MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Sambutan Pada Acara PEMBUKAAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (RNPK) TAHUN 2016 Tema: Meningkatkan Pelibatan Publik Dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Di Pusat dan Daerah Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati: 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2. Pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. 1 / 17
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayahNya kepada kita semua, karena atas perkenanNya kita dapat bertemu pada kesempatan yang sangat baik ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Peserta Rembuk Nasional yang saya hormati, Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 ini merupakan kesempatan pertama saya bertemu dengan bapak dan ibu pemangku kebijakan di bidang pendidikan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pada acara pembukaan Rembuk Nasional ini saya diminta untuk memberi arahan dengan tema “Meningkatkan Pelibatan Publik Dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Di Pusat dan Daerah”. Tema tersebut mengajak kita untuk lebih melibatkan masyarakat dalam membangun semua elemen pendidikan dan kebudayaan yang meliputi sekolah, guru, orangtua, warga, dunia usaha dan dunia industri, organisasi profesi, serta pemerintah untuk berbagi tanggung jawab, baik di Pusat maupun 2 / 17
Daerah. Semua elemen pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan hendaknya bergotong royong dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Hadirin yang berbahagia, Pendidikan sebagai salah satu alat mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus untuk pembentukan karakter bangsa, merupakan pengejawantahan apa yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam rangka memajukan pendidikan nasional kita. Oleh karena itu, dalam rangka membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan, maka sinergi harus terjadi tidak hanya antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tetapi juga dengan kementerian lain yang secara langsung maupun tidak 3 / 17
langsung melaksanakan fungsi pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian maka pembangunan pendidikan dan kebudayaan baik di pusat maupun didaerah dapat terselenggara semakin baik dan mampu menghadapi tantangan yang semakin besar. Hadirin peserta Rembuk Nasional yang saya hormati, Pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat untuk mewujudkan Nawacita yang didukung oleh ekosistem pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu keharusan dan perlu ditingkatkan. Semua komponen masyarakat harus diberdayakan melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan maupun kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan. Sementara itu, masyarakat dijamin oleh Undang-Undang mempunyai hak berperan-serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program pendidikan, disamping juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. 4 / 17
Kepada komunitas pendidikan dan kebudayaan yang juga diundang pada Rembuknas ini, tingkatkan peran dalam membangun pendidikan dan kebudayaan, baik sebagai pelaku langsung maupun tidak langsung. Bapak dan Ibu peserta yang saya banggakan, Transfer dana pusat ke daerah termasuk dana desa dialokasikan sebesar Rp 770,17 triliun hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam dana desa tersebut ada dana untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Hal ini merupakan sebuah terobosan baru, sehingga besar harapan kami pemerintah daerah harus memiliki program yang mendukung Nawacita, mengacu pada RPJMN 2015-2019. Terkait dengan pelaksanaan APBN 2016, perlu dipastikan bahwa Kemendikbud dan pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 ini. Anggaran yang disediakan dari APBN untuk fungsi pendidikan dan kebudayaan yang jumlahnya 5 / 17
mencapai Rp 424,7 Trilyun diharapkan tidak hanya berdampak langsung pada sektor ini tetapi juga menjadi pendorong perekonomian nasional. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dipercepat dalam koridor menjunjung tinggi prinsip pengeluaran anggaran yang berkualitas. Mayoritas wewenang dan anggaran untuk bidang pendidikan dan kebudayaan sudah diserahkan pada daerah. Jangan sampai niat baik pelaksanaan desentralisasi yang dilaksanakan sejak 15 tahun yang lalu tidak tercapai. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memegang teguh amanat tersebut. Anggaran fungsi pendidikan yang sekitar 65%-nya (Rp 276 Trilyun dari Rp. 424,7 Trilyun) dialokasikan melalui transfer daerah harus betul-betul dilaksanakan dengan baik dan membuahkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Diluar anggaran yang disediakan melalui transfer daerah, Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus pula menyediakan anggaran dari pendapatan asli daerah (PAD)nya masing 6 / 17
masing. Alokasi anggaran yang sekurang-kurangnya 20% dari APBD tidak boleh hanya dipenuhi dari dana transfer pusat ke daerah. Neraca Pendidikan Daerah yang sudah diperkenalkan tadi harus dicermati. Jangan hanya melihat daerahnya sendiri tetapi juga daerah lainnya. Kalau daerah lain bisa menyediakan lebih banyak, kenapa daerah anda tidak bisa? Dengan keterbukaan informasi yang diperkenalkan oleh Kemendikbud, masyarakat juga akan melihat bagaimana pemda mereka menyediakan anggaran untuk pendidikan dan kebudayaan dan bagaimana mengelolanya. Dan ini bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik yang sudah membayar pajak untuk penyediaan layanan pada masyarakat. Ini peluang bagi semua untuk saling berlomba dalam kebaikan dan berbuat untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Ibu dan bapak sekalian, Transfer ke daerah juga harus mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerahdaerah yang saat ini masih tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; (b) 7 / 17
daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa tertinggal; (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Untuk mendukung kebijakan keberpihakan tersebut, maka saya minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maupun para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjaga dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Untuk mendukung kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dan Program Indonesia Pintar, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan menengah bagi setiap warga negara yang berusia 6 sampai 21 tahun. Melalui Wajib Belajar 12 Tahun dan Program Indonesia Pintar diharapkan semua anak dapat mengenyam pendidikan menengah. Sementara itu pelibatan publik dalam pendidikan, yang meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan amat dimungkinkan 8 / 17
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan kembali kesiapan untuk mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2014, agar transisi dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya UU No. 23/2014 dan perubahan kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan, maka baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus melaksanakan kewenangan yang diemban. Namun demikian jangan sampai terjadi sekat-sekat yang tidak memberi peluang bagi jenjang lain untuk turut mendukung program yang dilakukan. Pemerintah Provinsi yang mempunyai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tentu harus juga memastikan layanan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini juga tersedia dan berkualitas. Begitu juga pemerintah Kab/kota harus ikut berperan memastikan pendidikan menengah juga berjalan dengan baik. Semua jenjang dituntut untuk meningkatkan kualitas SDMnya yang salah satunya diukur dengan taraf pendidikan penduduk. Maka sudah selayaknya semua pihak harus 9 / 17
mendukung untuk memastikan tujuan tersebut tercapai. Provinsi harus memastikan membuat program untuk menjamin taraf pendidikan masyarakat di wilayahnya minimal lulus pendidikan menengah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus betul-betul mengenali apa yang terjadi dan apa yang ada di wilayah masing-masing dan memanfaatkan keunggulan tersebut untuk dikembangkan melalui pembangunan pendidikan dan kebudayaan, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peserta Rembuk Nasional sekalian, Dalam hal pelibatan publik untuk membangun ekosistem pendidikan telah jelas dijamin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Oleh karena itu saya berharap Ibu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih 10 / 17
bersinergi dan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah untuk memajukan pendidikan dilingkungan Ibu dan Bapak. Para Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus dilibatkan semaksimal mungkin agar pembangunan pendidikan benar-benar efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Ibu dan Bapak yang terhormat, Salah satu elemen penting dalam ekosistem pendidikan adalah guru. Oleh karena itu dalam membangun ekosistem pendidikan, selama lima tahun ke depan akan dilakukan peningkatan jumlah guru dan tenaga pendidikan yang kompeten dan profesional baik pada tingkat PAUD, satuan pendidikan dasar maupun menengah. Perlu saya tegaskan bahwa, upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan masih menghadapi tantangan yang berat. Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sebagai faktor pendorong 11 / 17
perubahan agar kualitas hidup bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Perubahan mendasar untuk menjadi bangsa yang maju dapat dilakukan melalui Revolusi Mental. Dengan revolusi mental kita merubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku individu maupun kolektif untuk selalu berorientasi pada kemajuan dan kemodernan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat perlu dibekali dengan cara pandang dan wawasan yang memampukan melihat persoalan sosial seperti Gafatar dan LGBT dengan cerdas dan bijak. Revolusi Mental membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, lebih produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, Revolusi Mental harus menjadi sebuah gerakan nasional. Kita harus mempunyai komitmen bersama 12 / 17
untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar bersatu, berdaulat, merdeka, adil, dan makmur. Revolusi Mental harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dan dimulai sejak anak usia dini melalui internalisasi dan habituasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat, sampai lembaga-lembaga Negara. Nilainilai esensial yang meliputi integritas, kerja keras, dan gotong royong harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kemanfaatannya dapat kita rasakan. Sebagai contoh : dalam rangka implementasi Revolusi Mental, baik Kepala Sekolah, Guru, maupun orang tua harus bekerja sama untuk mewujudkan suasana ujian yang berintegritas dan memastikan para siswa untuk tetap belajar dan bekerja keras agar mereka tidak takut untuk menghadapi ujian dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan etika, menjaga kejujuran dan ketertiban. Kita harus mendorong ujian yang tertib, jujur, bersih dan berkualitas. 13 / 17
Hadirin yang saya hormati, Bung Karno mengatakan bahwa “kesejahteraan suatu bangsa ditentukan oleh karakter warga negaranya”. Salah satu bagian program Revolusi Mental untuk memperkuat karakter bangsa yang dilakukan sejak anak usia dini adalah pembiasaan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kantin sehat, dan penerapan budaya disiplin melalui budaya antri serta kebiasaan untuk berolahraga. Revolusi Mental yang dilakukan sejak usia dini akan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Sesuai dengan Nawa Cita pemerintah juga menyediakan Program Indonesia Pintar sebagai jaminan untuk siswa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas. Saya minta Ibu dan Bapak Kepala Dinas untuk berperan aktif memastikan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh layanan pendidikan yang dibutuhkan, baik di pendidikan formal, maupun pendidikan non formal. 14 / 17
Siswa yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas merupakan investasi di bidang pendidikan dan secara tidak langsung akan menunda usia pernikahan dini serta mendorong peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kualitas bayi yang akan dilahirkan dan mengurangi Angka Kematian Ibu yang melahirkan. Peserta Rembuk Nasional yang terhormat, Perbedaan dan keragaman budaya merupakan hikmah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengelola keberagaman (managing diversity) menjadi faktor strategis dalam memperkokoh ketahanan budaya dan ketahanan bangsa. Ekosistem kebudayaan di negara kita jaga dan kita lestarikan dengan saling mengenal dan bersinergi dalam kebhinekaan serta bergotong-royong untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
15 / 17
Sebelum saya menutup sambutan, saya ingin mengingatkan bahwa kebijakan dan program tahun 2017 perlu segera disusun, dengan memperhitungkan tidak saja tantangan yang dihadapi saat ini tetapi yang lebih penting lagi yang dihadapi di masa depan. Janji Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dengan ruh Nawacita harus menjadi pedoman. Mari kita pastikan janji-janji yang tertuang dalam target pembangunan 2015-2019 tercapai. Hadirin peserta Rembuk Nasional yang berbahagia, Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga Rembuk Nasional ini mendapat ridho Allah Swt dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di negara kita. Terima kasih atas perhatiannya. 16 / 17
Wassalamu‘alaikum Wr Wb Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani
17 / 17
