KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PENINGKATAN AKSES DAN PENGHIDUPAN PEREMPUAN MISKIN DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Oleh: Suarmansyah
Asisten Penanganan Kemiskinan Disampaikan pada: Seminar Nasional “Refleksi Pelaksanaan Program MAMPU Jakarta, 11 Mei 2016
VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 - 2019
“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas - aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Dalam RPJMN 2015-2019, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama 5 tahun mengacu kepada tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1. Mewujudkan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi; 2. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; 3. Mengembangkan penghidupan masyarakat secara lebih Berkelanjutan 3
LANDASAN UNDANG - UNDANG Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial
Pasal 19 Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 20 Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk: a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin
Pasal 1 butir (3): Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
4
PENANGGULANGAN KEMISKINAN Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial
Pasal 19: Penanggulangan Kemiskinan Pasal 20: Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin
Pasal 1 butir (3): Kebutuhan Dasar
PENANGGULANGAN KEMISKINAN berisikan: • • •
KEBIJKAN PROGRAM KEGIATAN
Sasaran: • Orang • Keluarga • Kelompok • Masyarakat
Tujuan: • Kapasitas & kemampuan dasar • Menjamin Perlindungan & Pemenuhan Hak dasar • Peningkatan Taraf Hidup berkelanjutan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar: • Pangan • Sandang • Perumahan • Kesehatan • Pendidikan • Pekerjaan • Pelayanan sosial. 5
KONDISI 40% Terbawah:
• Daya beli Rp 500.000/bulan/orang • Pengangguran Terbuka: 7,56 Juta (6,18%) • Butuh Kerja layak: 34 Juta (28%) • NTP Rendah (102)
23% Penduduk
100% Penduduk (255 Juta)
58 Juta Penduduk 14 Juta Rumah Tangga
40% Penduduk
SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
102 Juta Penduduk 25 Juta Rumah Tangga
40%
102 Juta Penduduk 25 Juta Rumah Tangga
35%
92 Juta Penduduk 23 Juta Rumah Tangga
37 %
Data BPS (2015): Pengeluaran diatas Rp 1 Juta/bulan/org
Data BPS (2015): Pengeluaran Rp 500.000 – Rp 1 Juta/bulan/org
KOMITMEN RPJMN:
Data BPS (2015): Pengeluaran dibawah Rp 500.000/bulan/org
KIS (BPJS)
25%
65,6 Juta Penduduk 15,5 Juta Rumah Tangga
11%
Garis Kemiskinan: 28,3 Juta Penduduk 5,7 Juta Rumah Tangga
KKS
Garis Kemiskinan (BPS 2015): Kemampuan Memenuhi Makanan dan Non Makanan dibawah Rp 350.000/bulan/orang
RASTRA PKH
• Meningkatkan Standar Hidup 40% Terbawah • Meningkatkan produktifitas kelompok 40% Terbawah 6
Pengajuan Permintaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin • K/L, Pemda, masyarakat mengajukan surat permohonan kepada Mensos RI c.q. Dirjen PFM dengan tembusan Sekretaris Eksekutif TNP2K; • Surat pos kepada Kemensos RI jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat – 10430 • Fax ke Sekretariat Ditjen PFM nomor telp (021) 3161574 • Surat elektronik dengan alamat
[email protected] • Langsung ke Kantor Kemsos melalui Sekretariat Ditjen PFM
7
KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA – SEPTEMBER 2015 PAPUA PAPUA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU GORONTALO BENGKULU ACEH NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI TENGAH SUMATERA SELATAN SULAWESI TENGGARA LAMPUNG JAWA TENGAH YOGYAKARTA JAWA TIMUR SULAWESI BARAT INDONESIA SUMATERA UTARA SULAWESI SELATAN JAWA BARAT JAMBI SULAWESI UTARA RIAU KALIMANTAN BARAT SUMATERA BARAT KALIMANTAN UTARA MALUKU UTARA KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TENGAH KEPULAUAN RIAU BANTEN BALI BANGKA BELITUNG KALIMANTAN SELATAN DKI JAKARTA
14.07
13.77
18.16 17.16 17.11
19.36
22.58
25.73
28.40
16.54
13.74 13.53 13.32 13.16 12.28 11.90
11.13
3.61
6.71 6.32 6.22 6.10 5.91 5.78 5.75 5.25 4.83 4.72
10.12 9.57 9.12 8.98 8.82 8.44
10.79
18 Provinsi di atas rata-rata Nasional 16 Provinsi di bawah rata-rata Nasional Rata-rata Nasional: (11,13 %)
Jumlah Penduduk Miskin: 28.5 juta 8
TARGET KEMISKINAN & GINI RASIO RPJMN 2015 - 2019 2014*
GINI RASIO
TINGKAT KEMISKINAN REALISASI (NASIONAL)
TARGET JANGKA MENENGAH
Baseline
2015
2016
2017
2018
2019
10,96 %
9,5 – 10,5
9,0 – 10,0
8,5 – 9,5
7,5 – 8,5
7,0 – 8,0
0,41
0,40
11,13 %
0,36
September
Keterangan: * : Tingkat kemiskinan bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014
9
BEBERAPA PROGRAM PEMERINTAH TERHADAP PENDUDUK MISKIN Program
Raskin/Rastra*
Keluarga Harapan*
Gender
Pria
Wanita
KIS – KIP – KKS*
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**
Pembangunan Rumah*
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM)**
Keterangan Ibu hamil hingga pendidikan tingkat SMU. Tahun 2016 perluasan untuk disabilitas & lansia Program RUTILAHU (Kemensos) dan Rumah Swadaya (Kementerian PU-PERA)
* Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial ** Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
10
Program Keluarga Harapan (PKH)
11
CCT INDONESIA: PROGRAM KELUARGA HARAPAN PENGERTIAN: Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). TUJUAN: Membantu keluarga sangat miskin untuk memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikan dasar
Indonesia mulai menerapkan PKH pada tahun 2007. Evaluasi dampak atas program ini telah dilakukan pada tahun 2010 dan 2013, menunjukkan dampak program yang positif pada peningkatan kesejahteraan, perilaku dan outcomes kesehatan dan pendidikan. 12
PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKH BANTUAN TUNAI BERSYARAT (Conditional Cash Transfer)
SYARAT PESERTA PKH
PKH diarahkan untuk membantu keluarga sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan: pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil /Nifas/Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
13
PERLUASAN PKH a. Penetapan target penerima menjadi 6 juta Keluarga Miskin
b. Sumber data kepesertaan data verivali dan usulan daerah yang dipadankan dengan basis data terpadu (BDT) c. Jangkauan pelaksana di seluruh Kabupaten/kota 514 Kab/Kota
d. Penambahan di 42 Kabupaten/Kota baru, 34 Kabupaten/Kota ada di Papua dan Papua Barat
e. Kebutuhan Pendamping sebanyak 10.000 orang dan Operator 1.000 orang f. Penyempurnaan Pedoman PKH New Initiative
14
NO
KOMPONEN BANTUAN
1
Bantuan tetap
3
Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat
2
4 5 6 7
Bantuan anak usia dibawah 6 (enam) tahun, ibu hamil/menyusui Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat Bantuan penyandang disabilitas berat Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas
BANTUAN (Rp)
500.000,-
1.200.000,-
450.000,750.000,1.000.000,3.100.000,-
1.900.000,15
Cakupan dan Anggaran PKH (2007 – 2016)
Catatan: Jumlah pengeluaran CCT (PKH) dan penerima manfaat tahun 2007-2015 merupakan pengeluaran sesuai realisasi. Untuk tahun 2016 berbasis dokumen perencanaan anggaran negara yang sudah dibahas bersama oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Sosial pada November 2015. Sumber: Kementerian Sosial (2015) dan Bappenas (2015)
16
Keluarga Miskin
Eligibilitas
(Pemenuhan Syarat Kepesertaan)
Eligible
Sesuai Kategori
Calon peserta PKH disebut eligible (memenuhi syarat) apabila terpenuhi dua kondisi, yaitu: 1. Miskin, dan 2. Terdapat anggota keluarga yang sesuai kategori kepesertaan PKH 3. Kondisionalitas yang diberikan bantuan 3 (tiga) anggota keluarga
Kategori
Komponen Kesehatan Komponen Pendidikan Komponen Kesos
1. Ibu Hamil/Nifas 2. Balita
3. Anak Pra Sekolah 4. SD
5. SMP
6. SMA
7. Lanjut Usia 70 thn keatas
8. Penyandang Disabilitas berat
Non Kategori 9. Mahasiswa PT 10. Mampu 11. Exit Alamiah 12. Meninggal Dunia 17
KEWAJIBAN PESERTA PKH
18
FAMILY DEVELOPMENT SESSION (FDS) / PERTEMUAN PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) dilakukan dalam rangka membekali pendamping dalam meningkatkan kapasitas peserta PKH dampingannya dalam: Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Perlindungan anak. 19
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
20
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tujuan
Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi Keluarga Fakir Miskin melalui wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Sasaran
Keluarga Fakir Miskin dengan kriteria:
1. Memiliki KTP/Identitas yang berlaku; 2. Keluarga Fakir Miskin atau Miskin; 3. Berusia antara 18-60 tahun dan sudah berkeluarga; 4. Berdomisili tetap;
5. Memiliki potensi dan keterampilan dibidang UEP.
Persyaratan
Membentuk Kelompok Usaha
Bersama (KUBE); Memiliki rencana usaha/pemanfaatan dana bantuan; Memiliki rekening atas nama kelompok pada Bank Pemerintah; Diusulkan pemerintah Kota/Kabupaten melalui Dinas Sosial setempat.
21
SKIM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) KEANGGOTAAN
• Kepala Keluarga • 5 – 10 per kelompok
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SUMBER DANA
JUMLAH BANTUAN
Rp 2 Juta Per KK atau Rp • APBN/Pusat • Dekonsentrasi 20 Juta per KUBE dengan
KRITERIA PENERIMA BANTUAN
jumlah anggota 10 KK
Keluarga Fakir Miskin atau Miskin; Berusia antara 18 tahun keatas dan masih produktif serta sudah menikah; Berdomisili tetap dan berdekatan (dalam satu wilayah); Menyatakan siap dalam berkelompok; Memiliki potensi dan keterampilan dibidang UEP; Tidak boleh PNS, TNI/POLRI, pensiunan.
• •
MEKANISME PENCAIRAN DAN STATUS BANTUAN Transfer ke rekening KUBE. Bantuan merupakan asset KUBE bukan perorangan.
PERSYARATAN
• Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE); • Memiliki rencana usaha/pemanfaatan dana bantuan; • Memiliki rekening dan stempel atas nama kelompok pada Bank; • Diusulkan pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial setempat dan tembusan ke Dinas Sosial Provinsi.
22
Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tujuan: “untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam peningkatan kesejahteraannya secara berkelanjutan”
KRITERIA KEANGGOTAAN KELOMPOK PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (KPB)
1) Kelompok terdiri dari perempuan perwakilan rumah tangga miskin; 2) Hanya satu orang dalam satu rumah tangga yang dapat menjadi anggota KPB; 3) Bersedia dan memiliki waktu untuk memenuhi kewajiban anggota kelompok; 4) Produktif serta mau berusaha. Produktif yang dimaksud adalah mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kegiatan usaha. Rumah tangga miskin difable yang masih mampu berusaha diprioritaskan; 5) Diprioritaskan bagi yang Tidak sedang menerima pinjaman dana dari program manapun. 6) Ketentuan dalam pembentukan KPB: 7) Pembentukan kelompok diprioritaskan dalam satu satuan domisili (RT/RW/dukuh/dusun; 8) Jumlah anggota dalam satu kelompok sebanyak 10-20 orang; 9) Memiliki kepengurusan, minimal: ketua, sekretaris, dan bendahara. 24
KEGIATAN PKKPM No
Jenis Kegiatan
1
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
2
Pengembangan Penghidupan Masyarakat
3
Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE)
4
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Kegiatan Yang Dilakukan
a. Pelatihan pengelolaan kelompok dan rumah tangga kepada anggota kelompok dan pengurus; b.Pelatihan keahlian yang disesuaikan dengan minat usaha/kerja anggota kelompok, terbagi menjadi dua pilihan,yaitu: i. Pelatihan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri; ii.Pelatihan keterampilan kerja, yaitu pembekalan keahlian dan keterampilan untuk mengisi peluang kerja atau sebagai bekal sebagai karyawan/pegawai. Pendampingan mulai dari tahapan pembentukan kelompok, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil; Penyaluran dana bergulir melalui kelompok swadaya masyarakat untuk membiayai kegiatan usaha produktif anggota kelompok; Pinjaman kepada kelompok yang bentuknya disesuaikan dengan usulan kelompok dan ketentuan program; Penyaluran ke pasarkerja bagi tenaga kerja produktif yang sudah memperoleh pelatihan.
Infrastruktur yang bisa dikembangkan melalui komponen ini hanyalah sarana dan prasarana yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan produktivitas/efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha rumah tangga miskin sasaran. Pelatihan pemetaan potensi kewilayahan (mencakup potensi komoditas, kewirausahaan, ketenagakerjaan dan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan) Mendorong Pemda untuk lebih mensinergikan program/kegiatan Daerah dengan program/kegiatan pengembangan penghidupan masyarakat miskin yang berkelanjutan
25
LOKASI KEGIATAN PKKPM TAHUN 2015
Provinsi
Jawa Tengah Jawa Timur
Nusa Tenggara Barat Bengkulu Jambi
Kabupaten
Pemalang
Brebes
Belik
Kecamatan
Bantarkawung, Paguyangan, Bulakamba
Pekalongan
Petungkriono, Paninggaran
Kediri
Tarokan
Lombok Timur
Selong, Wanasaba
Pacitan
Trenggalek
Lombok Tengah
Tegalombo, Bandar
Tugu, Pule
Praya Barat, Praya Barat Daya
Lombok Utara
Gangga, Tanjung
Bengkulu Utara
Napal Putih
Sarolangun
Pelawan, Limun, Batang Asal
Seluma
Rejang Lebong Batang Hari
Seluma Selatan, Lubuk Sandi
Sindang Dataran, Bermani Ulu Raya
Maro Sebu Ulu
26
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PKKPM) DESA TELUK LEBAN, KEC. MUARO SEBO ULO – KAB.BATANG HARI KANDANG
PENAMPUNGAN AIR GUDANG
Kelompok Ternak Ayam Sukses
Biaya modal usaha untuk 1.500 ekor ayam kampung super (Rp 40 juta). Modal usaha ini merupakan dana bergulir. STATUS: Usaha Baru Berjalan P I E
pembuatan kandang, penampungan air, gudang pakan, jaringan listrik masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp 66,8 juta.
27
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PKKPM) DESA TELUK LEBAN, KEC. MUARO SEBO ULO – KAB.BATANG HARI Kelompok Embun Pagi – BUDIDAYA IKAN PATIN
usaha budidaya ikan patin sebanyak 6 keramba dengan memanfaatkan pinggiran aliran sungai Batanghari (Modal Usaha Rp. 10 juta dan dana bergulir
STATUS: Usaha Baru Berjalan P I E
biaya pembuatan 6 keramba @ Rp 6 juta.
Anggota Kelompok Embun Pagi
28
www.kemenkopmk.go.id
