SAMBUTAN PEMBUKAAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN PADA ACARA RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2014 Balai Kartini, Selasa 23 Desember 2014
Yang saya hormati, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Tanah Air, Para Pejabat Kementerian/Lembaga,
1
Para perwakilan dan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Bapak Ibu hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarrakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan karunia-Nya kita dapat bertemu di dalam forum yang sangat strategis dan penting ini untuk berkoordinasi bersama, berpikir bersama dan memutuskan bersama arah dan kebijakan terbaik dalam mewujudkan pembangunan Desa ke depan. Saya katakan penting karena forum ini menjadi wadah kita semua untuk saling berkomunikasi tentang bagaimana melaksanakan pembangunan masyarakat dan desa sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Saya katakan strategis karena disinilah tempat semua pihak bertemu, baik dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dan dari unsur di luar pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya prioritas pembangunan dalam konteks Nawa Cita.
2
Bapak/Ibu, Hadirin yang berbahagia, Sebagaimana disampaikan oleh Presiden dalam visi dan misinya, visi Indonesia selama lima tahun ke depan adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dan berlandaskan gotong-royong. Visi tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam tujuh misi Presiden dan 9 agenda strategis yang dikenal dengan Nawa Cita. Salah satu agenda prioritas dalam dalam Nawa Cita, sebagaimana yang menjadi substansi penting dalam rapat koordinasi hari ini, adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Agenda ini juga menjadi prioritas dan fokus koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Oleh karena itu saya menyambut baik kegiatan Rapat Koordinasi Nasioal ini untuk bersama-sama membahas persiapan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dapat terlaksana dengan baik dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pokok-pokok penting yang sebaiknya menjadi bahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional ini.
3
Pertama, regulasi pelaksana. Untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Desa tentu diperlukan peraturan pelaksana yang menjadi dasar baik pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan di lapangan. Peraturan ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan mengingat pada awal tahun 2015 pelaksanaan UU Desa sudah efektif dilaksanakan. Oleh karena itu saya mengharapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini sudah disahkan dapat ditindaklanjuti dengan peraturan menteri dan peraturan pelaksana lainnya di daerah baik perda, pergub, perbup/perwali dan peraturan teknis lainnya. Berbagai peraturan pelaksana tersebut juga harus segera disosialisasikan ke daerah dan pihak-pihak terkait lainnya agar segera dapat ditindaklanjuti dengan berbagai persiapan baik yang bersifat kebijakan umum maupun teknis. Kedua, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa maka dalam pembangunan di desa diperlukan pendampingan untuk mengawal perencanaan, monitoring dan pelaporan pengelolaan Dana Desa agar pengelolaanya transparan, akuntabel dan efisien. Oleh karena itu perlu segera disiapkan pedoman tentang penyiapan rekruitmen dan pelatihan pendamping. Khusus dalam konteks pendampingan ini dapat 4
mengoptimalkan kembali para pendamping professional yang selama ini telah berpengalaman mendampingi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri). Ketiga, alokasi Dana Desa yang memadai. Sebagaimana amanah undang-undang Dana Desa akan dipenuhi secara bertahap. Namun demikian harus ada roadmap yang jelas sampai berapa tahun Dana Desa dapat dipenuhi secara penuh. Ketersediaan Dana Desa yang saat ini sesuai RKP 2015 baru dialokasikan sebesar Rp.9,1 T. Alokasi Dana Desa secara bertahap akan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. Keempat, perlunya Tim Pengendali. Sesuai amanah UU Desa, maka pembangunan desa dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”. Desa Membangun adalah upaya yang dilaksanakan oleh Masyarakat Desa dan Kelembagaan Desa untuk membangun desanya, sedangkan “Membangun Desa” adalah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh lembaga diluar desa untuk membantu desa membangun hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh desa.
5
Oleh karena itu pelaksanaan Undang-undang Desa harus didukung oleh seluruh sektor dan berbagai tingkatan pemerintahan, sehingga diperlukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian yang intensif. Untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan UU Desa tersebut kiranya diperlu dibentuk Tim Pengendali yang beranggotakan lintas sektor, lintas kementerian dan lintas ke-Menko-an. Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati, Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, suara desa kini akan semakin didengar. Desa kini tidak hanya menjadi fokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Kini desa tidak boleh lagi menjadi obyek sasaran pembangunan, tetapi menjadi subyek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Bila diibaratkan sebuah wadah, desa dapat menjadi wadah berbagai macam upaya pembangunan lintas sektor dan lintas kementerian lembaga. Namun tidak hanya menjadi wadah, desa juga harus bisa menjadi filter untuk menyaring mana program atau kegiatan yang bermanfaat, sesuai potensi, dan sesuai prioritas pembangunan setempat. 6
Dengan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif, dokumen perencanaan desa harus dapat mengakomodir aspirasi masyarakat agar teridentifikasi dengan komprehensif segala solusi yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang dialami di desa. Karena perlu kita sadari bahwa sebenarnya kemiskinan merupakan produk dari pembangunan yang tidak mengikutsertakan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kesempatan ini saya setuju dengan tema yang diangkat sebagai ruh dalam melakukan koordinasi, yaitu “Gotong Royong Mewujudkan Desa Membangun.” Pesan utamanya adalah bahwa kita, pemerintah lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya, perlu bekerjasama, bahu membahu menciptakan iklim yang kondusif untuk mewujudkan desa membangun. Bila sebelumnya ada kepentingan sektoral dalam pelaksanaan program kegiatan, maka kepentingan ini ubah menjadi gerakan yang terpadu dan terkoordinasi untuk mewujudkan desa membangun. Begitu pula dengan pemerintah daerah. Tidak hanya perlu koordinasi lintas kedinasan, tetapi juga perlu adanya penetapan peran dan
7
wewenang masing-masing tingkatan pemerintahan untuk mengawal implementasi Undang-undang Desa. Kementrian Koordinasi PMK akan melakukan koordinasi dan Program untuk ikut mempercepat upaya membangun desa, yaitu melalui Program koordinasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa Semesta. Melalui fungsi koordinasi dan sinkronisasi, akan diselaraskan dan diarahkan seluruh program-program bansos KL untuk percepatan pembangunan desa di kawasan 3T, yaitu Desa yang berada di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Bapak Ibu hadirin sekalian, Selain tugas baru untuk meningkatkan efektifitas kinerja bersama, tentunya juga perlu kita ingat kembali dan tuntaskan tugas-tugas prioritas yang masih menjadi pending issues. Saya ingin menekankan bahwa kita harus melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah terbukti baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat telah diakui berhasil, antara lain program pemberdayaan seperti PNPM. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat merasa “dianggap” atau istilah jawanya ‘diuwongke’ atau 8
‘diorangkan’ dan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan program, sehingga rasa ingin terlibat dan rasa memiliki dari masyarakat sangat besar. Selain itu pendekatan pemberdayaan berhasil dilaksanakan karena mempunyai pilar-pilar atau subsistem yang membentuk sistem pemberdayaan masyarkat. Pilar-pilar penting pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi integrasi perencanaan, keberlanjutan pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan peran Pemda dan perlunya tata kelola yang baik. Secara keprograman PNPM Mandiri sesuai tahapannya akan berakhir pada tahun 2014, namun demikian prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan pengalaman baik selama ini telah ditransformasikan dalam Undang-undang Desa beserta Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 60 Tahun 2014, terutama dalam pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Desa. Apabila PNPM Mandiri sampai saat ini bersifat keprograman yang setiap saat bisa berhenti, maka setelah prinsipprinsipnya dilembagakan dalam pelaksanaan Undangundang Desa maka keberlanjutannya lebih terjamin, begitu pula dengan pendanaannya. Selain itu, melalui Undang-
9
undang Desa dana yang diterima masyarakat akan semakin besar, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk merencanakan program sesuai dengan kebutuhannya. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, Sebelum mengakiri sambutan ini saya ingin memberikan penekanan tentang prinsip pembangunan yang dimanahkan dalam UU Desa yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”. Dua hal ini adalah saling mendukung satu dengan yang lain. Harus dipahami bahwa dengan adanya UU Desa, desa tidak serta merta harus membangun desanya sendiri tanpa dukungan pihak lain. Desa harus didukung oleh semua sektor agar lebih cepat berhasil. Melalui forum ini saya harapkan semua unsur yang terlibat dalam pelakasanaan UU Desa baik Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah dan unsur lainnya dapat bersatu padu, bekerjasama dan bergotong-royong untuk mewujudkan Desa Membangun. Hindari tumpang tindih dan jauhi ego sektoral yang masih ada. Perkuat koordinasi, tingkatkan sinkronisasi dan kembangkan harmonisasi. Hanya dengan cara inilah kita dapat mewujudkan cita-cita membangun dari pinggiran untuk memperkuat Negara
10
Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bergotong royong membangun Indonesia dari desa. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini saya buka secara resmi. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita dan apa yang kita hasilkan hari ini bermanfaat bangsa dan negara. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Puan Maharani
11
