ARAHAN KEPALA BIRO BINA SOSIAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH PADA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA PEMETAAN PELAKSANAAN KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAFFICKING TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI JAWA TENGAH BREBES, 20 AGUSTUS 2014
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya ucapkan selamat pagi. Yth. Bupati Brebes beserta jajarannya; Yth. Anggota Tim Pemetaan Pelaksanaan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
2
Yth. Para Peserta FGD dari Kabupaten Brebes, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu, Gugus Tugas Trafficking, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Bappeda, Badan PP dan PA, Bagian Kesra Setda, Kanwil Kemenag, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, LSM, Camat, Lurah, Rumah Sakit, TP PKK serta Korban Trafficking. Hadirin yang Berbahagia ; Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa pagi ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersilaturahmi di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Brebes untuk mengikuti ”Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Pemetaan Pelaksanaan Kerjasama Pencegahan Dan Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Tengah”. Tujuan masukan Pelaksanaan Penanganan Dan Anak Di
FGD ini adalah untuk memperoleh maupun informasi mengenai Kerjasama Pencegahan Dan Trafficking Terhadap Perempuan Kabupaten Brebes.
3
Hasil FGD hari ini, akan dikompilasi oleh Tim Pemetaan Pelaksanaan Kerjasama Pencegahan Dan Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Tengah, dengan hasil FGD di Kabupaten Rembang pada tanggal 3 September 2014 dan di Kabupaten Cilacap pada tanggal 11 September 2014. Selanjutnya akan disampaikan pada saat Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak se-Wilayah Mitra Praja Utama di Jawa Tengah Tahun 2014, yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, di Semarang. Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya sampaikan “Apresiasi” dan “Terima Kasih” kepada Saudara-saudara yang pada hari ini hadir dan akan secara aktif mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam kegiatan FGD, dengan penuh keikhlasan. Hadirin yang saya hormati ; Menurut UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Trafficking adalah tindakan perekrutan,
4
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Lebih-lebih praktek Trafficking disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi sikorban yang tanpa masa depan. Korban Trafficking pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara phisik, psikis maupun ekonomi. Melihat seriusnya persoalan Trafficking, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya pada tahun 2002 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 87 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan serta dibentuknya Satuan Tugas
5
nasional untuk menanggulangi transnasional Trafficking.
kejahatan
Pemagaran Trafficking mencapai puncaknya, ketika pertengahan tahun 2007 pemerintah mengintrodusir UU Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini berarti, dari aspek penyediaan UU, upaya penghapusan Trafficking ini telah dilakukan secara berlapis-lapis termasuk ketentuan dalam KUHP. Hadirin yang berbahagia ; Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah : meningkatkan SDM berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi antara lain meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. Prioritas dan fokus pembangunan Jateng 2014 antara lain adalah : peningkatan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar, serta
6
penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan Trafficking. Bentuk keseriusan Pemerintan Jawa Tengah dalam penanganan Trafficking antara lain dengan memaksimalkan jaringan kerjasama yang sudah ada yaitu antar Pemprov se-wilayah Mitra Praja Utama, dalam bidang penanganan Trafficking. Ke-10 (sepuluh) provinsi anggota MPU adalah Provinsi : DKI Jakarta, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Lampung, dan Banten. Melalui kerjasama tersebut diharapkan kasus-kasus Trafficking dapat lebih terindentifikasi dan tertangani secara mendalam. Pencatatan dapat lebih detil dengan keterpilahan yang baik mulai dari gender, usia, asal provinsi, daerah tujuan, dampak psikologis yang terjadi dan lain sebagainya. Kerjasama ini juga memungkinkan bantuan penanganan bagi korban Trafficking, yang mengalami banyak penderitaan fisik, psikis, stigma sosial, juga kesulitan menuntut keadilan.
7
Hadirin yang saya hormati ; Kasus Trafficking merupakan kasus kejahatan kemanusiaan yang memberikan dampak yang luar biasa bagi korban-korbannya. Kasus Trafficking juga merupakan kejahatan lintas negara, lintas provinsi dan lintas kabupaten kota, sehingga penanganan kasus Trafficking tentu juga harus melibatkan beberapa/ lintas instansi dibeberapa daerah tersebut. Dalam
penanganan terhadap kasus Trafficking di Jawa Tengah, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian: 1. Perlunya peningkatan pemahaman dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah terkait kasus Traffcking. Antara lain adanya anggaran pemulangan/ penjemputan antar kabupaten, pendampingan hukum, pemulihan korban maupun reintegrasi sosial, termasuk pendampingan korban; 2. Perlunya memperkuat birokrasi dan koordinasi dari antar Instansi yang berdampak terhadap pemenuhan hak korban Trafficking;
8
3. Perlunya meningkatkan kinerja Gugus Tugas Trafficking (Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang/ GT-PPTPPO) Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/ Kota; 4. Perlunya meningkatkan upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi dan advokasi bagi daerah-daerah kantong Trafficking, dalam bentuk kerjasama antar Pemkab yang berdampingan, utamanya di wilayah perbatasan antar provinsi; 5. Perlunya meningkatkan monitoring peradilan terhadap kasus-kasus Trafficking. Pelaksanaan FGD pada hari ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus Trafficking, baik di Kabupaten Brebes maupun di Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati; Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
9
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan setiap usaha luhur kita. Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. KEPALA BIRO BINA SOSIAL SETDA PROV. JATENG Drs. SUDARYANTO, M.Si
