Berita dan Informasi pembangunan manusia dan kebudayaan. Musrenbangnas

www.kemenkopmk.go.id

Majalah Bulanan Edisi 5/2 /2015

BRAF

Berita dan Informasi pembangunan manusia dan kebudayaan

Target

Pendidikan di

Musrenbangnas 2015

Christy Zakarias:

Guru Remaja nan Inspriratif

Edisi 226 01 - 15 November 2014

Membuat Sendiri Pakan Ternak

leksikoN a Peristiw h Sejara ia s e Indonlan di Bu ari Janu

indahnya Alam dan Tradisi di Pulau

BRAFOPMK didistribusikan secara Nasional ke 34 Provinsi, 499 Kabupaten/Kota, 6.694 Kecamatan

Kenari

surat pembaca

Nasib Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Para pelaksana kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan saat benar-benar gelisah. Ini karena dampak dari renca na kebijakan pemerintah yang mem

berhentikan program PNPM. Tak ku rang dari 25 ribu fasilitator yang bakal menganggur. Kebijakan ini pun membuat ba nyak fasilitator merasa kaget. Apalagi rata-rata fasilitator itu tidak memiliki pekerjaan lain karena harus konsen dalam melaksanakan tugas dalam membantu UPK. Kebijakan ini juga semakin mem buat miris lantaran disinyalir pem berhentian program tersebut diduga akibat perebutan kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Ke menterian Desa. Karena, untuk PNPM Perkotaan masih diperpanjang lan taran dikelola Dinas Cipta Karya. Untuk itu kami sebagai pelaku pelaksana program masih berharap

pemerintah melanjutkan program ini dan tidak memberhentikan para fasilitator. Semoga saja pemerintah mau mengkaji ulang soal pember hentian PNPM. Wiratno Putranto Brebes, Jawa Tengah

!

Redaksi BRAFO PMK menerima kiriman naskah atau artikel terkait pendidikan, pembangunan daerah dibidang kesehatan dan kesejahteraan. Naskah bisa dikirim dalam bentuk ms.word ke: [email protected].

Daftar isi Editorial 3 Fokus Utama

Target Dunia Pendidikan

di Musrenbangnas tahun 2015

Menko PMK:

PKR harus Bisa mengembangkan

ekonomi daerah

Kabar raskin di 2015

4

6

Ekonomi 36 Internasional 38 Perempuan & Anak 40 Reformasi Birokrasi 42 Umkm 44 Lingkungan 46 Leksikon 48 Berita foto 50

8

Inilah perpres no 9 tahun 2015 tentang kemenko pmk

10

Pemberdayaan Masyarakat 14 Kesehatan 16 Pustaka 18 Pendidikan 20 Iptek 22 Opini 24 Suara daerah 26 Budaya 28 Wisata 31 Sekitar Kita 34 2 | Brafo PMK | Januari 2015

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berbincang dengan salah satu pasien ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), dalam kunjungan kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung awal Januari lalu.

E

BRAF


Pembina: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia Pengarah: Para Deputi Menko PMK Para Staf Ahli Menko PMK Penanggung Jawab: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang PMK Republik Indonesia Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Kepala Biro Informasi dan Persidangan Redaktur Pelaksana: Kabag Humas dan Dokumentasi Ponco Suharyanto, S.Sos Staf Redaksi: M. Shokhiyan, S.S Siti Badriah, S.S Ahli Tata Letak/Produksi: Kristian Suryatna, A.Md. Graf

Perubahan

rial

P

epatah mengatakan, setiap diterapkan oleh beberapa harian di perubahan, meskipun peru Indonesia. Bagi produsen media umum/ko bahan yang lebih baik, pasti ada ketidaknyamanan. Dan mersil, perubahan format itu meru ketidaknyamanan itulah yang harus pakan strategi menyasar pembaca diubah menjadi kenyamanan. Pem dan pemasang iklan. Namun sebagai baca yang budiman, perubahan me media internal hal itu tentu tidak bisa mang kami lakukan terhadap media dilakukan oleh kami. Sebagai media tercinta ini. Jika tahun lalu bernama yang menyuarakan kepentingan dan Warta Kesra kemudian menjadi Beri kebijakan pemerintah, BRAFO PMK ta dan Informasi Pembangunan Ma cukup berbahagia jika informasi yang disampaikan terkait nusia dan Kebudayaan bidang kerja Kemenko (BRAFO PMK), maka PMK bisa diserap oleh di edisi perdana 2015 Target stakeholder terkait dan BRAFO PMK yang tadi Pendidikan di Musrenbangnas masyarakat yang biasa nya berbentuk tabloid 2014 menerima media ini di menjadi sebuah maja seluruh Indonesia. lah. Seperti yang Banyak pertimbang dikemukakan oleh H. an sebelum memutus Frazier dalam bukunya kan menjadi sebuah Humas Membangun majalah. Majalah me Citra dan Komunikasi miliki sejumlah kele bihan seperti lebih awet disimpan (2004; 291) yang menyebut bahwa dibandingkan tabloid, kemasannya fungsi media internal yakni mela lebih eklusif dengan kertas yang tebal porkan berbagai kebijaksanaan dan dan gambar yang mengkilat. Majalah program suatu perusahaan kepada pun mempunyai informasi dan tips– khalayaknya, memelihara dan mem tips yang dapat dibaca tanpa terbatas bangun hubungan komunikasi ke pada publiknya baik internal maupun oleh waktu. Dalam dunia media, perubahan eksternal, mengetengahkan bagai bentuk media cetak sudah menjadi mana perusahaan bekerja untuk ke hal yang lumrah dengan berbagai pentingan umum sehingga timbul pertimbangan dari dewan redaksinya. penghargaan dari masyarakat. Dengan kata lain, media internal Bentuk surat kabar harian/ koran misalnya kini lebih booming seperti merupakan karya tulis PR sebagai sa tabloid. Misalnya yang terjadi dengan rana komunikasi baik internal mau The Independent, The Times, dan pun eksternal yang ditujukan bagi The Scotsman yang merupakan surat kalangan umum serta sebagai sara kabar terbitan Inggris yang telah na media bagi karyawan dalam hal beralih ke format tabloid tapi tetap pelatihan dan pendidikan. terbit harian. Hal yang sama sudah www.kemenkopmk.go.id

Majalah Bulanan Edisi 5/2 /2015

BRAF


Christy Zakarias:


Membuat Sendiri Pakan Ternak

Edisi 226 01 - 15 November 2014

Brafo PMK diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia

dito

leksikom a Peristiwh Sejara a Indonesi di Bulan Januari

Menikmati Keindahan Alam dan Kekayaan Tradisi di Pulau Kenari

BRAFOPMK didistribusikan secara Nasional ke 34 Provinsi, 499 Kabupaten/Kota, 6.694 Kecamatan

Sirkulasi: Abdul Kohar Sekretaris: Nurseha Saputra, A.Md Sekretariat Redaksi: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110 Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165 Email: [email protected] Situs: www.kemenkopmk.co.id Penerbit: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Redaksi menerima artikel atau tulisan juga foto. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya.

Januari 2015|BRAFO PMK | 3

Fokus Utama

Target Dunia Pendidikan di Musrenbangnas Tahun 2015 Pengembangan dunia pendidikan yang menjadi bagian dari pembangunan manusia kembali menjadi fokus dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) medio Desember tahun lalu. Dalam dialog lima menteri di acara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyebut, pendidikan kemaritiman serta wajib belajar 12 tahun akan diutamakan.

4 | Brafo PMK | Januari 2015

Fokus Utama

M

usrenbangnas yang berlangsung di Jakarta merupakan puncak dari Musyawarah Pe rencanaan Pembangunan (Musren bang) Regional di lima kota yang se belumnya telah dilakukan pemerin tah. Acara yang rutin digelar setiap tahun ini dimaksudkan untuk menyu sun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) periode 2015-2019 atau periode pemerintah an Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sesuai dengan konsepnya menja dikan Indonesia sebagai poros mari timdunia, dalam Musrenbangnas kali ini program-program pro maritim pun begitu mendominasi RPJMN 20152019. Dalam salah satu visinya pe merintah bermaksud meningkatkan pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, dan memba ngun budaya maritim. Ini sangat ter kait dengan pembangunan manusia secara umum serta pendidikan khu susnya. Dalam dialog dengan lima men teri yang menjadi bagian dari Mus renbangnas, secara lugas, Menko PMK Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya pun menitikberat kan pembangunan manusia mela lui pendidikan maritim. “Revolusi mental yang menjadi visi presiden harus dijalankan dengan membang un karakter kemaritiman bagi mas yarakat, diantaranya dengan mem bangun pendidikan maritim. Saat ini Kemenko PMK juga sedang fokus membangun itu dalam beberapa tahun ke depan,” tegasnya. Selain pendidikan dan budaya maritim, Kemenko PMK sebenarnya juga berupaya mewujudkan terse lenggaranya wajib belajar 12 tahun.

Menko PMK menegaskan, pelak sanaan program wajib belajar 12 tahun akan dimulai Juni 2015. “Ren cananya Juni 2015 mulai diberlaku kan,” katanya. Menurutnya, pelaksa naan program wajib belajar 12 tahun sesuai janji kabinet kerja. Dengan adanya program wajib belajar 12 ta hun, semua anak Indonesia wajib masuk sekolah dan pemerintah wajib membiayai serta menyediakan segala fasilitasnya. Dijelaskannya, hingga saat ini pe merintah terus melakukan berbagai persiapan terkait pelaksanaan progr am tersebut. “Pemerintah ingin se mua anak Indonesia berpendidikan, minimal hingga tingkat sekolah me nengah atas,” tandasnya. Rintisan wajib belajar 12 tahun sendiri sebenarnya telah dilakukan pemerintahan terdahulu pada tahun 2012. Sebagai langkah awal, siswa SMA/SMK juga bakal mendapat ku curan dana bantuan operasional sekolah seperti yang selama ini di berikan kepada siswa jenjang pendi dikan dasar SD dan SMP. Sebab itu, setelah biaya operasional sekolah (BOS) SD dan SMP terpenuhi, peme rintah berupaya memberikan BOS kepada SMA/SMK dan madrasah aliyah (MA) supaya wajib belajar 12 tahun terwujud. Sayangnya saat itu program yang juga dikenal de ngan nama “program rintisan Pen didikan Menengah Universal (PMU)” dianggap belum bisa untuk dimulai. Pasalnya, pemerintah masih menyi sakan ‘pekerjaan rumah’ dalam pro gram sebelumnya, wajib belajar 9 tahun. Salah satu tantangan untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun adalah jumlah guru. Untuk mendukung program itu, dibutuhkan setidaknya 12.000 guru SMA/SMK dalam setahun.

Menteri Pendidikan Dasar, Me nengah dan Kebudayaan mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang tidak boleh ada penambahan PNS. Tetapi untuk guru harus dibicarakan lebih lanjut agar tetap ada penerimaan PNS bagi mereka. ”Nanti akan saya bicarakan. Yang jelas, kita ada kebu tuhan (guru) dan untuk itu kita akan bicarakan lebih lanjut,” katanya. Data Kemendikbud menyebutkan secara nasional sebesar 68% SD dan SMP yang ada di perkotaan kelebihan guru. Selanjutnya, sebesar 37% SD dan SMP di pedesaan kekurangan guru. Fasilitas pendidikan satu tem pat juga tak kalah pentingnya se lain mengejar program wajib bela jar 12 tahun. Ini masih sesuai de ngan arahan Presiden Jokowi dal am Musrenbangnas 2014 dimana Presiden menegaskan akan menye diakan fasilitas layanan publik ter integrasi atau yang sering disebut sebagai “one stop service”. “Akhir Januari, saya dorong dan kejar terus, agar yang namanya one stop service secara nasional selesai. Tidak mundur lagi. Kita harapkan nanti investasiinvestasi bisa diselesaikan dalam satu tempat, tidak perlu pergi ke banyak kementerian dan tidak perlu mengha biskan waktu bertahun-tahun,” ucap Presiden. Terkait dengan itu, Anies Baswe dan telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk menyiapkan fasilitas pendidikan satu tempat. Setidaknya, sekitar 50 layanan bisa dilakukan dalam satu pintu. “Sekarang sedang dibuat. Ada banyak layanan, misalnya pelayanan sertifikasi bagi guru, bah kan hingga legalisasi, nanti akan dilayani di satu tempat,” pungkasnya. PS/ dbs Januari 2015|BRAFO PMK | 5

Fokus Utama

Menko PMK :

PKR Harus Bisa Mengembangkan Ekonomi daerah Pasar Keuangan Rakyat (PKR) diharapkan dapat membantu menumbuhkembangkan sektor ekonomi di daerah terpencil. Dengan begitu kesenjangan sosial dapat diperkecil.


O

toritas Jasa Keuangan (OJK)menggelar Pasar Ke uangan Rakyat (PKR) dan layanan keuangan rakyat atau pasar ‘uang’ medio Desember lalu. Acara yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta itu merupakan bagian dari tujuan OJK memberikan edukasi produk jasa keuangan atau literasi keuangan. OJK beralasan se lama ini produk jasa keuangan masih belum otimal diserap dan diketahui oleh masyarakat khususnya layanan dan produk keuangan yang bersifat mikro. Dalam pembukaan PKR, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyebut, ke giatan ini adalah suatu bukti dari

Fokus Utama

Nawa Cita Joko Widodo untuk mem bangun Indonesia yang berdaya sai ng,mandiri dan menggerakkan sektor strategis. Menko PMK berharap, PKR akan membantu untuk menumbuh kembangkan sektor ekonomi di dae rah terpencil. Tujuannya untuk mem perkecil kesenjangan sosial, didasar kan penghasilan masyarakat yang belum merata. “Tantangannya jumlah angka kemiskinan bisa diturunkan dan pemerintah fokus mengatasi ke senjangan sosial,” ujarnya. Dalam RPJMN 2014-2019, jelasnya, pemerintah telah merumuskan satu program pengurangan kemiskian dan kesenjangan hidup masyarakat yang makin meluas dengan perlindungan sosial yang komprehensif. Program itu, sebutnya, berkaitan erat dengan penyediaan jasa keuangan yang mu dah diakses oleh masyarakat. Dia ya kin pada tahun 2016 Indonesia akan lebih baik perekonomiannya mana kala kerja sama pemerintah dan swasta untuk memudahkan akses la yanan dan jasa keuangan terus diga lakkan. “Saya optimis Indonesia akan bangkit walau perlahan. Pada 2015 besok ekonomi masih kurang terlalu baik, tapi di 2016 akan bangkit akan menjadi bangsa besar saat didukung oleh ekonomi mikro dan makro. Untuk itu, akses permodalan ditingkat masyarakat paling bawah masih sa ngat dibutuhkan,” tandasnya. Menko PMK sangat mengapresiasi langkah OJK untuk memberikan lite rasi dan inklusi keuangan terhadap masyarakat luas. “Saya menyambut baik event ini. Saya berharap berbagai pelayanan keuangan yang dikembang kan dan ditampilkan pada acara ini dapat dikembangkann lagi sehingga dapat menjangkau masyarakat terluar

dan terisolir. Jumlah kemiskinan ma sih tinggi yang mencapai sekitar 11,2% pada tahun 2014, dapat diatasi salah satunya dengan kemudahan ak ses layanan dan jasa keuangan seperti ini,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, PKR merupakan cerminan kerjasama yang diharapkan pihaknya. Harapan itu diantaranya, peningkatan akses keuangan, OJK sendiri telah menye diakan produk layanan mikro dengan harga terjangka, bangunan mikro, kredit mikro, asuransi mikro. Untuk mempercepat penyebaran layanan dan produk jasa keuangan, OJK men dorong program edukasi hingga per luasan akses. Untuk akses produk jasa keuangan, layanan branch less bank ing ke depan akan menjadi tumpuan. “Ada 2 hal utama didorong perluasan akses ke masyarakat dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat,” cetusnya. Dijelaskannya, hingga kini, pulu han juta masyarakat Indonesia belum dapat mengakses lembaga pelayanan jasa keuangan sehingga taraf hidup masyarakat masih memprihatinkan. Dengan perluasan akses yakni keter sediaan lembaga keuangan di daerah, dapat langsung menjalin komunikasi yang baik. “Tingkat kesejahteraan ma syarakat terkait erat dengan seberapa dekat dengan produk layanan dan jasa keuangan. Perlu adanya lembaga yang tak harus memiliki kantor di dae rah untuk menjangkau akses masya rakat. Yang terpenting adalah bagai mana mendekatkan masyarakat ter hadap industri keuangan itu. Untuk mewujudkan itu kerja sama antara industri keuangan dan pemerintah perlu sekali dilakukan,” imbuhnya.

Ia berharap, industri keuangan dan produk dari OJK tersebut bisa menyentuh langsung kepada masya rakat sehingga dapat menjadi sahabat masyarakat dalam setiap kondisi. Di harapkannya pula, produk dari lem baga keuangan di daerah-daerah dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kre dit, sehingga mereka dapat sejahtera. Akan tetapi, sambungnya, sebelum menjangkau masyarakat luas diper lukan peningkatan layanan di inter nal masing-masing penyedia jasa keuangan. “Kita ingin para penyedia layanan jasa keuangan menjadi sa habat yang yang sesuai dengan ke butuhan masyarakat, baik saat se nang maupun duka. Kita harap me reka dapat memberikan kredit yang lunak untuk dapat memberikan duku ngan peningkatan usaha. Dan di saat kemalangan menimpa mereka, ada asuransi sehingga kemalangan yang mereka alami tidak sampai memis kinkan mereka,” pungkasnya. Adapun Anggota Dewan Komisio ner OJK Kusumaningtuti S Soetiono, memaparkan, pihaknya bekerja sa ma dengan industri keuangan telah membentuk suatu program. Tujuan nya dapat menjangkau akses layanan dan jasa keuangan di pelosok daerah dengan proses yang cepat dan seder hana. Diterangkannya, produk yang bernama Layanan Keuangan Mikro ini memungkinkan masyarakat un tuk mendapatkan dana lebih mu dah yang dapat dimanfaatkan un tuk meningkatkan usahanya. Lewat program itu, diharapkan dapat me ningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama yang berada di luar jangkauan akses jasa keuangan. dbs Januari 2015|BRAFO PMK | 7

Fokus Utama

Kabar Raskin di 2015 Pemerintah meluncurkan program Raskin nasional dan provinsi di Bandung Barat, Jawa Barat. Program raskin hanya berlangsung hingga tahun ini (2015), pemerintah tengah mempertimbangkan program penggantinya.

D

alam rangkaian kunjungan nya ke Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meluncurkan program Raskin tingkat Nasional dan Provinsi untuk tahun 2015. Di Balai Desa Pa sirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabu paten Bandung Barat, Menko PMK menegaskan, sebanyak 15,5 juta rumah tangga miskin di seluruh Indo nesia akan menerima jatah beras un tuk warga miskin (raskin). Setiap ru mah tangga sasaran (RTS) bakal me nerima sebanyak 15 kilogram. Pada kesempatan itu ia meminta kepada Bulog agar segera membagi kan habis beras raskin dan tidak terlalu lama menyimpan beras di dalam 8 | Brafo PMK | Januari 2015

gudang. “Saya sudah mengintruksi kan kepada Bulog agar beras raskin dibagikan dan tidak boleh disimpan lebih dari enam bulan di gudang,” ujarnya. Lamanya distribusi, sebut Menko, adalah salah satu masalah yang biasa terjadi di lapangan selama program bantuan untuk warga miskin ini berjalan. Karena terlalu lama di simpan di dalam gudang, warga yang paling akhir mendapatkan jatah se ring kali mengeluhkan kualitas beras raskin yang sudah membusuk. Disamping meminta untuk mem percepat pembagian raskin, Puan juga meminta Bulog untuk memodernisasi gudang-gudang penyimpanan agar kualitas standar beras tetap terjaga. “Bulog kami minta gudang-gudang nya diperbaiki. Barcode di (karung)

beras juga harus jelas,” cetusnya. Ke pada masyarakat, Menko PMK ber pesan agar aktif melaporkan apabila ada kecurangan dalam pembagian raskin di daerah-daerah. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengins truksikan kepada para kepala daerah agar mengawasi penyaluran dengan ketat. “Kalau ada kecurangan laporkan ke kepala daerah, kalau bisa langsung ke saya,” tegasnya. Diterangkannya, persoalan lain dalam program ini adanya beberapa daerah yang terkendala pembayaran raskin tersebut. Diantara beberapa darah yang melakukan pembayaran tepat waktu, kabupaten Bandung Barat, kota Bandung, kota Bogor, Suka bumi, pangandaran, dan beberapa kota lainnya. Atas dasar itu Menko PMK memberikan penghargaan ke pada masing -masing daerah tersebut. ‘’Raskin yg harusnya 12 bulan kemu dian mundur karena telat bayar. Atau beras biasanya ditahan menjelang saat -saat tertentu,’’ imbuhnya. Untuk Jawa Barat sendiri, pihaknya sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Karena anggaran terse but harus disalurkan ke 6 ribu desa. Sebagai informasi, pemerintah me nyiapkan dana seperti tahun lalu se

Fokus Utama

kitar Rp 18,8 triliun yang akan diba gikan ke hampir seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah memutuskan melanjutkan program Raskin pada tahun ini untuk membantu rakyat miskin. “Kami telah mendapatkan so lusi bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat, kami tetap akan melaksanakan program raskin,” kata Menko PMK sebelumnya dalam rakor Raskin. Pemerintah sendiri tadinya bermaksud menyetop program ini dan menggantinya dengan program lain semisal e-money atau wujud lain. Sambil menunggu itu, program Raskin

diputuskan untuk digulirkan dalam 12 bulan lagi. “Apakah diganti, dirubah, apakah tidak ada? Itu masih menjadi satu hal yang kita cermati di semua kemen terian terkait,” jelasnya. Pada 2016 nanti, menurutnya, bantuan berkaitan masalah peningkatan kesejahteraan rakyat akan disalurkan langsung pada rakyat. Pemerintah masih terus me ngevaluasi program raskin sebelum memutuskan nasibnya. “Kita coba evaluasi per 3 bulan, bagaimana ken dala di lapangan, apakah kami bisa perbaiki atau tidak?” tekannya sekali lagi.

Swasembada Pangan Dalam sambutannya di Balai Desa Pasirhalang kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat itu juga, Menko PMK menyesalkan kondisi Indonesia yang sampai kini dihadapi persoalan pemenuhan beras nasional. Indonesia diakuinya merupakan negeri yang subur, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan beras ternyata masih impor. Atas dasar itu ditargetkan dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun, Indonesia harus berdaulat dari sisi pangan. PS/ dbs

Apresiasi Kopassus untuk Menko PMK Selain meluncurkan program Raskin Nasional 2015, di Bandung pada awal Januari lalu, Menko PMK Puan Maharani juga mengunjungi Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdik Passus) untuk melepas Ekspedisi NKRI 2015. Sambutan luar biasa ditunjukan oleh tuan rumah, Kopassus kepada Menko PMK.

K

edatangan Menko PMK Puan Maharani ke sekolah pendi dikan pasukan elite TNI Ang katan Darat pada awal Januari lalu dimaksudkan untuk memberikan pembekalan terhadap ratusan peserta Ekspedisi NKRI 2015. Peserta ekspedisi yang dididik oleh Kopassus ini terdiri dari tentara, polisi dan sipil. Menjelang sore, Menko PMK tiba di Pusdik Passus, Jatijajar dengan sambutan upacara militer. Menko langsung disambut oleh Komandan Kopassus, Mayjen Doni Monardo. Setelah melakukan per bincangan hangat, Menko PMK di ajak foto bersama jajaran Kopassus didepan patung prajurit Kopassus. Kemudian dengan menggunakan jip

komando, Menko PMK mengunjungi aula Pusdik Passus untuk memberikan pembekalan tim ekspedisi NKRI. Dihadapan petinggi Kopassus dan peserta tim ekspedisi, Mayjen Doni Monardo memperkenalkan Menko PMK. Dijelaskannya, “Pendiri Republik yang kita cintai ini adalah eyang beliau dan ibunda beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia.” Doni pun mengungkapkan kebahagiannya karena kehadiran Menko PMK. Di katakannya, “Baru kali ini Menteri Koordinator (menko) hadir di tengah pelaksaanaan Ekspedisi NKRI yang sudah digelar beberapa kali ini. Kami mengucapkan terima kasih karena suatu kebanggaan ibu Menko hadir di tengah kita, prajurit baret merah,”

ujar Doni. Apalagi disaat yang sama, sambungnya, Menko PMK baru saja mendapatkan rekor sebagai wanita pertama yang menjabat Menko dan termuda dalam sejarah kabinet dari MURI. Ditambahkannya, kepesertaan perempuan dalam ekspedisi NKRI tahun ini, merupakan yang terba nyak dibandingkan tahun-tahun se belumnya. “Banyak peserta remaja putri yang ikut dalam ekspedisi ini. Mungkin karena di kabinet yang sekarang ada banyak menteri perem puannya,” selorohnya. Sebagai apre siasi kepada Menko PMK, Doni ke mudian memberikan cinderamata berupa jaket loreng bertuliskan ‘Sahabat Kopassus’ dan topi dengan bordir Kopassus. PS Januari 2015|BRAFO PMK | 9

Fokus Utama

Inilah Perpres No 9 Tahun 2015 Tentang Kemenko PMK Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015. Berikut isi Perpres tersebut. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1

(1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;


d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangun an Manusia dan Kebudayaan; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan: a. Kementerian Agama; b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; d. Kementerian Kesehatan; e. Kementerian Sosial; f. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan i. Instansi lain yang dianggap perlu. BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas: a. Sekretariat Kementerian Koordinator; b. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana; c. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlin dungan Sosial; d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan; e. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama; f. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan; g. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak; h. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan; i. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia; j. Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa; k. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan; l. Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015; dan m. Staf Ahli Bidang Kependudukan. Bagian Kedua Sekretariat Kementerian Koordinator Pasal 6 (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7 Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Fokus Utama

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan doku mentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan basis data terpadu dan sistem informasi; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang jaminan sosial; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Ketiga Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Pasal 9 (1) Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10 Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Koordinasi Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengurangan risiko bencana; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penanganan tanggap cepat; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemulihan pasca bencana; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik sosial; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kelima Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Pasal 15 (1) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan dipimpin oleh Deputi.

Bagian Keempat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Pasal 12 (1) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dipimpin oleh Deputi.

Pasal 13 Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelak sanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;

Pasal 16 Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesehatan. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesehatan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesehatan; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang alat kesehatan; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit; g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan keluarga berencana; h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. Bagian Keenam Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

Pasal 18 (1) Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dipimpin oleh Deputi.

Pasal 19 Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama; Januari 2015|BRAFO PMK | 11

Fokus Utama b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan non formal; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pelayanan keagamaan; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan, agama, riset, dan teknologi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. Bagian Ketujuh Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Pasal 21 (1) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 22 Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebudayaan. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebudayaan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebudayaan; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, museum sejarah, dan warisan budaya; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan nilai budaya dan kreativitas; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan karakter bangsa; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang keolahragaan dan revolusi mental; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan, pemuda, dan olah raga; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. Bagian Kedelapan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 24 (1) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Deputi.

Pasal 25 Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kesetaraan dan keadilan gender; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender;


e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan anak; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pember dayaan dan perlindungan perempuan dan anak; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. Bagian Kesembilan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Pasal 27 (1) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 28 Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengawasan, dan pengendalian program pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan; d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. Bagian Kesepuluh Inspektorat

Pasal 30 Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. (1)

Pasal 31 Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan penga wasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat. Bagian Kesebelas Staf Ahli

Pasal 33 (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. (2) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya. (3) Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri

Fokus Utama Bangsa mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isuisu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya. (4) Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya. (5) Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya. (6) Staf Ahli Bidang Kependudukan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya. Bagian Keduabelas Jabatan Fungsional

Pasal 34 Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III TATA KERJA

Pasal 35 (1) Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus bekerja sama di bawah pimpinan Presiden. (2) Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pasal 36 (1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Menteri Koordi nator dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar Kementerian yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait. (2) Selain melalui penerapan peta bisnis proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui: a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator; b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan; c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait. (3) Dalam rapat koordinasi Menteri Koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pelaksa naan kebijakan dalam lingkup urusan Kementerian yang dikoordi nasikan Menteri Koordinator. (4) Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya dalam rapat-rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (5) Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 37 (1) Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup urusan Kementerian yang dikoordinasikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Menteri Koordinator baik sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 38 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus menyusun analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pasal 39 Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sendiri, maupun dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 40 Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 41 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Arahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. BAB IV PENDANAAN

Pasal 43 Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44 Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pasal 46 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka: a. ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; dan b. ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 48 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


pemberdayaan masyarakat PEMBERDAYAAN mASYARAKAT

Membuka Jalan

Nelayan Lebih Berdaya Potensi maritim Indonesia sangatlah besar. Melalui pemberdayaan nelayan diharapkan dapat menjadi penyumbang terbesar perekonomian bangsa.

S

ecara umum kondisi nelayan di negeri ini masih cukup memprihatinkan. Sebagian besar masyarakat nelayan masih termasuk dalam kategori ke luarga miskin. Akibatnya, profesi nelayan belum mampu menjadi mata pencaharian hidup idaman masya rakat. Kondisi ini tentu sangat kontradik tif dengan potensi maritim Indonesia yang sangat besar. Potensi garis pe


sisir pantai yang menyelimuti nusan tara sebanyak 70 persen jika dike lola dengan benar bisa jadi lebih dari minyak bumi dan gas. Namun kenyataannya, jumlah ekspor produk perikanan di Indonesia tidak lebih besar dari negara tetangga seperti Thailand. Seharusnya nelayan menjadi penggerak kemajuan ekonomi bangsa. Untuk itu, pemerintah memberikan prioritas lebih terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Kebijakan yang

berpihak terhadap sektor perikanan dan kelautan pun terus dibuat. Peme rintah menargetkan sektor perikanan sebagai penyumbang devisa utama di Indonesia. Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor non-migas pada Desember 2013 mencapai US$ 13,58 miliar yang terdiri dari produk hasil pertanian (termasuk perikanan) senilai US$ 0,48 miliar dan hasil industri US$ 10 miliar. Sementara itu,

pemberdayaan masyarakat PEMBERDAYAAN mASYARAKAT

nilai ekspor hasil tambang dan lainnya sebesar US$ 3,09 miliar. Salah satu kebijakan itu, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Ka binet Kerja, Susi Pudjiastuti, adalah menjamin kemudahan dalam akses permodalan untuk nelayan dari perbankan serta kemudahan mem buat sertifikasi hak atas tanah bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Sela ma ini masih terjadi diskriminasi yang dilakukan lembaga keuangan dan perbankan dalam memberikan kredit kepada nelayan kecil. Rendahnya pen cairan kredit tersebut berimbas pada rendahnya produktivitas nelayan. Pemerintah juga akan terus men dorong diversifikasi produk hasil pe rikanan, dan peningkatan kemam puan teknis bagi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. Tujuan kebijakan ini agar mampu mem berdayakan nelayan sehingga kesejah teraanya semakin meningkat. Untuk menggapai itu, para nelayan tersebut harus dididik untuk mengenal bisnis. Sehingga bisa menjadi pelaku usaha yang handal dan bukan hanya sebagai objek semata oleh pengusaha ikan yang lebih besar. Melalui kemampuan kompetensi bisnis tersebut, para nelayan diharap kan akan bisa memanfaatkan segala potensi perairan Indonesia sebagai sumber mata pencaharian. Sedangkan untuk para pembudidaya mampu menghasilkan produk perikanan yang berkualitas. “Sedangkan masyarakat pesisir lainnya diharapkan mampu mening katkan kesejahteraan dengan me manfaatkan potensi kelautan dan pe rikanan yang kita miliki. Para pengolah mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan sehingga mampu

bersaing di pasar global”, ungkap Menteri KKP dalam dalam siaran pers. Lebih lanjut, Menteri KKP, mene gaskan bahwa untuk mencapai target program ini dibutuhkan dari kemen terian atau lembaga lain yang terkait dalam mengembangkan sektor ke lautan dan perikanan. “Kementerian atau lembaga pe merintah, perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya dimohon dapat terus menjalin kerjasama de ngan Kementerian Kelautan dan Pe rikanan. saya ingin memberikan pe layanan yang lebih optimal kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan masyarakat pesisir lainnya,” tam bahnya. Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sedang me nyusun sejumlah aturan di bidang pe nanaman modal industri perikanan nasional. Salah satunya adalah me ngenai skema penanaman modal asing (PMA) dan nasional (PMDN) di kegiatan usaha penangkapan dan pengolahan ikan Indonesia. Adanya ketentuan penanaman modal terse but tidak lepas dari upaya pemerin tah membangkitkan bisnis penyim panan hasil tangkapan (cold storage) nasional yang redup lantaran banyak nya kegiatan ekspor ikan oleh kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Upaya ini juga diyakininya dapat memberi nilai tambah terhadap ko moditas ikan yang akan berdampak pada meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pe rikanan. Bersinergi Peningkatan kesejahteraan mas yarakat nelayan memang sedang menjadi sorotan dalam pemerintah

saat ini. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mendesak nasib nelayan diperjuangkan kesejah teraannya dengan melibatkan peran dan keikutsertaan nelayan secara langsung dalam mewujudkan kehi dupan lebih baik bagi nelayan. Wakil Ketua Komite Tetap Maritim Dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kadin Indonesia, Siswaryudi Heru, meng ungkapkan Kadin mendorong dan bersinergi dengan pemerintah, ter khusus di sektor Kelautan dan Peri kanan untuk bersama-sama nelayan mewujudkan program-program pro nelayan. Sejumlah program unggulan dan realisasi program-program pro- nelayan yang sudah dijanjikan Pre siden Joko widodo kepada nelayan, seperti, pembangunan tol laut, infras truktur perikanan yang melibatkan nelayan. Keterlibatan nelayan secara lang sung dalam pembangunan infra struktur dan merealisasikan janji -janji kampanye Jokowi kepada nela yan, tambahnya, merupakan sebuah upaya membangun trust dan mem berdayakan masyarakat nelayan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraannya. Lebih lanjut, Siswaryudi juga mengungkapkan bahwa sejumlah pemetaan tentang perikanan dan kelautan yang melibatkan nelayan sudah dilakukan. Seharusnya reali sasi program-program pro nelayan, segera bisa dikerjakan sebagai wujud komitmen pemerintah kepa da pengembangan dan peningkat an kesejahteraan nelayan seperti pembangunan infrastruktur nelayan sesuai program pemerintah mewu judkan 1000 Desa Nelayan. (yn/dbs) Januari 2015|BRAFO PMK | 15

kesehatan KESEHATAN

Cerdas Gizi, Cerdas Istilah Gizi yang baik akan menghasilkan generasi Indonesia yang unggul di masa depan. Istilah atau nama pedoman boleh berganti tapi yang terpenting adalah pemenuhannya tiap hari.

S

ejak tahun 1950, kampanye tentang makan makanan yang bergizi baik sudah mulai di dengungkan. Jargon kampa nye ‘4 Sehat 5 Sempurna’ (4S5S) kala itu dipopulerkan oleh seorang Guru Besar bernama Poerwo Soedarmo atau yang hingga kini dikenal sebagai Bapak Gizi Nasional. ‘4 Sehat 5 Sempurna’ saat itu di pahami sebagai konsep yang mem bagi makanan menjadi terdiri atas empat sumber nutrisi penting yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayurmayur, dan buah-buahan. Keempat sumber nutrisi penting itu lalu disem purnakan dengan susu yang dapat dikonsumsi sesuai kemampuan daya beli masyarakat. Jadi, empat sumber 16 | Brafo PMK | Januari 2015

nutrisi penting menjadi lima sempur na dengan minum susu. Menurut catatan Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi pangan Indonesia, kampanye 4S5S saat itu juga diasumsikan sebagai solusi te pat menjawab berbagai persoalan gizi di tanah air. Kebiasaan makan masyarakat makin sehat sehingga berbagai masalah kesehatan karena kekurangan dan kelebihan gizi dapat dicegah dan dikurangi. Namun, asumsi ini tidak terwujud baik di Indonesia maupun di negara lain termasuk AS sebagai negara asal kampanye 4S5S atau “Basic Four” itu dengan berbagai fakta yang berkem bang di tengah masyarakat dunia. Fakta yang ditemukan antara lain

menyebutkan, susunan makanan ter diri atas empat sumber nutrisi penting dalam 4S5S masih dianggap belum tentu sebagai makanan sehat karena masih harus melihat porsi dan jenis zat gizinya sesuai dengan kebutuhan seseorang dan usianya. Selain itu, susu bukan “makanan sempurna” seperti anggapan umum selama ini. Dengan anggapan itu ba nyak orang, termasuk kalangan pe merintah, menganggap susu merupa kan “jawaban” atas masalah gizi. Se benarnya, susu adalah sumber pro tein hewani yang juga terdapat pada telur, ikan dan daging. Maka, slogan 4S5S kemudian di anggap tidak lagi sesuai dengan per kembangan iptek gizi. “Basic Four”

kesehatan KESEHATAN dari AS yang diciptakan tahun 1940an bertujuan mencegah pola ma kan orang Amerika yang cenderung banyak lemak, tinggi gula, dan kurang serat. Namun, setelah dievaluasi tahun 1970-an, ternyata slogan ini tidak memperbaiki pola makan penduduk Amerika, yang disertai dengan meningkatnya penyakit dege neratif terkait gizi. Sejak itu, slogan “Basic Four”diperbarui dan disempurnakan menjadi “Nutrition Guide for Balance Diet.” Pada konferensi pangan sedunia yang diadakan oleh FAO tahun 1992 di Roma dan Genewa, antara lain ditetapkan agar semua negara ber kembang yang semula menggunakan slogan sejenis “Basic Four” memper baiki menjadi “Nutrition Guide for Balance Diet.” Keputusan FAO ini lalu diterapkan di Indonesia dalam kebijakan Repelita V tahun 1995 dengan nama Pedoma Gizi Seimbang (PGS) dan menjadi ba gian dari program perbaikan gizi. Na mun, dalam perjalanannya, PGS ku rang disosialisasikan sehingga terjadi pemahaman yang salah dan masya rakat cenderung tetap menggunakan 4S5S. Baru pada tahun 2009 secara res mi PGS diterima masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 yang menyebutkan secara eksplisit “Gizi Seimbang” da lam program perbaikan gizi. Gizi Seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengan dung zat-zat gizi dalam jenis dan jum lah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prin sip keanekaragaman atau variasi ma kanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan (BB) ideal. Yayasan Kegizian dalam situs res minya memaparkan pula beberapa prinsip PGS antara lain menegaskan

bahwa selain jenis makanan, pola makan juga memperhatikan pula pro porsi yang berbeda untuk setiap ke lompok yang disesuaikan atau diseim bangkan dengan kebutuhan tubuh. PGS pun memperhatikan aspek ke bersihan makanan, aktivitas fisik, dan kaitannya dengan pola hidup sehat lain. Susu, dalam PGS, ditempatkan da lam satu kelompok sebagai sumber protein hewani yang baik. Dari segi kualitas protein, telur diketahui lebih baik dari susu karena daya cerna pro tein telur lebih tinggi daripada susu. Apapun istilahnya, saat ini yang terpenting adalah terpenuhinya gizi yang baik dalam konsumsi masyarakat sehari-hari. Dalam peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2015 ini, Tjan dra Yoga Aditama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ke sehatan (Balitbangkes) Kemenkes, menuturkan bahwa makanan bergizi tidak selalu mahal dan yang perlu di perhatikan adalah makanan yang me ngandung zat gizi seimbang, meliputi protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. “Dulu hal itu disebut dengan ma kanan 4 sehat 5 sempurna, terdiri dari nasi, lauk, buah, sayur (4 sehat) dan ditambah susu menjadi 5 sempurna. Kini konsep itu diperbaiki menjadi makana bergizi seimbang,” kata Tjan dra.

Makanan sehat, lanjut Tjandra, ti dak dilihat dari berat asupan per jenis bahan pangan (nasi, terigu, daging, ikan, dan lainnya) tapi lebih dilihat dari aspek asupan zat gizi secara total makanan. Sumber zat gizi protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral dapat diperoleh dari ikan, kedelai, kacangkacangan lainnya. Vitamin dan mineral diperoleh dari sayuran lokal seperti bayam, kangkung, tomat dan lainnya, serta buah-buahan. Data Global Nutrition Report 2014 menunjukkan, Indonesia termasuk negara yang memiliki masalah gizi yang kompleks. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya prevalensi stunting, prevalensi wasting, dan masalah gizi lebih. Data Riset Kesehatan Dasar (Ris kesdas) 2013 juga menunjukkan pre valensi gizi kurang pada balita yang fluktuatif dari 18,4 persen pada 2007, menurun menjadi 17,9 persen pada 2010 dan meningkat lagi menjadi 19,6 persen pada 2013. Sementara obesitas sentral meru pakan kondisi sebagai faktor risiko yang berkaitan erat dengan beberapa penyakit kronis. Obesitas sentral adalah bila laki-laki memiliki lingkar perut lebih dari 90 cm dan perempuan dengan lingkar perut lebih dari 80 cm. Secara nasional, prevalensi obesitas sentral pada 2013 adalah 26.6 persen, lebih tinggi dari prevalensi pada 2007 (18,8 persen). Adapun masalah stunting atau pendek pada balita ditunjukkan dengan angka nasional 37,2 persen. Masalah gizi memiliki dampak yang luas, tidak saja terhadap kesakitan, kecacatan, dan kematian, tapi juga terhadap pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan produktivitas optimal. (IN) Januari 2015|BRAFO PMK | 17

PUSTAKA

Meneropong Penanggulangan Kemiskinan Masa Orde Baru

Judu Buku : Dinamika Penanggulangan Kemiskinan, Tinjauan Historis Era Orde BaruPenyusun : Hari Susanto Penerbit : Khanata, Pustaka LP3ES Tebal : xxxviii + 266 hlm Peresensi : Deni Adam Malik

A

pakah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan pa da suatu bangsa? Ada yang meyakini secara sederhana bahwa faktor internal seperti masalah nasib dan kondisi fisik sebagai penye bab kemiskinan. Pendapat lain adalah, bahwa faktor eksternal seperti keter gantungan terhadap pihak lain serta berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berimbang sebagai akar masa lahnya. 18 | Brafo PMK | Januari 2015

Masalah kemiskinan bisa dikata kan sebagai masalah yang tiada henti mewarnai kehidupan bangsa Indo nesia di masa kemerdekaan, bahkan pada masa penjajahan. Kesinam bungan masalah kemiskinan dari masa ke masa ditandai oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada pe riode pemerintahan yang satu ke periode pemerinahan yang lain, dari presiden satu ke presiden yang lain. Salah satu prode pemerintahan -periode paling panjang dalam sejarah Indonesia- adalah pemerintaha Or de Baru yang menjalankan strategi pembengunan berdasarkan trilo gy: stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Pada periode peme rintah Orde Baru inilah dinamika penanggulangan kemiskinan sangat beragam. Apa saja argumennya, memang tidak bisa disangka bahwa kebijkan pemerintah menjadi faktor utama di dalam mempengaruhi perkembangn jumlah penduduk miskin di wilayah nya. Beberapa kebijakan pemerintah yang menyebabkan semakin banyak nya jumlah penduduk di Indonesia yang terpuruk dan menjadi miskin belakangan ini bisa diinvetarisasi sebagai berikut : (a) Strategi pemba ngunan ekonomi yang mendorong industrialisasi menggantikan produkproduk impor (industrialisasi subsi tusi impor) pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik, jika tidak mau dikatakan kurang berhasil, (b) ke bijakan penyesuaian/kenaikan harga

bahan bakar minyak pada gilirannya menyebabkan adanya peningkatan harga-harga umum (inflasi), dan (c) Berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat distortif, saling tumpang tindih, dan tidak konsisten, hanya melahirkan dan melestarikan pening katan ekonomi biaya tinggi (high cost economic) di berbagai bidang sektor. Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya penang gulangan kemiskinan semenjak da sawarsa 1970-an. Sekurang-kuran gnya ada tiga corak usaha untuk mengentaskan masyarakat dari ke miskinan, yaitu pendekatan peme nuhan kebutuhan dasar, pendekatan pemberdayaaan masyarakat, dan pendekatan berbasis hak. Pendekatan pemenuhan dasar adalah upaya-upaya untuk menekan kan pada pemenuhan kebutuhan da sar manusia untuk bisa hidup layak, antara lain diwujudkan berupa peme nuhan pangan, kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, pendidikan, serta tempat tinggal yang layak. Aspek yang diaanggap penting dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat atau pendekatan pem bangunan berbasis komunitas (co mmunity-based development ap proach), adalah adanya usaha un tuk mengurangi kesenjangan sosial dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, terutama pada kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan penduduk miskin. Upaya-

pustaka pustaka

upaya yang ditempuh di dalam pen dekatan ini melalui pembangunan infrastruktur pedesaan, distribusi aset ekonomi dan modal usaha/kerja penguatan kelembagaan masyarakat. Membahas masalah hakikat ke miskinan di Indonesia, khususnya era orde baru, juga dapat dilihat dari la poran statistik yang dikeluarkan pe merintah, yang terungkap bahwa pada tahun 1970 angka kemiskinan absolut tampaknya sudah berada pada titik yang memprihatinkan. Le bih parahnya lagi, bahwa daerah pe desaan menjadi sarang kemiskinan yang paling besar. Atas dasar kondisi yang mempri hatinkan tersebut, Presiden Soeharto yang memimpin pemerintahan orde baru mengambil berbagai langkah kebijakan dan tindakan untuk men coba mengatasi dan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang memang sudah parah saat itu. Untuk mengetahui berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah orde baru tersebut, perlu diketahui pem babakan kebijakan orde baru serta faktor-faktor eksternal yang ikut mempengaruhinya. Perjalanan perekonomian orde baru dalam dalam kurun waktu 1966-1996, bisa dibagi kedalam tiga fase sebagai berikut: Fase Pertama; 1966-1973: stabilitasi, rehabilitasi, liberalisasi parsial dan pemulihan ekonomi; Fase Kedua, 1974-1982: bom minyak, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan meningkatnya inter vensi pemerintah; Fase ketiga, 19831996: periode setelah bom minyak, deregulasi, liberalisasi yang telah di perbaharui dan pertumbuhan eko nomi yang didorong oleh peningkatan ekspor yang cepat. Pemerintah kemudian menjalan kan tiga tahap program ekonomi yaitu: stabilisasi, rehabilitasi dan

pembangunan. Ada empat program jangka pendek yang di jalankan peme rintah orde baru, yaitu menghentikan hiperinflasi dan mengupayakan sta bilisasi ekonomi, mengurangi control atas sistem perdagangan luar negeri dan nilai tukar rupiah yang diistilahkan dengan decontrol, penjadwalan kem bali (reschedule) hutang-hutang luar negeri dan mencari kembali hutang baru untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran, serta pemerintah meng und ang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di samping kebijakan ekonomi yang sudah mulai menunjukan hasil, ternyata kita melihat ada faktor eks ternal yang sangat berperan disini. Ada kenaikan harga minyak dunia di tahun 1973-1974, dan ini kemudian berlanjut hingga ke tahun 1981. Bonanza minyak ini sudah pasti telah memberikan keuntungan tersendiri bagi Pemerintahan Soeharto. Tinggi nya porsi ekspor minyak bumi dan gas alam (migas) yang lebih dari 60 persen di pertengahan tahun 1970an, menyebabkan Indonesia menjadi negara yang kaya secara mendadak saat itu karena pendapatan ekspor migas tersebut. Selama pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP 1), 1970-1995, melalui berbagi sektor pembangun an, kita mencatat bahwa berbagai langkah dan kebijakan telah dilaku kan untuk menanggulangi kemiskin an, walaupun kegiatan tidak meng gunakan istilah kemiskinan, tapi misalnya muncul istilah pembangun an daerah rawan, rentan, kritis dan lain –lain. Berdasarkan catatan, harus diakui, bahwa sejak tahun 1976 hingga 1996 jumlah kaum miskin di Indonesia telah turun sebesar 31,7 juta jiwa. Demikian juga dengan angka head

count index, dalam periode waktu yang sama menunjukan, persentase penduduk miskin telah turun dari 40,08 persen menjadi 11,34 persen dan penurunan absolute terbesar terjadi di wilayah pedesaan. Keberhasilan pemerintahan orde baru dalam program pengentasan kemiskinan sudah diakui oleh berba gai lembaga termasuk lembaga inter nasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Bahkan sebagai mana banyak dikatakan orang, turun nya angka kemiskinan absolut dan prosentase penduduk miskin secara drastis merupakan mukjizat di era orde baru. Nilai-nilai positif yang dihasilkan oleh rejim masa lalu, tidak ada salah nya pula, bila ingin digunakan di dalam mengimplementasikan kebijakan atau dijadikan sebagai masukan di dalam menyusun perencanaan kebijakan untuk menyerang atau mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada saat –saat sekarang ini. Secara yuridis formal, penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah memang telah di tegaskan di dalam berbagai undang-undang yang berkaitan de ngan otonomi darah. Jelas peranan pemerintah daerah akan semakin penting di dalam usaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Artinya, kebijakan pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang telah berhasil di implementasikan di era orde baru bisa saja diadopsi ke dalam penyusunan instrumen kebijakan pengentasan masyarakat dari kemiskinan di era reformasi ini, akan tetapi perlu penyesuaian-penyesuaian dengan situasi pemerintah yang mengarah pada desentralistik di era otonomi daerah ini Januari 2015|BRAFO PMK | 19

pendidikan PENDIDIKAN

Keterlibatan Orang Tua untuk Pendidikan Optimal Pendidikan memang bukan tanggung jawab negara dan sekolah saja. Kini, pemerintah ajak orang tua sebagai rekan. Harapan baru untuk direktorat baru juga, meskipun belum pasti namanya.

A

nies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudaya an, mengusulkan berdiri nya suatu direktorat baru di kementeriannya. Usulan yang mulai berhembus pada Desember tahun lalu itu mengkhususkan diri pada peran orang tua dalam mendidik anak, membangun ketahanan keluar ga, dan menjalankan berbagai fungsi parenting demi menghasilkan gene rasi muda yang unggul, berbudi luhur, dan berbudaya. Rencananya, direk torat baru ini akan dijalankan secara kolaborasi sektoral antara Kemdikbud dengan kementerian kesehatan, Ba dan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahkan melibatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluar ga(PKK) dan sektor lainnya. Soal nama, Anies mengungkapkan kalau hingga kini belum ada nama


yang dipilih. “Untuk partisipasi dari lembaga lain nati seperti apa, tentu sangat besar. Nama keayahbundaan akan dicari nama yang paling pas. Kita terbuka, intinya pendidikan mem perkuat untuk orang tua.” Demi menguatkan insan dan eko sistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan semangat gotong royong yang meliputi pula peran orang tua, Kemendikbud telah membangun kerangka ‘Strategi Kem dikbud 2015 – 2019’ yang pada inti nya menekan tiga hal. Pertama, pe nguatan pelaku pendidikan yakni siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua; Kedua, percepatan peningkatan mutu dan akses pendidikan; Ketiga, pengembangan efektifitas birokrasi

melalui perbaikan tata kelola dan pe libatan publik. Jauh hari sebelumnya, Kemdikbud sudah menjalankan program pendi dikan yang melibatkan orang tua yaitu program parenting pada Direktorat Pembinaan PAUD dan Pendidikan Ke orangtuaan pada Direktorat Pembi naan Dikmas. Perluasan dan integrasi program yang sudah ada itu nantinya akan berada dalam suatu direktorat yang kini tengah dicarikan namanya itu. Tujuan direktorat baru itu antara lain memberdayakan orang tua dan keluarga untuk berpartisipasi aktif da lam program sasaran berkait pening katan akses dan mutu pendidikan; Orang tua peduli dan terlibat: sadar

pendidikan PENDIDIKAN pendidikan, aktif memberi stimulus, terus menerus belajar dan mendam pingi anak. Salah satu kegiatan dari pendidikan untuk orang tua dan keluarga adalah: mengumpulkan praktek-praktek baik terkait pendidikan bagi orang tua yang telah dilakukan oleh berbagai gerakan masyarakat dan institusi (termasuk sekolah dan pendidikan nonformal). Dengan demikian, praktik baik yang diharapkan juga beragam dan lintas sektor itu dapat dimanfaatkan seba gai pilihan rujukan bagi orangtua dan keluarga yang lain. Harapan besar dari direktorat baru ini salah satunya adalah akan terjadi percepatan peningkatan kesadaran dan keberdayaan orang tua dan ke luarga dalam memanfaatkan dan me milih berbagai layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat. Anies menegaskan pula bila tugas Kemdikud dalam menangani pen didikan di tanah air membutuhkan mitra dan orang tua dapat menjadi mitra terbaik. “Direktorat ini bukan melakukan pendidikan bagi orang tua, atau sekolah orangtua namun melainkan sebagai sarana hubungan orang tua,” kata Anies lagi. “Jika sekolah itu materinya dari se kolah diberikan ke siswa sama halnya orang tua dari orangtua lain, melalui sharing kepada orang tua lainnya. Orang tua itu adalah pengetahuan dan pengalaman, perlu untuk dikom binasikan menjadi informasi yang dipakai orangtua-orangtua. Jadi ini bukan kerja sendirian, justru lintas sektor.” Usulan membuat direktorat baru yang melibatkan penuh peran ayah bunda dalam pendidikan ini disambut dengan baik oleh Dewan Pembina Komnas Anak, Seto Mulyadi. Kak Seto mendukung penuh rencana ini karena menurutnya mendidik anak tidak hanya berdasarkan pengalaman masa lalu.

Ramuan teori dan pengalaman hidup dari direktorat ayah bunda da pat membuat cara mendidik anak akan jauh lebih baik sehingga angka kualitas pendidikan dan kualitas manusia akan meningkat. Namun memang, dalam praktiknya direktorat baru ini harus dapat lebih fleksibel. Menjangkau berbagai kalangan, baik di kota dan di daerah. Semua segmen perlu mendapatkan pendidikan pa renting terutama para orang tua yang sibuk bekerja seperti yang ada di kota-kota besar. Hal senada diungkapkan oleh mantan Duta Trafficking yang juga Pemerhati dari komunitas orang tua peduli anak, Dewi Hughes, yang sangat antusias dengan pembentukan direktorat yang menaungi orang tua. Berdasarkan pengalaman sebagai duta anti perdagangan perempuan dan anak, selama ini belum ada seko lahuntuk orang tua. “Jika dalam berkomunikasi orang tua kepada anak tidak etis, terdapat kesalahan. Kita dapat memperbaiki dan melatih berkomunikasi dengan baik, sehingga input dari peran orang tua membuat anak senang berada disekolah,” ungkap Hughes. Sebuah publikasi oleh Divisi Pene litian dan Pendidikan Sekolah Kame hameha mencatat bahwa keterlibatan

orang tua dalam pendidikan dasar anak-anak memiliki dampak positif untuk melanjutkan nilai akademis anak melalui sekolah tinggi. Berdasarkan bukti-bukti, sudah banyak orang tua yang melihat lalu tertarik dan terlibat dalam pendidik an awal anak-anak dan tentu saja ke mudian punya efek positif bagi pres tasi akademik anak, meskipun orang tua tidak terlibat dengan sekolah ting gi anak. Konsisten dengan temuan ini, Sekolah Kamehameha juga menemu kan bahwa dalam tingkat studi kelima, mereka yang tidak memiliki orang tua yang terlibat dalam pendidikan me miliki nilai lebih rendah di sekolah tinggi dibandingkan dengan keterli batan orang tua dalam kelas lima. Peningkatan prestasi akademik di antara siswa yang orang tuanya terli bat dalam pendidikan dasar mereka tampaknya memiliki efek global. Se bagai contoh, orangtua mungkin be kerja sebagai seorang sejarawan dan terlibat dalam program sejarah di sekolah dasar anaknya. Anak akan memiliki nilai yang lebih tinggi dalam semua mata pelajaran karena keterli batan ayahnya, bukan hanya nilai se jarahnya. Juga nilai matematika dan sainsnya diharapkan menjadi lebih tinggi sebagai akibat dari keterlibatan ayah dalam pendidikan anak itu. (IN) Januari 2015|BRAFO PMK | 21

iptek IPTEK

Membuat Sendiri Pakan Ternak Adanya pakan fermentasi membuat para peternak tidak perlu lagi pusing mencari pakan. Mereka bisa mengatur cadangan pakan ternaknya sesuai dengan kebutuhan.


P

eternakan menjadi salah satu andalan masyarakat Indo nesia dalam memenuhi ke butuhan hidup. Salah satu nya usaha peternakan kambing atau sapi. Sayangnya, usaha yang ditekuni masyarakat ini masih kebanyakan bersifat tradisional. Tidak sedikit orang yang masih menganggap bahwa bahwa beternak hanya sekedar usaha sampingan. Padahal sektor ini memi liki prospek yang sangat baik. Salah satu permasalahan yang kerap dikelukan para peternak atau pembudidaya kambing jika dilakukan secara intensif adalah persoalan kese diaan pangan. Pakan jenis hijauan dianggap menyusahkan sehingga mereka lebih memilih membudidaya kambing dengan jumlah sedikit. Biasanya kebutuhan pakan ternak meningkat saat memasuki musim

kemarau atau musim kering, khusus nya pada daerah-daerah pegunungan, dataran tinggi dan daerah yang sumber airnya terbatas. Namun di era modern ini, per soalan pasokan pakan dalam ternak budidaya kambing dan sapi seharusnya tidak jadi kendala lagi. Sebab adanya inovasi pembuatan pakan fermentasi telah mempermudah para pembu didaya untuk menyediakan pakan. Pakan fermentasi adalah pakan ter nak hasil dari proses pemecahan senyawa organik dengan bantuan mikroorganisme diubah menjadi senyawa sederhana. Proses pembuatannya yang sangat mudah membuat para peternak kam bing dan sapi tanpa perlu berpikir panjang untuk memeilih jenis pakan organik dan ampuh pada pertum buhan kambing budidayanya. Biaya untuk memproduksi pakan ternak ini juga sangat terjangkau. Selain itu, pakan ternak fermentasi juga mampu membuat berat ternak semakin berbobot. Pengadaan pakan ternak dapat dibuat memanfaatkan limbah seperti jerami dan pohon pisang (debog). Beberapa kelebihan pakan ternak kambing fermentasi antara lain: mem perbaiki sistem pencernaan ternak, bobot ternak cepat bertambah se cara alami, gemuk, dan sehat. Untuk kotoran, jika diberi asupan pakan fermentasi dapat mengurangi bau

IPTEK iptek

nya serta volumenya lebih sedikit serta bisa digunakan sebagai pupuk kandang/biogas alami. Cukup Mudah Dalam proses pembuatannya, pakan ternak kambing fermentasi (jerami, batang pohon pisang) sebe narnya cukup mudah. Meski dibuat dengan teknik sesederhana mungkin, namun hasilnya sangat luar biasa dan terbukti bisa menaikan berat badan

kambing sekitar 2–4 kg selama waktu 10 hari. Secara umum tahapan dalam proses pembuatan pakan ternak fer mentasi dimulai dengan menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk menu mbuhkan mikroorganisme maupun untuk prosesnya nanti. Tahapan se lanjutnya membersihkan atau men seterilkan bahan, fermentor dan semua perlengkapannya. Dilanjutkan dengan pelakasanaan proses fer

mentasi secara optimum, pemanen an atau pemakaian hasil fermentasi, dan pengolahan atau pembuangan limbah yang dihasilkan selama proses fermentasi. Untuk bahan berupa jerami, cara pembuatannya diawali dengan menumbuk jerami kemudian disimpan ditempat yang telah disiapkan misal dengan ketinggian 20 cm. Tambahkan urea dan probiotik secara merata. Lalu tambah jerami lagi setinggi 20 cm lagi dan tambahkan juga lagi probiotik dan urea. Begitu seterusnya sampai jumlah yang diinginkan. Pasca proses fermentasi selesai selanjutnya jerami dibiarkan ditempat terbuka atau dikeringkan sebelum di simpan dalam tempat yang aman dari hujan dan sinar matahari secara langsung. Setelah kering pakan ternak fermentasi dari jerami ini dapat diberikan kepada ternak. Untuk pengolahan pakan ternak fermentasi dengan bahan yang lain, para peternak juga bisa melakukan uji coba atau eksperimen sendiri sesuai kreativitas kita masing-masing dengan tetap mengacu pada teori umum fermentasi yang ada. (dbs)

Teknik Pembuatan

P

akan fermentasi untuk kambing sebaiknya diberikan dengan ukuran yang lebih kecil.Berikut tahapan yang bisa dilakukan bagi para pembudidaya yang ingin membuat sendiri. 1.Jerami/pohon pisang (de bog, sebagai alternatif jerami) di potong-potong/dicacah kecil-kecil. Lalu siapkan larutan dari gula dan parutan nanas dicampur dengan air untuk fermentasi basah (gede bog) 1 liter dan jumlah air untuk fermentasi kering (jerami) sebayak 10 liter.

2.Di sisi lain, campurkan bahan utama yaitu jerami/ pohon pisang, ampas tahu dan katul ke dalam wadah yang besar. 3.Larutan yang berisi air, gula pasir dan parutan nanas 1 buah tadi aduk rata dan diamkan sejenak selama kurang lebih 15 menit. Kemudian masukan lagi larutan itu kedalam air ±10 liter lalu siramkan secara merata ke dalam campuran pakan dalam wadah besar, kemudian sebagai tambahan taburkan garam dan

aduk lagi terus menerus hingga semuanya tercampur rata. 4.Masukan pakan kedalam ember/drum plastik lalu tutup dengan terpal/plastik tujuannya agar kedap udara selama kurang lebih 1 hari jika menggunakan bahan jerami (Kering) dan jika menggunakan bahan batang pohon pisang/debog (Basah) cukup 1-3 jam. 5.Pakan fermentasi siap untuk diberikan pada ternak kambing atau sapi setiap pagi dan sore. (dbs) Januari 2015|BRAFO PMK | 23

opini OPINI

Penyelenggaraan Ibadah Haji Jadi Perhatian Serius Pemerintah Drs. H. Sahlan, MSI.*

P

enyelenggaran Ibadah haji merupakan kegiatan yang multidimensi dan multikom plek. Di dalamnya mencakup ibadah spritual-individual-vertikal sekaligus material-sosial-horizontal. Penyelenggaran ibadah haji juga ber dimensi ekonomi, hubungan bilateral antara negara sekaligus politik inter nasional dalam arti luas. Dengan demikian, penanganan Penyelenggaran Ibadah haji, harus menjadi perhatian serius, menjadi program prioritas pemerintah JokowiJK. Mengapa? Karena penyelenggaran ibadah haji merupakan kegiatan rutin tahunan yang harus dikoordinasikan melibatkan lebih dari sepuluh lintas kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat dan daerah. Harus diingat, bahwa masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah haji mutlak, membutuhkan jaminan kelancaran, keamanan, ketenangan dan bahkan keselamatan jiwanya. Mereka rata-rata perorang telah me ngeluarkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp 35 juta per orang untuk haji reguler, bahkan Rp 95 juta hingga Rp 250 juta untuk Pe nyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK). Sebagian besar masyarakat yang melaksanakan haji reguler ada lah dari kalangan ekonomi kelas bawah, sementara untuk haji PIHK dari menengah hingga lapisan atas. Kebanyakan jemaah haji reguler, uang yang mereka bayarkan adalah hasil


kucuran keringat dari jerih payah yang mereka kumpulkan selama bertahuntahun. Ada yang dengan cara berdagang, menabung, bahkan banyak, mereka rela menjual kerbau, sapi, kebun, sa wah dan seterusnya demi untuk ber haji. Tuntunan mereka yang tidak bisa ditawar-tawar dalam menjalankan ibadah haji adalah harus “pulang se lamat” ke tanah air dan menjadi “haji mabrur”. Di sisi lain peran pemerintah, da lam waktu bersamaan setiap tahun, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan harus menyiapkan SDM pelayanan petugas haji, untuk pelayanan umum dan iba dah diperlukan 1.461 orang, serta petugas kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum dan para medis sebanyak 2.495 orang se hingga seluruhnya memerlukan 3.956 orang. Untuk itu, diperlukan Balai pengobatan, alat-alat dan fasilitas kesehatan dan obat-obatan mencapai 6 ton untuk mengantisipasi dan mengobati jemaah haji agar selama diperjalanan tetap sehat, dapat ber ibadah dengan baik, tenang dan mencapai kemabruran itu. Selanjutnya pemerintah harus mampu mengevakuasi/menerbang kan sebanyak 168.800 orang jemaah WNI yang fariasi umurnya rata-rata

diatas 50 tahun, dari sisi kesehatan mereka sudah mencapai resti (risiko tinggi), memiliki riwayat penyakit bawaan yang beraneka ragam. Mere ka berlatar belakang pendidikan dan pengalaman juga sangat variatif. Dari siklus pemberangkatan dan pemulangan membutuhkan waktu selama 40 hari per-kloter, selama 40 hari juga mereka harus tinggal di luar negeri. Pengaturan penerbangannya pun diatur berdasarkan gelombang I dan gelombang II dan mencapai kurun waktu hampir 3 bulan, karena total penerbangan ada 485 kelompok terbang (kloter) yang tersebar di 15 embarkasi. Pesawat yang dipergu nakanpun membutuhkan pesawat berbadan lebar yang tidak dapat di angkut oleh pesawat milik Indonesia setiap musim haji dalam setiap tahu nya. Dengan uraian tersebut diatas, berdasarkan Bab IV pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, ditegaskan dalam ayat 1, bahwa “Penyelenggaraan haji meliputi unsur kebijakan, pelaksana an dan pengawasan”. Pada ayat 2 di tegaskan “Kebijakan dan pelaksana an penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional, menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Sedangkan dalam Peraturan Pre

OPINI opini siden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pan jang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, pada lampiran Buku I Tentang Prioritas Nasional Lainnya, juga ditegaskan bahwa “Dalam me wujudkan penyelenggaraan haji yang tertib dan lancar”, Kementerian Koor dinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Kemenko PMK merupakan “Penang gung Jawab”, sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan ibadah haji dan umrah adalah Kementerian Agama, sedangkan pelayanan kesehatan di laksanakan oleh Kementerian Kese hatan. Dengan demikian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang pada era pemerintahan baru Jokowi-JK yang telah berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang saat ini dijabat oleh Ibu Puan Maha rani, secara otomatis masih memiliki peran penting dalam mengkoordina sikan penyelenggaraan ibadah haji ini. Kemenko PMK sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mewu judkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, profesional, tertib dan lancar. Hal ini pula sesuai dengan Nawa Cita 1 “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada Warga Negara Indonesia”. Demikian halnya dalam Nawa Cita 2 ditegaskan “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”. Maka tidak dapat dipungkiri, pe nyelenggaran ibadah haji harus terko ordinatif, dipersiapkan lebih baik dan matang dan dikelola dengan trans paran. Hal ini harus segera dilakukan

revolusi mental oleh semua pihak baik Pemerintah, DPR dan pemerintah daerah juga segenap masyarakat In donesia. Secara umum Penyelenggaraan dan Pelayanan Haji 2014 oleh Kemen terian Agama sudah dilaksanakan se cara lebih baik, meliputi: pertama, pengisian kuota jemaah haji 2014 yang dibuka sampai 6 kali/tahapan, sehingga hanya tersisa 9 orang dari sepanjang sejarah penyelenggaraan haji, baru kali sistem ini dilakukan. Jumlah kuota awal tahun 2014 sebanyak 211.000 jemaah terdiri dari haji reguler sebanyak 194.000 dan haji khusus sebanyak 17.000. Dengan adanya pengurangan kuota 20% yang di sebabkan adanya pembangunan perluasan Masjidil Haram di Makkah, maka terjadi pengurangan kuota ja maah haji reguler turun 155.200 orang dan kuota haji khusus menjadi 13.600 orang. Akibatnya, daftar tung gu/w aitinglist jemaah haji Indonesia saat ini rata-rata mencapai 16 tahun, bahkan untuk Kalimatan Selatan dan Sulawesi Selatan diatas 20 tahun. Kedua, pemondokan/hotel jema ah haji di Mekkah, Madinah dan Jed dah seluruhnya baik. Pemondokan di Madinah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Majmuah (Asosiasi Perhotelan) yang telah melanggar kontrak (wanprestasi), namun hal ini telah diselesaikan dengan memberi kan konvensasi sebesar 300 real ke pada jemaah yang terdampak. Ketiga, Transportasi Shalawat dan Transp or tasi Arofah Mina, seluruhnya sudah sesuai dengan ketentuan Pemerin tah Arab Saudi bahwa jemaah haji yang menempati wilayah dengan jarak 2000 M atau lebih dari Masjidil Haram, wajib disediakan layananan transportasi shalawat. Penyediaan

bus shalawat tidak dibatasi hanya jemaah pada rumah yang berjarak ≥2000 meter, namun juga pada wila yah tertentu di bawah jalur tersebut. Keempat, katering jamaah haji. Kualitas pelayanan katering sepenuh nya sudah sesuai dengan citra rasa/ menu ala Indonesia. Peningkatan kualitas menu, dengan memperhati kan saran dari ahli gizi, pakar kuliner, dan pengawas khusus yang didatang kan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Kelima, pelayanan Kesehatan Haji. Pelayanan kesehatan seluruhnya baik, namun sampai saat ini masih ada jemaah sebanyak 23 orang yang masih dirawat di RS. Arab Saudi. Jumlah jemaah wafat seluruhnya 298 jemaah terdiri dari haji reguler 281 jemah, haji khusus 17 jemaah. Besarnya jumlah jemaah yang wafat dikarenakan profil jemaah usia lanjut yang semakin besar dan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas yang tidak ketat. Untuk itu diperlukan SE Men dagri agar Puskesmas lebih teliti da lam melakukan pemeriksaan calon jemaah haji. Keenam, Dokumen Paspor Haji. Kemenag diminta lebih hati-hati, tidak disteples karena dapat merusak electronic code. Imigrasi mengusul kan agar syarat pelunasan BPIH harus memiliki paspor agar tidak terjadi penumpukan. Hal ini perlu dipertim bangkan baik dari segi teknis maupun pembiayaan, mengingat penduduk yang tersebar di seluruh pelosok pedesaan. *Asisten Deputi Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan-Kemenko PMK-RI Januari 2015|BRAFO PMK | 25

suara SUARAdaerah DAERAH

Kab. Kepulauan Meranti

Terbaik Laksanakan PKH Kesuksesan Kabupaten Kepulauan Meranti jalankan PKH mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kemensos menggajar daerah ini dengan kembali dapat alokasi anggaran sebesar Rp2.8 miliar.

M

eski tergolong dae rah otonomi baru, Kabupaten Kepulau an Meranti layak di jadikan contoh bagi daerah peme karan lainnya. Keseriusannya dalam berbenah di segala sektor membawa kabupaten termuda di Provinsi Riau ini menjadi langganan peraih berba gai penghargaan. Kabupaten ini di nobatkan sebagai Peringkat II Kabu paten Pemekaran terbaik sejak 2009. Kesuksesan juga diraih Kabupaten Kepulauan Meranti dalam program penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Ka bupaten ini dinilai paling sukses da lam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH). Atas kesuksesan ini Kementerian Sosial RI menganjarnya


dengan bantuan alokasi dana PKH untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM) senilai Rp2.8 miliar Penghargaan didasari kesuksesan Kabupaten Kepulauan Meranti men jalankan program PKM KSM Kemen sos periode I - 2014 yang sebelumnya dialokasikan untuk 8.915 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di 7 ke camatan. Namun seiring waktu ber jalan setelah dilakukan validasi dan pertemuan dengan pihak Kemente rian Sosial RI, terjadi penurunan yang signifikan menjadi 6.643 RTSM. Anggaran sebesar Rp2,8 miliar itu rencananya akan dibagikan ke keluarga sangat miskin peserta PKH sebanyak 6.643 KSM tersebar di 7 kecamatan. Kecamatan Tebingtinggi mendapat alokasi bantuan sebesar

Rp486.435.000 untuk 1.151 KSM, Ke camatan Tebingtinggi Barat sebesar Rp245.010.000 untuk 571 KSM, dan Kecamatan Tebingtinggi Timur se besar Rp344.065.000 untuk 824 KSM. Sedangkan untuk kecamatan Rangsang Barat mendapat alokasi sebesar Rp373.575.000 untuk 895 KSM, Kecamatan Rangsang se besar 526.510.000 untuk 1.321 KSM, Kecamatan Pulau Merbau 304.065.000 untuk 674 KSM serta Kecamatan Merbau dengan jumlah bantuan sebesar Rp533.795.000 bagi 1.207 KSM. Selain itu, perhatian khusus Ke mensos atas kepedulian dan duku ngan Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan sharing budget sebesar 7 persen dari anggaran Kementerian

SUARA DAERAH

Sosial yakni sebesar Rp430.597.200. di samping itu juga dibentuk tenaga pendamping PKH KSM sebanyak 34 orang dengan 1 operator komputer yang disebar di seluruh kecamatan yang membantu penerima manfaat dapat keluar dari kemiskinan. Sharing Dana Sejak diluncurkan 2007 hingga 2013, Program Keluarga Harapan (PKH) sukses menjangkau 2.326.533 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM). Pencapaian PKH terjadi pada pengem bangan jangkauan lokasi, meliputi 82 Kab/Kota di 20 provinsi, 737 keca matan, 8.587 desa/kelurahan 318.321 KSM. Pengembangan 718 Kecamatan di 28 provinsi, 158 kab/kota, 7.298 desa/kel, 307.723 KSM. Kini PKH telah menjangkau 34 Propinsi, 418 Kab/ Kota, 4.876 Kecamatan, 58.380 Desa/ Kelurahan, 2.797.523 RTSM/KSM, de ngan dana Rp 3.872.767.947.500,. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyambut baik Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupa kan upaya pemerintah sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin sekaligus mening katkan dan memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga

generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Atas penghargaan ini Bupati Ke pulauan Meranti Irwan Nasir sangat mengapresiasi dan berjanji akan memberikan dukungan penuh terha dap program PKH KSM itu. Ke depan pihaknya berharap seluruh lapisan masyarakat miski dapat menerima program ini. Jika saat ini Kementerian Sosial membantu 2 Miliar, Pemda akan memberikan alokasi anggar se besar 5 Miliar dalam APBD program pengentasan kemiskinan ini sejalan dengan program Kabupaten Kepulau an Meranti. Pada tahun 2014, Pemda Kepulau an Meranti sudah menyediakan sha ring dana karena mengingat program ini memberikan konstribusi positif bagi upaya penanggulangan kemis kinan di daerah sekaligus membuka kesempatan lapangan kerja. Melalui progr am ini dibuka lowongan kerja untuk para sarjana dari daerah setem pat untuk menjadi pendamping dan operator PKH dari Kemensos. Namun di sisi lain, Irwan mengaku masih ada kendala yakni belum ada koordinasi yang intensif antara pihak Kementerian dan daerah sehingga dukungan maksimal belum dapat di lakukan. Sehingga saat ini kesannya

antara Kementerian dan daerah ber jalan sendiri-sendiri. Koordinasi itu sangat penting sehingga program pemerintah pusat dapat disinergikan dengan program daerah dan tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah juga diharapkan saat pe nerapan program kartu sehat, kartu pintar dan keluarga sejahtera se hingga benar-benar tepat sasaran. Sehingga tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dapat tercapai. (dbs)

Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah juga diharapkan saat penerapan program kartu sehat, kartu pintar dan keluarga sejahtera sehingga benar-benar tepat sasaran. Sehingga tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dapat tercapai.


budaya BUDAYA

Moko, dari Simbol Status Sosial hingga Alat Musik 28 | Brafo PMK | Januari 2015

budaya BUDAYA

Selain Pulau Kenari, Kabupaten Alor juga dikenal sebagai Pulau Seribu Moko. Moko adalah penamaan masyarakat Alor terhadap Nekara yang tebuat dari perunggu. Konon Moko sudah ada sejak abad 14 Masehi. Sebenarnya seberapa penting arti Moko bagi masyarakat Alor ?

S

ecara fisik, Moko berbentuk seperti drum dengan diame ter 40cm-60cm dan tinggi 80cm-100cm. Benda ini ter buat dari perunggu atau logam. Di sekujur tubuhnya terdapat hiasan tra disional yang disinyalir menyerupai motof hiasan di zaman kebudayaan Dongson, Vietnam utara. Moko memiliki berbagai variasi bentuk yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun bentuk dasarnya (seperti tifa) tetap sama. Moko juga mempunyai motif yang berbeda-beda pada permukaan nya. Setiap moko juga memiliki nama yang berbeda-beda, misalnya moko Makasar (Moko Malahai), Moko Jawa, Moko lima anak panah, Moko tiga anak panah, Moko Habartur, Moko Tahmata dan lain-lain.

Setiap moko juga memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya Moko Makasar memiliki nilai tinggi yang jika dihargai dengan uang bisa mencapai 12 juta rupiah. Moko Tahmata bernilai lebih rendah atau sekitar 3 juta rupiah jika dihargai dengan uang. Akan tetapi nilai tersebut tidaklah seragam disetiap daerah di Alor. Misalnya di Pulau Pantar, Moko Lima anak Panah merupakan jenis moko dengan nilai tertinggi. Orang Alor bisa membedakan de ngan sangat baik setiap jenis Moko berdasarkan ragam hias, bentuk dan ukurannya. Secara umum Moka dapat dibedakan menjadi dua. Moko yang diproduksi sebelum ada pengaruh Hindu di Indonesia dan Moko yang diproduksi sesudah ada pengaruh Hindu. Benda Antik Moko adalah benda masa silam yang lahir dari tangan terampil nenek moyang. Di zamannya, ia berfungsi sebagai alat musik tradisional yang digunakan pada waktu upacara adat

dan acara kesenian lainnya. Selain itu Moko juga dipakai alat tukar-menukar barang. Dan yang tertinggi, Moko juga digunakan sebagai Mas Kawin atau belis untuk meminang calon mempelai perempuan serta sebagai symbol status social masyarakat Alor. Seorang peneliti Asing, Cora Du bois, menjelaskan empat fungsi Mo ko. Pertama, Moko sebagai simbol status sosial. Pemilki jumlah dan jenis Moko tertentu menunjukan status sosial sesorang dalam masyarakat. Misalnya Moko Malei Tana atau Moko Itkira. Kepemilikan Moko ini menunjukan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Bahkan oarng yang memiliki Moko ini dalam jumlah tertentu akan cukup berpengaruh dalam setiap kepemimpinan tradisio nal. Kedua, Moko sebagai alat musik. Moko dapat menggantikan fungsi tambur yang terbuat dari kayu dan ku lit hewan Alat musik gong dan Moko biasanya dimainkan untuk pengiring tari-tarian. Dalam perspektif orang Alor, gong yang berbentuk plat dalam


budaya BUDAYA

posisi telungkup adalah lambang ke wanitaan. Sedangkan Moko berben tuk bulat dalam posisi berdiri adalah lambang kejantanan. Ketiga, Moko sebagai alat tukar ekonomi. Sejak dahulu orang Alor mengenal Moko sebagai alat tukar seperti uang. Dalam hal ini Moko dapat ditukar dengan barang ter tentu secara barter. Hal inilah yang kemudian menyebabkan inflasi pada jaman pemerintahan kolonial Belanda sehingga Belanda membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko. Keempat, Moko sebagai peralatan belis atau mas kawin. Seorang pria


yang hendak menikah harus me nyerahkan sejumlah Moko kepada keluarga perempuan calon isteri. Kaum bangsawan menggunakan Moko Malei Tana sebagai mas kawin. Orang biasa menggunakan Moko Malei Utangpei yang disebut delapan bobak. Selain sebagai belis, moko juga bisa menjadi simbol perdamaian an tara 2 kelompok yang bertikai. Sa lah satu kelompok menyerahkan moko ke kelompok lainnya sebagai tanda perdamaian. Moko yang telah digunakan sebagai simbol perdamai an tidak boleh digunakan sebagai belis. Jika digunakan, maka dipercaya

hal itu akan menimbulkan musibah bagi kedua mempelai, misalnya jatuh sakit. Bagi masyarakat Alor saat ini, moko adalah anugerah Tuhan, yang bisa muncul dari tanah bahkan dari laut. Mereka mengatakan demikian karena tidak ada pabrik yang mem buat moko di Alor. Mengapa dari laut? Apakah ada kaitannya dengan aktivitas perda gangan lewat jalur laut. Mengapa dari dalam tanah? Apakah mungkin karena dikubur oleh pemiliknya de ngan tujuan menyembunyikannya karena sesuatu dan lain hal. Semua masih kabur, karena masih kurangnya bukti-bukti penunjang.

wisata WISATA

indahnya Alam dan Tradisi di Pulau Kenari Mengunjungi Alor ibarat kembali ke masa lalu. Semuanya terkesan unik dan antik. Apa yang dijumpai di Alor membawa kesan tersendiri dan mandalam. Indonesia tentunya harus berbangga karena memiliki Alor yang begitu indah alamnya dan kaya akan budaya serta adat tradisi. Masyarakatnyapun masih menjunjung kearifan lokal warisan nenek moyang mereka.


budaya wisata WISATA

A

lor merupakan salah satu dari 22 kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Terletak di antara Laut Flores (batas utara), Selat Ombay (batas selatan), Selat Wetar (batas timur) dan Selat Lomblen (batas barat). Negeri 15 Pulau ini me miliki luas wilayah, daratan 2.864,64 kilometer persegi (Km2) dan perairan 10.973,62 Km2. Kalau selama ini orang mengang gap Alor sebagai daerah terisolasi, mungkin karena akses transportasinya yang sulit, terutama dari Kupang, ibu kota Propinsi NTT. Tapi itu dulu. Sekarang akses transportasi ke Alor sudah semakin lancar.


Mengunjungai Alor saat ini tidak lah sulit, sebab pesawat yang menu ju Alor yang tadinya dari Kupang-Alor hanya 3 kali dalam seminggu kini ber kembang menjadi setiap hari. Bahkan salahsatu maskapai penerbangan yang melayani rute ke Alor terkoneksi langsung dari Surabaya dan Jakarta. Bagi yang suka menempuh perjalanan lewat air ada layanan kapal fery dari Kupang-Alor 2 kali dalam seminggu. Saat tiba di bandara Mali, Alor kita akan disuguhkan oleh tari penyam butan. Tarian tersebut merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Alor. Dalam tarian tersebut wistawan yang datang akan diberikan kain se lempang/selendang yang ditenun

oleh perempuan-perempuan Alor. Kerajinan tenun bagi perempuan Alor adalah sebuah simbol eksistensi kedewasaannya. Makanya di Alor, perempuan dan tenun seperti dua sisi mata uang, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Tidak jauh dari bandara Mali, obyek wisata yang indah dan mempe sona sudah menanti, pantai Mali. Pantai yang masih asri dan alami layak dijadikan persinggahan pertama perjalanan wisata. Pantai pasir putih dengan air laut tenang ini mampu mengendurkan otot-otot yang tegang sehabis perjalanan yang melelahkan apalagi menikmantinya sambil ma kan jagung rebus atau bakar khas

wisata WISATA Alor. Selain itu, wisatawan juga akan disuguhkan pertunjukan seni tradisio nal seperti tari Lego-lego. Dalam tari Lego-lego, wisatawan diajak menari bersama sambil meng elilingan sebuah tambur yang digen dang. Bagi masyrakat Alot tari Legolego juga melambangkan kekuatan, persatuan, dan persaudaraan.Sebuah pengalam yang sulit untuk dilupakan. Kampung Tradisonal Hal menarik lainya yang terdapat di Alor adalah keberadaan kampungkampung adat atau tradisional. Kam pung tradisional tersebut dapat men jadi tujuan wisata alternatif, khusus nya wisata budaya. Wisata budaya ini cukup dikenal oleh wisatawan mancanegara (Wisman). Ini setidaktidaknya terukur dari banyaknya Wis man yang datang ke Alor dan me nanyakan keberadaan wisata budaya Alor. Sebut saja, perkampungan tradi sional Takpala di Kecamatan Alor Tengah Utara. Perkampungan ini me miliki perumahan dan tradisi adat yang khas, seperti upacara belanga moko, pernikahan tradisional dan tarian lego-lego. Begitupun perkam pungan tradisional Mombang, sekitar tujuh kilometer dari Kota Kalabahi, Kabupaten Alor. Kampung ini juga memiliki tradisi spesifik dalam cara membangun rumah, tari-tarian, sis tem pernikahan ditambah dengan kondisi alam yang indah. Wisata budaya lainnya dapat dinikmati di Kampung tradisional Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL). Di kampung ini terdapat rumah adat lakatuil dengan berbagai ornamen upacara makan baru padi ala baloil yang mengandung sejumlah

makna dan berbagai atraksi budaya lokal. Begitu pun di Desa Alor Kecil dan Alor Besar di Kacamatan ABAL. Di kampung ini terdapat sunatan adat, pernikahan adat, tarian dan lego-lego. Di sana ada juga Al Quran tua yang terbuat dari kulit kayu. Diperkirakan Al-Qura’an tersebut merupakan AlQur’an tertua di Indonesia maupun di Asia Tenggara yang berumur kurang lebih 800 tahun. Dikampung ini, pada waktu tertentu terdapat arus dingin, yang mengakibatkan banyak ikan naik kepermukaan air. Ada juga kampung tardisional Lembur. Di Desa Lembur Barat, Ke camatan Alor Tengah Utara, tepatnya di sebuah bukit dengan ketinggian kira-kira 450 meter dari permukaan laut, di areal seluas 5 hektare, ter dapat sebuah mezbah lama pening galan leluhur Lembur. Dari atas bukit itu pula, para pengunjung juga akan menikmati pemandangan panorama alam dan laut Teluk Kenari yang indah, sambil mencicipi makanan tradisional yang disiapkan oleh kelompok Sadar Wi sata Budaya Lembur. Alor tidak hanya kaya akan tradisi dan indah di atas lautan, konon alam bawah lautnya jauh lebih indah. Tercatat, ada 26 titik diving yang me mesona wisatawan di sana. Ke-26 titik diving itu yaitu, Half Moon Bay, Peter’s Prize, Crocodile Rook, Cave Point, The Edge, Coral Clitts, Baeylon, The Arch, Fallt Line, The Pacth, Nite Delht, Kal’s Dream, The Ball, Trip Top, The Mlai Hall, No Man’s Land, The Chatedral, School’s Ut, dan Shark Close. Titik diving yang terakhir ini sa ngat menarik karena merupakan kumpulan ikan hiu dasar laut yang

sangat bersahabat dengan para diver. Keindahan bawah laut yang terdapat di Alor Besar, Alor Kecil, Dulolong, Pulau Buaya, Pulau Kepa, Pulau Ternate, Pulau Pantar, dan Pulau Pura juga mengundang decak kagum para diver professional. Bahkan, para diver kelas dunia mengakui, bahwa kawasan taman laut Alor merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Dari atas bukit itu pula, para pengunjung juga akan menikmati pemandangan panorama alam dan laut Teluk Kenari yang indah, sambil mencicipi makanan tradisional yang disiapkan oleh kelompok Sadar Wisata Budaya Lembur.


budaya sekitar sekitarkita kita

SyamsudiN:

Penjual ‘Kopling’ Panen Saat Demo Besar

Y

Kring..kring..kring.. begitu suaranya sayup terdengar dari kejahuan, semakin mendekat suara bel sepeda tersebut semakin keras dan jelas terdengar. Akhirnya saya dapat memastikan suara tersebut adalah suara penjual Kopling atau ‘Starling’ yang saya tungutungu. Saya pun segera memesan segelas kopi hitan favorit saya. 34 | Brafo PMK | Januari 2015

a, segelas kopi hitam panas dapat meringankan kepenatan dan kebuntuan otak dalam bekerja, apalagi menikmatinya dipinggir jalan dan di bawah rindangnya pohon angsana tentunya ada suasana dan nuansa yang berbeda jika dibandingkan me nikmati kopi di dalam ruangan, baik di dalam kantor maupun warung kopi. Para penjual kopi keliling atau kopling atau istilah gaulnya Starling (starbuck keliling) lazim kita temui dijalan-jalan protocol, kawasan per kantoran, hingga kawasan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta. Kebera daan metode penjualan tersebut se dikit banyak telah menjadi icon baru bagi kota Jakarta. Adalah Syamsudin atau biasa disapa Udin yang berjasa mengantar kan segelas kopi kepada saya. Udin adalah salah satu dari sekian banyak penjual kopi keliling atau Kopling yang ‘berseliweran’ di kawasan Monas dan sekitarnya. Udin menggeluti profesi sebagai penjual kopi keliling sudah lima tahun lamanya. Menurut Udin, profesi sebagai penjual kopi keliling adalah mata pen caharian utama untuk menghidupi keluarganyanya sebab memang tidak

ada pilihan lain baginya. “Saya hanya lulusan SMA jadi tidak banyak pilihan pekerjan buat saya,” lirihnya. Menurut lelaki asal Slawi tersebut, sebelum berjualan Kopling, dia per nah bekerja di marketing galeri salah satu produk minuman segar namun sistemnya hanya pegawai kontrak. “Sebelum saya jualan Kopi keliling saya pernah bekerja di kawasan blok M di marketing galeri produk nutri sari,” terangnya. Namun, lanjut Udin, Setelah kon trak kerja diperusahaan lama tidak diperpanjang, dia berusaha mencari pekerjaan lainnya akan tetapi semua nya tidak bertahan lama dikarenakan sistemnya kontrak juga. Dan sambil menunggu datangnya panggilan un tuk bekerja akhirnya waktu kosong saya saya manfaatkan untuk mencari usaha lain. “Tadinya saya bingun mau usaha apa, karena keahlian saya terbatas dan modal yang saya punya sedikit, itupun sisa tabungan saya hasil beker ja dulu. Untungnya ada teman yang menyarankan saya berjualan kopi keliling di kawasan Monas,” ungkap nya. Singkat cerita, akhirnya saya men coba saran teman untuk berjualan

sekitar wisata kita sekitar kita

kopling di kawasan Monas. Sebagai percoban, saya membawa dagangan kopling teman pada malam minggu, walhasil ternyata untung yang dida pat lumayan juga. “Berawal dari itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk membeli peralatan dan bahan untuk berjualan kopling,” tegasnya. Menurut Udin, jualan kopi keli ling tidak butuh modal besar dan keahlian yang tinggi, untuk belanja bahan bakunya saja hanya butuh modal Rp. 150.000 – Rp. 300.000. Adapun sepeda pancal untuk keliling bisa menyewa dengan bos atau beli yang bekas seharga Rp. 200.00 – Rp.500.000 ditambah dengan dua buah termos untuk air panasnya, jadi total modal awal keseluruhannya kurang lebih 1 juta rupiah. Perihal bos disini yang dimaksud Udin adalah semacam koordinator yang mendata dan mengatur wilayah dan waktu para penjual kopling untuk berjualan agar tidak terjadi gesekan atau konflik sesama para penjual kopling. “Kalau tidak ada bos yang mengatur tentunya banyak penjual kopling yang berebut wilayah yang dianggap menguntungkan, seperti ka wasan Monas,” terang Udin. “Dan saya sendiri mendapat ba gian untuk berjualan di seputar jalan Merdeka Barat dan Abdul Muis, tidak boleh berjualan di kawasan lainnya. Kemudian waktu jualannya juga di tentukan yaitu pagi hingga sore hari,” terang Udin. Menurut Udin, selain untuk me ngatur waktu penjualan para pedagang kopling atau istilah pabriknya shift, bos juga mengharuskan para anggota penjual kopling untuk belanja kopi di tempatnya. Namun, apabila pedagang

kehabisan modal karena dagangannya di razia satpol PP bos dapat memberi pinjaman bahan dagangan kepada anak buahnya. “Jadi bos disini bukan tempat saya atau pedagang kopling lainnya mengambil barang lalu menjualnya kemudian menyetor hasil penjualan nya, fungsi bos hanya untuk menga tur dan mengkoordinasikan penjual kopling yang banyak. Adapun barang dagangnya penjual tetap membeli kepada bos dengan harga pasaran nya,”ungkapnya. Panen Saat Demo Menurut Udin, penghasilan jual an kopling lumaya besar, bahkan lebih besar daripada penghasilannya sewaktu bekerja dipabrik. “Dalam sehari saya bisa menjual rata-rata 150 sachet, itu artinya saya bisa men dapatkan keuntungan sekitar Rp. 100 ribu hingga Rp.150 ribu per hari,” ungkapnya. Namun, lanjut Udin, apabila ada demo besar-besaran di kawasan mo nas penghasilan para penjual kopling meningkat drastis. “Kalau ada demo besar-besaran di depan istana para penjual kopling panen, dalam se hari bisa mendapatkan keuntungan Rp.500 ribu hingga Rp. 700 ribu,” terangnya. Berkat berjualan kopling, menurut Udin dirinya mampu menghidupi istrinya yang saat ini sedang hamil, selainnya itu, dia juga bisa menabung dan membeli sawah di kampung. “Alhamdulillah hasil jualan kopling masih ada sisanya buat ditabung untuk sekolah anak,”jelasnya. Menurut Udin, dirinya tidak ingin anak-anaknya kelak berprofesi seperti

dirinya, meskipun hasil penjualan kopling lumayan. “kalau bisa anakanak saya bisa jadi dokter, pengusaha atau jadi direktut tidak seperti saya hanya jualan kopling,” lirihnya. Maka dari itu dirinya bertekad akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari sebanyak mungkin rezeki yang halal agar kehidupan anak-anak nya kelak bisa lebih sejahtera lagi serat tingkat pendidikannya leih baik daripadanya. “saya punya impian ke lak anak saya bisa sekolah sampai perguruan tinggi’”harapnya.

“Kalau ada demo besarbesaran di depan istana para penjual kopling panen, dalam sehari bisa mendapatkan keuntungan Rp.500 ribu hingga Rp. 700 ribu,” terangnya.


budaya ekonomi ekonomi

Pajak: Belum Membudaya Hingga Banyaknya Ganjalan Penerimaan pajak negara tahun lalu sangat tidak memuaskan. Banyak masalah yang menghadang, apa saja itu?

P

engusaha berinisial SC akhir Januari lalu akhirnya digelan dang ke penjara oleh aparat Ditjen Pajak yang bekerja sama dengan kepolisian. SC diketahui menunggak pajak sebesar Rp6 miliar. Padahal antara tahun 2005 hingga 2007, SC selaku pemilik PT DGP sudah berulang kali ditegur untuk memba yar kewajibannya, tetapi tidak pernah menggubris. Menurut Direktur Pencegahan dan Pemeriksaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, 36 | Brafo PMK | Januari 2015

Dadang Suwarna, PT DGP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kulit dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing III. Pada 2007-2009, Ditjen Pajak menerbitkan surat paksa. Pada 2007 pula Dirjen Pajak melalui keputusan Menteri Keuangan mence gah SC berpergian ke luar negeri. “Tapi justru seusai masa pence gahan, Dia (SC—red) sering ke luar negeri dan tidak menunjukkan iktikad melunasi utang pajak. Antara tahun 2012-2014, kami sudah memblokir

hartanya setelah menemukan reke ning yang tersebar di 99 bank.” Kantor Pelayanan Pajak menerbit kan surat perintah penyanderaan (gij zeling). SC lalu dijemput oleh tim juru sita pajak bersama polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi dari tempat tinggalnya dan langsung dibawa ke sini Rutan Salemba, Jakarta. SC akan ditahan di Lembaga Pe masyarakatan Kelas IIA Salemba se lama enam bulan. Jika dalam waktu enam bulan masih belum melunasi tunggakan pajaknya, masa penyan deraan dapat diperpanjang enam bulan lagi. Jika dalam waktu setahun Si Penunggak Pajak tetap tidak mem bayar pajak dan tunggakannya, Dia dapat dibebaskan dari tahanan. Na mun, seluruh asetnya disita dan utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pe nahanan ini dilakukan untuk melacak dan mendata aset-aset yang dimiliki penunggak pajak agar tak digelapkan. Tidak adanya itikad baik untuk membayar pajak hingga akhirnya me nunggak dengan jumlah yang terus membengkak, banyak dinilai karena

ekonomi ekonomi

budaya sadar pajak masih belum “akrab” di tengah masyarakat kita. Membayar pajak masih dianggap sebagai kewajiban semata antara rakyat kepada negaranya atau hanya sebatas pengaman bagi penerimaan negara karena pajak adalah bagian dari sistem ekonomi negara. Beda dengan pandangan orangorang barat yang menganggap pajak sebagai suatu keharusan yang me nyatu dengan budaya bangsa mereka. Dengan adanya paham budaya se perti ini, para Wajib Pajak kemudian menyadari bahwa pajak adalah suatu kebutuhan. Jika tidak bayar pajak, akan terasa ada yang kurang, tidak lengkap, dan sebagainya. Budaya membayar pajak, me nurut salah seorang Pengamat dan juga Pegawai pada Dirjen Pajak, Wi yoso Hadi, dapat mencontoh Kaum Muslim saat membayar zakat. “Jika pajak sebagaimana dilakukan dalam pengumpulan pajak di Indonesia saat ini bisa dibuat sebagai budaya atau bagian dari gaya hidup masyarakat, maka ungkapan Schumpeter bahwa budaya pajak adalah budaya eks presi dari spiritualitas manusia dan kreatifitas dapat diwujudkan di Indo nesia.” Tulis Wiyoso dalam situs resmi Ditjen Pajak. Ahli Filsafat Islam, Haidar Bagir, bahkan mengusulkan agar Ditjen Pajak dapat memberikan penjelasan

tentang fungsi sakral pajak. Dengan demikian, pajak nantinya tidak dipan dang sebagai kegiatan sekuler biasa tetapi kegiatan yang mampu mem bangkitkan nilai-nilai keagamaan se bagai bentuk cinta kepada negara. Sementara dalam pandangan Kris tiani, Romo Franz Magnis-Suseno, berpendapat bahwa penarikan pa jak harus dapat dirasakan adil oleh pembayarnya atau wajib pajak. Maka, sangat disarankan untuk tidak adanya korupsi karena mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hing ga penggunaannya masyarakat tahu dengan pasti. “Jika kedua syarat ini dipenuhi maka pemerintah akan mudah mem budayakan kegiatan membayar pajak kepada masyarakat luas, dan bukan sekadar mensosialisasikan kegiatan membayar pajak sebagai suatu kewa jiban kepada negara saja.” Pajak yang belum membudaya itu di tahun lalu ditunjukkan dengan target penerimaan pajak oleh peme rintah yang lagi-lagi diketahui me leset. Ditjen Pajak mencatat, hanya 20 persen saja masyarakat Indonesia yang dengan sukarela mau bayar pa jak, sedangkan 80 persen sisanya banyak diupayakan dengan cara ‘jem put bola’ dari otoritas pajak kepada masyarakat. Cara yang ditempuh biasanya dengan menelepon langsung para wajib pajak. Namun, upaya ‘jemput bola’ masih terkendala dengan biaya operasional yang nyatanya tidak se banding dengan jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Pemerintah juga kini tengah gencar memperbaiki layanan pajak dengan sistem online untuk memudahkan

masyarakat membayar pajak. Sejauh ini, Ditjen Pajak juga ter kendala dengan jumlah personil yang masih belum mengimbangi jumlah penduduk Indonesia. Jika dibandingkan, Jepang yang memi liki penduduk 120.000 jiwa memili ki petugas pajak sebanyak 60.000. Sedangkan Indonesia yang penduduk nya 240.000 hanya memiliki 30.000 petugas pajak. Oleh karena itu, jika Indonesia mau mengikuti jejak Jepang, Indonesia harus menambah 90.000 petugas pajak. Namun kemudian, sudah se jak dini Indonesia juga kekurangan petugas pajak karena jumlah lulusan akuntansi setiap tahun hanya sekitar 7.000 orang. Kalaupun kemudian para tena ga siap pakai itu didapatkan, Men keu, Bambang Brodjonegoro, meng ungkapkan bahwa mekanisme rekrut men jadi tidak mudah. Rekrutmen PNS saat ini mulai ketat, lalu ditambah lagi dengan sulitnya mendapatkan pegawai yang punya kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan ke butuhan Ditjen Pajak. “Kami buka, katakanlah paling cepat akhir tahun ini, tapi tidak gam pang dapat 5-10 ribu orang yang qualified. Orang yang daftar banyak, tapi yang sesuai harapan di pajak, punya kemampuan auditing, atau bisa jadi account representative yang bagus juga tidak mudah, jadi kami lihat.” Selain masalah pegawai, beberapa regulasi yang ada saat ini juga perlu di perbaiki, sehingga pergerakan aparat pajak dalam melakukan kegiatannya dapat lebih fleksibel. (IN)


budaya internasional internasional

e-Learning untuk Pendidikan di Afrika Kondisi serba sulit di Afrika tetap bukan alasan untuk membuat warganya sulit juga menjangkau akses pendidikan. E-learning dinilai sebagai solusi tepat untuk tetap sekolah.

“A

yahku dulu seorang wirausaha yang terus mendorongku untuk berperan aktif dalam mengembangkan bisnis keluarga. Ta hun 1975, kami tinggal di Lebanon. Kami sebenarnya berasal dari Inggris tetapi perang lantas memaksa kami sekeluarga untuk mengungsi. Di Leba non, kehidupan jadi sangat berat. Di usia 15 tahun, aku harus hidup berdua dengan adikku saja di sebuah aparte 38 | Brafo PMK | Januari 2015

men kecil. Kehidupan harus terus ber jalan dan satu hal yang membuatku fokus dan bertahan adalah karena pendidikan. Jadi, aku memang sudah sejak dini aku paham betapa penting nya pendidikan untuk masa depan,” papar Rebecca Stromeyer, seorang Penggiat Pendidikan di Afrika kepada the Guardian. Rebecca sangat setuju akan pen dapat bahwa pendidikan adalah lan dasan utama bagi semua pembang

unan. Karena tanpa fondasi yang kuat dari pendidikan berkualitas, sistem lain yang menunjang pembangunan seperti birokrasi, kesehatan, pertum buhan ekonomi, hukum, perdagang an, tidak akan pernah mencapai ke dewasaan. “Ide inisiatifku pertama kali mun cul di tahun 2004 ketika aku melihat mulai banyaknya gulungan kabel optik yang siap dibenamkan di se panjang jalanan di Ethiopia. Saat itu

internasional wisata internasional aku sadar akan potensi munculnya teknologi informasi di tanah Afrika. Sumbangannya bagi dunia pendidi kan, tentu saja e-learning,” ungkap Rebecca lagi. Kemunculan tren baru bernama e-learning itu tentu jadi kabar meng gembirakan bagi dunia pendidikan Afrika. Produksi buku teks pelajaran dan kondisi geografis yang cukup berat serta saling berjauhan membuat ongkos yang harus dibayar juga sa ngat mahal. Begitu pula dengan pro ses distribusi buku yang diakui pasti sangat sulit. Maka, dengan adanya akses in ternet, berbagai sumber bahan pe lajaran dan rencana mengajar jadi lebih mudah terutama ketika menyu sun kurikulum. Ongkos lebih murah, lokasi mudah dijangkau, guru-guru pun jadi mudah dilatih. Manfaat yang besar ini juga dirasa kan oleh para perempuan muda di Kenya yang diketahui sebagian besar sudah menjadi ibu di usia mereka yang masih remaja. Ibu-ibu muda itu terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena hamil atau larangan suaminya yang tidak membolehkan mereka untuk kembali melanjutkan pendidikan. Adalah Ronda Zelezny-Green dari University of London, yang telah se kian lama mengamati kehidupan para ibu remaja di Kenya. Kehadiran internet yang menyajikan layanan e-learning merupakan pendorong semangat perempuan muda Kenya untuk meraih masa depan yang lebih baik. “Internet telah menjembatani ru mah dengan sekolah. Banyak mata pelajaran yang diajarkan dengan

internet ini, termasuk matematika, bahasa ibu, pendidikan kesehatan dan reproduksi, dan keterampilan hidup serta kerja.” Ponsel memang telah berkembang pesat di tengah masyarakat Kenya te tapi hanya sebatas untuk mengakses layanan perbankan, belanja, trans portasi, kesehatan dan sebagainya. Sementara stigma dan pandangan budaya yang berlaku di masyarakat kerap jadi hambatan tersendiri bagi para perempuan muda itu untuk melanjutkan sekolah. Jadi, kebera daan ponsel bagi perempuan muda yang jauh di wilayah pedalaman dapat sangat membantu dan mendukung mereka menikmati e-learning. Hingga kini, Kenya memiliki dua provider layanan e-learning yaitu Ene za Education untuk pendidikan me nengah dan eLimu untuk pendidik an dasar. Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ. Pengguna layanan e-learning masih harus me mikirkan lagi biaya untuk pulsa dan pemeliharaan perangkat ponsel; ke khawatiran terhadap akses situs-si tus negatif seperti pornografi; dan kesulitan membaca teks karena layar ponsel yang kecil. Masalah-masalah semacam itu kadang masih harus berbenturan lagi dengan dilema antara kebutuhan untuk makan sehari-hari dengan pulsa yang juga harus tetap tersedia untuk mengikuti mata pelajaran. Eneza Education sejauh ini terus menerus mendemonstrasikan kepada masyarakat bahwa prasyarat untuk dapat mengakses e-learning di Kenya adalah bukan dengan memiliki pe rangkat ponsel yang canggih dan mutakhir karena memang e-learning

tidak membutuhkan peralatan mahal. “Mendidik dan membimbing anak perempuan Kenya serta keluarga mereka untuk menggunakan perang kat ponsel dengan tepat adalah lebih masuk akal untuk saat ini. Namun, upaya ini seharusnya didukung oleh gerakan e-learning global agar keber hasilan e-learning di Afrika ini dapat berlangsung lama,” kata Green. Salah satu dukungan global yang terlihat saat ini adalah perangkat baca elektronik, worldreader. Menurut si tus resminya, perangkat ini menya takan telah berhasil membantu para pelajar di Kenya untuk membaca ane ka judul buku lewat eReaders atau pada fitur aplikasi ponsel. Membaca juga jadi lebih menyenangkan dan bermanfaat. Kini, harga perangkat elektronik untuk mengakses internet seperti ponsel pintar dan tablet sudah lebih murah. Perkembangan ini juga diser tai dengan berbagai temuan perang kat lunak dan jaringan internet yang semakin meluas jangkauannya. Pendiri Microsoft dan juga Filan tropis, Bill Gates, bahkan sangat yakin bila kecanggihan teknologi informasi saat ini akan merevolusi cara belajar siswa khususnya di negara maju selama lebih dari 15 tahun terakhir. “Lebih dari 15 tahun, benda de ngan kualitas begitu bagus akan dapat dimiliki secara gratis atau berharga murah. Alat ini akan terus merambah ke seluruh dunia dan siapapun akan punya ponsel atau tablet murah lalu mengakses internet. Alat ini akan benar-benar mengubah (sistem) pen didikan.” (IN) Januari 2015|BRAFO PMK | 39

budaya perempuan & Anak

Christy Zakarias:


Niat berbagi dapat dilakukan di mana pun dan oleh siapa pun. Tidak terkecuali bagi generasi muda bangsa yang satu ini. Kegiatannya bahkan sudah diganjar penghargaan bergengsi.

G

adis belia itu bernama Christy Zakarias. Setiap Kamis dan Jumat, Christy yang pelajar di Sinar mas World Academy itu tidak langsung pulang begitu jam sekolahnya bubar di pkl.15.00. Bersama teman-temannya, Christy langsung menuju sebuah sekolah lain yang tidak jauh dari lokasi sekolah mereka untuk memberikan kursus bahasa Inggris gratis bagi para siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah.


Kegiatan mulia ini diakui Christy berawal dari sebuah tugas sekolah yang meminta murid di kelasnya untuk me neliti kondisi air Sungai Cisadane di kawasan Serpong, Tangerang. Saat itu pula, Christy melihat anak-anak sedang belajar bahasa Inggris. Usia Christy kala itu baru 11 tahun dan baru duduk di kelas 1 SMP. Mula pertama mengajar diakuinya pula seba gai suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Namun, Chrusty tidak menyerah. Christy justru coba membuat anak-anak

perempuan budaya wisata perempuan& &anak Anak untuk tidak cepat bosan. Hasilnya memang terlihat. Kini para siswa ternyata semakin percaya diri untuk bercakap dalam bahasa Inggris. Hingga kini, Christy memiliki 500 murid dan 52 relawan yang merupaka teman-temannya sendiri untuk me ngajarkan bahasa Inggris. Christy juga telah membentuk komunitas berbahasa Inggris untuk anak-anak. Christy tetap semangat dengan visinya yang jauh ke depan yaitu demi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak lain. Christy dan teman-te man mengajar bocah-bo cah kelas 1-6 SD dan seperti kursus bahasa Inggris pada umumnya, ada tes untuk membagi anak-anak itu dalam tiga kelas berdasar kan penilaian pada tes kemampuan. Karena meng ajar anak-anak, Christy me rasa tantangannya jadi lebih besar. “Sejauh ini kendalanya sama anak-anak kalau belajar ada rasa bosan, harus menemukan cara baru interaktif yang bisa bikin mereka se mangat. Jadi pakai teknik student to student, menggabungkan cara tra disional di kelas, untuk make sure anaknya ‘ngerti, kita pakai permainan, lagu dan alat peraga,” kata Christy. Christy dan teman-temannya mengajar bahasa Inggris selama 1,5 jam. Bahan ajar pun sudah disiapkan sejak awal minggu sebelumnya. Se makin lama, peminat kursus bahasa Inggris gratis ini semakin berkembang. Akhirnya, kegiatan yang dibuat pun bukan hanya bahasa Inggris, melain kan juga mengajar bola dan mereno vasi perpustakaan sekolah.

Tidak cuma mengajar bahasa Ing gris gratis, Christy dan teman-tema nnya juga menggagas Global Issues Network Indonesia (Gindo), konferen si tahunan anak muda Indonesia yang membahas masalah lingkungan dan sosial. Penggemar penyanyi Demi Lovato dan Greyson Chance ini juga sempat memiliki grup band saat SMP. Gadis kelahiran Bekasi, 19 Juli 1998 ini me nyampaikan pesan buat anak muda Indonesia.

“Kalau misalnya ada kemauan untuk menolong orang lain membuat proyek yang menolong dan meng untungkan orang lain minta bantuan orang-orang dewasa di sekitarnya, kalau misalnya mau melakukan de ngan tulus berjalannya bakal sukses dengan ide yang diajukan,” kata Christy lagi. Sepak terjang Christy lantas men curi perhatian. Pada tahun 2013, Christy mendapat pengharaan Diana Award. Penghargaan itu terinspirasi dari mendiang Putri Diana dan dibe rikan kepada anak-anak muda yang menginspirasi. “Christy berkomitmen penuh pada hal apapun yang ingin dia raih. Dari pengalaman bertahun-tahun di dunia pendidikan, saya tahu Christy adalah

siswa peringkat atas,” papar Nadine Cooper, Kepala Sekolah Sinarmas World Academy. “Ia membawa gairah, integritas, dan kewajaran pada segala sepak terjangnya.” Penghargaan Diana Award telah mulai diberikan pada tahun 1999 sebagai penghargaan kepada kalangan muda berusia 9 – 18 tahun yang telah memberikan kontribusi positif kepada komunitas di lingkungannya maupun di dunia internasional. Sampai saat ini terdapat 150 orang peraih Diana Award yang tersebar di seluruh dunia dengan prestasi yang beragam. Christy Zakarias merupakan peraih Diana Award pertama dari Indonesia. Dengan diraih nya penghargaan Diana Award ini telah membantu mening katkan citra positif Indonesia terutama dalam peningkatan kerjasama people-to-people contact kedua negara. Duta besar Inggris kala itu, Mark Canning, mengatakan, penghargaan yang diterima Christy ini sebagai “pencapaian atas usaha luar biasa yang telah ia lakukan untuk komu nitas sekitar,” demikian Canning seperti dikutip dari BBC. “Saya ucapkan selamat kepada Christy dan generasi muda Indonesia lainnya yang telah membantu mas yarakat kurang mampu dan meyum bangkan kembali keahlian mereka melalui usaha-usaha yang penting bagi komunitas mereka. Saya yakin Putri Diana, yang kenangannya telah menginspirasi penghargaan ini, akan sangat terkesan dengan apa yang telah dicapai Christy,” kata Canning lagi. (IN) Januari 2015|BRAFO PMK | 41

budaya reformasi birokrasi reformasi birokrasi

Belajar Proses Perijinan dari Surabaya

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mengembangkan program Surabaya Single Window (SSW) atau program perijinan terpadu online sejak dua tahun lalu. Hingga kini, mengurus ijin di Surabaya relatif lebih mudah. SSW pun mendapatkan pengakuan baik dari nasional dan internasional. Langkah yang patut dicontoh pemerintah daerah lainnya. 42 | Brafo PMK | Januari 2015

L

ayaknya daerah lain di Indone sia, imej pengurusan perijinan di Surabaya pada tiga tahun silam membutuhkan waktu la ma, berbelit serta berbiaya tinggi. menyadarai hal itu, Pemkot Surabaya pada 2013 pun mengenalkan progr am perijinan terpadu online, “Sura baya Single Window” (SSW). Pelan tapi pasti, program SSW mulai meru bah imej sulitnya mengurus perijinan di Kota Pahlawan itu. Dengan SSW, memudahkan warga Kota Surabaya atau warga asing yang ingin berinves tasi. SSW adalah layanan perijinan online terpadu satu jendela, sebab pengurusan izin secara online di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) ini telah terintegrasi dengan Sistem

Informasi Manajemen (SIM) online di beberapa SKPD atau unit kerja yang dikoordinasi Dinas Komunikasi dan Informastika (Diskominfo). Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menerangkan, seluruh proses SSW memakai data elektronik. “Jadi mulai gambar, dokumen-dokumen persya ratan, surat tanah , gambar perenca naan, juga dokumen yang lain, semua secara elektronik. jadi bisa dilakukan di rumah, tidak harus di UPTSA ( unit Pelayan Terpadu Satu Atap ). Bisa di lakukan di mana saja,” cetusnya. Adapun SSW sangat berbeda de ngan sistem pengurusan sebelumnya. Terutama dapat dilihat mekanisme pemrosesan ijin SSW parallel (ter padu). Dengan begitu, beberapa ijin

reformasi birokrasi reformasi birokrasi

yang di ajukan pemohon dapat di proses secara simultan (bersamaan), tidak saling tunggu antara ijin satu dengan ijin lainnya. SSW juga oto matis memangkas jangka waktu pro ses perijinan. Sehingga, waktu penye lesaian perijinan menjadi lebih cepat. Keunggulan SSW lainnya, seluruh ijin bisa langsung diproses secara bersa maan. Rentang waktu penyelesaian per ijinan di SSW beragam, mulai 14 hari sampai 30 hari, tergantung jenis ijin yang diajukan. Sebagai informasi, be berapa ijin yang bisa diurus melalui SSW yaitu surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), Amdal Lalin, UKL-UPL, izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan (IMB), dan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Untuk alur pengajuan perijinan via SSW, masya rakat bisa mengakses situs www. surabaya.go.id kemudian kliklayanan. surabaya.go.id, setelah melengkapi persyaratan, pemohon tinggal datang ke kantor UPTSA untuk verifikasi ke petugas di loket DCKTR. Lantas bagaimana SSW bisa dikata kan berbeda dan lebih baik dari sistem

pengurusan sebelumnya? Sebagai gambaran, sistem sebelumnya masih menggunakan metode seri (manual). Dengan sistem ini mengurus perijinan yang masing-masing membutuhkan waktu lima hari, maka seluruh ijn tersebut baru selesai dalam 25 hari. Sebab, ijin dakan diproses satu per satu. Selama ijin yang satu belum selesai, maka proses belum bisa di lanjutkan ke ijin berikutnya. Nyatanya tiga bulan setelah SSW dikenalkan, jumlah permohonan per ijinan yang masuk meningkat menjadi 24.118 dari tiga bulan sebelumnya yang mencapai 20.706. kalau dirinci, keseluruhan jenis ijin yang masuk melalui SSW mulai dari SKRK, IMB, HO, dan TDUP, juga cenderung me ningkat. Pada mei 2013, Ada 1410 ijin yang masuk. lalu pada Juni 2013 ada 1151 ijin. jumlah itu naik drastis pada juli 2013 menjadi 1708 ijin. Kini untuk memperluas proses perijinan, Pemkot pemkot meluncurkan e-Kios. Keberadaan e-Kios yang juga memuat aplikasi SSW, dapat dijumpai di kan tor-kantor kelurahan, kecamatan, ru

mah sakit dan sejumlah fasilitas pub lik lainnya. Langkah Pemkot menggulirkan SSW pun mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pada Oktober 2014 misalnya, program SSW mem peroleh penghargaan sebagai inovasi pelayanan publik terbaik kategori Future City versi FutureGov. Untuk memenangi penghargaan itu, Sura baya menyisihkan nominasi dari negara lain. Di antaranya I-MEMS Malaysia, Subang Jaya Municipal Council Malaysia, NEA Haze Singa pura, dan HBS UEM Singapura. Pem kot berharap, penghargaan ini dapat membantu mempromosikan Sura baya menjelang ASEAN Free Trade Area atau zona perdagangan bebas ASEAN pada 2015 mendatang. Dengan predikat itu tak heran jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne gara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan SSW merupakan inovasi pelayanan publik berskala internasional. Pihak nya pun mengganjar SSW sebagai The Best Public Service Excellence secara nasional. Karenanya SSW termasuk satu diantara lima produk inovasi asal Indonesia yang dipamerkan dalam eksebisi Public Service Excellence di Busan, Korea Selatan. “Jadi SSW ini sebenarnya sudah bertaraf dunia. Tak heran kalau sekarang program tersebut menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain,” ujarnya. Terobosan SSW menurutnya, sudah sangat selaras dengan semangat re formasi birokrasi. Yudddy menegas kan, format reformasi birokrasi me nyangkut dua unsur utama, yaitu mindset (pola pikir) dan struktur. PS/ dbs Januari 2015|BRAFO PMK | 43

ukm

Sukses Berkat Gurihnya Kerupuk Pasir Sensasinya rasanya memang beda dari kerupuk yang digoreng dengan minyak. Kerupuk pasir pun lebih rendah kolesterol.

S

iapa sih yang tak tau kerupuk. Hampir setiap orang di Indo nesia pasti pernah mengecap gurihnya. Kerupuk memang sangat sangat cocok bila dimakan se bagai pelengkap ketika makan. Tidak cuma itu, kerupuk juga dapat dijadikan sebagai cemilan saat bersantai. Kegemaran orang mengkonsumsi kerupuk pun membuat peluang usa ha dan bisnis kerupuk sangatlah men janjikan. Salah satunya usaha keru puk tanpa minyak atau kerupuk pasir. Bahkan kerupuk jenis ini diklaim pu nya prospek usaha yang lebih men 44 | Brafo PMK | Januari 2015

janjikan dibanding usaha-usaha keru puk lainnya. Alasannya, kerupuk jenis ini tidak mengandung banyak lemak dan kalori serta untuk kandungan natriumnya juga rendah sehingga lumayan aman buat kesehatan. Sehingga para pe nikmat kerupuk tidak perlu khawatir ketika menyantap kerupuk yang digo reng dengan pasir. Kerupuk pasir memiliki ciri khas saat proses pembuatannya. Biasanya kerupuk di goreng dengan minyak atau dipanggang. Kerupuk pasir ini di

olah secara unik dengan proses peng gorengan menggunakan pasir yang telah dipilih kebersihan dan mutunya. Salah satu orang yang telah me ngecap ’gurinya’ usaha kerupuk pasir yakni Bambang Suparno asal Kediri Jawa Timur. Dari usahanya berdagang kerupuk goreng pasir, mantan buruh migran ini dapat mengantongi omzet puluhan juta per bulan. Kerupuk pasir Bambang ini dikenal dengan sebutan kerupuk padang pa sir. Karena saat menggoreng kerupuk tanpa minyak tapi diganti dengan pa sir halus hasil penyaringan. Dengan bantuan pengapian, kerupuk tetap mekar. Cara ini memberi keuntungan lebih sebab lebih hemat dalam me nekan biaya produksi. Bahkan, risi ko untuk melempem dapat ditekan karena dapat didaur ulang. Selain itu itu, rasanya akan sedikit berbeda dibandingkan dengan yang meng gunakan minyak garing dan rendah kolesterol. Untuk memberikan daya pikat le bih terhadap produknya, Bambang juga membuat banyak varian. Ada tujuh rasa yang dibuat oleh pria yang memulai usahanya sejak tahun 2001 ini. Ada rasa pedas, manis, pedas manis, terasi, rujak, seledri, bawang, serta ubi. Pemberian rasa dilakukan dengan dua cara, yaitu bumbu dicam pur dengan kerupuk sebelum digo reng atau dicampur setelah digoreng. Usai digoreng kerupuk produksi warga Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, kemudian dike mas dalam plastik ukuran setengah kilogram dan panjang 30-40 senti meter. Setiap bungkus ukuran besar ia jual seharga Rp 1.000-Rp 2.500. Varian rasa kerupuk juga mempengaruhi harganya.

ukm

Kemasan kerupuk ini kemudian lalu dikirim kepada agennya yang tersebar di beberapa kota, seperti Kediri, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, Malang, dan Sidoarjo. Agen tersebut adalah pedagang di pusat oleh-oleh di kota masing-masing. Bambang menuturkan pada awal membuka usaha ini hanya hanya memproduksi 30 kilogram kerupuk dan itu pun untuk beberapa hari. Na mun karena permintaan yang selalu ada, maka produksinya terus digenjot hingga mencapai 2,5 kuintal perhari. Kini, kerupuk padang pasir dengan merek Arofah milik bambang memang sudah sangat tersohor di kota tempat tinggalnya hingga merambah ke wi layah sekitarnya. Dengan semakin meningkatnya permintaan pasar oto matis ‘gurihnya’ kerupuk padang pa sir makin memberikan pundi-pundi penghasilan yang lebih besar. Tidak Sulit Sukses membuka usaha kerupuk pasir juga dialami Mohammad Baido wi dan Sri Ekowati. Menekuni usaha sejak tahun 1998, awalnya pasangan ini iseng membeli kerupuk mentah dari tetangganya di Jombang. Krupuk ini, lalu dibumbui garam, cabe, bawang, kemudian dijemur dan setelah kering baru diangkut ke Surabaya. Kemudian kerupuk itu digoreng dengan pasir dan dipasarkan ke tetangga. Ternyata respon para tetangga sa ngat menyukainya. Melihat respon tersebut Baidowi ingin mencoba pa sar lebih luas. Adik Baidowi pun men coba membawa kerupuk pasir ke perkantoran dan deretan PKL rujak manis di tengah kota. Ternyata, pemi natnya pun tidak sedikit.

Saat ini usaha kerupuk pasir Bai dowi terus meningkat. Menurutnya, usaha kerupuk pasir mampu meng hasilkan omzet Rp 350.000–500.000 per hari. Padahal awalnya hanya bermodal Rp 30.000. Ia bisa memasar kan tidak kurang dari 300 bungkus kerupuk pasir kemasan seharga Rp 1.500 atau Rp 2.000 jika eceran dan 50 kemasan besar seharga Rp 5.000 ke perkantoran. Meski demikian, untuk bahan ke rupuk mentahnya, ia tidak produksi sendiri tapi membeli ke piha lain. Untuk proses penjemuran dilakukan di Jombang di rumah orangtua. Dari bahan mentah, diproses atau dibasahi dengan bumbu garam, bawang dan cabe, lalu dijemur.

Memulai usaha kerupuk pasir se benarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Sebab modal yang dibutuhkan tidaklah terlalu besar. Selain itu bahan bahan bakunya mudah didapat. Yang terpenting saat membuat bahan ke rupuk campuran antara tepung tapio ka, bawang putih, soda, gula, cabe, garam, telur, bisa menjadikan kerupuk akan memiliki rasa yang lezat. Proses pembuatannya juga tidak terlalu sulit namun butuh waktu yang lama dan proses penjemurannya me ngandalkan sinar matahari langsung. Kerupuk ini tidak bisa dikeringkan dengan mesin pengering karena ber akibat kurang bisa mengembang. Nah, tertarik juga merasakan gurihnya usaha kerupuk pasir? (dbs) Januari 2015|BRAFO PMK | 45

lingkungan

Menggapai Target Sanitasi Layak 100 % Pemerintah terus bekerja keras guna mencapai target akses sanitasi layak 100 persen yang ingin dicapai pada tahun 2019.

P

emerintah terus berupaya mempercepat peningkatan akses terhadap sanitasi layak 100 persen yang ditargetkan tercapai pada tahun 2019. Salah satu nya melalui penerapan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Kebijakan ini telah dituang kan dalam Permenkes nomor 3 tahun 2014. Wujud penerapan pendekatan STBM ini pun diperluas dengan cara mengintegrasikannya ke dalam prog ram-program besar Kementerian Ke sehatan atau pemberdayaan masyara kat lainnya. Seperti pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAM SIMAS). Pelaksanaan program PAMSIMAS yang dimulai sejak 2008 hingga 2013, telah memberikan kontribusi capaian akses aman untuk air minum dan sani tasi sebanyak lebih dari 6,5 juta jiwa atau setara 2,5% dan peningkatan akses sanitasi yang layak lebih dari 7 juta jiwa. 46 | Brafo PMK | Januari 2015

Pada tahun 2014, Program PAM SIMAS dilaksanakan di 1.958 desa yang terdiri dari 1.455 desa dari dana APBN dan 503 desa dari dana APBD kabupaten/kota. Secara total sejak 2008 sampai dengan 2016, di targetkan jumlah desa sasaran PAM SIMAS sebanyak 12.000 desa dengan total tambahan akses aman air minum sebanyak 11,2 juta jiwa dan tambahan akses sanitasi yang layak sebanyak 10,9 juta jiwa.

Di sisi lain program PAMSIMAS juga secara bertahap telah mening katkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang terbukti dengan angka Bebas Buang Air Sembarangan di hampir 4.000 desa (46 % ) desa sasaran PAMSIMAS dan meningkatkan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) di sekitar 5.200 desa (62 %) desa sasaran PAMSIMAS. Guna menjaga dan meningkatkan keberlanjutan akses aman air minum

lingkungan

dan sanitasi yang layak, Pemerintah memfasilitasi pembinaan pengelola air minum dan sanitasi di desa (BP SPAMS) dengan memberikan ber bagai pelatihan dan insentif program. Untuk Asosiasi BP SPAMS baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota perannya pun ditingkatkan untuk bersama-sama membina pengelola SPAMS desa. Di samping itu, sejak Desember dimulai program peningkatan Asosiasi BPSPAMS dengan dua program utama yaitu program dasar untuk memfasi litasi penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta operasional aso siasi. Ditambah program klinik yang ditujukan sebagai pilot project untuk membina asosiasi dalam mening katkan kinerja BP SPAMS yang masih kurang baik. Peran Pemda Pelaksanaan PAMSIMAS fase II, menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi mencakup 220 kabupaten/ kota di 32 provinsi. Program ini untuk wilayah perdesaan dan daerah pinggir perkotaan yang pelaksanaannya ber basis pemberdayaan masyarakat. Pembangunan SPAM pada desa sasaran PAMSIMAS-II meliputi 3 jenis pola pembangunan SPAM, yaitu penyediaan SPAM baru bagi desa yang belum memiliki sistem, pengembangan SPAM bagi desa yang telah memiliki sistem dengan cakupan pelayanan yang terbatas, dan optimalisasi SPAM yang ada untuk menambah cakupan pelayanan. Dengan tiga pola diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah masya rakat yang memiliki akses air minum

aman di perdesaan, yang pada akhir nya akan membantu percepatan pen capaian target akses aman air minum pada 2019. Lebih lanjut, Imam mengungkap kan bahwa Salah satu kunci keber hasilan program PAMSIMAS adalah dalam hal pemilihan desa sasaran. Kesesuaian desa sasaran terhadap kriteria yang telah ditetapkan akan menjamin keberhasilan pelaksanaan

“Saya harapkan Pemerintah Daerah melalui POKJA AMPL dapat memberikan pembinaan dan duku ngan operasional yang memadai kepada PAKEM agar dapat menjalankan perannya dengan sebaikbaiknya,” tegasnya. proses pemberdayaan yang akan di lakukan serta keberlanjutan operasi dan pemeliharaan SPAM terbangun. “Proses pemilihan desa sasaran dalam Program PAMSIMAS perlu di lakukan secara lebih terbuka, dengan adanya Panitia Kemitraan (Pakem) dalam Pokja AMPL yang beranggota pula unsur masyarakat maupun per guruan tinggi atau asosiasi pemerhati lingkungan,” ujar Imam pada acara Rakornas PAMSIMAS - II di Denpasar, Bali, Awal Desember lalu. Keberadaan Pakem juga berfungsi menilai kewajaran usulan pembiayaan rencana kerja masyarakat yang akan dilakukan dalam PAMSIMAS. Untuk itu dalam rangka persiapan program PAMSIMAS tahun 2015,

diharapkan proses pemilihan desa sasaran yang akan dilakukan oleh Panitia Kemitraan (PAKEM) dalam POKJA AMPL, agar mematuhi segala ketentuan yang telah disyaratkan dalam Petunjuk Teknis yang berlaku. “Saya harapkan Pemerintah Dae rah melalui POKJA AMPL dapat mem berikan pembinaan dan dukungan oper asional yang memadai kepada PAKEM agar dapat menjalankan pe rannya dengan sebaik-baiknya,” te gasnya. Di samping itu, tambah Imam, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting didalam pe menuhan penyediaan SPAM secara berkelanjutan di wilayahnya masingmasing. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU itu di tegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan ke sejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia serta penang gulangan kemiskinan melalui penye diaan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti air minum dan sanitasi secara berkelanjutan. “Pelaksanaan program PAMSI MAS di daerah ke depan harus dise laraskan dengan UU tersebut agar memperoleh dukungan untuk imple mentasi dan keberlanjutannya,” tam bahnya. Hal lain yang tidak kalah penting yakni dukungan perubahan perilaku masyarakat melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kementerian Kesehatan. Sehingga pada akhirnya capaian akses sani tasi yang layak akan meningkat dan memberikan sumbangsi bagi kesejah teraan masyarakat. (dbs) Januari 2015|BRAFO PMK | 47

leksikoN

Peristiwa Sejarah Indonesia di Bulan Januari •

•

2 Januari 1962. Dibentuknya Ko mando Mandala, yang ditugas kan untuk membebaskan Irian Barat dari penjajah Belanda. Komando ini dibentuk oleh Soe karno di Yogyakarta, yang terdiri dari beberapa Komando Daerah Militer (KODAM) yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan.

7 Januari 1965. Indonesia menya takan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah berani itu diambil oleh Presiden Soekarno yang menganggap bah wa PBB merupakan kepanjangan tangan dari bangsa penjajah dan imperialis, karena mulai dari mar kas besar hingga pejabat ting gi merupakan perwakilan dari Amerika, Inggris dan sekutunya. Di samping itu, PBB juga berat se belah saat terjadi konflik Indone sia dengan Malaysia, hingga la


serangan hit and run Diponegoro, hingga lahirlah strategi benteng stellsel yang memecah kekuatan dengan mendirikan bentengbenteng di sepanjang daerah perlawanan.

hirlah kata-kata “Inggris kita ling gis, Amerika kita Setrika!” dan “Ganyang Malaysia!”

•

•

8 Januari 1855. Pahlawan Nasi onal Pangeran Diponegoro me ninggal di Makassar. Diponego ro telah merepotkan penjajah Belanda dalam perang Jawa (1837-1830) hingga akhirnya di tangkap dan di buang ke Makas sar. Dalam perang itu pertama kali taktik gerilya dilaksanakan secara efektif oleh pejuang ke merdekaan hingga Belanda menarik sebagian pasukannya yang berada di luar jawa ditam bah persenjataan yang modern waktu itu untuk memadamkan

15 Januari 1974. Terjadi peristiwa Malari, yaitu saat kunjungan Per dana Menteri Jepang, Tanaka Ka kuei, pada tanggal 14-17 Januari 1974, mahasiswa bersama se bagian masyarakat melakukan demonstrasi yang berujung pada kerusuhan dan pembakaran. Inti dari demonstrasi itu adalah soal penolakan modal asing masuk ke Indonesia. Belasan mahasiswa ditangkap dan dipenjara tanpa proses persidangan dan menurut penuturan sebagian dari mereka mengatakan bahwa aksi mereka ditunggangi oleh kroni rezim Soeharto yang sengaja untuk menjatuhkan pihak oposisi yang tidak senang dengan neo kapitalisme yang di usung Soe harto. Salah satu tokoh Malari

leksikoN

•

17 Januari 1948. Perjanjian Ren ville ditandatangani. Perjanji an ini dilakukan diatas sebuah kapal perang milik Amerika Seri kat yang bersandar di Tj Priok. Perjanjian ini adalah ke sepakatan antara Indonesia dengan Kerajaan Belanda de ngan mediasi tiga negara yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia di

pimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap se dangkan pihak Belanda diwakil kan oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Isi per janjian antara lain, 1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera seba gai bagian wilayah Republik In donesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memi sahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di

Ini Faktanya!

• • • • • • • • • •

Candi Prambanan di Jawa Tengah, Indonesia, merupakan candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Tangga belalai menuju pintu pesawat (Airbridge) yang ngetrend di bandara dunia pertama kali dibuat oleh PT Bukaka, Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Formosa, Melayu, Filipina, Maori, Hawaii dan Malagasi merupakan bahasa Austronesia. Bagi wanita-wanita Eropa, pria Indonesia lebih menarik daripada pria Korea. [Wawancara Peter Dijkstra kepada Radio Nederland] Danau matana di Sulawesi Selatan merupakan danau terdalam di Indonesia dan terdalam ke-8 di dunia (590m). Tahukah Anda, obat-obatan di Australia, Singapura, Korea Selatan, Filipina, dan Selandia Baru dibuat oleh Merck di Pasuruan, Jawa Timur. Ada patung Suroboyo di Busan, Korea Selatan, menandai 20 tahun kerjasama sistercity antara Surabaya-Busan. Menurut TripAdvisor, salah satu sunrise terbaik di dunia, adalah di Bromo, Indonesia. Insinyur Indonesia yg bekerja di luar negeri digaji rata-rata 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan jika bekerja di Indonesia. [MerdekaCom] Lagu Koes Plus ‘Why Do You Love Me’ pernah menempati puncak tangga lagu Australia selama 4 minggu mengalahkan Bee Gees.

wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur dan Indo nesia berpusat di Yogyakarta. •

23 Januari 1950. Terjadi peristi wa kudeta berdarah oleh Ang katan Perang ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh komandan pasukan khusus DST KNIL Ray mond Westerling di Bandung Jawa Barat. 94 personil TNI me ninggal termasuk salah seorang perwiranya yaitu Letnan Kolonel Lembong.

•

27 Januari 2008. Presiden kedua Republik Indonesia H.M Soeharto meninggal dunia di RSPP Jakarta.

•

31 Januari 1926. KH. Hasyim Asy’arie mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Organi sasi ini berdasar pada nilai-nilai islam yang bermanhaj sunni atau Ahlus sunnah, dengan penge jawantahan pada bidang ekono mi, pendidikan, dan sosial. (dari berbagai sumber)

“

Apakah Kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong.

“

yang terkenal adalah Hariman Siregar yang juga ikut di tangkap dan dipenjara.

(Pidato Bung Karno dalam HUT Proklamasi, 1966)


event & Foto

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berbincang dengan salah satu pasien ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), dalam kunjungan kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung awal Januari lalu. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang menyaksikan Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan dengan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDOD) mengenai Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan dari Badan Usaha, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Menko PMK Puan Maharani menyalami Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault dalam pembukaan Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakri (Pertiwana) Nasional IV Tahun 2014, medio Desember 2014 di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur. Sesmenko Sugihartatmo memimpin Rapat Tim Reformasi Birokrasi di Ruang Rapat Utama Lantai 7, Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, awal Januari 2015.


event & Foto

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayan (PMK) Puan Maharani Bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ngurah Agung Gede Puspayoga serta Presiden Direktur PT. Mustika Ratu Putri K Wardani, minum jamu bersama dalam rangka mendeklarasikan gerakan minum jamu setiap hari Jumat di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat akhir Desember 2014.

Menko PMK Puan Maharani membuka Rapat Koordinasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta.

Menko PMK Puan Maharani menemui Mochammad Muzayin Arifin, salah satu bagian dari Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 1101 Cilacap yang juga seorang tuna rungu dan tuna wicara.

Menko PMK Puan Maharani peresmian Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon), medio desember lalu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Persemian tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva di Aula Lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Januari 2015|BRAFO PMK | 51

a i s e n o d In hat! Se

n sehatai serta e K n s i la erhas ngkonsumi b e K i Kunc eluarga Me an Bergiz k i a B Gizi ita dan K ya Makan an K tingn Pastik Tahu Pen

i t a g n i r e l p a n m o Me izi Nasi 5 G 1 i 0 Har anuari 2 25 J


gan sidan r e P n asi da mas m r o f K u n Biro I Bagian H RAFO PM B n Staff a d i s Re da k

Berita dan Informasi pembangunan manusia dan kebudayaan. Musrenbangnas

Recommend Documents