisi masyarakat Indonesia, maka Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah: seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. 3. Kebidanan/Midwifery Kebidanan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi–fungsi reproduksi manusia serta memberikan
bantuan/dukungan pada
perempuan, keluarga dan komunitasnya. 4. Pelayanan Kebidanan (Midwifery Service) Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri,
kolaborasi atau rujukan
5. Praktik Kebidanan Praktik Kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom, kepada perempuan, keluarga dan komunitasnya, didasari etika dan kode etik bidan.
6.
Manajemen Asuhan Kebidanan Manajemen Asuhan Kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
7.
Asuhan Kebidanan Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan Adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana.
B. MENTERI
KESEHATAN
369/MENKES/SK/III/2007
REPUBLIK
TENTANG
INDONESIA
STANDAR
NOMOR
PROFESI
BIDAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Bidan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi Dan Praktik Bidan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Menetapkan : Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN. Kedua : Standar Profesi Bidan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Ketiga : Standar Profesi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya. Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masingmasing. Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal
27
Maret
2007
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K) C. Standar Praktek Kebidanan (SPK) 1. Standar I : Metode Asuhan
MENTERI
KESEHATAN
Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi. Definisi Operasional: 1. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis 2. Format manajemen kebidanan terdiri dari :
Format pengumpulan data
Rencana format pengawasan resume
Tindak lanjut catatan kegiatan
Evaluasi
2. Standar II: Pengkajian Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,data yang diperoleh dicatat dan dianalisis. Difinisi Operasional : 1.
Format pengumpulan data
2.
Pengumpulan data dilakukan secara sistimatis, terfokus, meliputi data:
Demografi identitas klien
Riwayat penyakit terdahulu
Riwayat kesehatan reproduksi
Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi
Analisis data
3.
Data dikumpulkan dari:
Klien/pasien, keluarga dan sumber lain
Tenaga kesehatanIndividu dalam lingkungan terdekat
4.
Data diperoleh dengan cara:
Wawancara
Observasi
Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan penunjang
3. Standar III : Diagnosa Kebidanan Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulan.
Difinisi Operasional : 1. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien atau suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan kebutuhan klien. 2. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas sistimatis mengarah pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien. 4. Standar IV : Rencana Asuhan Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan. Difinisi Operasional : 1. Ada format rencana asuhan kebidanan 2. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan evaluasi.
5. Standar V: Tindakan Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien. Difinisi Operasional : 1. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi 2. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi 3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien. 4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau tugas kolaborasi. 5. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan dan etika kebidanan serta memberikan hak klien aman dan nyaman. 6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia 6. Standar VI: Partisipasi Klien Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Difinisi Operasional : 1.
Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang:
Status kesehatan saat ini
2.
Rencana tindakan yang akan dilaksanakan
Peranan klien/keluarga dalam tindakan kebidanan
Peranan petugas kesehatandalam tindakan kebidanan
Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan
Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindak kegiatan.
7. Standar VII: Pengawasan Monitor (pengawasan) terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. Difinisi Operasional : 1.Adanya format pengawasan klien. 2.Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sistimatis untuk mengetahui keadaan perkembangan klien. 3.Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan. 8. Standar VIII: Evaluasi Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindak kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan. Difinisi Operasional : 1. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakannya tindakan kebidanan, menyesuaikan dengan standar ukuran yang telah ditetapkan. 2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan. 3. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan. 9. Standar IX: Dokumentasi Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuh kebidanan yang diberikan. Difinisi Operasional: 1. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan. 2. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang bertanggung jawab.
BAB IV KODE ETIK PROFESI KEBIDANAN, REGISTRASI PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPUTUSAN MENTRI KESEHATAN YANG DIKELUARKAN TAHUN 2007 KODE ETIK PROFESI KEBIDANAN Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersngkutan didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. KODE ETIK PROFESI KEBIDANAN Tujuan : 1. Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi
Kewajiban Bidan yang Diatur dalam Pengabdian Profesinya: 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat 2. Kewajiban terhadap tugasnya 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri 6. Kewajiban bidan terhadap pemerinytah nusa, bangsa dan tanah air
REGISTRASI PRAKTIK KEBIDANAN Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kopetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. (Registrasi menurut keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 900/MENKES/SK/VII/2002)
REGISTRASI PRAKTIK KEBIDANAN Tujuan: 1. Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat. 2. Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik. 3. Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik REGISTRASI PRAKTIK KEBIDANAN Syarat Registrasi 1. Fotokopi ijasah bidan 2. Fotokopi Transkrip nilai akademik 3. Surat keterangan sehat dari dokter 4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar KEPUTUSAN MENTRI KESEHATAN YANG DIKELUARKAN TAHUN 2007 1. Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Kesatu : Keputusan menteri kesehatan tentang standar profesi bidan Kedua : Standar profesi bidan dimaksud diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini Ketiga : standar profesi bidan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi bidan dalam menjalankan tugas profesinya Keempat:Kepala dinas kesehatan propinsi dan kepala dinas Kesehatan kabupaten atau kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
KEPUTUSAN MENTRI KESEHATAN YANG DIKELUARKAN TAHUN 2007
Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 Kesatu: Keputusan menteri kesehatan tentang standar asuhan kebidanan Kedua:
Standar asuhan kebidanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
Ketiga : Standar asuhan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan atau kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan Keempat: Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Standar asuhan kebidanan dilaksanakan oleh departemen
kesehatan, dinas
kesehatan propinsi dan dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Kelima: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
BAB V PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT KESEHATAN IBU DAN ANAK (PWS KIA) A. Latar Belakang PWS telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1985. PWS dimulai dengan program imunisasi, berhasil dengan baik, dibuktikan dengan tercapainya Universal Child Imunization (UCI) di Indonesia tahun 1990. Program Imunisasi berjalan, berkembang menjadi PWS KIA, PWS Gizi Namun, pelaksanaan PWS dengan indikator Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) tidak secara cepat dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) secara bermakna, karena adanya faktor-faktor lain sebagai penyebab kematian ibu (ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dst). B. Upaya mempercepat penurunan AKI Tahun 1980-an : program Safe Motherhood Initiative Akhir tahun 1990-an : Making Pregnancy Safer (MPS) Tahun 1985 : Child Survival (CS) untuk menurunkan AKB. Strategi ini sudah sesuai dengan Grand Strategi DEPKES tahun 2004 C. 3 pesan kunci MPS Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat Setiap WUS yang mempunyai akses terhadap upaya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. D. 4 strategi MPS 1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita di tingkat dasar dan rujukan 2. Membangun kemitraan yg efektif 3. Mendorong pemberdayaan perempuan, keluarga, dan masyarakat 4. Meningkatkan sistem surveilans, pembiayaan, monitoring dan informasi KIA E. 3 Pesan Kunci CS (Child Survival) Setiap bayi dan balita memperoleh pelayanan kesehatan dasar paripurna Setiap bayi dan balita sakit ditangani secara adekuat Setiap bayi dan balita tumbuh dan berkembang secara optimal
F. Empat Strategi Child Survival
Peningkatan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu, BBL, dan balita yg berkualitas berdasarkan bukti ilmiah Membangun kemitraan yg efektif Mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui kegiatan peningkatan pengetahuan untuk menjamin perilaku yg menunjang kesehatan ibu, BBL, dan balita serta pemanfaatan pelayanan kesehatan yg tersedia Mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita
G. Definisi PWS KIA Alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah kerja secara terus menerus. Penyajian PWS KIA dapat dipakai sebagai alat motivasi dan komunikasi kepada sektor terkait yang berkaitan terhadap pelaksanaan kesehatan ibu dan anak. H. Tujuan PWS KIA a. Tujuan umum Terpantaunya cakupan dan mutu pelayanan KIA secara terus menerus di setiap wilayah kerja. b.
Tujuan Khusus Memantau pelayanan KIA secara individu melalui Kohort Memantau kemajuan pelayanan KIA dan cakupan indikator KIA secara teratur (bulanan) dan terus menerus Menilai kesenjangan pelayanan KIA terhadap standar pelayanan KIA Menilai kesenjangan pencapaian cakupan indikator KIA terhadap target yg ditetapkan Menentukan sasaran individu dan wilayah prioritas yang akan ditangani secara intensif Merencanakan tindak lanjut dengan menggunakan sumber daya yg tersedia dan yg potensial untuk digunakan Meningkatkan peran aparat setempat dlam penggerakkan sasaran dan mobilisasi sumber daya Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan KIA I. Prinsip Pengelolaan Program KIA 1. Peningkatan pelayanan ANC
2. Peningkatan pertolongan persalinan (nakes terlatih) 3. Peningkatan pelayanan neonatus 4. Peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai standar di semua fasilitas kesehatan 5. Peningkatan deteksi dini faktor resiko dan komplikasi kebidanan neonatus oleh nakes/masy. 6. Peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus secara adekuat & pengamatan nakes 7. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi sesuai standart di semua fasilitas kesehatan. 8. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh anak balita sesai standart di semua fasilitas kesehatan. 9. Peningkatan pelayanan KB sesuai standart. Pelayanan antenatal 1. Timbang badan dan ukur tinggi badan, 2. Ukur tekanan darah, 3. Skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian Tetanus Toksoid), 4. (ukur) tinggi fundus uteri, 5. Pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), 6. Temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), 7. Test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi ( Sifilis, HIV, Malaria, TBC). 8. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 9. Pemeriksaan Tekanan darah 10. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan aTas) 11. Pemeriksaan Tinggi fundus uteri (puncak rahim) 12. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
13. Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan. 14. Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan 15. Test laboratorium (rutin dan khusus) 16. Tatalaksana kasus 17. Temu wicara (bimbingan konseling), termasuk juga Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi serta KB pasca persalinan. Pelayanan ANC selama Kehamilan A. Minimal 1 kali pada TM Pertama B. Minimal 1 kali pada TM Kedua C. Minimal 2 kali pada TM Ketiga Pertolongan persalinan Beberapa nakes yang memberikan pertolongan persalinan : dokter spesial kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat bidan. Penolong persalinan harus memperhatikan sbb: 1. Sterilisasi/pencegahan infeksi 2. Metode pertolongan persalinan yang sesuai dengan standar pelayanan 3. Merujuk kasus yang memerlukan tingkat pelayanan lebih tinggi 4. Melaksanakan IMD 5. Memberikan injeksi Vit K 1 & Salep mata pada BBL Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Kunjungan masa nifas minimal 3 kali : a. Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan b. Kunjungan nifas ke dua dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8-14 hari) c. Kunjungan nifas ke tiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36-42 hari) Pelayanan yang diberikan 1. 2.
Pemeriksaan TD, N, RR, S Pemeriksaan TFU (Involusio uteri)
3. 4. 5.
Pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per gavina lainnya Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Eklusif 6 bulan Pemberian kapsul Vit A 200.000 IU sebanyak 2 kali (Segera setelah melahirkan dan setelah 24 jam pemberian Vit A pertama)
Pelayanan KB pasca salin Pelayanan Kesehatan Neonatus
Pelaksanaan pelayanan 0-28 hari yaitu: Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah lahir. Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke 3 sampai dengan hari ke 7 setelah lahir Kunjungan neonatal ke-3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari ke 8 sampai dengan hari ke 28 setelah lahir.
Perawatan BBL dan pemeriksaan menggunakan pendekatan manajemen MTBM 1.
Pemeriksaan dan perawatan BBL: A. Perawatan tali pusat B. Melaksanakan ASI eklusif C. Memastikan bayi telah diberi injeksi vitamin K1 D. Memastikan bayi telah diberi salep mata E. Pemberian imunisasi HB0
2.
Pemeriksaan menggunakan pendekatan MTBM a. Pemeriksaan tanda bahaya spt kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. b. Pemberian imunisasi HB0, jika blm diberikan pd waktu perawatan BBL c. Konseling thdp ibu dan keluarga : ASI eklusif, pencegahan hipotermi, dan melaksanakan perawatan BBL di rumah dg menggunakan buku KIA d. Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan
3.
Deteksi dini ibu hamil risiko Faktor risiko ibu hamil diantaranya : 1. Primigravida kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun
2. Anak lebih dari 4 3. Jarak persalinan terakhir dan kehamilan sekarang kurang dari 2 tahun 4. TB kurang dari 145 cm/kelainan bentuk panggul dan tulang belakang 5. Penambahan BB kurang dari 9 kg selama kehamilan atau lingkar lengan atas < 23, 5 cm (KEK) 6. Kelainan bentuk tubuh, misalnya kelainan tulang belakang atau panggul 4.
Komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas a. Ketuban pecah dini b. Perdarahan ante partum (antepartum: AB,plasenta previa, solusio plasenta, intra partum= robekan jalan lahir, postpartum=atonia uteri, retensio plasenta, plasenta inkarserata, kelainan pembekuan darah, subinvolusio uteri) c. Hipertensi dalam kehamilan d. Ancaman persalinan premature e. Infeksi berat dalam kehamilan : demam berdarah, tifus abdomen, sepsis. f. Distosia : persalinan macet, persalinan tak maju g. Infeksi masa nifas
5. Komplikasi pada neonatus Prematuritas dan BBLR, Asfiksia , Infeksi bakteri , Kejang , Ikterus , Diare, Hipotermia , Tetanus neonatorum , Masalah pemberian ASI, Trauma lahir, sindroma gangguan pernapasan, kelainan congenital, dll 6. Penanganan komplikasi kebidanan A. PELAYANAN OBSTETRI 1. Penanganan perdarahan pada kehamilan, persalinan dan nifas 2. Pencegahan dan penanganan PE dan eklamsia 3. Pencegahan dan penanganan infeksi 4. Penanganan partus lama/macet 5. Penanganan abortus
6. Stabilitas komplikasi obstetrik untuk dirujuk dan transportasi rujukan Pelayanan neonatus a. Pencegahan dan penanganan asfiksia b. Pencegahan dan penanganan hipotermi c. Penanganan BBLR d. Pencegahan dan penanganan infeksi neonatus, kejang neonatus dan ikterus ringan – sedang e. Pencegahan dan penanganan gangguan minum f. Stabilisasi komplikasi neonatus untuk dirujuk dan transportasi rujukan. Pelayanan kesehatan neonatal (MTBM) Manajemen terpadu bayi muda untuk bidan, meliputi: a. Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, bayi berat lahir rendah b. Perawatan tali pusat c. pemberian vitamin k1 bila belum diberikan pada saat lahir d. konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan Asi ekslusif, pencegahan hiportermi dan melakukan perawatan BBL dirumah. e. penanganan dan rujukan kasus f. pelayanan kesehatan neonatus Pelayanan kesehatan bayi Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi: 1. Kunjungan bayi 1 kali pada umur 29 hari – 2 bln 2. Kunjungan bayi 1 kali pada umur 3-5 bln 3. Kunjungan bayi 1 kali pada umur 6-8 bln 4. Kunjungan bayi 1 kali pada umur 9-11 bulan
Hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan 1. 2. 3. 4. 5.
Pemberian imunisasi dasar lengkap SDIDTK Pemberian Vit A 100.000 IU (6-11 bulan) Konseling ASI eksklusif, MP-ASI, tanda2 sakit dan perawatan bayi di rumah Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan
Pelayanan kesehatan balita a. Pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan b.
pelayanan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)
c.
Suplementasi vitamin A dosis tinggi (200.000 iu) diberikan pada anak balita minimal 2 kali pertahun.
d. Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita e. Pelayanan balita sakit = pendekatan MTBS PELAYANAN KB BERKUALITAS Pelayanan keluarga berencana berkualitas adalah pelayanan kb yang sesuai dengan standar dengan menghormati hak individu sehingga diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan tingkat fertilitas. Batasan dan indikator pemantauan 1. Batasan indikator a. Pelayanan antenatal b. Penjaringan (deteksi) dini kehamilan berisiko c. kunjungan ibu hamil d. kunjungan baru ibu hamil (k1) e. K4 f. Kontak neonatal (kn) g. Kunjungan ibu nifas (kf) h. Sasaran ibu hamil i. Ibu hamil berisiko
INDIKATOR PEMANTAUAN 1. INDIKATOR PEMANTAUAN TEKNIK a. Akses pelayanan antenatal (cakupan k1) b. cakupan pelayanan ibu hamil (cakupan k4) c. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn) d. Penjaringan (deteksi) ibu hamil oleh masyarakat e. Penjaringan (deteksi) ibu hamil berisiko oleh tenaga kesehatan f. Cakupan pelayanan neonatal (KN) oleh tenaga kesehatan g. Cakupan pelayan nifas oleh tenaga kesehatan h. Penanganan komplikasi obstetri i. Penanganan komplikasi neonatal j. Cakupan pelayanan anak balita (12-59 bulan ) k. Pelayanan kesehatan anak balita sakit l. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 29 hari -12 bulan (kunjungan bayi) m. Peserta KB aktif (contraceptive prevalence rate) Indikator pemantauan non teknis 1. Cakupan k1=> menggambarkan kerterjangkauan pelayanan kia 2. Cakupan k4=> menggambarkan kualitas pelayanan kia 3. Cakupan persalinan oleh nakes yang menggambarkan tingkat keamanan persalinan 4. cakupan penanganan komplikasi kebidanan 5. Cakupan kunjungan nifas 6. Cakupan pelayanan kb aktif 7. Cakupan pelayanan neonatus 8. cakupan kunjungan bayi
Cara membuat grafik PWS KIA Langkah-langkah dalam pembuatan grafik PWS KIA: 1. Pengumpulan data Diperoleh dari catatan ibu hamil per desa, register kegiatan harian, register kohort ibu dan bayi, kegiatan pemantauan ibu hamil per desa, catatan posyandu, laporan dari bidan/dokter praktik swasta, rumah sakit bersalin 2. Pengelolaan data Sebagai contoh dalam menggambarkan PWS KIA untuk bulan juni 2008 maka data yang diperlukan adalah : a. Cakupan kumulatif per desa b. Cakupan bulan ini (juni 2008) c. Cakupan bulan lalu (mei 2008) 3. langkah-langkah pelembagaan pws kia a. Penunjukkan petugas pengolahan data ditiap tingkatan untuk menjaga kelancaran pengumpulan data b. pemantauan pertemuan lintas program c. pemantauan pws kia untuk meyakinkan lintas sektoral.
EVALUASI: 1. Apa fungsi penggunaan PWSKIA? 2. Tahap-tahap apa saja yang harus dibuat saat melaksanakan PWSKIA? 3. Pemantauan apa saja yang bidan lakukan pada masa kehamilan?
