Bukan Berita Biasa. Pembangunan Natuna Boros dan tak Fokus

WAWANCARA DEPUTI BIDANG PDT SUPRAYOGA HADI

GARDA Nusantara EBAR TERSAS DI LU UNA NAT

‘BNPP Siap Akomodir Usulan Daerah Perbatasan’

Bukan Berita Biasa

Edisi 3 Tahun I / 1 - 15 April 2012

Baca di Halaman

n www.gardanusantara.com

6

HARGA ECERAN Rp. 5.000

Pembangunan Natuna Boros dan tak Fokus

Ratusan Miliar APBD Mubazir Puluhan proyek fisik di Natuna bernilai total ratusan miliar rupiah kini mangkrak. Bahkan sejak tahun 2007 hingga 2012, aset tersebut tidak bisa dimanfaatkan lantaran belum kelar. Sebagian terbengkalai bahkan rusak parah. .

tanda-tanda bocor di sana-sini. Beberapa sudut bagian gedung juga Nampak pekerjaan kontraktor yang tidak selesai dengan baik, Jika malam gedung ini gelap tanpa penerangan, sehingga sering disalah gunakan oleh ABG Natuna.

laporan: ifan hermawan www.gardanusantara.com NATUNA - Sudah hampir lima tahun, tanah lapang di jantung kota Ranai itu, kosong melompong. Areal seluas 4 hektar yang persis berhadapan dengan kediaman Bupati Natuna, Drs Ilyas Sabli ini, dulunya direncanakan untuk kawasan Waterfront city. Lebih dari Rp 4,6 Miliar, APBD tahun 2007 dihabiskan, namun hingga sekarang proyek ini tak jelas juntrungannya. Secara rinci pembangunan Waterfront City Ranai, antara lain berupa Pemasangan Paving Blok, Pembuatan Taman dan Pagar, serta pemuatan lampu penerangan. Proyek ini dimenangkan oleh perusahaan asal Pontianak Kalimantan Barat yang bekerjasama dengan kontraktor lokal. Namun, pekerjaan itu, sama sekai tak terlihat dan tak jelas kapan dimulai. Beberapa waktu lalu kawasan ini digunakan untuk area pedagang kaki lima tetapi diawal tahun 2012 sejumlah pedangang kaki lima tersebut dipindahkan ke area lahan Perusda di Batu Kapal karena dianggap merusak pemandangan dan dicurigai sebagai kawasan remang-remang. Ironis, lokasi ini kemudian sebagian arealnya justru menjadi tempat pembuangan sampah sementara. Sumber Garda Nusantara yang berprofesi sebagi seorang konsultan pengawas proyek ini, menerangkan ada aroma penyimpangan dalam proyek ini, baik dalam proses lelang maupun proses pekerjaannya, karena pelaksana pekerjaan mengerjakannya tidak sesuai bestek. Banyak yang Lain Proyek ini, sebenarnya ada salah

Baca Juga..! Jangan Ajarkan Kami Berinduk ke Tetangga ... Hal 4 1.000 Rumah Murah Buat PNS Kepri ............ Hal 10

“Gedung itu baru selesai tahun lalu pak, tapi entahlah kondisinya dibiarkan rusak dan tidak dipergunakan seperti itu, kalau malam gedung itu digunakan untuk tempat mesum sejumlah remaja di Natuna, bahkan tahun lalu ada gadis di bawah umur

yang berbuat mesum di tempat itu hingga hamil, entah apa maksud pemerintah Natuna membangun gedung ini, kita bingung” Terang Nety, 30 tahun, Warga yang tinggal tak jauh n bersambung ke hal. 23

Sikat Korupsi, bak Memetik Daun Teh

S

eperti memetik daun teh, se makin dipetik semakin banyak tunas baru tumbuh subur, seperti itulah idiom upaya pemberantasan korupsi di Natuna oleh perangkat penegak Hukum dari pusat maupun daerah Natuna (GDN) - Sebuah harian lokal terbitan Batam, edisi Kamis 29 Maret 2012 memuat judul berita yang cukup mengejutkan. “Natuna Terkorup se Kepri.” Berita yang terpampang di halaman Natuna itu sontak membuat kening pembaca di Natuna berkernyit. Separah itukah kabupaten yang tujuh bulan lagi genap 13 tahun dengan APBD terbesar di seluruh Kepri, Bahkan se Indonesia ini? Tidak mudah memahami predikat ini, begitu juga untuk menetapkan ukuran standarisasinya, apalagi untuk mengakui predikat ini sebagai sebuah fakta realita, tetapi esensi berita ini rasanya tidak juga salah. Melihat data yang di kutip dari Panitera Pengadilan Tipikor Tanjungpinang memang sepertinya benar. Karena sepanjang 5 bulan terakhir Natuna satu dari sekian banyak proyek 'boros' yang terjadi di Kabupaten Natuna. Sebut saja pebangunan gedung Serbaguna yang berdampingan dengan gedung DPRD dengan dana juga lebih dari Rp 3 miliar. Gedung berarsitektur melayu ini cukup megah terletak di jalan Yos Sudarso yang merupakan jalan utama Natuna. Saat Garda Nusantara ke lokasi kondisinya memprihatinkan, semak belukar tumbuh liar di halaman dan sekitar gedung. Kondisi beberapa ruangan di dalam gedung lebih parah, lantainya kotor berserakan, sementra daun candela sudah copot dan rusak lapuk. Kondisi ini diperparah dengan

menduduki peringkat satu sebanyak 3 kasus korupsi yang disidangkan di pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Ketiga kasus itu adalah perkara korupsi dana Beasiswa sebesar Rp. 3,5 Miliar APBD T/A 2010, di Dinas Pendidikan Natuna, Kasus pengadaan raport sebesar Rp.200 Juta APBD T/A 2009 juga di Dinas Pendidikan Natuna, dan kasus pengadaan speedboad untuk Puskel Rp. 1,5 Miliar T/A 2010 di Dinas Kesehatan Natuna. Semua tersangka perkaranya masih disidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. APBD Natuna sejak tahun 2005 hingga 2012 rata-rata diatas Rp 1 Triliun, berarti lebih dari Rp.8 Triliun APBD Natuna yang berpotensi di korup sepanjang 5 Tahun terakhir. Sebelum mendapat predikat terkorup, Bupati Natuna Drs H. Ilyas Sabli M.Si pada bulan Februari lalu mencanangkan gerakan dengan n bersambung ke hal. 23

ICW: Jangan Sampai Ilyas Korban Berikutnya JAKARTA -Indonesia Corupption Watch (ICW) memperingatkan Bupati Natuna Ilyas Sabli bakal bernasib seperti bupati Natuna sebelumnya, Hamid Rizal dan Daeng Rosnadi yang terjerat kasus korupsi dan telah menyandang status terpidana seumur hidup. Indikasi itu dilihat dari banyaknya kasus korupsi di Kabupaten Natuna yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor dalam lima bulan terakhir. "Kita peringatkan bisa-bisa

kepala daerahen terkorup di Kepnya akan jadi ulauan Riau (Kepri) korban besetelah 3 kasus korikutnya, kita r upsi di daerah memperingattersebut di sidangkan hal itu," kan di Pengadilan kata Emerson Tipikor selama lima Y Yuntho, Wabulan terakhir. Ketikil Koordina- Emerson J ga kasus itu adalah Johan Budi tor ICW kepa3,5 Miliar APBD T/ da GARDA di Jakarta, Jumat (6/4). A 2010di Dinas Pendidikan NatuSeperti diketahui, Kabupaten na. Lalu, kasus pengadaan raport Natuna menduduki sebagai kabupatn bersambung ke hal. 22

2

G ARDA n u s a n t a r a

OPINI

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

Notabene

Ikut tak Berarti Manut KEGADUHAN yang melanda Sekretariat Gabungan (Setgab) partai pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono mencapai puncaknya pekan ini. Lagi-lagi yang menjadi biang kerok ialah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kali ini karena menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penolakan PKS secara telanjang ditunjukkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (30/3). Dalam voting, mereka menolak Pasal 7 ayat 6(a) Rancangan Undangundang APBN-P 2012 yang membuka ruang bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat tertentu. Ketika seluruh fraksi anggota koalisi se-iya sekata memperjuangkan pasal itu, PKS justru memilih Pasal 7 ayat 6, yang isinya melarang pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan demikian PKS bergabung dengan PDIP, Gerindra, dan Hanura dari kelompok oposisi. Padahal PKS merupakan bagian dari koalisi. PKS bahkan merupakan pendukung terdepan dalam menggolkan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2009. Mereka berkeringat, bukan penumpang gelap di koalisi, tetapi kerap kali malah berlaku sebagai oposisi, bahkan dengan sengaja mencederai kesepakatan dengan Presiden Yudhoyono. Sulit dipungkiri, PKS Ikut koalisi tapi tak berarti selamanya manut. Ia justru bermain di dua wajah. Wajah yang satu wajah yang riang gembira ikut mereguk kekuasaan dengan mendapat jatah tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Wajah yang lain ialah wajah yang kencang garang memainkan peran sebagai oposisi dengan harapan tetap mendapat simpati publik. Wajah ganda PKS itu kini sepertinya membuat setgab habis kesabaran. Dalam rapat di kediaman Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Selasa (3/4), seluruh partai penyokong koalisi, yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB sepakat mendepak PKS. Namun, sebagai ketua setgab, Yudhoyono belum juga menentukan sikap yang jelas. Ia lagi-lagi masih menimbang apakah mencoret atau tetap mempertahankan PKS dalam barisan pendukungnya. PKS sendiri tak pernah punya keberanian untuk menarik garis tebal, yaitu keluar dari koalisi untuk menjadi oposisi tulen. Sebuah bukti tersendiri bahwa PKS memang mencintai kursi di kabinet tanpa merasa perlu harus seia sekata dengan sikap koalisi. Masalah PKS yang kerap menjadi duri dalam daging di koalisi bukan semata urusan setgab. Rakyat juga berkepentingan, lantaran koalisi dibentuk sebagai fondasi pemerintahan untuk memenuhi hak-hak rakyat. Ketika presiden hasil pilihan rakyat tidak berasal dari partai yang juga memenangi kursi mayoritas di DPR, koalisi memang menjadi keniscayaan. Namun, koalisi mesti dibangun di atas kesepahaman dan kesetiaan agar solid dan efektif. Bukan sebagai kendaraan partai tertentu untuk berebut kekuasaan di pemilu mendatang atau ajang barter kepentingan, misalnya barter pasal atau ayat dalam rancangan undang-undang. Kita tidak ingin sengkarut koalisi berlarut-larut karena akan memasung energi yang semestinya dicurahkan demi melayani publik menjadi tercurah untuk kepentingan kelompok. Di situlah perlunya seorang pemimpin yang tegas, bukan yang selalu bimbang. (mio)

Cakap Kawan..,Yauw Garda Tolong Tulis PLN.... Membaca koran ini, meski kecil bentuknye, tapi isinya padat sangat. Saye makin terkesan pula dengan liputannya, yang benar-benar beda dengan koran lain yang ade di Natuna ini. Cuma, sayangnya koran ini masih sulit nak dibeli dipasar. Kalau ade alamat-alamat tempat beli Garda Nusantara ini, bolehlah dicantumkan dimane-dimane. Terus saye nak saran pula, supaya Garda ini juge memuat berita soal listrik di Natuna yang dah lame tak betul, pemadaman bergilir tiap hari terjadi tak pernah lewat. Ade pape nian di PLN tuh...! Sodik - Sedanau Ini adalah rubrik interaktif. Siapa saja boleh mengirimkan kritik, saran dan gagasan, yang bersifat membagun terhadap berbagai hal, kebijakan pemerintah, termasuk pemerintahan di Kabupaten Natuna khususnya. Uneg-uneg akan kami muat sepanjang tidak berbau SARA, tidak mendeskreditkan pemerintah, tidak membuka aib seseorang tanpa fakta dan data, serta tidak vulgar dan berbau pornografi.

Kirim melalui e-mail: [email protected] atau SMS ke 081372226662

Cita Negara Hukum Kesejahteraan Dalam UU SJSN Hermawanto ( Penulis: Pengacara, Aktifis, mantan pimpinan LBH Jakarta) (Bagian II dari III tulisant)

E

di Suharto menyatakan “Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ide al pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker (1995:82), misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “… stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.” Sedangkan menurut Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi dalam negara hukum kesejehteraan, “bahwa negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyaraat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun dalam kepentingan politik”. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi penganut negara intervensionis pada abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Ridwan HR , menyatakan bahwa konsepsi negara hukum modern meruapkan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejehteraan. Dalam konsep ini negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga ketertiban atau keamanan masyarakatnya saja, tetapi juga memikul tanggungjawab daam mewujudkan keadilan sosial, kesejehteraan numum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dikatakan bahwa ajaran welfare state merupakan bentuk konkrit dari peralihan perinsip staatsonthouding, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai lagkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Di Inggris, konsep welfare state difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara (state obligation), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosia l bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem

sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga negara secara adil dan berkelanjutan. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). Sekalipun menurut Esping-Anderson hal itu tidaklah tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai hubungan biimlipasi dengan negara kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan negara kesejahteraan, tapi sebaliknya negara kesejehtaraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya. Negara kesejehteraan, pada dasarnya mengacu pada “peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian” yang didalamnya mencakup tanggungjawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejeheraan dasar dalam tingkat tertentubagi warganya. Secara umum, suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejeheraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu : (i) social citizenship; (ii) full democracy; (iii) modern industrial relation systems serta (iv) rights to education and the expansion of modern mass aducation systems. Keempat pilr ini dimungkinkan dalam negara kesejehteraan karena negara memperlakukan penerapan kebikan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial “ (the granting of social rights) kepada warganya. Hak – hak sosial tersebut mendapatkan jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dianggar (inviolable) serta diberikan berdasar basis kewargaan (citizenship) dan bukan atas dasar konerja atau kelas. III.B. SEJARAH SINGKAT Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Negara kesejaht eraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri (left wing view), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik (Spicker, 1995). Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’ (compassionate capitalism) (Suharto, 2005b). Sebagai ilustrasi, Thoenes mendefinisikan welfare state sebagai “ a form of society char-

acterised by asystem of democratic government-sponsored welfare placed on a new footing and offering aguarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production” (Suharto, 2005b). Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut welfare state. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut welfare state, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis (Suharto, 2005b). Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father of welfare states). I. UU SJSN dan Cita Indonesia Negara Kesejahteraan Sri-Edi Swasono menyatakan negara Republik Indonesia mencita-citakan diri sebagai negara kesejehtraaan (welfare state) artinya adil, makmur, berkeadilan sosial dan berkesejahteraan sosial. Oleh karena itu peran negara adalah menjadi “negara pengurus” (melaksanakan good governance). Hanya dengan demikian maka cita-cita welfare state terwujud. Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara menegaskan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut tertulis dengan jelas pada alinea keempat UUD 1945 yang merumuskan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejehateraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika mencermati tujuan nasional tersebut sesungguhnya dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kelima dan kedua yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dan “kemanusiaan yang adil dan beradab.”. Sila kelima Pancasila itu mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesejehateraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Disamping itu, di dalam Pancasila itu juga sudah terkandung jaminan akan hak asasi mansuai (HAM) khususnya untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi (beradab) atau yang dikenal dengan sila kedua Pancasila yaitu”Kemanusiaan yang adil dan berdab”. (bersambung)

Penerbit: PT Anugrahyah Bukalah Cybermedia, Direktur Utama: Agung Elisa Hermawan, Direktur: Mansyur SE, Pendiri: AE Hermawan, Dwi Purnomo Komisaris: Maria P, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Agung EH, Wakil Pemimpin Umum: Mokhammad M SE, Penasehat Ahli: Dahri Maulana. Biro Jakarta: Sopian Hadi, Iraone S. Alamat Redakitrsi/Usaha: Jl. Jenderal Soekarno Hatta No.059 Ranai Natuna. Perwakilan Utama: Komplek Citra Batam C-1 N0.18 Batam Centre - Kepulauan Riau, e-mail: [email protected]. Rekening Bank 1090006855217 Isi diluar tanggungjawab percetakan

GA RDA

ANAMBAS - Laporan Utama

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

3

Sejumlah Dugaan Korupsi di Anambas Mengendap Kabupaten Kepulauan Anambas baru berusia 4 tahun. Kabupaten pemekaran dari Kabupaten induknya Natuna ini awalnya diperjuangkan oleh sejumlah tokoh karena alasan ingin lebih baik dan bersih dari korupsi yang terjadi di Natuna saat itu. “Kami memperjuangkan kabupaten Kepulauan Anambas salah satu tujuannya memang membentuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi dan pro rakyat,” tegas Asmirwan saat diwanwancara keika masih menjabat Anggota DPRD Natuna. Tetapi tujuan perjuangan ini tidak sepenuhnya tercapai. Alih-alih lebih baik dari Natuna, dalam 1 tahun pasca penetapan KKA sebagai Kabupaten baru dan terbentuknya pemerintahan KKA, sejumlah dugaan kasus korupsi justru menyeruak. Dari puluhan dugaan peyimpangan APBD tahun pertama dan kedua Kabupaten Kepualuan Anambas baru 1 kusus yang sudah divonis Pengadilan Negri (PN) Ranai yakni Korupsi dana subsidi penerbangan oleh Direktur PT Pembangunan Kepri. Sayangnya PN hanya bisa memvonis Direktur PT Pembangunan Kepri yang merupakan pihak ketiga , sementara aktor utama yang merupakan otak pencairan Dana subsidi serta pelaku utama yang mentransfer dana subsidi belum tersentuh hukum. Selain korupsi dana subsidi penerbangan dugaan penyimpangan pembangunan proyek senilai 4 Milyar untuk Gedung DPRD Anambas yang tak sesuai bestek. Juga sempat masuk dalam tahap Pulbaket oleh Kantor Cabang Kejaksaan Tarempa dibawah pengawasan Kejaksaan Negri Ranai. Tetapi sayangnya meski sejumlah pernyataan petinggi Kejaksaan sudah berjanji awal tahun 2010 akan segera mengusut laporan ini, kenyataannya hingga tahun 2012 dua tahun berlalu belum ada kemajuan. Garda Nusantara mencatat Pembangunan gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas didanai oleh ABPN T/A 2008 sebesar 4.008.285.000 terletak di jalan Imam Bonjol Tarempa. Meski tanda-tanda penyimpangan telah terlihat sejak awal pembangunan tetapi pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor atas nama PT Galih Medan Perkasa saat itu terus berjalan. Meski memasuki bulan ke 4 melewati masa 120 hari kerja kondisinya saat itu masih menyisakan banyak pekerjaan yang belum selesai. Lambannya pekerjaaan kala itu dipicu pelaksana proyek tidak mengunakan alat berat. Tetapi hanya menggunakan alat seadanya se-

Gedung DPRD Anambas yang dibangun sempat mengalami keretakan

Proyek di KKA yang Dipantau Aktifis Anti Koruspi No. Dugaan Peyimpangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10.

Pembangunan Gedung DPRD KKA Pembangun Pasar Tarempa Bantuan Bansos 2008-2009 Pembangun jalan dalam kota Tarempa Pembebasan lahan bandara di Jemaja Penyalah gunaan dana KONI KKA 2009 Penyalahgunaan dana KONI KKA 2010 Pembangunan proyek jalan 2011 di Jemaja Pembangunan proyek Jalan di Palmatak

11. Pengadaan Jerat Monyet 12. Overlave Pemb. Jalan Semen Panjang

mentara pekerjanya kurang dari 20 orang . Kondisi yang asal-asalan juga terlihat menghembuskan aroma dugaan penyimpangan bestek

tiang pancang. Sejak November 2009 sumber Garda Nusantara sudah mendapatkan copy surat teguran dari pihak

13. Pembangunan Jalan Tanjung Momong 14. Pembangunan Pasar Jemaja

Sumber Dana

Besarnya

APBN 2008 ABPN 2009 ABPD KKA 2008-2009 ABPD KKA 2010 ABPD KKA ABPD KKA ABPD ABPD KKA 2011 ABPD KKA 2010/2011

Rp 4 Miliar Rp 9,1 miliar Rp. 12 Miliar Rp 3,3 Miliar Rp 6,5 Miliar Rp 3 Miliar Rp. 1 Miliar Miliaran Rupiah Rp 6,4 M dan Rp. 8 Miliar Rp 3 Miliar

ABPD KKA 2010 ABPD Natuna 2007 ABPD KKA 2008 ABPD Natuna 2007 APBN 2009

Rp. Rp 3 Milar

4

G ARDA n u s a n t a r a

dinas PU melalui PPTK No 116 tanggal 13 September 2009 dan surat teguran darai pihak konsultan pengawas No 04 tanggal 6 Oktober 2009. Dalam surat ini kedua pihak sudah memberikan surat teguran yang isinya meminta pelaksana proyek untuk menempatkan 1 tenaga penanggungjawab proyek, dan membuat laporan harian dan mingguan serta memperbaiki kesalahan. Pihak dinas PU KKA saat itu juga meminta kontraktor untuk melakukan sonder tanah yang merupakan syarat mutlak untuk mengetahui kondisi tanah di lokasi ,serta menyerahkan hasil sonder untuk mendapatkan persetujuan PPTK, dan konsultan pengawas proyek. Tetapi pelaksana proyek tidak pernah mengindahkan surat ini. Pelaksana proyek berani mengurangi volume tiang pancang dari seharusnya sesuai kontrak penawaran berjumlah 78 M3 menjadi hanya 20 M3 angka ini dihitung berdasarkan tiang pancang yang dipasang saat itu dan tidak pernah diperbaiki. Kontraktor pelaksana proyek hanya mengunakan tiang pancang berdiameter 2,5X0,2X0,2 sebanyak 207 batang, untuk kondisi gedung tiga lantai dan kondisi tanah yang labil apa yang dilakukan kontraktor pelaksana proyek dinilai konsultan Pengawas sudah menyimpang dari kontrak penawaran kerja. Kekurangannya sebanyak kurang lebih 50 M3 itu berarti kontraktor telah mengurangi sedikitnya 440 batang tiang pancang. Saat Sumber Garda Nusantara mencoba mengabadikan gambar pemasangan tiang pancang (pailing) saat itu, fakta dilapangan menunjukan kondisi tiang pancang yang digunakan berdiameter 20 CM X 20 CM tetapi panjangnya hanya 2,5 meter itupun tidak tepat 2,5 meter karena tiang pancang yang diketok sebagian ujungnya hancur minimal 20 CM. Padahal menurut gambar dan kontrak penawaran seharusnya panjang tiang pancang ( cerucuk atau pailing ) tak kurang dari 9 meter. Tiang pancang ini sendiri tidak pernah diuji kekuatan betonnya, meski sudah ditegur oleh konsultan pengawas proyek dan pihak PU. Fakta dokumentasi foto pengamatan dilapangan terlihat, rangka tiang pancang hanya mengunakan besi ulir 10 CM. Tiang pancang ini kemudian dikat dengan rangka tapak yang mengunakan besi ulir 12 lucunya ujung besi tapak ini disambung dengan besi 16, sehingga setelah dicor besi yang keluar akan tampak seolah-olah menggunakan rangka besi 16. Saat itu kuasa direktur pelaksan pekerjaan PT Galih Medan Perkasa yang dikonfirmasi terkait masalah ini terus menghindar, 7 nomor handpone yang berhasil dihimpun dari sejumlah relasi hanya 1 yang aktif itupun ketika di coba dikonfirmasi melalui SMS dan telpon tidak mendapatkan tanggapan. Sementara kadis PU KKA saat itu Marbawi tidak pernah mau berkomentar ketika dikonfirmasi terkait masalah ini. Begitu juga PPTK proyek Paijan, lebih dari 10 kali nara sumberb Garda Nusantara mencoba mengkonfirmasi baik dikantor secara resmi maupun diberbagai kesempatan informal, tetapi jawabannya selalu ''saya tidak berani berkomentar semua itu kewenangan kepala PU, silahkan anda ke beliau saja,'' jawab Paijan sambil menghindar. (*)

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

ANAMBAS - Laporan Utama

Proyek Pasar Rakyat di Anambas saat awal dibangun

DPRD Sempat menyorot, Tapi Kini Terlupakan Delapan Anggota dewan asal dail III yang saat itu masih menjadi bagian darai DPRD Natuna berjanji menyikapi laporan penyimpangan Bestek Gedung DPRD ini. Janji ini dilanjutkan oleh belasan Anggota DPRD Anambas terlantik yang melakukan sidak ke lokasi pembangunan gedung DPRD Anambas. Saat sidak DPRDKKA menemukan dugaan penyimpangan pembangunan gedung DPRD Anambas. Penyimpangan ini antara lain retaknya dinding penyekat ruangan disejumlah bagian, mutu campuran bahan bangunan (congcret) yang tidak sesuai.D i sejumlah titik ditemukan bahan cor tiang beton yang rapuh dan metode pekerjaan yang tidak standart. Ditemukan tiang utama

yang tidak lurus, tiang melengkung, hingga tangga utama yang membahayakan karena pengecorannya tidak baik. Temuan ini semaikin menguatkan dugaan penyimpangan proyek itu. “Sejak awal pembangunan gedung DPRD Anambas yang dimulai sejak awal September 2009 memang sudah ditemukan berbagai penyimpangan, diantaranya tiang pancang pondasi yang tidak sesuai bestek, pengurangan volume tiang pancang, serta penyimpangan lainnya, dan sejak awal kontraktor sudah mendapatkan sorotan tetapi mereka jalan terus,pada sidak pertama bulan lalu saat masih mengerjakan lantai kedua juga sudah ada temuan dan kita ingatkan secara lisan untuk diperbaiki tetapi nampaknya juga masih tak diindahkan, nah saat ini saat sidak dan pekerjaan sampai di lantai ketiga nampak makin parah penyimpangannya” tegas Arzam dari PAN saat itu.

Menyikapi banyaknya temuan ini anggota DPRD Anambas sepakat untuk segera memangil kadis PU Anambas, kontraktor dan Panitia lelang. “Kita akan agendakan secepat mungkin untuk memanggil semua pihak yang terkait agar bisa menyikapi kondisi pekerjaan pembangunan proyek gedung DPRD yang memprihatinkan ini, coba anda lihat dari sisi manapun gedung ini tampak miring tak beraturan, masak tiang utama bisa centang perentang tak karuan begitu dan proyek ini sudah melampoi batas waktu pekerjaan sesuai kontrak ” tegas Mustamsir dari Partai PBB. Penyimpangan pembangunan gedung DPRD Anambas sudah dilaporkan ke Kajari Ranai- Natuna sejak awal Desember 2009. Kepala seksi tindak pidana khusus kejaksaan Ranai saat itu Edy Monang S. SH. MH kepada meberikan keterangan

bahwa kasus ini akan dilidik awal Januari 2010. “ Kita sudah mendengar kasus ini tetapi kita masih pelajari dulu sebelum kita laporkan ke Kajari, mudah-mudahan awal Januri 2010 ini kita bisa laporkan agar kasus ini bisa segera ditindak lanjuti” jawab Edy Monang Kamis (07/01/2010) saat itu . Kajati Kepri saat itu Soegianto SH MH memebrikan keterangan bahwa Kajati memberikan kesempatan kepada Kajari Ranai untuk menindak lanjuti kasus ini. “Tidak usah kawatir, Kajari Ranai yang baru Arif Muliawan SH .MH ini komitmen kok untuk memberantas korupsi, sabar saja pasti akan ditindak lanjuti, nanti dimonitor saja, saya yakin kalau memang buktinya sudah cukup pasti nanti kan diekspos” terang Soegianto SH. MH. Kajati Kepri Senin (04/ 01/2010) saat dikonfirmasi diruang kerjanya. Sayangnya hingga 2 tahun menjabat kasus ini tak tersentuh.(*)

Isu Gratifikasi hingga 10 Digit Sempat Menyeruak ANAMBAS - Meski Peringatan dan teguran pembangunan gedung DPRD Kabupaten Anambas dihentikan sementara baik dari pihak konsultan pengawas maupun PPTK Dinas PU Kabupaten Anambas Kontraktor pelaksana proyek jalan terus. Bahkan setelah selesai pengecoran pondasi pelaksana proyek sudah berani mengecor tiang gedung dan persiapan pengecoran lantai pertama. Hingga saat itu pekerjaan pembangunannya sudah tahap lantai ke dua "Setahu saya pihak konsultan dan PPTK sudah menegur pelaksana proyek, bahkan mereka sudah 3 kali melayangkan surat resmi, tetapi

pekerjaan jalan terus, saya mendengar keberanian pelaksana proyek ini karena mereka mendapatkan dukungan dari kadis PU Marbawi," jelas HB, sumber GDN saat itu. Sumber juga menjelaskan bahwa orang kepercayaan PT Galih Medan Perkasa sempat berujar bahwa mereka sudah memberikan sejumlah dana yang mencapai 9 digit kepada oknum dinas PU KKA sehingga mereka hanya mau mendengar perintah oknum tersebut. "Bukti pelanggaran bestek selain tidak terpenuhinya volume pondasi dan tiang pailing juga terlihat dari beraninya pelaksana proyek memasang

tiang pancang tepat ditengah aliran sungai. Akibat dari tertutupnya sungai yang merupakan satu-satunya saluran buang air hujan dari kawasan bukit dibelakang pemukiman penduduk jelas akan mengakibatkan banjir.” Jelas nara H D. nara sumber Garda Nusantara. Sayangnya dua tahun berlalu semangat berapi-api membongkar penyimpangan kasus ini baik dari anggota DPRD KKA maupun pihak penyidik kini memudar. Mungkinkah kasus koruspi yang terjadi di kabupaten Kepuluan Anambas akan terbongkar?. “Saya akan terus mendesak kejaksaan untuk kembali serius mem-

bongkar kasus ini dan kasus korupsi lainnya di kabupaten Kepualuan Anambas, jika kejaksaan cabang Tarempa dan Kejaksaan Ranai tidak mampu membongkar kasus ini, saya akan laporkan bukti-bukti yang tekumpul sejak tahun 2009 hingga 2012 ke KPK, tahap awal saya akan meminta ICW untuk ikut memantau kasus ini, saya berterimakasih pada Garda Nusantara yang tetap konsisten mengawal kasus ini. Saya berharap bisa terus bekerjasama agar masyarakat Anambas tidak terus ditipu mentah-mentah,'' tegas Pian aktifis Anti Koruspi Kepri kelahiran Jemaja menjawab Garda Nusantfan-TIM ara. (*) ifan-TIM

GA RDA

NAT U NA - Otonomi

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

5

Warga Pulau Laut tak Percaya M. Sani

'Jangan Ajarkan Kami Berinduk ke Tetangga' Janji pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan memberikan prioritas infrastruktur di Natua, khususnya Pulau Laut, sebagai pulau terdepan Indonesia, ternyata hanya isapan jempol. Bulsit..!

J

ika masyarakat Pulau Laut sudah tak percaya lagi kepada pemerntahan M Sani selaku guber nur Kepulauan Riau (Kepri), tentu bukan suatu yang berlebihan . Kepercayaan ini telah luntur karena masyarakat menganggap semua janji dan kebjikan M Sani untuk mayarakat Pulau Laut tidak terwujud. Pernyataan di disampaikan Hendra Tia tokoh pemuda Pulau laut kepada Garda Nusantara Senin (2/03). “Sudah berkali- kali M Sani berkunjung ke Pulau Laut, baik sewaktu menjadi Wakil Gubernur Kepri, saat mencalonkan diri menjadi Gubernur bahkan ketika sudah menjabat Gubernur Kepri, tetapi semua program yang dijanjikan untuk masyarakat Pulau laut tidak ada yang terwujud, janjinya terakhir Sani mau

Sabay

membangunan pelabuhan dermaga senilai Rp 30 Miliar dibiayai ABPD Kepri tahun 2011, nyatanya hingga kini sudah pertengahan 2012 tidak ada kabar pelabuhan itu dibangun, kondisi ini yang membuat masyarakat Pulau Laut tak percaya dengan janji M Sani,'' ungkap Hendra Tia tegas menjawab Garda Nusantara. Pulau laut merupakan kawasan kepulauan berjarak 60 mil dari Pulau Bunguran. Jika ditempuh dengan perjalanan Laut menggunakan kapal perintis butuh 6 hingga 8 jam, jika menggunakan pompong dari pelabuhan Penagi Natuna bisa sampai 14 jam. Pulau ini memang minim transportasi, masyarakat mengandalkan kapal perintis yang melayani rute ke pulau ini setiap 7 hari sekali atau terpaksa mencater pompong jika ada keperluan mendadak, seperti ada yang sakit keras atau keperluan penting lainnya. “Untuk mencarter pompong dengan ukuran 5 GT dari atau ke

Pulau Laut bukan perkara mudah, karena jarang ada pompong yang berukuran 5 GT keatas, yang banyak pompong ukuran 3 GT kebawah, sementara kondisi jalur laut ombaknya besar dan arusnya sangat kuat, apalagi memasuki musim utara maupun musim Barat. Pompong dibawah 5 GT akan kesulitan lagian ongkos sekali carter dihitung PP paling murah Rp 3 juta,” terang V. Adiosa salah satu operator angkutan laut Polo Ekpres . Wilayah Kecamatan Pulau Laut terdiri dari 3 desa yakni desa Kadur, desa Air Payang dan desa Tanjung Pala. Penduduknya kurang lebih 2200 jiwa. Meski kecil, kawasan Pulau Laut sangat strategis, di depan Pulau laut yang dipisahkan selat berjarak 800 meter terdapat pulau Sekatung, salah satu titik batas NKRI. Kawasan Pulau Laut berbatasan langsung dengan 5 Negara yakni Malaysia, Vietnam, Thailand , China (laut china selatan) serta Birma. “Pulau Sekatung dan Pulau Laut sempat menjadi pusat perhatian pemerintah pusat, Presiden, Mentri, Jendral, Gubernur, Pejabat Tinggi Negara. Mereka berduyunduyun mengutus utusannya atau bahkan datang sendiri ke Pulau Laut, hanya hantu dan setan yang belum nampak berkunjung ke Pulau Laut, Pejabat pusat, pejabat propinsi dan pejabat daerah lainnya menjadikan issu perbatasan Pulau Laut khususnya Pulau Sekatung bahan issu Nasional. Berbagai program direncanakan tetapi anehnya hingga 2012 tak

satupun program ini menyentuh masyarakat Pulau Laut, banyak proyek rencananya untuk Pulau Laut tetapi setelah turun dari pusat atau propinsi yang menikmati justru bukan Pulau laut, tetapi di Pulau Bunguran. ''Padahal pulau ini jelas menikmati ABPD Natuna terbesar, sementara Pulau Laut cuma sedikit, asas pemerataan inilah yang memicu ketidak percayaan masyarakat Pulau Laut,” tegas Welmy ketua komisi I DPRD Natuna yang berasal dari Pulau Laut. Lebih jauh Welmi menjelaskan pekerjaan utama masyarakat Pulau Laut adalah nelayan tradisonal. Sayangnya meski kabupaten Natuna sudah ber usia 13 tahun hingga tahun 2012 tidak pernah ada dinas atau instansi pemerintah baik level daerah, propinsi maupun nasional yang mau mendata berapa sih jumlah nelayan tradisonal di Pulau Laut, kemudian apa sih kebutuhan dan kendala mereka? “Kalau data saja tidak niat mengumpulkan, apalagi mencari solusinya, ujung-ujungnya memang tak heran kalau nelayan Pulau Laut terabaikan. Meski potensi perikanan Pulau Laut sangat besar. Kita

dari pantai, tiap malam dengan kasat mata bisa menyaksikan kapal kapal besar yang diduga merupakan kapal ikan asing beroperasi di laut sekitar Pulau Laut, saking banyaknya kita seperti melihat lampu kota Singapura dari Batam,” tegas Welmi menambahkan. Dulu masyarakat Pulau Laut menjalin hubungan lintas batas dengan wilayah Trengganu Malaysia. Pada saat itu nelayan Trenganu bisa merapat ke Pulau Laut, dengan masyarakat nelayan mereka menjalin kerjasama , hasil ikan tangkapan nelayan Pulau Laut dibeli dan ditukar dengan kebutuhan pokok seperti beras, gula, sabun, susu dan lain sebagainya, saat itu kondisi nelayan dan masyarakat Pulau Laut berkecukupan, bahkan bisa dibilang sejahtera, Dollar merupakan mata uang yang dipakai untuk transaksi saat itu. “Karena cinta NKRI masyarakat Pulau Laut taat dengan aturan pemerintah pusat, meski aturan yang dibuat itu tak sepenuhnya cocok diterapkan di kawasan Pulau Laut. Akibatnya kondisi masyarakat memprihatinkan. Untuk itu kalau

6

G ARDA n u s a n t a r a

memang pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi Kepri menganggap Pulau Laut itu penting. Maka tak ada jalan lain, pemerintah harus mampu memberikan perhatian khusus dan cepat mencari solusi mengatasi kondisi ini.” Tegas Welmi. Perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi Kepri memang masih setengah hati, buktinya meski mereka menetapkan kawasan Pulau Laut menjadi daerah perbatasan tetapi programnya masih belum jelas. Mandi air Asin Jangankan memikirkan perbaikan ekonomi masyarakat, untuk menunjukan perhatian saja masih minim, contohnya pemerintah memang membangun r umah dan monument tetapi fasilitas pendukungnya tidak disediakan. “Ketika saya ke Pulau Laut saya iba, para prajurit penjaga perbatasan di Pulau Laut maupun Pulau Sekatung sudahlah hidup terpencil sarananyapun terbatas,” ujar Welmi. Ia juga menyebutkan para personil itu juga tidak dilengkapi alat transportasi. Tak usahlah alat tranportasi laut untuk berpatroli, untuk didarat saja mereka har us jalan kaki, sementara yang di Pulau Sekatung mereka memang tinggal di rumah yang dibangun pemerintah tetapi rumah ini tak ada fasilitas MCK apalagi Air bersih. “Jadi sehari hari mereka mandi dengan air asin.. ini kan parah,”

N AT U NA - Otonomi

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 ungkap Welmi. Jika pemerintah propinsi Kepri menggelontorkan biaya sangat besar untuk merayu masyarakat Pulau Berhala agar tetap menjadi wilayah Propinsi Kepri tidak demikian yang dirasakan masyarakat Pulau Laut. “Pulau berhala itu masih NKRI. Rebutan antara propinsi Kepri dan Jambi, lepas dari Kepri dia jadi milik propinsi Jambi tetap NKRI. Kalau Pulau Laut tak terperhatikan oleh propinsi Kepri masak kami diajar untuk minta perhatian Negara tetangga?. Ingat Pulau Laut berbatasan dengan 5 Negara tetangga. Darah Kita ini NKRI jadi jangan diajar untuk yang tidak-tidak, coba pikir berapa sih yang disumbangkan oleh kawasan pulau Berhala terhadap pendapatan APBD propinsi Kepri?, sementara berapa sih yang disumbangkan oleh Migas Natuna yang sebagian berada di wilayah Pulau Laut kepada pemerintah propinsi Kepri? Tiap tahun lebih dari Rp 1 Triliun. Tapi berapa persen yang digunakan pemerintah propinsi Kepri untuk membangun Pulau laut, tak ada 0,0001 Persen. Alias Nol,'' tegas Sabay tokoh masyarakat Pulau Laut. Menyikapi suara miring masyarakat Pulau Laut ini Welmi, Ketua Komisi 1 DPRD Natuna berharap pemerintah Propinsi Kepri maupun pemerintah Pusat segera tanggap. Ada beberapa yang diinginkan Masyarakat. Masyarakat Pulau Laut berharap kawasan mereka bisa ditetap-

kan menjadi kawasan khusus, kawasan percontohan pembangunan daerah perbatasan yang berbasis kelautan. Lewat pembiayaan APBN, pemerintah juga bisa membuka pelabuhan perikanan terpadu atau minimal pelabuhan yang dilengkapi dengan regulasi perdagangan lintas batas agar akses perdagangan

barang dan jasa masyarakat Pulau Laut terbuka luas. ''Masih banyak cara membangun Pulau Laut yang punya potensi strategis. Tinggal keseriusan pe-

merintah propinsi Kepri dan pemerintah pusat, kalau berharap Pemkab. Natuna tentu tidak akan mampu mengingat kepulauan di wilayah Natuna yang mirip kondisinya dengan Pulau Laut ada ratusan.” Tegas Welmi mengakhiri wawancara dengan Garda Nusantara (*)

Welmi, SE

Wawancara Deputi Bidang PDT, Suprayoga Hadi

'BNPP, Siap Akomodir Usulan Daerah Perbatasan' Kehadiran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), tentu saja menjadi angin segar bagi masyarakat Kabupaten Natuna. Sebagai garda terdepan wilayah NKRI, pulau ini memang membutuhkan sentuhan serius dalam kontek pembiayaan melalui APBN. Bagaimana sesungguhnya fungsi badan yang bernaung dibawah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ini, berikut wawancara Garda Nusantara, dengan Suprayoga Hadi, Deputi Hakikinya, apa manfaat dari lembaga BNPP ini? Begini, kehadiran BNPP itu tidak lain merupakan respon terhadap kegalauan, atau kekhawatiran terhadap usulan-usulan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana daerah perbatasan yang sulit tereliasasi oleh APBN, atau reliasainya ada tapi tak sesuai harapan. Seringkali, masalah pembangunan perbatasan sudah ada input, tapi rrealisasinya ealisasinya tetap saja lamban, mengapa? Pola Penanganan masalah per-

batasan yang dulu dan sekarang, insya'allah berbeda. Sekarang kita mencoba lebih well planed dalam kontek perencanaan. Seperti contohnya mulai tahun 2010 yang lalu diterbitkan rencana induk pengembangan wilayah perbatasan negara dan kawasan perbatasan. Rencana induk ini berlaku sampai dengan tahun 2014. Artinya, setiap usulan pr oyek proyek ABPN di wilayah perbatasan, har us harus

mendapat rrekomendasi ekomendasi badan ini? Benar, rekomemdasi itu kita buat dalam bentuk rencana aksi tahunan, tahun 2011 sampai 2014. Dulu bisa kita lihat saja, usulan terpencar-pencar, tidak terkoordinasi. Sekarang, peraturan mengenai usulan itu sudah ditetapkan melalui Kepala BNPP. dan Ini menjadi acuan dari seluruh kementerian dan lembaga. Jadi sekarang sudah ada legal basis yang kuat. Artinya sudah ada

badannya, sudah ada rencananya, dan tinggal komitmennya dalam konteks pendanaan. Berarti BNPP sudah punya planing sendiri? Oh sudah, itu tercantum dalam peraturan mengenai BNPP No 1 dan 3 Tahun 2011. Semua rencana aksi juga sudah dibuat, berdasarkan kebutuhan daerah perbatasan masingmasing. Karena itu sekarang, rencana aksi itu kita koordinasikan

antar intitusi dibawah kementerian dan lembaga yang ada di daerah tersebut. Karena itu pula kita datang kesini, hari ini. Bagaimana jika pr ogram program BNPP ini justr u berbeda dengan justru keinginan masyarakat di wilayah perbatasan? Bisa saja, karena itu BNPP masih perlu duduk bersama, meski sudah ada rencana induk dan rencana aksi, masukan dari institusi di derah tetap

GA RDA

NAT U NA - Otonomi ditampung. Jika perlu dijustifikasi, kalau memang itu mendesak untuk dibayai APBN. Boleh tahu apa skala prioritas BNPP tahun ini? Sebenarnya, dalam rencana induk itu sudah ada yang namanya Lokpri (lokasi prioritas). Yaitu kecamatan-kecamatan yang ada di perbatasan. Seperti Natuna ini ada beberapa kecamatan benar-benar terluar. Nah ini yang menjadi sekala prioritas yang dituangkan dalam rencana aksi tadi. Seperti masalah infrastruktur kelautan dan lain-lain. Rencana aksi ini pun, berbeda-beda antara kecamatan yang satu dengan lainnya. Bukankah di setiap daerah itu, enbang, sudah ada lembaga Musr Musrenbang, apakah kehadiran BNPP tidak akan mengacaukan rrencana encana yang sudah dibuat? Kalau sekarang, semua usulan termasuk usulan Bappeda pada saat Musrenbang, itu sudah harus merujuk pada rencana induk BNPP yang ada. Jadi usulan pembangunan di Musrenbang yang manjadi bagian APBN tak bisa lepas dari situ. Istilahnya, kita sudah punya floatmap-nya atau pakemnya. Tapi yang tidak termasuk itu, tentu tak bisa dan harus dibahas lagi oleh kementerian yang manaunginya. Apakah setiap usulan daerah perbatasan itu, dijamin bisa ter ealterealisasi oleh BNPP? Jadi gini, usulan itu juga nantinya akan dibagi proporsinya. Kalau floatmap-nya lebih pas dibiayai APBD, tentu akan dikembalikan dan dibahas di dewan setempat. Kalau usulan itu cocok dibiayai APBD Propinsi ya dikembalikan ke APBD Propinsi. Untuk proyek APBN, tentu BNPP sudah punya rencana aksi. Kalau ada usulan susulan di luar rencana induk, tetap akan dijustifikasi terlebih dahulu, sejauh mana tingkat prioritasnya. Usulan itu ada berapa macam? Ada tiga macam. Ada yang dibaiyai APBD Kabupaten sendiri, oleh APBD Propinsi dan oleh APBN. Nah untuk yang dibayai APBN ini perlu pengawalan dari BNPP. Artinya, BNPP akan memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga pemilik usulan, dan usulan itu dibawa sendiri nanti oleh kemnerian dan lembaga ke DPR melalui rapat komisi, Banggar dan diparinakan. Artinya, gol atau tidak usulan itu, tetap saja di tangan DPR? Mekanime anggaran kan memang harus begitu. Harus melalui persetujuan DPR sebagai lembaga legislasi penggunaan keuangan negara. Jadi ranah BNPP sekali lagi hanya memberikan rekomendasi atas usulan yang diajukan kementrian dan lembaga pemerintah. Bagiamana jika ada pr oyek proyek APBN di perbatasan yang tidak melalui BNPP? Ya,..kita anggap itu proyek sektoral saja. Dan itu memang bisa saja terjadi. Lalu, bagaimana sikap BNPP seandainya rrekomendasinya ekomendasinya tidak manjur di gedung DPR. Artinya usulannya ditolak? Mudah-mudahan, tidak terjadi seperti itu. Apalagi BNPP ini kan progres reportnya khusus mengenai kebutuhan di wilayah perbatasan, yang memang harus mendapat prioritas. Natuna ini, kabupaten yang ke berapa untuk pr ogram rakor BNPP program ini? Untuk tahun 2012 ini, Natuna yang pertama. Selain ini, nanti masih ada 33 kabupaten laggi. Seperti di Kupang, Sintang, Kutai Barat. (*)

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

Pemekaran Tetap Alternatif Terbaik

S

emangat untuk mencapai ke majuan di bidang infrastruk tur vital, semakin hari kian menyala bagi pemerintah dan masyarakat Pulau Natuna. Namun sayangnya, harapan Natuna untuk mendapatkan supporting pembayaan dari pemerintah propinsi Kepri dan pemerintah pusat, juga lebih sering tak terkabul, kendati para petinggi masing-masing selalu berjanji untuk mengalokasikan anggaran, saat mereka berkunjung. Akibatnya, masyarakat Natuna semakin pesimis, dan semakin bosan dengan janji-janji. ''Bayangkan, sudah 12 tahun Natuna menjadi kabupaten, namun infrastruktur daerah, terbilang sangat minim dan tertinggal. Dan yang lebih menyedihkan,'' ujar sebuah sumber di DPRD Natuna kepada Gar-

da Nusantara, belum lama ini. Sekarang, muncul lagi sebuah lembaga yang bernama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Lembaga ini dibawahi langsung oleh Kemeterian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Di Natuna, lembaga ini juga sudah diresmikan dan diketuai oleh Dr. H abdullah M.Si. Namun hingga sekarang, belum juga jelas dimana alamat kantor dan bagaimana pergerakannya. Belum lama ini BNPP juga sudah melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan unsur pimpinan perangkat daerah di Natuna, termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diajak sharing pemikiran agar melahirkan program pembangunan yang bakal diusulkan ke pemerintah pusat.

Tak tanggung-tanggung, jumlah staf kementerian dan lembaga yang dibawa, hampir 40 orang. Sayangnya rapat itu pun memunculkan suara pesimis, karena kegiatannya hanya berlangsung sehari. Sementara, untuk merentas problem yang dihadapi Natuna, menurut sejumlah praktisi politik dan ekonomi daerah ini, takkan cukup waktu sebulan, apalagi sehari. ''Sebenarnya, rapat-rapat koordinasi sejenis ini, sudah seringkali digelar secara lintas sektoral antara Pemkab Natuna dengan kementerian dan lembaga. Tapi, realisasinya tetap saja nol. Sekarang ini yang dibutuhkan Natuna itu adalah pergerakan nyata, b ukan dari rapat-ke rapat tanpa hasil nyata,'' ujar Mustamin Bakrie S.Sos, seorang pejabat legislatif di Natuna. Ketua DPRD Natuna, Hadi Chandra S.Sos juga berkata senada. Menurutnya, saat ini masyarakat Natuna sudah sepakat menempuh alternatif sendiri. Mereka sudah tak mau lagi berharap banyak dari berbagai program yang dijanjikan oleh pemerintah pusat maupun propinsi. Alternatif terbaik itu adalah melakukan pe-

7

mekaran wilayah Natuna menjadi tiga kabupaten. Perjuangan pemekaran ini, adalah tekad bulat yang sudah diakomodir di lembaga dewan. Tujuannya tak lain, agar Natuna ini bisa melakukan percepatan pembangunan. ''Jadi silahkan saja pusat membuat program untuk pengembangan wilayah perbatasan termasuk di Natuna, tapi itu tidak menyurutkan niat masyarakat Natuna untuk memperjuangkan pemekaran wilayah,'' ujarnya kepada Garda Nusantara . ( simak wawancaranya-red). Politisi Golkar Harry Azhar Aziz, seperti dituturkan Hadi Chandra, juga mengakui bahwa pemekaran dalam konsep pembangunan Natuna ke depan adalah pilihan terbaik. Namun demikian semua prosesnya harus tetap dilalui. Ia pun mengakui, potensi Migas Natuna yang demikian besar, memang harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan cara untuk mendapatkannya, harus dengan pola jemput bola. Jalannya, adalah membentuk kabupaten baru. (*)

‘Rakyat Natuna, masih banyak yang menjerit’ Di tengah perjuangan memekarkan wilayah Natuna menjadi tiga kabupaten atau menjadi propinsi, ternyata masih ada suara miring, bahwa gerakan ini hanya untuk kepentingan sekolompok elit saja. Terutama mereka yang duduk di DPRD. Tapi benarkah? berikut pernyataan Ketua DPRD Natuna, Hadi Chandra S. Sos, kepada Garda Nusantara di kediamannya beberapa waktu lalu. Bagaimana sesungguhnya ide awal upaya pemekaran ini? Memang, ide ini dicetuskan oleh rekan-rekan kita yang duduk di dewan. Tapi bukan berarti ini untuk kepentingan individu. Jauhkan pemikiran seperti itu. Kita justru berpikir, sebagai wakil rakyat apa yang harus dibuat un-

tuk rakyat. Artinya, jangan hari ini kita duduk dan punya jabatan lalu diam. Kan tak boleh seperti itu. Masyarakat kita juga harus dipikirkan. Apalagi jika melihat kondisi, hingga sekarang masyarakat Natuna ini masih banyak yang menjerit. Terutama yang di pelosok desa. Mereka sulit menyekolahkan anak, mereka pingin hidup layak dan sebagainya. Nah ini ide dasarnya. Memekarkan wilayah, butuh perjuangan panjang dan kekompakan, apakah semua elemen masyarakat mendukung? Sekarang memang baru tahap sosialisasi. Tapi saya kira rakyat natuna juga menginginkan kemajuan, tidak cukup hiudp dengan apa adanya seperti sekarang. Kalau ada yang sudah merasa cukup, saya ingin lihat siapa orangnya. Apakah gagasan ini mendapat respon dari pemerintah daerah? Secara khusus memang belum ada pembicaraan atau dukungan, tapi Pemkab Natuna saya kira sudah tahu. Yang jelas kita berjuang ini tidak akan mengusik apa yang ada. Kita belajar dari Anambas, dulu di tahun 2009 sebelum Anambas minta memisahkan diri, APBD Natuna Rp 500 miliar lebih. Setelah Anambas pisah dan ditetapkan sebagai daerah penghasil tahun 2010, APBDnya sudah Rp 413 Miliar. Sementara APBD Natuna juga bertambah menjadi Rp 613 miliar. Artinya, Natuna selaku kabu-

paten induk tidak dirugikan. Sedangkan ladang migasnya, ya..itu-itu juga. Darimana kali-kalinya, dalam waktu dua tahun naiknya di DBH hampir setengah triliun. Mengapa bisa begitu? Inilah yang membuat kita tak habis pikir. Artinya selama ini memang pemerintah pusat itu sengaja bersikap diskiriminatif terhadap Natuna, dalam hal pembagian DBH Migas. Sejatinya, ketika tuntutan pemekaran belum muncul, sebenarnya DBH migas untuk Natuna bisa ditambah, tapi itu tidak dilakukan pemerintah pusat. Setelah Anambas pisah, dan mereka menuntut ditetapkan sebagai daerah penghasil, barulah dikucurkan lagi. Kalau ditotal berarti DBH Natuna menjadi Rp 1 Triliun. Nah, berangkat dari fakta inilah, kita yakin upaya pemekaran Kabupaten Natuna menjadi propinsi masih berpeluang. Sebab mungkin saja pusat itu tidak berpikir, mau satu ladang mau dua ladang, sumber minyak yang kita punya, yang penting dibentuk dulu kabupaten sehingga bisa ditetapkan sebagai daerah penghasil. Nah ini yang kita kejar, siasat ini yang kita upayakan dan kita perjuangkan. tapi untuk membentuk propinsi kepulauan Natuna ini, kita harus ciptakan persyaratannya dulu. Bentuk dulu kabupaten-kabupaten, dan ini akan menjadi dasar kita mengusulkan nanti ke peropinsi maupun ke pusat. Kalau tidak, tak ada jalan. Kemudian sikap pr opinsi Kepri propinsi sendiri? Mengenai propinsi, memang menjadi problem bagi kita. Dulu asal kita sampai ke propinsi, mereka mengatakan Natuna itu gampang diatur, orangnya tak ada yang cerdas. Dia dah cukup dengan apa yang ada. Ini lucu. Padahal setiap

tahun kita nyumbang Rp 1 Triliun, tapi yang dikembalikan dalam bentuk proyek fisik Rp 60 miliar saja. Ini pun baru tahun ini agak besar, tahun sebelumnya tak sampai Rp 30 miliar. Lihat saja jalan-jalan propinsi yang dibangun di sini, nggak ada yang mereka selesaikan. Seperti jalan ke Pengada, itu jalan propinsi tapi tak diurus. Juga ke Penagih, tidak terselesaikan dengan baik. Memperjuangan pemekaran untuk dua kabupaten sekaligus, apa tidak berat? Saya kira, tidak. Masalahnya, selain kita, di Kepri ada perjuangan masyarakat Kundur, yang juga ingin pisah dengan Kabupaten Karimun. Apalagi natuna ini daerah perbatasan, tentu ada prioritas. Sudah sejauh mana perjuangan pemekaran ini sudah dilakukan? Sudah pada tahap penyelesaian persyaratan. Sekali lagi perjuangan ini adalah gagasan yang dituangkan dalam kebijakan bersama. Kita cetuskan ini di DPRD Natuna, pada tanggal 13 April lalu. Rapat waktu itu men-declaer-kan dan itu ada risalahnya. Jadi jangan oriented ini kepentingan individu. Lihat Anmabas, sekarang sudah lumayan, gaji pegawai sudah baik, insentif juga mengalir, luar biasa. Bayangkan dulu, dari Kecamatan Tarempa, Palmatak dan Siantan, penerimaannya cuma Rp 80 miliar. Bayangkan mau bangun apa mereka. Sekarang Anambas APBD-nya malah sudah sudah Rp 1,2 Trilun, padahal baru tiga tahun. Nanti kalau Natuna Barat dapat Rp 1 triliun, Natuna Selatan Rp 1 triliun, kan cepat pembangunan di Natuna ini. Jangan kita berpikir hari ini dapat itu sudah cukup. dan ada kepentingan orang perorang. Itu pemikiran sempit. Dan patut diketahui, sampai hari ini belum ada pejuang pemekaran di Kepri ini yang menjadi bupati. Wan Suhendra yang memperjuangkan Anambas, tak jadi bupati juga dia. Huzrin sampai masuk penjara, tak jadi gubernur juga. Jadi kalau pemikirannya ke sana, itu terlalu jauh. (*)

8

G ARDA n u s a n t a r a

NATUNA

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

Tuntut Waris di Lahan PLTD Pembangkit listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sedanau, ternyata menyimpan sengketa menahun. Lahan yang ditempati untuk operasional rumah mesin, diklaim ahli waris pemilik, yang belum diganti-rugi sejak 28 tahun silam. Ia tak menyangka, kalau lahan satu-satunya milik orangtuanya bakal dikuasi pihak lain tanpa konpensasi. Tapi itulah fakta yang terjadi. Setelah orangtuanya meminjamnkan lahan tersebut untuk lokasi bangunan PLTD, hingga sekarang justru seolah-olah sudah menjadi hak PT. PLN (Persero). Kini keluarga ahli waris meminta keadilan. Wan Nasar Bin Wan Salim, pemilik lahan, sebelum meninggal, sebenarnya sudah menitip pesan kepada anak-anaknya, bahwa lokasi PLTD di Sedanau itu adalah tanah miliknya yang dipinjamkan kepada PLN. Niat baik itu diberikan dengan harapan agar anakanaknya dapat bekerja di sana. Bahkan, sudah ada perjanjian tertulis mengenai hal itu. Tapi ternyata pihak PLN ingkar janji. Setelah pemilik tanah meninggal, tak satu pun ahli waris Wan Nasar yang diberi kesempatan bekerja di PLTD tersebut. “Saya anak lakilaki tertua ahli waris syah Wan Nasar pemil-

ik lahan yang di tempati PLTD ini. Dulu saat PLN membutuhkan lahan orangtua kami bersedia meminjamkan, tapi sekarang malah dikuasai secara sepihak,'' ujar Wan Iskandar (nama panggilan putra tertua Wan Nasar kepada Garda Nusantara belum lama ini. Iskandar juga mengatakan lahan tersebut untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah mesin PLTD Sedanau, dengan perjanjian anak keturunanya akan dipekerjakan di lingkungan PLTD tersebut, Perjanjian ini dibuat dihadapan Camat saat itu, yaitu Drs Edward Mushalli, tetapi hingga 2012 janji itu tidak pernah terwujud, yang lebih mengejutkan lahan tersebut saat ini ternyata sudah dibuatkan surat kepemilikan atas nama oknum pegawai PLN,'' keluhnya. Drs. Erwad Musahilin (Wako Tanjungpinang saat ini -red) pada tahun 1983-1985 menjabat sebagai Camat yang membawahi

wilayah Sedanau. Melalui surat pernyataan tertulis tanggal 18 Oktober 2008 yang ditandatangani diatas materai yang cukup menjelaskan bahwa. Selaku pejabat Camat saat itu Edward Musahili menerangkan kronologis kepemilikan tanah Perusahaan Listrik Negara ( PLN) di Sedanau kecamatan Bunguran Barat. 1.Memang benar tanah PLN di Sedanau sekarang adalah milik bapak Wan Nasar bin Wan Salim warga Sedanau kecamatan Bunguran Barat kabupaten Natuna. 2. Memang benar saat Edward Musahili menjadi camat tanah milik bapak Wan Nasar belum pernah digantir ugi oleh pihak yang berkompeten. 3.Saat itu memang tanah milik bapak Wan Nazar dipersiapkan untuk lokasi PLN dengan perjanjian : Apabila tanah itu digunakan untuk PLN dengan catatan salah satu anak darai bapak Wan Nasar dipekerjakan sebagai pegawai PLN Bunguran Barat. Lalu, apabila PLN Bunguran Barat sudah beroperasi rumah Bapak Wan Nazar digratiskn dari beban dan biaya rekening listrk setiap bulannya (Surat berkaitan ada di kantor kecamatan Bunguran Barat di Sedanau). Kemudian sebelum PLN beroperasi di wilayah Bunguran Barat saya sudah pindah tugas. Proses selanjutnya berdasarkan laporan bapak Wan Nazar bin Wan Salim tanah tersebut tidak pernah digantirugi oleh pihak berkompeten dan perjanjian tidak direalisasikan. Pada kesempatan ini saya menghimbau agar hal ini diperhatikan. Karena tanah itu

PANTAI MAGHOS Pantai ini merupakan satusatunya tempat wisata di kawasan Sedanau. Keindahan alamnya yang masih ‘perawan’ merupakan daya tarik tersendiri. Sayangnya belum ada investor yang memanfaatkan lokasi ini, meski akses jalan semenisasi sudah dibangun. (f/dm)

benar-benar milik masyarakat. Yang kala itu benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah dan diperoleh berdasarkan pendekatan dengan pemilik tanah. Dapatlah pihak yang berkompeten menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hari nurani dan semangat pengabdian kepada masyarakat Bangsa dan Negara. Surat ini ditembuskan kepada Bupati Natuna ,Ketua DPRD Natuna, Camat Bunguran Barat, Kepala PLN cabang Tanjungpinang, Kepala PLN ranting Ranai, kepala PLN ranting kecamatan Bunguran Barat. Surat ini oleh keluarga ahli waris suduh disampaikan kepada pejabat terkait sayangnya meski sudah 4 tahun berlalu surat ini tidak pernah mendapat tanggapan. “Saya sudah ke Lurah dan Camat tetapi mereka mengaku tidak tahu masalah ini, saya bingung kepada siapa dan bagaiman mengaduka masalah ini, karena kabarnya tanah itu sudah dibuatkan alashak atas nama oknum pegawai PLN, padahal sekitar lokasi itu sampai saat ini masih milik puake keluarga kami” terang ahli waris menjawab Garda Nusantara. Keluarga ahli waris Wan Nazar berharap pemerintah Natuna melalui Bupati Natuna dan ketua DPRD Natuna bisa menjembati masalah ini dan mencarikan solusi yang baik agar tidak merugikan keluarga ahli waris Wan Nazar. Praktisi Hukum pidana dan perdata Sigit Hariyanto SH mengaku prihatin mengetahui kasus ini. “Saat ini kepekaan para pemimpin pemerintahan memang kurang sensitif akibat banyaknya masalah yang mereka hadapi, tetapi seyogyanya pemerintah setempat yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat bisa membantu mengatasi masalah ini, karena Ahli Waris hanya menuntut haknya sesuai perjanjian yang dibuat 28 tahun yang lalu, jadi sebaiknya Pemerintah setempat memperhatikan dan segera menyikapi masalah ini agar kezoliman selama lebih 25 tahun bisa segera berakhir,” tegas Sigit Hariayanto SH menjawab Garda Nusantara. (*)

Rumah Dinas Anggota DPRD Terlantar NATUNA - Dianggarkan ABPD Natuna tahun 2008 perumahan mewah berjumlah 20 unit di are ring 1 komplek masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, lahannya dibebaskan dengan dana ABPD Natuna tahun 2007 Miliaran rupiah. Perumahan yang rencananya diperuntukkan untuk rumah dinas 20 anggota DPRD Natuna periode 2004-2009 dan periode 20092014 ini dibangun 1 paket dengan pekerjaan pembangunan komlek Masijd Agung, Gedung STAI Natuna yang disebut paket 1 B. Meski pembangunannya menghabiskan dana Miliaran rupiah tetapi sejak selesai dibangun tahun 2009 hingga 2012, perumahan ini belum dilengkapi fasilitas jaringan air bersih maupun jaringan listrik, begitu pula akses jalan dan fasilitas umum pendukung lainnya. Kabarnya kondisi ini yang membuat 20 anggota DPRD Natuna enggan menempati rumah dinas ini. Mereka lebih memilih tinggal di rumah kontrakan atau rumah masingmasing dengan biaya yang dibebankan kepada ABPD Natuna setiap tahunnya. Beban ini masuk dalam rekening sewa rumah dan kebutuhan rumah tangga anggota DPRD Natuna, jumlah dana ini berbeda untuk masing-masing unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Sejumlah pihak yang dimintai konfirmasi terkait kondisi ini terkesan saling lempar tangung jawab. Apa kendala dan apa penyebab 20 rumah mewah ini terbengkalai? Garda Nusantara akan mengulas tuntas masalah ini pada edisi mendatang. (*)

GA RDA

BATA M

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

9

PT. Panasonic Industrial Bakal Hengkang dari Batam

Buruh PT Nutune Kibarkan Bendera Setengah Tiang

jika benar perusahaan ini mau ditutup seharusnya pihak menejemen berbicara dengan perwakilan pekerja. Dengan demikian para pekerja tdak bertanya-tenaya dan resah.

BATAM (GDN) - Aksi protes ratusan mantan buruh PT Nutune Batam terhadap manajemen yang belum mencairkan upah pesangon masih terus berlang. Aksi Kamis lalu, ditandai dengan menggantungkan baju kerja di depan pagar perusahaan tersebut. Selain itu ratusan buruh masih berkumpul di lokasi perusahaan menunggu sebagian rekan mereka yang melakukan pengecekan aset di kawasan Pelabuhan Batu Ampar. "Kami gak tahu lagi harus berbuat apa. Aksi gantung pakaian ini sebagai bentuk protes kami terhadap manajemen," ujar Melinda salah seorang buruh. Pantauan di lokasi, untuk mengantisipasi kerusuhan buruh puluhan sekuriti kawasan Batamindo dan satu unit mobil pemadam kebakaran disiagakan di sekitar PT Nutune. Sementara, beberapa personil polisi terlihat berjaga di luar lokasi perusahaan. Aksi protes gantung baju kerja ini juga ditandai dengan bendera Merah Putih yang dikibarkan setengah tiang dan satu lagi bendera Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

BATAM (GDN) - Manajemen PT Panasonic Industrial Devices Batam yang beroperasi di Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning, Batam, berpamitan kepada BP Batam terkait akan secara resmi berhentinya operasional perusahaan joint venture Singapura-Jepang tersebut di Batam. Direktur PTSP dan Humas BP Batam Dwi Djoko wiwoho mengungkapkan, pihak manajemen dengan didampingi kuasa hukumnya mengadakan pertemuan dengan Anggota 5 Deputi Bidang Pengawasan Pengendalian BP Batam, Ir Asroni Harahap MSc yang didampingi Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal Direktorat Investasi dan Marketing di lantai 6 gedung BP Batam, Batam Centre, Batam, Kamis 29 Maret 2012. "Pihak manajemen Panasonic menjelaskan bahwa berhentinya operasional dari Panasonic Industrial Devices Batam dikarenakan komponen radio yang selama ini disuplai untuk pembuatan radio tidak lagi diproduksi," ujar Dwi Djoko seperti dilansir batamtoday.com belum lama ini. Ia menjelaskan, dengan demikian Panasonic tidak akan lagi memproduksi komponen penunjang peralatan radio tersebut. Komponen yang diproduksi oleh Panasonic, yaitu coil, transformator, remote control dan resistor. Namun demikian, tutupnya perusahaan Panasonic Industrial Devices Batam tidak akan berpengaruh pada operasional dari PT Panasonic Shikoku Batam yang ada di kawasan industri Batam Centre karena berbeda produk dan perusahaan Sanyo yang merupakan group dari Panasonic. PT Panasonic Industrial Devices Batam mulai beroperasi di Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Batam pada tahun 1995 dengan Surat Pendirian No. 451/I/PMA/1995 tanggal 18 Agustus 1995 dan dulunya masih bernama PT Panasonic Electronic Devices Batam dengan nilai investasi sebesar

Pabrik Panasonic di Batam

US$5.000.000,- dengan bidang usaha industri pengubah tegangan pengubah arus dan pengontrol tegangan, serta industri komponen elektronik. Sedangkan PT Panasonic Shikoku Batam mulai beroperasi pada tahun 1994 dengan Surat Pendirian No. 103/I/PMA/1994 tanggal 8 April 1994 dengan bidang usahanya industri komponen elektronika dan merupakan perusahaan joint venture SingapuraJepang dengan nilai investasi US$26.000.000. Karyawan Resah Infomarsi resmi dari BP ini karuan berakibat keresahan bagi ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Adi Suratman, Quality Assurance PT Panasonic Industrial Devices, mengungkapkan kabar ini telah berdampak bagi psikologis ribuan karyawan perusahaa. Mereka ramai-ramai mendatangi manajemen mempertanyakan masalah penutupan. Mereka semuanya resah. Menurut Adi, suasana kerja di perusahaannya selama ini berjalan sangat kondusif dan kondisi keuangan perusahaannya pun diyakininya sehat. Namun, akibat pernyataan

resmi yang dikeluarkan BP Batam tentang penutupan PT Panasonic Industrial Devices, hari ini kondisi tersebut sangat terusik. Aktivitas produksi menjadi terganggu akibat keresahan ribuan karyawan di perusahaan itu. Begitu juga aktivitas kerja para manajemen perusahaan yang sangat disibukkan hanya untuk memberi penjelasan kepada para karyawannya. Dampak negatif yang timbul akibat pernyataan yang salah dari BP Batam itu menurutnya cukup signifikan bagi perusahaan dan karyawan, apalagi adanya sejumlah penutupan perusahaan di Batam beberapa waktu terakhir. "Sebagai badan yang bertugas menarik investasi ke Batam seharusnya BP Batam menciptakan situasi industri yang kondusif, bukan malah memperkeruhnya," tegas Adi. Sementara itu, Suprapto, Sekretaris Konsulat DPC FSPMI Kota Batam, meminta kepada BP Batam untuk memberikan klarifikasi atas pernyataan resminya itu, jika benar perusahaan mau ditutup seharusnya pihak menejemen berbicara dengan perwakilan pekerja. (*)

Apindo: Kinerja BP Batam tak Optimal BATAM (GDN) - Apindo Kepri menilai Badan Pengusahaan (BP) Batam sejauh ini belum memiliki kinerja optimal dalam pengembangan investasi sejak daerah itu ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas (free trade zone) pada 2009 lalu. Ir. Cahya, Ketua Apindo Kepri mengungkapkan iklim investasi di Batam belum mengalami perkembangan yang berarti. “Kalau bisa dibilang, kondisi investasi di Batam bahkan hampir dalam titik nadir,” ujarnya, Rabu lalu. Dimana secara diam-diam tidak sedikit dari para investor asing saat ini sudah berpikir untuk merelokasi industrinya ke luar dari Batam. Kondisi itu menurutnya terjadi karena BP Batam selaku otoritas terdepan dalam pengelolaan investasi di kawasan tersebut sampai sekarang belum memiliki kinerja optimal. Dalam mengelola Batam sebagai kawasan tujuan investasi, BP Batam seharusnya tidak hanya melakukan promosi atau pengurusan perizinan saja. Namun harus juga bertugas melakukan pembinaan dan mem-

bantu hambatan-hambatan yang dialami investasi asing yang beroperasi di daerah itu. “Bukan harus promosi investasi terus ke luar negeri, tapi dengan menjaga secara baik PMA yang sudah ada, itu sudah salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan investasi,” jelasnya. Bila para investor merasa nyaman beroperasi di Batam, maka dengan sendirinya mereka akan ikut mempromosikan daerah itu sebagai kawasan tujuan investasi ke para investor lain di negara asalnya atau dalam jaringan bisnisnya. “Jangan sampai pengusaha berpikir bahwa perkembangan investasi di Batam ini seperti auto pilot atau berjalan sendiri,” ujarnya. Mengingat kawasan Batam sendiri sebenarnya sudah memiliki kelebihan secara geografis yakni berada di posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan dunia. Sehingga tanpa ada suatu badan yang khusus mengelola investasi sekalipun Batam memang menjadi salah satu daerah pilihan tujuan investasi asing. Karena itu dia berharap agar BP Batam dalam waktu singkat mampu memperbaiki

kinerjanya dalam mengelola investasi yang sudah ada di kawasan tersebut. Selain itu, BP Batam juga diharapkannya mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan kepada para investor karena hanya dengan upaya-upaya itu dia meyakini daerah ini mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga dua digit. Sudah baik Sementara BP Batam sendiri mengklaim kinerjanya selama ini untuk menggaet investor asing sudah sesuai tugasnya dan memiliki andil dalam menarik investasi asing ke Batam. Direktur PTSP dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan saat ini jika investasi yang masuk ke Batam bukan melalui BP Batam dipicu proses pengajuan PMA yang bisa melalui Kawasan Industri sendiri. Dengan demikian, bisa saja investor yang masuk tidak mengajukan ijin PMA tidak melalui BP Batam tetapi melalui pengelola Kawasan Industri yang ada di Batam sehingga bisa dinilai bukan kinerja BP Batam.(*)

Ingkar Janji Sehari sebelumnya Ratusan mantan buruh Nutune juga mengamuk di depan perusahaan. Mereka kesal karena sampai dengan saat ini sesuai perjanjian pihak manajemen belum melakukan pembayaran pesangon semua buruh. Ratusan mantan buruh ini melakukan aksi protes dengan memblokir jalan dan membakar ban bekas, yang sempat dihalangi oleh sekuriti Batamindo. Iqbal, salah seorang buruh menyebutkan aksi ini terjadi lantaran pihak manajemen tidak menepati janji untuk membayar upah pesangon sesuai dengan janji yang sudah mereka sepakati. "Kami kesal, manajemen PT Nutune bohong. Katanya mau bayar pesangon, nyatanya tak ada," kesal Iqbal. Ia menambahkan, informasi yang mereka dapat pemilik perusahaan Peter Graham tak mau membayar pesangon buruh, sehingga manajemen yang ada di Singapura belum melakukan transfer uang ke manajemen yang ada di Batam. "Menajer yang ada di Batam katanya belum terima uang dari Singapura, padahal asset sudah dikirim ke pembeli yang ada di Singapura," paparnya. Oleh karena itu, buruh memaksa supaya asset yang belum sempat dikirim agar ditahan. Mereka menilai ada indikasi pihak manajemen akan kabur setelah asset semua dibayar. "Ada 4 kontainer aset yang kami tahan tak bisa dikirim. Sekarang asset itu masih di Pelabuhan Batu Ampar," tuturnya. (*)

10

G ARDA n u s a n t a r a

SEPUTAR KEPRI

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

Ribut DKTM dan ADD di Penuba

MOU:Gubernur Kepri HM Sani menandatangani MoU rumah murah dengan Menpera Djan Faridz, Selasa (3/4).

1.000 Rumah Murah PNS Bakal Dibangun di Dompak Kabar gembira buat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kepri. Dalam waktu dekat, mereka bisa memiliki rumah murah yang berlokasi di Dompak Tanjungpinang. Rencana pembangunan perumahan ini sudah disepekati Pemprov Kepri dengan kementerian Perumahan Rakyat, yang juga menyertakan lembaga terkait Program yang dilaksanakan di Kepri ini bagian dari kesepakatan kepala daerah, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Bank Rakyat Indonesia dan Perumnas. Penandatangan kesepakatan tersebut berlangsung di Jakarta belum lama ini. Pemprov Kepri diwakili langsung oleh Gubernur HM Sani. Sementara dari Kementrian Perumahan Rakyat, dilakukan langsungoleh Meneri Perumahan Djan Farid. Komplek perumahan yang akan dibangun menempati areal seluas lahan 40 hektare. Setelah kesepakatan diteken, lembaga terkait diminta segera mewujudkan pembangunan ini. Gubernur yang berangkat ke Jakarta bersama Sekdaprov Kepri Suhajar Diantoro dan Kepala Bappeda Robert Iwan Loriaux, menjelaskan cicilan untuk rumah bagi PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah ini di bawah Rp500 ribu. Agar terwujud, pemerintah akan memberikan kemudahan termasuk perizinan, fasilitas air serta diskon yang murah.

Sementara itu Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, menargetkan pada 2012, bisa terbangun sebanyak 200 ribu rumah murah untuk PNS, yang tersebar di 57 kabupaten/kota. Tahun 2013, target meningkat menjadi 500 ribu rumah. Rumah murah itu termurah seharga Rp25 juta, termahal Rp70 juta. ”Instruksi presiden adalah menyediakan rumah dengan harga 25 juta,” kata Djan Faridz di acara Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Perumnas dengan kepala daerah, di Kantor Kemendagri, Selasa (3/4). Perumnas sebagai pelaksana proyek diminta agar tidak mengambil keuntungan besar. Bahkan, para bupati/walikota diminta untuk memangkas biaya lainnya di luar harga rumah seperti biaya pemasangan listrik, sertifikasi dan IMB. “Saya minta untuk sertifikasi digratiskan. Jadi sertifikasi untuk PNS tak dipungut lagi,” harap Djan Faridz. Dijelaskan, cicilan rata-rata per bulan untuk pembelian rumah murah itu adalah Rp350 ribu. “Kredit 15 tahun, bunganya flat 7,25 persen per tahun fixed dan artinya cicilannya sekitar Rp350 ribu hingga per bulan, sangat terjangkau,” ujarnya. Di tempat yang sama, Mendagri Gamawan Fauzi mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat edaran kepada para bupati/wali kota agar biaya-biaya terkait perijinan pembangunan Rumah Murah dan Rumah Sederhana yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan PNS ini bisa diringankan, bahkan kalau bisa digratiskan. Dikatakan Gamawan, selain untuk kebutuhan perumahan, program ini sekaligus untuk menyerap tenaga kerja. Hitung-hitungan Gamawan, jika pembangunan satu ru-

mah menyerap 10 tenaga kerja, maka untuk 200 ribu rumah menyerap dua juta tenaga kerja. “Jika ditambah lagi 500 ribu rumah, terserap tujuh juta tenaga kerja. Ini sangat berarti,” kata Gamawan. Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto menambahkan dalam pembangunan rumah tersebut, perseroan akan menganggarkan dana dari kas internal sekitar Rp1,4 triliun atau 20 persen dari total yang dialokasikan Rp7 triliun. Sementara 60 persen atau Rp4,2 triliun diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia. “Rumah murah ini merupakan subsidi dari pemerintah. Sisa dana pembangunan berasal dari pemerintah,” tuturnya. Menyoal kesiapan lahan, pemerintah kota setempat akan menyediakan lahan, sehingga Perumnas segera membangun perumahan murah tersebut. Direktur Utama BRI Sofyan Basir menyatakan mendukung bisnis Perumnas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penyediaan tempat tinggal murah bagi yang berpenghasilan rendah. “Bisnis Perumnas cukup pesat akhirakhir ini, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan rumah murah bagi PNS di sekitar 55 wilayah di Indonesia,” kata Sofyan. Ia menyebutkan BRI telah menyediakan fasilitas untuk pembelian tempat tinggal bagi konsumen Perumnas melalui fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS). “Suku bunganya rendah serta kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan menjadi kesempurnaan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh tempat huni,” imbuhnya. (*)

LINGGA (GDN) – Ketidakpuasan masyarakat desa Penuba terhadap Laporan Pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) dan Dana Alokasi Anggaran Desa tahun 2011 akhirnya mencuat dan terkuak saat dilangsungkan rapat desa di kantor kepala desa Penuba pada Rabu (4/4) malam. Dalam laporan situs batamtoday.com, pertemuan yang dihadiri perangkat desa, BPD, Babinsa, Kapolpos dan beberapa perwakilan masyarakat meminta agar Kades dapat menjelaskan secara terbuka penggunaan sejumlah dana tersebut dengan nilai sekitar lima ratus juta rupiah yang bersumber dari ADD dan DKTM dua perusahaan tambang yang beroperasi di Penuba. Berdasarkan kesepakatan desa sebelumnya DKTM yang diperoleh Rp2.500 per ton dialokasikan masing-masingnya Rp1.000,- untuk kesejahteraan masyarakat, Rp1.000 untuk pembangunan desa dan sisanya untuk opersional desa, terhitung mulai bulan Januari hingga Juni 2011 pada semester pertama sementara SM II belum dibayarkan perusahaan karena belum rampungnya SPJ. Dari pantauan batamtoday selama rapat berlangsung terlihat sengit saat kades membacakan laporannya, bahkan suasana semakin panas ketika Babinsa Penuba meradang dan emosi ketika disebut dirinya ikut menerima dana tersebut. Semua perangkat saling menuding dan emosi masyarakat pun terpancing. Salah satu RT dari Dusun I, M. Rais mempertanyakan dana operasional Rp500 per tonnya dari DKTM dan operasional Kades senilai Rp50 juta yang dinilai terlalu besar dan tak ada bukti laporannya. Kepada batamtoday, Rais menjelaskan bahwa mereka bukan mau menjatuhkan atau mencari kesalahan Kades namun masyarakat hanya minta kejelasan dari laporan penggunaannya. Ditambahkan Rais, desa harus dapat memisahkan laporannya artinya, mana penggunaan dana yang bersumber dari ADD dan mana penggunaan yang bersumber dari DKTM karena masyarakat dapat melihat secara fisik apa pembangunan yang sudah dibuat desa, konkritnya kepala desa harus pro masyarakat. Sementara itu Dwi Abdi, Kades Penuba menampik semua tudingan masyarakat dan memastikan bahwa seluruh laporan desa sudah benar dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. "Untuk surat kesepakatan DKTM yang di luar sepengetahuan saya tidak bisa saya tanggapi dan kalau semua bukti harus ditunjukan bahkan terkait dana operasional kepala desa juga harus dirincikan. Ini kan tidak relevan,” bantahnya. “Kita tidak menuduh atau menuding siapapun dalam hal ini, tapi masyarakat yang mau laporan dan data dari saya dibeberkan semua namun, ketika disampaikan malah menambah masalah,” lanjut kades. Pertemuan yang berlangsung di aula kantor desa Penuba itu sedianya dijadwalkan untuk pembagian insentif kadus, RT dan RW tapi berlanjut dengan persoalan ini ketika ketua BPD menyampaikan ingin mendengar langsung jawaban dari kepala desa. (bto)

GA RDA

SEPUTAR KEPRI

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

Solidaritas Buat Sang Dosen Seorang dosen terkapar luka, setelah kendaraan yang ditumpanginya menebrak mobil dinas Wakil Walikota. Mereka mempertanyakan hati nurani seorang pemimpin, karena terkesan tak peduli. TG. PINANG - Setelah gagal menemui Wali Kota Tanjungpinang di Senggarang, pekan lalu, sejumlah Mahasiswa UMRAH mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat (GPPM) Tanjungpinang, Kepri, mendatangi Hotel Comfort. Mereka menggelar orasi disini karena hari itu sejumlah pejabat kota, memang tengah berkumpul melaksanakan musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Para mahasiswa menuntut agar Pemko bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang menimpa Febriyanti Lestari, seorang dosen UMRAH di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, pada 9 Maret lalu. Korban jatuh dari sepeda motor bersama adiknya, Rika Anggraini, yang juga mahasiswi UMRAH. Febriyanti kini dirawat di rumah sakit Bersalin Tiara Anggrek, Sumatra Barat, atas rujukan RSAL Tanjungpinang. Namun aksi mahasiswa ini dihalau polisi karena tak mengantongi izin. Sementara saat berunjuk rasa di Kantor Walikota, Senggarang, terjadi aksi saling dorong pamong praja, dengan mahasiswa. Namun ini hanya sebentar karena perwakilan pemerintah akhirnya menemui pengunjuk rasa. Dalam aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan, Fachirijan, massa menyerukan agar

Demo Mahasiswa UMRAH dibubarkan Satpol PP Walikota Suryatati A Manan dan Wakil Walikota Tanjungpinang Edward Mushalli bertanggung jawab penuh terhadap kecelakaan yang dialami Febriyanti dan Rika. Mahasiswa mengatakan, mobil yang menyerempat korban bernomor polisi BP 5 T merupakan mobil dinas Wakil wali Kota. Lokasi kecelakaan di Jalan Senggarang. Mahasiswa ingin Wali Kota dan wakilnya menyampaikan permintaan maaf terhadap pribadi serta keluarga korban. “Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang agar tidak melupakan fungsinya sebagai pemimpin rakyat yang peduli dan mengayomi masyarakatnya,” teriak seorang orator. Akhirnya Sekda Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan menemui pengunjuk rasa. Mahasiswa tak diperkenankan masuk kantor, Sekda yang menemui massa. Di hadapan Sek-

DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN KABUPATEN NATUNA Mengucapkan

Selamat & Sukses Kepada Bpk. Sutiono SH. MH Yang Dilantik Sebagai

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Natuna Oleh Ketua PT Pekanbaru, Manis Suyono SH, MH pada Selasa 22 Maret 2012

& Selamat Menempati Tugas Baru kepada Bpk. Winarno SH. MH di PN Karanganyar - Jateng Tertanda

Darmansyah SH Kepala Dinas

11

RSAL menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit yang ada di Batam. Namun pihak keluarga membawa ke Sumatra Barat karena menganggap Pemko tidak memberikan sinyal bertanggung jawab. Tak Melapor Keterangan dari polisi, kejadian ini tak pernah dilaporkan. Kepala Unit Laka Lantas Iptu Fiska Ananda, Selasa (3/4), mengatakan, kecelakaan yang melibatkan dosen UMRAH dengan mobil dinas itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB di Senggarang. Kronologi kejadian menurut para saksi, ketika itu, Febriyanti diantar oleh seorang perempuan bernama Erika ke kampus dengan menggunakan sepeda motor. Di depan sepeda motor ada sebuah mobil Toyota Kijang putih. Mobil tersebut, tiba-tiba melakukan pengereman mendadak. Karena terlalu dekat, sepeda motor menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil. Sepeda motor oleng ke kanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan, mobil dinas Wakil Wali Kota Tanjungpinang BP 5 T dikemudikan Eko. Ketika itu mobil hendak mengantar Edward Mushalli ke Bandara Raja Haji Fisabilillah. Kecelakaan tak terelakkan lagi. Edward sempat turun membantu Febriyanti. Begitu juga dengan pengemudi mobil Toyota Kijang tadi. Usai memberi pertolongan, si sopir langsung melarikan diri. Edward ketika itu memerintahkan Eko memanggil Said, sopir Sekda untuk membawa Fenbriyanti dan Erika ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Tengku Dahlan tiba dilokasi. Febriyanti dibawa ke rumah sakit untuk membayar biaya pengobatannya. “Yang penting kami obatin dulu. Masalah biaya pihak Pemko yang tanggung,” ujar Tengku Dahlan ketika itu ditirukan Fiska.. “Korban sama sekali tak pernah melapor. Kalau melapor, kan bisa kami bantu mengusahakan biaya Rp8 juta itu ke Sekda. Tak mungkin Sekda tak datang kalau kami yang panggil,” ucap Fiska. (*)

da, mahasiswa mengakui tersinggung dengan perlakukan Pemko Tanjungpinang yang melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berbentuk Jamninan Kesehatan Daerah (Jamkesda) saat merujuk Febriyanti ke Sumatra Barat. “Dosen kami bukan orang miskin, mengapa harus diberikan Jamkesda?” kata seorang pengunjuk rasa sambil berlalu. Mahasiswa juga berteriak, seandainya dosen mereka meninggal siapa yang akan bertanggung jawab. Mereka mempertanyakan hati nurani seorang pemimpin. Seharusnya Pemko mengganti semua biaya perawatan dosen mereka. Menurut penjelasan pengunjuk rasa di depan Tengku Dahlan, kecelakaan yang dialami Febriyanti dan Rika pada 9 Maret lalu terjadi pukul 09.30. Oleh Pemko, korban dilarikan ke Puskesmas terdekat. Waktu itu kondisi Febriyanti mengalami pendarahan di perut karena baru saja dioperasi caesar. Saat dirawat di RSAL, Sekda mendapatkan tugas dari Wakil Wali Kota Edward Mushalli untuk menjenguk korban. Tanggal 12 Maret, keluarga korban diminta mengurus Jamkesda di Dinkes Kota. Setelah dirawat beberapa hari, manajemen

1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 Mengucapkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 Kepada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 Yang Dilantik Sebagai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 Ketua Pengadilan Negeri 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 Kabupaten Natuna 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 Oleh Ketua PT Pekanbaru, Manis Suyono SH, MH 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 pada Selasa 22 Maret 2012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 Selamat Menempati Tugas Baru 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 kepada Bpk. Winarno SH. MH 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 di PN Karanganyar - Jateng 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 Tertanda 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 Agung E Hernawan (Ifan) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 Pemimpin Umum / Redaksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890 1234567890123456789012345678901212345678901234567890

MANAJEMEN REDAKSI - USAHA GARDA NUSANTARA

Selamat & Sukses Bpk. Sutiono SH. MH

&

12

G ARDA n u s a n t a r a

Ni kampung kite Yauw..!

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

Ini dia, Proyek Mubazir itu..!! GEDUNG SERBAGUNA Gedung Serbaguna yang berdampingan dengan gedung DPRD dengan dana juga lebih dari Rp 3 miliar. Gedung berarsitektur melayu ini cukup megah terletak di jalan Yos Sudarso yang merupakan jalan utama Natuna. Saat Garda Nusantara ke lokasi kondisinya memprihatinkan, semak belukar tumbuh liar di halaman dan sekitar gedung.

BALAI PEMBIBITAN PERTANIAN Gedung Balai Pembibitan Pertanian (BPP), di Kecamatan Bunguran Tengah, sejak tahun 2008 telah dinyatakan selesai dibangun. Namunsampai sekarang tak jelas pemanfaatannya. Gedung ini, juga mengalami kerusakan disana-sini, dan ditumbuhi semak belukar. Padahal dana APBD yang diserap juga cukup besar.

WATER FRONT CITY JADI TEMPAT SAMPAH Areal seluas 4 hektar yang persis berhadapan dengan kediaman Bupati Natuna, Drs Ilyas Sabli ini, dulunya direncanakan untuk kawasan Waterfront city. Lebih dari Rp 4,6 Miliar, APBD tahun 2007 dihabiskan, namun hingga sekarang proyek ini tak jelas juntrungannya.

PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN JALAN PROPINSI Selain itu ada juga proyek yang dibiayai oleh APBD Natuna sejumlah proyek yang dibiayai dan dilelang oleh pemerintah propinsi Kepri, juga tidak jelas, misalnya jalan dari pelabuhan Penagi menuju Pring kelurahan Bandarsyah meski sudah dibangun sejak tahun 2008 hingga kini proyek itu tidak jelas nasibnya dan kondisinya rusak hingga akses masyarakat terganggu, ini salah satu proyek propinsi yang ngangkrak, begitu juga pembukaan jalan Batu Ubi ke Klarik pemerintah propinsi Kepri sepertinya lepas tangan.

PABRIK ES Lebih parah lagi pabrik Es disejumah wilayah Natuna yang dibangun sejak tahun 2003 kondisinya juga memprihatinkan dan rusak parah.

Perumahan yang rencananya diperuntukkan untuk rumah dinas 20 anggota DPRD Natuna periode 2004-2009 dan periode 20092014 ini dibangun 1 paket dengan pekerjaan pembangunan komlek Masijd Agung, Gedung STAI Natuna yang disebut paket 1 B. Meski pembangunannya menghabiskan dana Miliaran rupiah tetapi sejak selesai dibangun tahun 2009 hingga 2012, perumahan ini belum dilengkapi fasilitas jaringan air bersih maupun jaringan listrik, begitu pula akses jalan dan fasilitas umum pendukung lainnya.

GA RDA

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

13

GEDUNG OLAHRAGA Gedung GOR di atas lahan seluas 18.581 M2 ini dibebaskan dengan APBD Natuna TA 2006 sebesar Rp 1.3 Miliar atas nama MR tetapi nama ini diduga hanya sebagai boneka sedangkan penerima uang sesunguhnya DA salah satu oknum anggota dewan periode itu. Pembangunan GOR tahap I dilelang oleh dinas PU Natuna tahun 2007 dengan pagu APBD Natuna tahun 2007 sebesar Rp 3,5 Miliar, sekarang terlantar dan jadi semak belukar

Kasus Korupsi Natuna yang Divonis Pengadilan Tipikor dan PN No

GEDUNG PERPUSTAKAAN Pada APBD tahun 2007 Pemkab Natuna melaui Dinas Pendidikan mengadakan lahan untuk Perpustakaan sebesar Rp.220 Juta rupiah, Sedangkan fisik gedung dilelang oleh Dinas Pendidikan menggunakan APBD TA 2007/2008 sebesar Rp 2,8 miliar, dengan nama kegiatan pembangunan gedung Perustakaan Daerah Kab. Natuna. Pelaksana proyek adalah PT Deva Karya. Sekarang sudah tahun 2012 itu berarti 4 tahun berlalu tetapi kondisinya masih berantakan,

1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nama Drs Hamid Rizal, Daeng Rusnadi, Daeng Rusnadi, Taslim, Hamd YZ AF Martius Syamsudin Noerbita, Dani Ijal, Sudirman dkk Ujang

Jabatan

Sumber

(Exs Bupati), (Exs Bupati Natuna) Eks Bupati Natuna Mantan Asisten Pemkab Mantan Kadis pendidikan /Kadis Kadis PNS PNS Mantan anggota DPRD, PNS gol IV, Kontraktor

APBD 2004, APBD 2004, APBD 2007 APBD 2007

Kades

ADD 2007-2008

Nilai Rp 62 Miliar Rp 62 Miliar Rp 5,9 Miliar Rp 5,9 Miliar Rp 1.5 Miliar, Rp 5 Miliar Rp 3 Miliar Rp 800 juta Rp 800 juta Rp 800 Juta, Rp 3 Miliar Rp 3 miliar, Rp. 3 miliar Rp100 Juta,

Divonis di Bersalah di P.Tipikor 2010 Bersalah di P.Tipikor 2010 Bersalah di PN Ranai 2011 Bersalah PN Ranai 2011 Bersalah di PN Ranai 2011 Bersalah di PN Pkbr 2004 Bersalah di PN Ranai 2009 Bersalah PN TPI 2008 Bersalah PN TPI 2008 Bersalah PN TPI 2008 Bersalah di PN Ranai 2010 Bersalah PN Ranai 2009 Bersalah PN Ranai 2009 Bersalah PN PN Ranai 2010

Nama Kasus

Ganti Rugi Lahan SMU Pengadaan Alat Lanor Pengadaan Kapal Cepat Pengadaan Jar Listrik Ganti Rugi Lahan SMP Ganti Rug Lahan SMP Ganti Rugi Lahan SMP Tunjanngan Guru Dana Penyangga Jaringan Listrik

Kasus Korupsi Natuna dalam Pengembangan KPK, Jaksa, Polisi dan KPPU No

INSTALASI AIR BERSIH RETAK Di Desa Air Penyu RT Pantai Ria Sedanau, kecamatan Bunguran Barat pada tahun 2007 juga dibangun proyek instalasi air bersih tahap I dengan pagu sebesar Rp 4 Miliar. Tetapi hingga Maret 2012 kondisi bangunan proyek ini juga memprihatinkan, sejumlah bagian pada bak penampung air pada instalasi air bersih ini retak disana-sini, dan semak belukar tumbuh dengan subur disekitar area, menandakan jika bangunan ini tidak terawat.

1 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Nama DA dkk DA dkk DR dkk DR dkk DR dkk AS dkk RP dkk FZ dkk KN dkk 9H .C dkk UN/HC dkk AM dkk JS dkk BS dkk M. ND.WA.H D.AL.K K.DA B.H UE dkk MD dkk Wahab DKK E .G dkk

Nama Kasus

Sumber

Pembebasan Lahan Asrama Mahasiswa di Yogyakarta Pembebasan Lahan GOR bunguran timur Pembebasan Lahan berbang Utaraku Pembebasan lahan TPA di 12 titik Pengadaan Lahan BPIP Dana Padat karya Dana bantuan PWI Proyek Gerhan Proyek Mangrove Proyek air bersih dan jaringannya Gedung Perpustakaan Daerah Pembebasan lahan jalan baru Proyek Enclave Sipil Bandara Ranai Natuna Proyek pengadaan PLTS 2010 Korupsi dana Bantuan Mushola dan Raskin DKKPembebasan lahan kantor Depag Dana Porseni 2007 Penyertaan Modal 2005-2008 untuk Perusda Natuna Bantuan ICMI Pusat Pengelapan dana penyangga cengkeh Dana MTQ II Propinsi Kepri 2008

APBD APBD APBD APBD APBD APBD

T/A 2006 T/A 2006 T/A 2006 T/A 2006 T/A 2006 2007-2010

APBD 2007-2009 APBD 2007-2009 DAK 2007- 2009

Nilai Rp. 9 Miliar Rp. 1,3 miliar Rp. 16,6 miliar Puluhan Miliar Rp. 2,8 Miliar Rp. 19 Miliar Rp 600 Juta Rp. 4 Miliar Rp. 4 Miliar Puluhan Miliar Rp 2 miliar Rp 2 Miliar Rp. 7 Miliar Rp 3 Milair Rp 100 juta Rp 350 Juta Rp. Rp. Rp. Rp.

72 Miliar 3.5 Miliar 2.5 Miliar 3 Miliar

Kasus Korupsi Natuna Masih Disidang No

GEDUNG SKB Gedung SKB ini lahannya dibebaskan dengan anggaran ABD Natuna TA 2006 sebesar Rp 3,1 Miliar atas nama DR seorang tokoh Natuna. Sementara pembangunannya dilelang oleh Dinas PU Natuna tahun 2007 dengan pagu sebesar Rp 2 Miliar.

Nama

1. Umar Natuna 2. Mamid Hariyadi 3. Mursidi alias Moy 4. Mansur 5. Akhmad Mukta 6. Suhairi 7. Edy Usmira 8. Herman 9. Henpi Alia Henvi

Jabatan Plh Kadis Pendidikan Staf Disdik Natuna Staf Disdik Natuna Staf Disdik Natuna Mtn Kadiskers Natuna Kontraktor Mtn Bendahara Disdik

Sumber APBD APBD APBD APBD

T/A 2009 T/A 2009 T/ A2009 T/A 2009

Nilai Rp 139 Juta Rp 139 Juta Rp 139 Juta Rp 139 Juta Pagu 1,5 Miliar Sama Sama 3.1 miliar

Disidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor TPI Pengadilan Tipikor TPI Pengadilan Tipikor TPI Pengadilan Tipikor TPI Pengadilan TIpikor TPI Pengadilan Tipikot TPI Pengadilan Tipikor TPI Pengadilan Tipikor TPI

Nama Kasus Pengadaan Raport Pengadaan Raport Pengadaan Raport Pengadaan Raport Pengadaan Puskel Pengadaan Puskel Pengadaan Puskel Pengadaan Puskel Dana Beasiswa

14

G ARDA n u s a n t a r a

POLITIK

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

Merasa Terancam, PKS Siap Hengkang Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada di ujung tanduk. PKS terancam didepak dari koalisi setelah menentang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

H

asil rapat Setgab di Cikeas, Sela sa malam 3 April 2012, menyata kan sikap PKS dalam paripurna DPR akhir Maret lalu, melanggar kode etik koalisi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun segera memanggil petinggi PKS untuk menyelesaikan urusan koalisi itu. "Pak SBY pasti mengundang PKS. Hari ini, besok, apa lusa kita tidak tahu," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana. Sejumlah politisi Partai Demokrat memang bereaksi keras atas pilihan PKS tersebut. Mereka ramai-ramai meminta PKS segera angkat kaki dari koalisi. "Kami minta kesadaran diri PKS. Harus berani berbuat dan bertanggung jawab. Kan katanya sudah siap keluar koalisi," ujar politisi Demokrat, Jhonny Allen Marbun. Politisi Demokrat lainnya, Ruhut Sitompul mengatakan SBY akan kembali mengadakan pertemuan dengan anggota Setgab. Lagi-lagi, tanpa PKS. Bagi Ruhut, koalisi akan semakin jelas jika PKS keluar. "Karena dalam satu keluarga tak lagi mempunyai rasa kebersamaan dan kontrak politik sudah dilanggar," kata Ruhut. Lalu, apakah PKS sudah pasti dikeluarkan? "Dalam politik harus punya hati. Kalau tidak diundang maka tanyakan pada rumput yang bergoyang," kata dia tidak menjawab pertanyaan. Tanda Sejumlah pimpinan partai peserta koalisi angkat bicara soal keberadaan PKS dalam koalisi. Wakil Ketua Setgab, Aburizal Bakrie, menyatakan riwayat PKS dalam koalisi otomatis tamat. PKS dinilai melanggar tiga poin perjanjian koalisi pendukung pemerintah. Namun, Ketua Umum Golkar itu tak merinci tiga poin yang dilanggar itu. "Seperti yang dikatakan Pak Syarif (Hasan), semua sudah berakhir," kata Aburizal. Tanda-tanda diusirnya PKS dari koalisi juga ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Surya Dharma Alie. Menurutnya, kesimpulan dalam pertemuan Cikeas sudah jelas. "Jadi ketika pertemuan malam itu dibacakan code of conduct, itu akhirnya sebetulnya sudah ada kesimpulkan tidak perlu dikatakan," kata Suryadharma. Menurut Suryadharma, dalam kode etik dijelaskan partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah yang vital dan strategis. Partai koalisi dituntut untuk bersama-sama dalam bersikap. Jika tidak bisa, maka semaksimal mungkin dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi terbaik. Apabila akhirnya tidak ditemukan solusi, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. "Manakala parpol bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakekatnya kebersamaan di dalam Koalisi telah berakhir," kata Suryadharma. "Selanjutnya presiden mengambil

keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang ada dalam kabinet." Siap keluar Terpojok di koalisi, PKS tak gentar. Presiden Partai, Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan desakan keluar koalisi telah lama dirasakan. "Desakan itu sudah sejak dua tahun yang lalu. Kami sangat memahami soal desakan-desakan di lapangan," kata Luthfi Hasan Ishaaq. PKS, kata dia, hanya ingin mendengar desakan itu dari mulut SBY, bukan dari kader Demokrat. "Sepanjang yang berwenang tidak memberikan statement apa-apa, kami masih bisa mengerti tentang ekspresi di lapangan. Itu biasa saja," kata Luthfi. PKS pun belum berniat mengambil sikap atas desakan tersebut. "Kami tidak ingin memberikan sikap resmi sampai ada putusan resmi juga," kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta. Dengan kata lain, PKS menunggu SBY berbicara. Sejauh ini, belum ada telepon atau pertemuan dengan orang nomor satu di Setgab itu. "Kami sudah memikirkan segala risikonya. Dari awal kami tahu risiko pasti ada dan ini momentum bagi PKS menyatakan jati diri bagi kami dalam identitas keberpihakan kepada rakyat jauh lebih penting," kata Anis. Bagi PKS, dia menambah-

Presiden SBY bersama petinggi PKS

kan, "kecelakaan besar yang dilakukan karena kita selalu mendahulukan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat." Namun demikian, PKS menyatakan telah siap dengan kemungkinan terburuk. PKS siap menarik tiga menterinya dari kabinet. Tiga menteri asal PKS itu adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. "Kursi menteri itu bagian dari posisi koalisi. Kalau memang PKS dikeluarkan dari koalisi, otomatis kursi menteri akan ditinggalkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq. Satu menteri asal PKS, Suharna Surapranata yang menjabat sebagai Menristek, telah menjadi tumbal reshuffle sebelumnya. Sementara itu, salah satu menteri dari PKS, Salim Segaf Al Jufri mengatakan partainya memang berniat mundur dari koalisi. Menteri Sosial

itu mengatakan niat itu kini tengah dibahas partainya. "Keinginan mundur atau tidak mundur pilihan masyarakat, tapi kita masih bicarakan," kata mantan Ketua Majlis Syuro PKS itu. Menurutnya, hasil pertemuan Cikeas belum disampaikan resmi kepada PKS. Dia justru menilai pandangan itu, masih dari pribadi-pribadi. "Mungkin (yang dimaksud) Setgab itu Syarif Hasan ya, pendapat pribadi dia sendiri," ujarnya. Salim pun menilai kesimpulan rapat yang disampaikan Ketua Umum PPP Suryadharma Alie juga baru pandangan pribadi. Bukan sikap bulat Setgab. Sebab, bagi PKS yang berhak menyampaikan keputusan resmi Setgab itu Ketua Setgab, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau Suryadarma mungkin pendapat pribadi. Tapi setgab pimpinannya yang memutuskan," ujar dia. (vvn)

PKS Jamin Tetap Tolak Kenaikan BBM

P

artai Keadilan Sejahtera (PKS) akan tetap konsisten menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS tersebut telah disosialisasikan jauh sebelum pemerintah berencana membuat kebijakan ini, sekalipun dengan resiko terdepak dari koalisi. Penegasan itu disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Jakarta, Senin lalu. Ia juga mengakui desakan untuk keluar dari koalisi juga terus bergema. Namun PKS menunggu sikap SBY terlebih dahulu. Sebagai mitra koalisi, PKS memberikan sudah berbagai solusi dan gagasan agar pemerintah memiliki banyak pertimbangan dalam penyediaan anggaran selain menaikkan harga BBM. Pihaknya berkeyakinan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mempertimbangkan berbagai opsi yang diajukan tersebut karena menyadari kesulitan yang dihadapi rakyat. "Saya yakin karena Presiden Yudhoyono itu orangnya lembut, santun, dan memiliki empati terhadap rakyat," katanya. Ketika disebutkan jika Fraksi PKS di DPR menyetujui kenaikan harga BBM tersebut, Luthfi Hasan menyebutkan hal itu hanya distorsi atau pemutarbalikan informasi atas sikap partai politik itu. Menurut dia, postur anggaran yang ditetapkan pemerintah dinilai sudah bagus. (Ant/Wrt3) Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menuding Partai

Keadilan Sejahtera telah mengkhianati pemerintah dengan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Koalisi itu hakikatnya bersama pemerintah dalam suka dan duka. Jadi PKS mengkhianati pemerintah dan semangat Sekretariat Gabungan Partai Koalisi,” kata Ramadhan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ramadhan menyatakan, PKS seharusnya mempergunakan forum diskusi Setgab untuk berdialog jika memiliki perbedaan pandangan dengan partai koalisi lainnya. “Argumentasi silakan saja. Bila PKS ada usulan lain, kan ada forumnya. Jadi jangan seperti

sekarang dong,” ujar dia. Apabila PKS tidak menggunakan forum dialog Setgab dan justru mengirim surat penolakan belakangan, maka Ramadan mengibaratkan PKS sedang main tusuk terhadap pemerintah. “Kesannya PKS seolah-olah tau tahu atau tak mau tahu situasi perekonomian dan gejolak ekonomi dunia,” ucap Ramadhan. Anggota Komisi I DPR itu bahkan menuding PKS hanya memanfaatkan posisinya di koalisi untuk menduduki kementerian strategis di kabinet. “Tapi tak mau senasib sepenanggungan dengan pemerintah. Padahal Pemilu 2014 masih jauh, tapi indikasi benih-benih menelikungnya parah,” kata Ramadhan. (vvn)

GA RDA

KRIMINAL

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

BNN Tangkap Sabu Senilai Rp12 Miliar BATAM (GDN) - Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Polda Kepri berhasil menangkap empat orang tersangka pengedar narkotika dan menyita barang bukti berupa 6,2 kilogram Sabu senilai lebih dari 12 miliar. Brigjend Pol Benny Mamoto, Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN mengungkapkan pihaknya telah mengungkapkan satu lagi kasus peredaran narkotika berskala internasional di Kepulauan Riau. "Akhirnya kami berhasil mengungkap satu jaringan sindikat pemasok narkotika ke Kepri," ujarnya saat ekspos penangkapan di Mapolresta Barelang, Kamis (5/4). Benny yang didampingi Kapolda Kepri Brigjend Pol Yotje Mende dan Juru Bicara BNN Kombes Sumirat Dwiyanto, menjelaskan pengungkapan itu diawali pada 1 April 2012 lalu dimana pihak BNN dan Polda kepri sudah mengendus keberadaan salah satu tersangka pemasok narkoba di Hotel Pacific, Batam. Namun saat itu penangkapan gagal dilakukan karena tersangka berhasil kabur dari lokasi tersebut dan lolos dari kejaran aparat. Akhirnya lewat pengusutan dan tindakan

sukkan dari Malaysia ke Batam melalui jalur laut mengingat kecil kemungkinan sabu sebanyak itu masuk lewat jalur udara atau melalui bandara. Namun pihaknya belum dapat memastikan dari pelabuhan mana sabu tersebut masuk ke Batam. Dari pengusutan sementara, lanjut Benny, BNN juga meyakini para tersangka tersebut adalah bagian dari sindikat narkotika internasional. Jaringan ini mencoba mengedarkan Sabu tersebut ke daerah-daerah di Indonesia, khususnya Jakarta, melalui Batam sebagai daerah transit. Setelah berhasil melakukan penangkapan ini, tim dari BNN yang dipimpin Benny akan bertolak ke Malaysia besok, Jumat (6/4), untuk mengembangkan kasus ini bekerjasama dengan pihak terkait di negara itu. Benny juga menyebutkan jumlah Sabu tangkapan ini cukup untuk merusak 25 ribu orang menjadi pecandu narkotika.

Sejumlah personil BNN menggelar barang bukti berupa 6,2 kilogram Sabu senilai yang cepat, tersangka berhasil ditangkap pada hari ini di dalam kapal ferry dengan tujuan Dumai dari Pelabuahn Sekupang, Batam. Selain menangkap tersangka, dari pengusutan tersebut mereka juga berhasil menemukan Sabu sebanyak 6,2 kilogram serta uang tunai dan sejumlah alat bukti lainnya. Dilihat dari kualitas secara fisik, Benny menaksir Sabu tangkapan tersebut senilai lebih dari Rp12 miliar.

Tangkapan Sabu itu antara lain mereka dapatkan di rumah tersangka yang disembunyikan di dalam televisi sebanyak 3,7 kilogram dan 2,5 kilogram lainnya di dalam mobil tersangka. Dari hasil pengusutan itu juga mereka menangkap tiga orang lainnya di tempat terpisah sehingga ada empat orang yang sementara ini ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing berinisial M, R, MR dan D. Benny meyakini Sabu itu dima-

Melecehkan W arga Warga Penangkapan kurir sabu ini belakangan menghebohkan warga Bidaayu, Seibeduk. Pasalnya salah seorang kurir yang ditangkap Polisi, bernama Mustafa bin Ramli (32) warga Bidaayu pintu 3 Blok J/50. Mereka merasa lega dimana sebelumnya warga merasa tak nyaman dengan kehadiran pelaku beserta istrinya, Nurlan (30) yang kerap kali melecehkan warga dari segi ekonomi. "Syukur aja dia (Mustafa-Red.) ditangkap polisi. Kami sering kali dihina dan diledek lantaran taraf ekonomi kami di bawah mereka," un-

15

gkap Ningsih, salah seorang warga. Menurut warga, Mustafa dan keluarganya sudah tiga tahun menempati rumahnya di blok J/50. Namun, kehidupan bertetangga mereka tak pernah akur. Dimana, Nurlan selalu mencari gara-gara dan menghina warga yang kebetulan melintas di depan rumahnya. "Kamu tak usah bergaya, Saya tahu berapa penghasilan warga di sini tak akan sebanding dengan penghasilan suami saya. Berapa harga semua rumah di blok ini biar saya beli," kata Ningsih menirukan hinaan Nurlan kepada warga yang melintas di depan rumahnya. Selain itu, selama ini juga warga sudah mulai curiga terhadap keluarga Mustafa. Kemewahan hidup keluarga Mustafa tak sesuai dengan kerjaanya yang hanya mencuci karpet di salah satu pencucian di Bidaayu. "Mana mungkin bisa punya rumah besar dan punya mobil Lancer kalau kerjaanya hanya cuci karpet. Emangnya uang itu datang sendiri ke rumahnya," ujar warga lain. Keterangan dari beberapa warga, Mustafa selain mencuci karpet, dia juga sering berkeliaran di sekitar Jembatan 1 Barelang. Kalau warga yang kebetulan berpapasan dengannya, Mustafa beralasan baru main dari salah satu kelong yang ada di bawah Jembatan 1 Barelang. "Suami saya sering lihat Mustafa di Jembatan 1 Barelang. Pernah sekali ditanya, alasannya baru main dari kelong yang ada di bawah jembatan," tutur Ningsih dengan cerita suaminya. (bto)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Yang Dilantik Sebagai 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 kepada Bpk. Winarno SH. MH 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Oleh Ketua PT Pekanbaru, Manis Suyono SH, MH di PN Karanganyar - Jateng 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 pada Selasa 22 Maret 2012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Tertanda, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Mengucapkan

Selamat & Sukses Kepada

Bpk. Sutiono SH. MH Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Natuna

Drs. Tengku Mukhtaruddin Bupati

&

Selamat Menempati Tugas Baru

Abdul Haris, SH Wakil Bupati

Raja Tjelak Nur Djalal, M.Si Sekdakab

16

G ARDA n u s a n t a r a

BISNIS

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

PHE Incar 8 Sumur Minyak Asia

Kilang Petronas,

Petronas Keluar dari East Natuna East Natuna adalah lapangan gas dengan cadangan nomor dua terbesar di dunia. JAKARTA (GDN) - PT Pertamina (Persero) menyatakan perusahaan migas asal Malaysia, Petronas, telah mengundurkan diri dari konsorsium Blok East Natuna. "Petronas mengundurkan diri," kata Direktur Keuangan Pertamina, M. Afdhal Bahaudin saat ditemui di Kementerian BUMN, Senin lalu. Namun, Afdhal enggan membeberkan alasan kenapa Petronas mundur dari konsorsium Blok East Natuna. "Tak ngomong, dia cuma bilang tidak memperpanjang kontrak," katanya. Sementara itu proses penandatanganan bagi hasil masih dalam tahap negosiasi. Blok East Natuna dulu bernama Natuna D-Alpha. Lapangan di Laut Natuna ini merupakan lapangan gas dengan cadangan nomor dua terbesar di dunia. East Natuna memiliki cadangan gas 46 triliun kaki kubik dengan kandungan CO2 sebesar 71 persen. Blok East Natuna dimenangkan oleh konsorsium Pertamina, Esso Natuna Ltd, Total E&P Indonesie, dan Petronas. Pengembangan East Natuna membutuhkan waktu 6 hingga 10 tahun. Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menjelaskan, Pertamina yang akan menja-

di operator dan saham mayoritas di East Natuna, sehingga kalau nanti kontrak habis, akan jatuh ke tangan Pertamina. Pemerintah secara resmi menunjuk Pertamina sebagai pengelola Blok Natuna D Alpha melalui Surat Menteri ESDM No 3588/11/MEM/2008 tertanggal 2 Juni 2008 tentang Status Gas Natuna D Alpha. Pergantian nama menjadi East Natuna karena kontrak Natuna D Alpha telah berakhir dan lokasi eksplorasi saat ini berada di Natuna Timur. Pemerintah, lanjutnya, akan menyediakan insentif bagi pengembangan blok itu. "Sekarang tim ahli dari perusahaan dan pemerintah sedang membahas," katanya. Dengan ExxonMobi Sebelumnya, Pertamina juga telah menandatangani Head of Agreement dengan ExxonMobil untuk menggarap proyek lapangan gas East Natuna atau Natuna D Alpha ini senilai US$15 miliar, atau setara Rp135 triliun. Padahal, sebelumnya pemerintah telah memutuskan kontrak ExxonMobil di blok itu pada 2005. Alasannya, sejak awal kali mendapat kontrak pada 1980, ExxonMobil

sama sekali tidak bisa memproduksi gas. Karena itu, pemerintah mengalihkan pengelolaannya kepada Pertamina. Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, tidak menjelaskan mengapa akhirnya Exxon yang dipilih untuk ikut menggarap Natuna mendampingi Pertamina. Dia hanya menyatakan bahwa Exxon merupakan salah satu perusahaan yang terpilih untuk mengembangkan lapangan gas East Natuna bersama Pertamina. "Masih ada kemungkinan penambahan mitra," kata Darwin Saleh. Mengenai mengapa ExxonMobil bisa diikutkan lagi dalam proyek tersebut, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, M Harun, tidak menjawab dengan detail. Dia mengatakan, seleksi pemilihan rekanan di Natuna telah melalui proses yang panjang. "Tender dilakukan secara terbuka siapa saja boleh ikut." Pertamina telah menyeleksi delapan perusahaan yang masuk dalam daftar rekanan. Perusahaan-perusahaan itu ExxonMobil (Amerika Serikat), Total (Perancis), Chevron (Amerika Serikat), Statoil (Norwegia), Shell (Belanda), ENI (Italia), CNPC (China), dan Petronas (Malaysia). "Dari delapan perusahaan ini, kami telah mengevaluasi lima perusahaan, dan yang sudah selesai Exxon," kata Harun. "Karena itu kami secepatnya melaksanakan Head of Agreement dengan Exxon." Vice President Asia Pacific Middle East ExxonMobil Exploration, Mike Cousins mengatakan penandatanganan HoA merupakan tahapan menuju komersialiasi migas di Natuna. ExxonMobil menantikan negosiasi antara Pertamina dan pemerintah untuk memaksimalkan pengembangan East Natuna. (vvn)

Genjot KPR, BNI Siapkan Rp 26 Triliun JAKARTA - Bisnis pembiayaan perumahan dianggap PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) masih menjanjikan. Pertumbuhan KPR perseroan akan kembali menggeliat 27%-28% tahun 2012. Direktur Utama BNI Gatot M Suwond menerangkan, perseroan merupakan pemain baru dalam bisnis KPR. Ke depan, bisnis ini akan terus berkembang dengan pengembangan sistem dan SDM pada seluruh wilayah. "Kami ini pemain baru. Namun bisnis ini masih sangat baik. Dimana portofolio kami sampai akhir

tahun lalu mencapai Rp 18 triliun, terjadi penumbuhan 50% dibandingkan sebelumnya," kata Gatot di sela-sela gala dinner perayaan ulang tahun ke40 REI, di Manado, Sabtu pekan lalu. "Tahun ini kita targetkan portofolio tumbuh 27%-28%, ya sekitar Rp 25 triliun-Rp 26 triliun," tuturnya. Menurut Gatot, banyak kerja sama yang telah terjalin antara perseroan dengan pengembang. Totalnya mencapai 526 pengembang hingga akhir 2011. Jumlah ini meningkat dibanding awal BNI terjun serius di bisnis KPR tahun 2006 yang hanya 20

pengembang. Sebagai wujud komitmen bisnis KPR yang terus dijaga, BNI bersama DPP Real Estate Indonesia (REI) berinisiatif melahirkan pembiayaan dengan skema dan pola perhitungan spesial, dengan nama KPR Griya Idaman. Pembiayaan ini menawarkan cicilan murah mulai dari Rp 600 ribu per bulan serta tenor maksimal 20 tahun. KPR Griya Idaman ditujukan bagi konsumen yang membeli rumah di atas harga yang ditetapkan pada FLPP 2012, yakni Rp 70 juta. "Bagi pengembang anggota REI yang mem-

JAKARTA - Anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berencana mengincar delapan blok minyak dan gas baru di Asia. Diantaranya kawasan Timur Tengah, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Saat ini PHE telah memiliki 7 blok migas di luar negeri. Demikian disampaikan oleh Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi, Salis Aprilian di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (5/4). Ia mengungkapkan, tiga blok migas di Asia Tenggara yang telah dieksplorasi PHE yaitu blok 10 dan 11 di Vietnam dan 1 blok migas SK-305 yang terletak di Malaysia, saat ini yang paling menguntungkan adalah blok yang ada di Malaysia. Blok ini, kata Salis, mampu memproduksi minyak dan gas bumi. Namun Blok migas SK-305 yang dimiliki oleh Pertamina Hulu, PVEP (Vietnam), dan Petronas Carigali, di mana Petronas menjadi operatornya itu banyak mengandung gas bumi yang harganya sangat rendah di Malaysia. "Produksi di Malaysia kebanyakan gas. Saat ini, kami sedang negosiasi untuk harga gas," ujarnya. Sayangnya, blok S-305 itu saat ini hanya mampu memproduksi minyak 3.000 barel per hari, padahal awalnya dapat berproduksi 7.000 barel per hari. Menurutnya hal ini dikarenakan beberapa hal. “Tapi ini masih menguntungkan,” ucapnya Sementara itu, di blok migas 10 dan 11 yang terletak di Vietnam, menurut Salis, dari sebelumnya berproduksi 6.000 barel per hari, kini turun menjadi 2.000 barel per hari. Produksi gas mencapai 200 mmscfd (juta standar metrik kaki kubik per hari). Salis menambahkan, untuk blok BMG di Australia, baru memproduksi minyak 100 barel per hari. Hal ini membuat produksi blok BMG tidak ekonomis. Pertamina Hulu yang mempunyai 10% saham, sedang mengkaji untuk memindahkan sahamnya ke aset lain. Sedangkan blok 17-3 dan 123-3 di Midle East yaitu Libya dan blok 3-WD di Irak, menurutnya masih terhenti karena pemerintah setempat belum memberikan izin. Saat ini, hanya ada kantor perwakilan Pertamina di Libya dan Irak. "Belum ada lampu hijau dari pemerintah sana, tapi kami telah informasikan ini daerah Pertamina," kata Salis. Sama seperti Libya dan Irak, blok 13 di Sudan juga masih belum berjalan karena masih ada konflik. "Namun, kami sudah bisa akses, karena terletak di Sudan Utara," tuturnya. (dtc)

bangun rumah dengan harga jual di atas Rp 70 juta sampai Rp 200 juta per unit, maka konsumennya bisa memilih KPR Griya Idaman, dengan cicilan Rp 600 ribu per bulan," imbuhnya. Sementara itu menurut data BNI, selama triwulan pertama 2011, pihaknya telah mengucurkan kredit kepemilikan rumah sebesar Rp 1,8 triliun. Pertumbuhan KPR tersebut didorong oleh rendahnya bunga yang rata-rata sebesar 9%. BNI juga tengah memberikan promo bunga murah 7% fixed selama satu tahun. "Pertumbuhan KPR selama 3 bulan mencapai Rp 1,8 triliun. Total kredit KPR mencapai Rp 19,8 triliun," kata Direktur Konsumer dan Ritel

BNI Darmadi Sutanto. Menurut Darmadi, BNI menyediakan beberapa program salah satunya KPR murah dimana bunganya hanya 7%. BNI memang tengah mengadakan promo suku bunga KPR 7,49 persen selama satu tahun. Sedangkan untuk rata-rata KPR keseluruhan bunganya berada di 9%. "Tergantung programnya ya kalau bunga. Sekitar 7 persen ada fixed satu tahun. Ya kalau di rata-ratakan ada yang 9 persen," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama Darmadi menyampaikan tahun ini BNI berencana menambah 1.500 mesin ATM baru yang akan tersebar diseluruh Indonesia.. (dtc)

GA RDA

BISNIS

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

Sandiaga Uno Incar Garuda JAKARTA - Perusahaan Recapital milik Sandiaga Uno masih mengkaji penawaran saham PT Garuda Indonesia Tbl (GIAA) milik tiga sekuritas BUMN PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Pendiri Saratoga, Sandiaga Uno mengungkapkan penawaran tertulis dari tiga sekuritas BUMN untuk tawaran pembelian saham Garuda sudah diterima oleh pihaknya, kini sedang dikaji oleh perseroan. "Penawaran tertulisnya sudah masuk. Namun kini sedang masuk pada blackout period, nggak bisa ngomong banyak," kata Sandi di sela-sela acara penerbangan kembali Mandala Airlines Soekarno HattaPolonia di Hotel Aston, Medan, Kamis (5/4). Sandi menambahkan, proses negosiasi tidak ditangani langsung Saratoga. Ia menyerahkan melalui perusahaan terafiliasi Saratoga yaitu Recapital. "Itu lewat Recapital," tuturnya. Namun ia tidak berani mengungkapkan penawaran saham Garuda versi Saratoga. Termasuk menanggapi pertanyaan apakah berani beli saham Garuda Rp 700 per lembar? Ia masih saja bungkam. Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku telah menawarkan saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang dimiliki tiga BUMN Sekuritas kepada lima pengusaha nasional melalui pesan singkat.

Pesawat Garuda

Tugasnya sebagai salesman Garuda pun direspon tiga pengusaha, Sandiaga Uno, Rachamt Gobel, dan Chairul Tanjung. Namun seiring aksinya itu, saham Garuda mengalami tren kenaikan. Hingga posisi perdagangan Kamis ini, Garuda nyaman di level Rp 600 per lembar. Saham GIAA sempat berada pada jurang terdalam pada 28 November 2011, yakni Rp 400 per lembar. Nyaris saham perseroan belum pernah menyentuh harga IPO-nya di Februari 2011 Rp 750 per lembar. Karena harga Garuda sudah membaik, Dahlan pun pensiun sebagai salesman. Tinggal bagaimana penawaran dari masing-masing inves-

tor kepada tiga BUMN sekuritas tersebut. "Tugas saya sudah selesai dalam memasarkan saham Garuda," ucap Dahlan kemarin di gedung BEI. Penawaran saham GIAA pun difasilitasi oleh Morgan Stanley sebagai advisor. Saratoga diketahui sedang serius dalam investasi di industri penerbangan. Lewat duet bersama Tiger Airways, Saratoga berhasil mengambilalih kepemilikan saham Mandala. Empat rute penerbangan telah disiapkan. Jakarta-Medan untuk penerbangan domestik, sisanya JakartaBangkok, Jakarta-Singapura dan Jakarta-Kuala Lumpur. (*)

MANAJEMEN REDAKSI - USAHA KORAN GARDA NUSANTARA gardranusantara.com

Mengucapkan BELASUNGKAWA & TURUT BERDUKA CITA Atas Berpulagnya ke Rahmatullah Mahmutu Binti M. Kawi Ibunda tercinta Baharuddin J S.pd (Anggota DPRD Natuna) pada Selasa 3 April 2012 Pukul 20:00 di Subi. Semoga Amal dan Ibadah Beliau Diterima Allah SWT dan Keluarga yang dtinggalkan diberi ketabahan

17

BC Kepri Amankan Dua Kapal Illegal Logging KARIMUN – Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri mengamankan dua kapal motor (KM) yang diduga mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen resmi. Bahkan satu diantaranya, KM Bintang Jaya diduga hendak menyelundupkan kayukayu jenis hutan ke luar negeri yakni ke Singapura. Sementara KM Rahayu diduga mengangkut kayu, diduga dokumennya berbeda dengan fisik kayu muatannya. Akhmad Rofiq, Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasional (PSO) DJBC Khusus Kepri kepada wartawan , Kamis (5/4/ 2012) mengatakan, KM Bintang Jaya diindikasikan menyelundupkan kayu hutan ke luar negeri dalam hal ini Negara Singapura. Kayu tersebut berasal dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi dan diamankan, Rabu (4/4/2012) malam. “Saat ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut, berapa jumlah kayunya juga masih dalam tahap pencacahan, namun nakhodanya saat ini kami tahan,” ujar Akhmad Rofiq. Mengingat masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut, Rofiq mengaku pihaknya belum menetapkan pasal pelanggaran yang dikenakan kepada pihak KM Bin-

tang Jaya. Meski begitu, Rofiq sudah menyiapkan dua Undangundang (UU) yakni UU Kepabeanan dan UU Kehutanan. Dan untuk UU Kehutanan, Rofiq mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan (Disperhut) Kabupaten Karimun. Saat ini dalam tahap pelimpahan. “Minimal sudah ada pelanggaran dari sisi perbedaan fisik dan dokumennya. Didokumen dikatakan semua muatan kayu jenis meranti tapi saat kami periksa, ternyata ada jenis kayu lain seperti broti dan papan,” kata Rofiq, seperti dilansir tribunnews. Sementara itu, untuk kasus KM Rahayu, dikatakan Budi Santoso, Kabid Penyidikan DJBC Khusus Kepri, sudah terindikasi penyalahan dokumen dan fisik. Dokumen muatan adalah dokumen SKKU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu ) yakni kayu pertanian atau kebun. Padahal pada kenyataannya, kayu yang mereka muat adalah jenis kayu hutan. Berbeda dengan kasus KM Bintang Jaya, kasus KM Rahayu tidak terindikasi hendak menyelundupkan ke luar negeri tapi dari Singkep, Kabupaten Lingga tujuan Batam. (*)

TANTANGAN KARIER KAMI SEBUAH PERUSAHAAN MEDIA PORTAL DAN CETAK YANG SEDANG BERKEMBANG, MEMBUTUHKAN TENAGA AL: 1. REPORTER (diutamakan berpengalaman) 2. MARKETING DAN IKLAN 3. TENAGA SIRKULASI 4. TENAGA IT 5. SEKRETARIS REDAKSI SYARAT : 1. MINIMAL SMU SEDERAJAT. 2. BERSEDIA BEKERJA DIBAWAH TEKANAN 3. BISA BEKERJASAMA DALAM TIM 4. MENGUASAI KOMPUTER / INTERNET 5. BERKELAKUAN BAIK 6. BERSEDIA DITUGASKAN DI SELURUH KEPRI

Tertanda

Agung E Hernawan (Ifan) Pemimpin Umum / Redaksi

LAMARAN: SILAHKAN DIKIRIM MELALUI EMAIL: [email protected]

18

G ARDA n u s a n t a r a

INFRASTRUKTUR

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

Syahbandar Perketat Armada Laut

Proyek SPAM IKK di Pulau Kelong ketika masih dikerjakan

Kejaksaan Mulai Telisik Proyek SPAM di Bintan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, akhirnya melakukan penyelidikan (lidik) terhadap dugaan korupsi pada proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menelan dana Rp7,5 miliar lebih dari APBN 2011, di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan. Upaya mengungkap borok tersebut, ditandai dengan turunnya Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intelijen) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Hanjaya Chandra, dengan beberapa anggotanya ke lokasi proyek belum lama ini. ''Peninjauan ini dalam rangka penyelidikan, atas laporan masyarakat. Kami akan mempelajari kondisi dan keadaan di lapangan seperti apa. Jika benar ada dugaan penyelewengan sebagaimana dilaporkan warga kepada kami di Kejaksaan, pasti kita tindaklanjuti," kata Hanjaya, Kamis lalu. Selain di Kelong, Hanjaya menambahkan pihaknya juga masih akan melakukan peninjauan proyek yang sama di tempat lain di Kabupaten Bintan, yang diduga juga terbengkalai dan tidak selesai hingga saat ini. Disinggung mengenai unsur dugaan

korupsi dalam proyek tersebut, Hanjaya membenarkan, karena selain tidak selesai, sejumlah pekerjaan proyek juga banyak yang terbengkalai. "Harusnya dengan dana sebesar itu, sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air pada masyarakat, namun dari data dan fakta yang kita lihat di lapangan, kondisi fisik proyek sangat memprihatinkan hingga nyaris roboh," kata dia. Berdasarkan catatan Garada Nusantara, proyek SPAM di Desa Kelong tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran APBN dari Kementerian PU yang dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kinerja Sistem Penyediaan Air Minum (PKSPAM) Provinsi Kepri. Pantauan di lapangan, tampak sejumlah kejanggalan dalam pembangunan SPAM tersebut, diantaranya air dalam waduk yang mana natinya akan dijadikan sumber air minum warga Bintan dan Tanjungpinang terlihat menguning. Sementara mesin pompa yang berada di atas waduk, terlihat mengeluarkan oli yang juga jatuh ke dalam air. Selain itu, kolam dan pompa intake penyedot air dari waduk juga terlihat asal jadi. Selain itu jalan penghubung SPAM sepanjang 250 meter juga terlihat asal jadi dan kondisinya retak-retak. Tak Layak Sebelumnya, Ketua Dewan Sumber Daya Air Kepri, Kherjuli, menilai reservoir

dan sejumlah sarana lain pada proyek ini sangat tidak layak, dan tak sesuai dengan standar penyediaan air baku dan bersih bagi masyarakat. ''Sejak sebulan lalu, kami sudah rekomendasikan agar proyek ini diselidiki karena banyak kejanggalan. Dari segi waktu pengerjaan yang molor, kualitas bangunan juga banyak yang dipaksakan, atau asal jadi,'' ujar Kherjuli, yang juga meminta pada pemerintah daerah, agar jangan terburu-buru menerima dan meresmikan penggunaan proyek SPAM tersebut. Kherjuli juga mengaku heran dengan batas waktu pekerjaan, karena sesuai dengan jadwal pengerjaan, proyek tersebut harusnya selesai pada akhir Desember 2011 lalu. Namun, faktanya proyek itu masih dikerjakan hingga Februari 2012. "Kami menduga ada konspirasi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa, dan secara teknis, proyek ini belum layak digunakan," ucapnya. Kherjuli mencium adanya aroma penyelewengan yang dilakukan oleh oknumoknum tertentu. Pasalnya, hingga kini proyek SPAM ini belum menunjukkan tanda-tanda siap untuk dioperasikan. Ditanya pendapatnya dengan penyelidikan yang dilakukan kejaksaan, Kherjuli mengatakan dirinya tidak mencampuri. Tetapi kalau memang ada unsur penyelewengan dan korupsi, hal tersebut merupakan ranah Kejaksaan untuk mengungkapnya. (*)

TANJUNGPINANG (GDN) - Menyikapi isu kenaikan BBM dan minimnya pasokan minyak yang diterima pihak pengelola kapal, Syabandar Adpel Tanjungpinang, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kecukupan BBM pada seluruh speedboat dan ferry yang bertolak dari pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Kepala Syahbandar di Adpel Tanjungpinang, Safril mengatakan pelaksanaan pengawasan kecukupan BBM pada masing-masing ferry yang berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan Pura ini, dilakukan guna memastikan BBM Ferry mencukupi hingga ke tempat tujuan guna menghindari halhal yang tidak diinginkan di tengah laut. "Pengawasan ketersediaan BBM, hingga ke tujuan ini, mengingat tingginya gelombang laut dan saat dan memastikan setiap kapal ferry yang bertolak dari Tanjungpinang, dapat sampai di tempat tujuan," kata Safril, Kamis (5/4). Safril juga meminta hendaknya pengusaha dan pengelola kapal tidak terlalu membatasi BBM, apalagi sampai tidak mengoperasikan ferry, dengan alasan saat ini BBM sangat sulit atau mahal. Syafril menambahkan, terjadinya kecelakaan di laut disebabkan oleh cuaca yang buruk, atau kapal ferry mogok karena kehabisan BBM. "Oleh karena itu, kita lebih menekankan pada awak ferry untuk mengutamakan keselamatan, apalagi cuaca buruk yang dalam beberapa hari ini melanda Tanjungpinang," ujarnya. Hal itu sama seperti kapal Dumai Exspres beberapa waktu lalu, keberangkatanya dari Tanjungpinang sempat ditunda, akibat cuaca yang kurang baik. Hal yang sama juga dilakukan pada sejumlah speedboat dan Ferry lainya diminta untuk lebih waspada. (bto)

Kapal-kapal ikan, rawan menimbun BBM

Kapal Menengah Berpeluang Bisa 'Minum' BBM Subsidi JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP), Sharif Cicip Sutardjo berupaya agar kapal jenis diatas GT 30 bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selama ini kapal-kapal laut yang masuk dalam 30-200 GT adalah kapal-kapal ukuran menengah. Dalam Peraturan Presiden nomer 15 tahun 2012 tentang pengaturan harga jual BBM melarang kapal jenis tersebut 'minum' BBM bersubsidi (Solar Rp 4.500 per liter).

Seperti dikatakan Cicip, memang ada aturan Perpres dan Inpres yang melarang jenis kapal diatas GT 30 membeli BBM bersubsidi, karena dianggap pemiliknya mampu membeli BBM non subsidi. "Tetapi ketentuan tersebut ternyata mendapat penolakan tegas dari kalangan nelayan, dan setelah saya pikir, memang baiknya disamaratakan saja, karena kalau dilihat mereka sama-sama nelayan kecil," ujar Cicip dalam diskusi Perikanan dan

Kelautan bersama Kadin, di Jakarta, Kamis (5/4). Menurut Cicip, penyamarataan tersebut juga didasari jumlah Kapal diatas GT 30 ini tidak terlalu banyak hanya sekitar 3.000 kapal saja. "Sedangkan jenis kapal dibawah GT 30 jumlahnya sekitar 500.000 kapal. Dari pada menimbulkan persoalan, lebih baik disama ratakan saja," katanya. Tetapi masalahnya, usulnya tersebut masih sedang dibahas dan dipertimbangkan Menteri Keuangan.

"Saya sudah berkoordinasi dan mendapat dukungan dari Menteri ESDM dan Menko Perekonomian, tetapi kendalanya masih ada di Menteri Keuangan yang belum setuju," ungkapnya. Sebelumnya, Ketua I Asosiasi Tuna Indonesia, Eddy Yuwono menegaskan apabila aturan tersebut tidak diubah dan nelayan pemilik jenis kapal di atas GT 30 tidak boleh beli BBM bersubsidi, maka dapat dipastikan nelayan tersebut tidak bisa melaut.

"Terlalu berat, terlalu mahal BBM non Subsidinya, sementara biayanya cukup besar sekali melaut, dan tiap melaut sedikitnya memerlukan 20 Kilo Liter Solar untuk berbulan-bulan di laut, kalau membeli dengan harga non subsidi nelayan sangat terbebani," kata Eddy. Pihaknya pun setuju kalau nelayan harus membeli BBM dengan harga Rp 6.000 sesuai rencana pemerintah yang ingin menaikan harga BBM. (dtc)

GA RDA

HUKUM

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

Wamenkumham: Pengetatan Remisi Tetap Berlaku "Yang dibatalkan PTUN adalah SK pencabutan pembabasan bersyarat, itu saja," kata Denny. JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM akan segera mengeksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap 7 terpidana kasus korupsi yang terkena imbas kebijakan pencabutan pembebasan bersyarat. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, yang dikabulkan PTUN terhadap 7 terpidana kasus korupsi itu adalah soal Surat Keputusan pencabutan pembebasan bersyarat. Sedangkan mengenai pengetatan remisi tidak dibatalkan. "Jadi dengan putusan PTUN SK pembebasan bersyarat dicabut, 7 napi ini akan bebas. Tetapi orang lupa, ini kan cuma SK pencabutan bersyarat saja, kebijakan pengetatan remisi nggak dibatalkan. Yang dibatalkan PTUN adalah SK pencabutan pembabasan bersyarat, itu saja," kata Denny Indrayana di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis 8 Maret 2012. Jadi, kata Denny untuk pengetatan remisi tetap akan diberlakukan dan tidak akan diobral kepada terpidana kasus korupsi, narkoba dan terorisme. Denny menegaskan bahwa pengetatan remisi ini memiliki dasar hukum. "Sekarang untuk napi ada syaratnya, satu itu justice collaborator, kedua masa tahanannya cukup. Jadi tidak cuma syarat formalitas," jelasnya. "Dulu gampang sekali cuma syarat formalitas. Contohnya Agus Condro," terang Denny. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usa-

Kemenkeu Gandeng Kejagung Amankan Aset Dengan kerja sama ini, potensi kerugian negara dapat diminimalisasi.

Denny Indrayana

ha Negara (PTUN) memenangkan gugatan Yusril Ihza Mahendra atas kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Bambang, SK Menhukham yang dikeluarkan pada 16 November 2011 dan tiga keputusan lainnya tentang pembatalan remisi terhadap tujuh narapidana korupsi, telah menyalahi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Majelis Hakim menganggap SK tersebut bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra ditunjuk oleh tujuh

narapidana yang terkena pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat, yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Suhardiman, Mulyono Subroto, Hesti Andi Tjahyanto, Agus Wijayanto Legowo, H Ibrahim, dan Hengky Baramuli. Hafiz Zawawi, Boby Suhardiman dan Hengky Baramuli adalah terpidana kasus travel cek pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Hesti dan Agus adalah terpidana perkara korupsi pembangunan PLTU Sampit. Sementara Ibrahim adalah terpidana perkara korupsi Puskesmas Keliling di Kabupaten Natuna. Mereka batal menghirup udara bebas atas terbitnya kebijakan tersebut. (vvn)

Telkomsel dan Indosat Sepelekan Putusan PN BATAM (GDN) - Telkomsel dan Indosat dituding mengacuhkan putusan Pengadilan Negeri Batam yang mengabulkan gugatan Ramdan A. Panglima, selaku pemilik lahan di Kampung Tua Punggur yang dijadikan tempat pendirian dua tower milik kedua operator seluler tersebut. Ramdan mengatakan dari hasil putusan PN Batam pada Selasa (3/4) kemarin memutuskan pihak Telkomsel dan Indosat membayar ganti rugi lahan sebesar Rp5 miliar kepada dirinya selaku ahli waris pemilik lahan. "Sampai dengan saat ini, kedua operator tersebut belum ada memliki itikad baik untuk menghubungi kita, sehingga kita belum tau sebenarnya niat kedua operator ini," ujar Ramdan di lokasi, Rabu (4/4) siang. Dikatakannya, berdasarkan hasil putusan PN Batam, izin pendirian tower yang dikeluarkan oleh Otorita Batam (BP Kawasan) dianggap cacat hukum dan dinyatakan telah dicabut oleh lembaga peradilan tersebut. "Tower ini sudah berdiri sejak 12 tahun lalu. Di tahun 2000, Telkomsel mendirikan tanpa ada itikad baik kepada kami, demikian juga pihak Indosat tahun 2001. Sedangkan tahun 2002, operator seluler XL mendirikan tower dan telah menyelesaikan tuntutan kami," terangnya, seperti dilansir batamtoday.com.

19

miliar," tegasnya. Ramdan juga menyebutkan lahan itu telah dimiliki nenek moyangnya dan diwariskan kepada dirinya.

Ramdan lantas melaporkan hal itu ke pihak kepolisian pada Jumat (5/8) silam dan diperkuat dengan bukti laporan kepada polisi STPL/808/VIII/2011 Kepri/Polresta Barelang. Selain itu, perjuangannya juga disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi I DPRD Kota Batam tanggal 11 Agustus 2011, namun tetap juga tak ada itikad baik dari kedua operator seluler. "Lahan kami seluas 400 meter ini telah disengketakan dengan kedua provider ini selama 11 tahun, dan 1 tahun kita tindak lanjuti ke pihak kepolisian dan PN Batam. Kemarin PN Batam mengabulkan gugatan saya dan kedua operator seluler itu harus mengganti rugi dari masing-masing Rp2,5

Dideadline 2x24 jam. Terkait belum direalisasinya keputusan hukum ini, Ramdan, bersama sejumlah masyarakat dan OKP Pemuda Pancasila menggelar unjukrasa di lokasi tower, Rabu (4/4). Ramdan mengatakan saat kasus ini dibawa ke DPRD Kota Batam, pihak legislatif itu sudah menyarankan agar kedua operator seluler segera membayar kerugian sebesar Rp5 miliar secara tanggung renteng masing-masing Rp2,5 miliar kepada dirinya selaku ahli waris pemilik lahan. Namun saat itu, perwakilan Telkomsel dan Indosat menyatakan mereka akan membawa persoalan ini ke ranah yudikatif alias lembaga peradilan. Dan dalam persidangan perdata PN Batam mengabulkan gugatan Ramdan serta mewajibkan kedua operator seluler itu membayar ganti rugi. Dalam aksi itu mereka juga memasang spanduk di lokasi tower yang bunyinya 'Berdasarkan Keputusan Pengadilan Batam No 142/PDT.G/2011/03.04 menyatakan tanah ini miilik Ramdan, A Panglima/ahli waris. IMB Tower Telkomsel dan Indosat dinyatakan cacat hukum'. Ramdan juga menegaskan adanya putusan dari PN Batam, sekaligus menguatkan Surat Keputusan Walikota Batam tentang pengakuan Hak Masyarakat Melayu tentang Kampung Tua di Kota Batam. (bto)

JAKARTA - Kementerian Keuangan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengamankan penerimaan dan pengelolaan aset negara. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, kesepahaman bersama ini merupakan langkah maju yang sangat strategis untuk saling memberikan dukungan dalam pengelolaan aset negara. "Kesepahaman ini merupakan sinergi dan paduan yang kuat dalam penegakan hukum dan mendorong percepatan pencapaian tugas di kedua lembaga," kata Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis 5 April 2012. Agus menuturkan, ada tiga hal yang menjadi fokus, yaitu pengamanan penerimaan negara, pengelolaan aset negara, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam kesempatan itu juga ditandatangani kesepakatan bersama antara unit eselon I Kementerian Keuangan dengan unit eselon I Kejaksaan Agung. Sementara itu, Jaksa Agung Basrief Arief menjelaskan, kesepakatan ini untuk mengatasi kendala-kendala yang mengganjal dalam penegakan hukum antarinstansi. Dengan kerja sama ini, potensi kerugian negara dapat diminimalisasi. "Upaya ini harus dilakukan sebagai respons ekspektasi masyarakat yang tinggi dengan penegakan hukum yang dilakukan saat ini," tuturnya. (art)

Ditpolair Polda Kepri Bekuk 4 Penimbun Solar BATAM (GDN) - Ditpolair Polda Kepri berhasil mengamankan empat tersangka pelaku penimbunan solar bersubsidi yakni Holmes Simanjuntak (32), Suliono (30), Riki Ricardo (24) dan Pujianto (35) di pantai perairan Tanjung Uncang, Selasa (3/4/2012) pukul 16.00 WIB. Penangkapan keempatnya berdasarkan pengembangan dari tersangka Ryan Hidayat yang terlebih dulu ditangkap. Barang bukti yang diamankan solar sebanyak 1 ton dan mobil taksi warna putih list biru merk Toyota Crown yang telah dimodifikasi BP 1451 XO dengan muatan 200 liter solar dan dua unit pompa merk Robin. Dijelaskan Dir Polair Polda Kepri Kombes Pol Yassin Kosasih kepada wartawan, penangkapan tersebut berawal saat anggota Subdit Gakkum berpatroli di kawasan Tanjung Uncang. Ternyata menemukan sebuah gudang dan melakukan pemeriksaan. "Ditemukan gudang di Tanjung Uncang. Ini berdasarkan pengembangan penangkapan Ryan yang sebelumnya," kata Yassin, Rabu (4/4). Selanjutnya, saat bersamaan tiba mobil taksi yang dikemudikan oleh tersangka Ricardo Simanjuntak. Disana juga diamankan Suliono selaku sopir gudang, Riki Ricardo dan Pujianto selaku penjaga gudang. "Penimbunan solar ini sudah berlangsung 2 bulan. Solar akan dijual ke perairan, darat dan industri," ujarnya. Para pelaku dijerat dengan pasal 53 huruf c dan d UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. "Ancaman hukuman 3 tahun penjara dengan denda Rp30 miliar," tegasnya. (bto)

20

G ARDA n u s a n t a r a

SOROT KASUS

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

Kapal Rakyat yang Mencekik Leher Sejak dioperasikan, KM Sabuk Nusantara-30 ini, selalu dikeluhkan. Biaya operasional yang tinggi, menjadi alasan bagi sejumlah oknum, untuk menghalalkan pungutan yang tak semestinya.

S

aya titip kapal perintis ini pada pemerintah Kepulauan Riau (Kepri), tolong rawat dan jaga baik-baik agar bisa ter us beroperasi untuk melayani masyarakat pulau.'' Pesan itu masih terngiang, Ketika Menteri Perhubungan, Mangindaan, menyerahkan kapal printis KM Sabuk Nusantara 30, di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Januari lalu. Selain itu Menhub juga berharap, masyarakat Kepri yang menggunakan jasa pelayanan kapal printis ini, selalu sadar untuk membayar ongkos, karena tarifnya jauh lebih murah dari kapal komersil. Dengan membayar tarif, menur utnya, masyarakat telah ikut membantu biaya operasional kapal tersebut. Tapi apa yang terjadi setelah kapal itu beroperasi, ternyata jauh bertolak belakang. Sarana Trasportasi laut, yang melayani seluruh Pulaupulau di Kepri ini, justru sebaliknya. Mencekik leher takyat. Tarif yang diberlakukan, baik tiket maupun biaya cargo, jauh dari kata wajar. Ironisnya, tarif tersebut ditetapkan sesuka hati, tanpa dasar dan perhitungan yang jelas. Kondisi ini, tentu saja dikeluhkan banyak pengguna. ''Saya kecewa dengan biaya cargo kapal ini. Masak saya bawa motor dari Serasan ke Ranai ongkosnya diminta sampai Rp 800 ribu. Padahal kalau saya bawa pakai pompong paling cuma Rp 250 ribu. Dulu saya juga pernah bawa motor pakai KM Gunung Bintan ongkosnya cuma Rp 300 ribu. KM Sabuk Nusantara ini benarbenar mencekik masyarakat pulau yang butuh transportasi murah,'' unkap Agus, 45 tahun, warga Serasan mengerutu. Keluahan juga dilontarkan para agen penjual tiket. Mereka juga merasa dirugikan. Ambil contoh tiket dari Sedanau ke Midai, sebelumnya hanya Rp 18.000, namun sekarang naik menjadi Rp 28.000. Begitu juga tiket rute yang lebih jauh, rata-rata naik Rp 9 ribu bahkan lebih.

Gubernur Kepri HM sani ketika menerima kapal Sabuk Nusantara 30 dari Menhub, Januari lalu.

Disebutkan, dulu margin penjual tiket ini hanya Rp 5.000 dari harga resmi pertiket. Selisih ini merupakan keuntungan agen tiket yang dibagi untuk syahbandar dan Kapten kapal, masing-masing Rp 2.000 pertiket. ''Sekarang kapten kapal tidak mau lagi menerima margin Rp 2.000, maunya Rp 9.000 pertiket. Kita tak sanggup jual mas, kasihan masyarakat pengguna trasportasi yang tidak punya pilihan. Bahkan saya dengar untuk rute Letung-Tanjungpinang harganya naik Rp 15.000 dari harga normal,” Jawab AE salah satu agen penjual tiket kepada Garda Nusantara. Selain mahalnya biaya kargo dan tiket, pelayanan di atas kapal juga tidak memuaskan, dengan harga tiket yang dirasakan mahal pada rute pendek, penumpang diatas kapal juga dikenakan biaya makan sebesar Rp

15.000 sekali makan. Di kapal Bukit Raya, KM Gunung Bintan dann KM Trigas tidak pernah ada praktek seperti itu. ”Dulu ketika kita sudah memebayar tiket kapal maka diatas kapal kita diberi jatah makan 3 kali sehari sesuai rute dan jarak tempuh, tetapi di atas KM Sabuk Nusantara kita di minta membayar Rp 15.000 sekali makan jadi kalau kita naik rute panjang misalnya darai Tanjungpinang ke Ranai maka kita akan di kenakan biaya makan 3 kali sehari, kemaren saya kena Rp 45.000 sehari. Dari Tanjungpinang ke Ranai KM Sabuk Nusantara membutuhkan waktu 4 hari itu berarti hampir Rp 200.000 hanya untuk biaya makan. Belum yang lainnya, jika kondisi ini dibiarkan sabuk nusantara memang mencekik warga kepulauan yang membutuh-

Angkut Kafilah ke Midai pun Tak Mau..

P

ihak Pemkab Natuna mela luai Kabid Perhubungan Laut Said Lukman sempat menjalin komunikasi dengan Herman selaku Nahkoda KM Sabuk Nusantara, saat itu kapten kapal bersedia mengangkut kafilah asal Natuna untuk mengikuti acara MTQ di Midai, kedua belah pihak sepakat kafilah asal Natuna akan naik dari pelabuhan Selat Lampa, kafilah sebanyak 300 orang sudah dikondisikan ke Selat Lampa. “Kami sudah siap di pelabuhan Selat lampa dari subuh tiba-tiba Erman Obierin Nahkoda KM Sabuk Nusantara menelepon saya

membatalkan perjanjian dengan alasan tidak dijinkan sandar di pelabuhan Selat Lampa oleh pengelola PT Pelni. padahal wilayah pelabuhan Selat Lampa dengan pelabuhan Sedanau hanya berjarak 10 mil.” Jelas Said lukman bersungut. Akibat kondisi ini terpaksa panitia kalang kabut mencari kapal alternative untuim membawa rombongan, dengan sangat terpaksa panitia memberangkatkan rombongan kafilahdengan 3 kapal kapal kayu milik Masyarakat meski kondisi kapal kayu ini memprihatinkan. “Setiap kapal KM Sabuk Nusantara masuk pelabuhan Penagi selalu

menuai masalah, yang kandaslah, penumpang ketinggalan, komplain pedangan akibat kargo yang amburadul dan mahal dan seabrek masalah lainnya, tidak salah kalau nama KM Sabuk Nusantara dipelesetkan warga menjadi kapal Sibuk Nusantara.” Jawab Said Lukman. Pada saat sebelum kandas nahkoda KM Sabuk Nusantara sudah diperingatkan oleh Kabid Perhubungan Laut dinas perhubungan Natuna, agar jangan masuk ke pelabuhan karena sudah gelap . “Saya sudah peringatkan si Erman Obierin, lagian sekalian tunggu air pasang dan cuaca cerah, tetapi

kan transportasi murah, tepat dan nyaman,” terang Tengku Hasyim (70 th) wartawan senior yang sempat menumpang KM Sabuk Nusantara belum lama ini Kapal Sabuk Nusantara adalah kapal trasportasi antar pulau yang disubsidi pemerintah. kapal ini melayari rute TanjungpinangTambelan- Sintete ( kalbar)- Serasan, Subi- Ranai- Pulau Laut- SedanauMidai-Tarempa- Letung dan kembali ke Tanjungpinang. Mengnatikan KM Gunung Bintan, Setiap trip rute ini KM Sabuk Nusantara membutuhkan waktu 14 hari. Kondisi memberatkan juga dirasakan pedagang kelontong, pedagang sayur, dan pedagang buah yang biasa menggunakan jasa kargo kapal perintis ini dari Kalbar - ke wilayah kepulauan Natuna dan Anambas. Bahkan sejumlah pedagang ini sem-

pat mengadukan nasibnya kepada camat Bunguran Timur beberapa waktu lalu. Mahalnya biaya cargo KM Sabuk Nusantara ini berimbas kepada naiknya harga sejumlah kebutuham pokok seperti, Sayur mayur, cabe dan buah asal Kalimantan Barat. “Memang pelayanan kargo KM Sabuk Nusantara berbeda dengan KM Gunung Bintan, dulu kalau pakai Gunung Bintan per koli Rp 5.000 sampai Rp 10.000.-. Sekarang naik menjadi Rp 30.000,- misalnya satu keranjang Jeruk asal Pontianak kita bayar di pelabuhan ke tukang telly kargo Rp 15 ribu. Eh.. di kapal kita kena biaya lagi Rp 15.000,-'' ujar beberapa pedagang mengadu kepada camat. Yang lebih menyedihkan oknum yang melaksanakan telly kargo barang di KM Sabuk Nusantara ini

nahkodanya bandel, akibatnya kandas, untuk mengevakuasi penumpang dan barang, petugas pelabuhan sempat kalang kabut karena saat itu malam hari. Meski akhirnya bisa ditarik pada keesokan harinya tetapi kelakuan Nahkoda ini menunjukan jika Nahkoda belum mahir membawa kapal, atau mungkin juga sengaja.” Tandas Said Lukman Saat itu kapal ini tidak dilengkapi lampu sorot yang memadai, padahal sesuai jadwal kapal seharusnya masuk pelabuhan penagi pagi sekitar jam 6.00. anehnya meski sudah kandas kejadian ini berulang lagi. “KM Sabuk Nusantara sudah 2 kali kandas ketika memaksa masuk pelabuhan Penagi, kejadian ini karena Nahkoda melanggar jadwal dan tidak bisa membaca rambu dan alur,

dari tahun 2009 sudah macammacam kapal seperti KM perintis Darma Nusantara, KM Beliton, KM Trigas, KM Kabul, KM Gunung Bintan bahkan KRI Teluk Semangka semua belum pernah sekalipun kandas meski kondisi saat itu peralatan terbatas. Di kelas perintis KM Sabuk Nusantara tergolong elit dan lengkap, kita jadi bingung apa alatnya yang tidak bagus atau penggunanya (Nahkoda- red) yang tidak professional. “ Ungkap Said Lukman, kondisi seperti ini tentu sangat membahayakan pelayaran. Kabid perhubungan laut mengaku sampai tumbang sakit dan stress memikirkan kelakuan nahkoda Sabuk Nusantara. Tensi darahnya naik gara-gara kelakuan Nahkoda KM Sabuk Nusantara (*)

GA RDA

SOROT KASUS

juga kerap curang. Meski mereka sudah menerima pembayaran dari pedagang, terkadang uangnya tidak disetorkan ke pengelola di atas kapal, karena ternyata pedagang sesampai ditujuan tetap dikenakan biaya muat kembali. Mereka menuturkan praktek seperti ini sebelumnya tak terjadi baik kapal Gunung Bintan maupun Trigas. Dulu setiap pedagang membayar di pelabuhan asal, sudah termasuk biaya tempat kargo kapal, sehinga penerima di tujuan tidak kena biaya lagi kecuali ongkos buruh bongkar muat, yang nilainya cuma Rp 7.000 atau paling mahal Rp 10.000. Hal lain yang menjadi keluahan penumpang terhadap KM Sabuk Nusantara, adalah jadwalnya yang tak jelas. Calon penumpang tidak pernah tau kapan tepatnya kapal ini masuk pelabuhan, baik di Bintan, Anambas, Letung, Penagih Natuna, Sedanau, mapun pelabuhan di Pulau Laut. Ketidak jelasan jadwal ini berimbas terhadap barang muatan yang peka waktu. Seperti buah dan sayur mayur, daging serta telor. ''Kadang kita dapat infonya dari orang-orang, hari A jam sekian sandar di Penagih. Tapi ketika semua sayuran dan buah kita drop ke pelabuhan, eh.., kapalnya tak datang-datang. Akibatnya sayur menjadi layu

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

21

Pedang asongan di kapal Sabuk Nusantara

dan buah mulai membusuk,'' ujar Hen, 40 tahun, seorang pedagang sayur di pasar Ranai. Hasil penelusuran Garda Nusantara KM Sabuk Nusantara merupakan kapal yang dibangun Kementerian perhubungan RI dengan PT Daya Radar Utama, kontrak pembangunan kapal ini menghabiskan biaya Rp.

47,104 Miliar dengan spesifikasi Panjang 63 Meter, Lebar 12 Meter, Tinggi 4 Meter, Kecepatan 12 Knot, Kapasitas penumpang 400 orang dan kargo 50 Ton. Meski Kapal ini disubsidi pemerintah RI agar harganya murah, tetapi penjualan tiket kebanyakan dilakukan diatas kapal, tidak banyak agen tiket yang ditunjuk menjual sep-

erti lazimnya kapal penumpang lainnya. Kabid berhubungan laut Dinas Perhubungan dan Telekomonikasi Natuna sering diubuat pusing dengan ulah Nahkoda KM Sabuk Nusantara. “KM Sabuk Nusantara masuk tidak sesuai skedjul, amburadul, kadang pagi, kadang sore, subuh,

bahkan tengah malam, kita yang didarat jadi kalang kabut, bahkan karena kecerobohan Nahkoda ini sudah 2 kali Sabuk Nusantara kandas ketika masuk penagi, kandasnya ini semata-mata karena kelalaian dan kecerobohan Kapten atau nahkoda kapal.” Terang Said Lukmas menjawab Garda Nusantara . (*) n ifan-tim

Menhub EE Mangindaan:

Jangan Sekali-kali Bicara Untung-Rugi Sejak awal, Menteri Perhubungan sudah memberikan warning, agar dalam memberikan pelayanan, KM Sabuk Nusantara tidak berhitung untung rugi.

Y

ang penting sarana transporta si ini bisa menghubungkan pulau-pulau terpencil, terdepan, terluar yang ada di Provinsi Kepri terutama di Kabupaten Anambas dan Natuna. Menurutnya, dalam memberikan pelayanan bukan bicara berapa kuantitas orang yang terlayani, tapi harus bicara bagaimana memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat yang belum tersentuh oleh jasa transportasi swasta. "Kita harus jemput bola, jangan sekali-kali bicara berapa jumlah orang yang bisa dilayani," tegasnya beberapa waktu lalu. Mangindaan menegaskan keberadaan kapal perintis tersebut adalah untuk merangsang agar provit sektor bisa masuk ke wilayah tersebut. Namun selagi masih belum menjanjikan, maka sudah semestinya tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan kapal printis untuk masyarakat. Apalagi, menurutnya transportasi merupakan salah satu pilar penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya jalur transportasi yang lancar, antara masyarakat di satu pulau dengan pulau yang lain bisa saling mengambil manfaat dengan menjual hasil produksi masing-masing. Gubernur Kepri, HM Sani mengatakan salah satu konsen pemerintahannya adalah membangun koneksivitas antara pulau-pulau terpencil dengan

pengadaan transportasi laut yang memadai. Dintaranya dengan pengadaan kapal perintis yang bisa menjadi transportasi di pulau-pulau yang tidak diarungi oleh kapal komersil. Selain penyedian kapal printis, Kepri juga mengupayakan infrastruktur pendukungnya seperti halnya pembangunan dermaga sebagai tempat kapal printis berlabuh. "Kita juga membangun dermaga untuk pulau-pulau yang belum ada dermaga, karena ada 3 pulau di mana kapal tidak bisa merapat karena belum ada dermaga. Satu tambahan kapal printis sudah datang, namun masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih menunggu, diantaranya penyediaan dermaga, dan juga penambahan kapal printis untuk rute yang sudah disepakati oleh Menhub yakni rute Tanjungpinang - Dabo - Muara Sabak. Mohon kiranya Menhub bisa membantu," ujar Sani. Dirjen Perhubungan Laut Menhub, Leon Muhamad mengatakan KM Sabuk 30 dibangun sejak Juni 2010 untuk melayani trayek perintis R-5. Operasional kapal itu dalam rangka memperlancar arus penumpang dan barang. Leon Muhamad mengatakan yang diresmikan hari ini (kemarin) merupakan satu kapal printis yang dioperasikan di Kepulauan Riau. Pembangunan dan pengoperasian kapal perintis tersebut merupakan realisasi dari permintaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Perhubungan. Kapal tersebut dioperasikan untuk meningkatkan konektivitas antarpulau di provinsi tersebut yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kapal tersebut dibangun oleh perusahaan galangan

nasional PT Daya Radar Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp47,104 miliar. Pengerjaan proyek itu diawasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia. KM Sabuk memiliki spesifikasi teknis antara lain panjang kapal 62,80 meter, lebar 12 meter, kecepatan 12 knot, data mesin 2x100 horse power (HP), kapasitas penumpang hingga 400 orang. "KM Sabuk berkapasitas delapan penumpang kelas I, 16 penumpang kelas II, dan 376 penumpang kelas ekonomi. Total penumpang 400 orang," ujarnya. Nilai kapal mencapai Rp 47,104 miliar, Menhub EE Mangindaan dibangun berdasarkan kontrak antara Pejabat Pembuat Ko- barang (muatan) dan dengan fasilimitmen Satker Peningkatan Kesela- tas yang sangat terbatas, pemerintah matan Lalu Lintas Angkutan Laut secara bertahap telah membangun Pusat Kementerian Perhubungan kapal-kapal perintis. Untuk pelaksanaan transportasi dan PT Daya Radar Utama, Jakarta. Pembangunan kapal sepanjang 62 laut di tahun 2012, kata Leon, pemerintah pusat sudah menganggarkan meter dengan kecepatan 12,00 knot ini secara teknis diawasi oleh dan Rp331 miliar dalam APBN. Dengan telah mendapatkan sertifikasi dari keberadaan dana tersebut, pihaknya berharap jasa transportasi laut Biro Klasifikasi Indonesia. Di awal tahun 2012 ini, armada masyarakat pulau tidak lagi menjadi printis di seluruh Indonesia sudah persoalan. "Tahun 2012 kita anggarmencakup 67 trayek, yang dilayani kan Rp331 miliar untuk pelaksanaan oleh 32 unit kapal printis milik pemer- transportasi laut," ujar Leon. Kepala Badan Pengelolah Perintah dan 35 unit kapal barang milik swasta yang diberi dispensasi untuk batasan (BPP) Provinsi Kepri, Buralmengangkut penumpang dengan imar mengatakan pengadaan dermaakomodasi penumpang secukupnya. ga di pulau terdepan yakni Pulau Laut Mempertimbangkan kualitas dan Pulau Subi, pihaknya sudah menyang cukup memprihatinkan dari gajukan angggaran kepada Badan pelayanan angkutan laut perintis Nasional Pengelolah Perbatasan dengan kapal-kapal milik swasta di (BNPP) di tahun 2012. Namun mana penumpang berbaur dengan demikian, selain pihaknya, Dinas Per-

hubungan (Dishub) Kepri juga sudah mengajukan anggaran pada kementerian perhubungan. "Pada dasarnya kita sudah mengajukan anggaran untuk pembangunan dermaga, mana yang duluan disetujui maka itulah nanti yang dipergunakan," pungkasnya. Sementara itu Kepala Cabang Pelni Tanjungpinang, Johanes Wagio pun menjelaskan tarif ekonomi yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan dinilainya sangat murah. Bahkan tarif ini pernah di terapkan di tahun 2002 lalu. Keberadaan KM Sabuk Nusantara 30, diharapkan benar-benar menjadi angkutan murah bagi masyarakat Kepri. Masyarakat bisa membawa barang-barang yang bisa dikategorikan barang kargo, misalnya hasil pertanian dan perikanan yang akan dipasarkan di daerahdaerah yang disinggahi. Dengan demikian, hingga saat ini Pelni mengoperasikan empat kapal masing-masing KM Sabuk Nusantara 30, KM Lambelu, KM Bukit Raya dan KM Sirimau. Jadwal resminya masih disusun oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan Pelni. Warga memang sempat menyambut senang hadirnya KMP Sabuk Nusantara 30. Seperti disampaikan Ibu Hariani, warga Tambelan. Ia mengaku gembira ditambahnya lagi kapal yang akan pergi ke kampung halamannya di Tambelan. Adanya kapal ini, membuat penumpang lebih nyaman, pasalnya, kapal tersebut agak lebih besar jika dibandingkan dengan kapal sebelumnya yakni, KM Gunung Bintan. "Kalau kapal sebelumnya agak lebih kecil dan juga jorok, mungkin sudah lama dan saya mengharapkan semoga kapal yang baru ini akan tetap terjaga kebersihannya, "ujarnya. Hariani mengaku, kecepatan KM Sabuk Nusantara 30, bisa menghemat waktu perjalanan, biasanya pelayaran ke Tambelan memakan waktu sekitar 30 jam dan sekarang hanya 20 jam saja. (*) n ifan-tim

22

G ARDA n u s a n t a r a

NASIONAL

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

Banjir, Ancaman Klasik Jakarta "Potensi curah hujan tinggi dimungkinkan lebih dari tiga hari ke depan."

B

anjir melanda Jakarta. Hujan lebat dengan tiupan angin ken cang yang terjadi di Jakarta beberapa hari terakhir telah membuat Kali Angke, Kali Krukut, Kali Pesanggrahan dan Kali Ciliwung, menguap. Imbasnya, sebagian daratan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Tangerang, terendam. Banjir juga diakibatkan tingginya debit di bendungan Katulampa dan Batu Belah, Kabupaten Bogor. Hal itu berimbas pada meluapnya Kali Angke yang melintasi permukiman. Di Jakarta Barat, banjir terjadi di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 1,5 meter. Banyak jiwa harus mengungsi, mencari tempat yang lebih tinggi. Banjir juga merendam ruas jalan Kelapa Dua, dan Pos Pengumben, Kebon Jeruk. Akibatnya, kemacetan parah terjadi. Genangan air setinggi 20-30 centimeter juga terjadi di kawasan Rawabuaya. Masih di kawasan Jakarta Barat. Kali Mookervart atau Kali Sekretaris yang berada di depan kantor Samsat, Daan Mogot menguap. Air pun menggenangi jalan. Luapan air terjadi lantaran debit air yang besar dari Katulampa, Bogor dan penyempitan kali selepas Pintu Air Angke Hulu menuju Cengkareng Drain dan Banjir Kanal Barat. Di Jakarta Selatan, banjir terjadi di Kecamatan Pesanggarahan (Kelurahan Cipedak dan Kelurahan Ulujami). Di Kecamatan Kebayoran Baru (Kelurahan Petogogan). Di Kecamatan Pesanggrahan dan Kebayoran Baru terdapat 6 RW yang terendam dengan pengungsi 850 jiwa karena banjir mencapai 30150 centimeter. Lebih dari 500 kios pedagang di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terendam akibat luapan Kali Pesanggrahan. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat pedagang harus mengevakuasi barang dagangan mereka ke tempat yang aman. Luapan air Kali Pesanggrahan memang kerap menyebabkan ka-

wasan pasar kebanjiran. Tapi banjir yang terjadi sejak Rabu tengah malam ini adalah yang paling parah. Banjir di Jakarta Timur terjadi di Kecamatan Pasar Rebo (Kelurahan Kali Sari dan Kelurahan Cijantung). Dan Kecamatan Jatinegara, di wilayah Kelurahan Kampung Melayu. Di Kampung Melayu, wilayah yang terkena banjir berada di RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 07. Warga terdampak 1.068 KK dengan ketinggian genangan 20100 cm. Sementara itu, banjir di Tangerang diakibatkan luapan air Kali Angke. Akibatnya, akses Jalan KH Hasyim Asyari, Kota Tangerang, lumpuh total. Kendaraan menuju Jakarta maupun dari Ciledug menuju Cipondoh, Tangerang belum bisa melintas. Dari pantuan VIVAnews, Rabu 4 April 2012 sore, tampak kendaraan yang nekat melewati genangan air di sekitar jembatan Ciledug Indah itu mogok di tengah jalan. Jalan utama per umahan Ciledug Indah 1 dan Ciledug Indah 2 yang berada di bantaran kali itu terputus karena debit air kali Angke yang meluap ke jalan mencapai setinggi paha orang dewasa. Di perumahan Cileduk Indah 1 dan 2, air sudah mulai masuk dan merendam rumah milik warga. 7.000 W arga Jadi korban Warga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada 7.000 warga Ibukota yang menjadi korban banjir, sedangkan sebanyak 2.430 warga mengungsi. "Sisanya ada yang sudah kembali ke rumah. Ada juga yang mengungsi di rumah tetangga atau saudaranya yang tidak banjir," kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Arfan Arkili, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 4 April 2012. Di wilayah Jakarta Selatan atau di kawasan Ulujami, ada 850 warga yang mengungsi di Masjid Al Mukaromah, Gedung Sasana Krida, Gedung SMP 267, Gedung SD Negeri 04 dan Gedung SD Negeri 05. Kemudian wilayah Jakarta Timur, sebagian besar sudah surut sehingga hanya tersisa 50 penduduk di Kali Sari yang masih mengungsi di posko-posko banjir. Sementara di kawasan Cijantung, Kampung Melayu, Cililitan,

Kawasan Rawa Buaya Jakarta yang terkena banjir

Cawang dan Bidara Cina tidak ada pengungsi sama sekali. Di wilayah Jakarta Barat, seperti di kawasan Kedoya Selatan, tercatat ada 150 pengungsi di Aula Kelurahan. Kemudian di kawasan Duri Kosambi, sebanyak 460 warga yang mengungsi di Masjid Baitul Khoir. Selanjutnya di kawasan Rawabuaya, sebanyak 770 pengungsi tinggal di Sentral Kaki Lima dan Masjid Baiturrakhman. "Cengkareng timur ada sekitar 150 pengungsi di Kantor Kelurahan dan Masjid Al Mukmin," paparnya. Di beberapa wilayah di Jakarta, banjir memang sudah menjadi langganan. Apalagi, bagi warga yang bermukim di dekat kali. Sebut saja di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga di daerah itu mengaku, banjir yang terjadi sejak Senin kemarin, sudah biasa terjadi. Endang, warga RT 03 mengaku sudah terbiasa dengan banjir. Meski telah diimbau oleh Ketua RT dan RW setempat untuk mengungsi bila kondisi air telah tinggi, Endang bersikukuh tidak akan meninggalkan rumah yang telah ia tempati sejak lahir. "Ini sih biasa, kami sudah tidak khawatir lagi," katanya saat ditemui kediamannya. "Kalau cuma batas 1,5 meter masuk rumah sih kami belum mau ngungsi, kalau memang sudah benarbenar terendam barulah kami mau,"

ujar dia. Hal senada diungkapkan Rian, warga Kampung Melayu. Meski air telah setinggi pinggang orang dewasa, dia dan kebanyakan warga sekitar enggan mengungsi. "Bagi kami, banjir setinggi ini kecil," ucapnya. Biasanya, warga baru mengungsi jika ketinggian air sudah mencapai empat meter. Jakarta W aspada Waspada Tampaknya, warga Jakarta patut mewaspadai bencana banjir. Hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang masih akan melanda Jakarta. Kepala Sub Bidang Meteorologi BMKG, Harry Tirto Djatmiko menjelaskan, adanya pola tekanan rendah di Samudra Hindia Barat dan daerah Bengkulu menyebabkan konvergensi atau pertemuan masa udara. Pertemuan udara itu menimbulkan pertumbuhan awan dan menyebabkan hujan di wilayah Jawa, terutama Jawa bagian tengah dan barat, serta Sumatera bagian selatan. "Potensi curah hujan tinggi dimungkinkan lebih dari tiga hari ke depan, kata Harry Tirto kepada VIVAnews, Selasa, 3 April 2012. Dia mengatakan, khusus

wilayah di Jabodetabek, konsentrasi hujan akan berada pada bagian selatan dan barat. "Saat ini cuacanya masih transisi, potensi hujan lebih banyak antara siang dan malam hari." Intensitas hujan tersebut, lanjut Harry, kemungkinan berlangsung lebih dari tiga jam. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan genangan diimbau untuk waspada. Sebab, curah hujan di bagian selatan, seperti daerah Bogor dan Depok intensitas hujannya diprediksi lebih tinggi. "Kalau wilayah selatan hujan, maka alirannya menuju ke utara. Waspada banjir kiriman," tegasnya. Arfan menjelaskan, hujan lebat yang mengguyur Ibukota beberapa hari ini dipengaruhi oleh perubahan badai di negara lain. "Ada perubahan badai dari Cina yang menyebabkan hujan kemarin," ujarnya. Namun, Arfan meminta warga Jakarta tidak panik dengan potensi banjir Ibukota. Sebab, banjir yang melanda Jakarta saat ini tidak bersifat spesifik. Karena wilayah yang terendam memang merupakan daerah langganan banjir dan berada di daerah cekungan. Seperti di Jakarta Timur, pada wilayah Kampung Melayu, Bidaracina, dan Cawang. Di Jakarta Selatan, Ulujami, Bintaro, Petogogan, dan Bukit Duri. Serta di Jakarta Barat, pada wilayah Duri Kosambi dan Cengkareng. (*)

ICW: Jangan Sampai Ilyas ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... dari halaman 1 sebesar Rp.200 Juta APBD T/A 2009 juga di Dinas Pendidikan Natuna, serta kasus pengadaan speedboad untuk Puskel Rp. 1,5 Miliar T/A 2010 di Dinas Kesehatan Natuna. Emerson menilai, Natuna sebagai kabupaten dengan APBD terbesar di Indonesia diatas Rp 1 triliun memang rawan penyimpangan. Karena itu, ia mengaku tidak heran bila Pengadilan Tipikor Tanjungpinang menyidangkan beberapa kasus korupsi di Natuna. "Kita tidak terlalu heran, APBD Natuna memang rawan untuk di korupsi karena yang paling besar di In-

donesia. Kita melihatnya seperti itu, Natuna sekali korupsi," katanya. Penggunaan anggaran di Natuna, kata Emerson, tengah dilakukan pengawasan agar tidak diselewengkan karena potensinya sangat besar. Terseretnya mantan Bupati Natuna Hamid Rizal dan Daeng Rusnadi dalam pusaran kasus korupsi bisa menjadi bukti, APBD Natuna rawan disalagunakan. "Kalau bupati Natuna sekarang tidak berhati-hati dalam menggunakan anggaran, juga akan terseret dalam pusaran kasus korupsi seperti Hamid Rizal dan Daeng

Rusnadi. Kita memperingatkan kepala daerahnya," katanya. Hal senada disampaikan Johan Budi Sapto Prabowo, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Kor upsi (KPK). Johan menegaskan, Natuna masih dalam pengawasan KPK menyusul keterlibatan dua mantan bupatinya Hamid Rizal dan Daeng Rusnadi dalam kasus korupsi Migas. "KPK bertugas memberantas korupsi, kalau ada pengaduan yang melibatkan kepala daerah tentu akan kita tindaklanjuti seperti sebelumnya pada kasus Migas, yang melibatkan bupati natuna sebelumnya. KPK tetap

melakukan pengawasan terhadap Natuna," kata Johan. Menurut Johan, tiga kasus korupsi di Natuna yang ditangani Pengadilan Tipikor Tanjungpinang saat ini bukan dari KPK, melainkan dari Kejaksaan. Karena itu, bila kasus tersebut ada pengembangan dan ditemukan indikasi keterlibatan kepala daerah, sebaiknya ditangani Kejaksaan Tinggi Kepri. Jika penanganan kasusnya macet, KPK akan melakukan supervisi dan koordinasi, hingga pengambil-alihan kasunya karena melibatkan kepala daerah. "Biarlah sekarang ditangani Ke-

jaksaan, nanti kita supervisi kalau ada keterlibatan kepala daerah sampai pengambil-alihan kasusnya bila dilakukan KPK karena KPK bertugas memberantas kasus korupsi," katanya. Hingga kini, kata Johan, KPK belum kembali menerima dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Natuna Ilyas Sabli dan Wakilnya, Imalko. "Nanti kalau ada pengaduan akan kita tindaklanjuti apakah kasusnya layak ditinditelaah atau tidak, atau diserahkan ke kejaksaan atau Polri, atau ditangani KPK sendiri bisa dilihat. Sementara belum ada pengaduan kasus korupsi dari Natuna," katanya. (ias)

INTERNASIONAL - SAMBUNGAN

GA RDA

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012 n u s a n t a r a

23

Ratusan Miliar APBD................................................................................................................................................................................................................................................................................................... dari halaman 1 dari lokasi. Data Garda Nusantara mencatat Lahan Gedung Serbaguna ini dibebaskan pemerintah Natuna dengan ABPD T/A 2006 sebesar Rp 350 juta. Kemudian, pembangunnya dilelang dinas PU Natuna tahun 2007. Menurut sumber di dinas PU Natuna, pemenang lelang pekerjaan ini adalah kontraktor asal Tanjungpinang yang dipinjam oleh kontraktor lokal. Tetapi karena kontraktor lokal tidak bertanggungjawab maka pemilik perusahaan telah bertangungjawab menyelesaikan pekerjaan semampunya. Nilai kontrak pekerjaan ini diatas Rp 2 Miliar. Gedung GOR, juga bernasib sama. Meski lahannya sudah dianggarkan pembebasannya sejak tahun 2004, bahkan fisiknya sudah mulai dikerjakan sejak tahun 2007 tetapi hingga kini juga tak kunjung selesai. Secara fisik GOR Bunguran Timur ini hanya sekitar 100 meter dari markas Polres Natuna, memang dari jalan utama keberadaan gedung ini tidak nampak karena rimbunnya sejumlah pohomon besar dan semak sisa hutan alami. Tetapi setelah melalui jalan setapak sekitar 50 meter maka tampaklah proyek terbengkalai yang dipenuhi semak belukar. Sementara tribun penonton nampak belum 100 persen dikerjakan. Lapangan utama belum dipadatkan dan ditanami rumput seperti stadion umumnya, kedua gawang berkarat dimakan usia, tetapi di kanan kiri lapangan utama tampak dibangun drainase yang masih baru, sejumlah bahan kayu dan alat yang sudah berkarat berserakan dilokasi. Lahan GOR seluas 18.581 M2 ini dibebaskan dengan APBD Natuna TA 2006 sebesar Rp 1.3 Miliar atas nama MR tetapi nama ini diduga hanya sebagai boneka sedangkan penerima uang sesunguhnya DA salah satu oknum anggota dewan periode itu. Pembangunan GOR tahap I dilelang oleh dinas PU Natuna tahun 2007 dengan pagu APBD Natuna tahun 2007 sebesar Rp 3,5 Miliar pada belanja modal konstruksi pembelian gedung kantor pembangunan gedung GOR tahap I Kecamatan Bunguran Timur. Hingga sekarang belum diperoleh konfirmasi apa penyebab terkendalanya penyelesaian pembangunan GOR Ini. Gdung Perpusatakaan Daerah yang terletak di jalan Sihotang berdampingan dengan SMU 1 Bunguran Timur, juga bermasalah. Gedung ini seharusnya berdiri megah, tetapi

Sikat Korupsi

meski pembangunan gedung ini dianggarkan sejak tahun 2007 hingga 4 tahun berlalu belum juga selesai pekerjaannya. Saat ini disekitar gedung perpustakaan ini tumbuh semak belukar, sementara cendela gedung dan lantai belum selesai dikerjakan. Dalam buku besar APBD tahun 2007 Pemkab Natuna melaui Dinas Pendidikan mengadakan lahan untuk perpustakaan ini sebesar Rp.220 Juta rupiah, sedangkan fisik gedung dilelang oleh Dinas pendidikan menggunakan APBD TA 2007/2008 sebesar Rp 2,8 miliar, dengan nama kegiatan pembangunan gedung perustakaan daerah Kab. Natuna. Pelaksana proyek adalah PT Deva Karya. Sekarang sudah tahun 2012 itu berarti 4 tahun berlalu tetapi kondisinya masih berantakan, apakah penyebab gedung tak selesai dikerjakan, Kadis PU Natuna Minwardi menyatakanbahwa gedung Perpustaakan tersebut masih tanggungjawab Dinas Pendidikan Natuna bukan PU. Perpustakaan Daerah sendiri sudah 3 tahun ini berpindah-pindah dari ruko keruko hingga akhirnya menempati gedung serbaguna di komplek Masjid Agung Gerbang Utaraku. Proyek pembangunan gedung DPRD juga tak kalah parahnya. Proyek ini dibebaskan dengan APBD Natuna TA 2006, atas nama M. Jamil mantan angota DPRD Natuna pada tahun 2007. Proyek ini dilelang dinas PU Natuna dengan pagu anggaran sebesar Rp 22 Miliar, dan dimenangkan oleh PT Tamako asal Pekanbaru. Tetapi sayangnya dengan anggaran sebesar itu hanya dikerjakan pematangan lahan. Sumber Garda Nusantara menjelaskan jika proyek ini tak pernah diselesaikan karena alasan perusahaan pemenang lelang mengalami kerugian saat pematangan lahan akibat ketidak sesuaian gambar bestek dan perhitungan biaya pekerjaan dengan kondisi lokasi di lapangan. Lokasi lahan ini terletak cukup jauh dari pusat kota Ranai Natuna sekitar 12 Km Begitu juga dari pusat pemerintahan Pemkab Natuna di Bukit Arai sekitar 6 Km. Untuk menuju ke lokasi ini ada dua alternatif yakni melewati jalan Utama Ranai ke Bunguran Tengah kemudian belok Kiri di simpang KM 9, jalan simpang hingga saat ini masih tahap pembukaan, jalannya becek jika musim hujan, alternatif kedua bisa melewati jalan baru dari SMU 2 Bunguran

Timur yang baru dibuka tahun 2008 - 2012. Jalan ini juga baru dihotmik sekitar 800 meter saja, sisanya sekitar 4 Km masih jalan tanah, ada dua jembatan besar yakni sungai gihong dan sungai inge yang belum dibangun jembatan permanen hingga aksesnya bisa terputus sewaktuwaktu. Salah Guna Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Padang Kurak, juga mangkrak. Sejak dibangun tahun 2008 hingga saat ini juga tidak jelas penggunaannya, bukanya untuk sanggar belajar masyarakat tetapi justru digunakan untuk menimbun atau lebih tepatnya menyembunyikan barang proyek pengadaan Dinas Pendidikan Natuna. Saat Garda Nusantara berjalan ke dalam mengamati kondisi gedung nampak sejumlah tiang beton retak bahkan lantainya tercabut dari tanah, kondisi didalam ruangan juga berantakan, sejumlah ruangan berisi kotak karton ( Kardus) berserakan, ada kotak tertulis buku pelajaran umum SMU Midai, ada alat peraga matematika untuk SMA Subi dan sejumlah buku serta alat peraga untuk sekolahsekolah di kepulauan Natuna. Melihat tahun di kardus ditulis 2011 maka bisa dipastikan buku dan alat peraga ini adalah buku dan alat peraga paket pengadaan dinas pendidikan TA anggaran 2011 atau sebelumnya. Entah kenapa barangbarang yang seharusnya didistribusikan ini masih teronggok disitu. Gedung SKB ini lahannya dibebaskan dengan anggaran ABD Natuna TA 2006 sebesar Rp 3,1 Miliar atas nama DR seorang tokoh Natuna. Sementara pembangunannya dilelang oleh Dinas PU Natuna tahun 2007 dengan pagu sebesar Rp 2 Miliar. Sesuai buku APBD Natuna 2007, uraian proyek ini menyebutkan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat pendidikan. Dasar hukumnya pembangunan sanggar kegiatan belajar (SKB) Kabupaten Natuna sebanyak 1 unit. Pekerjaan pembangunan gedung ini sesuai kontrak dilaksanakn oleh PT. Bungon Widyatama dengan kontrak pekerjaan sebesar Rp. 1.998.871.000,- pekerjaan selama 120 hari kerja dan pemeliharaan selama 180 hari kerja . Pekerjaannya sempat disidak sejumlah anggota DPRD Natuna di tahun 2007, saat itu ditemukan sejumlah kegiatan pembangunan yang nampak asal-asalan. Mantan petinggi di kejaksan Ranai

Ronny Kambey pernah menjelaskan bahwa lokasi lahan SKB ini ternyata tumpang tindih dan terjadi overlaving pembebasan. Lahan ini dibebaskan atas nama DR oleh pemkab Natuna Tahun 2006 sebesar Rp 3,1 Miliar dengan luas sebesar 10.000 M3 harga permeter dipatok sebesar Rp.312.500, sebuah angka fantastis di kala itu mengingat lokasinya yang jauh dari jalan utama. Gedung Balai Pembibitan Pertanian (BPP) di Bunguran Tengah, setali tiga uang. Meski sudah selesai pembangunannya sejak tahun 2008 tetapi hingga saat ini juga tidak jelas pemanfaatannya. Gedung milik dinas pertanian ini sekarang banyak yang rusak, dan di sekelilingnya ditumbuhi semak belukar. Kemudian di daerah Air Penyu RT Pantai Ria Sedanau di depan SMAN 1 Bunguran Barat S Sedanau, kecamatan Bunguran Barat pada tahun 2007 juga dibangun proyek instalasi air bersih tahap I dengan pagu sebesar Rp 4 Miliar. Tetapi hingga Maret 2012 kondisi bangunan proyek ini juga memprihatinkan, sejumlah bagian pada bak penampung air pada instalasi air bersih ini retak disana-sini, dan semak belukar tumbuh dengan subur disekitar area, menandakan jika bangunan ini tidak terawat. Hingga sekarang juga belum ada air yang mengalir setetespun dari proyek bangunan ini meski anggaran yang digelontorkan telah mencapai miliaran rupiah. Lebih parah lagi pabrik Es disejumah wilayah Natuna yang dibangun sejak tahun 2003 kondisinya juga memprihatinkan dan rusak parah. Pr oyek Pr opinsi Proyek Propinsi Selain itu ada juga proyek yang dibiayai oleh APBD Natuna sejumlah proyek yang dibiayai dan dilelang oleh pemerintah propinsi Kepri, juga tidak jelas, misalnya jalan dari pelabuhan Penagi menuju Pring kelura-

han Bandarsyah meski sudah dibangun sejak tahun 2008 hingga kini proyek itu tidak jelas nasibnya dan kondisinya r usak hingga akses masyarakat terganggu, ini salah satu proyek propinsi yang ngangkrak, begitu juga pembukaan jalan Batu Ubi ke Klarik pemerintah propinsi Kepri sepertinya lepas tangan. Bendungan di Klarik yang dibiayai olah APBN dan proyeknya dilelang oleh Satuan Non Vertical (SNVT) sumberdaya air kementrian PU juga tidak selesai dikerjakan, dan belum bisa dimanfaatkan, ondisinya juga memprihatinkan. Poryek ini dibiayai dana DAK sejak tahun 2004,” Tegas Ronny Kambey. Ketua Forum Rakyat Miskin Natuna Ronny Kambey sangat prihatin dengan kondisi Natuna saat ini. Menurutnya banyak proyek yang dibangun dengan dana APBD, APBD Propinsi Kepri dan APBN kalau ditotal mencapai Ratusan Miliar tetapi tidak bisa dipakai. Kondisi ini kan tidak jelas azas manfaatnya, padahal pembangunan tujuan utamanya harus bermanfaat untuk kepentingan public. Ronny Kambey juga menerangkan masih lagi banyak proyek yang sudah diserah terimakan pekerjaanya tetapi hingga kini tidak jelas azas manfaatnya. Misalnya gedung BLK, hingga kini tidak pernah digunakan sesuai peruntukannya meski anggaran pengadaan maupun anggaran pembangunannya selalu dianggarkan. Menyikapi kondisi ini Ronny berharap pemerintah Natuna tidak terlena, tetapi segera fokus membangun Natuna. ''Kami berharap pasangan Ilyas Sabli dan Imalko bisa segera bertindak agar dana rakyat yang mencapai ratusan miliar ini tidak terbuang percuma. Kami kerja keras mengusung dan memenangkan pasangan ini tujuannya untuk merubah kondisi dan memperbaiki yang salah, bukan justru ikut menambah kesalahan, pemborosan atau bahkan masalah baru,” tegasnya. sejumlah tokoh Natuna juga menyuarakan suara yang sama. Sayangnya sejumlah nara sumber kompeten yang seharusnya memberikan tanggapan seperti ketua Komisi II DPRD Natuna dan Kadis PU Kabupaten Natuna hingga berita ini diturunkan belum bersedia memberikan komentar atau klarifikasi meski SMS dan surat resmi sudah dikirimkan oleh Garda Nusantara kepada yang bersangkutan. (*) n ifan-tim

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. dari halaman 1

slogan “Natuna Ramah Tanpa Rasuah ( sogok-red), Natuna Indah Tanpa Masalah, Natuna Berseri Tanpa Korupsi” .Slogan ini jelas dimaksudkan mendorong terciptanya kondisi Natuna yang lebih baik dibanding sebelumnya. Tetapi nampaknya jumlah statistic kasus korupsi di Natuna yang ditangani pihak berwenang terus bertambah, Puluhan dugaan kasus korupsi selama periode 2004 hingga 2011 saat ini sudah mulai dilirik pihak penegak hukum. Ada yang masih tahap pulbaket, ada juga yang sudah sampai tingkat penyidikan, bahkan sedang disidangkan Beberapa data dugaan peleyewengan dana ABPD beredar dan dilaporkan beberapa aktifis ke Kejaksaan Ranai, Polres Natuna, Kejati Kepri, Polda Kepri bahkan ke hingga ke KPK. Nama–nama yang diduga dilaporkan sesuai data laporan tersebut bukan hanya melibatkan pejabat tinggi dilingkungan

pemkab Natuna tetapi bahkan sampai ke pejabat tingkat Desa dan PNS kelas teri lainnya. Menyikapi kondisi ini sejumlah tokoh memberikan tanggapannya kepada Garda Nusantara: “Pejabat Natuna memang beberapa tahun belakangan ini terjerat kasus korupsi, mulai dari mantan Bupati Natuna pertama Drs Hamid Rizal, mantan Bupati ke 2 pilihan rakyat Natuna sekaligus mantan ketua DPRD Natuna Drs Daeng Rusnadi, mantan asisten I Pemkab Natuna sekaligus mantan Kepala Dinas Pendidikan Natuna Taslim, mantan Kadis Pendidikan Natuna sekaligus mantan Plt Sekda kab. Kepulauan Anambas Hamdi. Kemudian ada 6 pejabat lagi setingkat Kadis yang juga tersangkut kasus korupsi. Itu baru eselon I dan eselon II, yang setingkat eselon III lebih banyak lagi, bahkan setingkat eselon IV gologan I-A pun ada yang tersangkut kasus korupsi dengan nilai

Miliaran. Dari kalangan legislatif pun (DPRD-red) ada yang juga divonis bersalah meski baru 1 orang. Sementara dari kontraktor juga ada yang terjerat. ''Puluhan orang sudah divonis sepanjang tahun 2007 hingga 2012.” Terang Abus RI menjawab Garda Nusantara Menyikapi kondisi ini Abus RI amat prihatin, karena menurutnya upaya pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum baik di daerah maupun di pusat laksana “Memetik Daun Teh Dikebun yang Subur.” Bagimana tidak puluhan orang sudah di vonis bersalah dan menjalani hukuman dari pejabat kakap hingga oknum PNS kelas teri, tetapi tidak juga membuat pelaku yang lain jera, bahkan lebih subur dari sebelumnya. Mereka hanya menunggu kesempatan dan giliran untuk bertindak sama dengan pendahulunya bahkan lebih lihai. ''Ini

kan sama dengan memetik daun teh, hasilnya banyak sudah dipetik dan ditimbang tetapi pohon yang dipetik bertunas kembali bahkan bercabang lebih lebat, tak heran sejumlah warga yang apatis sempat berujar kalau ingin kuliah atau belajar korupsi silahkan ke Natuna,'' Urai Abus RI. Opini tokoh Natuna ini memang tidak mengada-ngada karena fakta dilapangan, bau busuk korupsi itu semakin santer tercium disana-sini. Hanya mengunggu kerja keras dan kemauan serta keseriusan dari aparat hukum saja memproses bau tak sedap ini. Tokoh penggiat gerakan anti korupsi propinsi Kepri Dwi Purnomo juga menyuarakan hal yang sama. Menurutnya korupsi di Natuna memang sudah berurat dan berakar. Maka akan sangat sulit bagi pasangan Ilyas Sabli – Imalko sebagai bupati dan wakil bupati mem-

berantas budaya korupsi di Natuna. Jika ingin berhasil pasangan ini harus melibatkan semua eleman masyarakat dan perangkat negara yang ada dibarengi komitmen dan tekad yang kuat. Di Natuna praktek korupsi dinilai sudah berurat berakar. Mulai dari pejabat, oknum anggota DPRD, oknum kontraktor, oknum Wartawan, oknum LSM, oknum Ormas mungkin juga ada oknum perangkat negara, ikut terlibat. Kendati masih ada juga yang bersih, tetapi upaya keras yang bersih ini tercoreng oleh segelintir oknum yang melakukan praktek korupsi. ''Untuk itu saya berharap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Natuna sekarang berjuang keras memberantas Korupsi dan memberikan teladan yang baik agar budaya buruk ini bisa segera diberantas hingga predikat Natuna terkorup bisa diubah menjadi terbersih,'' tegas Dwi Purnomo berapiapi menjawab Garda (*) n ifan-tim

24

G ARDA n u s a n t a r a

Edisi 3 Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 April 2012

ADVETORIAL

Tempat Sederhana Itu Lahirkan Sang Juara Siapa bilang meraih prestasi juara itu harus ada fasilitas lengkap, dengan fasilitas sederhana dan metode yang tepat justru sejumlah siswa berprestasi berhasil meraih juara. Bukti itu terjadi sekolah Sempoa Metawira, Ranai - Natuna laporan: ifan hermawan www.gardanusantara.com

T

erletak di Jalan Wan Moh Benteng Ranai, tempat bela jar itu tak semewah seperti sekolah khusus kebanyakan di kota. Ruang belajar yang hanya berukuran sekitar 2 x 3 meter, terpojok di salah sudut toko, tanpa AC dan meubeler yang empuk, namun tak menyurutkan niat 5 murid sekelas SD yang ada disitu. Bahkan dari tempat bimbingan belajar ini sederhana inilah lahir juara yang membanggakan. Setiap tahun sejak dua tahun belakangan. Bimbingan belajar (Bimbel) Sempoa Metawira hadir di Natuna. merupakan cabang dari Sempoa Ship Internasioal yang hadir di seluruh kota di Indonesia. Bimbel organisasi sempoa internasional ini secara berkala mengadakan perlombaan sempoa bagi anak didiknya dari tingkat kabupaten, Propinsi, Nasional hingga Internasional. “Sejak hadir tahun 2010 di Natuna setahun kemudian siswa Bimbel Metawira sudah berhasil menyabet sejumlah juara sempoa tingkat Propinsi Kepri. Pada kejuaraan terakhir yang diadakan di Batam tanggal 22 Maret 2012 lalu. Salah satu siswi Bimbel Metawira atas nama Charisma Putri Winda yang sering dikenal dengan panggilan Riri berhasil menjadi juara pertama,“ terang Sarina alias Meri pemilik Bimbel Metawira Natuna menjawab Garda Nusantara. Prestasi tahun sebelumnya juga membanggakan, siswa Bimbel Metawiraa Tahun 2011 berhasil mendapat Juara Champion 1, Cahmpion 2, dan campion 3, serta harapan Pertam “Pada event lomba tahun 2012 yang diikuti 500 peserta ini tidak dipertandingkan kejuaraan Champion tetapi dipertandingkan juara 1,2,3.

Para peserta lomba Sempoa tingkat Propinsi Kepri Pada kejuaraan kali ini Riri dapat juara pertama yang selanjutnya akan menjadi wakil Natuna dan Kepri untuk ikut dalam kejuaraan sempoa tingkat Nasional yang dibarengkan dengan kejuaraan Internasional di Bandung 2 Juli 2012 mendatang.” terang Meri lebih jauh. Untuk mengikuti kejuaraan ini menurut Meri biaya sepenuhnya ditanggung oleh orangtua siswa. “Perhatian Pemkab Natuna ada,.. ya bolehlah namanya juga bantuan…Pemkab masih okelah masih ada perhatian.” Jelas Meri menjawab Garda Nusantara. Meri juga menjelaskan bahwa saat ini Bimbel Metawira di Natuna mempunyai 6 pembimbing. Setiap guru hanya boleh membimbing 5 orang siswa saja, agar anak bisa focus dan lebih mudah. Seminggu siswa hanya belajar 2 kali, boleh memilih

Dua guru pembimbing di Bimbel Metawira

harinya, setiap kali pertemuan lamanya satu setengah jam. Kelas Sempoa ini mengajarkan berbagai metode sempoa yang berguna untuk melatih otak kanan dan otak kiri. Usia anak yang bisa mengikuti kelas ini minimal 3,5 tahun, masingmasing anak punya karakteristik yang berbeda, ini yang akan mempengaruhi daya tangkap anak, tetapi rata-rata 4 bulan mengikuiti kelas ini akan kelihatan hasilnya. Anak lebih mudah berkonsentrasi dan lebih cepat menerima pelajaran, kemampuan menghitung, menangkap dan daya nalarnya juga bertambah dengan baik. “Kelas sempoa ini hingga wisuda butuh waktu hingga 4 sampai 6 tahun, tetapi karena kelas sempoa ini sifatnya private maka anak yang daya tangkapnya cepat akan lebih cepat menyelesaikan program hingga wisuda.” Jelas Meri Untuk mengikuti kelas Sempoa di bimbel Metawira Natuna biayanya masih relative murah, biaya pendaftaran dan uang bulanan pertama sebesar 600 ribu rupiah selanjutnya iuran tiap bulan siswa hanya sebesar 200 ribu rupiah. “Ini termasuk yang paling murah se Kepri lho, karena di Batam dan kota-kota lain iuran bulanannya sekitar 300 ribu rupiah” ujar Meri berpromosi. Sejak berdiri hingga tahun 2012 Bimbel Metawira Natuna sudah melatih 120 Siswa. Meri dengan ketekunannya bisa membuktikan bahwa dari tempat sederhanapun sang juara bisa lahir. “Siapa bilang meraih prestasi juara itu harus ada fasilitas lengkap, dengan fasilitas sederhana tetapi metode yang tepat, justru sejumlah siswa berprestasi berhasil meraih juara tingkat Propinsi Kepri. Itu yang membanggakan kami mudah-mudahan perwakilan kami Juli 2012 nanti bisa mendapat juara tingkat nasioanl atau internasional,” terang Meri berharap.(*)

Komentar Sang Juara :

Semoga Saya Bisa Masuk Nominasi Internasional

L

ahir di Tanjungpinang 14 Oktober 2002 Charisma Pu tri Winda saat ini bersekolah di SD 002 Bunguran Timur. Anak semata wayang pasangan Muharta Windra dan Wirdayati seorang PNS rendahan di lingkungan Pemkab Natuna ini berhasil mencatatkan diri menjadi

yang terbaik se-propinsi Kepri. Tak tanggung-tangung Charisma Putri Winda yang sering dikenal dengan panggilan Riri ini berhasil mengalahkan 500 peserta dari Bimbel Sempoa sepropinsi Kepri yang notabene berasal Bimbel dengan fasilitas lebih lengkap dan tentu tidak

mudah. “Saya senang dengan cara mengajar pembimbing di Bimbel Metawira, saya lebih mudah menangkap apa yang diterangkan dan diajarkan disana, karena pembimbingnya ramah dan lemah lembut membimbing saya.” ungkap Riri. Ririn mengaku semua prestasi yang diraih ini tak lepas dari dorongan dan dukungan kedua orang tua, pembimbingnya di bimbel Riri dan penghargaannya Metawira dan semua gurunya disekolah SD 02 Ranai Bunguran Timur. “Saya dan suami sebagai orang “Semoga dalam kejuaraan tua Riri akan terus mendukung dan tingkat nasional saya bisa kembali berusaha sekuat tenaga agar Riri bisa menang, hingga bisa masuk nomina- terus belajar dan meraih prestasi si inernasional. untuk itu saya ber- yang lebih baik,” ujarnya. harap doa dan restu kedua orangtua Ia atas nama kelyarga Riri juga dan semua pembimbing saya di Bim- berterimakasih kepada semua guru bel Metawira, juga guru saya di SD pembimbing di Bimbel Metawira dan 02.” Jelasnya polos . semua guru Riri di SD 02 yang secara Wirdayati sang ibu kepada Gar- langsung maupun tidak langsung teda Nusantara mengungkapkan ke- lah membantu hingga Riri mencapai banggaannya atas prestasi yang dica- prestasi ini.” Ungkap Wirdayanti pai putrid semata wayangnya. tersenyum manis. (*) n ifan-tim